Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SAIINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KXPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 8OIM.PPN,/HK/ 05 / 20 1. 5 TTNTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KXPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI
NOMOR KEP. 36IM.PPN/HK,/ 03 / 20 1, 5 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PEPOESAAN TAHUN 2O15
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang
a.
bal:iwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pembangunan desa dan perdesaan tahun 2075, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pembangrnan Desa dan Perdesaan Tahun 2015;
b
bahwa pejabat dan pegawai yang n manya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyatatan rrntuk duduk dan rnelaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2015;
MenSinSat
:
1
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentan1 Desa (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 7, Tambahan k bar^n Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Republik Ir.rdonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Relanja Negara Tahur.r Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2074 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan
..
-2 3
Peratvran Presiden Nomor
45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cata
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara; 4
Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2OO7 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionall 5
Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2075 tentanS Rencana
Penrbangunan JanSka MenenSah Nasional (RPJMN) 2O75-2O79; 6
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2Ol5 tentanS Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O15;
7
Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2075 tentang Organisasi
Kementerian NeSara; 8
I
Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pentbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN / 1.O/20O7 tentan8 OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali dil;Jlah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahtn 2O74;
Peraturan Merlteri NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentan1 Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantaluan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PER-ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TTNTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNGAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 36,/M.PPN/HK/O3/2O75
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI
STRATEGIS
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2015. PERTAMA
Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi StrateSis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan xbagaintana tercantum dalant l-ampiran Keputusan ini.
KEDUA
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tuSas Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 20'15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2O75. KETIGA . ..
-J-
KETIGA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 201 5. Dilelapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
nd ANDRINOFA. CHANIAGO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
'ry,.V / Emmy Su,ur^i(rn
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 80,/M.PPN,/HW 05 / 20 7 5 TANGGAL 26 MEI2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2OI5
A. TIM PENGARAH Ketua
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris tJtama Bappenas.
Anggota
1.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa,
Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberday aan Masyarakat Desa, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tettinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur
Jenderal Pembangunan
Kawasan
Petdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingg al, dan Tr ansmigrasi;
4. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
5.
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.
B.
PENANGGUNGJAWAB
C.
TIMPELAKSANA Ketua
Deputi Bidang Pengembangan Region al dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Direktur Perkotaan dan Perdesaan,
Kementerian
PPN/Bappenas.
Wakil Ketua
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris merangkap
Kasubdit Perdesaan, Direktorat Petkotaan dan
an\gota
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1
2
Sesditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
Sesditjen Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian
Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 3. Sesditjen ...
3.
Sesditjen Pembangunan Kawamn Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4.
Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah., Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur
An1garan
l, Direktorat Jenderal
Anggaran) Kementerian KeuanSan;
Anggaran III, Direktorat Jenderal an, Ke me nterian Keuangan;
6. Direktur AnBBar 7
. Direktur Dana
Perimbangan, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Kevan9an;
8. Direktur Bina Program,
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Pengembangan Kawasan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tarlah, Kementerian Agraria dan Tata Ruan9;
11. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;
12. Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri,
Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
15.
Asisten Deputi Urusan
Pembetdayaan Masyarakat, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemkrdayaan Masyarukat, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
16. Direktur Otonomi Daetah, Kementerian
PPN/
Bappenas;
17.
Direktur Tata RuanS dan
Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas; 18. Direktur .. .
-J-
18.
Direktur Penanggulangan
Kemiskinan,
Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Kelautan dan Perlkanan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direklur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
23.
Direktur Permukinun dan
Perumahan,
Kementerian PPN/Bappenas;
24.
Direktur Energi, Telekomunikasi
dan
lnformatika, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Kesehatan dan
Gizi
Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Pendidikan, Kementerian
PPN/
Bappenas;
27. Direkifi Alokasi
Pendan
aan
Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatlka;
29. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Kepala Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
32. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
33. Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
34. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Tasliman ...
-435. Tasliman Solihin,
ST, MP,
Dlrektorat Perkotaan
dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Zr fakar,
S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Arief Wiroyudo, S,Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementeriarl PPN/Bappenas.
D. TENAGAPENDUKUNG
1
.
Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
2.
Amos Prima Gtacianto, ST, Direktorat Perkotaan dan Per desaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3.
Zetrizal, Direktorat Perkotaan dan
Perdesaan.,
Kementerian PPN/Bappenas;
4.
Solihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
MXNIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAI.A. BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd ANDRINOF A- CHANIAGO Salinan sesuai dengan aslinya
u
Kepala Biro Hukum,
-/
Enrmy Supalmiatun
