Merencanakan Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan 3. Mengintegrasikan Pembangunan Nasional dan Daerah 7. Edisi maret 2015 Tahun VI

Merencanakan Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan 3

Mengintegrasikan Pembangunan Nasional dan Daerah 7

Edisi maret 2015 | Tahun VI

Tah un vi | maret 2o 15

Jendela

1

Daftar Isi

6

8

Galeri Foto

Penanggung Jawab : Dr. H. Muh. Marwan, M.Si

Daftar Isi Fokus

Redaktur : Dr. Drs. Sjofjan Bakar, M.Sc, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP, Drs. Binar Ginting, MM, Edi Sugiharto, SH, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Merencanakan Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan 3

Opini

Mengintegrasikan Pembangunan Nasional dan Daerah 7

Kabar Bangda

Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Potensi Daerah 11 Musrenbang dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 14 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendorong Keberhasilan Pembangunan di Daerah 17 Era Baru Pemerintahan Daerah 20 Selenggarakan Pemerintahan, Pemda Harus Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 22 Silaturahim Akan Tingkatkan Kinerja Bagren 24 Pembangunan Tak Bermakna Tanpa Dukungan Air 26 Wujudkan Nawa Cita 8 Kementerian Sepakati Bersama GN-KPA 28

11 30

Pelindung : Menteri Dalam Negeri

Penyunting : Iwan Kurniawan, ST, MM, Subhany, SE, M.Sc, Ali Hasibuan, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT

24

Sekretariat: Mahmuddin, Muhammad Nur Fajar Asmar, S.STP, Dede Sulaeman. Rizki Ganie Satria J.HNT, SH. Arif Rahman Alamat Kantor : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 2o Kalibata Jakarta Selatan 1275o Telp. o21-7942631

Inspirasi

Gadis belia mewujudkan mimpi ditengah himpitan ekonomi keluarga dengan berjualan tempe 30

Jelajah

Berburu Batu di Rawa Bening 32

Resensi

Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 36

26

jendela pembangunan daerah issn: 2337-6252

Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : [email protected]

Mozaik

Manfaat kesehatan dari Senyum 38

2

Jendela E d i s i m a ret 2o1 5 | ta hun v I

22

36

Ta h u n vi | m a r e t 2 o1 5

Jendela

3

Fokus

Sumber : http://beritadaerah.co.id/

Merencanakan Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan

Republik Indonesia ini dibangun oleh founding father kita dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, menciptakan perdamaian dll. Oleh karena itu di dalam UUD, tingkatan pemerintahan dibagi. Karena, tidak mungkin semua diurus oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan otonomi. Baru kemudian diisi otonominya. Sama dengan suatu negara. Negara itu ada wilayahnya, luasnya, penduduknya, potensinya, dan pemerintahannya. Begitu juga daerah, dibentuk sebagai daerah otonom. Baru kemudian diisi, urusan mana yang harus ditangani oleh pemerintahan terendah, atau menengah, atau tingkat atas (pusat). Sebab, ada urusan-urusan yang sama sekali tidak bisa diserahkan ke salah satu tingkatan itu. Misalnya, tidak mungkin pemerintah pusat mengurus kebersihan dan tidak mungkin pula urusan mencetak uang diserahkan ke pemerintah daerah. Karena negara ini ingin membangun

4


masyarakatnya menuju sejahtera, maka tingkatan pemerintahan dibagi. Ada provinsi, ada juga kabupaten/kota. Masingmasing pemerintahan mempunyai lembaga perwakilan rakyatnya. Hal itu untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebab, dibentuknya pemerintahan itu karena ada urusan. Misalnya, urusan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sebagai contoh, terkait kesehatan, setiap manusia yang lahir, mulai dari janin yang ada di dalam kandungan ibunya, sampai dimakamkan nanti, semuanya diurus oleh negara. Itu intinya. Maka urusan tersebut dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua itu ada di dalam UU. Ketika urusan itu diserahkan, maka diberikan sumber-sumber keuangan. Pemerintah daerah, dalam mengelola urusan itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya, dari urusan itu ada imbang jasa dalam bentuk retribusi. Tapi kewajiban pemerintah daerah harus didahulukan. Karena, otonomi daerah bermakna bahwa daerah diberikan

Otonomi daerah bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan yang banyaknya (sekarang) 32 urusan wajib dan pilihan. kewenangan untuk mengurus urusan yang banyaknya (sekarang) 32 urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib memiliki makna bahwa jika urusan itu tidak ditangani dengan baik, maka rakyat akan sengsara. Karena urusan wajib ini, berarti setiap warga berhak mendapatkan layanan yang baik dan jika tidak dilayani dengan baik, maka implikasinya akan luas. Misalnya, ibu hamil sampai 9 bulan. Dia tidak diberi kesempatan berkonsultasi ke dokter kandungan atau bidan, maka janin yang lahir dari ibu tersebut tidak terjamin kecerdasannya. Karena itu, tak heran jika masyarakat kita rata-rata IQ-nya rendah. Kemudian, kalau pendidikan tidak diurus, misalnya setiap warga tidak mendapatkan pendidikan dasar sampai lanjutan, maka secara otomatis rata-rata anak-anak tidak terdidik menjadi tinggi. Itu yang terjadi sekarang. Satu orang dari masyarakat melempari kantor walikota, semuanya ikut merusak. Dengan begitu, APBD kita terkuras untuk biaya sosial seperti ini. Lalu, bagaimana supaya jalannya pemerintahan ini benar? Maka, terbitlah

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang membagi urusan-urusan dan kewenangan-kewenangan tadi. Siapa yang akan mengurus itu? Maka, terbit UU yang mengatur pemilihan kepala daerah. Siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan? Maka terbitlah UU yang mengatur pemilihan anggota legislatif. Nah, bagaimana semua itu berjalan dengan baik, diberikan urusan yang diikuti dengan pemberian perimbangan? Maka, urusan itu nanti menjadi tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Apakah dengan sumber keuangan urusan itu dikelola dengan baik atau tidak? Untuk mengatur bagaimana urusan itu dikelola (oleh daerah), maka keluarlah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Semuanya akan berjalan dengan baik, jika direncanakan dengan baik pula. Karena hal itu bukan persoalan UU saja, tapi dalam sebuah organisasi harus ada manajemen dan prinsip pertama manajemen adalah perencanaan. Alangkah runyamnya kalau pemerintah daerah bertindak dalam memberikan pelayanannya, tanpa direncanakan. Karena akhirnya, tujuannya adalah accountibilty. Janji politik itu harus benar-benar diwujudkan. Karena setiap warga diberikan peluang untuk memimpin pemerintahan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, dua hal ini sebetulnya tidak bisa diabaikan. Dalam konteks DPRD, para anggota dewan di daerah akan memberikan saran dan masukan, mengontrol apakah benar dijalankan berdasarkan UU seperti itu, terutama dari aspek perencanaannya. Eksekutif di daerah, tidak bisa langsung mem-flot programnya ke APBD, tanpa perencanaan. Karena kalau tidak dengan perencanaan, akan ada sanksi di UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal ini, semua yang akan dianggarkan, ada hukumnya. Sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014 itu


Jendela

5

6


Mengintegrasikan Pembangunan Nasional dan Daerah

menengah (5 tahun), dan pendek (1tahun). Oleh karena itu, di sini, calon kepala daerah, harus menyusun visi dan misinya dengan berpedoman pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ini harus disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode kepemimpinannya. Karena RPJPD itu dari tahun 2005 sampai 2025 dan menilik sekarang (tahun 2015), maka masih ada 2 periode kepemimpinan. Ini berarti, sekarang, calon yang akan kampanye untuk pemilukada Desember 2015, harus melihat RPJPD Kota Semarang yang masih berlaku sampai tahun 2025. Artinya, ketika berkampanye, para calon kepala daerah harus mempunyai tolak ukur, yaitu RPJPD. Maka di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak bisa satu rupiah pun dianggarkan dalam APBD, tanpa dituangkan terlebih dahulu ke dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan batang tubuh APBD. Pasca reformasi, semuanya sudah ditata sedemikian rupa. Ketika bicara perencanaan, sampai saat ini masih berlaku Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, terutama untuk menyusun RPJMD.[] n

Sony Yuwono Praktisi Bidang Perencanaan Sektor Publik dan Tenaga Ahli Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah

K

Sumber : https://entegila.wordpress.com

diterbitkan, kita masih menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang turunannya adalah PP Nomor 8 Tahun 2008. Maka, kalau pemerintah daerah ingin menyusun rencana, susunlah rencana tersebut terlebih dahulu sebelum menganggarkannya. Artinya, pemda tidak bisa langsung memfloting anggaran ke dalam batang tubuh APBD, sebelum perencanaannya tersusun. Oleh karena itu, di sini, diperlukan tahapan tata cara (penyusunan rencana dan penganggarannya) itu dan harus berdasarkan UU. Tentu saja, peraturan pemerintah itu sangat makro. Makanya di dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 itu dikatakan bahwa pedoman teknis pelaksanaanya diatur melalui Peraturan Menteri. Ketika UU Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan, ada banyak pertanyaan. Karena itu dikatakan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UU ini, sudah harus ditetapkan. Oleh karena itu, di dalam Surat Edaran Mendagri ditegaskan, pemberlakuan semuanya itu dimulai pada tahun 2017. Visi dan Misi Calon Kepala Daerah Dalam pemerintahan, ada dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun),

emajuan peradaban “Indonesia” tak lain adalah membangun Sabang hingga Merauke. Tafsir sederhananya adalah bahwa Kebangkitan Indonesia bukanlah kemajuan (yang tampak) di Jakarta saja. Membangun peradaban “Indonesia”, sekali lagi, adalah mewujudkan kesejahteraan se-antero negeri. Pembangunan Nasional merupakan cerminan pemerataan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Demikianlah kira-kira salah satu intisari Nawa Cita yang ingin diwujudkan oleh Presiden Jokowi melalui berbagai prioritas pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20152019. Mengharmonikan Sistem Penyejahteraan Rakyat Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden untuk periode 2015-2019 diharapkan dapat memimpin berbagai elemen pembangunan, mengubah keraguan dan apatisme menjadi sebuah harapan baru tentang mewujudkan cita-cita bangsa. Perbaikan “trust-system” sangat efektif untuk membangun kembali upaya-upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih masif, merata, dan berkeadilan; dalam suatu sistem perencanaan pembangunan yang kian solid. Agar Nawa Cita dapat diwujudkan (bersama), “sistem penyejahteraan” di daerah

harus menjadi satu kesatuan membangun kesejahteraan dengan pemerintah (pusat) melalui keberadaan (tugas dan fungsi) Kementerian Dalam Negeri. Jika, kesejahteraan “Indonesia” pada dasarnya adalah juga agregasi dari kesejahteraan daerah, maka kesejahteraan menjadi hak seluruh anak bangsa; lagi-lagi, bukan hak semata masyarakat Pulau Jawa; apalagi, cuma Jakarta atau “pengabadian proyek infrastruktur jalan Pantura”saja. Dengan rezim (struktur) kekuasaan yang sekarang dianut (jika disederhanakan), maka tanggungjawab penyejahteraan menjadi berjenjang antara “kesejahteraan” bersifat nasional, provinsial, dan tingkat kabupaten/ kota; sesuai tugas dan kewenangan masingmasing jenjang tersebut sebagaimana dipertegas kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan harus didesain agar dapat mengenali berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan, menentukan prioritas, menentukan sasaran pembangunan dengan jitu dan memecahkannya secara berkelanjutan sesuai kemampuan maksimal sumberdaya yang tersedia. Secara struktur, harus jelas permasalahan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; termasuk alokasi dana pembangunannya. Kejelasan kewenangan dan koordinasi pembangunan menjadi kata kunci berikutnya. Ada sebagian permasalahan bangsa ini yang harus bahu-


Jendela

7

Fokus membahu dipecahkan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke entitas keluarga dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta secara harmoni. Memahamkan bahwa esensi pembangunan adalah karena sejumlah permasalahan daerah dan isu strategis yang harus dipecahkan dan diantisipasi merupakan satu tantangan tersendiri yang belum duduk dalam sistem birokrasi pemerintahan hingga kini. Pengelolaan permasalahan pembangunan (termasuk layanan publik) belum dilakukan secara sistematis dan bersistem. Menghubungkan aspek penguasaan permasalahan pada kepemimpinan belum menjadi keniscayaan. Belum lagi menyangkut kemampuan dan solusi dalam memecahkan permasalahan sebagai bagian dari dari impact kepemimpinan. Selanjutnya, harmoni yang dibutuhkan adalah dalam menentukan sasaran pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah lima tahunan. Sampai saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum secara konsisten menentukan indikator mana yang bersifat agregatif keprovinsi dan pencapaian kinerja yang diinginkan. Harmoni juga dibutuhkan agar kebijakan RPJP dan mengikat kebijakan dalam RPJM dan seterusnya hingga ke RKP sehingga kebijakan menjadi berkesinambungan. Kendala lainnya adalah menyangkut periode Pilpres yang berbeda dengan Pemilukada tiap-tiap provinsi. Hal ini menyulitkan penyamaan capaian target tiap akhir periode. Begitu juga antara provinsi dengan kabupaten/kota diwilayahnya. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh provinsi dalam merumuskan capaian sasaran pembangunan nasional menjadi kata kunci;

8


antara lain dengan adanya rasa memiliki, maka muncul tanggung jawab untuk memenuhi target yang diamanatkan oleh nasional kepada daerah. Artinya, dalam kaitan dengan ini, ada urgensi untuk menyamakan waktu penyelenggaraan Pilpres dengan Pemilukada provinsi dan Pemilukada kabupaten/kota, sehingga memudahkan penyusunan arsitektur kinerja secara berjenjang dari pemerintah provinsi sampai kabupaten/kota. Terdapat keselarasan visi pembangunan di tingkat nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Terkaitini, Prof. Dr. Sadu Wasistiono (2003) menjelaskan, bangunan dimaksud di tingkat daerah sebagai hubungan antara visi daerah, visi pemerintah daerah, dan visi perangkat daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Tantangan berikutnya adalah menyangkut integrasi program atau kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang harus dilakukan bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota. Dan, integrasi program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan provinsi itu sendiri. Saat ini, masih banyak ditemui tumpang tindih program pusat dan daerah yang sebagian dipicu oleh kepentingan politis maupun ego sektoral. Koordinasi menjadi slogan mudah diucapkan tapi sulit

diwujudkan. Kewenangan daerah yang sudah diberikan oleh pusat, sebagian ditahan oleh kementerian. Otonomi setengah hati, kata pengamat. Celakanya, sebagian alokasi dana pusat dari kementerian ke daerah, selain tumpang tindih dengan perencanaan daerah, juga dialokasikan tanpa kriteria yang jelas; Menciptakan kondisi di “belakang layar” berupa kebiasaan daerah sering “kongkowkongkow” di Jakarta untuk berlomba mendapatkan “setitik tambahan kue pusat” melalui berbagai mafia anggaran. Meski tidak semua masalah dapat diungkap dalam tulisan yang terbatas ini, benang merah berikut yang bisa ditarik adalah menyangkut harmonisasi regulasi multi-sektor; permasalahan laten yang tampaknya kian hari terus menggunung tak kunjung terselesaikan. Sebagai organisasi publik, penyelenggaraan manajemennya sangat membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menghindari “malpraktik” dan abuse of power. Kebutuhan harmonisasi atau potret ketidakharmonisan di tingkat teknis tak terhitung. Yang paling tampak adalah fakta disharmoni perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tak selalu yang direncanakan mendapat alokasi anggaran. Sebagaimana, tak selalu yang dianggarkan memiliki basis perencanaan (kebijakan). Pasal 25 Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan telah dengan tegas menggariskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar penyusunan RAPBN dan RAPBD. Tapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Di sisi lain, metode perencanaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dianggap belum efektif. Dalam realitanya, peran Musrenbang untuk penyusunan dokumen perencanaan masih kecil. Banyak forum-forum lain yang posisinya belum jelas namun jauh lebih menentukan. Sementara kita tahu, Musrenbang membutuhkan biaya dan energi yang besar, serta waktu yang relatif panjang. Masih seputar penganggaran, kendala yang tak kalah penting juga menyangkut belum berubahnya mindset pimpinan daerah dan kebijakan pusat yang tidak aware terhadap betapa pentingnya belanja publik di atas belanja aparatur. Proporsi belanja tidak langsung yang notabene untuk membelanjai kebutuhan rutin perkantoran dan belanja pegawai secara umum lebih besar dibanding belanja langsung dalam struktur APBD. Bahkan, ada daerah yang Belanja Langsung-nya (untuk mendanai program dan kegiatan prioritas) tidak lebih dari 20 persen. Satu jumlah yang naif dalam menjawab kebutuhan dan visi penyejahteraan daerah. Ditambah dengan inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran, menjadikan pengentasan kemiskinan atau pengurangan pengangguran, sebagai contoh kebijakan, hanya janji yang manis di bibir, pahit dalam realisasinya. Ini belum menghitung “dana politik” dalam alokasi pagu terhadap berbagai program/ kegiatan ‘titipan’. Ya, concern berikutnya dalam kaitan dengan perihal ini adalah perlunya harmonisasi antara eksekutif dan


Jendela

9

Kabar Bangda

Sampai saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum secara konsisten menentukan indikator mana yang bersifat agregatif keprovinsi dan pencapaian kinerja yang diinginkan legislatif. Pemaknaan fungsi penganggaran oleh DPR/DPRD yang belum satu rel dalam penyelenggaraan pemerintahan (daerah) kerap menimbulkan biaya politik dan birokrasi tak sedikit, yang lagi-lagi merugikan masyarakat. Disharmoni yang lebih mikro juga kerap terjadi dalam mendudukkan (kembali) peran perencanaan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui, selama ini peran bidang anggaran cukup dominan dalam menentukan belanja program dan kegiatan. Dengan adanya PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) didudukkan kembali, friksi antara koordinator perencanaan pembangunan dengan koordinator keuangan daerah kerap terjadi. Beberapa daerah mengupayakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang perencanaan dan penganggaran terpadu sebagai salah satu solusi. Harmonisasi bidang perencanaan dan keuangan menjadi

10


sangat rentan karena siklus pengelolaan pembangunan merupakan proses yang interaktif dan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah dimana tahap palaksanaan pembangunan dilakukan melalui realisasi APBD. Laporan kinerja tiap triwulan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan input bagi tahap pengendalian dan evaluasi (hasil) pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda. Pendek kata, mengharmonikan penyelenggaraan pembangunan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana publik dalam menyejahterakan masyarakat; mengembalikan esensi penyelenggaraan pemerintah (daerah) agar dapat menyukseskan sasaran pembangunan nasional melalui Nawa Cita. Namun, kita sadari bersama, mewujudkan cita-cita luhur berdirinya bangsa Indonesia tampak tak mudah dan tak sesederhana ucapannya: Sejahtera. Jika sistem perencanaan pembangunan pusat-daerah tidak juga dapat diintegrasikan sebagaimana permasalahan-permasalahan yang melingkupinya, diyakini Nawa Cita tidak dapat berhasil dilaksanakan dan kesejahteraan kembali hanya menjadi jargon. Ini berarti menjadi catatan buruk bagi kegagalan tugas dan fungsi Kemendagri.[] n

Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Potensi Daerah

P

embangunan ekonomi adalah sebuah proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang memengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan taraf hidup. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumberdaya perencanaan meliputi tentang lingkungan fisik, peraturan, dan perilaku. Inti perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah yang bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperbaiki kapasitas sektor publik dalam menciptakan sumberdaya publik yang bertanggung jawab. Dari hasil survei Regional Economic Development Institute (REDI) tahun 2001, disimpulkan bahwa sentralisasi kebijakan di era orde baru, khususnya dalam pengelolaan potensi ekonomi membuat peran pelaku usaha di daerah terabaikan. Berbagai kebijakan yang disusun lebih bermuatan kepentingan pusat yang justru berdampak negatif bagi iklim usaha di daerah. Sentralisasi juga memicu terjadinya inefisiensi dalam perekonomian, sebagai akibat biaya birokrasi yang sangat tinggi dan tidak transparan. Hal ini tak terlepas dari terbatasnya tingkat partisipasi masyarakat proses perumusan kebijakan publik.

Beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan panerimaan daerah telah menimbulkan distorsi pasar dan high cost economy. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya untuk meningkatkan perlayanan publik. Relevan dengan aspek urgensi perencanaan pembangunan di era otonomi daerah, Bank Dunia mengakui dalam suatu model pertumbuhan daerah yang ideal perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, berupa: (a) tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan yang bermutu tinggi; (b) investor yang tertarik dari kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di daerah; (c) pengembangan ekonomi lokal akan bisa menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja; dan (d) posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan kota dan membuat siklus pengembangan terus bergerak (Word Bank, 2003). Oleh karena itu, seharusnya ada perubahan orientasi dalam pembangunan di daerah antara sebelum dan setelah otonomi daerah. Ditegaskan pula, ada beberapa faktor inti yang


Jendela

11

Kabar Bangda memengaruhi kemampuan penyelenggaraan pembangunan di era otonomi daerah. Misalnya, kemampuan struktural organisasi, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana untuk pembiayaan pembangunannya. Maka, daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Adanya nilai kepentingan terhadap tuntutan memacu optimalisasi pendanaan secara mandiri terkait era otonomi daerah dan pengembangan basis ekonomi lokal yang membantu penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu daerah dituntut bisa memetakan produk unggulan yang dimilikinya. Identifikasi terhadap produk unggulan tentu sangat beragam, serta bisa merujuk pada aspek pendekatan yang berbeda. Artinya, suatu produk bisa disebut unggulan kalau sifatnya padat karya, nilai ekspornya tertinggi, investasinya yang besar, dan atau mungkin penggunaan basis sumberdaya ekonomi lokalnya adalah terbesar. Oleh karena itu perlu ada kejelasan batasan yang dimaksud dengan produk unggulan agar pemahamannya tidak justru bias. Terkait ini, semua daerah pasti mempunyai produk unggulan, tinggal bagaimana nilai optimalisasi dari produk unggulan itu bisa ditumbuhkembangkan agar memberi aspek kemanfaatan secara makro, sistematis, dan berkelanjutan. Produk Unggulan Daerah Mengacu urgensi identifikasi produk-

12


produk unggulan di daerah terkait penerapan otonomi daerah dan relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa memacu PAD serta penyerapan tenaga kerja, maka kajian tentang produk unggulan menjadi kian menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Selain itu, pengembangan produk unggulan daerah juga relevan dengan tuntutan era globalisasi, karena saat ini nilai keunggulan komparatif sudah tak lagi relevan. Saat ini yang terpenting justru komitmen memacu keunggulan kompetitif. Terkait hal ini, keunggulan kompetitif pada dasarnya bisa diciptakan sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak menciptakan keunggulan kompetitif dari setiap peluang yang ada. Persaingan di era globalisasi sangat ditentukan oleh keunggulan produk yang dimiliki yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, potensi keunggulan komparatif sudah tidak menjamin secara kontinu atas persaingan global. Dalam konteks pengembangan keunggulan ini, pemerintah daerah harus mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulan, terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil, menengah dengan asumsi sifatnya yang padat karya sebagai proses pengembangan sumberdaya lokal dan optimalisasi potensi ekonomi daerah. Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan, karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah.

Dalam hal ini, esensi atas penciptaan produk-produk unggulan di daerah menjadi sangat penting, terlebih lagi di daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap daerah lain, termasuk juga daerah perbatasan. Era otonomi daerah yang dititikberatkan pada pembangunan daerah kabupaten dan kota membawa konsekuensi dan tantangan cukup berat bagi pengelola administrasi pemerintahan, baik pada tahap implementasi maupun pada tahap pengendalian program program pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi jika daerah memiliki kemampuan dalam menggalang berbagai potensi yang dimilikinya dengan didukung oleh kemampuan aparat (sumberdaya manusia) dan kelembagaan, untuk menambah perbesaran sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sektor ekonomi yang dapat lebih ditumbuhkembangkan untuk mengatasi kondisi objektif di era otonomi daerah, yaitu sektor pertanian yang merupakan produk unggulan (andalan bagi sebagian besar daerah kabupaten/kota). Pengembangan produk unggulan tidak lain dimaksudkan untuk memperbesar penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan produk unggulan sangat krusial karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari besarnya peranan produk unggulan terhadap total perekonomian. Dari rujukan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka produk unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui maksimisasi hasil hasilnya. Meskipun begitu, potensi yang ada

di beberapa daerah banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih banyak produk unggulan yang belum teridentifikasi dan output yang ada belum diolah secara optimal, sehingga produktivitas produk unggulan sebenarnya masih dapat lebih ditingkatkan. Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan di suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Produk tersebut juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Identifikasi atas produk-produk unggulan di daerah pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kepedulian para elite di daerah. Artinya, elite daerah perlu bersungguh-sungguh menentukan arah kebijakan ekonomi regional di daerah. Pemilihan aplikasi strategi pengembangan ekonomi lokal menjadi begitu krusial dalam konteks desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah seperti sekarang. Artinya, setiap daerah otonom perlu menjadi motivator dan fasilitator dalam bentuk penyediaan basis data dan informasi dalam menggalang kerjasama antar daerah dan dalam fungsi koordinasi yang dijalankan provinsi. Elit di tingkat provinsi perlu menjadi koordinator agar mampu merumuskan atau menjalankan program pengembangan ekonomi daerah dengan menekankan kepentingan nasional, keutuhan bangsa, dan kemajemukan perkembangan ekonomi nasional. Dengan memajukan produk unggulan daerah, diharapkan pembangunan, dapat memajukan perekonomian di daerah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.[] n


Jendela

13

Kabar Bangda

Musrenbang dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

S

ebelum era reformasi bergulir, strategi pembangunan terlalu sentralistik. Hal itu merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal yang kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar. Partisipasi memang telah lama menjadi semacam penghias bibir mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang ada jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat sering hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak,

14


pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang

perencanaan pembangunan. lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Uraian mengenai perubahan mendasar Proses pembangunan dari, oleh dan untuk paradigma perencanaan tersebut, intinya masyarakat atau adanya partisipasi aktif adalah proses Perencanaan Pembangunan masyarakat. Nasional yang lama lebih menekankan daftar Dengan demikian, pembangunan usulan dengan membuat daftar kegiatan merupakan proses yang terjadi secara sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, dan bertahap dan berkelanjutan guna tidak terbatas, sehingga proses perencanaan mewujudkan hal yang lebih baik seiring pembangunan yang lama dianggap hanya dengan bergulirnya waktu. sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Uraian mengenai pentingnya partisipasi Di samping itu, proses perencanaan masyarakat dalam perencanaan tersebut pembangunan itu terkesan sangat hebat, sejalan dengan pendapat Conyers (1981) mulai dari perencanaan hingga penentuan yang lebih lanjut mengemukakan tiga alasan anggaran. Artinya, proses perencanaan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut dilaksanakan secara perencanaan mempunyai sifat sangat penting. Top Down. Pertama, partisipasi masyarakat Dalam perkembangannya, merupakan suatu alat untuk proses perencanaan memperoleh informasi pembangunan sekarang mengenai kondisi, “Peringatan lebih menekankan pada kebutuhan, dan sikap rencana kerja (working masyarakat setempat. Hari Air ini menjadi plan) sebagai proses dari: Kedua, momentum untuk (1) input yang berupa masyarakat akan keuangan, tenaga kerja, lebih mempercayai mengingatkan kita fasilitas, dan lain-lain; (2) program kegiatan semua tentang kegiatan (proses); dan pembangunan apabila (3) output/outcomes. mereka dilibatkan pentingnya air bagi Proses perencanaan dalam persiapan dimulai dengan informasi dan perencanaannya, kehidupan” tentang ketersediaan karena mereka akan lebih sumberdaya dan arah mengetahui seluk beluk pembangunan nasional, sehingga program kegiatan tersebut dan perencanaan bertujuan untuk menyusun akan mempunyai rasa memiliki terhadap hubungan optimal antara input, proses, program kegiatan tersebut. dan output/outcomes atau dapat dikatakan Ketiga, mendorong partisipasi umum, sesuai dengan kebutuhan. Hal itu disebabkan karena ketika masyarakat dilibatkan dalam karena dinamika reformasi dan pemerintahan pembangunan, hal itu menjadi sebuah hak sekarang yang lebih demokratis dan terbuka, demokrasi masyarakat yang dipenuhi. sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa Sejalan dengan pelaksanaan otonomi yang dibutuhkannya. daerah, terjadi perubahan yang mendasar Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada sangat penting, karena dapat menumbuhkan proses Perencanaan Pembangunan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab Daerah, perubahan mendasar pada proses


Jendela

15

Kabar Bangda masyarakat terhadap pembangunan yang dijalankan. Seiring dengan berjalannya waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat pun mulai tampak. Hal ini ditandai dengan diterapkan pemilihan langsung (baca: pemilu langsung). Makanya, hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu wujudnya adalah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri tersebut secara umum mengamanatkan bahwa pembangunan daerah dan desa harus dikelola dengan memperhatikan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sekaligus dengan memelihara kehidupan berdemokrasi di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kemudian undang-undang tersebut direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 (sekarang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbit Surat Edaran Bersama antara Kepala Bappenas dengan Mendagri Nomor 0259/M. PPN/I/2005/050/166/sj tanggal 20 Januari 2005 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Pendeknya, pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat adalah sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi di era Otonomi Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan satu di antaranya adalah perencanaan. Secara ideal pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai hal dan keterbatasan. Dengan begitu, semua atau sebagian besar kebutuhan masyarakat bisa ditampung dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga dalam prosesnya, pembangunan yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[] n

16


U

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendorong Keberhasilan Pembangunan di Daerah

ndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan penyelenggaraan pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang direncanakannya sejak awal. Sebab, tidak satu rupiah pun bisa dianggarkan untuk penyelenggaraan pembangunan jika program pembangunan yang dilaksanakan tidak ada dalam dokumen perencanaannya. Itu sebabnya, dokumen perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam dokumen perencanaan pembangunan, terekam pula kebutuhan-kebutuhan suatu daerah untuk dipenuhi oleh pelaksanaan pembangunan secara riil. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi, misi, dan program Kepala Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMN. Di dalamnya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan


Jendela

17

langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Permasalahan dalam pengaturannya, karena RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara itu, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang penetapannya paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah direvisi dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 (dan sekarang sudah kembali direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Bahkan, di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif, inovatif, dan transparan dalam menyelenggarakan proses pembangunannya. Secara spesifik, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun undang-undang tersebut adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu substansinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam undang-undang tersebut dibedakan rencana pembangunan jangka panjang, daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam

18


hal ini, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

“Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah.” Selanjutnya, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara itu, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dari hal tersebut terdapat perbedaan

pengaturan terhadap rencana yang sama, yakni RPJMD, UU Nomor 25 Tahun 2004 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota). Sementara itu UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur dengan Peraturan Daerah. Akibat ada dua jenis peraturan perundangan yang mengaturnya dalam praktik ada daerah yang mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengatur dalam Peraturan Kepala Daerah, tetapi dipersoalan oleh DPRD-nya, karena RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang akan dituangkan setiap tahunnya ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya diketahui oleh DPRD. Tapi ada pula daerah yang mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dituangkan ke dalam Perda, tapi prolematikanya dikhawatir pembahasan lama di DPRD, sehingga batas waktu tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. Meskipun pengaturan RPJMD mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilihat dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pengaturannya lebih tepat dengan peraturan daerah. Oleh karena dilihat dari sturuktur organisasi pemerintah pusat anatara DPRD dan Presiden berbeda dengan pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kedua lembaga ini menurut penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna

bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga antarkedua lembaga itu, bisa membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. DPRD melakukan pengawalan terhadap janji kampanye hari pertama yang disampaikan, sehingga rencana-rencana yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dapat diuji dengan RPJMD: apa saja yang telah dilakukan dan apa yang belum, serta apa masalah dan solusinya, ini dievaluasi setiap tahun anggaran. Tanpa semua itu RPJMD hanya berisikan tulisan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, tanpa konsekuensi yang bermakna untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah. Pendek kata, kepala daerah sebagai eksekutor pembangunan di daerah, harus mengakomodasi semua substansi yang terdapat di dalam dokumen perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakannya bisa berhasil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.[]n


Jendela

19

Kabar Bangda

Era Baru Pemerintahan Daerah

H

adirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyempurnakan UU sebelumnya. UU yang baru itu hadir untuk mempertegas penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara baik, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya. Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perihal pemilihan daerah telah diatur dalam yang lain, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2014. Alasan utama yang tercantum dalam naskah akademik RUU Pilkada dimaksudkan agar UU tentang Pemerintah Daerah atau

20


Pemilukada dapat berjalan secara optimal. Selain itu, dalam pemisahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilukada dimaksudkan untuk mempertegas posisi dan perbedaan gubernur dan bupati/walikota. Hal itu karena gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung, di satu sisi. Di sisi yang lain, secara sepihak gubernur ditempatkan sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini posisi gubernur dapat dikategorikan sebagai ‘unit antara’. Ciri khas dari ‘unit antara’ adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan gubernur bersinggungan dengan kegiatan dekonsentrasi daripada desentralisasi. Dengan begitu, gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, kewewenangannya seolah ‘terkebiri’ karena status gandanya yang juga sebagai wakil pemerintah pusat. Berbeda dengan bupati dan walikota yang sama-sama dipilih oleh rakyat dan statusnya sebagai daerah otonom yang mengedepankan prinsip (azas) desentralisasi. Di sinilah pentingnya pemisahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah yang terangkum dalam dua UU yang berbeda. Perbedaan selanjutnya perihal pembagian urusan pemerintahan. Di UU sebelumnya,

urusan pemerintahan dibagi atas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat pemerintah pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah. Kemudian, di UU sebelumnya urusan pemerintah daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun, di UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas urusan absolut yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian Wilayah Kerja Pembagian wilayah kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dijelaskan secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang termaktub dalam pasal 13 ayat 2, 3, dan 4. Hal itu dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewewenangannya masing-masing serta untuk meningkatkan akuntabilias dan efisiensi dalam mengukur keberbehasilan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pembagian wilayah kerja ini juga ditujukan untuk memudahkan jalur birokrasi yang kelak akan mempermudah pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melayani masyarakat. Dalam urusan pemerintahan umum, diatur secara lebih rinci yang meliputi 7 bidang utama dan termasuk bidang yang bukan kewenangan daerah serta tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerjanya masingmasing. Yang menjadi catatan khusus di sini adalah penggunaan APBN dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Hal ini dimaksudkan agar APBD di masing-masing pemerintah

daerah dapat digunakan untuk melaksanakan urusan konkuren berupa pelayanan dasar. Di sinilah terlihat komitmen pemerintah pusat untuk menghindari beban berlebih yang harus ditanggung APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, mengenai sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara kementerian dengan pemerintahan daerah, presiden melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku kordinator dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah (Naskah Akademik RUU Pemda, hal 77, 2011). Dalam hal ini, kementerian yang kewenangannya diserahkan kepada daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis kepada pemerintahan daerah. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut, untuk kelancaran kordinasi dengan seluruh pimpinan instansi pemerintahan di daerah, maka dapat dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Pemerintahan di daerah dan kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah yang bertindak sebagai koordinatornya (pasal 26, UU Nomor 23 Tahun 2014). Sebagai penjelasannya, karena urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan, maka biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. [] n


Jendela

21

Kabar Bangda

Prioritas Nasional

Selenggarakan Pemerintahan, Pemda Harus Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014

D

irektur Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP, menegaskan, ke depan pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja tanpa mendasari penyelenggaraan pemerintahannya kepada berbagai UU, terutama UU Nomor 23 Tahun 2014. “(Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diberlakukan) begitu banyak muatan sanksinya,” jelasnya dalam Rapat Konsultasi Anggota DPRD Kota Semarang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 2 April 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. “Beberapa waktu lalu kami hadir di Kota Semarang atas undangan Walikota Semarang. Banyak pertanyaan tentang seperti apa (situasi) ke depan. Saya menyampaikan (bahwa kita harus mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014),” jelasnya lagi ketika menyampaikan sambutan di hadapan peserta rapat tersebut. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh beberapa unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang jumlahnya 60 orang. Selain itu, hadir pula beberapa pegawai Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri, serta Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dalam kesempatan itu, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP membuka acara sekaligus memperkenalkan jajaran Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpinnya. Direktur PPD itu juga menyampaikan bahwa forum tersebut sangat baik untuk saling sharing tentang bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan

22


“Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas untuk memfasilitasi pemerintah daerah, bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunannya”

pemerintahan yang harus ditempuh ke depan, khususnya dengan telah ditetapkannya UU tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. “Terkait itu, tentu ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsinya,” ungkap Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP. “Karena bagaimana pun, agenda penting pada Desember 2015 adalah pelaksanaan Pemilukada, di mana Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan,” katanya lagi. Ia juga mengatakan, bersamaan dengan UU itu, penataan pemerintahan juga sedang berlangsung. “Di pusat sendiri, terjadi perubahan di 13 kementerian secara bersamaan. Bersamaan dengan itu pula, kita akan memasuki tahun anggaran 2016, nantinya. Sekarang dalam persiapan Musrenbang dan segalanya,” katanya. “Dalam situasi seperti itu, tentu banyak hal yang perlu didiskusikan,” imbuhnya.

Terkait rapat konsultasi itu, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP menjelaskan, Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas untuk memfasilitasi pemerintah daerah, bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunannya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakli Ketua Anggota DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, SH menyampaikan harapannya, bahwa dengan sosialisasi mengenai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan itu, ke depan, setelah pemilihan walikota, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sudah siap dan memahami dalam pembahasan RPJMD-nya ke depan. “Karena, ke depan, Kota Semarang dalam pembangunannya tentu harus dikawal oleh DPRD. Dengan pengenalan yang lebih dini, proses pengawasan pelaksanaan RPJMD oleh DPRD Kota Semarang untuk 5 tahun ke depan, bisa dilakukan secara optimal,” pungkasnya. [ds] n


Jendela

23

Kabar Bangda

Kabar Bangda

Silaturahim Akan Tingkatkan Kinerja Bagren “Dari silaturahim akan berkembang suasana keakraban. Dari keakraban akan terjadi kerjasama. Dari kerjasama akan meningkatkan kinerja. Itu menurut saya,” demikian Iwan Kurniawan, ST, MM, menyampaikan ketika tim Buletin Jendela Pembangunan Daerah mewawancarainya usai kegiatan Konsinyering Bagian Perencanaan, pada 15-17 April 2015, di Bogor.

K

epala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu beralasan, ajang silaturahim untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Bagian Perencanaan sangat penting untuk dilakukan secara berkala. “Kalau tidak kenal, bagaimana tim kerja di Bagian Perencanaan ini bisa meningkatkan kinerja untuk mencapai tugas dan fungsinya sebagai bagian (yang menangani) pelayanan terhadap direktorat? Itulah maksud saya,” jelasnya. “Misalnya, (di Bagian Perencanaan) ada (beberapa) teman yang tidak kenal satu sama lain. Bahkan, saya sendiri, tidak kenal semua nama-nama orang yang ada di Bagian Perencanaan,” tambahnya ketika meyakinkan bahwa kegiatan konsinyering yang dilakukan yang pertama kalinya itu penting untuk dilakukan. Ia juga mengatakan, pertemuan konsinyering itu akan dilakukan secara rutin. Setidaknya tiga kali dalam setahun. “Pertemuan ini merupakan koordinasi

24


menyeluruh untuk tugas dan fungsi-nya Bagian Perencanaan. Setelah itu, karena ada langkah-langkah dari masing-masing Subag yang akan dikerjakan atau ditindaklanjuti, maka para Subag ini akan menindaklanjuti dengan tim kecilnya nanti. Subag ini nanti akan membuat kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan konsinyering ini,” jelasnya. Iwan Kurniawan, ST, MM menyampaikan, tujuan dilaksanakannya konsinyering tersebut, yaitu untuk silaturahim khususnya di Bagian Perencanaan, baik PNS maupun yang non PNS, mulai dari tim SIPD, Sekber DAK, JurnalBuletin, dan Perpustakaan, serta semua staf yang ada di Bagian Perencanaan. Tujuan lainnya adalah untuk ajang tukar pikiran terkait dengan pelaksanaan pengelolaan manajemen yang ada di Bagian Perencanaan. “Kami juga ingin melakukan pembekalan atau pemantapan, khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus (Sekber DAK) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang sekarang mekanismenya menjadi Bantuan Teknis (Bantek), dan ada beberapa (yang sifatnya kontrak individual swakelola),” terangnya lagi. Lebih jauh, Iwan Kurniawan, ST, MM

mengatakan, konsinyering itu dimaksudkan untuk mengetahui beberapa program kerja yang terkait dengan pelaksanaan program kerja Sekber DAK dan SIPD, serta kegiatan lainnya di Bagian Perencanaan. Selain itu, kegiatan itu juga ingin ‘membedah’ Rencana Kerja Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), sehingga terjadi pemahaman di lingkungan Bagian Perencanaan terkait keduanya. “Di sini, diharapkan akan saling memberikan pemahaman di antara kami terkait Renstra dan Renja,” ungkapnya. Meningkatkan kinerja di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah sangat penting, terlebih di Bagian Perencanaan. Sebab, menurut pria ramah yang pernah memimpin Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup itu, tugas dan fungsi Bagian Perencanaan cukup berat, terutama sekarang. Pasalnya, tahun ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengalami perubahan yang cukup signifikan. “Dengan kondisi terjadinya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah membuat itu berubah total. Hal ini memengaruhi kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara keseluruhan,” terangnya. “Karena itu, di semua Direktorat terjadi ‘kebingungan-kebingungan’, sehingga Bagian Perencanaanlah yang menjadi tolak ukur (acuan) terhadap pemberian pemahaman dan informasi (pemberian penjelasan) terhadap SOTK yang baru itu,” tambahnya. “Aktivitas Ditjen Bina Pembangunan

Daerah mau dibawa ke mana, Bagian Perencanaanlah yang menjadi ‘jembatan’ bagi jelasnya informasi tersebut,” tandasnya. Dalam penjelasannya, Kabagren juga menyampaikan, sebelum SOTK baru yang sudah ditandatangani Permen-nya itu dilaksanakan, SOTK yang lama harus clear (jelas) dulu output-nya. “Harus clear dulu prosesnya dan output harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu tujuan saya untuk SOTK baru,” terangnya. “Misalnya, SIPD targetnya seperti apa? Jangan sampai ketika SOTK baru diberlakukan, kita meninggalkan masalah atau hal-hal yang mencerminkan kualitas pekerjaan yang minus,” tandasnya lagi. Kabagren menginginkan, SIPD yang sudah dilaksanakan oleh Sub Data dan Informasi, bisa menjaga kualitas pekerjaannya. “Teman-teman yang baru nanti, hanya melanjutkan dan tidak menyelesaikan masalah,” ungkapnya. “Misalnya, jangan sampai ada data kelembagaan yang kosong. Atau jangan tidak ada penyelesaian di daerah terhadap definisi operasional atau apa pun yang terkait dengan pekerjaan Bagian Perencanaan. Kita harus menyelesaikan dalam waktu transisi ini,” terangnya lagi. Ia mengatakan, sebelum SOTK baru dimobilisasi, Bagian Perencanaan perlu mengadakan pertemuan-pertemuan. “(Hal itu) untuk membahas apa agenda ke depan, untuk melakukan langkah-langkah baru yang menjadi tugas dan fungsi kita yang baru. Itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan forum-forum kecil untuk dibahas secara lebih detail lagi,” pungkasnya.[ds] n


Jendela

25

Kabar Bangda

Pembangunan Tak Bermakna Tanpa Dukungan Air

D

irjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, pembangunan tak akan bermakna tanpa ada dukungan air yang

memadai. “Apa artinya pembangunan jika tidak ada dukungan air yang memadai untuk mensejahterakan rakyatnya,” jelasnya dalam konferensi pers bersama GN-KPA, pada 7 Mei 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Utama Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan desentralisasi, sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pada pembagian urusan pusat dan daerah dalam upaya menyejahterakan rakyat. Mantan Kepala Litbang Kemendagri itu juga mengatakan, kegiatan revitalisasi air sudah dilakukan sejak 2005, namun masih terbatas dengan 3 kementerian. Kini kerja sama tersebut melibatkan 8 kementerian. “Kita akan menggandeng lebih banyak kementerian untuk bersinergi supaya lebih baik lagi. Tujuan akhir dari program ini

26


adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat secara bersama-sama sadar untuk usaha penyelamatan air,” ungkapnya. Kedelapan kementerian terkait dalam merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Terkait gerakan itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengungkapkan, yang menjadi sasaran GN-KPA meliputi 108 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 29 bendungan prioritas, dan 17 provinsi sentra produksi padi. Semua sasaran tersebut tersebar di 352 kabupaten/kota pada 34 provinsi. “Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus

hidrologi pada DAS sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas airnya dapat dicapai melalui program pemerintah pusat dan daerah, dan melibatan dunia usaha, serta peran serta masyarakat,” tandasnya. Titik berat gerakan nasional tersebut ada pada kegiatan penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penatagunaan tanah dan kependudukan, konservasi tanah dan air dan Konservasi budi daya air dan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan lualitas air dan pengendalian pencemaran air, efesiensi dalam pengelolaan pemanfatan air dan pendayagunaan sumber daya air. Dalam persiapan untuk Revitalisasi GN-KPA tersebut, delapan kementerian terkait akan melakukan penandatanganan di pertemuan yang dicanangkan dalam penyelamatan air di Pluit, pada Sabtu, 9 Mei 2015. Dalam penandatanganan itu hadir Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan para pejabat delapan kementerian terkait. Menurut Dr. H. Muh. Marwan, M.Si, keterlibatan delapan kementerian terkait dalam revitalisasi GN-KPA sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada masing-masing kementerian.

“Hal ini dilakukan secara terpadu yang didasarkan saling membantu dan mendukung sesuai dengan peraturan perundanganundangan,” katanya. Jadi, lanjutnya, masing-masing kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan dapat melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian Revitalisasi GN-KPA. “Tujuan gerakan ini untuk mendorong pencapaian pembangunan daerah secara nyata yang sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya lagi. “Karena selama ini, yang kita ketahui, gerakan di pemerintahan pusat berjalan namun di daerah tidak. Oleh karenannya, gerakan ini sekaligus mengabarkan kepada masyarakat bahwa pemerintah baik pusat ataupun daerah akan melakukan penyelamatan air sesuai programnya pada 2015-2019 yang terprioritas pada Nawacita,” pungkasnya.[ds] n


Jendela

27

Kabar Bangda

D

Wujudkan Nawa Cita 8 Kementerian Sepakati Bersama GN-KPA

warga negara Amerika membutuhkan elapan kementerian hampir 200 liter air/hari/orang. melakukan Hal itu disebabkan oleh pola penandatangan hidup mereka seperti kesepakatan “Peringatan mandi menggunakan bersama shower dan flushing yang gerakan Nasional Hari Air ini menjadi membutuhkan air lebih Kemitraan momentum untuk banyak. Penyelamatan Air “Seiring dengan (GN-KPA), pada 9 Mei mengingatkan kita tingkat pertumbuhan 2015, di Taman Kota semua tentang ekonomi kebutuhan air Waduk Pluit, Jakarta per individu di Indonesia Utara. pentingnya air bagi terus meningkat, mestinya Hal itu dilakukan hal ini disesuaikan dengan untuk mewujudkan kehidupan” langkah penyelamatan air,” Nawa Cita yang diusung ujarnya dalam kegiatan itu. pemerintah saat ini. Dalam keterangan tertulis, Ketua Penandatangan kesepakatan itu Panitia Nasional Peringatan hari Air Dunia dilakukan tepat pada Hari Air Dunia XXIII Tahun 2015, Hartanto menjelaskan XXIII Tahun 2015. bahwa komponen GN-KPA yang mendukung Kementerian-kementerian yang pencapaian Nawacita adalah penataan ruang, terlibat dalam kesepakatan tersebut, yaitu bangunan fisik, pertanahan, dan konservasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian tanah dan air, serta pengendalian daya rusak PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata air, pengelolaan kualitas dan pengendalian Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan pendayagunaan sumberdaya air. Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Peringatan hari air itu, menurut Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Hartanto, merupakan agenda tahunan yang Kementerian BUMN, serta Kementerian PDT diselenggarakan negara-negara anggota dan Transmigrasi. PBB sebagai implementasi Resolusi Sidang Dalam acara tersebut, turut hadir para Umum PBB Nomor 147/1993. Di Indonesia pejabat eselon I di lingkungan Kementerian sendiri, kegiatan tersebut dilakasanakan PUPR, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui pembentukan Panitia Naional dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang Siti Nurbaya. berlaku 5 tahun, yaitu mulai 2011-2015. Menurut Menteri Lingkungan Hidup “Peringatan Hari Air ini menjadi dan Kehutanan Siti Nurbaya, konsumsi air momentum untuk mengingatkan kita semua masyarakat Indonesia saat ini sudah hampir tentang pentingnya air bagi kehidupan,” seperti warga negara Amerika. Pada tahun ujarnya. 1970-an setiap individu masyarakat Indonesia Hartanto juga menyatakan, tema Hari Air membutuhkan 70-80 liter air/hari. Sedangkan

28


Dunia tahun ini adalah “Water and Sustainable Development” (Air dan Pembangunan Berkelanjutan). Tema tersebut mengarahkan perhatian masyarakat dunia terhadap peranan air bagi pembangunan berkelanjutan. Hartanto menambahkan, tujuan kegiatan itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Peringatan Hari Air Dunia yang dasarnya Kampanye Peduli Air melalui penyadaran publik. Terkait perayaan hari air dunia itu, ada 3 agenda kegiatan, yaitu kampanye Peduli Air di Bundaran HI pada 22 Maret 2015, donor darah di kementerian PUPR pada 30 Maret dan 8 April 2015, dan beberapa kegiatan Kampanye Peduli Air yang diselenggarakan pada Mei 2015 di Jakarta maupun di daerah. Dua hari sebelumnya, pada 7 Mei 2015, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) diperlukan sebagai upaya bersama mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada daerah alisan sungai (DAS). Sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas dapat dicapai melalui program pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan peran serta masyarakat. “Sasaran revitalisasi GN-KPA meliputi 108

DAS, 15 danau, dan 29 bendungan prioritas. Kemudian 13 provinsi sentra padi yang keseluruhannya tersebar di 352 kabupaten/ kota pada 34 provinsi,” demikian Mendagri mengungkapkan. Karena pentingnya gerakan tersebut, selaku Mendagri bersama tujuh menteri lainnya, Mendagri perlu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama itu. “Tujuan revitalisasi guna mendorong pencapaian pembangunan daerah secara nyata yang sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” katanya. Menurut Mendagri lagi, revitalisasi GN-KPA merupakan gerakan yang menitikberatkan pada enam kelompok kegiatan. Terdiri dari penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penatagunaan tanah dan penataan kependudukan, juga konservasi tanah dan air serta konservasi sumberdaya air. Selain itu, hal itu dilakukan untuk mengendalikan daya rusak air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. “Kegiatan ini juga menitikberatkan kelompok kegiatan efisiensi dalam pengelolaan pemanfaatan air dan pendayagunaan sumberdaya air,” demikian ia menjelaskan.[ds] n Ta h u n vi | m a r e t 2 o1 5

Jendela

29

Inspirasi

Gadis belia mewujudkan mimpi ditengah himpitan ekonomi keluarga dengan berjualan tempe

S

emua orang pasti punya mimpi dan cita-cita yang ingin diwujudkan, Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau gigih berjuang, berusaha dan berdoa, seperti seorang gadis cantik ini. Sejak kecil, Amel yang memiliki cita-cita sebagai seorang diplomat ini berkeinginan besar untuk pergi ke luar negeri. Mimpi Amel ini bermula dari sebuh kamus bahasa Jerman yang ia temukan di rumah temannya, sewaktu dirinya masih kelas 5 SD. Amalia Suri atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Amel. Inilah gadis belia asal Aceh yang terpilih mewakili Indonesia dalam kegiatan Sunburst Youth Camp (SYC) yang digelar di Singapura. Gadis belia yang masih berusia 18 tahun ini bergabung bersama dengan siswi lain dari Indonesia. Mereka mengikuti kegiatan yang digelar

30


oleh Singapore Technologies Endowment Programme (STEP), November 2014 sampai dengan Desember 2014. Prestasi gadis berhijab ini memang cukup gemilang. Puteri pasangan Sofian Suri Muhammad dan Fauziah ini sebelumnya pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika Serikat tahun 2013-2014. Sehingga tak heran jika di lingkungan sekolahnya, remaja belia ini kerap kali mendapatkan julukan ‘anak Amerika’ dari kawan-kawan di sekolahnya. Kini karena program pertukaran pelajaran yang baru yang diikutinya, temanteman Amel lantas menjulukinya dengan predikat baru yakni ‘anak Singapura’, cukup menggelitik memang. Namun prestasi anak negeri ini memang patut diacungi dua jempol. Selama periode yang sama dan berturutturut Amalia Suri berhasil mencetak namanya menjadi perwakilan siswi Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bergabung bersama anak-anak lain dari berbagai negara yang berbeda. Amel dan keluarganya tinggal di Desa Paya Dua, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara. Untuk pergi ke sekolah, setiap harinya gadis dengan prestasi luar biasa ini harus naik angkutan umum. Anak ke dua dari lima bersaudara ini harus beranjak dari rumah sebelum jam tujuh agar tidak terlambat masuk sekolah. Bagi gadis periang ini, meraih prestasi yang gemilang seperti yang telah ia dapatkan saat ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi perekonomian keluarga Amel sempat tergoyah karena sang ayah, Sofian Suri, dirumahkan oleh perusahaan. Pada saat itu dirinya masih duduk di bangku SMP. Dan hingga sampai saat ini pun sang ayah masih belum memiliki pekerjaan tetap. Hanya jabatan Kepala Dusun dan pengurus mushola yang dimiliki sang ayah. Sementara, sang ibu adalah seorang guru sekolah dasar.

ini bermula dari sebuh kamus bahasa Jerman Kondisi perekonomian yang goyah, yang ia temukan di rumah temannya, sewaktu membuat ayah Amel harus memutar otak. dirinya masih kelas 5 SD. Sebagai tambahan penghasilan sehari-hari, Akhirnya, kini Amel bisa menginjakkan ayah Amel pernah menyambi berjualan jilbab kakinya dan mewujudkan mimpinya pergi di pekan Minggu dan berjualan mainan di hari keluar negeri dengan mengunjungi Amerika raya. Tak jarang Amel, kakak dan adiknya pun Serikat dan Singapura, semua ini dicapainya sering dibawa serta sang ayah. karena jiwa Amel yang senang dengan Bahkan tutur Amel, ayahnya juga tantangan dan suka mempelajari kebudayaan pernah membuat tempe untuk menopang bangsa negara lain serta kertertarikkannya perekonomian keluarganya. Dengan bangga pada bahasa. Selain itu, saat Amel berhasil Amel mengaku pernah membantu sang ke Amerika selama satu tahun, ayah dan ayah berjualan tempe. Sementara, jika keluarga Amel tidak perlu mengeluarkan tempe-tempe yang dijualnya tidak habis uang untuk biaya sekolah dan terjual akan digoreng dan dijual jajan Amel di waktu itu. Hal ini berkeliling kompleks. tentunya membuat kedua Amel lah yang orangtua Amel bangga menjajakan tempe “Waktu itu, Amel sekaligus terharu dengan goreng ini. Panas dan nggak tau prestasi dan pencapaian hujan ia terjang untuk dimana jerman, sang puteri yang tidak menjajakan tempe goreng tersebut, dan bisa pergi keluar pernah disangka bisa semengejutkan ini. hal ini dilakukannya negeri gratis kaya Mimpi Amel yang demi membantu sekarang ini, digantungkannya perekonomian setinggi langit dengan keluarganya. Amel Amel masih nggak dibarengi perjuangan tidak pernah malu, percaya.” keras, doa serta dukungan meskipun karena ekonomi dari keluarga dan orang-orang keluarganya yang hancur, sekitarnya membuat Amel bisa dirinya harus rela berjalan jauh mewujudkan cita-citanya dan memiliki menjajakan tempe jualannya. prestasi yang begitu cemerlang. Setelah sang ayah benar-benar di-PHK Himpitan Ekonomi kelurga bukanlah dari tempatnya bekerja dan mendapatkan penghalang untuk seseorang meraih cita-cita pesangon, keluarga Amel sempat berjualan dan mewujudkan mimpinya malah sebaliknya pakaian. Hanya saja, sayangnya, usaha ini tidak jika kita membuat kesulitan hidup ini sebagai dijalaninya terlalu lama, belakangan usaha cambuk untuk menjadi lebih baik agar tersebut harus berakhir karena kekurangan dimasa depan nanti, kita bisa mendapatkan pelanggan. Namun, Amel tak mengganggap penghidupan yang lebih baik. Semoga kisah jika semua kesulitan yang dialami keluarganya kali ini bisa menginspirasi kita, untuk tidak menjadi kendala. Malah, gadis yang mahir mudah menyerah dan berputus asa dalam berbahasa Inggris ini terus giat belajar demi menggapai mimpi dan menjalani hidup mengejar cita-citanya. ini. Dengan kerja keras yang tinggi serta Sejak kecil, Amel yang memiliki cita-cita dukungan doa akan membuat segala sesuatu sebagai seorang diplomat ini berkeinginan bisa kita lewati. n besar untuk pergi ke luar negeri. Mimpi Amel


Jendela

31

Jelajah

Perjalanan

Jelajah

B Berburu Batu di Rawa Bening “Masyarakat Indonesia sejak dahulu menggemari batu akik. Berbagai macam bentuk dan coraknya dapat memikat setiap kalangan dari mulai tua dan muda,lakilaki dan perempuanpun berbondong-bondong berburu batu akik di Jakarta Gems Center Rawa Bening”

32


erlibur adalah kegiatan yang diinginkan setiap orang ditengahtengah aktifitas dan kesibukan jam kerja yang sangat menjenuhkan, berlibur tempat-tempat menarik seperti pegunungan, pantai dan kebun binatang adalah hal yang biasa kita lakukan. Namun kadang kita terkendala oleh waktu yang sempit serta biaya akomodasi perjalanan yang mahal, tetapi ada tempat yang sangat menarik yang bisa kita kunjungi sambil menambah wawasan terhadap keindahan dan kekayaan alam Nusantara di Jakarta Gem Center Rawa Bening. Pusat Bursa Batu Aji dan Batu Permata berada di Pasar Rawa Bening Jatinegara, di Jl. Bekasi Barat, Jakarta Timur, persis di seberang Stasiun Jatinegara. Pusat Bursa Batu Aji dan Batu Permata diresmikan pemakaiannya pada Mei 2010, Sudah sejak lama Bursa Batu Aji dan Batu Permata menjadi pusat pengrajin batu aji dan batu permata yang terbesar di Jakarta, dan menjadi langganan pembeli domestik maupun turis yang datang dari berbagai negara. Patung keemasan batu akik di halaman depan Pasar Rawa Bening. Di bawahnya ada tulisan besar nama resmi dari pasar ini, yaitu Jakarta Gems Center Rawa Bening. Di Bursa Batu Aji dan Batu Permata Pasar Rawa Bening ini ada beragam jenis batu aji seperti seperti Black Onix, mirah (ruby), safir, zamrud (emerald), giok (jade) dan masih banyak lagi jenis batu aji yang terpajang disana. Selain nama yang banyak dikenal itu, ada nama yang terdengar asing ditelinga, seperti Leopard Skin, Malachite, Pendot, Rock Crystal, Red Tigereye, Snowflake, atau Tigereye. Nama asing itu bisa ditemukan, karena ada sebagian batu aji yang dijajakan adalah batu import dari negara-negara seperti Burma, Kolombia, Srilanka, Thailand dan Rusia.


Jendela

33

Kemana pun kaki melangkah, mata akan tertumbuk pada deretan lemari pamer berisi beragam jenis akik siap pakai maupun yang masih lepasan, dan juga ada yang masih belum dibentuk (bahan mentah). Batu impor kebanyakan sudah dalam bentuk jadi atau siap pasang. Setelah mendapatkan batu aji yang cocok, baik selera warna, gurat garis maupun harganya, jika tidak membeli dalam bentuk sudah jadi, pengunjung bisa memintanya dibuatkan menjadi mata cincin atau di perhiasan lainnya, dengan model dan bahan sesuai selera. Ada bengkel akik di dalam Pasar Rawa Bening yang Bengkel untuk tempat mengasah batu akik yang bentuknya bisa menyesuaikan dengan permintaan dan selera pembeli ini berada pada ujung sisi Barat ruang utama Pasar Rawa Bening Jatinegara. Wisata Budaya Pasar Rawa Bening di eraglobal batu akik di Jakarta maupun dikotakota besar lainnya meningkat tajam. Salah satunya daya tarik yang memikat kolektor batu akik di Pasar Rawa Bening Jatinegara Jakarta Timur dibangun menjadi kawasan wisata batu akik terbesar di Indonesia, antara lain kelengkapan jenis batu akik yang tersedia. Dihari-hari biasa Pasar Batu Akik Rawa Bening banyak dikunjungi penggemar/ peminat dan wisatawan pencinta keindahan batu akik. Bahkan dihari libur, Sabtu dan Minggu, jumlah pengunjung membludak. Pengunjung rela berdesakan ditengah riuhnya suasana pasar. Mereka senang melihat-lihat ragam jenis akik yang indah mencorong. Beraneka jenis batu akik nusantara yang tersohor hingga mancanegara sejak masa kesultanan dahulu. Beberapa ragam batu yang berasal dari Indonesia itu menjadi buruan kolektor dan penggila perhiasan dengan harga bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.Di Indonesia, diperkirakan terdapat sekira 20 jenis batu mulia yang dapat

34


ditemukan mulai dari Sabang hingga Merauke. Batu akik tersebar baik di gunung, dalam tanah, sungai hingga pinggiran pantai. Batubatu akik memiliki warna dan motif yang indah. Pada jenis tertentu, batu tersebut memiliki serat-serat kaca dan ada pula yang tembus pandang. Lebih lanjut, batu akik yang dihasilkan ini mayoritas untuk ekspor seperti ke negaranegara di Asia, Eropa, Afrika dan lain-lain. Bahkan, sekitar 80 persen hasil kerajinan batu akik ini untuk ekspor dan sisanya baru di pasarkan di dalam negeri atau pasar lokal. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat merugikan anda di kemudian hari, maka sebaiknya anda mengecek terlebih dahulu keaslian dari batu akik yang hendak dibeli atau minimal menanyakan sertifikat atau memo yang mungkin dimiliki oleh batu tersebut (meskipun tidak semua batu memiliki sertifikasi tapi tetap merupakan batu natural). Bagi anda yang mungkin pada saat ini memiliki batu akik namun belum mengetahui secara pasti asli atau tidaknya batu tersebut, apa nama dan jenis batu tersebut, apa saja kandungan mineralnya hingga seberapa tinggi tingkat kekerasannya, kini Anda dapat dengan mudah mengeceknya di Gemstone Lab tersertifikasi yang terdapat didalam Jakarta Gems Center Rawa Bening. n


Jendela

35

Resensi

Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Judul Penulis Penerbit Tahun Tebal

: : : : :

Elemen Tata Ruang Kota Hanif Nurcholis Penerbit Erlangga 2011 xi + 252 halaman

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelengaraan pemerintahannya daerah Indonesia salah satumya terdiri atas Desa, Penduduk, sistem sosial, dan pemerintahannya sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembangannya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika pertumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasionalitas dengan niat yang jernih dan jujur, niscaya nasib desa tak seperti sekarang. Ada lima pendekatan kebijakan terhadap desa yang tidak searah: pendudukan, pengawasan dan pengendalian, dalam sejarah perkembangan desa dimulai dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sehingga dapat menggerakan banyak

36


orang untuk menjadi pengikutnya, mereka lalu tinggal di suatu wilayah tertentu yang kemuadian disebut desa, setelah terbentuk barulah tata pemerintahan dibuat. Penundukan dilakukan oleh kerajaankerajaan nusantara yang menuntut loyalitas desa kepada otoritas yang lebih kuat dan besar. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh VOC dan pemerintahan hindia belanda pada zaman kultur stelsel. Otonomi pribumi dilakukan pemerintah hindia belanda di bawah IGO dan IGOB. Militerisasi dilakukan oleh Jepang saat menduduki Indonesia, pada tahun 1942-1945. Desentralisasi dilakukan oleh pemerintah RI di bawah UU No. 22/1948, UU No. 1/1957 dan UU No. 19/1965 yang belum sempat dijalankan. Birokratisasi demi efisiensi administrasi dilakukan pemerintah orde baru di bawah UU No. 5/1979. Otonomi khusus yang bersifat tradisional berdasarkan asal-usul dan adatistiadat diberikan oleh pemerintah pasca orde baru/reformasi. Dalam buku ini memberi gambaran pertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai pada keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusya-waratan Desa (BPD), buku ini menguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa berdasar-kan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. [Dar.] n


Jendela

37

Inspirasi

Manfaat kesehatan dari Senyum

Ter

senyum merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi stres dan menambah teman. Seperti diketahui dibutuhkan lebih sedikit otot wajah untuk membuat seseorang tersenyum dibanding cemberut. Beberapa ahli menyatakan dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Namun beberapa lainnya menyebutkan dibutuhkan 62 otot untuk cemberut dan hanya 26 otot untuk tersenyum. Sebenarnya tidak hanya obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit, karena telah di temukan obat yang sangat praktis untuk mengobati penyakit tertentu yaitu senyum, tersenyum merupakan terapi mental dan kejiwaan, merupakan upaya dari dalam diri kita untuk melawan berbagai tekanan yang kita hadapi. Lihatlah bayi mungil yang baru lahir. Dia tak dapat berbahasa seperti kita, namun senyumannya mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Senyuman bayi begitu ikhlas dia kembangkan dari bibir mungilnya sehingga mampu menggugah perasaan siapa saja yang melihatnya, karena itu semua lazimnya senyum bayi dilakukan dengan ikhlas tanpa ingin mengharapkan sesuatu,

38


tetapi benerbener senyum bayi di karena kan kebahagiaan yang tulus dan fitrah dari bayi tersebut Senyum ibarat obat alami. Senyum bisa menghasilkan endorphin, pematik rasa alamiah, dan serotonin. Ketiganya adalah hormon yang bisa mengendalikan rasa sakit. Senyum membuat awet muda. Senyuman menggerakkan banyak otot. Akibatnya otot wajah terlatih sehingga anda tidak perlu melakukan face lift. Senyum membuat orang berpikir positif. Coba lakukan ini : pikirkan hal buruk sambil tersenyum, pasti susah. Penyebabnya, ketika Anda tersenyum, tubuh mengirim sinyal “hidup adalah baik”. Sehingga saat tersenyum, tubuh menerimanya sebagai anugerah.

Penelitian baru negara Belanda pada 481 peserta, yang membuat berbagai bentuk wajah untuk mengekspresikan emosi yang berbeda, menemukan bahwa bahwa berdasarkan hasil komputerisasi dan perkiraan dari orang lain, peserta yang tersenyum tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Akan tetapi, peserta tersebut berusia di atas 40 tahun. Mereka yang berusia di bawah 40 tampak lebih muda ketika mereka memasang ekspresi yang lebih netral, menurut ScienceDaily. Lebih menakjubkan lagi beberapa riset mengatakan bahwa biarpun hanya diinstruksikan menampil-kan wajah yang tersenyum, seseorang akan memperoleh manfaat psikologis yang sama dengan orang yang sungguh-sungguh tersenyum. Manfaat yang diperoleh dari senyum, menurut para ahli, ternyata akan semakin berlipat ganda bila ditambah dengan tawa. Sebagaimana diungkap Joan Coggin, M.D., seorang kardiolog di University School of Medicine, Loma Linda, Amerika Serikat, kanak-kanak rata-rata tertawa 400 kali dalam sehari. Sedang orang dewasa rata-rata hanya tertawa 15 kali saja sehari. Itu berarti manusia dewasa kehilangan 385 tawa seiring dengan bertambahnya umur. “Padahal terbukti,

tertawa bermanfaat bagi kesehatan,” kata Coggin. Manfaat Senyum Bagi Kesehatan Memperlambat keriput di wajah manfaat senyum untuk kesehatan anda adalah mencegah penuaan dini. Keriput di wajah dapat terbentuk, jika otot-otot wajah jarang digerakkan. Ketika tersenyum, 12 otot wajah bergerak dalam keadaan santai. Menghilangkan stres tekanan berat akibat rutinitas sehari-hari dapat hilang dengan tersenyum secara tulus. Senyum membuat suasana menjadi tidak beku. Ketika stres menyerang, keluarlah ke luar ruangan. Ambil nafas panjang, kemudian tersenyumlah. Meningkatkan kekebalan Tubuh mungkin di luar dugaan kita, bahwa senyum dapat meingkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika kita tersenyum, tubuh akan merasa lebih nyaman sehingga kekebalan tubuh pun meningkat. Menormalkan tekanan darah terkait kekebalan tubuh yang meningkat, tekanan darah pun menjadi stabil akibat tersenyum. Silahkan anda membuktikannya! Cek tekanan darah anda pada waktu jarang tersenyum, kemudian bandingkan dengan hari-hari yang banyak tersenyum. Penghilang stress bahkan ketika Anda memaksa untuk tersenyum, itu sudah membantu Anda terhindar dari stress. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian HealthDay News yang menyuruh peserta memegang sumpit di mulut mereka. Studi lain dari University of Kansas menemukan bahwa tersenyum selama mengerjakan tugas yang berat mencegah datangnya stress. Sementara senyum yang tulus menangkal lebih banyak lagi datangnya stress. Lebih baik senyum terpaksa daripada tidak sama sekali. Sudah senyumkah Anda hari ini? Jika belum, mari kita tersenyum. :) n


Jendela

39

Life is like a piano, white and black. If God play it, all will be a beautiful melody. (anonymous)

diterbitkan oleh

direktorat jenderal bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri jl. taman makam pahlawan no. 20 kalibata. jakarta selatan

40


Merencanakan Pembangunan Mewujudkan Kesejahteraan 3. Mengintegrasikan Pembangunan Nasional dan Daerah 7. Edisi maret 2015 Tahun VI

Recommend Documents