INTEGRASI SIDP-SDDKN SUDAH BISA BANGDA KOORDINASIKAN PENYUSUNAN SPM. kaleidoscope EDISI DESEMBER 2015 TAHUN VI. Jendela TAHUN VI DESEMBER 2O15

INTEGRASI SIDP-SDDKN SUDAH BISA

BANGDA KOORDINASIKAN kaleidoscope PENYUSUNAN SPM

EDISI DESEMBER 2015 | TAHUN VI

TAH UN VI | D ES EMBER 2O 15

Jendela

1

2

kaleidoscope

Daftar Isi

Inside Story

“Toysmith Old World Kaleidoscope” Sebuah mainan klasik dengan peta dunia, mainan kaleidoskop ini dibuat dengan manikmanik plastik dan lensa dan kulit luar yang keras, sehingga ramah terhadap anak-anak. Memutar “barrel” membuat bentuk warna-warni yang melebur dan pindah ke satu sama lain dan menghasilkan efek warna yang indah dan mengesankan.

JENDELA PEMBANGUNAN DAERAH ISSN: 2337-6252

Hasibuan, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT, Yudhi Timor Bimo Prakoso SEKRETARIAT Mahmuddin, R.Suryo P. Nugrohanto, SE, MM, Dede

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri PENANGGUNG JAWAB Dr. H. Muh. Marwan, M.Si REDAKTUR Ir. Diah Indrajati, M.Sc, Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si, Drs. Binar Ginting, MM, Drs, Nyoto Suwignyo, MM PENYUNTING Iwan Kurniawan, ST, MM, Subhany, SE, M.Sc, Ali

Jendela E D I S I DESEM B ER 2O1 5 | TA HUN V I

Sulaeman, Mahfud Achyar, Arif Rahman ALAMAT KANTOR Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942631

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/ Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : [email protected]

kaleidoscope

3

Sebuah pengantar akhir tahun

K

aleidoskop berasal dari bahasa Yunani kuno kalos yang berarti ‘indah’, eidos yang berarti ‘bentuk’, dan skopeō yang berarti ‘melihat’. Kaleidoskop adalah suatu alat optik yang terbuat dari beberapa cermin yang disusun dengan sudut kemiringan tertentu sehingga dapat menghasilkan pantulan cahaya dengan warna yang indah. Pantulan atau memantul dapat di artikan bergerak balik karena membentur sesuatu. Jadi pemantulkan dapat diartikan sebagai peristiwa di mana arah gerak suatu benda berubah karena cahaya mengenai suatu penghalang. Edisi Desember Buletin Jendela yang merangkai kembali semua kegiatan-kegiatan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selama setahun dan mencoba memberikan kepada pembaca sebuah “pantulan-pantulan” dari berbagai kegiatan yang ada. Dan tak ada gading yang tak retak, tentunya semua kegiatan dan program yang telah dijalani selama setahun ini perlu di evaluasi untuk memperbaiki segala

kekurangannya, tetapi sebagai sebuah “pantulan”, cahaya ini tentu tepat saja indah dan menghasilkan ribuan warna yang memesona. Di akhir tahun 2015 ini, tentu banyak peristiwa yang dapat diambil hikmahnya, untuk menjadi perenungan bersama. Akhir kata, kami redaksi Buletin Jendela mengucapkan selamat tahun baru 2016, dan sampai bertemu kembali. Redaksi


Jendela

4

kaleidoscope

Tata Cara Pemberian Penghargaan IMP Lebih Penting

T

ata cara pemberian penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) menjadi hal penting untuk ditentukan di awal. Hal itu dilakukan supaya pemberian penghargaan tersebut tidak terbentur dengan peraturan yang ada. Demikian poin penting yang disampaikan Dr. H. Muh. Marwan, M.Si, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam Rapat Persiapan Pemberian Penghargaan Inovasi Menejemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014, pada 4 Februari 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Dr. H. Muh. Marwan, M.Si. juga mengimbau, inovasi atau perbaikan pelayanan masyarakat agar dikuatkan dengan Keputusan Kepala Daerah, supaya apabila memerlukan biaya bisa lebih mudah dan bebas dari pidana. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jendela E D I S I DESEM B ER 2O1 5 | TA HUN V I

Pemerintah Daerah ada satu bab tentang inovasi daerah yang menjelaskan mengenai perlindungan pemerintahan daerah secara institusi atau personal jika inovasi terjadi kegagalan. Karena inovasi (hampir selalu) ada unsur mencoba dan memerlukan biaya. IMP dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong Pemerintah Daerah melalukan perubahan (inovasi) dalam peningkatan pelayanan perkotaan. Terkait IMP, Direktorat Penataan Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui Subdit Penataan Kota Kecil memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penghargaan yang diberikan adalah Inovasi Manajemen Perkotaan yang merupakan bagian dari penilaian dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. n

kaleidoscope

Kerjasama Ini Harus Ditindaklanjuti dengan Langkah Nyata

P

endandatangan kerjasama antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 25 Februari 2015 harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Pasalnya, menurut Dr. H. Muh. Marwan, M.Si, hal itu tidak akan ada artinya jika tidak diteruskan dengan tindak lanjut. “Penandatanganan tadi hanya formalnya saja, ini tidak ada artinya kalau tidak ditindaklanjuti,” terang Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu di hadapan para pejabat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Plt. Sekjen KPPU, Moh. Reza dan jajarannya. Dengan penandatangan perjanjian kerja sama itu, diharapkan bisa terjalin sinergi antara kedua lembaga dalam melakukan pencegahan praktik monopoli di dunia usaha. Hal itu juga merupakan upaya kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara KPPU dan Kemendagri yang telah ditandatangani pada 2 Desember 2013 lalu. “Walaupun ini baru ditandatangani, tapi tindak lanjut atau action dari MoU antara Mendagri dengan Ketua KPPU secara tidak langsung sudah dilakukan,” terangnya. “Sebagai salah satu contoh, di awal Januari ada MoU antara Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM,

Penandatanganan tadi hanya formalnya saja, ini tidak ada artinya kalau tidak ditindaklanjuti. dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Menteri Koperasi dan UKM, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ketua Asosiasi Penjaminan Indonesia, dan Direktur Utama BRI,” tambah Dr. H. Muh. Marwan, M.Si. n


Jendela

6

kaleidoscope

Program Protarih Perlu Sinergi dari Semua Pihak

D

irektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Edi Sugiharto, SH, M.Si, mengatakan bahwa program Proyek Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) memerlukan sinergi yang kuat dari semua pihak yang terlibat. “Ada hal-hal yang perlu disinergikan dalam meningkatkan kualitas dalam kelembagaan program ini,” katanya dalam Pertemuan Program Management Committee 4, pada 4 Maret 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. Edi Sugiharto, SH, M.Si juga mengatakan, program tersebut harus dilakukan dengan kerjasama yang baik, agar ada sinergi antara yang mendukung program ini dan yang menerimanya. “Mari kita bergerak bersama dalam program Protarih, dengan harapan bisa menyejahterakan masyarakat Papua,” tambahnya. Ia juga menyampaikan bahwa program tersebut juga diharapkan bisa menjadi pilot project. “Program ini diharapkan bisa direflikasikan kepada daerah lain,” jelasnya. Menyinggung tata ruang dan ekonomi hijau, Edi Sugiharto, SH, M.Si menyampaikan bahwa keduanya merupakan isu yang sudah bertahun-tahun berkembang. “Dalam hal ini, Indonesia menjadi konsen bagi Negara lain, karena dianggap sebagai jantung bagi upaya penghijauan (dunia),” jelasnya. “Kalau kita bicara UU Tata Ruang, kita sepakat bahwa tata ruang sebagai panglima di dalam pembangunan. Apalagi dengan sudah


Program Proyek Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) memerlukan sinergi yang kuat dari semua pihak yang terlibat. dilahirkannya kembali atau telah adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daera, dari UU Nomor 32 menjadi UU Nomor 23,” jelasnya. “Kebijakan-kebijakan (pembangunan) harus mengacu kepada tata ruang dan ini tidak bisa ditawar lagi,” tambahnya. n

kaleidoscope

7

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Harus Kembangkan Inovasi

U Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, harus dikembangkan inovasi

ntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, harus dikembangkan inovasi, khususnya yang terkait pelayanan yang dikelola pemerintah daerah. “Di samping telah dikeluarkan berbagai kebijakan, dari pemerintah dan pemerintah daerah, perlu ada inovasi yang harus dikembangkan di berbagai bidang (pelayanan),” demikian disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo pada Pemberian Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014, pada 12 Maret 2015, di Surabaya. “Hal itu sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari hari ke hari,” tambahnya. Apa yang diampaikan Mendagri itu, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi dasar dan peluang yang besar kepada daerah untuk berinovasi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tjahjo Kumolo menjelaskan, inovasi daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “Itu termasuk inovasi manajemen perkotaan dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa-jasa perkotaan,” jelasnya. Terkait hal itu pemerintah daerah perlu memahami beberapa hal dalam merumuskan kebijakan inovasi, dengan mengacu pada prinsip, yaitu: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan (hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri). n


Jendela

8

kaleidoscope

Penerapan E-Filling Permudah Layanan Wajib Pajak

A

rif Febrianto, dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA 4 Jakarta menyampaikan, e-filling diterapkan supaya layanan pelaporan SPT wajib pajak menjadi lebih mudah. “Ya, supaya lebih efisien. (Karena) tujuan e-filling ini untuk memudahkan dan mempercepat layanan kepada wajib pajak,” katanya ketika menjawab wawancara Tim Buletin Jendela Bangda di ruang Bagian Keuangan Ditjen Bina Bangda, pada 25 Maret 2015. “Para wajib pajak sudah dipotong pajak (penghasilan)-nya, maka cara pelaporannya perlu dibuat seefisien mungkin, supaya tidak mengganggu para wajib pajak dalam beraktivitas,” tambahnya. Meski begitu, Arif Febrianto juga menjelaskan, pelaporan SPT manual masih dominan, karena belum banyak yang tahu teknis melaporkan SPT secara online. Ia menjelaskan, pelaporan SPT manual sering terhambat karena terlalu banyak yang


melapor dan hampir semuanya dititip, SPT dikumpulkan lalu dilaporkan ke KPP. Hambatan yang sering terjadi, jelasnya, yaitu terjadi penumpukkan berkas SPT. “Karena terlalu banyak yang dikolektif, bahkan ada ratusan SPT, maka terjadi penumpukkan dan antrian. Akhirnya menjadi tidak nyaman,” jelasnya. “Nah, dengan e-filling ini (diharapkan) wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT menjadi nyaman. Bisa mengisi di tempat masingmasing, bisa menggunakan smartphone atau laptop,” terangnya. Di waktu yang berbeda, dalam Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 Melalui E-Felling, pada 23 Maret 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Jakarta, Arif Febrianto juga menjelaskan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus mengupayakan kemudahan dengan membuat aplikasi penyampaian SPT, yaitu dengan sistem aplikasi e-felling. n

kaleidoscope

9

Selenggarakan Pemerintahan, Pemda Harus Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014

D

irektur Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP, menegaskan, ke depan pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja tanpa mendasari penyelenggaraan pemerintahannya kepada berbagai UU, terutama UU Nomor 23 Tahun 2014. “(Karena UU Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diberlakukan) begitu banyak muatan sanksinya,” jelasnya dalam Rapat Konsultasi Anggota DPRD Kota Semarang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 2 April 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. “Beberapa waktu lalu kami hadir di Kota Semarang atas undangan Walikota Semarang. Banyak pertanyaan tentang seperti apa (situasi) ke depan. Saya menyampaikan (bahwa kita harus mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014),” jelasnya lagi ketika menyampaikan sambutan di hadapan peserta rapat tersebut. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh

beberapa unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang yang jumlahnya 60 orang. Selain itu, hadir pula beberapa pegawai Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri, serta Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dalam kesempatan itu, Hasiholan Pasaribu, SE, MPKP membuka acara sekaligus memperkenalkan jajaran Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpinnya. n


Jendela

10

kaleidoscope

Silaturahim Akan Tingkatkan Kinerja Bagren

D

ari silaturahim akan berkembang suasana keakraban. Dari keakraban akan terjadi kerjasama. Dari kerjasama akan meningkatkan kinerja. Itu menurut saya,” demikian Iwan Kurniawan, ST, MM, menyampaikan ketika tim Buletin Jendela Pembangunan Daerah mewawancarainya usai kegiatan Konsinyering Bagian Perencanaan, pada 15-17 April 2015, di Bogor. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu beralasan, ajang silaturahim untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Bagian Perencanaan sangat penting untuk dilakukan secara berkala. “Kalau tidak kenal, bagaimana tim kerja di Bagian Perencanaan ini bisa meningkatkan kinerja untuk mencapai tugas dan fungsinya sebagai bagian (yang menangani) pelayanan terhadap direktorat? Itulah maksud saya,” jelasnya. “Misalnya, (di Bagian Perencanaan) ada (beberapa) teman yang tidak kenal satu


sama lain. Bahkan, saya sendiri, tidak kenal semua nama-nama orang yang ada di Bagian Perencanaan,” tambahnya ketika meyakinkan bahwa kegiatan konsinyering yang dilakukan yang pertama kalinya itu penting untuk dilakukan. Ia juga mengatakan, pertemuan konsinyering itu akan dilakukan secara rutin. Setidaknya tiga kali dalam setahun. “Pertemuan ini merupakan koordinasi menyeluruh untuk tugas dan fungsi-nya Bagian Perencanaan. Setelah itu, karena ada langkah-langkah dari masing-masing Subag yang akan dikerjakan atau ditindaklanjuti, maka para Subag ini akan menindaklanjuti dengan tim kecilnya nanti. Subag ini nanti akan membuat kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan konsinyering ini,” jelasnya. n

kaleidoscope

D

11

Pembangunan Tak Bermakna Tanpa Dukungan Air

irjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, pembangunan tak akan bermakna tanpa ada dukungan air yang

memadai. “Apa artinya pembangunan jika tidak ada dukungan air yang memadai untuk mensejahterakan rakyatnya,” jelasnya dalam konferensi pers bersama GN-KPA, pada 7 Mei 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Utama Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan desentralisasi, sebagaimana amanat UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pada pembagian urusan pusat dan daerah dalam upaya menyejahterakan rakyat. Mantan Kepala Litbang Kemendagri itu juga mengatakan, kegiatan revitalisasi air sudah dilakukan sejak 2005, namun masih terbatas dengan 3 kementerian. Kini kerja sama tersebut melibatkan 8 kementerian. “Kita akan menggandeng lebih banyak kementerian untuk bersinergi supaya lebih baik lagi. Tujuan akhir dari program ini

adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat secara bersama-sama sadar untuk usaha penyelamatan air,” ungkapnya. Kedelapan kementerian terkait dalam merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terkait gerakan itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengungkapkan, yang menjadi sasaran GN-KPA meliputi 108 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 29 bendungan prioritas, dan 17 provinsi sentra produksi padi. Semua sasaran tersebut tersebar di 352 kabupaten/kota pada 34 provinsi. n


Jendela

12

kaleidoscope

D

elapan kementerian melakukan penandatangan kesepakatan bersama gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), pada 9 Mei 2015, di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Nawa Cita yang diusung pemerintah saat ini. Penandatangan kesepakatan itu dilakukan tepat pada Hari Air Dunia XXIII Tahun 2015. Kementerian-kementerian yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian PDT dan Transmigrasi. Dalam acara tersebut, turut hadir para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PUPR, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, konsumsi air masyarakat Indonesia saat ini sudah hampir seperti warga negara Amerika. Pada tahun 1970-an setiap individu masyarakat Indonesia membutuhkan 70-80 liter air/hari. Sedangkan warga negara Amerika membutuhkan hampir 200 liter air/hari/orang. Hal itu disebabkan oleh pola hidup mereka seperti mandi menggunakan shower dan flushing yang membutuhkan air lebih banyak. “Seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kebutuhan air per individu di Indonesia terus meningkat, mestinya hal ini disesuaikan dengan langkah penyelamatan air,” ujarnya dalam kegiatan itu. n


Wujudkan Nawa Cita 8 Kementerian Sepakati Bersama GN-KPA

Penandatangan kesepakatan itu dilakukan tepat pada Hari Air Dunia XXIII Tahun 2015.

kaleidoscope

GN-KPA Kembalikan Keseimbangan Siklus Hidrologi

G

erakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN KPA) bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas airnya dapat dicapai melalui program pemerintah pusat dan daerah, dan melibatan dunia usaha, serta peran serta masyarakat. GN KPA ditujukan langsung pada 352 kabipaten/kota dari 34 provinsi untuk 108 Daerah Aliran Sungai (DAS), 15 danau pprioritas, dan 29 bendungan. Hal itu diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang disiarkan langsung oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, pada 7 Mei 2015 saat konferensi pers di kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air tersebut melibatkan 7 Kementerian pada Kabinet Kerja, di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sesuai tugas dan fungsi, masing-masing Menteri dapat melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian revitalisasi GN-KPA, salah satunya adalah penyediaan lokasi dan Sumber Daya Manusia untuk mendukung revitalisasinya.

13

“Tujuan utama Kemendagri Revitalisasi GN KPA adalah mendorong pencapaian pembangunan daerah secara nyata sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mentitikberatkan pada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. n


Jendela

14

kaleidoscope

T

Data Menjadi Hal yang Sangat Strategis

ahun 2015 seperti tahun yang benar-benar baru bagi penyelenggara pemerintahan. Di tahun itu banyak perubahan, termasuk penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melibatkan pemerintah daerah. Karena perubahan tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai pengelola di pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian. Mersepon perubahan itu, Bappeda Provinsi Bali melakukan kunjungan dan dialog dalam rangka rapat koordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk mendiskusikan mengenai sisik melik perubahan-perubahan dalam pengelolaan SIPD. Rapat Koordinasi SIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Provinsi Bali itu dilaksanakan pada 21 Mei 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan para pejabat di bawahnya, perwakilan dari Bappeda Provinsi Bali, dan para pengelola SIPD dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi itu, supaya diketahui langkahlangkah apa yang harus dilakukan ke depan dalam menangani SIPD pasca diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan-perubahan lainnya. Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan, ST, MM, Kabag Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan, di dalam konsep perencanaan pembangunan daerah, basis data menjadi satu hal yang sangat strategis. Sehingga, menurutnya, sistem informasi data pembangunan kemudian dituangkan atau diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. n


kaleidoscope

15

Pemekaran Sofifi Menjadi Prioritas

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikankan Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut) merupakan salah satu wilayah yang masuk skala prioritas dalam daftar Daerah Otonom Baru (DOB) untuk diusulkan pada tahun 2015. “Memang Sofifi masuk dalam 19 DOB yang diprioritaskan dari 87 DOB yang tersebar di seluruh Indonesia, karena sudah diperkuat dengan Amanat Presiden (Ampres), sehingga saya menjamin Sofifi sudah bisa dimekarkan dan menjadi DOB berpisah dari Kota induk Tidore Kepulauan,” katanya seusai melakukan kunjungan kerjanya di Maluku Utara, pada 31 Juli 2015. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat Pulau Oba untuk perjuangan pemekaran Sofifi sudah diterimanya. Ia mengatakan saat ini Sofifi masih berstatus kecamatan, padahal seharusnya statusnya ditingkatkan menjadi Kota Sofifi.

“Apalagi semua infrastruktur dan pelayanan pemerintahan telah dipusatkan di Sofifi,” katanya lagi. Oleh karena itu, dokumen pemekaran yang diserahkan perwakilan warga Oba itu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan Sofifi menjadi DOB. Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mengapresiasi respon Mendagri untuk perjuangkan pemekaran Sofifi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara menjadi DOB dan berpisah dari kota induk Tidore Kepulauan. n


Jendela

16

kaleidoscope

MoU 3 Menteri, Selanjutnya Sosialisasi Petunjuk Teknis

P

asca dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Mendagri, Menkop dan UKM, dan Menko Perekonomian terkait perizinan usaha kecil dan menengah, pelaku usaha kecil dan menengah, terutama di daerah berpeluang untuk mengembangkan usahanya. Namun begitu, harus dilakukan sosialisasi petunjuk teknis yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil secara bersama-sama di daerah. Karena ketika Petunjuk Teknis itu sudah disosialisasikan, maka instansi dari Kementerian Koperasi dan UKM di daerah bisa menerbitkan (surat) izin satu lembar kepada para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha itu bisa memperoleh (semacam) kartu kredit untuk permodalannya dari BRI. Terkait hal itu, Drs. Sugiyono, M.Si, Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan, bahwa masalahnya ada pada masalah sosialisasi yang belum bisa dilaksanakan. “Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil itu sebetulnya telah dikeluarkan petunjuk teknisnya, dengan (dikeluarkannya) Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Itulah petunjuk teknisnya,” katanya dalam Rapat Tindak Lanjut Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha, pada 5 April 2015, di Ruang Rapat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. “Hanya saja, permasalahannya, tadi telah disampaikan bahwa kita belum bersama-sama menyosialisasikan Permendagri (petunjuk teknis) itu,” terangnya. n


kaleidoscope

17

Membuka Tempat Wisata Harus Sesuai Peraturan

M

embuka tempat wisata harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Edi Sugiharto, SH, M.Si, Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam Rapat Klarifikasi Penyelesaian Proyek Kawasan Pariwisata Tanjung Ringgit Kabupaten Lombok Timur, pada 19 Maret 2015, di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Edi Sugiharto, SH, M.Si juga mengapresiasi rencana dibukanya kawasan Wisata Tanjung Ringgit di Kabupaten Lombok Timur. “Kemendagri dan kita semua, terus terang, dengan adanya keinginan untuk membuka tempat wisata ini, kami sangat mengapresiasi. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan aturan (yang berlaku)?” ujarnya. “Karena setelah kami menerima surat dari BKPM, Kemendagri menelusuri bagaimana kebijakan dari bupati itu sendiri, bagaimana provinsi itu sendiri, khususnya sampai sejauh mana (wewenang) di SK Kehutanan yang akan digunakan,” tambahnya lagi mewanti-wanti. Ia juga menjelaskan, dalam urusan pemerintahan daerah, penggunaan dan pemanfaatan ruang yang terkait apa pun, harus berpegang kepada Rencana Tata Ruang (RTR) dari daerah itu sendiri. “Lalu, RTR daerah juga harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional yang sudah ditentukan. Karena tata ruang daerah tentu akan mengacu pada tata ruang provinsi dan seterusnya,” jelasnya. Dirinya beralasan, karena ada kawasankawasan strategis yang akan menjadi program atau kegiatan dari tingkatan pemerintahan itu sendiri,” tambahnya. n


Jendela

18

kaleidoscope

Presiden Jokowi Pimpin Langsung Rakornas TPID

P

residen Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) VI, pada 27 Mei 2015, di Hotel Sahid Jakarta. Jokowi menjadi presiden pertama yang secara langsung memimpin jalannya Rakornas TPID. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Zulverdi menjelaskan, Rakornas yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID sudah dimulai sejak 2010. Unsur Pokjanas


TPID meliputi Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. “Rakornas VI ini istimewa, karena untuk pertama kalinya presiden RI hadir bukan hanya membuka tapi juga memimpin rapat sampai selesai. Sehingga diharapkan Rakornas ini menjadi lebih berkualitas kesepakatannya dan konkret tindak lanjutnya,” jelasnya. Dody menambahkan, peserta rakornas TPID VI jauh lebih banyak dari sebelumnya, dengan jumlah total 432 TPID, dibandingkan tahun 2014 sebanyak 333 TPID. Sebab, pascakeluarnya Instruksi Mendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk membentuk TPID, jumlahnya bertambah signifikan. Sebanyak 34 kepala daerah hadir untuk mewakili TPID provinsi, serta 398 bupati/ walikota mewakili TPID kota/kabupaten. Selain itu, Rakornas juga dihadiri para kepala perwakilan BI di seluruh Indonesia serta kementerian terkait yang masuk dalam Tim Penanggulangan Inflasi Nasional. Rakornas TPID VI tersebut mengambil tema, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga.” Menurutnya, tema tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan membantu membenahi tata niaga barang-barang kebutuhan pokok pangan strategis di daerah. n

kaleidoscope

S

ebanyak 12 daerah mendapatkan penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik dan TPID berprestasi. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas TPID VI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 27 Mei 2015. Penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki kinerja terbaik di tahun 2015. Penghargaan diberikan pada TPID yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. TPID Terbaik 2014 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera, TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa, serta TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TPID Kota Pontianak untuk Kawasan Timur Indonesia. Sementara itu, penghargaan TPID Berprestasi 2014 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa, dan TPID Kabupaten Takalar untuk Kawasan Timur Indonesia. Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara penghargaan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID, namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi IHK.

19

Penghargaan TPID Terbaik Diperoleh 12 Daerah

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan saat menjadi Wali Kota Solo, inflasi di Solo tercatat 1,3 persen. Sebab, Jokowi kerap mendatangi gudang-gudang dan distributor. Menurutnya, lokasi yang jangkauannnya sulit akan dipemainkan oleh pemilik gudang-gudang. “Pemda sesering mungkin terjun ke lapangan gudang distributor, apakah mereka menimbun barang, sehingga distributor besar merasa diawasi agar tidak memainkan harga,” terang Presiden Jokowi. n


Jendela

20

kaleidoscope

Wujudkan Data Nasional, Cita-cita SIPD-SDDKN Sama

D

r. H. Sjofjan Bakar, M.Sc, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyatakan, citacita dua sistem aplikasi data untuk mewujudkan data nasional adalah sama. Dua sistem aplikasi data tersebut, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara.

Kedua lembaga yang menangani dua sistem aplikasi data yang bersumber dari pemerintah daerah itu bersepakat untuk melakukan integrasi sistem aplikasi dengan melakukan Soft Launching SDDKN-SIPD, pada 4 Juni 2015, di Ruang Rapat Sekretariat Negara, Jakarta. “Cita-cita kita sama, ingin mewujudkan data yang baik. Dalam konteks Ditjen Bina Jendela E D I S I DESEM B ER 2O1 5 | TA HUN V I

Pembangunan Daerah, data dan informasi yang diolah di SIPD akan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD),” ungkap Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc. “SIPD dengan SDDKN itu nyambung,” tambahnya. Dalam sambutannya di acara itu, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc menambahkan, di sistem aplikasi SIPD, setiap data harus diverifikasi dengan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam hal ini, setiap tiga bulan sekali ada validasi dari Sekda. “Kami berharap cita-cita kita yang sama ini bisa terwujud,” tutupnya. Dalam kesempatan yang sama, Andrie Syahriza, S.Kom, M.Si, Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Deputi Bidang Dukungan

Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan bahwa keinginan kedua instansi melakukan kerjasama tak lain untuk mewujudkan integrasi data menjadi data nasional. Sebelumnya, Sekretariat Negara telah membangun sistem datanya sejak 13 tahun lalu. n

kaleidoscope

S

istem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) milik Sekretariat Negara melakukan Sosialisasi dan Uji Coba Integrasi Aplikasi antara SIPD dan SDDKN, pada 25 Juni 2015, di Kantor Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu menandai diberlakukannya integrasi SIPDSDDKN tersebut di daerah. “Dengan (sosialisasi) ini, integrasi (SIDP-SDDKN) sudah bisa diimplementasikan di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten,” terang Iwan Kurniawan, ST, MM, Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Hadir dalam sosialisasi itu, yaitu dari Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendargi, Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara, Pusat Data dan Informasi Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Penyusunan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-government Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Biro Telematika Lemhanas. Sebelumnya, pada 4 Juni 2015, kedua lembaga yang menangani dua sistem aplikasi data yang bersumber dari pemerintah daerah itu bersepakat untuk melakukan integrasi sistem aplikasi dengan melakukan Soft Launching SDDKN-SIPD, di Ruang Rapat Sekretariat Negara, Jakarta.

21

Integrasi SIDP-SDDKN Sudah Bisa Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan, ST, MM juga menyampaikan, bahwa Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan menginformasikan sosialisasi tersebut ke beberapa provinsi dan kabupaten. “Ke depan, kami ada pilot project pengintegrasian ini ke provinsi dan kabupaten, khususnya provinsi,” jelasnya. “Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama, ditingkatkan di level (lebih) atas lagi dan di level bawah juga mengikuti,” tambahnya. n


Jendela

22

kaleidoscope

T

Tiga Poin Kerjasama Jadi Dasar KKS, KIS, dan KIP

iga poin yang menjadi ruang lingkup kerjasama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Kepala Badan Pendidiakan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos menjadi dasar bagi pengembangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini. “Database kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik sangat efektif untuk dijadikan dasar dalam pengembangan KKS, KIS, dan KIP.” Demikian bunyi press release yang disampaikan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kemensos, pada 9 Juni 2015, di Kantor Kemensos, Jakarta. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu sendiri dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Sebagaimana releasnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kemendagri menjelaskan, perjanjian kerjasma tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik antara Mendagri dengan Mensos. Sebagaimana release-nya lagi, teknis operasional Perjanjian Kerjasama itu sendiri akan ditindaklanjuti oleh tim teknis kedua belah pihak. Dalam keterangannya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, dengan adanya hak akses bagi Kemensos untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik (E-KTP), maka Kemendagri menjamin bahwa data yang diakses akurat. “Jadi kami menjamin bahwa data kami akurat. Pihak Kemensos tidak perlu ragu lagi, karena kami punya pengaman yang alamiah yaitu sidik jari dan iris mata,” kata Irman saat memaparkan Sistem Data Kependudukan usai penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut di Kemensos, pada 9 Juni 2015. n

kaleidoscope

S

Kemendagri Izinkan Plt Gubernur Riau Tentukan SOTK Baru

ekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yuswandi A. Temenggung, mempersilakan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Asyadjuliandy Rahcman untuk menentukan format Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu sebagaimana dilansir riauterkini.com. “Kemarin sudah kita setujui, makanya pembentukan SOTK baru itu secepatnya dilaksanankan. Dengan syarat harus sesuai dengan rekomendasi dari KASN dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri,” kata Yuswandi A. Temenggung, pada 16 Februari 2015, di Jakarta. Yuswandi juga menyampaikan, hal yang terkait teknis menjadi urusan gubernur, yang penting katanya, tidak keluar dari rekomendasi KASN dan Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri. “Urusan apakah nantinya gubernur akan mengangkat Plt, itu tergantung kesepakatan dengan Ditjen Keuangan Daerah. Yang penting, tidak menyalahi aturan yang berlaku,” katanya. Sebelumnya, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rahcman beberapa waktu lalu mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan konsultasi terkait pembentukan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang sudah satu tahun lebih disahkan DPRD Riau. Namun, SOTK baru tersebut mengalami kendala, padahal SOTK baru tersebut sudah dianggarakan di dalam APBD Riau tahun 2015. Menurut Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, proses penyusunan SOTK baru memerlukan waktu paling tidaknya sekitar dua bulan hingga bisa bekerja. “Diperlukan waktu sekitar dua bulan pembentukan SOTK baru untuk bisa diterapkan di lingkungan Pemprov Riau,” ungkapnya. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman usai menemui Sekjen Kemendagri. n


Jendela

23

24

kaleidoscope

Sekretaris Ditjen Bangda Beralih Tugas Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ungkapan klasik itu sering dilontarkan dalam sambutansambutan acara perpisahan.

M

eski ‘usang’, kalimat itu selalu memikat karena nilai relevansinya. Kalimat itu pula menjadi pas untuk mewakili suasana pelepasan Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) yang beralih tugas. Tepat pukul 17.00 WIB, suasana Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah begitu khidmat ketika pembawa acara mempersilakan Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc untuk menyampaikan sambutan terakhirnya di kantor salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, karena beliau resmi beralih tugas dan akan memangku jabatan baru sebagai pejabat fungsional widyasiwara. Dalam usia yang saat ini 60 tahun 1 hari, Dr. Sjofjan Bakar, M.Sc telah bekerja di Kemendagri selama 32 tahun 4 bulan. Selama itu, 1 tahun 2 bulan bekerja di Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan selebihnya di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam Acara Berbuka Puasa Bersama dan Alih Tugas Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 13 Juli 2015 di Lobi Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kalibata, Jakarta Selatan, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah


bersama-sama bertugas di kantor itu. “Atas dukungan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Swt,” ungkapnya penuh haru. “Dalam kesempatan ini pula, saya atas nama keluarga, memohon maaf atas semua kekuarangankekurangan selama bekerja. Dalam momen bulan Ramadhan ini, kami sekeluarga juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Swt,” demikian ungkapnya lagi. n

kaleidoscope

25

BPJS Kesehatan, Menjamin Semuanya

B

PJS Kesehatan menjamin semua hal menyangkut pelayanan pengobatan bagi para pesertanya. Pengobatan rawat jalan, rawat inap, sakit yang tidak terlalu berat semisal demam hingga sakit kritis semacam stroke, jantung, kanker, dan lainnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Deni Nurhikmat, Kepala Unit Pemasaran BPJS Cabang Jakarta Selatan dalam Sosialisasi BPJS Kesehatan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pada 19 Mei 2015. Meski begitu, Deni Nurhikmat memberi catatan, jaminan tersebut tidak berlaku untuk permintaan sendiri. “Misalnya, medical checkup, atau operasi caesar dengan permintaan tanggal tertentu,” katanya. “Atau, kalau hanya batuk-pilek, lalu peserta langsung minta dirawat di RS, ya pasti ditolak. Semuanya harus sesuai prosedur dan indikasi medis. (Kalau sesuai) semua layanan akan dijamin oleh BPJS kesehatan,” terangnya lagi. Sosialisasi itu dihadiri oleh sekitar 100 orang pegawai PNS dan non PNS di

lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Suasana dialog cukup hangat, karena banyak peserta yang antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan BPJS, soal obat yang dijamin BPJS, cara mendaftar, dan beberapa hal lain yang menyangkut pelayanan BPJS. Untuk soal yang terakhir, Deni Nurhikmat menjelaskan untuk yang PNS dan sudah memiliki kartu Askes cara mendaftarnya cukup dengan melapor ke kantor BPJS secara kolektif melalui instansi tempat PNS tersebut bekerja atau datang sendiri dengan membawa kartu Askes untuk ditukar dengan kartu BPJS Kesehatan. Ia juga menerangkan, secara kronologis, sejak 1 Januari 2014, Askes dibubarkan dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. “Yang dulunya Askes bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN, sekarang BPJS berbadan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peserta Askes otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi, yang dulunya Askes, sekarang sudah menjadi BPJS Kesehatan,” terangnya. n


Jendela

26

kaleidoscope

Mendagri Melantik Pejabat BNPP

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik pejabat eselon II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pada 27 Juni 2015 di Gedung BNPP, Komplek IPDN Jalan Ampera Raya, Jakarta. Ada lima pejabat baru BNPP yang dilantik. Adapun lima pejabat yang dilantik adalah Florencius Gatot Yanrianto, Sekretariat BNPP, Marhaban Ibrahim selaku Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah, Akhman Sudirman Tavipiyono dan Boytenjuri sebagai Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Kemudian, Edi Sugiharto sebagai Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP meminta agar pejabat eselon II yang dilantik bisa bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. “Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” katanya. Mendagri juga meminta pejabat yang baru dilantik bisa mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi atau golongan. Menurutnya, BNPP memiliki tugas berat dalam penyusunan rencana, mengkoordinasikan dengan pihak terkait seperti Kemenkopulhukam, Polri, TNI, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, tugas dalam evaluasi serta pengawasan soal batas wilayah harus ditingkatkan. Mendagri tidak ingin wilayah perbatasan Indonesia tertinggal dibandingkan perbatasan negara tetangga. Dalam kesempatan itu Mendagri juga menyampaikan bahwa wajah daerah perbatasan harus lebih baik. “Apa pun yang terjadi, wajah kawasan perbatasan kita harus lebih baik. Jangan sampai kalah dari Malaysia, Filipina, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste. Untuk Timor Leste, wajah perbatasan kita jauh lebih parah dibandingkan negara kecil (itu),” ungkapnya. n


kaleidoscope

27

Secepatnya Optimalkan Penyerapan Anggaran

M

endagri Tjahjo Kumolo menyampaikan penyerapan anggaran tahun 2015 secepatnya harus dioptimalkan. “Tugas utama seluruh Direktorat dan Badan, mulai hari ini adalah secepatnya mengoptimalkan penyerapan anggaran kementerian,” tandasnya dalam Apel Gabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirangkaikan dengan Halal Bi Halal di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, pada Kamis, 23 Juli 2015, di Lapangan Upacara Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kalibata, Jakarta Selatan. “Ini sudah bulan Juli, belum sampai 40% penyerapan anggaran Kemendagri. Mudah-mudahan di sisa waktu ini bisa cepat dioptimalkan secara maksimal,” tambahnya. Sebab, kalau tidak, menurutnya, yang rugi Kemendagri sendiri. Karena untuk Tahun Anggaran 2016, salah satu evaluasinya adalah sangat tergantung dari penyerapan anggaran

(tahun 2015). “Apakah anggaran kementerian itu bisa ditambah atau dikurangi, tergantung penyerapannya,” jelasnya. Mendagri menjelaskan bahwa hal itu juga berlaku bagi provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, ia menemukan bahwa di sana penyerapannya baru mencapai 16%. Sementara Jawa Timur, cukup bagus, yaitu sudah bisa mencapai hampir 38%. Secara keseluruhan, rata-rata penyerapan anggaran di provinsi tidak lebih dari 25%. Padahal menurutnya, sekarang sudah bulan Juli dan sudah akan memasuki bulan Agustus. “Saya minta kepada Pak Dirjen Otda, (untuk) juga menyusun satu Permendagri bagi Daerah Tingkat II yang tidak bisa optimal (penyerapan anggarannya), mungkin tidak diberikan dana besar yang per kabupaten itu. Ini untuk rangsangan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran ini harus sudah bisa secara maksimal, termasuk di Kemendagri ini,” urainya lagi. n


Jendela

28

kaleidoscope

Mendagri Melantik Irjen Baru Kemendagri

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang baru, yaitu Tarmizi A. Karim menggantikan Maliki Heru Santoso. Pengangkatan Tarmizi berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 90/M Tahun 2015. Mendagri mengatakan, pelantikan pejabat Irjen itu merupakan kelanjutan pelantikan pejabat di lingkungan Kemdagri pada 1 Juli lalu. “Pelantikan Irjen kami lakukan sendiri mengingat lembaga ini punya peran komponen strategis dalam menciptakan birokrasi Kemendagri yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat,” kata Mendagri dalam sambutannya usai melantik Irjen Kemendagri, di Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdagri, Jakarta, pada 15 Juli 2015. Menurut Mendagri, Itjen harus menjadi unit terdepan dalam mengawal pelaksanaan pengawasan tugas unit kerja lingkup


Kemdagri. Salah satunya, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). “Aparat pengawas internal pemerintah ini perwujudan revolusi mental. Aparat pengawas nanti tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan biasa, namun juga pelayanan konsultasi terhadap masalah yang dihadapi unit kerja lingkup Kemendagri,” tegasnya. Mendagri juga menyampaikan, perubahan pola kerja sangat penting dilakukan Itjen Kemendagri. Pasalnya, selama ini jajaran Itjen larut dalam banyaknya hasil temuan. “Itjen harusnya juga memastikan bahwa permasalahan yang terjadi, mendapatkan asistensi memadai. Ke depan, Itjen Kemdagri tidak hanya membuat daftar temuan hasil pemeriksaan belaka,” tandasnya. Mendagri menambahkan, peningkatan kualitas jajaran Itjen juga menjadi keniscayaan. “Saya meminta kepada saudara Irjen agar segara lakukan langkah peningkatan kapasitas dalam jajaran auditor,” tutupnya. n

kaleidoscope

K

eluhan soal layanan publik banyak mencuat. Mulai dari layanan KTP sampai membuat akte lahir. Proses pembuatan KTP dan akte lahir hingga berhari-hari, yang jadi persoalan. Padahal menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, semestinya urusan membuat KTP dan akte lahir tidak membutuhkan proses yang lama. “Sebenarnya, sambil isi data dan proses tidak lebih dari 30 menit selesai,” jelas Mendagri saat bicara soal pembuatan KTP, pada 29 Juli 2015 di Jakarta. “Untuk akte lahir, harusnya 1 jam maksimal selesai,” tambahnya. Apa yang diungkapkan Mendagri cukup beralasan. Sudah menjadi rahasia umum, jika uang keluar lewat jalan pintas maka proses menjadi cepat. Tapi bila prosedural perlu butuh waktu lama. Namun Mendagri mewanti-wanti agar masyarakat ikut prosedur. Jangan mau diakali para oknum pelayanan publik yang meminta uang dengan jaminan proses cepat. Oleh karena itu, terkait hal ini, pemerintah terus mengupayakan perbaikan layanan

29

Idealnya Urus KTP 30 Menit dan Akte Lahir 1 Jam birokrasi hingga ke daerah. “Itulah mental oknum pegawai yang harus ditertibkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat kok tidak ikhlas sesuai tugasnya,” terang Tjahjo Kumolo. Soal proses pembuatan KTP atau akte, selama ini memang kadang sejumlah daerah memakai alasan adanya proses pengiriman ke Jakarta. Namun hal itu semestinya tidak lantas membuat proses pembuatan jadi berbulanbulan. “Memang tidak semua daerah, ada daerah yang sudah siap pelayanan gratis cepat. Ada juga daerah yang belum siap. Tergantung di kecamatan sudah ada alat cetak e-ktp atau belum dan ketersediaan blanko KTP,” tutupnya. n


Jendela

30

kaleidoscope

Mendagri Wajibkan Upacara Bendera

D

alam Apel Gabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirangkaikan dengan Halal Bi Halal di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, pada Kamis, 23 Juli 2015, di Lapangan Upacara Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kalibata, Jakarta Selatan, Mendagri Tjahjo Kumolo mendorong semua komponen di Kemendagri untuk mewajibkan melaksanakan upacara bendera. “Kami sudah mempersiapkan peraturan, Instruksi kepada seluruh direktorat, badan, sampai Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jendela E D I S I DESEM B ER 2O1 5 | TA HUN V I

(IPDN), seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa, setiap hari Senin harus ada upacara bendera yang dipimpin oleh menteri atau eselon 1. Sama juga, masing-masing direktorat dipimpin oleh pejabatnya atau siapa yang ditugaskan,” demikian Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan. “Urutannya harus jelas: pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, menyanyikan satu lagu wajib resmi atau lagu daerah bagi kabupaten/kota, dan pengarahan inspektur upacara, termasuk yang terakhir, pembacaan doa,” imbuhnya. Menurut Mendagri, upacara bendera penting untuk dilakukan setiap hari Senin, termasuk hari-hari besar nasional atau hari-hari (besar) internal Kemendagri yang perlu diperingati, atau hari jadi provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan dan desa. “Saya sudah minta kepada Mendiknas, untuk memberlakukan (hal) yang sama (upacara bendera). Untuk setiap sekolah (tingkat) dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan, setiap Senin harus ada upacara dan pengibaran bendera (merah putih).” “Karena di Jawa, ada beberapa sekolah yang Kepala Sekolahnya melarang muridnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melarang muridnya, dalam upacara, melakukan penghormatan kepada bendera merah putih,” tandasnya. n

kaleidoscope

31

Penyerapan Anggaran Rendah, Kemendagri Akan Beri Sanksi Daerah

M

enteri Dalam Negeri

(Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan akan memberikan sanksi bagi daerah-daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota yang penyerapan anggarannya rendah. Nantinya, Kemendari akan memberikan catatan khusus dan menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang minim penyerapan anggarannya itu dikurangi untuk tahun anggaran berikutnya. “Misalnya, rencana bantuan Bapak Presiden untuk tahun anggaran 2016 untuk tiap kabupaten/kota yang maksimal Rp. 1 miliar dapat dikurangi,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, pada 23 Agustus 2015. Agar tak mendapatkan sanksi tersebut, daerah harus meningkatkan penyerapan anggarannya sesuai target yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat. Penyerapan anggaran di setiap daerah, setidaknya harus mencapai 60 persen pada kuartal II

nanti. “Reward dan punishment harus diterapkan terbuka dan fair,” katanya. Tjahjo menjelaskan, Kemendagri saat ini sudah melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti penyerapan anggaran yang rendah ini. Pertama, Kemendagri telah mengirim radiogram kepada Gubernur, Bupati, Walikota agar optmalisasi penyerapan anggaran dilaksanakan dengan baik. Diharapkan, langkah ini bisa mendukung pertumbuhan di daerah serta membuat sektor riil di daerah bergerak. Kemendagri juga telah membentuk tim melalui Ditjen Keuangan Daerah untuk terus memonitor, memanggil, mengklarifikasi dan mendatangi daerah yang penyerapannya sangat rendah. “Sampai saat ini kemendagri terus memonitor daerah yang belum optimal melaksanakan penyerapan anggaran,” ungkapnya. n


Jendela

32

kaleidoscope

M

enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung sesuai target Pemerintah, yakni dalam kurun waktu tiga tahun. “Mudah-mudahan ini dioptimalkan bahwa target tiga tahun percepatan pembangunan ini selesai. Kawasan perbatasan harus menjadi kawasan penunjang ekonomi, penunjang keamanan oleh anggota TNI yang lebih solid. Khususnya di Malinau, Sebatik, Nunukan, NTT, dan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” kata Mendagri selesai memimpin upacara HUT RI di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 17 Agustus 2015. Sebagaimana dimaklum, percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Ini sudah menjadi program utama Bapak Presiden dengan Nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran yang diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola


Percepatan Pembangunan Perbatasan Diharapkan Sesuai Target Perbatasan), khususnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste,” jelas Mendagri. Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, Pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp. 16 triliun per tahunnya untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik. Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang tahun ini sudah sampai ke plafon Rp. 16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan. “Jalan dulu yang dibangun, beserta fasilitasnya, termasuk fasilitas perbatasan yang lengkap, seperti puskesmas, sekolah, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan terjamin,” jelasnya. n

kaleidoscope

33

Mendagri Ingin Proses Rekrutmen Siswa IPDN Seperti Akpol dan Akmil

M

endagri Tjahjo Kumulo telah melantik Dra. Erliana Hasan sebagai Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dirinya pun meminta proses rekruitmen siswa IPDN sama dengan Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil). “Kepada Ibu Rektor dan Wakil Rektor, proses rekruitmen siswa baru harus sama dengan Akpol dan Akmil. Sehingga pada suatu saat nanti bisa sinergi,” terang Mendagri dalam sambutanya setelah melantik Gubernur Kalimantan Selatan dan wakil rektor IPDN, pada 10 Agustus 2015. Mendagri juga menyampaikan bahwa hampir 80 persen pejabat di IPDN sudah diganti. Hal itu dilakukan supaya ke depannya proses belajar dan mengajar di IPDN menjadi lebih baik. “Saya juga mengingatkan untuk penerimaan praja baru, kami tidak ingin ada yang sampai meninggal karena ada kekerasan. Kalau ada pelajar yang meninggal yang bertanggung jawab Rektor dan Wakil Rektor,” tegas Mendagri. Tjahjo menambahkan, hal tersebut dilakukan karena Kemendagri sebagai poros pemerintahan harus menunjukkan dedikasi. “Revolusi mental pegawai negeri sipil apalagi Kemendagri poros pemerintahan harus tunjukan dedikasi jangan kalah dengan Polri dan TNI,” tutupnya. Proses rekrutmen calon-calon praja IPDN itu mulai dari seleksi awal hingga tahap akhir akan disamakan dengan standar perekrutan

Akpol dan Akmil. Sistem penerimaan akan terukur dengan baik dengan memusatkan penerimaan, tidak seperti sebelumnya dapat melalui daerah-daerah. Ujian Psikotes dan kesehatannya disamakan dengan standar ujian Akpol dan Akmil. Hal ini dilakukan agar CPNS alumni IPDN memiliki kualitas yang sama dengan alumni akademisi lainnya saat turun ke lapangan. Kemendagri juga berencana untuk melibatkan KPK dan Komnas HAM dalam rekrutmen agar proses seleksi yang transparan dan jauh dari kekerasan. n


Jendela

34

kaleidoscope

Pada 2015, Bangda Kombinasikan Kegiatannya

D

i tengah kondisi transisi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) harus tetap melaksanakan kegiatan seoptimal mungkin, karena anggaran yang sudah ditetapkan harus tetap terserap. Terkait itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, untuk tahun 2015, secara otomatis Ditjen Bina Pembangunan Daerah masih melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengkombinasikan kegiatan yang sudah ada dengan yang baru. “Kegiatan-kegiatan yang sudah ada, sejauh mungkin, kita laksanakan APBN-P itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijalankan, harus direvisi, ya kita revisi. (Meskipun) kalau bisa revisi itu (perlu) agak dihindari,” ungkap Dirjen Bina Pembangunan Daerah itu dalam Rapat Perubahan Anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 14 Juni 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Jendela E D I S I DESEM B ER 2O1 5 | TA HUN V I

Badan Diklat Kemendagri asli Sragen itu menyampaikan, dalam rangka reformasi birokrasi, Kemendagri berusaha keras untuk menaikan persentase remunerasi yang sekarang 47 persen, akan dinaikkan menjadi 75 persen. “Sebenarnya syaratnya sederhana, tapi sulit dilaksanakan. Kalau tidak salah, kita bisa menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sekian ratus menjadi dua saja. (Walaupun) ini lebih kepada Ditjen Otda,” terangnya. Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan, Kemendagri, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), mungkin juga Bappenas, (akan) mendesain bahwa laporan daerah itu hanya dua: kinerja dan keuangan yang Opinial, WDP, WTP, dan sebagainya. “Sekarang kan tidak. Semuanya meminta laporan ke daerah,” tegasnya. Menurutnya, hal itulah yang nanti akan diubah. n

kaleidoscope Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan, pembangunan daerah itu harus bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B

agaimana kita, mulai kemarin atau hari ini, (untuk bisa) berpikir bahwa pembangunan daerah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan, peningkatan tenaga kerja, akses berusaha, dan sebagainya yang berdasarkan urusan yang diserahkan kepada daerah,” demikian Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 10 Agustus 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Utama Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta. Dengan mengutip UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 284, 285, dan seterusnya tentang Pembangunan Daerah, mantap Kepala Badan Litbang Kemendagri ini juga menjelaskan bahwa pembangunan daerah itu tidak lain adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. “(Hal itu) untuk kesejahteraan, yaitu melalui peningkatan dan pemerataan tenaga kerja, akses, dan sebagainya. Itulah Ditjen

35

Pembangunan Daerah untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Bina Pembangunan Daerah dan itulah yang selama ini kita lakukan selama ini,” tambahnya. Pria ramah yang asli Sragen menambahkan, sekarang, sebagaimana dijelakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada ayat berikutnya, ada tambahan bahwa Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. “Itu inti otonomi daerah. Sehingga yang tersirat, Ditjen Bina Pembangunan Daerah ini sebenarnya Ditjen Otonomi dan Pembangunan Daerah. Ada tambahan otonomi, karena dua direktorat di Ditjen Otda masuk ke sini (Ditjen Bina Pembangunan Daerah).” “Dan kalau kita cermati, Ditjen Otda itu lebih kepada sumber daya organisasi daerah, karena menyangkut masalah kelembagaan, personil, sistem prosedur, dan sebagainya,” demikian ulasnya. n


Jendela

36

kaleidoscope

Anggaran 2015 Diharapkan Capai Kinerja Baik Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Diah Indrajati, M.Sc, berharap melalui pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, proses pelaksanaan anggaran tahun 2015 berlangsung dengan baik dan dapat mencapai kinerja sesuai targetnya.

D

engan) pemahaman persepsi yang benar terhadap mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, maka proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2015 akan berlangsung baik dan dapat mencapai kinerja, sebagaimana telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya. Untuk mencapi itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 14 Agustus 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Utama Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. “Sehubungan dengan telah memasuki


triwulan kedua tahun anggaran 2015, maka saat ini kita melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” terangnya. Kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu diikuti oleh para pengelola keuangan yang terdiri dari Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dari masing-masing pejabat Eselon 2, dan para Staf Administrasi Pengelola Keuangan di setiap Subdit, dan para Staf Fungsional Umum pada Bagian Keuangan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. n

kaleidoscope

D

r. H. Muh. Marwan, M.Si, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menyampaikan, desain besar kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Bina Bangda Kemendagri adalah untuk pencegahan korupsi. Ia mencontohkan bahwa saat ini masih ada kasus gratifikasi di daerah sementara Kemendagri merupakan fasilitator bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu, dengan kasus itu, ia merasa prihatin. “Pagi ini saya membaca berita, ternyata masih ada dua SKPD yang menerima gratifikasi. Terima uang dari pihak swasta. Sekarang uangnya sudah diserahkan ke KPK. Salah satunya dinas pariwisata, tapi bentuknya apa, tidak disebutkan di situ,” terangnya dalam Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pada 19 Agustus 2015, di Jakarta. “Tapi sekarang (kita berharap itu) sudah tidak ada lagi. (Namun demikian), bagaimana kalau (kita) tidak bisa mencegah menerima itu? Nah, ini supaya didiskusikan bersama.” “Sehingga sekecil apa pun kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Prinsip di dalam agama, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini,” pungkasnya. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si itu dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Diah Anggraeni, M.Sc; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) II Ditjen Bina Bangda, Drs. Sugiyono, M.Si; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) III Ditjen Bina Bangda, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si; narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan para peserta dari perwakilan direktorat di lingkungan Ditjen Bina Bangda. n

37

Bangda Selenggarakan Kegiatan Pencegahan Korupsi


Jendela

38

kaleidoscope

Tingkatkan Kesejahteraan: Naikkan Dua Hal dan Tahan Dua Hal Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan, dalam perspektif Kemendagri, kalau ingin meningkatkan menyejahterakan masyarakat, kuncinya adalah menaikkan dua hal dan menahan dua hal.


N

aikkan dua hal dan tahan dua hal. Naikkan pertumbuhan (ekonomi) dan naikkan (tingkatkan) pemerataan. Kedua hal ini akan mempercepat tercapainya kesejahteraan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Menjaga Keterjangkauan Harga Barang dan Jasa, pada 3-5 November 2015, di Surabaya. Menurutnya, dua hal lainnya adalah menahan atau menurunkan dengan mengendalikan inflasi dan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. “Dua hal lainnya harus dikendalikan, yang pertama inflasi. Kalau pertumbuhan (ekonomi) 10%, misalnya, sebesar dua digit. Tapi inflasinya 15%, kan minus. Sementara, kalau pertumbuhannya agak melambat, di bawah 5%, tapi inflasinya bisa ditekan, hanya 1%, maka masih ‘untung’ 4%,” terangnya. “Lalu, hal yang perlu dikendalikan kedua adalah jumlah pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhannya, misalnya 50%, tapi kenaikan jumlah penduduk 3 kali lipat, maka masyarakat tidak akan sejahtera. Karena kuenya bertambah separuh, yang makan tiga kali lipatnya,” tandasnya di hadapan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebanyak 120 orang itu. Ia menegaskan, bahwa secara teknis hal itu lebih jelas akan dijawab oleh pihak Kemenko Perekonomian, BI, dan lembaga yang terlibat lainnya. Karena pada sesi berikutnya dari kegiatan itu, Dr. R. Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, juga Noor Yudanto, Kepala Divisi Asesment Ekonomi Regional Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia akan memaparkan secara menukik mengenai TPID. n

kaleidoscope

H

39

al itu dinyatakan Drs. Eduard Sigalingging, M.Si dalam Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah dalam rangka Fasilitasi Penyusunan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada 28-30 Oktober 2015 di Nusa Dua, Bali. Menurut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III itu, Ditjen Bina Bangda memiliki tiga fungsi, yaitu memfasilitasi SPM, melakukan pemetaan urusan, dan menyusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) urusan wajib non dasar.

Bangda Koordinasikan Penyusunan SPM

“Yang mengerjakan ini semua adalah K/L teknis, sementara (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri hanya mengkoordinasikan saja,” terangnya dalam kegiatan yang dihadiri sekira 100 orang itu. Dalam kegiatan yang dilaksanakan 3 hari itu Ditjen Bina Bangda mengkoordinasikan K/L teknis terkait, dari pusat dan daerah untuk menyusun SPM bidang sosial. Dalam kegiatan tersebut, hadir wakil dari Kementerian Sosial, juga wakil dari beberapa daerah, yaitu Provinsi Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat. Sementara dari kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan, Lampung Selatan, Bandung, Semarang, Bantul, Malang, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Bima, Kupang, Pontianak, dan Manokwari. Dari daerah kota, yaitu Kota Pangkal Pinang, Pekan Baru, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Ambon. “Makanya fungsi Kemendagri agak unik. Kemendagri ikut terlibat dalam 32 urusan (dalam UU tersebut),” terangnya. n

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab koordinasi adalah bidang sosial.


Jendela

40

kaleidoscope

“Creativity is a lot like looking at the world through a kaleidoscope. You look at a set of elements, the same ones everyone else sees, but then reassemble those floating bits and pieces into an enticing new possibility. Effective leaders are able to.” (Rosabeth Moss Kanter)

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 20 KALIBATA. JAKARTA SELATAN


INTEGRASI SIDP-SDDKN SUDAH BISA BANGDA KOORDINASIKAN PENYUSUNAN SPM. kaleidoscope EDISI DESEMBER 2015 TAHUN VI. Jendela TAHUN VI DESEMBER 2O15

Recommend Documents