BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional di dasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata
pada
pemerintahan daerah secara proporsional. Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Mo.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Selain mempunyai kewenangan, Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber dayanya. Untuk itu sistem akuntansi menjadi tuntutan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No,13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD . Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa kegiatan 3
akuntansi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam era reformasi sektor publik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah menjadi penting sebagai dampak dari tuntutan reformasi
yang menghendaki terciptanya
pemerintahan yang bersih. Sistem ini menginginkan agar pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik untuk menggerakan roda pemerintahan yang lebih transparan. Transparansi berarti pemerintah terbuka dalam membuat kebijakankebijakan keuangan sehingga dapat diketahui serta diawasi oleh DPR/DPRD serta masyarakat sebagai kontrolnya.Transparansi pengelola keuangan pada ahirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan bergulirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Mo.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikiknya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Kegunaan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah anatara lain: Validity, dimana informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi memiliki akurasi yang tinggi. 4
Reliability, informasi yang dihasilkan dari sistem informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi organisasi diharapkan dapat menghemat biaya dan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan oleh anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan penerapan suatu sistem (Bodnar dan Hopwood : 2003). Menurut Chenhall (2004) faktor-faktor perilaku selama implementasi akan meningkatkan kegunaan Sistem Activity Based Costing Management (ABSM) pada perusahaan. Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan serta
adanya konflik kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan repelika dari penelitian Nurlaela (2010) yang meneliti mengenai faktor keperilakuan organisasi seperti, Pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Subosukawonosraten dengan menggunakan konflik kognitif dan konflik afektif sebagai variabel intervening. 5
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut meliputi tempat penelitan, waktu penelitian dan populasi penelitian .Berdasarkan uraian diatas maka
dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Pengaruh Faktor
Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta”
B. Rumusan Masalah 1. Apakah Faktor
Keperilakuan Organisasi yang terdiri dari Dukungan Atasan,
Kejelasan Tujuan dan Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah? 2. Apakah Faktor Keperilakuan Organisasional yang terdiri dari dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan dapat menurunkan konflik afektif yang pada ahirnya meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pengaruh faktor keperilakuan organisasi yang terdiri dari Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah baik secara bersama-sama maupun parsial. 2. Mengetahui pengaruh faktor keperilakuan organisasi yang terdiri dari Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan dan Pelatihan Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
6
akan menurunkan konflik afektif yang pada ahirnya akan meningkatkaan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1.
Bagi Instansi yang Diteliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah DKI
Jakarta untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah apakah sudah sesuai dengan pelatihan yang dijalankan. 2. Bagi Peneliti Hasil Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti dan memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
7
