Mengoptimalkan Kinerja Pemda. Teknologi Pembangunan. Edisi juni 2015 Tahun VI. Tahun vi juni 2o15 Jendela 1

Mengoptimalkan Kinerja Pemda

Teknologi Pembangunan GREEN ARCHITECTURE

Edisi juni 2015 | Tahun VI

Tah un vi | j uni 2o 15

Jendela

1

Daftar Isi

Daftar Isi

4

Fokus

SOTK BARU, SEMANGAT BARU Perubahan selalu membawa sesuatu yang baru dan maju. Meski tak selalu diterima oleh sebagian orang yang sudah mapan dan merasa nyaman dengan zonanya, perubahan menjanjikan kemajuan.

Nasional Mengefisienkan penyerapan anggaran 10 Mendorong Reformasi Birokrasi 12 Mengoptimalkan kinerja Pemda

14

Mendagri Lantik 11 Pejabat Eselon Satu Kemendagri 16 Kemendagri Izinkan Plt Gubernur Riau Tentukan SOTK Baru 18 Sekretaris Ditjen bangda beralih tugas 19 BPJS Kesehatan Menjamin Semuanya 22

Resensi Mengoptimalkan Potensi Perairan Indonesia 24

Jelajah Danau Sentani dahulu merupakan tempat pelatihan pendaratan pesawat amfibi 26

Inspirasi BOB SADINO ENTERPREUNER SEJATI 32

Restrukturisasi Organisasi dan Efektivitas Kinerja Pegawai

Infotek Teknologi Pembangunan GREEN ARCHITECTURE 34

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan kinerja di dalam sebuah instansi pemerintah adalah dengan menata kembali organisasinya. Dalam hal ini, penataan struktur organisasi dan tata kerja seharusnya tidak boleh lepas dari pendekatan struktur yang ramping tapi kaya fungsinya. Artinya, sebuah organisasi yang kecil namun memiliki fungsi yang besar.

8 2

Jendela E d i s i juni 2o1 5 | ta hun v I

Cermin

Pelindung Menteri Dalam Negeri Penanggung Jawab Dr. H. Muh. Marwan, M.Si Redaktur Dr. Drs. Sjofjan Bakar, M.Sc, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP, Drs. Binar Ginting, MM, Edi Sugiharto, SH, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Ir. Muhammad Hudori, M.Si Penyunting Iwan Kurniawan, ST, MM, Subhany, SE, M.Sc, Ali Hasibuan, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT Sekretariat Mahmuddin, Muhammad Nur Fajar Asmar, S.STP, Dede Sulaeman, Rizki Ganie Satria J.HNT, SH. Arif Rahman Alamat Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942631

Mengapa Saya kidal? 38

jendela pembangunan daerah issn: 2337-6252

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/

Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : [email protected]

Ta h u n vi | ju n i 2 o1 5

Jendela

3

Fokus

Fokus

SOTK Baru, Semangat Baru

Perubahan selalu membawa sesuatu yang baru dan maju. Meski tak selalu diterima oleh sebagian orang yang sudah mapan dan merasa nyaman dengan zonanya, perubahan menjanjikan kemajuan.

K

adang-kadang perubahan tak selalu mendapat respon optimis dari orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi yang melakukan perubahan tersebut. Perubahan

4


baru hendaknya disambut dengan semangat baru yang menyala-nyala yang terus dipompa sampai keberhasilan datang. Demikian respon Ditjen Bina Pembangunan Daerah ketika perubahan itu


Jendela

5

Fokus datang. Dengan semangat baru, perubahan akan bernilai positif dan membuka jalan bagi hadirnya keberhasilan. Sebagaimana diketahui, pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo ditandai dengan banyak perubahan baru di banyak kementerian. Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perubahan terjadi secara besar-besaran. Mulai dari kebijakan penganggaran sampai perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Tahun ini, Kemendagri melakukan menghematan anggaran yang cukup signifikan. Sebagaimana dikemukakan Mendagri Tjahjo Kumolo, dana hasil penghematan anggaran Kemendagri itu untuk pelaksanaan sembilan agenda prioritas atau Program Nawacita, khususnya pembangunan infrastruktur daerah dan kepentingan masyarakat luas serta pemerataan pembangunan. Mendagri mengatakan, terkait dengan kebijakan penghematan anggaran, telah ditetapkan pagu penghematan Kemendagri mencapai di atas Rp. 592 miliar. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk mendanai prioritas kegiatan pembangunan. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Kabinet Kerja, sehingga pelaksanaan program dan anggaran pada tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan Kabinet Kerja Presiden RI sekarang. Terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja, Kemendagri juga melakukan banyak perubahan. Hal itu dilakukan untuk lebih menegaskan bahwa Kemendagri harus mampu menjadi poros pembangunan nasional, karena koordinasi pembangunan di daerah dipegang oleh Kemendagri. Terkait hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa kedudukan dan peran strategis Kemendagri harus mampu menjadi poros jalannya pembangunan, pelayanan publik, demokrasi, dan tegaknya integrasi

6


bangsa. Adapun ruang lingkup program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015, meliputi penjabaran Nawacita yang kemudian dijabarkan dalam 43 fokus prioritas pembangunan, dan 22 di antara sasaran itu terkait dengan ruang lingkup Kemendagri program percepatan (quick wins) dan program lanjutan. Sebagaimana disebutkan Mendagri, ada 20 program quick wins dan delapan program lanjutan dari Presiden RI yang menjadi lingkup tugas tanggung jawab dan prioritas Kemendagri. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebagai salah satu komponen Kemendagri pun tak luput dari mengalami perubahan. Secara khusus, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemendagri diatur dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 pasal 569, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas, yaitu menyelenggarakan beberapa fungsi, pertama, perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah,

sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat. Kedua, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat. Keempat, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat. Keenam, pemberian bimbingan teknis dan

Perubahan baru hendaknya disambut dengan semangat baru yang menyala-nyala yang terus dipompa sampai keberhasilan datang

supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat. Ketujuh, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan fungsi-fungsi ini, diharapkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah mampu mendorong pembangunan daerah lebih baik lagi. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. Menurut Mendagri, tahun ini adalah tahun yang harus cepat dalam upaya untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di seluruh tingkatan. Mendagri meminta kepada para eselon I, eselon II, dan seluruhnya di Kemendagri untuk mulai kerja dan terus bekerja dengan baik. Dalam proses itu, semunya harus melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dengan baik, pembagian tugas dengan baik, dan semua staf keluarga besar Kemendagri harus saling mengingatkan, saling menjaga diri, saling memberikan masukan dalam rangka penyusunan-penyusunan program dan optimalisasi pelaksanaan-pelaksanaan programnya. Adanya perubahan SOTK baru, diharapkan menjadi angin segar yang menumbuhkan semangat baru di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga semua program yang dicanangkan bisa dijalankan dengan baik.n


Jendela

7

Nasional

S

alah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan kinerja di dalam sebuah instansi pemerintah adalah dengan menata kembali organisasinya. Dalam hal ini, penataan struktur organisasi dan tata kerja seharusnya tidak boleh lepas dari pendekatan struktur yang ramping tapi kaya fungsinya Artinya, sebuah organisasi yang kecil namun memiliki fungsi yang besar. Menurut Ancok dalam Jurnal Pamong Praja (2008), keunggulan kompetitif organisasi antara lain ditentukan oleh struktur yang ramping. Organisasi yang besar dapat menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai hal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa restrukturisasi organisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk harapan dan keinginan pengefektifan fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan itu sendiri. Melalui restrukturisasi diharapkan fungsi pemerintahan akan semakin efektif dan efisien. Penataan kelembagaan penyelenggaraan pemerintah daerah seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Perubahan dan penataan kelembagaan (reinvention) harus dilakukan. Reinvention adalah transformasi dasar sistem pemerintahan dan organisasi

8


pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi dan berinovasi, sehingga tidak hanya memperbaiki efektivitas kinerja, tapi juga menciptakan kelembagaan yang mampu memperbaiki efektivitas jika ada perubahan dalam lingkungan organisasi/lembaga pemerintah. Dengan demikian, jelas ditunjukan bahwa dalam penataan kelembagaan pemerintahan atau struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Apabila komponen-komponen struktur organisasi yang mendukung disusun dengan baik, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kualitas pelayanan. Tetapi apabila struktur organisasi tidak disusun dengan baik, maka akan dapat menghambat kualitas pelayanan publik. Selain itu, ketidakjelasan visi dan misi juga akan memberi peluang intervensi kepentingan lain di luar organisasi, serta mengancam netralitas dan menghambat tercapainya birokrasi yang memihak kepentingan masyarakat. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi merupakan sebuah proses penataan ulang sebuah organisasi yang harus disusun dan dilaksanakan secara tepat agar dapat mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu penataan kelembagaan yang tepat akan memberikan pengaruh dan

sumbangan yang sangat berarti dalam proses perwujudan keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah institusi pemerintahan. Untuk itu, proses restrukturisasi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga tepat sasaran. Dalam hal ini penataan kelembagaan sebuah organisasi tersebut disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas, dengan demikian akan tercipta organisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara kemampuan organisasi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari organisasi tersebut. Restrukturisasi organisasi di lembaga pemerintahan penting untuk dilakukan. Hal itu untuk mengefektifkan organisasi yang dijalankan. Efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran. Di sini efektivitas merupakan konsep penting dalam suatu organisasi, karena mampu memberikan gambaran keberhasilan organisasi untuk mencapai sasarannya. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi, antara lain adalah pemimpin yang berkompeten, kepemimpinan yang efektif, sumberdaya manusia dalam organisasi, program kerja, lingkungan organisasi yang kondusif, pembagian kewenangan dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan dengan tepat.

Dengan demikian, di sini perlu diupayakan pelaksanaan restrukturisasi dengan seksama, yaitu terdiri dari restrukturisasi struktur organisasi dan pemerintahan, agar tercipta organisasi yang benar-benar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, baik itu organisasinya maupun sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah harus disusun dengan perencanaan yang baik, sehingga SOTK yang terbentuk akan lebih efektif dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pendeknya, semakin tepat organisasi tersebut dirancang dan direstrukturisasi, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas akan semakin bertambah baik. Dengan susunan organisasi yang tepat, maka masingmasing bidang dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang lebih luas dan lebih fokus, sehingga tujuan- tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Hal ini tentu akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya jika restrukturisasi organisasi tidak sesuai dengan yang di harapkan, pelaksanaan tugas akan terganggu dan tentunya tujuan pelayanan kepada masyarakat tidak akan pernah tercapai.n


Jendela

9

Nasional

Mengefisienkan Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah hal yang penting bagi sistem birokrasi. Namun demikian, penyerapan anggaran harus dilakukan secara efisien.

A

rtinya, penyerapan anggaran harus bisa mengoptimalkan kinerja birokrasi dengan membuat ukuran-ukuran program yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Minimnya penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga sering disebut sebagai buruknya kinerja birokrasi. Penyerapan anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi. Meski demikian, kinerja birokrasi tidak bisa hanya diukur dengan penyerapan anggaran. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (performance based budget), sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Penganggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian

10


kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal jika pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan Pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh

sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselesari tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan publik, bahkan tidak sedikit institusi yang kurang memiliki daya serap anggaran pada awal hingga pertengahan tahun anggaran. Persoalan rendahnya penyerapan anggaran terjadi akibat beberapa faktor. Adanya ketakutan yang berlebihan dari masingmasing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Ketakutan tersebut terjadi akibat banyaknya kasuskasus korupsi dalam bidang penggunaan anggaran yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, banyak institusi yang kemudian takut dan ragu dalam menjalankan penyerapan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kemudian, faktor lainnya, bahwa lambatnya penyerapan anggaran mengindikasikan bahwa sejumlah institusi tidak punya konsep perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Selain itu, faktor lainnya yang cukup penting adalah kurangnya pemahaman dari aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Karena hal ini, kemudian lahirlah sikap ketakutan yang berlebihan, karena tidak memahami secara utuh dasar hukum penggunaan anggaran yang berada dalam

wilayah kewenangannya. Sementara di sisi lain, tidak ada alasan bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, yang atas kesalahan dan kelalaian tersebut bisa dijerat dengan hukuman pidana korupsi. Nah, untuk mengatasi lambannya penyerapan anggaran tersebut, perlu disusun langkah-langkah untuk mendorong penyerapan anggaran. Langkah-langkah tersebut, yaitu, pertama, meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) dan Perencanaan Pengadaan (procurement plan). Kedua, menyempurnakan regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan izin kontrak tahun jamak (multiyears contract). Ketiga, meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/ Lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan secara koordinatif oleh lintas kementerian/ lembaga, sehingga target penyerapan anggaran bisa dilakukan secara maksimal dan pelaksanaanya bisa efektif dan efisien. Penyerapan anggaran menjadi indikator penting bagi kinerja birokrasi karena peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, seharusnya dengan sudah terpolanya persoalan-persoalan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan, bisa diperoleh solusi yang memuaskan sehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi dan tepat sasaran.n


Jendela

11

Nasional

Mendorong Reformasi Birokrasi Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi merupakan langkah penting yang harus ditempuh oleh pemerintah guna menyukseskan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

R

eformasi birokrasi itu sendiri dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain. Oleh karena itu, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahaan dan pembangunan. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi, perlu ada langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menata kelembagaan dan ketatalaksanaan. Dalam hal ini, reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah di pusat dan daerah. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan ini harus terus diupayakan. Oleh karena adanya tuntutan yang mendesak dan mesti dilakukan untuk mendorong proses percepatan reformasi birokrasi, upaya-upaya khusus di bidang kelembagaan juga perlu dilakukan, yaitu pertama, dengan melakukan redefenisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan pembenahan besar-besaran di lingkungan birokrasi pemerintah yang mengedepankan

12


desain job discription keseluruhan lembaga. Karena tanpa hal tersebut mustahil dapat menimbulkan efek yang positif bagi kinerja birokrasi pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut juga diperlukan suatu kejelasan kriteria dalam penyusunan job description yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi, sehingga membawa dampak yang positif pada masyarakat dan birokrasi pemerintah itu sendiri. Kedua, penerapan audit institusi. Selama ini belum pernah dilakukan audit terhadap kelembagaan birokrasi pemerintah yang memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penerapan audit kelembagaan yang kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan kelembagaan. Hal ini sekaligus merupakan dasar dari upaya untuk melakukan penataan kelembagaan (penghapusan, penggabungan dan pembentukan lembaga baru) yang sekaligus menjadi dasar penentuan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan, berdasarkan kompetensinya. Lebih jauh, audit kelembagaan diharapkan dapat memperjelas dan mempertegas fungsi

birokrasi pemerintah di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sekaligus dapat memudahkan untuk menentukan patokan standar pelayanan minimal (SPM), serta standar kualitas pelayanan dan prosedurnya. Ketiga, bidang ketatalaksanaan perlu dibuat sistem rekruitmen dan promosi pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Dalam hal ini pegawai juga dapat diberhentikan jika bekerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dibuat suatu sistem pemberian penghargaan terhadap aparat yang berbuat baik (reward) dan hukuman bagi yang berbuat buruk (punishment), dengan prinsip-prinsip good governance seperti transparan, akuntabel, profesional dan adil. Langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Upaya ini harus dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah baik di pusat dan daerah. Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah, perlu memperhatikan, antara lain beberapa hal penting, yaitu, pertama, peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian telah mengamanatkan agar pemerintah memberikan kesejahteraan yang memadai bagi PNS. Reformasi birokrasi akan sulit dicapai tanpa meperhatikan kesejahteran pegawai. Pegawai

negeri adalah manusia dan memiliki hak asasi untuk hidup layak. Oleh karena itu, menjadi tidak adil dan tidak manusiawi jika pegawai negeri hanya disuruh bekerja dengan gaji sekadarnya saja. Kedua, meningkatkan etika dan moral birokrasi pemerintah. Hal ini untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku KKN dan perilaku moral buruk lainnya di lingkungan birokrasi pemerintahan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pembetukan watak etika dan moral birokrasi pemerintah. Sikap dan perilaku yang lebih mengedepankan kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat yang tersingkirkan. Langkah lainnya adalah menciptakan profesionalisme birokrasi pemerintah dengan menempatkan SDM yang mumpuni dan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan SDM aparatur pemerintahan. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) di dalam dan luar negeri yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di masa yang akan datang. Di samping itu dalam upaya meningkatkan profesionalisme PNS perlu diperhatikan sistem rekruitmen yang selama ini telah memberikan konstribusi terhadap rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Begitulah, reformasi harus didorong demi meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan birokrasi. Ketika reformasi telah dilaksanakan dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan pun akan menjadi baik dan berdampak pada sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat.n


Jendela

13

Nasional

Mengoptimalkan Kinerja Pemda

K

eberhasilan pembangunan sering dinilai dari sisi pemerintah pusat dan mengabaikan penilaian pada sisi pembangunan daerah. Padahal, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Dalam era otonomi, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik. Dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun

14


kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Membicarakan kinerja pemda, setidaknya ada tiga hal yang penjadi perhatian. Yaitu, soal Sumber Daya Manusia (SDM), Penyerapan Anggaran, dan Dampak dari pelaksanaan program terhadap masyarakat. Dalam hal ini, yang paling menonjol dan menjadi banyak sorotan adalah bagaimana program yang dilaksanakan pemda memiliki dampak positif terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, pemda dinilai berhasil ketika ia mampu menciptakan banyak hal yang mendorong masyarakatnya untuk lebih maju karena fasilitas-fasilitas yang diberikan pemda kepada masyarakat secara langsung. Secara lebih spesifik, kinerja pemda dinilai dari sisi bagaimana pemda memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Nah, pelayanan pemda kepada masyarakat itu bisa bermacam-macam. Tentu saja setiap daerah, karena memiliki kekhasan masing-masing, pelayanannya pun harus disesuaikan dengan hal itu. Dengan demikian, suatu daerah bisa dikatakan berhasil pelayanannya ketika mampu menjawab kebutuhan mayoritas masyarakatnya. Dalam melaksanakan program-

programnya, pemda memerlukan biaya yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan demikian, mengulik dan menyoal kinerja pemda akan berhubungan dengan PAD dan pemanfaatannya. Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain, pertama, melakukan upaya pengusahaan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang baru yang bisa dikembangkan oleh daerah. Kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah. Optimalisasi itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen perusahaan daerah yang ada. Selain itu, ada langkah yang harus dijalankan, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya law enforcement bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan provinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah. Selain itu, usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ektensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya creative financing dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan

yang menarik (perizinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah. Dan, identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ketiga, menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (meeting, insentive, conference, exhibition) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena, semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, jika saja PAD itu dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholders (perangkat daerah), maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang memihak kepada masyarakat. Pendek kata, kinerja pemda bisa didorong melalui upaya sistematis yang harus dilakukan pemda terhadap peningkatan PAD dan daya saing daerahnya, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya terkait pelayanan dasar dan fasilitasi pengembangan potensi daerah yang berkaitan langsung pengembangan ekonomi masyarakatnya. Jika ini dilakukan dengan baik, maka sebuah daerah akan memiliki kinerja yang baik dan mampu menyejahterakan masyarakatnya melalui progam-progam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.n


Jendela

15

Nasional

M

Mendagri Lantik 11 Pejabat

enteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik 11 pejabat eselon satu atau pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 1 Juli 2015, di Gedung Sasana Praja Kemendagri. Berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 90/M Tahun 2015 dan Nomor 102/M Tahun 2015, ada 11 pejabat baru yang diangkat dan akan memulai jabatan barunya ditambah ada beberapa perubahan nama nomenklatur Direktorat Jenderal Kemendagri. “Ini pelantikan pejabat eselon satu tahap pertama, saya berharap (rotasi dan pengangkatan) ini bisa membangun kehormatan dan harga diri Kemendagri,” tandas Mendagri dalam sambutannya di acara itu. “Rotasi ini, dilakukan dalam rangka upaya Kemendagri menjadi poros pemerintahan antara pusat dan daerah. Sehingga sebagai poros tersebut, Kemendagri bisa terus mendukung politik dan pembangunan nasional dan daerah,” tambahnya. “Jajaran Kemendagri harus berani secara orang atau lembaga mengambil sikap dan siapa lawan dengan golongan yang bertentangan dengan cita-cita pembangunan nasional,” ungkapnya lagi. Adapun 11 pejabat yang dilantik tersebut antara lain: 1. Soedarmo sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (sebelumnya Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN) 2. Agung Mulyana sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri

16


Eselon Satu Kemendagri 3. S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (sebelumnya, asisten Deputi BNPP) 4. Nata Irawan sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri 5. Reydonnyzar Moenek sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri 6. Prof. Zudan Arif Fakrullah sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (sebelumnya, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Hubungan antar Lembaga) 7. Didik Suprayitno sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri 8. Suhajar Diantoro sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri (sebelumnya Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri) 9. Nuryanto sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kemendagri 10. Hamdani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri 11. Irman sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri (sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri).n


Jendela

17

Kabar Bangda

Sekretaris Ditjen Bangda Beralih Tugas

Kemendagri Izinkan Plt Gubernur Riau Tentukan SOTK Baru

S

ekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yuswandi A. Temenggung, mempersilakan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Asyadjuliandy Rahcman untuk menentukan format Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu sebagaimana dilansir riauterkini. com. “Kemarin sudah kita setujui, makanya pembentukan SOTK baru itu secepatnya dilaksanakan. Dengan syarat harus sesuai dengan rekomendasi dari KASN dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri,” kata Yuswandi A. Temenggung, pada 16 Februari 2015, di Jakarta. Yuswandi juga menyampaikan, hal yang terkait teknis menjadi urusan gubernur, yang penting katanya, tidak keluar dari rekomendasi KASN dan Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri. “Urusan apakah nantinya gubernur akan mengangkat Plt, itu tergantung kesepakatan dengan Ditjen Keuangan Daerah. Yang penting, tidak menyalahi aturan yang berlaku,” katanya. Sebelumnya, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rahcman beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait pembentukan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang sudah satu tahun lebih disahkan

18


DPRD Riau. Namun, SOTK baru tersebut mengalami kendala, padahal SOTK baru tersebut sudah dianggarkan di dalam APBD Riau tahun 2015. Menurut Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, proses penyusunan SOTK baru memerlukan waktu paling tidaknya sekitar dua bulan hingga bisa bekerja. “Diperlukan waktu sekitar dua bulan pembentukan SOTK baru untuk bisa diterapkan di lingkungan Pemprov Riau,” ungkapnya. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman usai menemui Sekjen Kemendagri. Menurut Andi sapaan akrab Arsyajuliandi Rachman, dari hasil konsultasi Kemendagri tidak mempermasalahkan pembentukan SOTK baru di lingkungan Pemprov Riau yang kini dipimpinnya. Bahkan pada pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Kemendagri mempersilahkannya untuk menyusun SOTK yang telah diprogram dan dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2015. “Tadi kita juga sudah menyampaikan surat kepada Sekjen (Kemndagri), terkait SOTK yang baru,” ungkapnya. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditegaskan seorang pelaksana tugas kepala daerah memiliki hak dan wewenang melakukan penyegaran organisasi atau maupun SOTK baru. Artinya, Plt. Gubernur Riau sudah memiliki hak untuk membentuk SOTK barun

A

da pertemuan, pasti ada perpisahan. Ungkapan klasik itu sering dilontarkan dalam sambutan-sambutan acara perpisahan. Meski ‘usang’, kalimat itu selalu memikat karena nilai relevansinya. Kalimat itu pula menjadi pas untuk mewakili suasana pelepasan Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) yang beralih tugas. Tepat pukul 17.00 WIB, suasana Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah begitu khidmat ketika pembawa acara mempersilakan Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc untuk menyampaikan sambutan terakhirnya di kantor salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, karena beliau resmi beralih tugas dan akan memangku jabatan baru sebagai pejabat fungsional widyasiwara.


Jendela

19

Nasional Dalam usia yang saat ini 60 tahun 1 hari, Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc telah bekerja di Kemendagri selama 32 tahun 4 bulan. Selama itu, 1 tahun 2 bulan bekerja di Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan selebihnya di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam Acara Berbuka Puasa Bersama dan Alih Tugas Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 13 Juli 2015 di Lobi Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kalibata, Jakarta Selatan, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah bersama-sama bertugas di kantor itu. “Atas dukungan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Swt,” ungkapnya penuh haru. “Dalam kesempatan ini pula, saya atas nama keluarga, memohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan selama bekerja. Dalam momen bulan Ramadhan ini, kami sekeluarga juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Swt,” demikian ungkapnya lagi. Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc juga mengucapkan selamat kepada para pegawai yang masih aktif di Ditjen Bina Bangda dan mendokannya supaya tugas yang diamanatkan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Ditjen Bina Bangda Periode 2014-2015 itu juga mengungkapkan kesannya selama bekerja. “Kesan saya, selama bekerja di Kemendagri, khususnya di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, banyak sekali yang saya dapatkan. (Yang melekat), soal kekompakan bekerja, terutama dalam rangka meningkatkan pekerjaan yang kita emban sekarang ini,” ucapnya.

20


Tak hanya kesan, Ia juga berpesan kepada para pegawai yang masih aktif untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadikan perubahan sebagai tantangan sekaligus peluang. “Dengan adanya struktur yang baru, yaitu adanya Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) yang menggantikan nomenklatur lama, tentunya banyak perubahan-perubahan yang harus dijadikan sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kita semua,” pungkasnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si, Dirjen Bina Bangda menyampaikan rasa harunya, karena telah ditinggal oleh salah seorang yang ia sebut sebagai ‘Aset Ditjen Bina Bangda’. “Sore hari ini, saya berbahagia, di satu sisi dan di sisi lain juga bersedih. Berbahagia Karena kita bisa berkumpul di sini, tapi juga sedih karena kita harus berpisah karena Pak Sjofjan akan alih tugas,” ucapnya. “Insya Allah beliau akan memangku jabatan baru sebagai pejabat fungsional widyaswara. Karena itu, tidak ada kalimat lain yang pas (yang perlu diucapkan) pada sore ini, kecuali kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt., karena kita bisa bersamasama berkumpul di sini (dalam rangka melepas Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc),” ungkapnya. Dr. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dedikasi yang telah diberikan Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc selama

32 tahun 4 bulan yang mayoritas waktu pengabdiannya dihabiskan di Ditjen Bina Bangda. Menyinggung soal pengabdian di Kemendagri, Dirjen yang pernah memimpin Badan Litbang Kemendagri itu menyampaikan bahwa karier (PNS) yang bagus itu seharusnya bisa berpindah-pindah dari satu komponen ke komponen lain di Kemendagri. “Sebetulnya yang bagus itu, 50% lebih waktu bekerja (harusnya) dihabiskan di komponen (Kemendagri),” katanya. “Idealnya, (pegawai bertugas) di satu komponen itu 10 tahun. Meski demikian, realita yang ada tetap harus kita syukuri. Dan sore hari ini kita mengadakan syukuran bersama, karena untuk mencapai apa yang sudah dicapai oleh Pak Sjofjan Bakar, belum tentu bisa dicapai oleh kita,” tambahnya. “Ini menjadi tantangan ke depan bagi pembinaan personil. Sehingga seseorang bisa disebut aset Kemendagri atau (hanya) aset Ditjen Bina Bangda? Ini pertanyaan besar kita ke depan, sehingga untuk yang muda, semakin banyak di komponen-komponen (Kemendagri), maka semakin baik,” ungkapnya lagi. Dr. H. Muh. Marwan, M.Si sendiri menghabiskan waktu pengabdiannya selama 12 tahun di Diklat, sebelum akhirnya diamanahi tugas sebagai Dirjen di Ditjen Bina Bangda. “Saya termasuk yang jelek dari sisi

perpindahan antarkomponen. Saya punya teman. Beliau adalah aset nasional. Beliau sudah bertugas di banyak kementerian. Dengan begitu, kita tidak akan merasa khawatir (berada) di mana pun,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, permohonan maaf dan doa kepada Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc dan keluarga. “Saya mewakili teman-teman Ditjen Bina Bangda menyampaikan selamat, karena Bapak sudah melewati satu periode jabatan struktural. Kami juga meminta didoakan supaya bisa melewati periode seperti Bapak (dengan baik),” uangkapnya. “Kami semuanya memohon maaf atas kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja selama bertugas bersama Bapak. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada keluarga Bapak. Dan apabila Bapak dan keluarga ada kesalahan, kami pun memaafkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan ‘ijab kabul’ saling memaafkan ini, sebelum hari raya Idul Fitri, kita sudah sama-sama diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya lagi. “Kami juga mendoakan, khususnya untuk Pak Sjofjan beserta keluarga, mudahmudahan bisa menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik, Bapak dan Ibu tetap sehat, panjang umur, dan bisa beramal yang lebih baik lagi,” tutupnya.[ds]n


Jendela

21

Nasional

Kabar Bangda

BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan menjamin semua hal menyangkut pelayanan pengobatan bagi para pesertanya.

P

engobatan rawat jalan, rawat inap, sakit yang tidak terlalu berat semisal demam hingga sakit kritis semacam stroke, jantung, kanker, dan lainnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Deni Nurhikmat, Kepala Unit Pemasaran BPJS Cabang Jakarta Selatan dalam Sosialisasi BPJS Kesehatan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pada 19 Mei 2015. Meski begitu, Deni Nurhikmat memberi catatan, jaminan tersebut tidak berlaku untuk permintaan sendiri. “Misalnya, medical checkup, atau operasi caesar dengan permintaan tanggal tertentu,” katanya. “Atau, kalau hanya batuk-pilek, lalu peserta langsung minta dirawat di RS, ya pasti ditolak. Semuanya harus sesuai prosedur dan indikasi medis. (Kalau sesuai) semua layanan akan dijamin oleh BPJS kesehatan,” terangnya lagi. Sosialisasi itu dihadiri oleh sekitar 100 orang pegawai PNS dan non PNS di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Suasana dialog cukup hangat, karena banyak peserta yang antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan

22


kesehatan di Rumah Sakit dengan BPJS, soal obat yang dijamin BPJS, cara mendaftar, dan beberapa hal lain yang menyangkut pelayanan BPJS. Untuk soal yang terakhir, Deni Nurhikmat menjelaskan untuk yang PNS dan sudah memiliki kartu Askes cara mendaftarnya cukup dengan melapor ke kantor BPJS secara kolektif melalui instansi tempat PNS tersebut bekerja atau datang sendiri dengan membawa kartu Askes untuk ditukar dengan kartu BPJS Kesehatan. Ia juga menerangkan, secara kronologis, sejak 1 Januari 2014, Askes dibubarkan dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. “Yang dulunya Askes bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN, sekarang BPJS berbadan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peserta Askes otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi, yang dulunya Askes, sekarang sudah menjadi BPJS Kesehatan,” terangnya. Setelah kartu menjadi BPJS Kesehatan, iuran yang dikenakan kepada PNS, yaitu 5%: yang 3% dibayarkan oleh pemerintah melalui SPMLS dan yang 2% berasal dari gaji pokok pegawai tersebut.

Menjamin Semuanya “Gaji pokoknya disesuaikan, misalnya UMR, batasan tertingginya 4,725 juta rupiah. Ini untuk gaji tertinggi yang bisa mengambil kelas I. Untuk kelas II, gajinya sekitar 3,6 juta rupiah. Kemudian, 3,6 juta rupiah ke bawah sampai UMR, maka hanya boleh mengambil kelas III,” terangnya. Ketika ada yang bertanya, bagaimana untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dibiayai oleh APBN, Deni Nurhikmat menjelaskan, cara mendaftarnya dilakukan secara kolektif ke KPPN terlebih dahulu, baru kemudian ke kantor BPJS Kesehatan. “Misalnya, dari Ditjen Bina Bangda terlebih dahulu melapor ke KPPN dengan membawa data-data pegawai berikut keluarganya secara kolektif, yaitu istri dan 3 anak,” jelasnya. Ia menerangkan, setelah itu dibayarkan yang 2% tersebut (melalui potongan gaji yang diterima pegawai) dan bukti setornya diserahkan ke BPJS. Kemudian mengisi form 34 yang disediakan BPJS. Setelah itu dicetak (kartunya) di BPJS. “Selesai, prosesnya seperti itu,” tutupnya. Sementara itu, kalau ada pegawai PPNPN yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan secara individu, akan dimigrasikan ke BPJS Kesehatan. Caranya dengan melapor dan membawa kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki ke Bagian Kepegawaian di Ditjen Bina Bangda. Setelah itu, dilaporkan dan untuk selanjutnya BPJS pegawai tersebut menjadi kolektif bersama pegawai lain di Ditjen Bina Bangda. Kalau sudah selesai, pembayaran mandirinya berhenti dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh instansi tempat peserta bekerja. “Hal ini bisa berlaku dengan catatan

BPJS individu tersebut tidak menunggak pembayarannya. Kalau ada tunggakan, dilunasi terlebih dahulu,” terangnya lagi. Dalam sosialisasi yang dimoderatori Drs. Moh. Hanafi Alfro, MM, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian itu dijelaskan bahwa pembayaran BPJS Kesehatan tidak boleh lewat dari tanggal 10 setiap bulannya. Kalau lewat dari tanggal 10, akan kena denda sebesar 2% dari total tagihan. Deni Nurhikmat menjelaskan, status peserta akan non aktif ketika telat membayar sampai 3 bulan. Jika kontrak pegawai PPNPN tidak dilanjutkan di instansinya, disarankan segera melapor kembali untuk kembali menjadi peserta mandiri. “Untuk yang dilanjut dan kembali menjadi peserta mandiri, nanti akan ada dendanya 2%, karena ada jeda yang belum dibayar,” terang Deni Nurhikmat. Mengenai pelayanannya, Deni menerangkan bahwa saat ini BPJS Kesehatan sudah mengcover 250- juta jiwa. “Hampir seluruh masyarakat Indonesia dicover BPJS. Sementara Askes hanya mencover PNS, Pensiunan TNI/Polri, Veteran, yang jumlahnya sekitar 112 juta jiwa,” terangnya. “Dengan demikian, pasti pelayanannya akan meningkat. Semua pelayanan kesehatan sekarang sudah dijamin BPJS,” imbuhnya lagi. Ia juga menyampaikan, ada beberapa kasus terkait obat resep dokter yang habis. “Sekarang Kementerian Kesehatan sudah menentukan bahwa semua Rumah Sakit harus menyediakan obatnya. Kalau ada kejadian obat habis, peserta bisa melaporkan ke BPJS center. Nanti akan diarahkan ke apotek yang terdekat,” pungkasnya.[ds] n


Jendela

23

Resensi

Mengoptimalkan Potensi Perairan Indonesia Judul : Produktivitas Perairan Penulis : Dr. Asriana, S.Pi., M.Si., Yuliana, S.Pi., M.Si. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta Tahun : 2012 Tebal : xiii + 278 halaman

I

ndonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana perairan Indonesia memiliki 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia. Hal ini meliputi 12,0% mamalia, 23,8% amphibia, 31,8% reptilia, 44,7% ikan, 40,0% moluska, dan 8,6% rumput laut. (Achmar Mallawa, 2006). Khusus potensi sumberdaya ikan, antara lain meliputi: sumberdaya ikan pelagis besar; sumberdaya ikan pelagis kecil; sumberdaya udang peneid dan krustasea lainnya; sumberdaya ikan demersal; sumberdaya moluska dan teripang; sumberdaya cumicumi; sumberdaya benih alam komersial;

24


sumberdaya karang; sumberdaya ikan konsumsi perairan karang; sumberdaya ikan hias; sumberdaya penyu laut; sumberdaya mamalia laut; dan sumberdaya rumput laut. Kondisi sumberdaya ikan untuk perairan laut sebagai berikut: potensi lestari sebesar 6,4 juta ton/tahun; jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton/tahun (80% dari potensi lestari); dan produksi tahunan sebesar 4,7 juta ton (73,4% dari potensi lestari); sedangkan untuk perairan umum berupa danau, waduk, sungai, dan genangan air lainnya seluas 54 juta ha memiliki potensi perkiraan 800 sampai 900 ribu ton/tahun. Untuk memanfaatkan sumberdaya ikan Indonesia, pemerintah perlu mencanangkan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Artinya, selain kita mengambil manfaat dari potensi perikanan yang ada di perairan tersebut, kita juga perlu mengontrol ekploitasinya sehingga manfaat dari perairan bisa dinikmati dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Jika dilihat ke belakang, sejak awal tahun 1990, Indonesia mulai menaruh perhatian besar pada lingkungan laut. Sektor kelautan telah menyumbang 75% dari produksi

total perikanan yang peningkatannya didukung oleh berkembangnya teknik dan perlengkapan penangkapan ikan. Selain itu, dari sektor pertambakan juga telah menyumbang produksi ikan dan udang dalam jumlah besar. Ditinjau dari aspek perikanan, plankton yang berfungsi sebagai makanan ikan atau kerang, dapat dijadikan sebagai indikator dari kesuburan suatu perairan. Semakin tinggi kelimpahan fitoplankton, maka kesuburan perairan tersebut semakin tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa perikanan di perairan tersebut sangat potensial. Meskipun demikian, pertumbuhan fitoplankton yang berlebihan di suatu perairan justru dapat membahayakan sektor perikanan. Pertumbuhan fitoplankton yang melimpah disebut blooming atau ledakan populasi. Blooming seringkali menimbulkan masalah yang besar di suatu perairan, hal ini disebabkan oleh beberapa jenis dari fitoplankton tersebut tidak menguntungkan. Oleh karena itu, hal demikian ini harus dikendalikan sehingga produktivitas perikanan di suatu perairan dapat terjaga dengan baik. Agar fenomena blooming ini tidak selalu terulang di suatu lokasi perairan, terutama daerah teluk yang rentan terhadap masuknya limbah dari daratan, seyogianya dilakukan upaya pencegahan. Salah satu di antaranya adalah dengan penerapan pengelolaan perairan yang lebih bagus dan ramah lingkungan. Aktivitas pembuangan limbah yang kurang mengindahkan kaidah pelestarian lingkungan dituding sebagai biang keladi terjadinya pencemaran di suatu badan air. Seharusnya limbah-limbah industri dan limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan industri dan masyarakat tadi diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Hal ini dimaksudkan agar bencana

akuatik berupa kematian massal ikan dan biota perairan lainnya tidak terjadi, sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terpelihara. Dengan demikian banyak perairan yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi produktif dan mampu memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga potensi sumberdaya perairan yang kita miliki bisa dioptimalkan sekaligus dijaga kelestariannya. Buku yang ditulis oleh dua akademisi bidang perairan ini mengupas secara detail mengenai perairan dan potensinya dengan disertai contoh kasus yang memadai. Banyak buku yang membahas mengenai perairan, namun yang khusus membahas tentang produktivitas perairan serta contoh kasus yang terjadi di perairan Indonesia sampai saat ini masih sangat terbatas. Dengan buku yang ditulis para pemangku kepentingan di bidang sumberdaya perairan dapat dengan mudah memahami bagaimana produktivitas perairan itu sebenarnya. Buku ini meliputi 10 bab yang membahas produktivitas primer, sekunder, dan produktivitas di berbagai ekosistem. Dalam buku ini ada beberapa metode analisis yang dianggap sulit. Dalam hal ini penulis mencoba untuk memberikan pembahasan yang rinci sehingga dapat membantu para pembaca dalam memahami buku ini.n


Jendela

25

Danau Sentani dan sekitarnya dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat AS tahun 1944. Jenderal McArthur dikatakan pernah tinggal di danau ini.

Danau Sentani dahulu pelatihan pendaratan 26


merupakan tempat pesawat amfibi Ta h u n vi | ju n i 2 o1 5

Jendela

27

Jelajah

irangkul Pegunungan Cyclops di utaranya dan tetumbuhan subur melatar belakangi cukup menjadikannya surga indah di Indonesia Timur. Danau ini memiliki pemandangan memukau berkilau diselimuti keheningan yang mendamaikan. Danau Sentani terletak di Kabupaten Jayapura, dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif mencipta kerajinan tangan terbaik di Tanah Papua. Danau Sentani adalah danau terbesar di Provinsi Papua, dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 m dpl. Saat dilihat dari udara, Danau Sentani terlihat bak kolam air hijau raksasa yang dikelilingi oleh perbukitan. Jika bentuk danau pada umumnya relatif melingkar, bentuk Danau Sentani sedikit berbeda. Danau ini justru meliuk-liuk bak naga yang berkepala di ujung barat dan berekor di ujung timur. Di sisi utara Danau Sentani terdapat Pegunungan Cyclops dengan mata air yang berlimpah. Mata air inilah yang membentuk Danau Sentani. Danau Sentani terus menjadi perhatian

28


wisatawan mancanegara karena selain daya tarik keindahan alamnya juga memiliki keunikan budaya masyarakat setempat. Menaiki perahu di danau ini akan menjadi pengalaman yang indah. Anda bisa menyewa perahu bermotor di salah satu desa. Merasakan hembusan angin membelai ketika melaju di danau, mengabadikan rumah-rumah panggung, serta berkenalan dengan penduduk setempat hanya bisa Anda dapatkan dan rasakan di danau ini. Hidup sebagai nelayan dan lokasinya yang dekat dengan ibu kota provinsi, adalah alasan mengapa sebagian besar penduduk sekitar danau terbuka pada pengunjung. Rumah panggung dengan kolam dan jaring adalah pemandangan umum di danau. Danau ini merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan, yang hampir separuh dari mereka adalah asli danau ini. Ikan gergaji (Pristis Microdon) merupakan ikan asli danau ini, namun kini diperkirakan sudah punah. Ikan ini merupakan salah satu ornamen adat

pada kerajinan kayu Sentani dan empat di antaranya merupakan endemik Danau Sentani yaitu ikan gabus Danau Sentani (Oxyeleotris heterodon), ikan pelangi Sentani(Chilatherina sentaniensis), ikan pelangi merah (Glossolepis incisus) dan hiu gergaji (Pristis microdon). Danau Sentani dan sekitarnya dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat AS tahun 1944. Jenderal

McArthur dikatakan pernah tinggal di danau ini. Bandara Sentani Jayapura merupakan pusat untuk memulai perjalanan Anda ke pedalaman Papua. Danau Sentani terkenal dengan festivalnya. Setiap tahun, pemerintah Kabupaten Jayapura mengadakan Festival Danau Sentani dengan menampilkan atraksi budaya Papua, seperti tari penyambutan tamu, tari perang, dan tari pergaulan. Satu yang paling menarik adalah tarian di atas perahu kecil yang diiringi tetabuhan tifa. Jadi, waktu ideal menyambangi danau ini adalah saat digelarnya Festival Danau Sentani (FDS). Saat festival berlangsung, Anda dapat melihat aneka kerajinan khas Papua, pawai budaya yang menampilkan tarian dan musik tradisional, serta pameran kuliner khas Papua terutama ikan yang dimasak dengan belanga batu dan ubi yang dimasak di dalam tanah. Apabila Anda ingin menyewa kendaraan maka dari Pelabuhan Jayapura menuju Danau Sentani banyak tersedia dengan tarif Rp. 300.00,- s.d. Rp. 500.000,- Angkutan umum juga tersedia dengan mengambil rute dari Pelabuhan Jayapura ke Terminal Abepura, biayanya berkisar Rp. 20.000,- dan dari terminal lanjutkan ke Dermaga Kalkote dengan tarif Rp. 10.000,-. Pasar Hamadi adalah tempat yang menarik untuk membeli suvenir khas Papua khususnya benda-benda seni yang bermotif Danau Sentani. Pasar ini dekat dengan Pantai Hamadi,


Jendela

29

Jelajah

di mana Anda juga dapat melihat sisa-sisa Perang Dunia II. Pulau Asei adalah tempat untuk menemukan kain kulit kayu dengan motif indah yang dibuat oleh seniman lokal. Motifnya sangat unik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Jika Anda tertarik, Anda bisa menelusuri setiap tempat yang diwakili oleh setiap motif suvenir yang Anda beli. Sebagai contoh, motif buaya menunjukkan sungai-sungai di Papua, dan tempat terdekat untuk menemukan buaya adalah di Danau Sentani dan Jayapura. Mencoba berwisata air dengan menyusuri Danau Sentani menggunakan Perahu Johnson. Perahu ini merupakan jenis perahu yang ditempeli oleh motor di bagian belakangnya. Untuk memanfaatkan fasilitas wisata air, datanglah ke Restoran Yougwa yang terletak di Jl. Raya Sentani. Untuk

30


bisa menikmatinya, anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu, karena perahu yang hendak digunakan adalah milik warga sekitar dan sehari-harinya digunakan oleh mereka. Danau Sentai bisa dicapai dengan berkendara menempuh sekitar 30 menit ke arah barat dari kota Jayapura. Bandara Sentani, terletak sekitar 40 kilometer (25 mil) dari Jayapura. Sebagai ibu kota provinsi yang luas, Jayapura juga terhubung dengan kotakota besar di Indonesia baik melalui udara dan laut. Anda dianjurkan untuk selalu memeriksa detail penerbangan Anda. Di luar bandara, minibus menunggu penumpang untuk pergi ke Jayapura. Harga bervariasi jadi pastikan Anda setuju dengan harganya sebelum Anda naik. Garuda terbang ke Biak, Makassar, Surabaya, dan Jakarta setiap hari, juga terbang pada hari tertentu ke Sorong, Manado, Denpasar-Bali, dan Ambon.

Menikmati panorama Danau Sentani sambil menyantap hidangan di restoran yang berada di pinggir danau. Ada beberapa restoran yang berada persis di pinggir Danau Sentani, jika pilihan makanan yang tersedia terlalu terbatas, dapat pula pergi ke Jayapura untuk menemukan restoran dan tempattempat makan lainnya seperti di pasar malam. Ada papeda sebagai kuliner khas di Papua dan Maluku yang begitu terkenal berupa olahan sagu yang dihidangkan dengan ikan bakar atau kuah kuning, bisa juga dengan pisang atau ubi. Ikan asap juga nikmat berupa olahan ikan gabus yang dibakar, digoreng, atau dibuat sayur lilin. n


Jendela

31

B

ambang Mustari Sadino lahir di Tanjung Karang sekarang Bandar Lampung, 9 maret 1933 meninggal di Jakarta, 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun atau akrab dipanggil Bob Sadino, adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan, pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Bob Sadino lahir pada 9 Maret 1939, namun sebenarnya Sadino lahir pada tanggal 9 Maret 1933. Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, Ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, Ia bekerja di Djakarta Lylod di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Soelami Soejoed. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2

32


Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya Ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan, sementara yang lain tetap Ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoni Bob Sadino setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki, Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika Ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp.100. Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat-ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian

melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, Ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan, rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan sayuran segar 100 ton. Kondisi kesehatan Bob Sadino merosot setelah istrinya, Soelami Soejoed meninggal dunia pada Juli 2014. Setelah sempat dirawat selama dua pekan di Rumah Sakit Pondok Indah, pada 19 Januari 2015, sore hari pkl. 18.05, Ia meninggal dunia karena sakit. Pahit getir saat memulai usaha benar-benar Dia rasakan, sebelum akhirnya mengecap nikmatnya sebagai pengusaha. Usaha yang dijalankan semakin berkembang. Tak hanya berkutat dengan telur dan ayam, Bob Sadino juga memasuki bisnis sayuran dan penjualan makanan. Seperti beberapa waktu lalu saat Dia menjadi pembicara di Bogor, Bob mengatakan bahwa peluang bisnis pertanian cukup besar, tidak hanya pasar internasional, tetapi juga pasar dalam negeri. Bob mengatakan, semakin banyaknya minat generasi muda untuk berwirausaha, maka jumlah usahawan Indonesia pun meningkat, yang saat ini hanya 1,8 persen dari total penduduk Indonesia. Semua telah dibuktikan oleh Bob, pendiri dan pemilik tunggal supermarket Kem Chicks, entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari bawah, dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Siapa yang menyangka, pengusaha sekaliber Bob Sadino ternyata pernah diusir oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya apa lagi jika bukan penampilannya yang nyentrik bercelana pendek jins dan bersepatu boot. Peristiwa ini terjadi pada Juli 1988, saat Bob dan beberapa pengusaha nasional diundang rapat

oleh Komisi IV DPR. Sebelum acara dimulai, pimpinan sidang mengeluarkan pernyataan yang membuat Bob agak geram. “Sebelum sidang ini saya buka resmi, sebaiknya Bapak Bob Sadino berpakaian dulu,” begitu bunyi pernyataan tersebut. Saat dipanggil oleh Presiden Soeharto ke Istana Negara, dengan santainya tetap menggunakan celana pendek dan menolak memakai celana panjang. Konon saat itu Bob sampai dimarahi Paspampres. Petugas itu rupanya tak mengenal Om Bob. Soeharto yang presiden saja tak masalah dengan gaya pakaian Om Bob. Soal celana pendek ini tidak hanya dilakukannya di masa Presiden Soeharto. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Om Bob tetap dengan pendiriannya dengan memakai celana pendek kemana pun dirinya pergi. Namun Bob berkukuh memakai “seragam harian” berupa celana pendek jins, kemeja kotak-kotak, dan sepatu tanpa kaus kaki. Bob langsung berdiri. “Baik, saya mohon maaf atas kejadian ini. Bila Dewan masih membutuhkan informasi dari Saya, silakan datang ke rumah Saya setiap saat,” ujarnya. Bob lantas meninggalkan ruang sidang dan pulang. Anggota DPR pun cuma bisa melongo. Menurut Zainal Abidin, kerabat Bob Sadino, Bob selalu mengenakan celana pendek dalam berbagai kesempatan. Meski selalu “membuka aurat”, kata Zaenal, Bob bisa dibilang taat menjalankan ajaran agama. “Saya lihat sendiri, Om Bob rajin salat,” katanya kepada Tempo, Senin, 19 Januari 2015. Bagi Zainal, Bob adalah guru terbaik yang mengajarkan perihal kehidupan, tidak cuma bisnis. “Salah satu ajaran beliau adalah bagaimana menghargai dan menghormati istri,” ujarnya. Zainal memandang Bob sebagai pekerja keras. “Makanya dia bekerja terus dan terus. n


Jendela

33

Infotek

B Konsep bangunan hijau atau green building bukan sekedar mengikuti tren tapi sudah menjadi kebutuhan di tengah kian terbatasnya sumber daya alam. Tren bangunan ramah lingkungan ini telah dimulai pada awal abad 20 ditandai dengan bangunan bersejarah Falling Water karya Frank Lloyd Wright.

34


angunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman, dan nyaman. Green architecture dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan yang berkelanjutan, sebuah konsep dalam membuat struktur dan menggunakan prosesprosesnya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien di seluruh bangunan. Mulai dari tapak untuk desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan dekonstruksi. Green architecture didefinisikan sebagai sebuah istilah yang menggambarkan tentang ekonomi, hemat energi, ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan menjadi pembangunan berkesinambungan. Tujuan umumnya adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan dari lingkungan yang dibangun pada kesehatan manusia dan lingkungan alam. Berdasarkan survei Tren World Green Building yang dilakukan oleh McGraw Hill Construction, sebagaimana publikasi yang diterima housing-estate.com sebanyak 51


Jendela

35

Infotek motivasi utama. Ada dorongan tersendiri dalam bisnis yang menerapkann bangunan hijau ini yang menawarkan peluang bisnis dan investasi yang sangat baik. Laporan ini juga menyebutkan, tren bangunan hijau telah menyebar karena dianggap sebagai peluang bisnis jangka panjang di seluruh dunia. Dan, tahun 2015 ini faktor pendorong terhadap bangunan hijau adalah tingginya permintaan dari pasar dan klien. Hal ini bisa terjadi karena klien sudah merasakan rendahnya biaya operasional pada bangunan yang menerapkan green building. Alasan lainnya terkait lingkungan dan alasan sosial. Misalnya, penerapan bangunan hijau dapat meningkatkan kesehatan sehingga meningkatkan juga produktifitas. Hal-hal ini juga memberikan keuntungan finansial seperti pengurangan biaya operasional, meningkatnya nilai proyek bangunan hijau, dan meningkatkan aset persen perusahaan mengharapkan tahun ini bisa mengembangkan proyeknya dengan konsep ramah lingkungan. Ini artinya bangunan hijau sudah menjadi bagian penting dalam bisnis. Tren bangunan hijau juga tidak dibatasi oleh letak geografis tapi menyebar ke seluruh pasar konstruksi global. Salah satu contohnya pengembang Clearpoint Residence di Kolombo, Sri Lanka. Tempat ini dijuluki sebagai taman vertikal tertinggi di dunia yang pembangunannya akan selesai pada April 2016. Keseluruhan fasad bangunan ditutupi dengan rumput dan pepohonan yang tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi tapi juga untuk mengurangi panas ke dalam gedung. Aneka tanaman berperan sebagai penghalang suara (noisy barrier), memberikan kesan teduh, membersihkan udara sekitar, dan juga suplai oksigen di kawasan. Dengan konsep ini penggunaan AC di dalam gedung bisa lebih berkurang.

36


Di Indonesia pengembangan yang mengedepankan unsur ramah lingkungan banyak ditemukan di Bali. Konsep ini diperlukan untuk menjaga kelestarian alam Bali yang sangat indah. Salah satunya bisa dilihat di Vila Mantra, Tabanan, Bali, sebuah resort yang terdiri dari 10 bangunan dengan pengelolaan air dan kebun sendiri untuk mengurangi sumber daya yang terbuang. Survei tersebut juga menyebutkan, kota-kota seperti Karachi (Pakistan), Dhaka (Bangladesh), Amman (Jordan), dan Yangon (Myanmar), menduduki peringkat teratas untuk pasar hunian ramah lingkungan di negara berkembang. Kota-kota ini memiliki properti ramah lingkungan yang dijual atau disewakan dengan menerapkan efisiensi energi, penggunaaan panel surya, tangki air, dan sistem pembuangan limbah domestik yang dikelola sendiri. Laporan dari McGraw Hill Construction juga menyebutkan, nilai-nilai idealistik pada penerapan bangunan hijau tidak lagi menjadi

bangunan. Belum lagi adanya tambahan insentif pajak dari pemerintah untuk bangunan yang menerapkan prinsip-prinsip sustainable. Konsep bangunan ramah lingkungan atau green building didorong menjadi tren dunia, bangunan ramah lingkungan ini mempunyai kontribusi menahan laju pemanasan global dengan membenahi iklim mikro. Dalam pemanasan global, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan penghematan air dan energi serta penggunaan energi terbarukan. Arsitektur ramah lingkungan, yang juga merupakan arsitektur hijau, mencakup keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya. Pemilihan material yang ramah lingkungan dapat dijabarkan menjadi dua hal yakni dari sisi teknologi dan penggunaan. Dari sisi teknologi, pemilihan bahan sebaiknya menghindari adanya toksin atau racun dan diproduksi tidak bertentangan dengan alam. Sebagai contoh, minimalkan penggunaan material kayu, batu alam ataupun bahan bangunan yang mengandung racun seperti asbeston. Sedangkan dari sisi penggunaan, pemilihan material yang ramah lingkungan misalnya menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED yang rendah konsumsi listrik, semen instan yang praktis dan efisien, atau pun memilih keran yang memakai tap yang hanya mengeluarkan air dalam volume tertentu.n


Jendela

37

Cermin

MENGAPA SAYA KIDAL? Sementara untuk mendukung teori kompetisi, Abrams dan Panaggio beralih ke dunia olahraga. Model mereka secara akurat memprediksi hampir 50 persen atlet bisbol, tinju, hoki, dan tenis adalah kidal dan 4 persen untuk pegolf. Hal ini mengungkapkan bahwa rupanya orang kidal yang jarang ditemui dalam kehidupan sosial justru hadir lebih banyak dalam dunia olahraga bahkan seni seperti aktor dan aktris.

K

idal berarti melakukan sebagian besar aktifitas kehidupan sehari-hari lebih dominan menggunakan tangan kiri dibanding tangan kanan, seperti menulis, memegang sesuatu, atau makan. Namun, bukan berarti seseorang yang kidal tidak normal. Hanya saja populasi mereka lebih sedikit, sehingga tidak jarang bagi orang-orang yang terbiasa menggunakan tangan kanan terlihat agak aneh. Para peneliti di Northwestern University mengembangkan sebuah model matematis mengenai rendahnya seseorang yang kidal. Mereka menunjukkan bahwa persentase orang kidal adalah hasil dari keseimbangan antara kerjasama dan persaingan dalam evolusi manusia. Profesor Daniel M. Abrams bersama mahasiswa pascasarjana, Mark J. Panaggio adalah dua orang pertama yang menggunakan data nyata yang diambil dari competitive sport untuk menguji dan mengonfirmasi hipotesis bahwa tingkat populasi berkaitan dengan perilaku sosial. Hasil penelitian yang dimuat dalam Journal of Royal Society Interface menyatakan bahwa faktor yang paling penting di masyarakat adalah perilaku sosial yang baik dan dapat dihargai, di mana hampir seluruh perilaku sosial yang baik di masyarakat itu yakni mayoritas perilaku melibatkan tangan kanan. Hal ini didukung dengan jumlah populasi manusia yang ternyata

38


jumlahnya lebih banyak dibanding orang kidal. Mengapa demikian? Karena, dalam urusan kompetisi, seseorang yang kidal lebih banyak mendapat keuntungan dibanding mereka yang bukan kidal. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab seseorang kidal, namun sudah ada beberapa teori yang mengungkapkan alasannya. Seperti yang diungkapkan oleh Fabiola Priscilla Setiawan M. Psi, seorang psikolog anak dan remaja yang menyatakan bahwa kidal terjadi apabila otak kanan lebih dominan dibanding otak kiri. Penyebabnya bisa karena lingkungan atau faktor genetis. Selain itu alasan lainnya bisa dikarenakan terlalu sering melakukan USG saat sedang hamil sehingga dapat menimbulkan perubahan pada otak janin. Atau bisa juga karena melewati persalinan yang sulit yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak bayi. Sekali lagi, semuanya itu masih teori yang perlu dibuktikan lagi. Karena didominasi otak kanan, biasanya seseorang yang kidal lebih kreatif, memiliki daya khayal dan imajinasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fungsi dari otak kanan yang mengatur hal-hal abstrak seperti seni, musik, olahraga, dan emosi. Berbeda dengan otak kiri yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan logika. Meski didominasi oleh otak kanan, namun seseorang yang kidal menggunakan kedua belahan otaknya

dalam melakukan sesuatu, seperti dalam hal pengolahan bahasa. Jika pada umumnya dalam pengolahan bahasa cenderung terjadi di otak kiri, untuk seseorang yang kidal ada kemungkinan terjadi di otak kiri dan kanannya, sehingga mereka lebih kreatif dibanding yang bukan kidal. Selain itu, ada juga para pakar yang berteori seseorang yang kidal memiliki mental yang lebih baik di usia tua di saat proses otak secara keseluruhan mulai melambat, lalu mereka yang kidal juga cepat menerima rangsangan. Mereka juga mempunyai kekurangan. Individu kidal cenderung merasa cemas dan pemalu. Terkadang mereka malu untuk mengungkapkan sesuatu dan bimbang dalam mengambil keputusan. Mereka juga seringkali tidak percaya diri, apalagi jika lingkungan sekitarnya menganggap dia bukan orang yang normal. Berikut, ada fakta-fakat menarik lainnya tentang tangan kidal: 1. Menurut statistik, dari sebuah populasi, 15%-nya termasuk kidal. Pria biasanya dua kali lebih cenderung kidal daripada wanita. 2. Orang kidal memiliki kemungkinan lebih besar untuk mejadi jenius. 20% dari jumlah anggota organisasi MENSA, sebuah organisasi untuk orang-orang dengan IQ tertinggi sedunia, dilaporkan kidal. 3. Jika Kamu pria, kidal, dan sedang kuliah, maka diperkirakan Kamu akan 15% lebih kaya daripada pria yang tidak kidal. Nah, kalau sampai tamat kuliah, pria kidal akan 20% lebih kaya! 4. Walau begitu orang kidal memiliki kecendrungan lebih tinggi untuk kecanduan alkohol. 5. Jika kedua orangtua kidal, maka ada kemungkinan 50% keturunan mereka juga akan kidal. Sementara jika kedua orangtua tidak kidal, kemungkinan tadi akan turun menjadi 2% saja. 6. Psikolog dari Universitas Queen di Belfast menyatakan bahwa kucing betina cenderung tidak kidal, sementara kucing jantan cenderung kidal (siapa sangka, kucing bisa kidal juga!).

7. Entah mengapa, namun orang kidal katanya lebih tidak suka buku berjilid spiral dibanding yang tidak kidal. 8. Orang kidal dapat merespon stimulasi (rangsangan) dengan lebih baik sehingga kebanyakan orang kidal jago bermain game. 9. Semakin tua seorang Ibu saat melahirkan, semakin besar kemngkinan anaknya lahir kidal. 10. 4 dari 5 desainer komputer Mac dilaporkan kidal. 11. Menurut sebuah penelitian, orang kidal hidupnya 9 tahun lebih pendek dari yang tidak kidal. 12. Orang kidal cenderung lebih atletis, memiliki kesadaran yang lebih spasial dan berpikir lebih cepat. 13. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Dr Alan Searleman dari St Lawrence University di New York, menunjukkan bahwa orang kidal mampu mendukung sisi kiri tubuhnya untuk semua kegiatan fisik. Orang kidal juga dua kali lebih terampil dalam pemecahan masalah dan memiliki IQ lebih tinggi dari orang yang aktif dengan tangan kanan. 14. Orang dengan tangan kidal relatif lebih cerdas dari pada bukan kidal (Guardian UK) 15. Orang Kidal lebih mudah mengontrol emosi dibandingkan bukan kidal (National Geographic) 16. Jumlah orang Kidal meningkat pesat setelah tahun 1910 (BBC) 17. Orang Kidal jumlah sampai saat ini sekitar 10% dari seluruh populasi dunia (National Geographic) Menjadi seseorang yang kidal bukanlah hal yang tidak normal. Jadi, buat Kamu yang kidal tidak perlu khawatir, Kamu tidak perlu bersusah payah ingin menjadi seperti orang kebanyakan. Justru bisa jadi Kamu dianggap tidak normal kalau memaksakan diri ingin menjadi seperti kebanyakan orang yang dalam kehidupan sehariharinya lebih dominan menggunakan tangan kanan. Beberapa orang sukses seperti Obama, Bill Gates, Angelina Jolie dan Tom Cruise pun kidal.n


Jendela

39

Primary care must never be seen simply as a set of organisational structures (Jhon Hutton)

diterbitkan oleh

direktorat jenderal bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri jl. taman makam pahlawan no. 20 kalibata. jakarta selatan

40


Mengoptimalkan Kinerja Pemda. Teknologi Pembangunan. Edisi juni 2015 Tahun VI. Tahun vi juni 2o15 Jendela 1

Recommend Documents