BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pola pembangunan
dasar
pembangunan
bangsa
dan
nasional
mewujudkan
meletakkan perkembangan
dasar-dasar
bagi
nasional
juga
pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam era globalisasi ini, bidang ekonomi telah menempatkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh sebab itu perkembangan tersebut mendorong masyarakat baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisi dalam kaitannya dengan kehidupan khususnya dalam kegiatan perekonomian yang pada akhirnya menuntut tingkat mobilitas yang semakin tinggi. Adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhannya masyarakat sangat menginginkan kemudahan didalam semua aspek, oleh karena itu masyarakat melakukan berbagai upaya didalam memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya dalam penggunaan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Salah satu alat transportasi adalah transportasi darat yang identik dengan lalu lintas di jalan raya
1
Universitas Sumatera Utara
2
perlu senantiasa dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi, jumlah dari kendaraan bermotor juga semakin bertambah, hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. didukung dengan fasilitas jalan raya yang tidak bertambah dan kurangnya tingkat kedisiplinan berlalu lintas maka potensi tingkat kecelakaan lalu lintas tersebut semakin bertambah sampai saat ini. Pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan jatuhnya korban baik luka ringan maupun luka berat bahkan hingga meninggal dunia. Jika peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi maka akan membutuhkan biaya pengobatan maupun pemakaman. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas. Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang menurut pasal 3 ayat (1) huruf : a.
Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran
nasional,
wajib
membayar
iuran
melalui
pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
Universitas Sumatera Utara
3
b.
Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
c.
Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
I.
kematian
II.
cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang, dan
III.
Penggantian biaya perawatan biaya rumah sakit bagi korban yang mengalami cidera luka-luka Demikian juga dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada pasal 2 ayat (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun. Pada ayat (2) berbunyi Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun pihak yang mengelola dana tersebut adalah PT. Jasa Raharja (Persero). [Undang Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 ] PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diamanahkan untuk mengelola program asuransi sosial sesuai dengan undangundang no.33 tahun 1964 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan Undang Undang No. 34 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat agar santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan alat angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan dirasakan meningkat. Kedua undangundang tersebut mengamanahkan kepada jasa raharja untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membayar santunan melalui dua sumber, yakni pertama
Universitas Sumatera Utara
4
pengutipan iuran wajib atau (premi) dari setiap penumpang alat angkutan umum baik di darat, laut ,udara, sungai, danau dan penyebrangan yang besarannya sudah di satukan dengan harga tiket. Kedua, pengutipan SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (premi) dari para pemilik kendaraan bermotor yang di bayarkan oleh pemilik kendaraan pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK setiap tahunnya di kantor SAMSAT seluruh Indonesia. Dalam pemberian dana santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas telah dilindungi dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, dimana besaran dana santunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri Keuangan Republik Indonesia. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 dan 37 Tahun 2008] Namun terjadinya peningkatan laju inflasi perekonomian serta biaya kesehatan membuat besaran dana santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas memerlukan penyesuaian kembali. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul “Analisa Kelayakan Besaran Dana Santunan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 Dan 37 /PMK.010/2008.
Universitas Sumatera Utara
5
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah apakah besaran dana santunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan RI No.36 dan 37 /PMK.010/2008) sudah memadai untuk mengurangi beban ekonomi korban kecelakaan lalu lintas yang membantu kelangsungan hidup korban dan ahli waris korban ?
C. Tujuan dan Manfaat Penilitian a. Tujuan penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran dana santunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 dan 37 /PMK.010/2008) sudah memadai untuk mengurangi beban ekonomi korban kecelakaan lalu lintas yang membantu kelangsungan hidup korban dan ahli waris korban.` b.
Manfaat penelitian
a.
Bagi peneliti Adapun manfaat dari penelitian adalah : 1.
Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi.
2.
Menambah pengetahuan penulis tentang Kelayakan Besaran Dana Santunan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.36 dan 37 /PMK.010/2008.
Universitas Sumatera Utara
6
b.
Bagi Instansi Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kantor bagian pelayanan untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan bantuan santunan kepada setiap korban maupun ahli waris yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas.
c.
Bagi Peneliti yang akan datang Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat terhadap kajian tersebut.
D. Metode Penelitian 1. Lokasi dan Jadwal Kegiatan Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) pada Kantor Perwakilan Tk. I Medan, Jl.Bambu 2 NO 96 Medan. Dalam kegiatan survey ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan kelayakan dana santunan. Untuk lebih jelasnya jadwal kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Minggu ke No
Kegiatan 1
1
Persiapan
2
Pengumpulan data
3
Penulisan Laporan
2
3
4
5
6
Universitas Sumatera Utara
7
Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis melakukan riset Pada PT. Jasa Raharja Kantor Perwakilan TK. 1 Medan selama beberapa minggu terhitung dari tanggal 03 Maret – 11 April 2014. 2. Sumber Data Sumber data yang menjadi pedoman bagi penulis dbagi dalam dua sumber, yaitu : a.
Data Primer, yaitu : data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian, dimana data yang diperoleh dari lapangan, wawancara dan tanya jawab.
b.
Data Sekunder, yaitu : data yang diperoleh dari sumber-sumber lain dalam bentuk laporan atau publikasi yang diambil dari perusahaan maupun dari luar perusahaan, seperti : buku-buku, surat kabar dan media lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data a.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, majalah dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan peneliti merupakan data sekunder, yaitu data yang paling mendekati pada permasalahan yang diteliti.
b.
Penelitian Lapangan (Field Research)
Universitas Sumatera Utara
8
Penelitian langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data ini merupakan data primer yang diperoleh melalui : 1.
Wawancara, yaitu : Tanya jawab yag dilakukan oleh peneliti terhadap pihak yang berwenang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
2.
Dokumentasi, yaitu : Data yang diperoleh dari perusahaan secara langsung.
4. Metode Analisis Data Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah Metode analisa dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menyusun, menggunakan, mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan gambaran jelas bagaimana Kelayakan Besaran Dana Santunan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 dan 37 /PMK.010/2008.
E. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
9
BAB I. PENDAHULUAN Dalam Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, serta memaparkan Metode Penelitian yang terdiri dari Jadwal dan Lokasi Survei, Sumber dan Teknik Pengumpulan data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.
BAB II. PROFIL INSTANSI Dalam Bab ini diuraikan mengenai Sejarah Ringkas, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Job Discription, dan Kegiatan Usaha.
BAB III. PEMBAHASAN Dalam Bab ini membahas tentang penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) pada Bagian pelayanan berkaitan dengan kelayakan Besaran Dana Santunan bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 dan 37 /PMK.010/2008.
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh sesuai dengan topik penelitian dan kemudian menguraikan saran yang relevan dengan kesimpulan.
Universitas Sumatera Utara
