BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan, tentunya dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Sektor perpajakan merupakan sumber keuangan terbesar dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, bahkan penerimaan negara dalam sektor ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pentingnya peranan pajak dalam perekonomian Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak karena pajak juga turut menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara kini makin besar, apabila penerimaan pemerintah berniat mengurangi ketergantungan pada
1
2
pinjaman luar negeri. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dan menjadi tumpuan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sumber penerimaan utama negara yang lain, yaitu minyak dan gas, tidak dapat diandalkan kestabilan harganya dan cenderung menurun penerimaannya sejalan dengan jumlah sumber daya alam yang terbatas. Pajak di pungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan. Salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi pajak adalah melakukan pembaharuan di bidang pajak yaitu menerapkan sistem self assessment pada Undang-undang Perpajakan No 8 Tahun 1983, kemudian dilanjutkan pada UU No 11 Tahun 1994, kemudian dilanjutkan pada UU No 18 Tahun 2000, dan terakhir pada UU No 42 Tahun 2009. Sistem ini memberikan keleluasaan pada Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan serta menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipercayakan oleh negara maka dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh Direktoral Jendral Pajak. Pemungutan pajak menimbulkan transfer sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, yang mengakibatkan purchasing power sektor privat berkurang, karena itu inisiatif dan kebijakan bisnis perusahaan terpengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Manajemen pajak adalah upaya untuk menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan sehingga
3
perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara efisien dan benar (full comply). Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik under comply (belum atau kurang dilaksanakan) maupun over comply (pemenuhan secara berlebihan) akan menimbulkan sanksi finansial, sanksi pidana, dan pemborosan sumber daya perusahaan. Kelalaian tersebut dapat diminimalkan dengan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan, mengurangi kesalahan hitung, dan mengorganisir pembukuan beserta bukti-buktinya secara lengkap. Kelalaian perusahaan yang under atau over comply mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan menyebabkan kemungkinan pemeriksaan pajak pada perusahaan oleh fiskus semakin besar. Salah satu fungsi manajemen pajak berupa internal tax review, yaitu upaya oleh Wajib Pajak untuk secara proaktif dan mandiri melakukan proses assessment terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakan harus dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam pemeriksaan pajak karena ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan secara benar seharusnya pertauran pajak. Menurut (Sumarsan, 2012) tax review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun laporannya untuk menilai kepatuhan pajak.
4
Internal tax review yang dilakuakan meliputi seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan Barang Mewah (PpnBM). PPN merupakan salah satu jenis pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas utama perusahaan. Setiap barang yang dijual kepada konsumen atau pelanggan akan menimbulkan PPN yang harus disetorkan secara langsung ke kas negara oleh perusahaan. PPN sangat penting karena berhubungan erat dengan setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan, oleh karena itu kebijakan pembuatan faktur pajak, penetapan saat terutang pajak, pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar akan menghindarkan sanksi jika pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Disamping itu pelaksanaan kewajiban PPN harus diawasi dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada serta penerapan internal tax review yang menandai. Dengan uraian di atas, tax review merupakan hal penting yang menarik untuk diteliti, karena potensinya yang mampu memberikan alternatif bagi pengusaha kena pajak untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan resiko finansial. Maka dari itu, penelitian diberi judul “Analisis Pengaruh Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT ABC ”
5
1.2. Rumusan Masalah Dalam kaitannya dengan latar belakang dan berdasarkan pada uraian sebelumnya, tersirat bahwa salah satu identifikasi masalah dari permasalahan yang dijelaskan sebelumnya mengarah kepada tax Review. Dengan demikian, dapatlah dibuat suatu rumusan masalah dari identifikasi tersebut yang meliputi: 1. Bagaimana pelaksanaan tax review dalam mempengaruhi penyusunan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Kena Pajak.; 2. Apakah metode tax review yang digunakan sudah cukup efisien dalam monitoring realisasi tax planning Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak. 1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan penerapan tax review atas PPN di PT. ABC dan pengaruh penerapan tax review pada tindakan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pengusaha kena pajak pada PT. ABC Surabaya.
1.4. Manfaat Penelitian Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kontribusi Praktis a. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan khususnya dalam hal pencegahan dini atas terjadinya risiko yang berpengaruh;
6
b. Bagi PT. ABC hasil peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap internal tax review pada PT. ABC sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan keputusan yang tepat dalam permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Kontribusi Teoretis a. Sebagai pengembangan pengetahuan peneliti guna membandingkan pengetahuan teoretis yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan dengan aplikasinya pada objek penelitian, khususnya dalam kaitannya dengan Tax Review; b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai ide atau tema yang sama dengan peneliti; c. Dapat memberikan pemahanan yang lebih mendalam tentang Tax Review dan penerapan di perusahaan. 3. Kontribusi Kebijakan a. Membantu pihak manajemen dalam merencanakan pajak yang akan terjadi di masa akan datang; b. Memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai isu-isu perpajakan yang berkaitan dengan internal control.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini akan membahas masalah-masalah Pajak Pertambahan Nilai Masa selama periode tahun pajak 2013 sebagai berikut :
7
1. Penerapan tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT “ABC”; 2. Pelaksanaan tax review atas Pajak Pertambahan Nilai PT “ABC”; 3. Pengaruh tax review terhadap tax planning atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan PT “ABC”.
