Mengintegrasikan MDGs dalam Program Pembangunan Nasional MENUNTASKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI. Mewujudkan Pekerja Konstruksi Terstandar dan Berprestasi

Media Informasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Edisi 2 - Oktober 2013

MENGGANDENG KODAM V BRAWIJAYA

MENUNTASKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI

Pelatihan Tukang dan Persiapan Lomba Konstruksi Nasional 2013

Mewujudkan Pekerja Konstruksi Terstandar dan Berprestasi

Mengintegrasikan MDGs

dalam Program Pembangunan Nasional

Segenap redaksi Buletin Permukiman mengucapkan:

Selamat Hari Jadi Jawa Timur yang ke - 68

Pelepasan haji oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR), Ir. Gentur S. Prihantono, M.T., (Foto: Dok. UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman)

Suasana stand Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR) di JATIM Fair 2013 yang diselenggarakan di Grand City, Surabaya (Foto: Rauhanda Riantama)

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo,secara resmi membuka JATIM Fair 2013 (Foto: Rauhanda R.)

Stand Bank Jatim dalam JATIM Fair 2013 di Grand City (Foto: Rauhanda R.)

Suasana Cipta Karya Expo 2013, di Surabaya (Foto: Mukti Ali)

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberi sambutan dalam pembukaan JATIM Fair 2013 (Foto: Rauhanda R.)

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo membuka Jatim Fair 2013 di Grand City Surabaya, 3 Oktober 2013. (foto: Rauhanda Riantama)

SALAM PELINDUNG

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT

PENGARAH

Sekretaris Kabid Tata Ruang Ir. Endah Angreni, MT Kabid Tata Bangunan Ir. B. Trihaksoro, MM Kabid Perumahan Ir. Sutji Prajitno, MM Kabid ABPLP Ir. Hari Eko Purnomo, MM

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Ir. Nuraini Maimurti, MM

REDAKTUR

Ir. Iswari Bambang Soekardono, S.T., M.T. Irma Fitriyani, S.T. Saiful Anam, Dipo Handoko Mukti Ali, Arien TW, Saif Al Hadi, Salam MS

SEKRETARIAT

Dra. Ec. Haryati Asmarantaka, MM Dra. Erna Suliantien, MM, Djamila Mokodompis Luluk Istiqomah, SE Wahyuningtyas Rachmad Agus Widiarso

DESAIN DAN TATA LETAK Faizal Ardiansyah S, ST Ir. Dwi Soetjahjono Intan Ardianti, ST Fausnano, Dipo Handoko

SIRKULASI

Isno, S.T, Bono, AMd, Karlan, Wardoyo, Musnan, Hari Purnomo

ALAMAT REDAKSI UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Alamat: Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp/Fax: (031)8287275 (Hunting) / (031)8292425

ALAMAT WEB, EMAIL

www.pucktr.jatimprov.go.id [email protected]

Tanggal 12 Oktober, selalu menjadi hari spesial bagi saya, sebagai abdi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan secara umum bagi warga Provinsi Jawa Timur. Tanggal 12 Oktober adalah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Peristiwa penting yang juga patut disyukuri mengiringi Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur adalah terpilihnya kembali Bapak H. Soekarwo dan Bapak H. Syaifullah Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode kedua masa jabatan, 20132018. Di antara sejumlah kegiatan memperingati Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur mengadakan Lomba Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) dan Lomba Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) se-Jawa Timur. Melalui kedua lomba itu, kami berharap mampu mendorong tercapainya target penanganan permasalahan sanitasi dan target penyediaan air bersih. Sebagaimana kita tahu, tugas dan fungsi keciptakaryaan yang diemban Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, juga merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium yang diikuti 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada September 2000. MDGs merupakan komitmen bersama dunia internasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia. Salah satu komitmen di bidang cipta karya adalah target menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, pada tahun 2015. Saya mengapresiasi penerbitan Buletin PERMUKIMAN Edisi 2 ini yang mengangkat tema besar mengenai percepatan pencapaian target MDGs, sebagai bagian pencapaian target nasional, khususnya di bidang air bersih, sanitasi dan sampah. Semoga buletin yang diterbitkan UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur ini menjadi bagian penting penyebarluasan inf0rmasi berharga kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Timur, sekaligus menjadi salah satu referensi penentuan kebijakan mengenai penanganan permasalahan air bersih, sampah dan sanitasi. Surabaya, Oktober 2013 Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, M.T Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

3

Swara Saya berterima kasih kepada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur karena telah mengundang saya untuk turut serta dalam pelatihan tukang beberapa waktu lalu. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya mendapat banyak pengetahuan tentang bidang konstruksi. Sekarang saya jadi tahu bagaimana tata konstruksi yang baik dan benar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wijiono Peserta Pelatihan Sertifikasi Tukang 2013

Bekerja di bidang pembangunan memang sudah menjadi keseharian saya. Tentu yang ada di pikiran saya hanya bagaimana bisa bekerja dengan baik. Sekali pun tidak pernah terpikirkan bisa dikirim untuk mengikuti pelatihan dan disertifikasi. Apa lagi sampai bisa menjadi yang terbaik dan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Lomba Konstruksi Nasional 2013. Benar-benar tak terduga. Semoga pelatihan ini bisa memberikan bekal bagi saya dan teman-teman lainnya untuk berlomba di tingkat nasional. Terakhir, saya juga memohon doa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang agar kami diberi kelancaran saat berlomba dan pulang membawa nama baik provinsi dengan meraih prestasi. Durahman Peserta Pelatihan Sertifikasi Tukang 2013

Pelatihan seperti inilah yang saya dambakan sejak dulu. Memang pekerjaan seperti ini adalah kegiatan kita sehari-hari, namun secara teori, kami tidak banyak tahu. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman lainnya agar mereka juga memahami apa yang saya dapatkan selama pelatihan. M. Abd. Rohim Peserta Pelatihan Sertifikasi Tukang 2013

Selamat Hari Jadi Provinsi jawa Timur yang ke-68. Semoga dengan moment ini, pemerintah provinsi bisa menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Dan semoga juga Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bisa melaksanakan tugas keciptakaryaan dan tata ruang yang lebih baik lagi bagi masyarakat Jawa Timur. Munaji Peserta Pelatihan Sertifikasi Tukang 2013

4

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

daftar isi

Edisi 2 Oktober 2013 3 SALAM 4 SWARA 5 DAFTAR ISI 6 FOKUS Mengintegrasikan MDGs dalam Program Pembangunan Nasional

9 PERMUKIMAN Menuntaskan Rumah Tak Layak Huni

12

TATA RUANG P2KH: Melawan Pemanasan Global dengan

FOKUS

Green City

6-8

Air minum dan sanitasi merupakan target yang harus dituntaskan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Targetnya adalah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, pada tahun 2015. Tahun 2015 ditargetnya pelayanan air bersih di perkotaan mencapai 85% dan 65% di perdesaan. Sektor lain yang juga menjadi target MDGs adalah persampahan, sanitasi, drainasi dan kawasan kumuh.

Gerbang Kertasusila: Menuju Kawasan Metropolitan Terbesar Kedua di Indonesia Kawasan Agropolitan: Meningkatkan Ekonomi dengan Agropolitan

20

TATA BANGUNAN Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur: Dua Abad Rumah Gubernur

16 AGENDA Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat: Memupuk Semangat Gotong Royong Cipta Karya Fair 2013: Ramai dan Meriah Jatim Fair 2013: Sosialisasi Pada Masyarakat

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Valley Economic Development Center (VEDC) Malang, menggelar pelatihan tukang yang dilaksanakan di Aula VEDC Malang, 19 – 21 September 2013. Pelatihan tukang ini sebagai ajang untuk penyaringan lomba tukang yang diadakan Kementerian PU pada bulan Oktober 2013.

AGENDA

24-35

Pelatihan Tukang & Persiapan Lomba Kontruksi Nasional 2013: Mewujudkan Pekerja Konstruksi Terstandar dan Berprestasi Lomba Hippam & Sanimas: Mengejar Target Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Kunjungan Menteri PU: Rusun Pacitan dan Spam Maron

36 KOLOM Keutamaan Bulan Djulhijah

38 PERISTIWA Kembali Memimpin Jawa Timur Pelepasan Haji: Doakan Rekan agar Segera Menyusul Salam Perpisahan untuk Pak Sekretaris Hari Bakti PU: Meneruskan Pengabdian Pemuda yang Berjasa Kelahiran Provinsi Jawa Timur Pemasangan Pipia di BPLS dan Wika Pakde Karwo Danai Masyarakat Madura

Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

5

BERITAJABAR.COM

FOKUS

Mengintegrasikan MDGs dalam Program Pembangunan Nasional

P

enyediaan air bersih menjadi salah satu program utama Provinsi Jawa Timur. Apalagi mengingat air minum dan sanitasi merupakan target yang harus dituntaskan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). “Targetnya adalah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, pada tahun 2015. Tahun 2015 ditargetnya pelayanan air bersih di perkotaan mencapai 85% dan 65% di perdesaan,” terang Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, M.T., Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Sektor lain yang juga menjadi target MDGs adalah persampahan, sanitasi, drainasi dan kawasan kumuh. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR) Jawa Timur dalam upaya tujuan pembangunan millenium. Namun demikian, tidak banyak kalangan yang mengerti apa itu MDG’s dan aspek-aspek apa saja yang ingin dicapai, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi keciptakaryaan yang merupakan bagian dari program tersebut. MDGs dideklarasikan pada Konverensi Tingkat Tinggi Milenium yang diikuti 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada September 2000. MDGs merupakan komitmen bersama dunia internasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan untuk 1) menanggulangi kemiskinan dan

6


kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan angka kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang; (2) menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015; dan (3) mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Setiap tujuan menetapkan satu atau lebih target serta masing-asing sejumlah indikator yang akan diukur tingkat pencapaiannya atau kemajuannya pada tenggat waktu hingga tahun 2015. Secara global ditetapkan 18 target dan 48 indikator. Meskipun secara global ditetapkan 48 indikator namun implementasinya tergantung pada setiap negara disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan ketersediaan data yang digunakan untuk mengatur tingkat kemajuannya. Indikator global tersebut bersifat fleksibel bagi setiap negara.

Untuk memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, terdapat enam indikator yang menjadi titik ukur ketercapaian targetnya, yakni proporsi luas lahan yang tertutup hutan, rasio luas kawasan lindung (rkl) terhadap luas wilayah, energi yang dipakai (setara barel dalam metrik ton) per PDB (juta rupiah), emisi carbon dioxida (CO2) per kapita, jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton), dan proporsi penduduk atau rumah tangga yang menggunakana bahan bakar padat untuk memasak (PPMBP).

Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ketujuh inilah yang mengacu pada tugas dan fungsi dari Dinas PU CKTR. Tujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup ini memiliki tiga target utama, yakni (1) memadukan prinsip-prinsip pembangunan

Sementara itu, untuk menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015, terdapat dua indikator utaman. Pertama, proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi. Air minum terlindung adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan

TEMPO.CO

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negera-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.


7

FOKUS akses terhadap sumber air minum yang terlindung d e n g a n penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan d a l a m persentase. manfatnya, indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap Ir. Gentur Prihantono SP, M.T s u m b e r air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Kedua, proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga di daerah urban maupun rural, meskipun risikonya lebih besar di daerah urban karena lebih sulit menghindari kontak dengan pembuangan kotoran.

Perbaikan Permukiman Kumuh Target selanjutnya adalah mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020. Terdapat tiga indikator yang menjadi acuan keberhasilan target ini. Pertama, Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan status rumah tetap dan terjamin. Status rumah tetap dan terjamin adalah rumah dengan status milik sendiri, sewa atau kontrak. Indikator ini dihitung dari perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap tempat tinggal tetap dan jumlah penduduk atau rumah tangga, yang dinyatakan dalam persentase.Indikator ini untuk memperoleh gambaran umum tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia (papan).

8


Kedua, Proporsi penduduk dengan akses tempat tinggal yang tetap dan terjamin di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, tempat tinggal yang tidak tetap dan terjamin adalah tempat tinggal yang terletak di daerah kumuh dan rawan penggusuran. Permukiman kumuh adalah kawasan yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Daerah rawan penggusuran antara lain adalah bantaran sungai, pinggir rel kereta api, dan jalur hijau, termasuk permukiman liar, baik membayar sewa atau tidak, dan lahan yang kepemilikannya ilegal.Indikator ini memberikan gambaran mengenai kondisi tempat tinggal dan bangunan fisik yang tetap dan terjamin. Ketiga, proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari BPN adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki status hukum kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh BPN berupa sertifikat kepemilikan terhadap seluruh jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui gambaran status hukum resmi kepemilikan tanah.

Cipta Karya dan Tata Ruang Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas PU CKTR Jatim mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PU CKTR Jawa Timur yang dipimpin Ir. Gentur Prihantono SP, M.T., didukung sejumlah satuan kerja, yakni Sekretariat, Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Perumahan, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan (ABPLP), Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pejabat eselon III yang dipercaya memimpin satuan kerja tersebut adalah Ir. Farich Amin, M.M. (Sekretaris), Ir. Endah Angreni, M.T. (Kepala Bidang Tata Ruang), Ir. Baju Trihaksoro, M.T. (Kepala Bidang Tata Bangunan), Ir. Sutji Prajitno, MM (Kepala Bidang Perumahan), Ir. Hari Eko Purnomo, M.M. (Kepala Bidang ABPLP), dan Ir. Nuraini Maimurti, M.M., (Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman). SAH

PERMUKIMAN

MENUNTASKAN

PERUMAHAN

RUMAH TAK LAYAK HUNI Pertimbangan penting adalah kapasitas organisasi, tenaga pendamping, dan pasokan material bangunan, serta menggalang dana dari pihak ketiga untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni.

MENGGANDENG KODAM V BRAWIJAYA

R

umah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera dituntaskan rehabilitasinya. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dan sepakat bersinergi dalam program penuntasan rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Kemenpera juga memberikan arahan penuntasan program RTLH melalui kegiatan Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat. Pelaksanaan BSPS pada tahun 2013 ditandai dengan sejumlah perubahan penyelenggaraan. Beberapa perubahan tersebut antara lain dalam hal pendataan, verifikasi dan registrasi yang dimulai pada T-1 paling lambat November 2012 lalu, untuk pelaksanaan bantuan di tahun 2013, yang dilakukan secara on-line, serta keseluruhan proses tersebut dibawah koordinasi Pemprov Jawa Timur. Agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Provinsi harus memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang. Pelaksanaannya dimulai dari yang terendah yaitu dari tingkat desa/ kelurahan kemudian kecamatan. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sendiri berupaya meningkatkan jumlah bantuan program renovasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat. Berdasarkan data, jumlah renovasi RTLH yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2012 telah dilakukan terhadap 60.000 unit rumah. “Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI Renovasi RTLH yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Kodam V/ Brawijaya,” kata Ir. Sutji Prajitno, M.M., Kabid

Ir. Sutji Prajitno, M.M.


9

PERMUKIMAN

Perumahan. Sampai dengan tahun 2013 diharapkan terealisasi sejumlah 100.000 unit rumah. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim tersebut belum mampu menuntaskan RTLH di Provinsi Jawa Timur yang angkanya mencapai 324.000 unit rumah. “Tugas pemerintah adalah meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Seperti masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal (rumah) yang layak huni sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Pemprov Jatim segera merenovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat Jatim yang rumahnya telah didata,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada pencanangan pembangunan renovasi bagi RTLH di Wilayah Kodim 0829 Bangkalan, Desa Langkap Kecamatan Socah Bangkalan. “Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan dan membantu warga yang tidak mampu. Seperti saat ini pemprov Jatim merenovasi rumah yang tidak layak huni. Itu komitmen Pemprov kepada masyarakat Jatim” kata pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu. Renovasi rumah kerjasama Pemprov Jatim dengan Kodam V Brawijaya yang dianggarkan untuk masing-masing rumah sebesar RP 5 juta rupiah untuk kebutuhan material. Sementara untuk tenaga pertukangan kodam mengerahkan personil TNI AD di tiap wilayah.

TUNTAS 2013 Pada pencanangan renovasi RTLH tahap VII

10


di Wilayah Jatim Tahun 2012 Kerjasama Pemprov Jatim dengan Kodam V Brawijaya, di Desa Wonogondo Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, tahun 2012 lalu, Gubernur menargetkan 100 ribu renovasi RTLH di Jatim dipastikan akan selesai akhir 2013. Namun, jika ternyata tidak memenuhi target itu maka pembangunan tetap dilaksanakan hingga 2014 mendatang. “Yang penting melakukan pendekatan, membangun dan bertemu dengan masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Hal itu justru ada nilai tambah terhadap hati kita untuk mendampingi mereka, mendengarkan mereka yang tidak terdengar,” kata Pakde Karwo. Pakde menjelaskan, membuat program ini dengan TNI AD dinilai sangat positif. Sebab, TNI AD dinilai sudah terlatih dalam hal pembangunan. “Antara TNI dengan Pemprov Jatim, ternyata

juga memiliki kesamaan dalam program seperti ini (renovasi RTLH), yakni dalam hal mengurangi kemiskinan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin,” ujarnya. Di awal tahun 2013, renovasi RTLH diawali dengan peletakan batu pertama oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI H. Murdjito di rumah milik keluarga Ahmad Fauzi, warga desa Kedok Wetan RT 28 RW 04 Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Pada acara peletakan batu pertama program renovasi RTLH tahun ini sesuai rencana sebanyak 10.000 unit untuk wilayah Jawa Timur. Adapun di wilayah Kabupaten Malang sendiri mendapatkan alokasi program RTLH sebanyak 940 unit sudah direnovasi. Kegiatan ini disamping dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, SH, M.Hum ikut hadir pula Kepala Staf Korem 083/ Baladhika Jaya Letnan Kolonel Arhanud Priyanto, S.Sos. Korem 083/Baladhika Jaya memiliki peran penting mensukseskan program renovasi RTLH di Malang agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai alokasi waktu dan tempat yang telah dipetakan sebelumnya.

Pekerjaan Umum (KemenPU) dan tahun depan juga dijanjikan lagi untuk mendapat bantuan. Dana yang dikucurkan untuk setiap rumah yang bakal dibedah juga bervariasi,” katanya menambahkan. Dana yang diberikan untuk bedah rumah kategori berat sebesar Rp 15 juta/unit dan rusak ringan sebesar Rp 7,5 juta/unit. Untuk program bedah rumah bantuan dari KemenPU selama tiga tahun terakhir, yakni 2012 hingga 2014, ditargetkan sebanyak 500 unit. Tahun 2012 sebanyak 108 rumah, 2013 sebanyak 270 rumah dan tahun depan sisanya, yakni sebanyak 122 rumah. Agar rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi semakin banyak, Malang akan mengajukan dana pendamping, sehingga rumah-rumah yang belum mendapatkan bantuan dari KemenPU maupun CSR pengusaha bisa dibedah dengan dana pendamping itu. “Kami berharap tahun depan dana pendamping itu sudah bisa direalisasikan, sehingga secara bertahap Kota Malang bebas dari rumah tidak layak huni,” katanya menegaskan. BS DAN DPO

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan tanggung jawab penuntasan renovasi 100.000 RTLH, sepertiganya dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kota Malang, misalnya, di tahun 2013 ini menargetkan membedah sebanyak 1.470 unit RTLH. Menurut Kabid Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang M Toriq, program bedah rumah sebanyak itu merupakan bantuan para pengusaha di Malang melalui dana corporate social responsibility (CSR) sebanyak 1.200 unit. “Sedangkan 270 unit sisanya merupakan bantuan dari Kementerian Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

11

TATA RUANG

P2KH

HIDUP SEHAT

dengan GREEN CITY

K

etika melintas di Jalan Mertojoyo Selatan, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, kini mata dimanjakan oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Taman asri yang ditata rapi, dengan sejumlah fungsi telah berdiri di atas lahan yang sebelumnya persawahan di depan Pasar Tradisional Merjosari. Taman Merjosari didukung fasilitas teater terbuka, gazebo, jalan setapak untuk jogging, area terapi kaki, kolam pasir, parkir sepeda, dan toilet. Hijauan yang terhampar adalah taman rumput dan hutan tanaman langka. Pembangunan Taman Merjosari, Kota Malang, adalah bagian dari implementasi Program Pengembangan Kota Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah adalah amanah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di antaranya mengatur adanya RTH sebesar 30%. Secara rinci, komposisi wilayah kota/kawasan perkotaan berwujud Ruang Terbuka terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ini adalah sebuah solusi dari fenomena saat ini, dimana lahan semakin sempit, polusi atau pencemaran udara semakin marak. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk khususnya dikawasan perkotaan terus meningkat. Dampak negatif lainnya mengenai masalah lingkungan kehidupan perkotaan antara lain munculnya slum area, kemacetan

12


lalu lintas, padatnya lingkungan hunian, sulitnya mendapatkan air bersih, berkurangnya ruang terbuka hijau, dsb. Termasuk juga dampak dampak dari perubahan iklim, antara lain krisis air bersih, kerusakan infrastruktur, banjir, dan wabah penyakit. Kesemuanya itu menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan. Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau guna memenuhi amanat UUPR 26 tahun 2007 dalam perwujudan RTH 30 % dari luas wilayah kota dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh Karena itu maka perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang bersifat beautifikasi, tetapi lebih kearah perwujudan Kota yang ramah lingkungan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) atribut tersebut dan sebagai tindaklanjut dari kegiatan perumusan RAKH, maka pemerintah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kota Hjau yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi, Pembuatan Peta Hijau (Green Map) dan Masterplan serta pembuatan dokumen perencanaan teknis (DED) dan implementasi fisik.

Manfaat RTH Dari sisi ekologis, RTH yang baik memiliki fungsi antara lain co-benefit

(ekologi dan ekonomi masyarakat/ lokal); Edhapis, yaitu sebagai tempat hidup satwa liar dan jasad renik melalui penanaman vegetasi yang sesuai; Hidrologis, yaitu sebagai perlindungan terhadap kelestarian fungsi tanah dan air; Diwujudkan dengan menutup tanah dengan tanaman hijau dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah; Klimatologis, yaitu sebagai pencipta iklim mikro dari hasil proses alami tumbuhan; Proteksi, yaitu sebagai pelindung dari gangguan angin, bunyi, dan terik matahari; dan Hygienis, yaitu pereduksi zat polutan

Dalam perwujudan kota hijau, digunakan 3 dari 8 atribut kota hijau yang ada yaitu Green Planning and Design, yakni perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, Green Open Space, yakni perwujudan ruang terbuka hijau 30%, dan Green Community, yakni peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Green Community menjadi sangat penting karena keterlibatan dan rasa memilki yang dijaring melalui forum komunitas akan menjadi motor penggerak utama gerakan hijau dikawasan perkotaan. Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

13

TATA RUANG di udara, tanah, maupun air. Oleh karena itu, vegetasi yang dipilih adalah sebaiknya adalah vegetasi yang dapat menyerap polutan. Dari sisi sosial, beberapa jenis RTH seperti taman kota dan lapangan olahraga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang dapat dispesifikkan kembali menjadi Ruang terbuka pasif untuk kegiatankegiatan yang bersifat rekreatif namun kontemplatif dan tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti misalnya berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, dan ruang terbuka aktif untuk kegiatan yang mengandung unsur-unsur seperti bermain dan berolahraga sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang tertentu. Dari sisi ekonomi, RTH memiliki fungsi antara lain, meningkatnya produktifitas kota karena kota semakin sehat dan bersih, dan meningkatnya atraktivitas kota sejalan dengan kenyamanan yang muncul sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam peningkatan kegiatan pariwisata. Pelaksanaan P2KH ke depan diharapkan memiliki kendali yang baik terhadap kualitas mutu, waktu, dan tertib administrasi. P2KH juga harus berorientasi pada manfaat bagi kepentingan kota dalam pemenuhan RTH publik. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi diharapkan dapat terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan P2KH yang ada di kota/kabupaten. Sedangkan SKPD kabupaten/ kota diharapkan dapat kebekerja lebih sungguh-sungguh, disiplin, dan komitmen tinggi, profesional dan terus berkoordinasi dengan project management unit P2KH, konsultan manajemen wilayah, dan SKPD provinsi, kreatif dalam mencair solusi, proses dan produk yang berkualitas. Yang tak kalah penting adalah menyiapkan lahan yang siap bangun. ATW

14


GerbangKertOsusila

MENUJU KAWASAN METROPOLITAN TERBESAR

KEDUA DI INDONESIA

dalam skala regional maupun dalam skala nasional, karena itu maka kawasan ini menjadi kawasan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Hal itu ia sampaikan dalam Workshop Percepatan Penetapan dan Pemantapan Kelembagaan KSN Perkotaan Gerbangkertosusila di Batu, 1718 September 2013 lalu.

K

awasan Gerbangkertosusila (GKS) meliputi tujuh wilayah administrasi kabupaten/kota, yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto. Ketujuhnya telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional sebagai kawasan strategis nasional (KSN). Kawasan GKS (1996) merupakan bagian dari KSN-KSN lain yang ada di Indonesia, saat ini tumbuh bersamaan dengan KSN lain seperti Jabodetabekjur (1976 (Jabodetabek), Mebidang (MMA, 1985), Mamminasata (2003), Kartamantul (2001), Kedungsepur (1998), dan Sarbagita (2004). Ir. Gentur Prihantono, M.T., selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, mengungapkan, dipandang dari sudut pertumbuhan ekonomi, kawasan GKS, memiliki peran yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur baik

“Mengingat pentingnya peran GKS ini, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat memfasilitasi terselenggaranya kerjasama pembangunan antar daerah diwilayah GKS,” kata Gentur. Dengan pertimbangan itu maka pemerintah provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 1997 membentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) GKS, namun karena krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia pada saat itu membuat BKSP tidak dapat bekerja secara maksiamal sehingga banyak sektor-sektor pembangunan yang sebelumnya direncanakan untuk dikerjasamakan terpaksa tidak dapat direalisasikan. Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kebutuhan pembangunan di wilayah GKS dengan segala permasalahannya semakin kompleks maka keberadaan BKSP –GKS dipandang sudah tidak relevan lagi baik dari aspek legalitas, lingkup pengelolaan, tupoksi maupun mekanisme/tata laksana operasional kegiatannya. Karena itu maka diperlukan suatu lembaga baru yang lebih akomodatif sesuai dengan kondisi Jawa Timur dan tuntutan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah diwilayah GKS. Kehadiran lembaga baru diperlukan untuk memfasilitasi kerjasama program pembangunan diwilayah GKS pascapenetapan Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan GKS’.


15

TATA RUANG

16

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk kelembagaan yang relevan dengan kondisi Jawa Timur saat ini, diantaranya melalui penjaringan aspirasi daerah, studi banding ke BKSP Jabodetabekjur, menelusuri informasi pengelolaan BKSP Maminasata dan Mebidangro, namun saya berharap kiranya bentuk kelembagaan yang akan diterapkan dalam pengelolaan GKS tidaklah harus mengadop pada bentuk-bentuk pengelolaan BKSP sebagaimana tersebut diatas tetapi haruslah memilih bentuk pegelolaan kelembagaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi Jawa Timur.

Dalam sejarahnya, kawasan GKS sendiri telah direncanakan sejak tahun 1981 melalui inisiasi Direktorat Jenderal Cipta karya, Kementerian Pekerjaan Umum, bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diwujudkan dengan tersusunnya dokumen Studi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila pada tahun 1983. Melalui Keputusan Gubernur jawa Timur Nomor 58 Tahun 1997 tentang Badan Kerja Sama antardaerah (KSAD), kawasan GKS dimuali secara formal. Namun saat itu, Indonesia mulai dilanda krisis ekonomi dan moneter panjang sejak tahun 1997 mengakibatkan banyak sektor pembangunan yang direncanakan tidak dapat terealisasi.

Sejalan dengan upaya percepatan Penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan GKS, maka upaya pembentukan Kelembagaan pun perlu dipercepat. “Maka dari itu maka saya menyambut baik terselenggaranya Workshop Percepatan Penetapan dan Pemantapan Kelembagaan KSN Perkotaan Gerbangkertosusila ini,” ungkap Gentur. Ia berharap kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik baiknya untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan upaya pemantapan pembentukan kelembagaan pengelola GKS sehingga dapat menghasilkan suatu konsep kelembagaan yang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama yaitu suatu lembaga yang mampu memfasilitasi secara efektif kerjasama program pembangunan antardaerah kawasan GKS.

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak SK gubernur tentang BKSP-GKS dikeluarkan, banyak terjadi pertumbuhan perkotaan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi ideal yang direncakan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka disusunlah rencana tata ruang (RTR) kawasn GKS yang relevan sejak telah diselesaikan oleh tim tim studi JICA dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umu tahun 2010.


RTR kawasan GKS yang relevan ini juga didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tetang Penatan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomr 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional dengan ditetapkannya kawasan GKS sebagai KSN. Selanjutnya, proses pembahasan dan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Presiden

tentang RTR Kawasan GKS mengalami penyesuaian dengan kebijakan, strategi, dan arahan dari RTRW ke tujuh kabupaten/kota yang berada di kawasan ini selama kurun waktu hampir dua tahun. Beberapa kegiatan dalam rangka finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kasawasan GKS adalah pembahasan kelembagan GKS oleh Ditjen Bangda Kemdagri, sosialiasi RTR Kawasan GKS, sosialisasi Raperpres RTR kawasan GKS, pembahasan RTR kawasanGKS di BKPRN yang dilaksanakan sejak tahun 20112013. Dengan semakin mendesaknya waktu dan perlunya tindak lanjut kegiatan, terutama untuk mempersiapkan kelembagaan pelaksana kerja sama pembangunan kawasan GKS, maka diperlukan pemantapan Rancangan Peraturan Presiden untuk RTR kawasan GKS. Melalui acara sosialisasi ini diharapkan rancangan peraturan ini dapat segera disahkan dalam waktu dekat dan mendapatkan respon aktif dari aparat pelaksana RTR kawasan GKS ini untuk segera meindaklanjuti dengan serangkaian realisasi kegiatan kerja sama antardaerah dalam rangka menangani permasalahan antardaerah yang dialami. Permasalahan yang muncul saat ini adalah masih banyak kegamangan dari ketujuh pemerintah kabupaten/kota tentang implementasi dari Perpres tentang RTR kawasan GKS yang terkait dengaturan tugas dan wewenang serta tangung jawab pemerintah dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dalam Perpres ini. Serta mekanisme kerja sama antardaerah dan antarlevel pemerintah yang terlibat. Baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota. SAH


17

TATA RUANG dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman agrobisnis. Pengembangan kawasan yang telah dilakukan memberikan kemudahan sistem agribisnis/ minabisnis yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur (sarana-prasarana) baik di lokasi kegiatan produksi maupun di permukiman. Dukungan yang diberikan Kementerian PU Ditjen Cipta Karya terhadap kawasan Agropolitan seperti peningkatan jalan poros lingkungan desa, peningkatan jalan usaha tani, Stasiun Terminal Agribisnis (STA), peningkatan pasar hasil-hasil pertanian, untuk kawasan Minapolitan, dilakukan pembangunan talud, packing house, tempat penjemuran, tambatan perahu, tempat pelelangan ikan (TPI) dan pembangunan sarana lainnya yang mendukung pengembangan agribisnis / minabisnis.

Kawasan Agropolitan

MENINGKATKAN EKONOMI

DENGAN AGROPOLITAN

S

alah satu pendekatan pembangunan perdesaan yang telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, adalah dengan mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan untuk menstimulasi timbulnya sentrasentra produksi pertanian berbasis pada potensi yang dimiliki oleh kawasan perdesaan. Sedangkan pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap maupun budidaya, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi (ekonomi lokal) yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah/wilayah yang bersifat interregional maupun intraregional.

Pisang hasil Agropolitan di kota Lumajang

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bab I Pasal 1 ayat 24, Kawasan Agropolitan adalah sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian

18


AGROPOLITAN JAWA TIMUR Pada awalnya, tahun 2008 telah dirintis kawasan agropolitan di 14 kabupaten/kota. Namun pada pelaksanaannya, kawasan agropolitan di Jawa Timur yang berkembang di 20 kawasan, plus 2 kawasan rintisan yakni

Agropolitan di kota Tulungagung

DARI JERUK HINGGA PREI Sementara di kabupaten/kota lainnya, Kawasan Agropolitan di Banyuwangi berada di Kecamatan Bangorejo. Komoditas unggulannya berupa jeruk, nanas, kapok randu, kelapa, ayam petelurdan sapi potong. Pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa, Sub Terminal Agribis(STA) dan fasilitas distribusi.

Bojonegoro dan Sumenep. Kawasan tersebut mempunyai potensi pertanian yang cukup potensial dan mampu mensinergikan semua komoditi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kawasankawasan tersebut tidak serta merta terbentuk begitu saja namun membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Kementerian PU, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pengairan, dan Dinas Perdagangan. Visi gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur adalah “Terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat”. Misinya adalah: 1) Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian; 2) Membuka lapangan pekerjaan baru khusus bagi masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi urbanisasi; 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan; 4) Mewujudkan tata ruang ideal antara perkotaan dan perdesaan yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat. Adapun Kawasan yang telah terbentuk, adalah Kota Batu, Banyuwangi, Ngawi, Mojokerto, Lumajang, Tulungagung, Trenggalek, Pamekasan, Pasuruan, Madiun, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Probolinggo, Malang, Lamongan, Tuban, Bondowoso, Bangkalan. Lumajang sebagai salah satu kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Senduro. Komiditas unggulannya pisang emas kirana, pengembangan benih kentang , manggis, kopi, alpukat, dan pengembangan budidaya ikan. Mereka juga telah memberdayakan 35 kelompok pengelola agropolitan. Alpukat sudah bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Kawasan agropolitan tersebut dapat dijadikan contoh bagi kawasan agropolitan serta kawasan rintisan lain di Provinsi Jawa Timur. Perjuangan SKPD di Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan komoditi kawasan perlu diacungi jempol. Keberhasilan usaha tersebut mampu menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di kawasan agropolitan Lumajang. Tentunya Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka lebar perizinan bagi investor untuk bekerjasama dengan pihak produsen alpukat.

Kawasan Agropolitan Mjokerto berada di Kecamatan Pacet dengankomoditas unggulan ubi kayu, pisang, sapi perah. Pembangunan kawasan inididukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalanporos desa dan fasilitas distribusi. Kawasan Agropolitan Ngawi berada di Kecamatan Paron, dengankomoditas unggulan padi, kedelai dan melon. Pembangunan kawasan ini telahmendapatkan fasilitas dari Kementerian PU berupa infrastruktur (jalan poros desa) dan pembangunan pasar. Kawasan Agropolitan Kabupaten Bangkalan berada di Kecamatan Socah, Burneh dan Bangkalan, dengan komoditas unggulan jagung, kacang tanah, nangka, salak, rambutan dan blinjo. pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi. Kawasan Agropolitan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Sendang. Komoditas unggulannya berupa sapi perah, buahbuahan manggis, apokat, pisangdan rambutan, sayur-sayuran sawi, wortel, boncis, bawang prei, labu dan kacang panjang. pembangunan kawasan ini didukung oleh kegiatan off-farm dan pembangunan infrastruktur terutama jalan poros desa dan fasilitas distribusi. Kawasan Agropolitan Kabupaten Trenggalek berada di Kecamatan Bendungan dan Watulimo. Komoditas unggulannya jagung, padi, ubi kayu, sapi perah,kopi, cengkeh, kelapa, kakao, pisang, durian, salak, manggis, usahapenangkapan ikan tongkol, tuna, layur, lobster. BS DAN DPO


19

TATA BANGUNAN

Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur

DUA ABAD RUMAH GUBERNUR

T

ak ada perayaan khusus pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur versi hitung cepat, yang sudah merebak pada akhir Agustus 2013. Namun suasana keriaan tampak memenuhi seluruh ruangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tempat pasangan petahana ini menyambut tetamu dan kolega yang memberikan ucapan selamat.

20


Gedung megah yang kini berfungsi sebagai Kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di seberang Tugu Pahlawan ini, dahulu merupakan pusat kegiatan pemerintahan sejak zaman Hindia Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan. Gedung ini juga sempat menjadi tempat perundingan Presiden Soekarno dengan Jenderal Hawtorn pada Oktober 1945 untuk mendamaikan pertempuran pejuang dengan pasukan Sekutu. Dan dari gedung ini juga pada tanggal November 1945 pukul 23.00 WIB, Gubernur Soerjo memutuskan menolak ultimatum menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Penolakan tersebut berakhir dengan kematian Gubernur Soerjo dan dua polisi pengawalnya pada 10 November 1945, atau tepatnya sehari setelah perundingan tersebut. Untuk mengenang jasanya, maka dibangunlah “Monumen Gubernur Soerjo” yang kini berada di jalan Gubernur Soerjo. Nama Grahadi sendiri diambil dari bahasa Sansekerta, Graha dan Adi yang berarti rumah yang bernilai dan memiliki derajat yang tinggi. Hal ini terbukti dari kokohnya bangunan yang kini berdiri dan masih tetap pada bentuk asalnya selama dua abad lamanya sejak pertama kali dibangun pada tahun 1795, pada masa kekuasaan Residen Dirk Van Hogendorps (1794-1798). Bangunan berornamen Romawi ini diarsiteki oleh Ir. W. Lemci dari Belanda. Gedung Grahadi Surabaya atau rumah dinas Gubernur Jawa Timur, kembali menjadi “rumah” bagi Pakde Karwo yang untuk kali kedua terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018. Sebuah bangunan megah dengan nuansa arsitektur Belanda ini nampak mencolok di pusat kota metropolitan Surabaya, Jawa Timur. Sekilas mata memandang, pasti yang akan terbesit di benak kita adalah bangunan tua yang memiliki nilai sejarah dimasanya saat pertama kali dibangun oleh pemerintahan Belanda.

Saat itu pula, Van Hogendrop menganggap gedung itu seperti rumahnya sendiri yang saat itu lokasinya terletak di dekat Jembatan Merah, yang sebenarnya lokasi tersebut bukan merupakan daerah kekuasaannya. Kemudian, Van Hogendrop memilih lokasi di tepi sungai Kalimas untuk membangun lagi rumah kebun yang representatif. Beberapa bagian dari tanah tempat pembangunan Grahadi adalah tanah miliki dari seorang saudagar Cina yang kaya raya, yang awalnya enggan menyerahkan tanahnya untuk di beli. Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

21

TATA BANGUNAN gedung ini akan tampak pada sore hari. Sambil bersantai dan meminum teh, penghuninya dapat melihat kesibukan di sungai Kalimas (Sungai Emas) yang merupakan sarana transportasi air yang sangat ramai kala itu.

Akhirnya Van Hogendrop menghabiskan 14.000 ringgit untuk membangun rumah kebunnya itu. Sayangnya, dengan tertangkapnya Van Hogendrop yang kemudian dibawa ke Batavia, ia hanya dapat menikmati kenyamanan gedung yang ia bangun tersebut selama 3 tahun. Kemudian muncullah Daendels, salah seorang jenderal lainnya dari Belanda yang melakukan perbaikan pada gedung Grahadi ketika ia mengunjungi Surabaya pada tahun 1810. Daendels ingin Grahadi menjadi sebuah Istana. Pada masa itu, Grahadi diperuntukkan sebagai rumah kebun untuk peristirahatan pejabat Negeri Kincir Air tersebut. Sesekali waktu, digunakan pula sebagai tempat pertemuan atau pesta. Keindahan dari

22


Sungai Emas selalu dijejali hilir mudik sampan dan perahu kecil mengangkut barang komoditi dan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari pelabuhan Tanjung Perak. Mereka membawanya ke daerah pedalaman kota, mulai Kembangjepun (daerah Pecinan Surabaya) hingga ke daerah Kayun (sekarang menjadi lokasi Plaza Surabaya). Di Kayun dekat lokasi Plaza Surabaya ini bahkan pernah beroperasi jembatan gantung yang dapat diangkat saat ada kapal komoditas yang melintas masuk daerah tersebut. Kini jembatan tersebut sudah tidak dapat beroperasi lagi. Pada tahun 1802 gedung diubah letaknya menghadap ke selatan seperti terlihat pada Grahadi

sekarang. Keindahan Kalimas yang awalnya dapat dinikmati dari gedung ini pun kini memudar. Seiring berjalannya waktu, Gedung Grahadi saat ini difungsikan sebagai rumah Dinas Gubernur Jawa Timur. Sekarang, lokasi Grahadi berada di jantung kota dan digunakan sebagai tempat menerima tamu Gubernur Jawa Timur, pelantikan pejabat, dan upacara peringatan hari besar nasional seperti Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Setiap bulan pada tanggal 17, diadakan upacara penurunan bendera merah putih yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur yang diundang khusus oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Gedung Negara Grahadi saat ini memiliki dua lantai, dengan luas bangunan induk 2016 m2 dan bangunan penunjang 4125,75 m2 di atas tanah seluas 16.284 m2. Pada lantai pertama dalam gedung terbagi menjadi beberapa ruangan, antara lain ruang tamu dan ruang rapat Muspida Tingkat I Jawa Timur. Selain untuk menerima tamu Gubernur, gedung yang menyimpan banyak peristiwa bersejarah ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 1991 dibuka untuk umum dan menjadi tempat wisata.

Grahadi dapat dikunjungi oleh wisatawan mulai hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-13.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat pada pukul 08.00-11.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 08.00-12.00. Justru untuk hari Minggu yang justru hari libur ditutup untuk umum. Meski dibuka untuk umum, jika ingin berwisata ke gedung bersejarah ini diharuskan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setwilda Tk. I Jawa Timur, di Jl. Pahlawan 110 Surabaya pada tiga atau empat hari sebelum kunjungan. Selama berwisata di sana, kita akan dibawa dalam nuansa bersejarah era penjajahan Belanda. Kita dapat melihat ruangan-ruangan yang dulu digunakan sebagai kantor dan tempat istirahat para pejabat Belanda. Selain itu wisatawan akan menjumpai gaya arsitek yang artistik pada dinding-dinding ruangan. Para pengunjung juga dapat mengajak keluarga untuk melihat dari dekat keindahan gedung yang sarat akan nilai edukasi dan sejarah ini. SS & DPO

Edisi Edisi 2  Tahun 1  Tahun I  Oktober I  Juni 2013

23

AGENDA

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

MEMUPUK SEMANGAT

GOTONG ROYONG

B

upati Blitar H.Herry Noegroho, S.E., M.H., menyampaikan agar masyarakat memiliki semangat gotong royong (Segoro). Hal itu ia sampaikan dalam acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Provinsi Jawa Timur ke-X yang dilakukan oleh DR. H Soekarwo (Pakde Karwo). Acara yang berlangsung di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar itu nantinya akan di jadikan sebagai Pusat Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Provinsi Jawa Timur ke-X.

24

Acara tersebut juga bersamaan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41 Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh bupati dan walikota se Jawa Timur dan diperkirakan lebih dari 3.000 undangan yang hadir. Pakde Karwo dalam sambutannya mengatakan “Diharapkan dengan adanya BBGRM ini nilai-nilai kegotong royongan di Jawa Timur akan semakin meningkat, khususnya di Daerah Kabupate/ Kota se-Jawa Timur,” jelasnya. Pakde Karwo juga mengatakan dalam pelaksanaan BBGRM Provinsi Jawa Timur ke-X yang bersamaan dengan


Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 41 Provinsi Jawa Timur ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Suara mufakat merupakan saripati dari Gotong Royong, sehingga Gotong Royong sangat penting untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan,” sambung Pakde Karwo yang kehadirannya mendengar terikanan pengunjung soal Gunung Kelud. Pakde Karwo dalam sambutannya merespon ucapan pengunjung soal Gunung Kelud yang mendapat terikanan “ Hidup Pakde” dari beberapa pengunjung. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Drs. Zarkasi, M.Si. mengatakan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan. Zarkasi, juga mengatakan bahwa kekeluargaan dan gotong royongan

tangan para hadirin yang berseragam hijau PKK. Sedangkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, dalam sambutannya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan BBGRM Provinsi Jawa Timur ke-X di Kabupaten Blitar ini akan lebih meningkatkan nilai-nilai Gotong Royong yang mulai menipis di kalangan masyarakat. Sebab Gotong Royong merupakan salah satu modal utama suskesnya pembangunan di daerah,” ujar H Herry Noegroho, SE, MH. Sementara dalam kegiatan BBGRM Provinsi Jawa Timur ke-X di Kabupaten Blitar yang berlokasi di lapangan Kanigoro yang akan dijadikan sebagai Pusat Pemerintah Kabupaten Blitar.

dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Jawa Timur yang adil dan makmur menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Lanjut Drs. Zarkasi, M.Si, mengatakan bahwa BBGRM dilakukan secara terpadu dan dikembangkan dengan upaya mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial dan bencana alam, Serta dapat memanfaatkan sumbersumber pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten/Kota antara lain seperti, Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan” Ujar Zarkasi. Ketika Bude Karwo, sapaan akrap Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi selaku Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Prov. Jatim, memberi sambutan, memuji prestasi yang dimiliki TP PKK Jatim baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jatim. Bude Karwo menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kader PKK seJatim atas prestasi yang luar biasa di tingkat nasional.

Ditambahkan oleh Herry, bahwa selain pelaksanaan pencanangan juga diberikan berbagai penghargaan seperti penyematan Pin emas seberat 5 gram kepada kader PKK di Jawa Timur yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Herry berharap dengan penghargaan Adi bhakti Madya PKK kepada 100 kader serta penyerahan hadiah lomba Gotong Royong, Lomba Pasar Desa dan pelaksanaan Pameran UMKM se-Jawa Timur mulai tanggal 15 sampai 19 Mei 2013. Di acara tersebut Herry Noegroho mem ‘flor’ kan istilah Segoro (Semanangat Gotong Rorong), harapannya ‘Segoro’ sebagai penggugah semangat ke gotong royongan dapat dikumandangkan dari tingkat Jawa Timur hingga tingkat nasional. Dalam acara tersebut juga dibuka beberapa pameran dari instansi-instansi Pemerintah Provinsi jawa Timur. DPO

Pada tahun 2012, hampir seluruh lomba di tingkat nasional dimenangkan oleh Kader PKK Jatim. Sedangkan tahun 2013, semua peserta Lomba KB-Kes dan 10 program PKK masuk menjadi nominasi tingkat nasional. “Luar biasa, kader-kader PKK dari kabupaten/kota se-Jatim berprestasi di tingkat nasional” Kata Bude Karwo. Pada acara ini nampak Bude Karwo sangat bersemangat dan bangga dengan kader-kader PKK Jawa Timur. “Saya sangat apresiate dan bangga dengan kader-kader PKK Jawa Timur”, Bekerja tanpa pamrih dan berjuang untuk ikut mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Ini luar biasa,lanjut Bude yang disambut tepuk Edisi 2  Tahun I  Oktober 2013

25

AGENDA

CIPTA KARYA FAIR 2013

RAMAI DAN MERIAH

C

ipta Karya Fair 2013 telah digelar. Ramai pengunjung, meriah dan menghibur. Itulah sepintas kesan yang terlihat dari dilangsungkannya Cipta Karya Fair 2013 yang merupakan agenda tahunan dari UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukian, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas PUCKTR), Jawa Timur. Cipta Karya Fair 2013 dilangsungkan di hall Mall City of Tomorrow (Cito) Surabaya, pemilihan lokasi yang terhitung tepat. Pasalnya, mall merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, ada yang bermaksud untuk belanja, menikmati kuliner, bermain game, atau sekedar untuk cuci mata. Tak ayal, para pengunjung mall banyak yang berbelok arah menyempatkan diri nongkrong belama-lama di ajang Cipta Karya Fair 2013. “Dipilihnya mall sebagai tempat kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi yang jemput bola. Jadi kita selenggarakan di lokasi yang merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Mall salah satunya, dengan demikian pengunjung yang ke sini dapat mengenal instansi kami sekaligus beberapa produk yang dipamerkan dari tiaptiap stand,” terang Ir. Nuraini Maimurti, MM, Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman.

26


Kegiatan yang dibuka langsung oleh Nuraini itu bertujuan untuk mengomunikasikan program-program pemerintah di bidang perumahan dan pendukungnya, juga agar masyarakat mengetahui program dan kegiatan keciptakaryaan, sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan nyaman. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga sebagai wadah memberi wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap inovasi-inovasi teknologi bidang keciptakaryaan/ perumahan permukiman. Dalam CIPTA KARYA FAIR 2013 kali ini juga ditampilkan karya para finalis dan juara DESIGN CHALLENGE CIPTA KARYA 2013. Ini sebagai bentuk re-presentasi kepada khalayak,” Nuraini menambahkan. Selain itu, pada ajang tersebut juga ditampilkan produk-produk multifungsi dari mahasiswa yang memenangkan lomba Cipta Karya 2013 (CIKAR 2013), yakni dari mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Widya Kartika Surabaya, serta dari mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya, Malang. Juga ada talk show dari beberapa sponsor.

Kemeriahan Cipta Karya Fair 2013 yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai 21.00 WIB itu adalah suguhan hiburan yang cukup meriah, yakni ada Band Performance, Dance Performance, serta Stand Up Comedy Show. “Acara ini sangat bagus, tapi yang saya tunggu acara stand up comedinya. Tapi katanya malam ya, saya akan nunggu skalian malam mingguan,” terang Indra (25), salah satu pengunjung Cipta Karya Fair 2013 dari Sidoarjo. Jumlah instansi yang berpartisipasi dalam Cipta Karya Fair 2013, sekitar 10 buah, meliputi: Stand Mahasiswa Arsitektur Universitas Brawijaya Malang, Stand Mahasiswa Arsitektur Universitas Widya Kartika Surabaya, Stand SD Hang Tuah 10 Sidoarjo, Stand Bronis Amanda, Stand Amira Handycraft, Platinum Ceramic, Karya Daun, BPTPT Denpasar, Bank Jatim, serta stand dari Dinas PUCKTR Jawa Timur. Stand mahasiswa tampak memberi daya tarik sendiri. Salah satunya stand dari mahasiswa Arsitektur Universitas Brawijaya yag digawangi tio mahasiwanya, yakni Agus Sulistyo, Antonio Heltra, serta Erwin Faisal Fahmi. Ketiga mahasiswa semester V itu menyajikan beberapa karya, di antaranya karya Dwimatra, karya Trimatra dari rotan, serta beberapa karya mahasiswa semester V bahan konstruksi kontemporer dalam Edisi Edisi 2  Tahun 1  Tahun I  Oktober I  Juni 2013

27

AGENDA

bentuk rumah modular, selter bambu. Ada pula karya bentuk pelestarian jengki. “Semua karya ide dasarnya adalah kenusantaraan. Artinya apapun yang kita buat beridekan dari kekayaan budaya Idonesia. Kalau arsitek-arsitek Eropa ataupun dari Amerika bisa membuat dengan kecanggihannya, kita juga bisa tetapi harus ada khas nusantara,” terang Agus Sulistyo. Stand SD Hang Tuah 10 Sidoarjo juga cukup menarik perhatian. Sekolah ini merupakan salah satu percontohan sekolah sehat dan peduli libgkungan. Prestasi membanggakan paling anyar adalah diraihnya predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karenanya, stand SD Hang Tuah 10 Sidoarjo menyajikan beragam tanaman hijau dalam bentuk bonsai, juga beragam tanaman bahan membuat jamu. Stand Dinas PUCKTR juga tak kalah menarik. Dan yang paling menarik adlah tampilan model rumah dari juara I Lomba Design Chalange 2013. Model rumah sederhana dan multifungsi itu cukup menyita perhatian pengunjung, bahkan mereka mencermatinya sampai detai. Selain model rumah, juga ditampilkan beberapa bentuk jadi model sofa, almari, dan lain-lain. “Mahasiswa zaman sekarang memang kreatif,” ujar Sutrisno (40), salah satu pengunjung yang mencermati model rumah pemenang Lomba Design Chalange tersebut.

FOTO-FOTO : MUKTI ALI

28


JATIM FAIR 2013

Sarana Sosialisasi pada Masyarakat

G

ubernur Jawa Timur, Soekarwo membuka Jatim Fair 2013 di Grand City Surabaya, 3 Oktober 2013. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini hadir bersama istri dan beberapa Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 10 hari dari tanggal 3-13 Oktober 2013. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-68. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk terbaru kepada masyarakat, memotivasi promosi, meningkatkan transaksi dagang, dan sebagai sarana tolak ukur kekuatan daya saing produk yang dipamerkan. Turut hadir juga beberapa dinas, instansi, badan, BUMN, BUMD kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia untuk meramaikan Jatim Fair 2013 ini. Tak ketinggalan juga dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang turut serta dalam hajatan akbar tersebut.

FOTO-FOTO : RAUHANDA RIYANTAMA

SAH


29

AGENDA Informasi dan Teknologi Bangunan. Pelatihan tukang ini, lanjutnya, sebagai ajang untuk penyaringan lomba tukang yang diadakan Kementerian PU pada bulan Oktober ini. Sebelum berangkat ke tingkat nasional, para peserta terbaik ini akan mendapat pemantapan lagi di provinsi.

Pelatihan Tukang dan Persiapan Lomba Konstruksi nasional 2013

Mewujudkan Pekerja Konstruksi Terstandar dan Berprestasi

D

inas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Valley Economic Development Center (VEDC) Malang, menggelar pelatihan tukang yang dilaksanakan di Aula VEDC Malang, 19 – 21 September 2013. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 peserta yang terbagi dalam dua kategori, mandor 25 orang dan tukang 35 orang. “Tukangnya dibagi tukang besi dan tukang batu. Para tukang ini berasal dari para rekanan di Jawa Timur. Jadi rekanan punya tukang, kemudian kita panggil untuk ikut sertifikasi,” kata Faisal Ardiansyah S., S.T., Staf UPT

30


FOTO-FOTO : DOK. UPT PU CKTR

Pemantapan lanjutan ini dilaksanakan di VEDC pada 2 – 4 Oktober 2013. Pemantapan ini bertujuan untuk lebih memperdalam praktek dan keilmuan para tukang yang terpilih mewakili UPT Jawa Timur. Diharapkan mereka akan menjadi juara nasional, membawa nama harum UPT. Mereka yang dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Lomba Tukang Nasional yang diadakan dari dua pekerja batu yakni Wijiono dan M. Abd. Rohim, dua pekerja besi yakni Durahman dan Munaji, satu juru ukur, satu pekerja listrik yakni Mochamad Sholihin, dua operator excavator

yakni Yudi dan Puspito Edi Purnomo. Total ada Sembilan orang dengan dua pendamping, yakni Bambang Sugianto, M.Pd dan Jaka Kiryanta. “Semoga Jawa Timur bisa Berjaya di tingkat nasional dengan meraih prestasi terbaik,” harap Faisal.

Meningkatkan Kualitas Tukang Kebanyakan tukang masih memiliki kemampuan di bawah standar. Mereka mengerti cara memasang, tapi tidak mengerti maksudnya untuk apa. Ada juga yang dua-duanya. Tidak mengerti cara mengerjakannya, asal-asalan, teorinya pun tidak mengerti untuk apa. Jadi dengan pelatihan ini, semua itu bisa teratasi. Tukang tidak bekerja asal-asalan. “Biasanya tukang bekerja sesuai kebiasaan mereka di lapangan. Dengan adanya pelatihan ini, kita menjelaskan lagi teori yang benar dan cara pengerjaannya seperti apa, jadi lebih terarah. Setelah itu kita uji untuk kemudian mendapat sertifikat. Jadi semacam workshop,” kata Faisal. Khusus untuk batu, pemasangan yang benar dinilai dari sisi kerapiannya, tegak, kedatarannya, presisi sikunya harus siku, ketebelannya. Untuk besi, pemasangan tulangannya harus benar dan disesuaikan. Setelah mengikuti pelatihan ini, mereka akan mendapat sertifikat. Secara tidak langsung, masih kata Faisal, sertifikat ini bisa meningkatkan taraf hidupnya. Karena skillnya sudah teruji setelah mengikuti pelatihan itu. Tinggal implementasi di lapangan yang tergantung tukangnya sendiri. Para peserta yang ikut pelatihan ini harus mengikuti beberapa persyaratan. Mandor, persyaratannya minimal SLTA, pengalaman sebagai mandor minimal empat tahun. Begitu juga untuk persyaratan tukang kurang lebih sama. Kegiatan ini sendiri diadakam secara berkala setiap satu tahun sekali. UPT Informasi Teknologi bangunan Perumahan dan Permukiman menangani sejak tahun 2010. Sebelumnya dari Tata Bangunan. Kegiatan ini sangat penting untuk tukang. Jika mereka sudah dibekali pendidikan dan pelatihan, tentu kualitas kerja mereka akan meningkat.

ATW & SAH


31

AGENDA Lomba Hippam dan Sanimas

UPAYA MEMBANGKITKAN MOTIVASI, PEMBINAAN, DAN PEMBELAJARAN

P

embinaan t e r h a d a p pengelolaan sarana air minum dan sanitasi merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (ABPLP). Pembinaan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan lomba. Lomba yang sudah rutin dilaksanakan adalah Lomba Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) dan Lomba Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) se-Jawa Timur.

32

Pembentukan Hippam sendiri berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989. Hippam merupakan kelompok masyarakat pengelola sarana air minum pada wilayah yang belum terjangkau PDAM. Proyek pengadaan air bersih bantuan pemerintah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Masyarakat membentuk badan pengelola tingkat desa dengan pengelolaan berbasis masyarakat.

Provinsi Jawa Timur selalu melakukan pembinaan terhadap Hippam dan KSM pengelola sarana air minum dan sanitasi. Lomba Hippam dan Lomba Sanimas adalah salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi serta sebagai upaya pembelajaran Hippam dan KSM Sanimas. Lomba HIPPAM sudah dirintis pada era 1990-an. Sempat vakum beberapa tahun, kemudian digalakkan kembali pada tahun 2010. Sedangkan Lomba Sanimas baru dimulai pada tahun 2011.

Pengelola sarana prasarana sanitasi skala komunal yang telah dibangun pemerintah adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanimas. Selama ini Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Di masa sebelumnya, Lomba Hippam diselenggarakan dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum. Saat ini, lomba Hippam dan Lomba Sanimas diselenggarakan dalam rangka Hari


Jadi Provinsi Jawa Timur yang jatuh pada tanggal 12 Oktober. “Salah satu tujuan dari lomba ini adalah untuk mendorong dan memotivasi pengurus Hippam dan KSM Sanimas dalam rangka mewujudkan penyediaan air minum yang memenuhi standard kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta pencegahan pencemaran lingkungan. Lomba-lomba itu juga diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi pembinaan Hippam dan KSM sanimas agar dapat terwujud Hippam dan KSM Sanimas yang mandiri,” kata Ir. Hari Eko Purnomo, MM, Kepala Bidang ABPLP.

Kabid ABPLP Ir. Hari Eko Purnomo, MM, didampingi Ir. Shinta Arifani, MPPM (Kasi Perencanaan ABPLP), Ir, Budi Setiawan (Kasi ABPLP Perkotaan) dan Ir. Adi Susetyo, MM (Kasi ABPLP Perdesaan) ketika memberi arahan Lomba Hippam dan Sanitasi se-Jawa Timur.

FOTO-FOTO : BIDANG ABPLP

PENILAIAN KETAT Lomba Hippam dan Sanimas ini dapat diikuti oleh semua kelompok masyarakat pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi, tanpa membedakan sumber dana pembangunannya. Tahun 2013 ini, pendaftaran untuk lomba sudah dibuka dari tanggal 1-31 Agustus 2013. Penilaian Lomba Hippam dan Lomba Sanimas dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan penilaian portofolio. Setiap peserta mengirimkan portofolio. Tahapan kedua adalah tahapan presentasi sedangkan tahapan berikutnya adalah tahapan kunjungan lapangan untuk selanjutnya ditentukan Hippam dan Sanimas Terbaik di Jawa Timur. Bagi para pemenang diberikan hadiah berupa piagam, tropi, dan dana pengembangan. Mulai tahun 2013 tim penilai lomba Hippam dan Lomba Sanimas melibatkan instansi terkait yang membidangi air minum dan sanitasi. Selain dari Bidang AB-PLP, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur , sebagai penyelenggara, juga perwakilan dari Satuan Kerja PKPAM dan Satuan Kerja PPLP Provinsi Jawa Timur. Selain itu beberapa SKPD terkait di Provinsi Jawa Timur juga dilibatkan sebagai tim penilai, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov), Biro Administrasi Pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur. Sedangkan tim penilai Lomba Sanimas ditambah perwakilan dari BEST yang selama ini secara intensif melakukan pembinaan di bidang sanitasi. Penilaian lomba secara khusus dibagi menjadi 4 tim yaitu untuk Hippam Besar, Hippam Menengah, Hippam Sederhana, dan Sanimas. Masing-masing kelompok dilakukan penilaian untuk aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek teknis. Penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba ini dilaksanakan berbarengan

dengan hari jadi Provinsi jawa Timur, 12 Oktober 2013 di Grahadi.

HARAPAN KE DEPAN Dengan tdiselenggarakannya Lomba Hippam dan Lomba Sanimas diharapkan pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi akan lebih mendapatkan perhatian agar menjadi lebih baik lagi. Bagi para pemenang diharapkan dapat menularkan pengalamannya kepada Hippam dan KSM sanimas lainnya agar dapat meningkatkan kinerjanya. Bidang AB-PLP sendiri akan terus melakukan evaluasi terhadap hasil lomba agar diketahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai prioritas kegiatan pada setiap SKPD yang menangani air minum dan sanitasi. “Kami juga berharap kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur serta dapat dilaksanakan pada tingkat nasional. Sehingga pada akhirnya lomba semacam ini dapat dilakukan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat,” kata Hari Eko Purnomo yang akrab disapa Pak HEP, yang merupakan akronim namanya. Pada akhirnya, diharapkan target penanganan air minum dan sanitasi dapat dicapai, yaitu tidak adanya lagi penduduk yang buang air besar sembarangan serta seluruh penduduk Jawa Timur dengan mudah mendapatkan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bidang ABPLP


33

AGENDA Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Direktur Pengembangan Kiri Atas Air Minum Danny Sutjiono mengunjungi Rusunawa Pacitan dan SPAM IKK Maron

Kunjungan Menteri PU

RUSUN PACITAN DAN SPAM MARON

K

abupaten Pacitan menjadi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan umum Djoko Kirmanto pada 22 Agustus lalu. Selain meresmikan Jalan Lintas Selatan (JLS) Pacitan-Sidomulyo, Djoko Kirmanto juga meninjau Rusun Wisma Atlet dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kompleks Gelanggang Olah Raga (GOR) Pacitan, serta melihat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Maron di Kecamatan Pringkuku.

layak diresmikan. Awal September rencananya, kontraktor meneyerahkan ke Kementerian PU. Kalau bagus bisa diresmikan. Namun saya harap bisa diresmikan bersama yang lain,”kata Djoko kepada para wartawan.

Sejumlah pejabat tampak mendampingi Menteri PU, di antaranya, Djoko Murjanto (Dirjen Bina Marga), Danny Sutjiono (Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya), Danis Sumadilaga (Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian PU), dan Bupati Pacitan Indartato. Ketika meninjau Wisma Atlet di GOR Pacitan, Menteri PU Djoko Kirmanto menilai wisma tersebut sudah

34


Menurut Djoko, peresmian JLS dan prasarana air baku ini rencananya disusul dengan peresemian lainnya yaitu SPAM IKK di tujuh lokasi dan juga rusunawa Pacitan yang berfungsi untuk wisma atlet. “Karena belum dimanfaatkan dan belum terdistribusi maka saya tidak mau meresmikan. Sekitar satu dua bulan lagi jika siap akan diresmikan,” kata Djoko dalam sambutan peresmian Jalan Lintas Selatan. Wisma Atet berupa bangunan satu twinblok berlantai tiga dengan jumlah 48 hunian bertipe 24 m2. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari dana APBN sebesar Rp 10 miliar.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan RTH di kompleks GOR Pacitan, Djoko Kirmanto berharap pekerjaan tersebut dapat segera diselesaikan. Sebab, dalam waktu dekat akan ada peresmian, yang rencananya dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah meninjau Wisma Atlet, dalam perjalanan menuju ke Solo, Menteri PU juga sempat meninjau SPAM Maron yang terletak di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. SPAM ini memiliki kapasitas 50 liter/detik. Sasaran SPAM Maron mampu melayani warga Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Punung dengan target layanan sebanyak 4000 sambungan rumah atau sekitar 20.000 jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Djoko meninjau langsung instalasi pengolah air dan menanyakan suplai air baku untuk SPAM tersebut apakah ada kendala atau tidak. Kasatker Air Minum Jatim Helmi Mudianto mengatakan tidak ada kendala untuk air baku. Sumber air baku yang ada sebesar 120 liter/detik, sementara yang dipakai untuk SPAM ini hanya 50 liter/detik,” kata Helmi. Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Menteri PU mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah setempat agar infrastruktur yang telah dibangun dijaga dan dipelihara supaya bertahan lama. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang sebagian besar wilayahnya pegunungan merupakan daerah dengan permasalahan air bersih cukup sulit. Di antara kendalanya, adalah kondisi topografi wilayah yang sulit serta sebaran penduduk yang tidak merata.

Sumber: Buletin Ciptakarya Edisi Agustus 2013


35

KOLOM dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. (QS. Al Hajj: 27 - 28) Masjidil Haram (beserta Kabah dan Hajar Aswad) hanyalah lokasi yang dipilih oleh Allah Yang Maha Mulia untuk mempersatukan umat Islam. Kecintaan Rasulullah terhadap lokasi tersebut (seperti saat beliau mencium Hajar Aswad) merupakan kecintaan terhadap pilihan Allah Taala.

Anjuran Memperbanyak Ibadah pada Sepuluh Hari Pertama (1-10 dzulhijjah).

Keutamaan Bulan Dzulhijah

B

ulan Dzulhijjah yang merupakan bulan terakhir dalam tahun Hijriah adalah salah satu dari Asyhurul Hurum (bulan-bulan haram), yang manusia dilarang (diharamkan) untuk memulai peperangan, kecuali dalam keadaan membela diri dan terdesak.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa tiga bulan haram yang berurutan (yaitu Dzulqadah, Dzulhijjah, dan Muharram) terkait dengan pelaksanaan ibadah haji; mulai dari persiapan, pengkondisian, serta perjalanan berangkat dan pulang. Sementara bulan Rajab yang terletak di tengah-tengah tahun, diharamkan (disucikan) karena saat itu (pertengahan tahun) sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang berada di pelosok Jazirah Arabia untuk berziarah ke Masjidil Haram. Di dalam bulan-bulan haram, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak taubat, menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa, serta memperbanyak amal shalih (bukan hanya yang fardhu saja, melainkan juga amal-amal sunah).

Bulan Haji Haji adalah amal yang paling utama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada haji selain di bulan Dzulhijjah. Haji merupakan syiar agung Islam dan sebuah perjalanan ibadah yang penuh dengan pelajaran. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki,

36


Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdhal. Maka hendaklah kita memperbanyak amal shalih pada hari-hari ini; baik berupa shalat, puasa, sedekah, silaturahim, zikir dan baca Al Qur`an, berdoa, thalabul ilmi, dan amal-amal shalih lainnya. Umar, bahwa Nabi bersabda: Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada sepuluh hari (awal Dzulhijjah) ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. (HR. Ahmad) Di antara amalan yang disyariatkan untuk diperbanyak ketika memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah mengucapkan takbir. Ibadah ini masih terus berlanjut hingga akhir hari-hari Tasyriq. Imam Bukhari menjelaskan bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiallahu anhuma pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah pernah keluar ke pasar, mereka berdua bertakbir, maka orang-orang di pasar pun ikut bertakbir. Diriwayatkan bahwa para tabiin pada hari-hari itu mengucapkan:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Ilallah, Walllahu Akbar, Allahu Akbar Wa Lillahil Hamdu. Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah (sembahan) selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan mengeraskan suara saat bertakbir baik ketika di masjid, rumah, pasar, atau di jalan.

Puasa sunah Arafah (9 Dzulhijjah) Dari Abu Qatadah, bahwa Nabi bersabda: Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah (dapat) melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. (HR. Muslim) Imam Nawawi rahimahullaah dalam Syarh Shahih Muslim menerangkan bahwa puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa pelakunya selama dua tahun. Dan yang dimaksud dosa di sini adalah dosadosa kecil. Kalau tidak memiliki dosa kecil, diharapkan bisa meringankan beban dari dosa besarnya. Jika tidak, maka diharapkan dapat mengangkat derajat orang yang berpuasa tersebut. Hari Arafah merupakan puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Pada saat itulah Allah Subhaanahu wa Taaalaa memuji dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat-Nya. Dan pada hari itulah, banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji pun berkesempatan untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di hari itu, yaitu dengan berpuasa sunah Arafah.

Melaksanakan Shalat Idul Adha dan Mendengarkan Khutbahnya. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Inilah hari haji akbar di mana rangkaian manasik haji paling banyak dilaksanakan pada hari

ini. Disebut juga dengan Hari Nahr karena pada hari inilah dimulainya pelaksanaan Nahr (penyembelihan) terhadap hewan kurban dan hewan hadyu (bagi jamaah haji). Pada hari ini diwajibkan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk menegakkan shalat Idul Adha. Bahkan anak-anak dan wanita-wanita yang sedang haidh pun diperintahkan Nabi untuk hadir bersama jamaah shalat ied di tanah lapang untuk mendengarkan khutbah. Dari Ummu Athiyah, beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat Ied (Idul Fithri maupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat. (HR. Muslim)

Berqurban Ibadah qurban pertama kali dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam alaihis salam (lihat QS. Al Maa’idah: 27). Ibadah qurban yang paling terkenal adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam yang hendak mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail (lihat QS. Ash Shaaffaat: 100 108). Hukum qurban adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nabi berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. (HR. Bukhari dan Muslim) Para ulama umumnya menyebutkan bahwa pembagian daging kurban sebaiknya sepertiga dimakan oleh pihak yang berkurban; sepertiganya lagi dihadiahkan pada kerabat, tetangga, dan sahabat dekat;

serta sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Namun hal ini bukanlah suatu keharusan. Jika semuanya disedekahkan kepada fakir miskin maka itu boleh. Namun tidak dibolehkan untuk mengambil semua daging kurban tersebut untuk diri sendiri. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al Hajj: 28)

Hari Tasyriq Hari Tasyriq adalah tiga hari setelah Hari Nahr; yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Imam An Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menyebutkan bahwa dinamakan hari Tasyriq karena pada hari-hari itu orang-orang melakukan tasyriq (mendendeng) daging kurban dan menjemurnya di terik matahari. Disunnahkan pada hari-hari ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhaanahu Wa Taaalaa. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. (QS. AlBaqarah: 203) Abdullah bin Abbas radhiyallaahu anhu berkata: Yang dimaksud dengan beberapa hari yang berbilang pada ayat tersebut adalah hari-hari tasyriq. (Tafsir Ibnu Katsir) Pada asalnya, berzikir adalah suatu amalan yang dituntunkan untuk dilakukan setiap saat, kapanpun dan di manapun. Namun ketika Allah Subhaanahu Wa Taaalaa memerintahkan berzikir khusus pada hari-hari tasyriq, maka hal ini menunjukkan bahwa berzikir pada hari-hari itu memiliki nilai dan keutamaan yang lebih.

Sumber: http://studislam.blogdetik.com/ keutamaan-bulan-dzulhijjah/ dengan perubahan


37

PERISTIWA Kembali Memimpin Jawa Timur Antusias para Kepala Desa menyambut Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo saat acara pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Prov. Jatim.

Soekarwo bahkan menegaskan, Indonesia harus belajar proses demokrasi di tempat pemungutan suara se-Jawa Timur pada Pilgub 2013 ini. “Jatim dan Indonesia harus belajar dari saksi-saksi di bawah yang telah menggelar Pemilu begitu damai,” ujarnya.

P

asangan incumben calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), Soekarwo - Syaifullah Yusuf, berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang digelar tanggal 29 Agustus lalu. Kepastian itu diperoleh setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam sidang plenonya yang bertempat di Hotel Shangrila, Surabaya, tanggal 7 September lalu, menetapkan pasangan nomor urut 1 itu memperoleh 8.195.816 suara (47,25 %), jauh mengungguli perolehan suara lawanlawannya. “Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2014-2019,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad. Ia menambahkan, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur menunjukkan, tiga pasangan lain yakni pasangan nomor urut 2 Eggi Sudjana-Moh Sihat memperoleh 422.932 suara (2,44 %), pasangan nomor urut 3 Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah meraih 2.200.069 (12,69 %), dan pasangan nomor urut 4 Khofifah Indar ParawansaHerman Suryadi Sumawiredja berada di urutan kedua dengan memperoleh 6.525.015 suara (37,62 %). KPU Jawa Timur juga menyatakan, total surat suara yang sah sebanyak 17.343.832, sedangkan surat suara tidak sah berjumlah 551.977. Jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara sebanyak 17.895.809 dari total daftar pemilih tetap 30.034.249 orang. “Tingkat partisipasi pemilih 59,58 persen atau dibulatkan 60 persen,” kata Ketua KPU Jatim. Pasangan Pakdhe Karwo dan Gus Ipul – sapaan akrab pasangan ini, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur atas keputusan KPU tersebut. Apalagi kemenangannya kali ini sangat meyakinkan, yakni hanya dengan satu putaran. Berbeda dengan Pilgub tahun 2008, yang kemenangannya diraih dengan tiga putaran.

38


Pada Pilgub 2013 ini, pasangan Pakdhe Karwo – Gus Ipul memang kembali mendapat perlawanan berat dari Khofifah Indar Parawangsa yang kali ini berpasangan dengan Herman Suryadi Sumawiredja, pensiunan jenderal polisi yang juga mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sebelumnya, pada Pilgub 2008, pasangan Soekarwo – Syaifullah Yusuf mendapatkan perlawanan sengit dari Khofifah yang saat itu berpasangan dengan Moedjiono. Pada pilgub 2013, pasangan incumben mendapat sokongan dari 27 partai, antara lain Partai Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, PKNU, PBR, dan sejumlah partai kecil non parlemen. Sementara pasangan KhofifahHerman diusung PKB dan lima partai kecil lain. PDIP yang pada Pilgub 2008 mengusung Khofifah, kali ini mengusung jago sendiri, yakni pasangan Bambang DH – Said Abdullah. Adapun pasangan Eggi Sudjana – Mohammad Sihat maju dari jalur independen. Syukurlah Pilgub kali ini berjalan dengan lancar dan satu putaran, sehingga tidak melelahkan seperti Pilgub 2008. Kini, energi masyarakat Jawa Timur yang dipimpin Pakdhe Karwo – Gus Ipul, harus lebih dicurahkan untuk membangun provinsi tercinta ini sekaligus menjadikan Jawa timur sebagai provinsi paling maju di Indonesia. SA, diolah dari berbagai sumber.

Pelepasan Haji

Doakan Rekan agar Segera Menyusul

S

uasana ramai di kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR), Ir. Gentur S. Prihantono, M.T., Selasa pagi itu pukul 08.00 WIB, tanggal 10 September 2013 tampak tak seperti biasanya. Keramaian yang ada di sana bukanlah agenda rapat bersama kepala-kepala bidang. Ada enam orang yang sedang khusyuk mendengarkan pesan dari kepala dinas. Ternyata keenam orang tersebut adalah para staf Dinas PU CKTR yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, dan sedang mengikuti acara pelepasan dari kepala dinas. Keenam staf tersebut adalah Sukaji, S.H., Djeng Jati Sriwilujeng, Eko Sutantoyo, S.T., M.T., Achmad Irfan, S.T., M.M.T., Parmun, S.T., dan R. Murdiantono, S.T. Tahun ini, mereka berkesempatan untuk menyempurnakan rukun islam dengan melaksanakan rukun kelima. Dalam acara pelepasan tersebut, Gentur berpesan pada keenam stafnya untuk selalu menjaga kesehatan, karena ia tahu betul betapa

beratnya ibadah yang harus dijalani ini. Selain itu, ia juga berpesan kepada enam stafnya untuk selalu menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Terkadang, masih kata Gentur, hubungan yang baik-baik saja selama berada di rumah bisa berubah tak rukun lagi, karena banyak hal tak terduga terjadi selama di tanah suci. “Tak lupa juga, kami mohon doanya untuk teman-teman yang di sini agar diberi segala hal yang baik-baik dan tentunya agar sesegera mungkin bisa menyusul teman-teman yang pergi haji tahun ini,” pesannya. “Semoga bisa menjalani ibadah haji dengan baik, pulang menjadi haji yang mabrur,” kata kepala dinas yang diamini seluruh staf yang hadir di ruangan itu. SAH


39

PERISTIWA

Salam Perpisahan

untuk Pak Farich & Bu Endah

P

ada buletin PERMUKIMAN edisi mendatang sudah tidak tampak lagi sosok yang dengan sangat gamblang mengenalkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang ia jelaskan pada bulletin edisi pertama. Dialah Ir. Farich Amin, M.M., sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang dengan sangat detail menjelaskan seluk-beluk dinas tersebut sampai pada tugas dan fungsinya. Ke depan, ia tidak akan muncul lagi dalam bulletin, mengingat masa jabatannya yang telah usai beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, jasa dan kepribadian Farich yang telah pensiun tetap akan selalu dikenang oleh rekan-rekan kerjanya. “Beliau itu orangnya, loyal. Jika ada keperluan apa saja kalau itu untuk kebaikan dinas, beliau selalu mendukung,” terang Ir. Suyanto, M.M., Kasubag penyusunan Program. Dalam tugas dan fungsinya sebagai sekretaris dinas, Farich Amin telah banyak berjasa menjalankann tyugas dan fungsi kedinasan dalam rangka pembangunan cipta karya dan tata ruang di Provinsi Jawa Timur. Jasa dan kebaikannya tentu tidak akan dilupakan oleh seluruh staf yang ada di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Selain Farich Amin, Kepala Bidang Tata Ruang, Ir. Endah Angreni, M.T., juga telah menyelesaikan masa tugasnya di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. SAH

40


Perhubungan dan Pekerjaan Umum diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman. Kecuali para pegawai yang memang diserahi barang-barang milik negara. Tugas berat ini mereka terima sebagi suatu kewajiban yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga. Pada tanggal 24 Novernber 1945, dibagian utara kota, meletus pertempuran hebat. Penduduk sekitar banyak yang mengungsi. Waktu itu Gedung Sate dipertahankan Gerakan Pemuda PU yang diperkuat satu pasukan Badan Perjuangan, lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Namun, pada 29 November 1945, pasukan bantuan tersebut ditarik dari Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember 1945, pukul 1.00 pagi, Kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jalan Diponegoro 22 Bandung itu diserbu pasukan Sekutu dan Belanda. Ketika itu hanya ada 21 pemuda yang menjaga kantor. Pertempuran dahsyat yang tidak seimbang namun baru berakhir pukul 14.00. Dalam pertempuran tersebut, 7 pemuda hilang, seorang luka berat, dan sisanya luka-luka ringan. Setelah didata, tujuh pemuda PU yang hilang adalah Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono. Empat jenazah mereka baru ditemukan pada Agustus 1952. Sebagai penghargaan kepada para syuhada itu, dibuat anggal 3 Desember merupakan hari istimewa bagi Kementerian dua tanda peringatan. Satu dipasang di dalam Gedung Pekerjaan Umum. Tanggal tersebut, persisnya pada 3 Desember Sate dan lainnya dipasang di halaman belakang, 1945, terjadi peristiwa bersejarah. Ketika itu tujuh orang pegawai berupa Batu Alam besar bertuliskan tujuh pemuda PU. Kementerian PU mempertahankan Gedung Departement Van Verkeer Pada 3 Desember 1951 oleh Menteri Pekerjaan En Waterstaat (sekarang dikenal dengan Gedung Sate) di Bandung, dari serbuan Umum pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, ketujuh tentara Sekutu. pemuda pahlawan tersebut dinyatakan dan dihormati Sejarah mencatat, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, sebagai “Pemuda yang Berjasa” dan tanda penghargaan para pemuda yang juga pegawai Departemen Pekerjaan Umum menyiapkan itu telah pula disampaikan pada para keluarga mereka diri menghadapi serangan tentara Sekutu yang masuk ke Indonesia. Jiwa dan yang ditinggalkan. Satu hari menjelang genap dua semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian windu peristiwa 3 Desember 1945, tepatnya tanggal dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk 2 Desember 1961, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda organisasi dengan nama Gerakan Pemuda PU. (almarhum) memberi Pernyataan Penghargaan Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, Bandung dimasuki Sekutu yang tertulis kepada tujuh pemuda PU yang gugur. diboncengi serdadu Belanda dan NICA. Sejak saat itu suasana Bandung menjadi Peristiwa 3 Desember 1945 terus dikenang dan semakin tidak aman. Sejak itu pula Gerakan Pemuda PU berhadapan dengan diperingati sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum. Hingga tentara Jepang dan Sekutu, Belanda dan NICA. kini, pegawai Kementerian PU di seluruh Tanah Air, Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai Kantor Pusat memperingati hari Bakti PU. Perjuangan para generasi Departemen PU di bawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian Umum. Ir Pangeran Noor, pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan RI Setia kepada Pernerintah Republik Indonesia. dengan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PU. Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dikacau tentara Sekutu/Belanda/NICA. Akibatnya para pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Pada mulanya semua pegawai Departemen IRMA FITRIYANI

Hari Bakti PU

MENERUSKAN PENGABDIAN

PEMUDA YANG BERJASA

T


41

PERISTIWA

Kelahiran Provinsi

JAWA TIMUR

E

nam puluh delapan tahun yang lalu, tepatnya 12 Oktober 1945. Jawa Timur mulai ada dalam catatan sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pembentukan provinsi tersebut berlangsung hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni ketika tanggal 19 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, serta Maluku. Pada saat itu Provinsi Jawa Timur beribukotakan Surabaya dengan Gubernur yang

42

pertama Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo (1945-1947). Awal proses pembentukan pemerintah daerah Keresidenan Surabaya dimotori oleh angkatan muda kota Surabaya pada tanggal 28 Agustus 1945. Setelah pemerintah pusat RI di Jakarta mengistruksikan agar daerah-daerah di seluruh Indonesia segera membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Namun, hingga sekarang ini masih ada teka-teki yang belum terjawab secara pasti tentang kelahiran pemerintahan daerah provinsi Republik Indonesia di Jawa Timur dan pemerintahan daerah Republik Indonesia di Surabaya. Sebab belum


dijumpai data yang pasti tentang tanggal dan bulan terbentuknya pemerintah daerah provinsi Republik Indonesia di Jawa Timur. Sementara peristiwa terbetuknya pemerintah daerah Keresidenan Surabaya tercatat dengan jelas 3 September 1945. Dalam sejarah pertumbuhan pemerintah daerah Republik Indonesia di Jawa Timur, Surabaya merupakan kota yang pertama kali mencatat riwayat sebagai pusat pemerintahan daerah yang dapat menjalankan perannya baik ke dalam mau pun ke luar. Ketika pemerintah daerah Republik Indonesia di Surabaya sedang mengonsolidasikan usahausaha pemerintahan ke dalam, banyak persoalan dengan balatentara Jepang yang harus diselesaikan dengan jalan perundingan. Hal serupa juga harus dihadapi dengan wakil-wakil tentara sekutu. Maka sekitar dua pekan setelah Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia, Surabaya telah memiliki pemerintahan daerah sendiri dengan residennya yang pertama yaitu R.

Soedirman. Bersamaan dengan itu dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat (BKR) di bawah pimpinan Sungkono, Dr. Mustopo, Muhammad Yonosewoyo dan beberapa tokoh lainnya. Kendati pada waktu itu sudah terbentuk KNI daerah Surabaya, Keresidenan Surabaya masih belum memiliki alat kekuasaan atau pemerintahan daerah RI. Segala sesuatunya masih dipegang oleh penguasa pendudukan Jepang dengan berbagai peraturan militernya. Melihat kenyataan itu beberapa tokoh KNI daerah Surabaya, termasuk Doel Arnowo, Dr. Angka Nitisastro, Mr. Dwidjosewojo, dan S. Hardjadinata, mengadakan pertemuan di bekas kantor BPP (Badan Pembantu Prajurit) yang terletak di Juliana Buolevard (kini Jalan Cendana) Surabaya. Pertemuan tersebut memutuskan untuk membentuk pemerintahan daerah, sesuai bunyi Proklamasi Kemerdekaan, guna menggantikan kedudukan Jepang dengan seorang residen Indonesia. Dengan demikian, secara resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur baru dapat memulai kegiatannya setelah Gubernur Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo tiba di Kota Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1945. Dengan cepat dia menyusun staf gubernur yang antara lain terdiri dari Cak Doel Arnowo, Ruslan Abdul Gani, Mr. Dwidjosewoyo, dan beberapa tokoh lainnya. Sebab setelah menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu, pihak militer Jepang harus tetap memegang kekuasaan sampai sekutu datang. Jepang dilarang menyerahkan kekuasaan dan persenjataannya kepada siapapun, kecuali kepada sekutu. Dengan kata lain Indonesia merupakan “barang mati” yang harus dikembalikan kepada pemilik lamanya, yakni Belanda. Akibatnya, pertumpahan darah antara tentara Jepang dan arek-arek Suroboyo, yang berusaha merebut persenjataan dari tangan Jepang tidak terelakkan lagi.

Dalam situasi seperti itu, pada tanggal 12 Oktober 1945 datang R.M.T. Ario Soerjo di kota Surabaya untuk memangku jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Sebetulnya dia baru dilantik Pemerintah Pusat sebagai gubernur pada tanggal 5 September. Namun, ketika itu Soerjo masih disibukkan oleh pembentukan pemerintahan daerah Keresidenan Bojonegoro, di mana dia yang menjadi residennya. Dia meletakkan jabatan tersebut pada tanggal 11 Oktober untuk memangku jabatan baru sebagai Gubernur Jawa Timur. Tetapi sama seperti pemerintahan provinsi-provinsi lainnya, pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga tidak dapat berjalan lancar karena timbul pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan kembali pasukan Belanda dan pejabat Netherland Indies Civil Administration (NICA) dengan membonceng kedatangan tentara sekutu membuat keadaan cepat panas dan genting karena Belanda berusaha merongrong dan menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja lahir. Hiruk-pikuk kegembiraan menyambut Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan cepat berubah menjadi suasana persiapan perang begitu pasukan sekutu merapat di pantai Surabaya pada bulan September. Para tokoh Jawa Timur mencium kehadiran pasukan Belanda dan pejabat- pejabat NICA di belakang tentara sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan militer Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu menyusul penghancuran Nagasaki dan Hirosima dengan bom atom. RAU


43

PERISTIWA Install GRP sta 5+300 Desa Wunut Kec. Porong

Proyek Pipa PDAM join BPLS

B

adan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sedang melaksanakan proyek pembangunan pipa PDAM untuk menggantikan pipa lama. Akibat luapan lumpur ini tanah mengalami deformasi yang sangat tinggi, sehingga pipa yang tertanam di dalamnya mengalami perubahan kontruksi yang mengakibatkan kebocoran. “Selain itu, ini merupakan pipa lama berdiameter 60 cm yang dibangun sejak tahun 1960 dengan jenis pipa daktal milik Belanda. Jadi pipa ini memang layak untuk

44

diganti meskipun apabila tidak terjadi bencana lumpur seperti ini, ” jelas Ir. Akhmad Purwanto, M.T. Kasubpokja Pengawasan Relokasi Infrastruktur Badan Pelaksana BPLS. Menurut Purwanto atau akrab dipanggil Totok ini, BPLS memiliki tugas utama untuk menanggulangi luapan lumpur agar tidak semakin meluap ke masyarakat. Selain itu, sebagai badan ad hoc atau badan bentukan Presiden berdasarkan Perpres no. 14 tahun 2007 memiliki tugas lain yakni


untuk merelokasi infrastruktur yang terganggu akibat luapan lumpur. Setiap infrastruktur yang terganggu akibat luapan lumpur yang berada di jalan arteri porong harus direlokasi. Salah satunya adalah BPLS membebaskan tanah seluas 123 hektar yang sebagian digunakan untuk pembangunan jalan arteri yang sudah diresmikan pada tanggal 15 Maret 2012 oleh Guberbur Jawa Timur. Selain itu, tanah tersebut juga digunakan untuk jalan tol segmen Sidoarjo-Gempol,

serta digunakan untuk merelokasi rel kereta api. “Jadi kita membebaskan lahan 123 hektar itu dengan lebar 120 meter. 25 meter kali 2 untuk pembangunan jalan arteri sehingga menyisakan 70 meter. 50 meter sisa digunakan untuk pembangunan jalan tol, yang sisanya 20 meter untuk KAI. Namun KAI berpindah,” imbuh Totok.

Jacking Semi Manual Manusi

Relokasi pipa PDAM dipindahkan di sisi timur dari jalan arteri porong yang terkena imbas dari luapan lumpur. BPLS hanya membangun sepanjang 19,118 km dari bahu jalan. Pipa PDAM yang direlokasi berasal dari 2 sumber mata air, sumber pertama berasal dari Sumber Rumah Gempol yang berada di Desa Gempol, Kecamatan Gempol. Sedangkan sumber kedua berasal dari Tamanan yang berada di Japanan, Kecamatan Gempol. Proyek ini dilaksanakan secara multiyears, yakni mulai awal tahun 2012 dan dijadwalkan selesai pada akhir Desember tahun 2013. Pada proyek kali ini, BPLS menyediakan dua jenis pipa yaitu Steel yang berasal dari dua pabrikan besar yaitu Spindo dan Hinda steel. Sedangkan GRP berasal dari pabrikan Korea. Pemasangan pipa bermerk steel mulai dari wilayah Gempol sampai desa Pamotan sepanjang 9,118 km, sedangkan dari Pamotan ke Unsida menggunakan pipa bermerk GRP. Ini disebabkan wilayah tersebut sering terjadi pergeseran tanah, sehingga dibutuhkan pipa yang lebih fleksibel. “Sebenarnya kami menyediakan 3 jenis pipa yang layak, yakni Steel, Dakteel, dan GRP. Dari masingmasing merk ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk Steel jika dipasang di tanah yang sering mengalami pergeseran dikhawatirkan akan pecah, maka kami lebih memilih merk GRP yang memiliki daya fleksibelitas yang tinggi,” terang Totok.

Pamasangan Catodic Protection Sta. 3 + 525 ( Desa Juwet Kenonggo Kel

Progres pekerjaan hingga sekarang ini sudah mencapai 70 persen dari target selesai pada akhir Desember tahun 2013. Setelah proyek ini selesai pertanggung jawaban penuh diserahkan kepada pihak PDAM Surabaya. RAU

Erection Pipa DN 450 Sta 4 + 900 (Desa Pamotan)

Pemasangan HSS sta 4+900 ( Desa Pamotan)

FOTO-FOTO: RAUHANDA RIYANTAMA


45

PERISTIWA yang bersih untuk wudhu. Sehingga pembangunan geomembran sangat dibutuhkan. “KAPAL Jatim berperan dalam pemeliharaan sumber mata air dan menanam pohon, sedangkan Pemprov Jatim membangun geomembran yang sangat besar,” ujarnya Dijelaskannya, pembuatan embung geomembran seluas 50 m x 50 m dengan kedalaman 4 meter yang bisa menampung air hujan sebanyak 5 juta liter. Geomembran tersebut bisa digunakan untuk 3 desa dalam 4 bulan saat kekeringan air. Untuk Kabupaten Pamekasan dibangun 5 lokasi geomembran.

Pakde Karwo Danai Masyarakat Madura

G

ubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo membantu masyarakat Madura dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 301 miliar untuk pembangunan. Dari total dana tersebut, sebanyak Rp 131 miliar untuk Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada Madura sebanyak Rp 1 triliun tahun 2013 dan 2014. Ini merupakan program prioritas Pemprov Jatim yang bertujuan untuk membantu dan membenahi pembangunan di Madura. Tahun 2013 ini, Pemprov Jatim ingin membenahi pengairan, sumber air, dan pantai di seluruh Madura. Hal tersebut disampaikannya saat Pencanangan Penyelematan Sumber Air dan Pengukuhan Da’i – Da’iyah Lingkungan Kenduri Agung Pengabdi Lingkungan (KAPAL) Jatim di Kawasan Sumber Taman, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu memaparkan rincian bantuan

yang diberikan yang rusak Rp 14 miliar. “Jadi dana yang dikucurkan dari Pemprov Jatim ke Kabupaten Pamekasan sebanyak Rp 131 miliar. Tahun 2014 akan ditambah lagi karena ini untuk pembenahan infrastruktur air,” ujarnya. Pakde Karwo memaparkan ada empat hal menjadi fokus yakni pembangunan geomembran sebanyak Rp 83 miliar, tanam tebu dan jagung tanah kering, pembangunan geomembran untuk garam, dan pembangunan infrastruktur antar kecamatan. Kalau empat hal ini serentak diurus, maka permasalahan tebu, jagung, air, dan garam bisa diselesaikan. “Harga akan naik turun jika infrastruktur tidak bagus. Untuk itu, perlu adanya pembangunan infrastruktur dan masyarakat harus bersatu membangun Madura,” tegasnya. Menurutnya, pembangunan geomembran merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Karena air sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga penting bagi kesehatan, pengairan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, jika ingin beribadah, maka dibutuhkan air

Pakde Karwo mengapresiasi air bersih yang dimiliki di Desa Pakong ini. Namun kondisi ini harus terus dipelihara oleh semua masyarakat di sekitar. Dengan dicanangkannya gerakan penyelamatan sumber air, bisa menjaga kualitas air, lingkungan, sekaligus bentuk ibadah yang baik kepada masyarakat. “Syiar ini bagus untuk menjaga lingkungan. Kalau tidak dipelihara, air bersih ini bisa hilang,” katanya. Sementara itu, penanaman tebu dan jagung tanah kering menjadi fokus pembangunan di Madura. Tebu tanah kering ini dapat ditanami pada musim kemarau kosong, agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Panen tebu tanah kering rendemennya 8,3. Kualitas tebu sangat bagus di Madura. Pakde Karwo juga menghimbau agar masyarakat Madura menanam jagung tanah kering hibrida. Karena jagung ini bisa menghasilkan 2,2 juta ton produksi dari Madura. Khusus tanah kering yang kosong saat kemarau bisa ditanami jagung tanah kering. “Garamnya bagus sekali bisa digunakan untuk industri, Madura bisa menjadi daerah produsen garam produksi. Pembangunan Geomembran untuk garam ini akan dibantu oleh Menteri BUMN. Kalau pakai geomembran bisa mencapai Rp 750 per kg, jika tidak menggunakan hanya Rp 350 per kg,” tegasnya. Sumber: Beritalima.com

46


Mengintegrasikan MDGs dalam Program Pembangunan Nasional MENUNTASKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI. Mewujudkan Pekerja Konstruksi Terstandar dan Berprestasi

Recommend Documents