Mengangkat Maklumat Syariah EDISI 56 TAHUN VI 2015

G

eraiInfo w w w.bi.go.id

bi peduli

Mengangkat Maklumat Syariah (1) cover.indd 2

EDISI 56 TAHUN VI

sorot

2015

Ponpes Goes Digital

3/11/16 10:54 AM

Daftar isi 06 Sorot

Mengangkat Maklumat Syariah

Potensi ekonomi syariah harus terus diangkat untuk akselerasi pembangunan di Indonesia.

14 perspektif

EDISI 56 TAHUN VI

2015

Kelola Zakat untuk Umat

18 BI Peduli

24 Etalase

20 Potret

26 Dinamika

22 Ekspose baca rubrik opini mereka:

Rifky Ismal

Redaksi

Program Pendalaman Pasar Keuangan Marwah Syariah HAL 10

Dadang Muljawan

Jhordy Kashoogie

Departemen Kebijakan Makro Prudensial AkTIF mENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH HAL 12

Departemen Kebijakan Makro Prudensial Kelola Zakat untuk Umat HAL 14

Penanggung Jawab : Tirta Segara Pemimpin Redaksi : Arbonas Hutabarat Redaksi Pelaksana : Dwi Mukti Wibowo Wahyu Indra Sukma Ernawati Jatiningrum Surya Nanggala Any Ramadhaningsih T. Rafael Lardhana

Susiati Dewi

Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif ZAKAT DAN SEDEKAH BERBASIS DIGITAL HAL 22

Pungky Purnomo Wibowo

Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif keuangan inklusif berbasis massa islam HAL 16

Alamat Redaksi : Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Contact Center BICARA : 131 Email : [email protected] Website : www.bi.go.id @bank_indonesia flip.it/7A9uk bankindonesia BankIndonesiaChannel

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected] 2 GERAI INFO BANK INDONESIA

(2) TOC.indd 2

3/22/16 2:50 PM

PEDOMAN

Perspektif

Perkokoh fondasi

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Adalah tepat jika Indonesia memulai mengembangkan ekonomi syariah. Dengan tata kelola yang tepat, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negara. BI, OJK dan pemerintah berkolaborasi mengembangkan peran ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Arah kebijakan ini ditempuh melalui pengembangan instrumen moneter berbasis syariah dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah, baik untuk tujuan investasi maupun pengelolaan likuiditas. Bersama pemangku kebijakan yang lain, BI juga memulai proses meletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Salah satunya melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Tujuan pembentukan komite ini adalah memadukan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.

Mengingat inisiasi pengembangan ekonomi syariah masih tergolong baru, memang manfaatnya belum terasa maksimal. Diperlukan sinergi yang solid antara berbagai pemangku kebijakan dalam manajemen pengelolaan ekonomi syariah, agar hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Dengan transparansi serta dukungan terhadap sektor riil dan sektor sosial yang kuat, ekonomi syariah bisa tumbuh menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Lebih jauh, peningkatan peran Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan sistem keuangan syariah global, akan mendukung dan memantapkan langkah, untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Salam

Agus D. W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia

3 GERAI INFO EDISI SATU JUNI 2015 33 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

(3) PEDOMAN.indd 3

3/22/16 2:50 PM

EDITORIAL

Strategi Syariah Strategi yang tepat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah akan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Tirta Segara Kepala Departemen Komunikasi

Prinsip dasar ekonomi syariah pada dasarnya telah lama dikenal di Indonesia. Namun, perlu disusun strategi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan tata kelola yang lebih baik. BI, pemerintah dan pemangku kebijakan bersinergi dalam manajemen pengelolaan ekonomi syariah agar hasilnya memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. BI menginisiasi berbagai program pengembangan ekonomi syariah, dalam tataran kebijakan maupun dalam lingkup masyarakat. Sebagai bentuk edukasi, BI menyelenggarakan Indonesia Sharia Fair (ISEF) 2015 sebagai terobosan di lingkup nasional dan internasional. Di lingkup kebijakan, BI juga turut aktif dalam perumusan regulasi zakat core principles dalam Sharia Forum. Dalam rangkaian ISEF 2015, BI menggandeng sektor riil yang digerakkan berdasarkan prinsip syariah. Tentu, upaya ini bertujuan lebih mendekatkan masyarakat kepada produk syariah. Tak hanya itu, BI juga memberdayakan pondok pesantren sebagai salah satu motor penggerak penerapan Layanan Keuangan Digital (LKD). Pesantren sebagai agen LKD menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses layanan keuangan. Uji coba dilakukan di dua pesantren, yaitu Daarut Tauhiid, Jawa Barat, dan Al Mawaddah, Jakarta. Bersama pemangku kebijakan yang lain, BI menyusun fondasi dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait pengembangan sumber pembiayaan, dilakukan pendalaman pasar sukuk, juga penggalian potensi dana dari zakat dan wakaf yang selama ini belum digarap secara optimal. BI juga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan secara maksimal akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

4 GERAI INFO BANK INDONESIA

(4) EDITORIAL.indd 4

3/11/16 10:58 AM

Siswan Effendi (Siswan.Effendi@ Calderys.com)

Untuk menjadi Pelapor ULN, Saudara dapat melakukan registrasi online terlebih dahulu dengan cara mendaftarkan/sign up pada alamat website https://www.bi.go.id/lkpbuv2 isi kolom > submit. Setelah mendaftarkan secara online, pelapor ULN dapat menyiapkan dokumen softcopy beserta hardcopy sebagai berikut: 1. Softcopy Akte Pendirian dan Perubahan (jika ada) perusahaan 2. Softcopy NPWP perusahaan 3. Softcopy Perjanjian Pinjaman 4. Profil Pelapor 5. Surat Kuasa asli 6. Surat Penunjukan asli 7. Surat Permohonan User ID dan Password Berkas Soft Copy dapat dikirimkan ke email [email protected], cc: [email protected] dan [email protected] selanjutnya Berkas Hard Copy dapat dikirimkan ke: KANTOR PUSAT BANK INDONESIA JL. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Gedung B Lantai 16 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Div. Pengelolaan dan Pengawasan LLD

Q: Sehubungan terbitnya PBI 17/21/ PBI/2015, kami ingin memperoleh konfirmasi kembali terkait penetapan GWM Primer sesuai ketentuan tersebut. Apakah dengan penerapan GWM Primer 7.5% yang berlaku sejak 1 Desember 2015, pada tanggal 1 Desember 2015, saldo rata-rata DPK yang menjadi acuan adalah 2 minggu sebelumnya, yaitu posisi 16-23 November 2015? A: Dapat kami informasikan bahwa mulai tanggal 1 Desember 2015, kewajiban GWM Primer dalam Rupiah yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional secara efektif turun menjadi 7,5% (dari sebelumnya 8%) dari DPK dalam Rupiah. Adapun perhitungan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah tersebut menggunakan ratarata harian DPK dalam rupiah pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya, dalam hal ini rata-rata harian periode laporan tanggal 16-23 November 2015. Dapat kami tambahkan informasi bahwa porsi kewajiban GWM Primer dalam Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 2,5% (sebelumnya 3%) dari DPK dalam Rupiah. Adapun jasa giro tetap sebesar 2,5% per tahun (effective annual rate).

2015

A: Terkait Peraturan Bank Indonesia PBI 16/21/ PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank, dapat kami sampaikan bahwa pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan ULN adalah Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam Valuta asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Korporasi wajib menjadi Pelapor ULN apabila memiliki pinjaman dalam bentuk Valuta Asing dan/atau Rupiah.

Tigor Parulian (tigor_parulian@ ina.icbc.com.cn)

EDISI 54 TAHUN VI

Q: Sehubungan dengan peraturan BI No. 16/21/PBI/2014 , apakah peraturan ini berlaku untuk pinjaman luar negeri dalam bentuk Rupiah?

55 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

(5) bicara 131.indd 5

3/11/16 10:59 AM

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Sorot


(6-13) Sorot.indd 6

3/11/16 11:00 AM

Sorot

Mengangkat Maklumat Syariah Potensi ekonomi syariah harus terus diangkat untuk akselerasi pembangunan di Indonesia.

Sistem Syariah Secara sistem, ekonomi syariah tak jauh berbeda dari sistem ekonomi pada umumnya. Contohnya di pasar modal. Di luar dari spekulasi, konsep dividen adalah konsep mudharabah atau bagi hasil. Konsep ini terbukti menguntungkan, karena negara yang memiliki pasar modal yang kuat akan mudah pulih ketika menghadapi goncangan ekonomi jika dibandingkan dengan negara yang keuangannya didominasi perbankan. Jadi sistem ekonomi syariah bukanlah sistem komunis maupun sosialis. Sesuai dengan salah satu maksudnya, orang membutuhkan harta. Orang didorong untuk mengejar kekayaan. Namun, jika sudah mendapatkan kekayaan, ada tanggung jawab atas zakatnya. Zakat dan wakaf dari yang mampu adalah suatu sarana memenuhi kebutuhan modal

Syariah di Dunia Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, nilai-nilai syariah sebetulnya sudah digunakan dalam budaya barat. Sebagai contoh, pergeseran konsep share holder value dari stakeholder value. Share holder sangat Islami dan sesuai dengan konsep syariah. Pasalnya, pemegang saham tak hanya mendapatkan bunga atau imbal hasil saja, namun juga ada kewajiban pembayaran zakatnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Konsep zakat serupa dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Sistem ekonomi barat, yaitu sistem keuangan, fiskal, dan sektor komersial, terpecah menjadi pasar, perbankan dan asuransi. Ada juga sektor sosial yang tidak dimasukkan dalam sistem formal. Dalam prakteknya, sebagian sektor sosial dikerjakan oleh Non Government Organization (NGO). Organisasi ini tidak mencari keuntungan. Sistem ekonomi demikian bisa menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa negara Islam seperti Malaysia dan Dubai mengembangkan nilai syariah, dalam sistem keuangan syariah. Hingga kini hanya BI yang

2015

para masyarakat berpenghasilan rendah, karena biasanya mereka kesulitan mengakses modal dari perbankan.

TAHUN VI

Dalam Islam, perbedaan diciptakan sebagai rahmat. Sebagaimana halnya dengan ekonomi. Perbedaan antara si kaya dan miskin adalah fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Bagaimana menetralkan? Caranya adalah dengan transfer of wealth dari si kaya kepada si miskin untuk menciptakan keseimbangan. Dan proses transfer itu diyakini bisa mulus melalui konsep ekonomi syariah.

EDISI 56

Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang berupaya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah adalah perekonomian yang berlandaskan syariah Islam. Bisa dikatakan, ekonomi syariah terikat pada lima maksud syariah. Maksud syariah ada lima hal, yaitu pro kehidupan, pro kepada akal atau intelektual, pro kepada keturunan, dan pro kepada harta. Ekonomi syariah memuliakan seluruh segmen. Dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi yang berlandaskan syariah artinya tak boleh terlepas dari maksud syariah. Sebagai contoh, mengambil hasil hutan. Jika dilakukan sesuai maksud syariah, hutan tidak boleh dibabat semua, karena nanti akan gundul. Tanpa ada konservasi, oksigen akan habis. Jika mengambil kayu dari hutan, yang berarti memberi nilai ekonomi, kemudian menanaminya kembali, maka akan ada kesinambungan. Ujungnya akan kembali lagi memberi nilai ekonomi bagi generasi selanjutnya. Konsep yang saat ini dikenal sebagai green economy ini sangat sesuai konsep syariah karena memuliakan keturunan.


(6-13) Sorot.indd 7

3/11/16 11:00 AM

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Sorot

mengarah pada ekonomi syariah. Jika keuangan syariah fokus pada keuangan atau sektor komersial saja, maka ekonomi syariah mencakup keseluruhan. Mendulang potensi syariah Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tak salah jika Indonesia memulai mengembangkan ekonomi syariah. Saat ini, ekonomi syariah di Indonesia boleh dibilang masih jauh api dari panggang. Kondisinya masih sangat jauh dari ideal, dan banyak lembaga yang belum memenuhi ketentuan syariah. Namun, Indonesia sudah memulai langkah awal untuk pengembangan ekonomi syariah, dan beberapa lembaga pemerintah telah memberikan perhatiannya pada ekonomi syariah. Memang, masih diperlukan sinergi yang lebih solid dalam manajemen pengelolaan ekonomi syariah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Indonesia memiliki tanah

wakaf yang sangat luas, 4,7 miliar meter persegi. Tapi, hampir semua tanah ini tidak produktif, dan belum dimanfaatkan. Padahal, beberapa di antaranya terletak di lokasi yang sangat stretegis. Bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), BI bekerja sama dengan Pusat Antar Universitas (PAU) untuk merencanakan proyek berdasarkan visi syariah. BI bersama BWI merencanakan roadmap pemanfaatan wakaf agar lebih produktif, tak sekadar digunakan untuk masjid dan lahan pemakaman seperti yang umum terjadi di Indonesia. Hasil yang didapat dari pemanfaatan wakaf akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Bisa untuk membangun rumah sakit, mendirikan sekolah, dan memberi bantuan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membuka UMKM. BI mendukung pengembangan ekonomi syariah, dengan tetap profesional melaksanakan kebijakan moneternya. Bukan tanpa alasan jika BI mendorong

pengembangan ekonomi syariah, karena mempunyai relevansi terhadap pembangunan. Sebagai contoh, jika zakat dan wakaf berkembang dan bisa dikelola secara maksimal, maka beban jaminan kesehatan (BPJS) akan berkurang. Hal-hal semacam ini yang dinilai perlu segera diinisiasi. BI bersama dengan pemangku kebijakan yang lain memulai upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Salah satunya adalah rencana pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini nantinya akan beranggotakan BI, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, OJK, LPS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Syariah Nasional. Tujuan KNKS adalah untuk mengintegrasikan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.


(6-13) Sorot.indd 8

3/11/16 11:00 AM

berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar saja. Ekonomi syariah bisa berperan sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi nasional. Jika investasi pada sektor riil dilaksanakan dengan prinsip syariah maka akan memberikan dampak pada sisi pasokan dan permintaan yang lebih besar daripada ekonomi konvensional. Alasannya, karena ekonomi syariah melibatkan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya kemajuan ekonomi syariah bertujuan memperkuat keseimbangan ekonomi negara. Sisi komersil tidak lantas dipandang secara negatif. Tapi agar terjadi pemerataan pembangunan, maka masyarakat berpenghasilan rendah diberikan akses pembiayaan. Dampaknya, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berusaha. Akses pembiayaan ini bisa diperoleh melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang maksimal. ISEF Salah satu upaya yang diinisiasi BI adalah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF pertama diselenggarakan tahun 2014 di Surabaya. Keberhasilan ISEF pertama mendorong pelaksaaan ISEF ke-2 yang diselenggarakan 27 Oktober-1 November 2015 lalu di Surabaya. Sebagai salah satu acara ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia, ISEF berupaya untuk memadukan pengembangan sektor keuangan

TAHUN VI

Dengan mengikuti koridor ekonomi, perbankan syariah dengan aspek moralitas bisa menjadi agen perubahan. Mengapa? Karena perbankan syariah berkaitan langsung dengan sektor riil. Termasuk di dalam keuangan syariah adalah pasar keuangan syariah. Jika dana dalam pasar keuangan syariah akan digunakan untuk berinvestasi, maka investasi yang dipilih harus memerhatikan berbagai aspek agar tak menyalahi konsep syariah. Jika memilih berinvestasi, selayaknya memilih di perusahaan yang ramah lingkungan, serta menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Jika usaha yang dipilih tersebut mempekerjakan anak-anak, investasi wajib ditarik. Mengapa? Karena mempekerjakan anakanak berarti tidak sesuai dengan maksud syariah, yaitu memuliakan keturunan. Apa hubungan ekonomi syariah dengan fungsi BI? Mandat BI sesuai dengan UU adalah menyangkut aspek moneter dan kestabilan sistem keuangan. Tujuannya tentu mengarah pada pengendalian inflasi. Inflasi dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan. Melihat inflasi tak hanya dinilai dari angka inflasinya, namun juga pembangunan kualitas. Artinya jika Produk Domestik Bruto(PDB) naik sebesar 6 persen, kita harus melihat di mana area pembangunannya, dan berapa banyak masyarakat yang menikmati. Idealnya tentu pembangunan harus merata di

syariah dan sektor riil. Dengan tema ‘Empowering Islamic Economic and Finance for the Prosperity of the Nations’, ISEF diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait Inklusi Finansial Islam (Islamic Financial Inclusion) dan kewirausahaan. Salah satu realisasi memajukan ekonomi syariah adalah inisiasi BI untuk mengembangkan kemitraaan strategis dengan pesantren. Dengan jumlah SDM besar dan pemahaman yang kompeten tentang ekonomi syariah, pesantren punya kekuatan ekonomi. Kemitraan dengan pesantren harus dikembangkan untuk mendukung edukasi, promosi serta memeratakan keuangan syariah dalam masyarakat. Tujuan lain adalah mendukung pengembangan kemandirian pondok pesantren sebagai salah satu komunitas dalam masyarakat. Mengingat upaya-upaya pengembangan ekonomi syariah di BI baru saja diluncurkan, manfaatnya belum terasa maksimal. Saat ini, BI dan pemangku kebijakan lain masih dalam proses meletakkan dasar yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi syariah. Bisa jadi, kita akan baru merasakan manfaat beberapa puluh tahun mendatang ketika sistem telah terbentuk dengan baik. Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi, serta dukungan terhadap sektor komersil dari sektor sosial yang kuat, agar ekonomi syariah bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia.

EDISI 56

Ekonomi syariah bisa berperan sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi nasional.

2015

Sorot


(6-13) Sorot.indd 9

3/11/16 11:00 AM

Sorot

Marwah Syariah Mari bangkitkan kehormatan pasar keuangan syariah agar bisa menjadi sumber dana pembangunan Indonesia.

Oleh: Rifky Ismal

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Program Pendalaman Pasar Keuangan

Pendalaman Pasar Keuangan Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, potensi pasar keuangan syariah Indonesia sangat besar. Saat ini, pasar keuangan syariah Indonesia belum dalam. Volume usaha industri keuangan syariah yang relatif kecil mempengaruhi kapasitas industri keuangan syariah. Instrumen pasar keuangan syariah mencakup pasar uang, pasar valas, dan pasar sukuk. Dari data yang ada, tercatat bahwa transaksi di pasar uang di pasar keuangan syariah tergolong aktif, namun dari sisi volume transaksi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar uang konvensional. Transaksi yang ada pun terbatas pada transaksi antarbank. Kondisi yang nyaris serupa juga terjadi di pasar valas pasar keuangan syariah. Volume transaksi masih kecil dan terbatas pada transaksi spot saja. Bagaimana dengan pasar sukuk? Sama saja. Masih kecil. Total volume transaksi pasar keuangan syariah di Indonesia tercatat di bawah Rp1 triliun per hari. Volume yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai transaksi pasar keuangan konvensional. Pada Transaksi Pasar Uang Antar Bank saja,

volumenya bisa mencapai Rp10 triliun per hari. Maksimalkan potensi Indikator pasar keuangan syariah yang dalam adalah jika memiliki beragam jenis instrumen, jumlah pelaku transaksi yang banyak, volume transaksi tinggi serta jumlah transaksi yang banyak. Indonesia memang belum mencapai titik tersebut. Meski sebenarnya industri keuangan syariah terus tumbuh dengan kinerja positif. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengoptimalkan pasar keuangan syariah. Pengembangan bisa dilakukan dari basis instrumen maupun basis investor. Saat ini, bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain umumnya mengandalkan tabungan dan deposito sebagai sumber dana. Padahal, jumlah dana yang bisa dihimpun dari deposito dan tabungan hanya sedikit dibandingkan dengan dari sukuk yang bisa mencapai triliunan rupiah. Artinya, penerbitan sukuk harus terus dioptimalkan. Pilihan lain adalah mengoptimalkan penerbitan surat berharga syariah selain sukuk, misalnya surat deposito yang bisa diperdagangkan. Berita baiknya, pemeritah akan memperbanyak penerbitkan

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Inisiatif pemerintah ini akan mendorong penerbitan surat berharga syariah lain. Jika makin banyak surat berharga diterbitkan, akan tercipta mekanisme keseimbangan harga dalam pasar keuangan syariah. Analoginya mirip penjual beras di pasar. Jika ada banyak penjual, harganya tentu akan lebih variatif ketimbang hanya ada satu penjual. Terciptalah keseimbangan harga. Dari sisi investor, saat ini tidak banyak bank syariah yang menerbitkan sukuk. Pasalnya, mereka memerlukan waktu untuk mempersiapkan penerbitan sukuk. Selain mempersiapkan SDM dan infrastruktur, bank syariah juga harus menentukan underlying real sector, serta tujuan pembiayaan sukuk, yang sangat terbatas. Itulah mengapa bank syariah memilih lebih banyak menawarkan deposito yang relatif lebih mudah prosesnya. Padahal, selain bank syariah, bank konvensional juga bisa menerbitkan sukuk, seperti yang dilakukan oleh Bank Nagari dan Bank Jatim. Sukuk syariah terbukti sangat menarik di mata pelaku pasar. Buktinya, tiap kali ada lelang sukuk, selalu habis, bahkan over subscribe. Selain itu, sukuk syariah cenderung hold to maturity, ditahan hingga jatuh


(6-13) Sorot.indd 10

3/11/16 11:00 AM

sebesar 5 persen. Pendekatan ini harus direvisi. Masyarakat harus dibangkitkan keinginannya berinvestasi di pasar keuangan syariah. Caranya? Tentu dengan memperkenalkan sistem bagi hasil yang menjanjikan dalam intrumen pasar keuangan syariah.

Masyarakat harus dibangkitkan keinginannya berinvestasi di pasar keuangan syariah

Melangkah ke Depan Saat ini, sedang diproses finalisasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Komite ini terdiri dari 10 otoritas, yaitu BI, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Dewan Syariah Nasional. KNKS ini akan mengawal pembentukan regulasi yang diperlukan untuk pengembangan keuangan syariah. Selain

itu, KNKS mengatur sinergi konsolidasi peraturan, manajemen risiko melalui regulasi dan pembentukan jaring pengaman sektor keuangan syariah, serta mendorong edukasi, pengembangan produk, efisiensi, dan perlindungan konsumen Keuangan Indonesia berpotensi untuk berkembang semakin besar dengan adanya kontribusi dari pasar keuangan syariah. Pasar keuangan yang dalam, sesuai dengan ciri syariah, beriringan dengan sektor riil. Jika dana yang terkumpul lebih besar, tentu akselerasi pembiayaan terhadap sektor riil juga lebih besar.

EDISI 56

tempo. Pertimbangannya, sukuk syariah susah didapatkan. Optimalisasi penerbitan sukuk korporasi juga harus dilakukan. Beberapa perusahaan swasta seperti Mayora dan Matahari telah melakukannya. Badan Usaha Milik Negara, seperti Garuda, juga mulai menerbitkan sukuk. Sebetulnya, pemerintah daerah juga bisa menerbitkan sukuk, meskipun saat ini belum ada yang melakukan. Yang tak boleh terlupa, masyarakat harus terus diedukasi untuk lebih mengenal pasar keuangan syariah. Jika masyarakat memahami dan mau masuk ke dalamnya, pasar akan makin bergairah. Saat ini, pendekatan yang dilakukan di Indonesia sifatnya bottom up. Artinya kebutuhan pasar keuangan syariah berasal dari masyarakat muslim yang taat, yang sayangnya tidak banyak. Inilah alasan di balik pangsa pasar syariah yang hanya

TAHUN VI

2015

Sorot



3/11/16 11:00 AM

Sorot

AkTIF mENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

EDISI 54 56

TAHUN VI

2015

Sinergi lintas lembaga sangat penting untuk mengembangkan pasar keuangan syariah. Sebelum pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2013, BI memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam area perbankan syariah. Terkait hal tersebut, BI siap berperan aktif di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam area pengembangan instrumen dalam perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan kondisi nyata dalam industri keuangan syariah, mengingat aset institusi dan pasar keuangan syariah masih terbatas, demikian juga infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, BI dalam tema transformasinya antara lain policy excellence dan institutional leadership bersinergi dengan lembaga internasional dalam keikutsertaan pada forum syariah dan kerjasama bilateral dengan Islamic Development Bank (IDB) dan lembaga nasional lain. Sinergi lintas lembaga sangat penting untuk mengembangkan pasar keuangan syariah berbasis sektor riil serta memberdayakan pasar sehingga diharapkan dapat menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dalam aspek kerjasama internasional, BI tercatat sebagai

anggota dan berperan aktif dalam forum internasional di bidang keuangan syariah, sebagai berikut: • Islamic Financial Services Board (IFSB); yaitu international standard setting body yang mengeluarkan standar prudensial dan guiding principles untuk industri keuangan syariah secara global. Tahun 2015, BI ditunjuk sebagai chairman IFSB. Pada tanggal 31 Maret sd 2 April 2015, BI menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan IFSB di Jakarta. • International Islamic Liquidity Management (IILM); yaitu institusi yang didirikan oleh bank sentral, otoritas moneter, dan lembaga multilateral untuk mengeluarkan cross border short term sukuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen likuiditas perbankan syariah. Pada 2016, BI akan menduduki posisi chairman. • International Islamic Financial Market (IIFM); yaitu international standard setting body yang mengeluarkan standar terkait pasar modal syariah dan pasar uang syariah. BI merupakan salah satu negara anggota yang terlibat dalam memberikan penilaian dan masukan terkait dokumentasi dan standarisasi produk pasar modal syariah dan pasar uang

oleh: Dadang Muljawan Departemen Kebijakan Makro Prudensial

syariah. BI dan IDB melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam area technical capacity building dan pengembangan standarisasi zakat dan wakaf internasional. Dari MoU tersebut, telah dilakukan beberapa working group zakat dan wakaf bertaraf internasional serta pelaksanaan workshop optimal contract and risk management in Islamic finance dengan trainer dari IDB. Terkait kerjasama antar lembaga nasional, BI berperan sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Pasalnya, selain sektor komersil terdapat sektorsektor penting dan strategis yang dapat menjadi penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yaitu sektor komersil, fiskal, policy base, dan sektor sosial. BI berkerjasama dengan OJK dalam hal pengawasan makroprudensial terhadap institusi keuangan syariah, Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sukuk dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia. BI bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk peningkatan tata kelola lembaga sektor sosial serta standarisasi zakat dan wakaf internasional.



3/11/16 11:00 AM

Aktivitas

Membuka Gerbang Ekonomi Syariah Penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk mendorong integrasi sektor keuangan dan sektor riil, mendukung peningkatan kualitas ekonomi dalam masyarakat.

Rafael Lardhana Departemen Komunikasi

mengenai pengembangan zakat dan wakaf untuk mendukung keuangan inklusif. Sebagai tindak lanjut dilakukan launching pilot project elektronifikasi dan layanan keuangan digital di pondok pesantren. Sharia Fair berupa pameran produk untuk mempromosikan produk dan jasa UMKM berbasih syariah. Diikuti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan Islam, dan UMKM berbasis syariah, acara dikemas juga dalam bentuk edukasi kegiatan ekonomi syariah. Bincang-bincang dengan perencana keuangan adalah salah satu acara yang dipadati peminat. Besarnya animo masyarkat pada acara ini, tak salah bila Mirza mengharapkan bahwa rangkaian kegiatan ISEF dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan syariah global. “Tentunya juga membuka peluang kerjasama Indonesia dengan negara lain, khususnya negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pengembangan kegiatan ekonomi syariah,” tutupnya.

2015

yang sama. Kali ini, tema yang diangkat adalah ‘Empowering Islamic Finance for the Prosperity of the Nation’, yang terdiri dari dua bagian, yaitu Sharia Forum dan Sharia Fair. Menurut Bambang, penyelenggaraan ISEF 2015 adalah momentum tepat sebagai bagian pengembangan ekonomi syariah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Deputi Gubernur Mirza Adityaswara menambahkan, penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk mendorong integrasi sektor keuangan dan sektor riil, mendukung peningkatan kualitas ekonomi dalam masyarakat. Untuk mendukung kajian di bidang keuangan dan syariah, dalam Sharia Forum, BI menginisiasi Journal of Islamic Monetary Economics dan Finance (JIMF), yaitu seminar

EDISI 56 TAHUN VI

Ribuan santri dari pondok pesantren di Surabaya dan sekitarnya melantunan Shalawat Badar yang dipimpin oleh Habib Syech Abdul Kadir Assegaf. Diawali gelaran Rally Bedug, acara ini merupakan rangkaian Opening Ceremony International Sharia Economic Fair (ISEF) 2015 yang dilaksanakan di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya. Pembukaan ISEF secara resmi dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beserta Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Hadir pula pengasuh pondok pesantren Tebuireng Sholahudin Wahid atau dikenal dengan Gus Sholeh serta Kasdam V/Brawijaya Yoppye Onesimus Wayangkau. ISEF 2015 yang diselenggarakan Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober hingga 1 November 2015 ini merupakan kelanjutan ISEF 2014 yang digelar di kota


(13) Aktivitas.indd 13

3/22/16 2:49 PM

Perspektif

Kelola Zakat untuk Umat

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Pengelolaan dana zakat dan wakaf yang maksimal akan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Bank Indonesia tidak hanya menciptakan stabilitas sistem keuangan pada sektor komersial saja tapi juga pada sektor sosial. Karena itu BI menginisiasi pengembangan sektor sosial sebagai komplemen dari sektor komersil dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Potensi pengumpulan dana zakat dan wakaf yang besar di Indonesia juga merupakan faktor pendukung inisiasi tersebut. Studi BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB menunjukkan angka potensi zakat yang mencapai Rp217 triliun. Sementara informasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa nilai ekonomi dari tanah wakaf seluas 4 miliar persegi mencapai angka tidak kurang dari Rp 2 ribu triliun. Data ini mengindikasikan bahwa zakat dan wakaf adalah dua instrumen sosial syariah yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Keduanya justru harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung perekonomian nasional. Bayangkan jika dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal awal para dhuafa untuk melakukan usaha mikro. 57 juta usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil dan

menengah, PDB bisa naik 1520 persen. Tentu dampaknya akan sangat signifikan bagi perekonomian bangsa. Demikian pula dengan aset wakaf. Jika 10 persennya saja bisa diaktivasikan dan diproduktifkan, maka akan ada efek bergulir yang sangat besar pada perekonomian nasional. Roda sektor riil akan bergerak dan manfaat dari hasil memproduktifkan wakaf bisa digunakan untuk membiayai kemaslahatan umat, seperti kesehatan dan pendidikan. Inilah antara lain manfaat dari pengembangan zakat dan wakaf, selama kedua instrumen ini dapat dikelola dengan baik. Sejalan dengan tema strategis BI institutional leadership, BI berkerjasama dengan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan dua upaya optimalisasi dana zakat dan wakaf sehingga kedua instrumen sosial tersebut dapat berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Upaya yang dilakukan BI untuk mencapai tujuan tersebut adalah inisiasi penyusunan standar pengaturan serta pengawasan zakat dan wakaf yaitu Zakat Core Principles (ZCP) serta Wakaf Core Principles (WCP), juga inisiatif pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB).

oleh: Jhordy Kashoogie Departemen Kebijakan Makro Prudensial

Dua Inisiasi ini akan menguntungkan posisi geopolitik Indonesia dalam keuangan syariah global, karena saat ini belum ada satu pun lembaga standarisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah berskala internasional yang bertempat di Indonesia. Rencana pendirian IIFSB telah mendapatkan dukungan dari IDB dan Kementerian Keuangan. Sebagai tahap awal pendirian IIFSB, akan dibentuk steering committee yang beranggotakan pejabat dari IDB, Bank Indonesia, BAZNAS, BWI, OJK dan Kementrian Keuangan untuk penyusunan Technical Feasibility Study (TFS). Melalui dua upaya tersebut, terdapat manfaat yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penyempurnaan tata kelola lembaga zakat dan wakaf melalui inisiatif standarisasi internasional akan meningkatkan dana zakat dan wakaf sejalan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan wakaf. Tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilan lembaga zakat dan wakaf dalam pengelolaan dana sosial untuk kesejahteraan umat. Salah satu contoh pengelolaan aset wakaf secara profesional telah dilakukan Singapura. Anak usaha Majelis Ulama


(14-15)Perspektif.indd 14

3/22/16 2:50 PM

Zakat Core Principles (ZCP) serta Wakaf Core Principles (WCP). Penyusunan kedua standar ini melibatkan otoritas-otoritas zakat dan wakaf dari berbagai negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) seperti Malaysia, Turki, Saudi Arabia, Bosnia, dan Pakistan. Standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas manajemen lembaga zakat dan wakaf nasional. Selain itu ZCP dan WCP diharapkan menjadi acuan internasional bagi best practices pengelolaan zakat dan wakaf. Pada akhirnya diharapkan zakat dan wakaf dapat ditingkatkan dan dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Untuk ZCP, standar ini akan difinalisasikan dan diluncurkan pada acara tahunan presetigius United Nations (UN) Summit di Istanbul, Turki, Mei 2016. Sementara itu, WCP baru diinisiasikan pada Oktober 2015 kemarin bertepatan dengan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Surabaya.

sehingga dapat mendukung pengendalian inflasi. Dengan demikian BI dapat berperan aktif dalam pemberdayaan sektor sosial ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan perekonomian nasional jangka panjang.

TAHUN VI

layanan keuangan dari lembaga keuangan syariah yang komersil. Dari sisi ekonomi yang lebih luas, penguatan basis produksi pada gilirannya akan meningkatkan sisi pasokan dalam perekonomian Indonesia,

EDISI 56

Islam Singapura (MUIS) sukses mengelola aset wakaf menjadi tempat pengembangan bisnis dan real estate. Hasil pemanfaatan aset wakaf tersebut kemudian disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga merambah kepada negara-negara tetangga, baik untuk sektor pendidikan maupun sosial. Pengembangan zakat dan wakaf dapat mendukung mandat BI dalam pengendalian inflasi melalui inisiatif inklusi finansial. Inisiatif tersebut merupakan salah satu peran Bank Sentral dalam penguatan basis produksi serta perluasan akses masyarakat terhadap jasa keuangan syariah. Keberadaan lembaga zakat dan wakaf yang efisien akan memberikan dana awal bagi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan level ekonomi dan mempermudah mereka menjangkau akses

2015

Perspektif

Inisiatif Pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB). Untuk menjamin keberlangsungan penyusunan core principles dan pedoman-pedoman turunannya diperlukan adanya dukungan keberadaan lembaga yang khusus merumuskan kerangka aturan dan pedoman yang dapat dijadikan standar internasional. BI menginisiasi pendirian Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB) yang berkedudukan di Indonesia. Selain melakukan penyusunan standar zakat dan wakaf, IIFSB juga akan melakukan riset terkait dengan manajemen, pengumpulan dan distribusi zakat, pengelolaan aset wakaf, dan pengembangan bisnis model pemberdayaan dana zakat dan wakaf.


(14-15)Perspektif.indd 15

3/22/16 2:50 PM

Ekspose

keuangan inklusif berbasis massa islam

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Digitalisasi Layanan Pembayaran di Pondok Pesantren untuk Perluas Akses Keuangan

Kini komunitas di pondok pesantren sudah bisa bertransaksi dengan teknologi digital. Modernisasi pembayaran ini dikenalkan oleh Bank Indonesia beberapa waktu lalu untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi di institusi pendidikan berbasis keislaman tersebut. Aktivitas pembayaran seperti fasilitas bantuan atau tunjangan tenaga pengajar, dan pembayaran santri serta masyarakat sekitar pesantren yang semula hanya bisa dilakukan secara tunai, sekarang sudah difasilitasi secara elektronik. Sementara pembayaran uang sekolah dari orang tua kepada pesantren dapat dilakukan dengan alternatif lain yang lebih cepat, murah dan tetap aman. Upaya memigrasikan pembayaran dari tunai ke non tunai tidak terlepas dari inisiatif Bank Indonesia untuk mewujudkan less cash society. Hal ini digalakkan melalui Gerakan Nasional Non Tunai yang diluncurkan pada 14 Agustus 2014. Kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan membayar secara tunai tersebut sangat diperlukan untuk memitigasi sejumlah risiko, seperti inefisiensi transaksi, tidak amannya transaksi tunai,

Pungky Purnomo Wibowo Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

dan uang palsu. Lebih jauh lagi, pembayaran non tunai menghemat anggaran biaya percetakan uang dan transaksi non tunai juga meminimalkan potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme karena tercatatnya individu pelaku transaksi dalam sistem keuangan. Di sisi lain, aktivitas bertransaksi non tunai juga berkontribusi dalam mendorong perluasan akses keuangan. Strategi inilah yang kemudian banyak diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara emerging market yang umumnya memiliki tingkat inklusi keuangan yang rendah. Demikian pula halnya di Indonesia, BI mensinergikan pembayaran non tunai untuk segmen ritel atau disebut dengan elektronifikasi melalui upaya perluasan akses keuangan atau disebut dengan financial inclusion. Sinergi ini diwujudkan dengan terobosan inovasi Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai kanal distribusi

akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan (unbanked) dan underbanked yang cocok dengan kondisi mereka. LKD merupakan layanan jasa keuangan dan pembayaran yang diberikan oleh penerbit uang elektronik melalui penggunaan teknologi dan jasa agen. Inovasi yang diluncurkan pada tahun 2014 tersebut, mendorong transaksi yang lebih fleksibel karena bisa menggunakan kartu atau telepon genggam. LKD tidak saja memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi melalui agen LKD, namun bisa melakukan transaksi langsung apabila perangkat teknologi yang digunakan adalah telepon genggam. Oleh karenanya, terobosan inovasi ini menjadi jawaban untuk memperluas akses keuangan masyarakat ke sektor keuangan formal, dimanapun mereka berada. Sementara itu, kehadiran agen LKD menjadi titik penghubung awal (point of access) karena menghubungkan masyarakat dengan sistem keuangan formal. Mempertimbangkan fungsi vital agen LKD, maka proses penunjukannya pun melalui pemenuhan sejumlah persyaratan, yaitu (i) memiliki kemampuan,


(16-17) Ekspose Pungky.indd 16

3/11/16 11:02 AM

pesantren, diharapkan akan memperluas juga implementasi non tunai ke masyarakat yang terhubung dengan pondok pesantren. Kebiasaan non tunai tersebut tidak hanya dilakukan oleh santri. Akan ada dampak rembetan pada orang tua santri karena mereka didorong untuk transfer uang sekolah. Masyarakat sekitar pondok pesantren juga akan melakukan aktivitas ekonomi di unit usaha pondok pesantren, seperti koperasi atau toko swalayan. Di samping itu, setelah santri lulus pendidikan, diharapkan kebiasaan non tunai ini masih akan dilanjutkan dan diterapkan di kehidupan sosial

lainnya. Perluasan akses keuangan bagi segmen muslim tersebut, atau disebut pula dengan Islamic Financial Inclusion (IFI), merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari strategi besar financial inclusion Bank Indonesia. Dalam pengembangan IFI, strategi difokuskan pada aspek berikut. Pertama, pengembangan dengan memperhatikan prinsip syariah. Oleh karena itu, instrumen/layanan yang dikembangkan harus mengacu pada prinsip syariah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim. Kedua, pengembangan yang dilakukan berbasis pada inovasi sebagai penggerak (innovative driven). Dan ketiga, untuk menjaga keberlangsungan layanan non tunai diperlukan ekosistem e-payment yang mendukung. Perilaku e-payment yang tumbuh dalam komunitas keagamaan dan masyarakat disekitarnya menjadi faktor penting agar transaksi keuangan menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Pada akhirnya, upaya pengembangan ekosistem merupakan upaya berkelanjutan yang tidak bisa diwujudkan seketika. Untuk menjaga keberlangsungannya, diperlukan model bisnis yang handal dan disertai dengan edukasi. Di samping itu pengembangan ekosistem yang telah dilakukan untuk komunitas muslim perlu ditularkan ke komunitas lainnya, seperti petani, nelayan, Tenaga Kerja Indonesia(TKI) dan lainnya. Dengan demikian dampak perluasan akses keuangan akan semakin cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

TAHUN VI

mengembangkan ekosistem e-payment di lingkup pondok pesantren. Mengapa pondok pesantren? Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah (i) cukup banyaknya jumlah pondok pesantren beserta jaringan santri dan alumninya yang luas, serta (ii) kebutuhan transaksi pembayaran di lingkup pondok pesantren yang tinggi (iii) tokohtokoh pesantren umumnya orang terpandang dan disegani di daerahnya sehingga dapat menjadi influencer kemajuan di daerah sekitar pesantren Dengan mengembangkan ekosistem e-payment di pondok

EDISI 56

reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya, (ii) penduduk setempat yang memiliki usaha di lokasi permanen, (iii) lulus uji kelayakan (fit and proper tes) oleh penerbit uang elektronik, (iv) dilatih dan dididik oleh penerbit uang elektronik, dan (v) menempatkan sejumlah deposit. Untuk mensukseskan LKD, berbagai upaya ditempuh Bank Indonesia. Disamping penerbitan regulasi LKD, keberhasilan LKD ditopang pula oleh pengembangan ekosistem electronic payment (e-payment) dan kesadaran masyarakat bertransaksi non tunai dengan menggunakan uang elektronik. Berbagai upaya tersebut diyakini akan meningkatkan adopsi penggunaan uang elektronik dan LKD yang saat ini masih belum optimal. Sejalan dengan roadmap financial inclusion yang dirancang, langkah lanjutan setelah penerbitan regulasi adalah mulai dikembangkannya ekosistem e-payment. Dalam hal ini, Bank Indonesia mendorong penggunaan LKD dan uang elektronik di komunitas masyarakat tertentu. Pemilihan strategi ini didasarkan pada tidak dapat dipisahkannya interaksi antara individu dengan komunitasnya. Disamping itu, apa yang biasa dilakukan di komunitas akan mempengaruhi perilaku dan kebiasaan bagi individu, termasuk dalam bertransaksi. Salah satu ekosistem yang akan digarap adalah komunitas berbasis keagamaan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia yang berketuhanan. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia berkeinginan untuk

2015

Ekspose


(16-17) Ekspose Pungky.indd 17

3/11/16 11:02 AM

EDISI 56

TAHUN VI

2015

BI Peduli

Ponpes Goes Digital Pondok pesantren harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam Layanan Keuangan Digital.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa perjalanan panjang bangsa ini tidak dapat dipisahkan dari peran besar para santri. Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan yang mencetak individu Islami berkualitas, pesantren juga memiliki kekuatan dalam memberdayakan ekonomi di masyarakat. Terkait itu, potensi pengembangan layanan keuangan berbasis digital (Layanan Keuangan Digital/LKD) dengan ponpes sebagai penggerak memiliki potensi yang besar untuk mendukung perluasan layanan keuangan. Apalagi, jumlah ponpes sangat banyak dan tersebat di seluruh nusantara. Hal ini didukung dengan ekspansi ponpes melalui

kepemilikan unit usaha mandiri, antara lain koperasi, toko swalayan, Baitul Maal wattamwil (BMT) dan biro perjalanan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tidak heran bila bertransaksi yang mudah, aman, dan efisien di lingkup pondok pesantren menjadi kebutuhan. Sayangnya, jangkauan perbankan syariah untuk memfaslitasi transaksi keuangan di ponpes masih rendah. Menyadari hal tersebut, BI berupaya mensinergikan pesantren dengan pelaku industri layanan keuangan. BI mendorong sinergi ini sebagai strategi mengembangkan ekosistem pembayaran secara digital dengan menyandingkan keunggulan dari

oleh: Primitiva Febriarti Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

masing-masing pihak. Dalam hal ini, kharisma pimpinan dan keberadaan pondok pesantren diharapkan menjadi pemberi pengaruh(influencer) sehingga diharapkan mampu membawa perubahan bagi santri dan masyarakat disekitarnya. Sebagai tindak lanjut, BI berinisiatif mensinergikan pondok pesantren dengan perusahaan telekomunikasi (biasa disebut telco). Telco telah terbiasa melayani masyarakat luas di daerah pedesaan dan memiliki keunggulan dalam teknologi dan komunikasi, serta memiliki aplikasi uang elektronik yang menyatu dengan


(18-19) BI Peduli.indd 18

3/11/16 11:02 AM

dan kepada pesantren. Sementara di Pesantren Al-Mawaddah, model bisnis yang dikembangkan adalah pembayaran uang sekolah dan aktivitas pembayaran di lingkungan pesantren. Pelaksanaan uji coba ini akan memberikan pengalaman dan masukan yang beragam untuk pengembangan inovasi LKD mendatang. Terobosan ini diharapkan akan menjadi solusi permasalahan yang umumnya dialami pengurus ponpes, yakni tidak dapat terdeteksinya pengiriman uang santri dan lamanya waktu kirim uang. Sementara itu, dengan

difungsikannya unit usaha sebagai pedagang atau agen LKD maka laporan atas transaksi menjadi lebih rapi dan banyak informasi yang bisa didapat dari laporan LKD tersebut untuk pengembangan usaha. Ke depan akan dikembangkan pembayaran dan penyaluran zakat, infaq, sodaqah melalui uang elektronik. Edukasi kepada santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren selaku pengguna LKD sangat penting agar implementasi sukses dan menjaga keberlangsungan LKD. Edukasi untuk orang tua santri akan ditularkan oleh santri kepada orang tua mereka. Bentuk edukasi contohnya cara penyimpanan PIN, penggunaan uang elektronik, dan informasi penanganan pengaduan nasabah. Agar efektif, edukasi juga menggunakan strategi komunikasi dakwah yang melibatkan kiai pesantren sebagai juru bicara. BI melakukan pengawasan dan evaluasi atas implementasi uji coba untuk mendapatkan masukan yang komprehensif. Sebagai mitigasi atas risiko yang tidak diinginkan, BI berwenang untuk menghentikan uji coba apabila dinilai terdapat risiko bagi pondok pesantren atau masyarakat sekitar pengguna LKD. Untuk mitigasi, telco diwajibkan untuk menyiapkan langkah contingency plan yang baik. Dari keseluruhan upaya uji coba LKD tersebut, hasilnya diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan ekosistem pembayaran elektronik untuk komunitas pondok pesantren di Indonesia. Dan, akan membuka jalan bagi terbentuknya ekosistem di komunitas lainnya.

TAHUN VI

Daruut Tauhiid yang berada di daerah kota dan lebih “modern” sementara Ponorogo yang merupakan ponpes khusus putri dan berada di pedesaan, membawa warna yang berbeda dalam implementasi uji coba di kedua pondok pesantren. Uji coba di kedua pondok pesantren mengangkat keunikan masingmasing model bisnis sinergi telco, sebagai penyelenggara LKD dengan unit usaha di ponpes sebagai mitra LKD. Di Daruut Tauhiid, dukungan berupa penyediaan akses LKD bagi masyarakat, penerimaan transaksi tunai untuk unit bisnis dan pembayaran tagihan dari

EDISI 56

nomor telepon. Pemilihan telco tersebut berdasarkan pemahaman bahwa pengelolaan kegiatan uang elektronik oleh telco dan karakteristik produk uang elektronik itu tidak menyalahi prinsip syariah karena tidak adanya bunga. Untuk uji coba ini, BI menggandeng 3 telco besar, yaitu XL Axiata, Indosat, dan Telkomsel. Ketiganya saat ini merupakan penerbit uang elektronik berbasis server dan pelaku dengan pangsa pengguna jaringan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Salah satu tahap pengembangan LKD adalah uji coba kepada komunitas secara terbatas. Karena bersifat terbatas, kegiatan hanya dibuka selama jangka waktu 6 bulan di lokasi tertentu. Kegiatan uji coba tersebut ditujukan untuk (i) memperoleh masukan atas model bisnis pengembangan LKD di komunitas, khususnya dalam rangka pengembangan Islamic financial inclusion, (ii) melihat kendala yang terjadi di lapangan dan upaya mitigasinya, (iii) melihat animo masyarakat, dan (iv) memberikan masukan bagi regulasi secara keseluruhan. Uji coba pengembangan LKD di lingkup ponpes ini akan dilakukan juga di beberapa ponpes lain agar diperoleh masukan yang komprehensif. Dari berbagai proses uji coba tersebut diharapkan dihasilkan suatu model generik untuk lingkup ponpes yang kedepannya bisa diterapkan secara nasional. Uji coba tersebut saat ini diimplementasikan di dua pondok pesantren, yaitu Daruut Tauhiid di Bandung (Jawa Barat) dan Al-Mawaddah di Ponorogo (Jawa Timur). Lokasi

2015

BI Peduli


(18-19) BI Peduli.indd 19

3/11/16 11:02 AM

Potret

GALAKKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP PESANTREN

EDISI 56 TAHUN VI

2015

Pengembangan jiwa entrepreneurship di pesantren penting, karena dapat mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

Mendengar kata pesantren, yang terbayang di benak kita adalah bangunan yang terdiri dari para santri yang jago menghapal Al Quran dan menguasai ilmu agama Islam. Kini pesantren tak lagi hanya mumpuni dari segi ilmu agama, namun mulai mengembangkan potensi lain, misalnya kewirausahaan. Data Kementerian Agama (2013) menyebutkan, saat ini terdapat 29.535 pesantren dengan jumlah santri hampir 3,88 jutajiwa. Sekitar 80% pesantren berlokasi di Jawa. Berdasarkan data ini, pesantren berpotensi besar untuk terus dikembangkan dari sisi perekonomian. Pesantren memiliki peran strategis sebagai agen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, mengingat sebagian besar pesantren merupakan pusat ekonomi desa yang berperan dalam pengembangan riil aktivitas ekonomi syariah. Selain itu, pesantren dapat berperan sebagai model pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. BI Berdayakan Ekonomi Pesantren BI merumuskan peran nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam

oleh: Mira Rahmawaty Departemen Pengembangan UMKM

usulan roadmap pengembangan ekonomi syariah. Roadmap ini mengacu pada 5 pilar pengembangan strategi utama dengan berasaskan kesejahteraan sosial dan berkeadilan. Pilar pertama adalah pembangunan sumber daya insani dan peningkatan nilai tambah dari pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kedua, penciptaan tata kelola yang baik melalui formulasi kebijakan yang berdampak positif langsung kepada institusi terkait. Ketiga, pengembangan infrastruktur utama dan aliran informasi sehingga tercipta pasar yang efisien. Keempat, pengembangan produk/instrumen dan pasar keuangan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kelima, pembentukan struktur industri berlandaskan nilai Islami dengan memperhatikan keterkaitan antar otoritas sesuai dengan fungsi target pasarnya.

Kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada November 2014 merupakan momentum awal kolaborasi BI dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mewujudkan peran pesantren dalam pengembangan kemandirian nasional. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, BI dan Kemenag sepakat mengembangkan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren dan peningkatan layanan non tunai untuk transaksi keuangan. Yunita Resmi Sari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM BI menyatakan, BI mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren sesuai misinya untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kehandalan sistem pembayaran. Karenanya, sasaran pengembangan program antara lain mendorong ketahanan pangan melalui peningkatan kewirausahaan santri dan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Tujuannya, meningkatkan kapabilitas dan keterampilan lembaga pondok pesantren, meningkatkan kemampuan wirausaha di pondok pesantren


(20-21) Potret.indd 20

3/11/16 11:03 AM

Potret

Wujud Pemberdayaan Pesantren Sebagai langkah awal, BI dan Kemenag memetakan 82 pesantren di 10 provinsi yang potensial untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi pesantren berdasarkan sektor usaha dan peluang pengembangan koperasi pesantren yang telah ada. Melalui Kantor Perwakilan BI Provinsi (KPw), BI melaksanakan program tersebut di daerah melalui kerjasama dengan Kanwil Kemenag atau pesantren. Misalnya, penandatanganan nota kesepahaman antara KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pesantren Darussalam di Martapura, serta antara KPw BI Provinsi Maluku Utara dengan Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara. Pelatihan dan edukasi pemberdayaan pesantren, kewirausahaan, keuangan

Axiata) di Pesantren Tauhid (Bandung).

Daarut

Arah ke depan Program ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, KH. Dr. Muhammad Zakki berharap ke depan BI memberikan pelatihan kewirausahaan kepada santri, pendampingan produksi dan membangun jaringan pemasaran bagi pesantren, serta memperkenalkan kurikulum terkait edukasi keuangan dan perbankan. Ahmad Abdul Hadi, alumnus Gontor 2004 juga berharap BI mampu memfasilitasi akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan kepada alumni pesantren yang berniat berwiraswasta. Kerjasama program pemberdayaan ekonomi pesantren dengan Kemenag diharapkan berjalan berkesinambungan. Hal initak lain sebagai salah satu upaya BI untuk mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren dalam rangka membangun kekuatan ekonomi baru berbasis syariah, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

2015

dan bisnis syariah, telah diselenggarakan di pesantren berbagai wilayah. Sebut saja di Kalimantan Selatan (pesantren Darussalam), Jawa Timur (Bahrul Ulum, Tebu Ireng, dan An Nuqoyah) dan Sumatera Selatan (RaudhatulUlum). Di beberapa pesantren, pembinaan lebih diarahkan ke arah sektor riil.Hal ini bertujuan meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan pengembangan budidaya komoditas ketahanan pangan di pondok pesantren. Di pesantren Harisul Khairaat, Tidore (Maluku Utara) bantuan diberikan dalam rangka pembentukan lahan percontohan (demplot) bawang merah. Di pesantren Salman Al Farisi, Halmahera Tengah (Maluku Utara), bantuan berupa mesin/ peralatan pengolahan makanan untuk mengembangkan kewirausahaan santri. Program elektronifikasi dan layanan keuangan digital diperkenalkan di lingkungan pesantren untuk mendukung gerakan non tunai, misalnya di Pesantren Al Itifaq (Bandung) serta pelaksanaan proyek percontohan dari 3 perusahaan telekomunikasi (Indosat, Telkomsel, dan XL

EDISI 56 TAHUN VI

serta menjadikan santri dan alumni pesantren sebagai pionir wirausaha di masyarakat. BI dan Kemenag menyusun kerangka kerja yang terdiri dari 3 program utama, yaitu: (1) program kemandirian ekonomi pesantren melalui peningkatan wawasan mengenai ekonomi syariah; (2) program kewirausahaan, contohnya pendirian inkubator bisnis syariah; dan (3) program pionir wirausaha pesantren melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran dan akses keuangan. Program tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan tiap pesantren. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan, pendampingan, magang, dan fasilitasi atau penyediaan sarana.


(20-21) Potret.indd 21

3/11/16 11:03 AM

Ekspose

ZAKAT DAN SEDEKAH BERBASIS DIGITAL

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Layanan Keuangan Digital mulai merambah pembayaran dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Menyediakan layanan pembayaran yang mudah, aman, nyaman dan sesuai kebutuhan menjadi satu keharusan agar transaksi non tunai semakin diadposi oleh masyarakat secara luas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat menginginkan metode pembayaran yang lebih cepat, aman dan mudah untuk berbagai kebutuhannya. Inovasi teknologi layanan keuangan seperti ATM, mobile money dan internet banking menjadikan aktivitas pembayaran aman, mudah, dapat diakses dimana pun dan kapan pun. Konsep ber-bank juga bergeser dari tunai menjadi non tunai. Bagi bank maupun pengelola dana, tren ini juga membawa efisiensi, dari semula menerima transaksi tunai dengan keharusan menghitung dan menyimpan uang menjadi hanya mencatat data transaksi keuangan secara akurat. Konsep kemudahan ini diterapkan dalam pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) sekaligus memberikan akses keuangan yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat yang belum terjangkau akses perbankan yang selama ini merupakan sasaran penerima

Susiati Dewi Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

bantuan ZIS. Faktanya, pengumpulan zakat berdasarkan data Badan Nasional Zakat Indonesia (BAZNAS) menunjukkan bahwa nilainya hanya kurang dari 2% dibandingkan potensi yang ada. Potensinya terus tumbuh, naik sebesar 27,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, nilai peningkatan mencapai 31 kali. Total zakat pada tahun tersebut mencapai Rp 2,2 triliun (USD 207 juta), dihitung berdasarkan pengumpulan melalui lembaga zakat pemerintah dan swasta. Data ZIS menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan puluhan juta rakyat kurang mampu di Indonesia yang belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial pemerintah. Program pemanfaatan dana zakat idealnya dapat menjadi upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, antara lain melalui pembiayaan

pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin mandiri. Pengelolaan potensi ZIS berkaitan erat pada 3 pihak yaitu pihak pemberi, pengelola dana dan pihak penerima. Bagi pihak pemberi kemudahan penyaluran dana ZIS baik dari sisi pengiriman biaya, letak serta kemudahan persyaratan menjadi kunci penting optimalisasi penerimaan zakat. Akuntabilitas serta transparansi lembaga pengelola juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pemberi ZIS. Bagi pengelola terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi yaitu amanah, profesional dan transparan. Melalui transparansi pengelolaan ZIS, masyarakat akan lebih percaya. Pengelola ZIS dituntut menyediakan sarana pembayaran yang mudah diakses dan transparan dalam pengelolaannya. Di sisi penyaluran, pengelola ZIS perlu mengoptimalisasi bentuk penyaluran yang dilakukan sehingga memberi nilai tambah bagi penerima dan menjaga pengelola tetap amanah, profesional dan transparan. Inovasi layanan pembayaran non tunai telah memudahkan pembayaran zakat melalui transfer ATM, mobile banking dan


(22-23) Ekspose.indd 22

3/11/16 11:11 AM

tersebut. Sebagai ilustrasi, penerima zakat produktif menerima melalui uang elektronik sehingga dapat digunakan untuk membeli bahan baku produksi serta menerima pembayaran dari pembeli melalui transfer. Hal ini memungkinkan jangkauan pasar menjadi lebih luas dan dapat memajukan sentra usaha daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan penerima zakat juga akan mengalami peningkatan, catatan transaksi harian dapat menjadi alternatif dokumen untuk melihat kelayakan pemberian kredit mikro. Bagi pengelola zakat,

bertransaksi non tunai sehingga menimbulkan minat untuk tetap menggunakan uang elektronik. Lebih jauh lagi, masyarakat penerima zakat mempunyai media untuk menyimpan uang sementara yang sesuai dengan kondisi mereka. Pada penyaluran zakat produktif, penyaluran dana melalui LKD secara tidak langsung turut berperan dalam pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dana yang disalurkan akan berputar di daerah itu sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat di wilayah

penyaluran dana melalui pembukaan rekening uang elektronik dapat lebih efisien. Kepemilikan uang elektronik yang identitasnya tercatat dapat digunakan sebagai alat pemantau pemanfaatan zakat oleh penerima. Konsep penyaluran ZIS melalui LKD melalui penggunaan uang elektronik dengan pendekatan community development akan memberi dampak yang luas bagi peningkatan taraf hidup penerima bantuan, ekonomi daerah sekaligus membantu pengentasan kemiskinan lebih cepat.

TAHUN VI

pemuka masyarakat dan pihak penyelenggara sebagai agen edukasi juga memegang peran penting dalam mengenalkan layanan keuangan digital, terutama untuk memberikan rambu-rambu perlindungan nasabah. Edukasi bisa berupa memberikan kesempatan mencoba layanan atau memasukan muatan edukasi LKD pada beberapa kegiatan komunitas. Contohnya, penyaluran bantuan sembako dalam bentuk uang elektronik. Walaupun terlihat menjadi lebih rumit dalam proses penyaluran sembako, namun manfaat yang ingin dikenalkan adalah kenyamanan

EDISI 56

dengan uang elektronik sehingga kegiatan pengumpulan zakat transparan, akurat dan efisien. Ironinya, inovasi non tunai belum menyentuh aspek penyaluran dana zakat, yang sebagian besar masih tunai. Berbeda dengan pemberi dana yang merupakan masyarakat ber-bank, penerima sebagian besar adalah masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan. Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan uang elektronik hadir sebagai inovasi layanan yang dapat dioptimalkan bagi penerima zakat. Dengan LKD, transaksi menjadi lebih akuntabel dan dipertanggungjawabkan. LKD juga tidak bertentangan prinsip syariah karena memenuhi persyaratan sebagai produk keuangan syariah. Ketersediaan penyelenggara LKD yang beragam membuka akses keuangan yang lebih luas, tak hanya melalui perbankan syariah. Mengubah cara pandang masyarakat terkait pembayaran, dari tunai menjadi non tunai bukanlah hal mudah. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta dukungan dari pemuka agama dalam memperkenalkan uang elektronik akan membuka pintu awal. Memperkenalkan akses keuangan kepada penerima ZIS akan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat dan mendekatkan masyarakat marjinal yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. Tersedianya Agen LKD dan merchant yang dekat di lingkungan penerima zakat akan memudahkan penerima untuk penarikan uang maupun pembelian barang. Kedua, dukungan dari

2015

Ekspose


(22-23) Ekspose.indd 23

3/11/16 11:11 AM

Etalase

Gerbang Wisata Syariah

EDISI 56 TAHUN VI

2015

Wisata syariah tidak selamanya wisata religi, bahkan tidak selalu identik dengan agama Islam.

‘Moslem Friendly Destination’, demikian istilah yang digunakan untuk wisata syariah. Jangan salah, wisata syariah bukanlah wisata religi, dan tidak identik dengan Islam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, potensi Indonesia sangat besar. Sayangnya, potensi ini belum digarap secara maksimal. Demikian materi diskusi yang digelar dalam seminar ‘Potensi Wisata Berbasis Syariah di Indonesia’ pada 29 Oktober 2015 di Surabaya. Seminar ini merupakan bagian dari Sharia Fair, sebagai rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Forum 2015. “Tujuan seminar ini untuk meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap lini wisata syariah,” ujar Benny Siswanto, Kepala KPw BI Provinsi Jawa Timur. “Praktisi dan pelaku bisnis bisa menambah wawasan mengenai potensi bidang wisata syariah, serta eksplorasi wahana baru,” lanjutnya lagi. Wisata syariah, atau disebut sebagai Moslem Friendly Destination tidaklah sama dengan wisata religi. “Wisata syariah lebih mengacu kepada tujuan dan infrastruktur wisata yang sesuai dengan syariah Islam (sharia compliance),” tutur Joko Asmoro, ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI). Yang perlu

disiapkan adalah fasilitas yang memadai untuk melaksanakan ibadah, kemudahan mendapatkan benda yang halal, dan akomodasi yang sesuai syariah. Produk dan tujuan wisata yang ditawarkan juga harus relevan, artinya tidak mengarah pada wisata yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Raup Pundi-pundi Malaysia menduduki urutan pertama Halal Friendly Holiday Destinations 2013, di antara negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kini, Turki juga mulai melebarkan sayap ke wisata syariah. Bahkan Thailand yang mayoritas penduduknya non muslim juga melakukan hal yang sama. “Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia yang telah maju dalam bisnis wisata syariah. Negara ini mengemas produk wisata syariah menjadi daya tarik dan mengintegrasikan dengan infrastruktur yang lain,” kata Masruroh, Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata. “Total belanja wisatawan muslim pada 2013 sebesar 140 miliar dolar AS, setara dengan 11% belanja wisatawan global, di luar umrah dan haji,” jelas Endy M. Astiwara, Bidang Bisnis dan Pariwisata Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menurut data 2014, terdapat

108 juta masyarakat muslim yang melakukan perjalanan wisata ke seluruh dunia dengan total belanja 145 miliar dolar AS. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga 150 juta orang pada 2020 dengan pembelanjaan mencapai 200 miliar dolar AS atau 20% dari total pembelanjaan wisatawan yang bepergian ke berbagai negara. Bayangkan jika Indonesia bisa ambil bagian sebagai daerah tujuan wisata syariah. Pundipundi negara tentu akan penuh seketika. Joko menyayangkan belum banyak pelaku bisnis pariwisata yang tertarik menekuni wisata syariah. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan inbound, tak sekadar outbond. “Kondisi sekarang ini terbalik. Kita berlomba-lomba mengirim wisatawan bepergian ke luar negeri, misalnya umrah. Ternyata, nilai dolar AS menguat. Hasilnya? Kita bisa merugi. Malah lebih untung kita mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia,” ujar Joko.

Sasar Semua Pihak Tak hanya membidik wisatawan asing, wisatawan domestik juga berpotensi besar dalam pengembangan wisata syariah. Menurut Masruroh, terdapat 248 juta perjalanan wisata domestik, dengan total belanja 176,4 triliun


(24-25)Etalase.indd 24

3/11/16 11:13 AM

Sertifikasi Hotel Syariah Untuk memperoleh sertifikat Hotel Syariah, ada dua hal yang harus dipenuhi pengusaha hotel yang bersangkutan: (1) syarat; dan (2) prosedur. Syaratnya adalah memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Prosedur yang harus ditempuh oleh pengusaha hotel adalah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI akan melimpahkan audit Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada

ke Surabaya meningkat hingga 387%! “Penyebabnya, adanya penerbangan langsung dari Saudi Arabia ke Surabaya. Kini Makasar, Medan, dan Denpasar juga melakukan hal yang sama,” Joko menjelaskan. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, banyak penyelenggara wisata yang telah memenuhi ketentuan syariah, baik hotel, restoran, agen perjalanan wisata, serta spa. Namun, hampir semuanya belum memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah

Nasional – MUI. Saat ini, DSN-MUI baru mengeluarkan Sertifikat Kesesuaian Syariah terhadap 8 lembaga pariwisata. Tentu jumlah ini masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada pelaku bisnis wisata syariah agar meningkatkan kompetensi dan layanannya. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, tidak mustahil Indonesia bisa menjadi tujuan wisata syariah paling wahid di dunia.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kostematika (LPPOM) MUI dan menetapkan hasil audit SJH. Jika audit SJH tidak terpenuhi, maka pengusaha harus memenuhi ketentuan SJH. Apabila audit SJH terpenuhi, LPPOM MUI akan melaporkan kepada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa kemudian memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikasi Halal. Selanjutnya, DSN-MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah dan menetapkan hasil auditnya. Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha harus melakukan penilaian mandiri lagi. Bila lulus, DSN-MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH)

MUI. BPH MUI akan memberi rekomendasi kepada DSN-MUI untuk menerbitkan Sertifikasi Usaha Syariah untuk diterima oleh pengusaha hotel yang bersangkutan. Proses audit sertifikat hotel syariah memerlukan waktu sehari, dengan biaya proses sekitar Rp3 juta–Rp5 juta bergantung pada jumlah bintang hotel. Pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri/ G u b e r n u r / Wa l i k o t a / D S N MUI. Untuk hotel syariah yang memenuhi seluruh unsur Syariah sesuai penilaian yang ditentukan oleh DSN-MUI, DSN-MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.

EDISI 56 TAHUN VI

rupiah. Dari jumlah tersebut, perjalanan wisatawan muslim mencapai 218 juta, dengan pembelanjaan senilai 155,2 triliun rupiah. Dukungan pemerintah menjadi faktor penting untuk mengakselerasi perkembangan wisata syariah di Indonesia. Saat ini, regulasi wisata syariah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, serta sedang dipersiapkan Pedoman Penyelenggaraan usaha Spa Syariah, Biro Perjalanan Wisata Syariah. Tak hanya regulasi, banyak faktor yang harus dibenahi jika ingin memajukan wisata syariah di Indonesia, misalnya konektivitas. Dalam lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan dari Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia

2015

Etalase


(24-25)Etalase.indd 25

3/11/16 11:13 AM

Dinamika

EDISI 56

TAHUN VI

2015

Bukti dari ISO Layanan Informasi Publik (LPI) BI terdiri dari contact center Bank Indonesia (BICARA 131) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). BICARA 131 menjadi point of contact bagi publik yang akan menghubungi BI dari beragam kanal (telepon, surat, fax, email, media sosial) didukung oleh PPID dalam kerangka menjalankan amanah UU KIP. BICARA 131 juga membuktikan bahwa pencapaian ISO 9001 menjadi hal yang penting. Sejak didirikan 28 Oktober 2013, BICARA 131 telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada 5 Agustus 2014. Komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kepuasan stakeholders juga dilakukan BICARA 131 dengan menjalankan standar ISO 9001 terkini. Standar ISO 9001:2015 terbaru diluncurkan tanggal 23 September 2015, dan BICARA 131 telah mengimplementasikannya. Bahkan, BICARA 131 menjadi contact center pertama di Indonesia yang

memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. Yang lebih membanggakan, BICARA 131 merupakan lembaga pertama di dunia yang disertifikasi ISO 9001:2015 oleh Tuv Sud (International). Ini merupakan bukti bahwa BICARA 131 terus berkomitmen kepada kepuasan stakeholders.

Gapai Prestasi BI berhasil menorehkan prestasi dengan menyabet juara pertama untuk kategori Pameran Instansi pada Anugrah Media Humas (AMH) 2015. AMH adalah rangkaian dari Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional 2015 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tema acara ini adalah Pelaksanaan Government Public Relation (GPR) melalui Humas dan Komunitas Menuju Percepatan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat. AMH 2015 diikuti oleh 142 lembaga yang terdiri dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.


(26) DINAMIKA.indd 26

3/11/16 11:13 AM

GERAI INFO DIGITAL seger a download aplik asinya! Gr atis!

IKLAN DIGITAL.indd 2

10/7/15 3:45 PM

2015 EDISI 55 TAHUN VI


(28) Back Cover.indd 28

3/4/16 11:39 AM

Mengangkat Maklumat Syariah EDISI 56 TAHUN VI 2015

Recommend Documents