Pemerintah Kabupaten Sleman
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Oleh : Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
Disampaikan pada PANGRIPTA NUSANTARA 2015
KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
Luas Wilayah
: 574.82 km2 (18% Prov. DIY)
Secara Administratif terdiri : 17 Kecamatan, 86 Desa, 1.212 Padukuhan
Kawasan Resapan Air terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi
Penurunan jumlah penduduk pada tahun 2013 berdasarkan hasil konsolidasi dan pembersihan data dari Dinas Dukcapil dan Kemendagri
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Indeks Gini selama tahun 2012-2014 ketimpangannya semakin menyempit yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Sleman semakin merata. Masih lebih tinggi dari rata-rata DIY, namun lebih rendah dari rata-rata Nasional
Penduduk miskin di Sleman semakin menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan ratarata nasional. Angka Kemiskinan mnrt BPS (2013) : 9,82%
ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN KESEHATAN
LAYANAN PENDIDIKAN Prosentase guru layak mengajar (%) 2011
2012
2013
99,61 99,86 99,9 99,9
100 100 100 100
2014
TK
40,32
46,26
61,14
-
SD
58,19
67,44
75.48
82,22
SMP
82,12
84,52
85.89
87,85
SMU/SMK
88,47
90,33
91.26
91,64
98,3 98,33
94,9 95,14
Persalinan oleh Cakupan layanan Tenaga Kesehatan kesehatan rujukan pasien miskin
2011
2012
2013
Cakupan penggunaan air bersih
2014
ASPEK PELAYANAN UMUM
Usia harapan hidup semakin meningkat, lebih tinggi dibanding rata-rata DIY dan Nasional
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kondisi Sleman selama 4 tahun mengalami kenaikan antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengindikasikan terjadinya peningkatan/penurunan pendapatan di tingkat rumah tangga.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA & INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
IPG 76.45
76.99
75.76
75.79 74.7
75.78
74.1
2012
2013
REALISASI
Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan kualitas manusia di Kabupaten Sleman
2014
2015
TARGET
IPG mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yang menunjukkan perbaikan kesetaraan gender.
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN UMUM: 1. Persentase penduduk miskin masih tinggi 2. Cakupan jaminan kesehatan belum optimal 3. Prosentase guru layak mengajar 4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi 5. Gini Ratio masih berada dalam kategori sedang 6. Penanganan PMKS belum optimal INFRASTRUKTUR: 1. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai 2. Kondisi fisik pasar tradisional belum memadai 3. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal 4. Penanganan persampahan belum optimal
PEMERINTAHAN: 1. Kualitas pelayanan publik 2. Stabilitas keamanan menjelang Pilkada
KETAHANAN PANGAN: 1. Produktivitas pertanian masih rendah 2. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan produk pangan lokal 3. Pengendalian alih fungsi lahan belum optimal DAYA SAING: 1. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan dalam maupun perdagangan luar negeri yang masih belum optimal 2. Peran sektor koperasi dan usaha kecil menengah sebagai salah pilar perekonomian masih perlu ditingkatkan 3. Pengembangan kompetensi dan daya saing ODTW belum optimal
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN UMUM: 1. Persentase penduduk miskin masih tinggi 2. Cakupan jaminan kesehatan belum optimal 3. Prosentase guru layak mengajar 4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi 5. Gini Ratio masih berada dalam kategori sedang 6. Penanganan PMKS belum optimal
PEMERINTAHAN: 1. Kualitas pelayanan publik 2. Stabilitas keamanan menjelang Pilkada
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: 1. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai 2. Kondisi fisik pasar tradisional belum memadai 3. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal 4. Penanganan persampahan belum optimal
KETAHANAN PANGAN: 1. Produktivitas pertanian masih rendah 2. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan produk pangan lokal 3. Pengendalian alih fungsi lahan belum optimal
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAYA SAING: 1. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan dalam maupun perdagangan luar negeri yang masih belum optimal 2. Peran sektor koperasi dan usaha kecil menengah sebagai salah pilar perekonomian masih perlu ditingkatkan 3. Pengembangan kompetensi dan daya saing ODTW belum optimal
ROADMAP PEMBANGUNAN TAHUNAN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2011-2015 2015 2014 2013
2011 Pemulihan paska bencana alam gunung merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan
2012 Pemulihan paska bencana alam gunung merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur
Penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur
Peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif
Pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kes ehatan dan infrastruktur
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2015
NASIONAL Melanjutkan reformasi bagi percepatan
pembangunan ekonomi yang berkeadilan
DIY
SLEMAN
Mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap)
Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI 4 PRO
PRO GROWTH : Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kebijakan sektor riil
PRO POOR : Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah
PRO JOB : Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita
PRO ENVIRONMENT : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
I. KOLABORASI KEBIJAKAN PRO GROWTH DAN PRO POOR 1)
Pembinaan UMKM (berbasis potensi wilayah) 2) Peningkatan penanaman modal 3) Perbaikan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi warga miskin 4) Peningkatan cakupan penanganan PMKS
II. KOLABORASI KEBIJAKAN PRO JOB DAN PRO
ENVIRONMENT.....(1) 1) Mendorong terciptanya lahan pertanian perkotaan 2) Menyediakan RTH 3) Penataan Usaha ekonomi mayarakat di wilayah minapolitan 4) Pengendalian Lahan Pertanian 5) Pengelolaan Sampah Mandiri 6) Rencana pengembangan kawasan terpadu
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN RKP
Rancangan Awal RKPD
Kesepakatan KUA/PPAS
Penetapan RKPD Kab
Rancangan Renja SKPD
Jan
Feb
Penetapan Renja SKPD
Mrt
Apr
Mei
Jun
Musrenbang RKP NAS Musrenbang RRKPD PROV Musrenbang Kabupaten Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa
Pengajuan RAPBD
Forum SKPD PROV
Rancangan Interim RKP
Juli Juli
Penetapan APBD
RKA-SKPD
Agt Agt
Sept
Okt
Nov
Des
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RKPD
1
Teknokratik
Politik
Telaahan kebijakan nasional & provinsi
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Review RPJMD
Teknokratik
Berita Acara Musrenbang kecamatan
2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
Rancangan Awal RKPD
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi & keuda
Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota
SE Penyusunan Renja-SKPD
VERIFIKASI Bappeda
Bottom up
Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu
Dok RKPD kab/kota tahun berjalan
Forum Konsultasi Publik
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD kab/kota
4
Rancangan Akhir RKPD
3
Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD
PENYUSUNAN KUA & PPAS
5
BOTTOM UP PLANNING 100
73.74
Usulan anggaran kegiatan kecamatan mencapai 54,7 Milyar dan teralokasi di RKPD sebesar 54,4 Milyar (99,45%) 54.4
54.7
usulan musrendes masuk ke musrenkec (%) total usulan musrendes (%)
Keterlibatan publik dalam Musrenbang sebanyak 140 orang dari total 170 orang atau 82,35%
usulan musrenkec masuk ke RKPD (Rp. Milyar)
total usulan musrenkec (Rp.Milyar)
TOP DOWN PLANNING PRIORITAS NASIONAL (RKP 2015)
PRIORITAS SLEMAN
1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama
1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ekonomi
2. Peningkatan pertumb. Ekonomi & pemerataan pendpt
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Politik 5. Ketahanan dan keamanan 6. Hukum dan Aparatur
5Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
3. Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan 4. Peningk Tata Kelola Pem & Kualitas Yan Publik 5. Peningkatan kualitas kesehatan
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana
6. Peningkatan kualitas pendidikan
7. Pengelolaan SDA dan LH
7. Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 8. Peningk Kualitas Prasarana dan Sarana Publik 9. Peningk Pengelolaan SDA, LH dan Bencana
10.Peningkatan Penanganan PMKS 11. Peningkatan Kesetaraan Gender
TEKNOKRATIK SDM PERENCANA 1 2
14
S2 31
22
S1
Diploma
Jumlah Pegawai 70 orang : • 43 orang (61,42%) telah mengikuti diklat perencanaan • 3 orang pejabat fungsional perencana pertama • 1 orang pejabat fungsional perencana madya
SLTA SD
Program dan kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerjanya
FORUM KONSULTASI PUBLIK
• forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan RKPD dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD • Materi yang dikonsultasikan adalah draft Rancangan Awal RKPD sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan masukan penting dalam pelaksanaan pembangunan Sleman • Peserta forum konsultasi publik ini terdiri dari akademisi/perguruan tinggi , LSM, asosiasi-asosiasi profesi serta SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.
Dilaksanakan pada 22 Januari 2014, mengundang akademisi, organisasi profesi, LSM dsb.
POLITIK
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
DIRUMUSKAN DALAM : • 16 Program • 22 Kegiatan Telah sesuai dengan prioritas program dan kegiatan RKPD 2015
Proses Perencanaan Politik
Proses Perencanaan Politik yang didasarkan pada optimalisasi peran DPRD dalam penyusunan RKPD
UPAYA SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN
e-PLANNING dan e-Monev melalui : • Simrenda.slemankab.go.id • Sakip.slemankab.go.id • Teppa.slemankab.go.id • Simpronangkis berbasis NIK • Pronangkis.intraslemankab.go.id
PENETAPAN PAGU INDIKATIF USULAN KECAMATAN (PIK)
Integrasi Aplikasi Pendukung Kinerja Pemerintah Daerah
Visi, Misi, Sasaran, Ke bijakan Pemkab SIMRENDA
Restra SKPD, Target Kinerja, Perencaan Program Kegiatan
DAL-EV
e-RPK
Penilaian Kinerja Instansi
Laporan Kinerja
e-Raport
eSAKIP
Penilaian Kinerja Individu e-Performance
Penganggaran/APDB SIM ANGGARAN
Monitoring/Evaluasi/ RFK TEPPA
Presensi, SKP FingerPrint, e-SKP
SKPD LEADING SECTOR DAN ALUR PROSES KONTEN DATA BAPPEDA
DPKAD
ADPEM
Inspektorat
SIMRENDA
SIM Anggaran
TEPPA
eSAKIP
Kode Kegiatan: 1.20.1.20.05 .30.11 Nama Instansi: Badan Kepegawaian Daerah Nama Urusan: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan ... Nama Program: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Nama Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Output : Terkelolanya administrasi dan terbitnya surat peserta TB dan IB Outcome : Meningkatnya kemampuan pegawai Pagu Anggaran (PPAS): Rp 143.500.000
Kode Kegiatan: 1.20.1.20.05 .30.11 Nama Instansi: Badan Kepegawaian Daerah Nama Urusan: Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan ... Nama Program: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Nama Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Output : Terkelolanya administrasi dan terbitnya surat peserta TB dan IB Outcome : Meningkatnya kemampuan pegawai
Kode Kegiatan: 1.20.1.20.05 .30.11 Nama Program: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Nama Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Pagu Anggaran (APBD): Rp 139.000.000 Realisasi Fisik dan Keuangan Per Bulan
Pagu Anggaran (APBD): Rp 139.000.000
Kode Kegiatan: 1.20.1.20.05 .30.11 Nama Program: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Nama Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pagu Anggaran (APBD): Rp 139.000.000 Realisasi Fisik dan Keuangan Per Bulan
Kinerja Kegiatan
SimRenDa (sistim informasi perencanaan daerah) http://simrenda.intra-slemankab.go.id Dari luar lingkup Kab. Sleman http://simrenda.slemankab.go.id Data base SKPD, urusan, program/kegiatan, capaian program, indikator kinerja dan target Entri oleh SKPD dengan username dan password Pengampu SKPD yang mengeksekusi usulan program/kegiatan Admin sebagai penanggung jawab program/kegiatan Ada menu untuk menolak, menyetujui, menunda Usulan Musrenbang --- RKPD --- PPAS
29
30
e-Monev
e-Sakip
SimProNangKis
Aplikasi SIM Penanggulangan Kemiskinan Backoffice dapat diakses melalui alamat : http://pronangkis.intra-slemankab.go.id Pengguna akan dihadapkan pada halaman login, yang mengharuskan untuk memasukkan user id dan password agar dapat masuk dan menggunakan aplikasi ini.
Menu Entri Keluarga Miskin
Pada modul ini di tampilkan daftar Keluarga Miskin dan keterangannya berdasar kriteria tertentu
PENETAPAN PIK DEFINISI Perkiraan dana yang akan dialokasikan untuk wilayah kecamatan, yang diusulkan oleh kecamatan melalui musrenbang dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SKPD PRINSIP PENYUSUNAN INDIKATOR 1.
Berdasarkan kinerja (menghargai yang berprestasi)
2.
Indikator ditetapkan di level strategis (sesuai prioritas pembangunan dan memiliki multiplier effect yang tinggi)
3.
Indikator diusahakan menghindari timbulnya ego sektoral (mendorong integrated development)
4.
Menekankan penyelesaian masalah, bukan memelihara masalah
RUMUS PIK : PIK = PID + PIV Keterangan: PIK : Pagu indikatif Kecamatan PID : Pagu Indikatif Proporsi Desa PIV : Pagu Indikatif Proporsi Variable-variable
INDIKATOR DAN BOBOT PENETAPAN PIK No.
Indikator
1
Jumlah penduduk
Bobot (%) 5
2
Luas wilayah
5
3
Jumlah penduduk miskin
10
4
Jumlah pengangguran
10
5
Jumlah PAUD
15
6
Prosentase kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
5
7
Prosentase ruas jalan poros desa dan jalan kabupaten yang rusak
15
8
Persentase bendung dan saluran irigasi yang rusak
15
9
Sanitasi
10
10
Tingkat kerawanan bencana
5
11
Tingkat keswadayaan masyarakat
5
Total
100
ALOKASI PIK 2015
No
Kecamatan
PIK
1 Moyudan
2.369.565.304
2 Minggir
2.810.549.730
3 Seyegan
2.847.343.235
4 Godean
2.977.161.684
5 Gamping
No
Kecamatan
PIK
11 Ngemplak
2.873.228.931
12 Ngaglik
2.866.667.586
13 Sleman
2.357.631.457
2.795.246.237
14 Tempel
3.130.798.608
6 Mlati
2.799.153.512
15 Turi
2.446.733.982
7 Depok
2.429.851.677
16 Pakem
2.670.376.246
8 Berbah
2.425.406.773
17 Cangkringan
2.684.051.708
9 Prambanan
3.765.992.009
Jumlah
46.970.653.119
10 Kalasan
2.720.894.432
Triple helic Desa wisata • Konsultasi publik • Foto narsum akademisi • DRD • INDUSTRI PENGOLAHAN • PENGHARGAAN2 (WTP 3X, EKO TIF) • TURUNAN KSM
Penghargaan 1.
2.
3. 4.
Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2013, Bupati Sleman, Sri Purnomo, menerima Penghargaan Adipura langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Bupati Sleman menerima tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha dari Presiden RI, Jumat 25 april 2014.Tanda kehormatan ini diterima bupati sleman atas prestasinya selama 3 tahun berturut2 terbaik di indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati Sleman menerima penghargaan Ksatria Bhakti Husada Arutala dari Kementerian Kesehatan atas peran sertanya menciptakan Kabupaten Sleman yang sehat Jakarta, 2 Desember 2014 bertempat di gedung mina bahari III, dilaksanakan kompetisi klompencapir GEMPITA (GERAKAN NASIONAL MASYARAKAT PEDULI INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2014.
Desa Wisata Pengelolaan daerah wisata dan pengembangannya, terutama desa wisata, tidak saja merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang multi dimensi yang memiliki tujuan akhir peningkatan taraf perekonomian atau finansial masyarakat, akan tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pelestarian alam, pemberdayaan masyarakat serta berkaitan dengan masalah keamanan. Wilayah Kabupaten Sleman yang berada di lereng Gunung Merapi yang memiliki yang memiliki tananam buah yang khas yakni Salak Pondoh, memiliki banyak sungai yang jernih, serta kondisi tanah yang subur sehingga banyak tanaman, merupakan potensi dasar untuk pengembangan desa wisata. Terlebih lagi apabila potensi yang ada tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana lainnya seperti jalur tracking keliling desa wisata, home stay atau penginapan, sarana out bond, kuliner, atraksi budaya lokal. Pada saat ini di Sleman terdapat 38 desa wisata
44
