PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH, KEMENDAGRI AKAN BERI SANKSI DAERAH PERAN PEMDA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL EDISI AGUSTUS 2015 TAHUN VI

PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH, KEMENDAGRI AKAN BERI SANKSI DAERAH

PERAN PEMDA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

EDISI AGUSTUS 2015 | TAHUN VI

TAH UN VI | AGUSTUS 2O 15

Jendela

1

Daftar Isi Fokus

Pelayanan Dasar, Inti Penyelenggaraan Pemerintahan Bisa dikatakan, inti penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan mulai dari pusat hingga daerah adalah terselenggaranya pelayanan dasar.Sebab pelayanan dasar menjadi penanda bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4

Nasional

Percepatan Pembangunan Perbatasan Diharapkan Sesuai target Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung sesuai target Pemerintah, yakni dalam kurun waktu tiga tahun

8 Jelajah

MONUMEN PROKLAMATOR SAKSI SEJARAH KEMERDEKAAN RI Menjelang peringatan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke 70 kita dapat mengunjungi dua tempat yang menjadi saksi kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu Monumen Proklamator dan museum perumusan naskah proklamasi.

28 2

Jendela E D I S I A GUST US 2O1 5 | TA HUN V I

Daftar Isi

Nasional

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri

Mendagri Ingin Proses Rekrutmen Siswa IPDN Seperti Akpol dan Akmil 10 Penyerapan anggaran Rendah, Kemendagri akan beri Sanksi Daerah 11 Pada 2015, Bangda kombinasikan Kegiatannya 12 SPM dan Peningkatan Pelayanan Publik 14 PPk-BLUD dan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 16 Peran Pemda Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 19 Pelayanan Dasar wajib Dipenuhi Pemda

22

Resensi

PENANGGUNG JAWAB Dr. H. Muh. Marwan, M.Si REDAKTUR Ir. Diah Indrajati, M.Sc, Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si, Drs. Binar Ginting, MM, Drs, Nyoto Suwignyo, MM PENYUNTING Iwan Kurniawan, ST, MM, Subhany, SE, M.Sc, Ali Hasibuan, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT

Bisnis Sosial “sistem kapitalisme baru yang Memihak kaum Miskin”

25

Inspirasi Kesederhanaan Bung Karno

32

Infotek Teknologi Pembasmi Kanker Ciptaan Anak Negeri Diakui Di Jepang 34

Cermin

SEKRETARIAT Mahmuddin, Muhammad Nur Fajar Asmar, S.STP, Dede Sulaeman, Rizki Ganie Satria J.HNT, SH. Arif Rahman ALAMAT KANTOR Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942631

Akibat Kurang Tidur 36

JENDELA PEMBANGUNAN DAERAH ISSN: 2337-6252

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/

Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : [email protected]


Jendela

3

Fokus

Pelayanan Dasar, Inti Penyelenggaraan Pemerintahan Bisa dikatakan, inti penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan mulai dari pusat hingga daerah adalah terselenggaranya pelayanan dasar. Sebab pelayanan dasar menjadi penanda bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4


J

ika semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, maka penyelenggara pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Banyak contoh negara yang berhasil dan bercitra baik, karena mampu menyelenggarakan pelayanan dasarnya. Sebagaimana telah disampaikan Bambang Indriyanto, Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud bahwa di Majalah Newsweek yang terbit tanggal 23 Agustus 2010 menurunkan suatu laporan. Pada awal artikel tertulis ungkapan, “forget the world cup, the olympics, even the miss universe pageant. Theses are globe’s true national champions.” Untuk menjadi negara yang terbaik di dunia memang tidak harus menjadi pemenang sepak

bola pada World Cup atau menjadi juara umum pada event olahraga dunia bergengsi sekalipun sekelas olimpiade, atau mempunyai ratu kecantikan dunia. Untuk menjadi negara terbaik sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Survai yang dilakukan majalah Newsweek bekerjasama dengan ahli kelas dunia seperti Joseph E. Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi yang juga dosen Ekonomi di Columbia University, Jody Heymann, Direktur McGill University’s Institute for Health and Social Policy dan juga dosen pada McGill University, serta Geng Xiao, Direktur Brookings-Tsinghua Center for Public Policy di Beijing. Survei itu memusatkan pada nationalwell being yang meliputi empat indikator, yaitu: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan politik, dan daya saing ekonomi suatu negara. Penduduk dari negara tersebut ditanyai tentang pendapat mereka mengenai kondisi keempat indikator tersebut. Bambang Indriyanto menyebutkan, hasil dari survei tersebut menyajikan national wellbeing 100 negara dari banyak negara yang disurvei. Finlandia menduduki urutan pertama berdasarkan pada empat indikator tersebut. Negara-negara Eropa mendominasi urutan sepuluh besar. Negara Swiss berada pada urutan kedua, Swedia pada urutan ketiga, Luxemburg pada urutan kelima, Norwegia pada urutan keenam. Negara di luar benua Eropa yang berada pada sepuluh besar adalah Australia pada urutan keempat dan Kanada pada urutan ketujuh, dan Jepang pada urutan kesembilan. Di mana Indonesia? Indonesia berada pada posisi 73. Negara Asia yang berada di bawah Indonesia adalah India dan Vietnam, masing-masing pada urutan ke-78 dan ke81. Sementara Malaysia, Thailand, Philipina jauh berada di atas Indonedia, masing pada

Sumber Foto : http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/

urutan ke-37, ke-58, dan ke-63. Lalu, Singapura berada pada urutan ke-20. Jika kesehatan dan hidup layak dijadikan sebagai indikator kualitas, maka hasil survai menunjukkan bahwa di antara negara yang padat penduduk, Jerman menduduki urutan pertama, dan Amerika Serikat mendukduki urutan kedua, Perancis ketiga, dan dan Turki menduduki urutan ke sepuluh; sedangkan Thailand berada pada urutan kesembilan dan Indonesia tidak termasuk pada urutan sepuluh besar. Sementara itu, Berdasakan pada layanan pendidikan, Finlandia menduduki urutan pertama, dan negara-negara Asia yang menonjol adalah Korea Selatan, Singapura, dan Jepang. Masing-masing menduduki posisi kedua, keempat, dan kelima. Ketiga negara ini mengungguli negara maju seperti Swiss (urutan keenam), Inggris (urutan kedelapan), dan Belanda (urutan kesepuluh). Pada kriteria ini Indonesia juga belum masuk dalam urutan sepuluh besar. Dengan kondisi itu, tentu Indonesia dan penyelenggara pemerintahnya harus terus berupaya berbenah diri untuk memberikan pelayanan dasar sebaik-baiknya kepada seluruh rakyatnya. Dalam konteks sekarang,


Jendela

5

Sumber Foto : https://maxheartwood.wordpress.com

pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya diamanatkan pelayanan dasar secara rinci, termasuk level pemerintah mana saja yang berkewajiban memenuhi target terselenggaranya pelayanan dasar tersebut. Dalam pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Banyak aspek yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah dan hal itu merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang konkuren dan termasuk urusan wajib. Dalam hal ini, secara teknis, pemerintah pusat harus menyediakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasarnya. SPM adalah standar minimum pelayanan

6


publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yang mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu terhadap akses masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sesuai pasal 18, maka penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah (pusat). Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah.

Fokus

SPM adalah standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat yang mampu menjamin terwujudnya hakhak individu terhadap akses masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ditekankan lebih tajam dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan yang mendasar lain yang tidak ada dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah ditetapkannya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam

hal ini tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti pada UU sebelumnya (PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Dengan demikian, semestinya pelayanan dasar seharusnya sudah bisa dijalankan secara efektif sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, terutama di daerah. n


Jendela

7

Nasional

Percepatan Pembangunan Perbatasan Diharapkan Sesuai Target Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung sesuai target Pemerintah, yakni dalam kurun waktu tiga tahun.

M

“

udah-mudahan ini dioptimalkan bahwa target tiga tahun percepatan pembangunan ini selesai. Kawasan perbatasan harus menjadi kawasan penunjang ekonomi, penunjang keamanan oleh anggota TNI yang lebih solid. Khususnya di Malinau, Sebatik, Nunukan, NTT, dan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” kata Mendagri selesai memimpin upacara HUT RI di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 17 Agustus 2015. Sebagaimana dimaklum, percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Ini sudah menjadi program utama Bapak Presiden dengan Nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran yang diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), khususnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste,” jelas Mendagri. Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, Pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp. 16 triliun per tahunnya untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik. Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang

8


Sumber Foto : Antara

tahun ini sudah sampai ke plafon Rp. 16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan. “Jalan dulu yang dibangun, beserta fasilitasnya, termasuk fasilitas perbatasan yang lengkap, seperti puskesmas, sekolah, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan terjamin,” jelasnya. Untuk pertama kalinya pejabat pemerintah pusat setingkat menteri mengunjungi

kawasan perbatasan di Desa Long Nawang. Kedatangan Mendagri merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat di sana. Dengan kehadiran Mendagri, BNPP kemudian menetapkan Kecamatan Kayan Hulu menjadi salah satu di antara 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan wilayah perbatasan. “BNPP menetapkan Kayan Hulu sebagai lokpri yang harus diatasi dan ditangani segera. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat, mari kita lakukan pemeliharaan batas wilayah negara, bersama dengan TNI kita jaga kedaulatan dan percepatan pembangunan untuk membuka keterisolasian,” ujarnya. Desa Long Nawang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Untuk mencapai Desa Long Nawang diperlukan perjalanan udara dari Bandara Internasional Juwata Tarakan menuju Bandara kecil Long Ampung selama kurang lebih 90 menit. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat sepanjang 46 kilometer dengan menggunakan mobil berjenis gardan ganda selama kurang lebih 1,5 jam. Kecamatan Kayan Hulu merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 1.594 kilometer persegi dan berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Di sebelah utara Kayan Hulu berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir, sebelah selatan dengan Kecamatan Kayan Selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Sungai Boh, serta di bagian barat berbatasan langsung dengan Serawak. Mendagri Menggelar Upacara Kemerdekaan di Perbatasan Mendagri Tjahjo Kumolo menyelenggarakan rangkaian acara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara HUT RI ke-70 di perbatasan Indonesia

dan Malaysia, pada 17 Agustus 2015. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan bahwa keinginan untuk menggelar rangkaian peringatan kemerdekaan RI tersebut dimaksudkan agar rasa nasionalisme terhadap tanah air semakin bertumbuh di wilayah perbatasan. “Kalau memang ini menjadi keputusan yang disepakati (dengan Presiden), saya kira perlu dilakukan di seluruh pelosok perbatasan, termasuk juga diikuti oleh masyarakat, komponen PNS dan anggota TNI/Polri,” jelasnya. Perkembangan wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus mengingat daerah tersebut merupakan garda depan sebuah Negara. Mendagri juga mengatakan pembangunan Indonesia harus dimulai dari wilayah perbatasan. “Target Presiden Joko Widodo kan minimal tiga tahun wilayah perbatasan kita harus lebih baik, karena Nawacita itu kan membangun dari pinggiran, saya kira pinggiran itu ya dari perbatasan itu,” kata Mendagri. Mendagri menilai, warga yang tinggal di perbatasan lebih mengenal informasi dari negara tetangga dibandingan dari negaranya sendiri, yakni Indonesia. “Setelah saya keliling ke semua perbatasan, apalagi di Kalimantan Utara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, masyarakat di perbatasan sana lebih memahami dan mengikuti berita dari negara-negara tetangga. Oleh karena itu, rasa nasionalisme ini ingin terus kita kumandangkan di wilayah perbatasan,” ujarnya. n Sumber : www.ciputra.com, www. kemendagri.go.id


Jendela

9

Nasional

Mendagri Ingin Proses Rekrutmen Siswa IPDN Seperti Akpol dan Akmil

M

endagri Tjahjo Kumulo telah melantik Dra. Erliana Hasan sebagai Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dirinya pun meminta proses rekruitmen siswa IPDN sama dengan Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil). “Kepada Ibu Rektor dan Wakil Rektor, proses rekruitmen siswa baru harus sama dengan Akpol dan Akmil. Sehingga pada suatu saat nanti bisa sinergi,” terang Mendagri dalam sambutannya setelah melantik Gubernur Kalimantan Selatan dan wakil rektor IPDN, pada 10 Agustus 2015. Mendagri juga menyampaikan bahwa hampir 80 persen pejabat di IPDN sudah diganti. Hal itu dilakukan supaya ke depannya proses belajar dan mengajar di IPDN menjadi lebih baik. “Saya juga mengingatkan untuk penerimaan praja baru, kami tidak ingin ada yang sampai meninggal karena ada kekerasan. Kalau ada pelajar yang meninggal yang bertanggung jawab Rektor dan Wakil Rektor,”

Ilustrasi : http://ipdnredo.blogspot.com/

10


tegas Mendagri. Tjahjo menambahkan, hal tersebut dilakukan karena Kemendagri sebagai poros pemerintahan harus menunjukkan dedikasi. “Revolusi mental pegawai negeri sipil apalagi Kemendagri poros pemerintahan harus tunjukan dedikasi jangan kalah dengan Polri dan TNI,” tutupnya. Proses rekrutmen calon-calon praja IPDN itu mulai dari seleksi awal hingga tahap akhir akan disamakan dengan standar perekrutan Akpol dan Akmil. Sistem penerimaan akan terukur dengan baik dengan memusatkan penerimaan, tidak seperti sebelumnya dapat melalui daerah-daerah. Ujian Psikotes dan kesehatannya disamakan dengan standar ujian Akpol dan Akmil. Hal ini dilakukan agar CPNS alumni IPDN memiliki kualitas yang sama dengan alumni akademisi lainnya saat turun ke lapangan. Kemendagri juga berencana untuk melibatkan KPK dan Komnas HAM dalam rekrutmen agar proses seleksi yang transparan dan jauh dari kekerasan. n Sumber : www.detik.com, www.kemendagri. go.id

Nasional

Penyerapan Anggaran Rendah, Kemendagri Akan Beri Sanksi Daerah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan akan memberikan sanksi bagi daerah-daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota yang penyerapan anggarannya rendah. Nantinya, Kemendari akan memberikan catatan khusus dan menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang minim penyerapan anggarannya itu dikurangi untuk tahun anggaran berikutnya. “Misalnya, rencana bantuan Bapak Presiden untuk tahun anggaran 2016 untuk tiap kabupaten/kota yang maksimal Rp. 1 miliar dapat dikurangi,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, pada 23 Agustus 2015. Agar tak mendapatkan sanksi tersebut, daerah harus meningkatkan penyerapan anggarannya sesuai target yang sudah

disepakati oleh pemerintah pusat. Penyerapan anggaran di setiap daerah, setidaknya harus mencapai 60 persen pada kuartal II nanti. “Reward dan punishment harus diterapkan terbuka dan fair,” katanya. Tjahjo menjelaskan, Kemendagri saat ini sudah melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti penyerapan anggaran yang rendah ini. Pertama, Kemendagri telah mengirim radiogram kepada Gubernur, Bupati, Walikota agar optimalisasi penyerapan anggaran dilaksanakan dengan baik. Diharapkan, langkah ini bisa mendukung pertumbuhan di daerah serta membuat sektor riil di daerah bergerak. Kemendagri juga telah membentuk tim melalui Ditjen Keuangan Daerah untuk terus memonitor, memanggil, mengklarifikasi dan mendatangi daerah yang penyerapannya sangat rendah. “Sampai saat ini kemendagri terus memonitor daerah yang belum optimal melaksanakan penyerapan anggaran,” ungkapnya. n Sumber : www.kompas.com, www. kemendagri.co.id


Jendela

11

Nasional

T

PADA 2015, BANGDA

erkait itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan, untuk tahun 2015, secara otomatis Ditjen Bina Pembangunan Daerah masih melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengkombinasikan kegiatan yang sudah ada dengan yang baru. “Kegiatan-kegiatan yang sudah ada, sejauh mungkin, kita laksanakan APBN-P itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijalankan, harus direvisi, ya kita revisi. (Meskipun) kalau bisa revisi itu (perlu) agak dihindari,” ungkap Dirjen Bina Pembangunan Daerah itu dalam Rapat Perubahan Anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada 14 Juni 2015, di Ruang Rapat Prajabhakti Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta. Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Badan Diklat Kemendagri asli Sragen itu menyampaikan, dalam rangka reformasi birokrasi, Kemendagri berusaha keras untuk menaikan persentase remunerasi yang sekarang 47 persen, akan dinaikkan menjadi 75 persen. “Sebenarnya syaratnya sederhana, tapi sulit dilaksanakan. Kalau tidak salah, kita bisa menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sekian ratus menjadi dua saja. (Walaupun) ini lebih kepada Ditjen Otda,” terangnya. Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengatakan, Kemendagri, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), mungkin juga Bappenas, (akan) mendesain bahwa laporan daerah itu hanya dua: kinerja dan keuangan yang Opinial, WDP, WTP, dan sebagainya. “Sekarang kan tidak. Semuanya meminta laporan ke daerah,” tegasnya. Menurutnya, hal itulah yang nanti akan diubah.

12


Terkait pembenahan di pusat, Dirjen Bina Bangda menyampaikan bahwa penyelenggara Negara yang wajib melaporkan (kekayaannya) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah eselon satu. “(Setelah itu), kemudian dikembangkan, menjadi eselon dua. Nah, eselon tiga, eselon empat, dan fungsional tertentu itu (diharuskan) laporan (ke KPK) tapi berhenti di Dirjen.” “Itu bagian dari (hal) untuk melengkapi persyaratan remunerasi, untuk mencapai 75 persen,” jelasnya. Ia juga menyampaikan, penataan organisasi yang sekarang ini dilakukan di lingkungan Kemendagri adalah hasil kajian dari Tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Kementerian PAN RB. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kelembagaan di Kemendagri dan dalam rangka mencapai keberhasilan reformasi birokrasi di Kemendagri, khususnya di Ditjen Bina Bangda.

Nasional

KOMBINASIKAN KEGIATANNYA Di tengah kondisi transisi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) harus tetap melaksanakan kegiatan seoptimal mungkin, karena anggaran yang sudah ditetapkan harus tetap terserap. Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menyampaikan bahwa saat ini, pencairan anggaran (di Ditjen Bina Bangda) sudah ada dan kegiatannya sudah ada. “(Terkait laporan), paling lambat laporan (dalam bentuk apa pun), harus sudah masuk. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang kondisinya begitu. Baru dimulai sudah diminta laporan,” imbuhnya. Dirjen Bina Bangda itu juga meminta supaya dibuat pemetaannya untuk kegiatan yang sama dari UPD 1 sampai UPD 4 atau 32 urusan (atau sub urusan). “Sisanya adalah untuk melanjutkan program Ditjen Bina Bangda,” katanya. Ia mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memulai dari nol, yaitu melakukan pemetaan, apa pun istilahnya, urusan dan sebagainya. “Misalnya, yang masih bisa dilanjutkan, yaitu terkait dengan Penataan Ruang. Lalu, apakah bisa, misalnya, meneruskan Penataan Pedagang Kaki Lima? Kalau tidak bisa ya sudah, untuk sementara berhenti satu tahun. Saya yakin 1 tahun dan maksimum 2 tahun. Mungkin, tahun 2017-2018 bisa dilanjutkan,” jelasnya. Ia juga memberikan contoh, satu kegiatan Ekowisata. Pertanyaan untuk kegiatan itu adalah apakah kegiatan masih relevan dan apakah masih ada biaya untuk meneruskannya? “Jadi, setidaknya ada dua pertanyaan. Tapi, yang wajib adalah pemetaan dari urusan itu. Dari kementerian/lembaga sudah

banyak (menyampaikan) surat ke Ditjen Bangda, karena memang Ditjen Otda sudah mengarahkan ke sini,” urainya. Dirjen Bina Bangda itu juga menyampaikan mengenai kondisi saat ini di Indonesia. “Dari sisi lingkungan global, (kondisinya) sangat berat. Dengan kondisi Yunani (yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi), dan kalau tidak hati-hati, ada 5 negara lagi yang mirip Yunani. Di sini, Indonesia belum masuk,” katanya. “Tapi yang jelas, dampaknya, dari sisi rupiah dari kondisi normal saat itu sekitar tahun 2013 sampai sekarang, kenaikannya yaitu sekitar 35 persen. Dalam kesempatan itu pula, Dirjen yang memelopori dilakukannya sertifikasi ISO 9001: 2008 bagi Ditjen Bina Bangda itu menyampaikan, ada perubahan mendasar dari penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya konsumtif, (kemudian) dialihkan (menjadi) bersifat produktif. “Itu mesti ada kontraksi. Yang tadinya (sering) minum yang manis-manis, karena diabetes, kemudian tidak minum yang manis, pasti lemas. Nah, ini kondisi Republik kita.” “Sehingga terus terang, hal (perubahan) ini sudah beberapa kali (terjadi), mulai tahun 1980. Kalau tidak keliru tahun 1987, 1988, 1993, 2004 terjadi (perubahan). Bahkan di tahun 2003-2004, gaji (PNS) mundur,” pungkasnya.[ds] n


Jendela

13

Nasional

B

anyak media massa yang memberitakan buruknya pelayanan yang diselenggarakan oleh pemda. Itu artinya, pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah yang sudah baik pelayanan publiknya, menjadi daerah yang banyak mendapatkan penghargaan dari masyarakatnya. Meski baru sedikit perubahan pelayanannya, sebuah daerah akan menjadi terkenal karena pelayanan publiknya baik. Tak heran, jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan

14


Sumber Foto : forum.kompas.com

administrasi publik dewasa ini. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Selain itu pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah, di mana di masa lalu negara atau pemerintah sangat dominan, menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan seharusnya

Nasional direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sentralistisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah daerah (eksekutif) ke power sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus disikapi dengan mengubah manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen publik, juga terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan publik dari pemerintah ke masyarakat atau pasar. Demikian pula sebagai konsekuensi reformasi, manajemen publik juga harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan pada proses ‘tindakan administrasi’ yang meliputi kegiatan: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan pegawai (staffing), pengarahan (directing), pengawasan (controlling), pengaturan (regulating), dan penganggaran (budgeting) ke orientasi baru yang menekankan pada proses ‘pembuatan kebijakan dan tindakan pelaksanaan’ yang meliputi kegiatan: analisis kebijakan (policy analysis), manajemen keuangan (financial management), manajemen sumberdaya manusia (human resources management), manajemen informasi (information management), dan hubungan keluar (external relation). Semua perubahan tersebut harus diantisipasi oleh semua pelaksana pemerintahan, terutama kepala daerah. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut, maka pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke

dalam tetapi juga kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat daerah bersangkutan. Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses dalam mewujudkan pelayanan publik memerlukan banyak tahapan dan cara yang dimaksudkan supaya dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran yang salah satu caranya adalah penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Dengan SPM, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang mampu menyejahterakan masyarakat di daerah. Melalui akuntabilitas publik, pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam SPM. Dengan begitu, SPM yang telah tersusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah SPM dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat SPM merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah. SPM akan mendorong pemerintah daerah


Jendela

15

Nasional melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik secara optimal. Sehingga masyarakat di daerah mampu naik kelas menjadi masyarakat seahtera dan produktif. Sebagai simpulan, ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan catatan. Pertama, SPM merupakan standar minimum pelayanan publik yang harus disediaan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan adanya SPM, akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antardaerah. Kedua, SPM sangat mendesak untuk disusun, khususnya bagi kabupaten/kota yang memang secara langsung merupakan penyedia pelayanan publik. Ketiga, posisi provinsi yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai ‘pendukung, fasilitator, ataupun koordinator’ bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/ kota, maka sebaiknya dalam penyusunan SPM juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih mendorong daerah kabupaten/kota untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah. Keempat, kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi juga menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan SPM. Akhir kata, semoga penyusunan SPM di masa mendatang akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan lebih akuntabel di mata masyarakat daerahnya masing-masing.n

16


PPK-BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sejumlah peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah telah terbit dan menjadi dasar untuk penyelenggataan keuangan negara. Undang-undang dan peraturan tersebut merupakan paket reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara/ daerah.

B

eberapa di antaranya, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Paradigma perubahan yang sangat menonjol adalah penyusunan pola penganggaran dari pendekatan tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja lebih menekankan pada proses yang akan dihasilkan (output), bukan sekadar membiayai masukan (input). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

Nasional

Sumber Foto : old.setkab.go.id

2004, khususnya pasal 68 dan pasal 69 memfokuskan pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya dengan sebutan Badan Layanan Umum. Demikian juga di lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat banyak Perangkat Kerja Daerah yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150, yaitu “Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.” Untuk itu, pada tanggal 7 November 2007 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat


Jendela

17

untuk meningkatkan pelayanan kepada layanan. masyarakat, seperti pengecualian dari Dengan demikian, penerapan PPKketentuan pengelolaan keuangan daerah BLUD diharapkan tidak sekadar perubahan pada umumnya. format belaka, yaitu mengejar remunerasi, Dalam pengelolaan keuangan, BLUD fleksibilitas, menghindari peraturan diberikan fleksibilitas antara lain berupa: perundang-undangan dalam pengadaan (1) pengelolaan pendapatan dan biaya; (2) barang dan jasa, akan tetapi yang benar pengelolaan kas; (3) pengelolaan utang; adalah, tercapainya peningkatan kualitas (4) pengelolaan piutang; (5) pengelolaan pelayanan publik, kinerja keuangan dan investasi; (6) pengadaan barang dan/ kinerja manfaat bagi masyarakat secara atau jasa; (7) pengelolaan barang; (8) berkesinambungan sejalan dengan salah satu penyusunan akuntansi, pelaporan dan spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktikpertanggungjawaban; (9) pengelolaan sisa praktik bisnis yang sehat.” kas di akhir tahun anggaran dan defisit; Dengan adanya fleksibilitas, penerapan (10) kerjasama dengan pihak lain; Pola Pengelolaan Keuangan (11) pengelolaan dana secara BLUD menjadi salah satu langsung; dan (12) perumusan alternatif dalam pengelolaan standar, kebijakan, sistem, keuangan yang menarik dan prosedur pengelolaan bagi beberapa daerah. “Adanya privilese yang keuangan. Namun demikian, dalam diberikan kepada BLUD, Oleh karena itu, perjalanannya untuk prasyarat perangkat PPK-BLUD karena tuntutan khusus, yaitu menerapkan daerah untuk tidak mudah. menerapkan Pola Sejak ditetapkannya untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Peraturan Menteri pelayanan dari BLUD.” Badan Layanan Umum Dalam Negeri Daerah (PPK-BLUD) harus Nomor 61 Tahun 2007 dilakukan secara selektif dan tentang Pedoman Teknis obyektif. Pengelolaan Keuangan Layak tidaknya perangkat Badan Layanan Umum Daerah daerah menerapkan PPK-BLUD tersebut, beberapa SKPD atau Unit wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian Kerja pada SKPD yang memberi pelayanan oleh Tim Penilai yang diketuai Sekretaris langsung pada masyarakat telah menerapkan Daerah yang hasilnya harus didasarkan pada PPK-BLUD. penilaian obyektif, tidak hanya pemenuhan Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan kelengkapan persyaratan administratif saja. dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata Selain dari obyektivitas hasil penilaian daerah, air minum, pengelolaan kawasan, tersebut, keberadaan BLUD juga harus dan pengelolaan dana khusus. Dari beberapa dikendalikan dalam bentuk perjanjian jenis pelayanan tersebut, pelayanan bidang kinerja (contractual performance agreement) kesehatan (khususnya Rumah Sakit Daerah) antara Kepala Daerah dengan Pemimpin yang paling banyak menerapkan PPK-BLUD, BLUD. Kepala Daerah bertanggungjawab sampai akhir bulan Oktober 2013, RSD atas kebijakan layanan dan pemimpin BLUD yang sudah melaporkan kepada Menteri bertanggungjawab untuk menyajikan hasil Dalam Negeri sudah 257 RSD (41% dari

18


Nasional total sekitar 639 RSD yang ada di Indonesia). Sementara itu, untuk Puskesmas yang sudah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sudah menerapkan PPK-BLUD sebanyak 164 Puskesmas dari 9.510 Puskesmas di Indonesia. Namun demikian, dalam implementasinya belum semuanya berjalan optimal. Hal ini disebabkan adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal BLUD. Di lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami dalam operasional BLUD.

Sedangkan di lingkungan eksternal BLUD, antara lain Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro/Bagian Hukum, Biro/ Bagian Organisasi, pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, dan SKPD lain yang terkait dalam penerapan PPK-BLUD, ada yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan PPK-BLUD. n

Sumber Foto : Antara TAH UN VI | AGUSTUS 2O 15

Jendela

19

Nasional

M

unculnya Jamkesda karena banyak masyarakat yang masuk kategori miskin, namun belum terakomodasi program Jamkesmas. Atas dasar itulah, sejumlah pemerintah daerah menggulirkan program atau kegiatan yang dinamakan Jamkesda. Namun, UU BPJS mengamanatkan, per 1 Januari 2014 tidak ada lagi Jamkesmas yang dilakukan oleh Kemenkeu dan Jamkesda yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Demikian disampaikan Mochamad Ardian, Kasubdit Wilayah III, Dit. Anggaran, ketika menjadi pembicara dalam acara Pemantapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Tingkat Pusat dan Daerah, di Jakarta. Sementara itu, terkait dengan urusan kesehatan, beberapa hal penting yang perlu dicatat adalah, pertama, urusan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan secara bersama dengan pemerintah. Kedua, urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi di samping pendidikan. Ketiga, pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Keempat, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Atas dasar hal tersebut pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD. Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data tahun 2012, baru 11 provinsi yang mengalokasikan APBD di atas 10% untuk kesehatan (Aceh, Babel, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Gorontalo, Sulsel, Bali, DKI Jakarta).

20


Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia belum mampu mengakomodir urusan kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemda agar bisa mengalokasikan 10% APBD untuk kesehatan. Dalam hal ini, beberapa bulan lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah meminta Kemendagri untuk mendorong daerah agar menganggarkan 10% untuk kesehatan. Mendagri juga sudah berupaya mendorong Pemda dalam pelaksanaan urusan kesehatan. Dukungan Kemendagri terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain (a) konsistensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan minimal 10%, di luar gaji, (b) percepatan penerapan PPK-BLUD bagi Puskesmas dan RSUD sesuai Permendagri No. 61/2007, (c) program pencapaian target MDGs: air minum/bersih, HIV, Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan, dan lain-lain, (d) pengaturan pemberian tambahan penghasilkan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, (e) fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah, dan (f ) pengaturan dalam penyusunan APBD. Dalam Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 disebutkan bahwa: pertama, penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian

obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Kedua, penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU No. 40/2004, PP No. 101/2012, dan Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial. Dalam rangka pelaksanaan BPJS, Pemda perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD, Kemendagri tetap mendorong kepada daerah agar bisa menyiapkan data Penerima Bantuan Iuaran (PBI). Saat ini APBN menyediakan anggaran senilai Rp. 16 triliun untuk program tersebut. Sayang, anggaran tersebut belum cukup, karena masih ada 10,3 juta penduduk yang belum terlayani. Itulah yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun, Pemda diingatkan agar bisa menyusun anggaran dengan baik. Artinya, jangan sampai ada duplikasi anggaran pada

APBN dan APBD. PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2014, data PBI merupakan data perlindungan sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Kemensos. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun Pemda yang mengetahui besaran alokasi PBI yang harus ditanggung oleh APBD. Kalau berbicara tahapan, proses dan integrasi, antara Jamkesda ke JKN, secara roadmap Pemda diberi waktu hingga 2016. Artinya, hingga Tahun 2016 Pemda masih bisa mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Namun, mulai Tahun 2017, tidak ada alokasi APBD untuk program Jamkesda, dan setiap daerah harus bisa menyesuaikan. Terkait dengan kesiapan pemerintah daerah terhadap JKN, tentu perlu ada koordinasi antara BPJS dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Tujuannya agar pada Tahun 2014 Pemda memiliki alokasi dana untuk bantuan masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI. Demikian pula Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai alokasi bantuan sosialnya kepada TAPD. Dasar perhitungannya tentu harus melihat data perlindungan sosial pada tahun 2011. n


Jendela

21

Nasional

Pelayanan Dasar Wajib Dipenuhi Pemda Pemerintah daerah (pemda) mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar. Namun untuk memberikan pelayanan tersebut, pemda wajib mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat.

S

PM harus dipenuhi agar pelayanan tersebut menjadi berkualitas, karena pelayanan berkualitas merupakan faktor pendukung bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Wachju M. Nadjib, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pemerintah telah menetapkan 15 SPM masing-masing menyangkut kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, sosial, perumahan rakyat, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga berencana, pendidikan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kominfo, kesenian, perhubungan dan penanaman modal. SPM tersebut harus dipenuhi oleh masingmasing pemerintah daerah, karena akan diperoleh manfaat yang cukup besar bagi pemerintah daerah itu sendiri. Di antaranya, terjaminnya masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dari pemerintah daerah, serta dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan dasar. Manfaat lainnya adalah untuk memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan dapat dipakai sebagai check and balance antara

22


Sumber Foto : setkab.go.id

eksekutif dan legislatif. Alasan SPM ditetapkan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga keutuhan NKRI serta demi komitmen nasional, sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena

pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat berada di pemerintah daerah. Sementara itu, ruang lingkup SPM mencakup beberapa hal, di antaranya jenis pelayanan dasar yang di-SPM-kan, indikator, dan nilai yang akan dicapai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraannya. Sebagai dasar hukum bahwa pemda wajib menyediakan atau memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Sumber Foto : www.panoramio.com

Daerah yang menyebutkan secara tegas bahwa pelayanan dasar harus dipenuhi oleh pemda. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah mengubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara hukum, UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan dalam masa dua tahun ke

depan, seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 harus ditetapkan. Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Perubahan yang mendasar lain yang tidak ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ialah ditetapkannya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti pada UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah. UUD 1945 telah mengamanatkan pada pasal 18 bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang. Amanat konstitusi tersebut terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dijabarkan lebih lanjut pada pasal 2, bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pasal 3 menegaskan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan


Jendela

23

daerah. Secara jelas dalam pasal 8 diuraikan bahwa pembinaan dan pengawasan (Binwas) untuk semua penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan Binwas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsinya. Konsep desentralisasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah mensyaratkan adanya penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara garis besar, ada tiga urusan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren dan Umum. Urusan pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti politik luar negeri; pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama. Urusan Umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota, seperti: penanganan konflik, pembinaan kebangsaan, kordinasi tugas antarinstansi pemerintah, dll. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah inilah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, Urusan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

24


Sedangkan Urusan Wajib dibagi menjadi Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar ada enam urusan, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial (pasal 12, UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar yang baik dan tepat sasaran bagi masyarakatnya. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, ada enam Perda Wajib yang Minimal harus Dibuat oleh pemerintah daerah. Sebagaimana telah dijelaskan, ada enam urusan Wajib Pelayanan Dasar yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan Wajib pelayanan dasar ini pelaksanaannya harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, selain pemerintah daerah harus melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakannya sebagai kewajiban dari otonomi daerah, maka setiap urusan tersebut harus dibuatkan Perda untuk masing masing urusannya. Artinya, pemerintah daerah dan DPRD-nya memiliki kewajiban, sebelum pelayanan dasar itu dilaksanakan, yaitu menyusun enam Perda Urusan Wajib pelayanan Dasar: Perda Urusan Pendidikan, Perda Urusan Kesehatan, Perda Urusan Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang, Perda Urusan Kamtibmas, Perda Urusan Perumahan Rakyat, dan Perda Urusan Sosial. n

Resensi

BISNIS SOSIAL

Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin

S

etiap manusia yang dilahirkan ke dunia dilengkapi dengan dua dimensi. Selain memiliki keinginan untuk mengurus diri sendiri, sebagai mahluk sosial, manusia juga memiliki keinginan untuk memberikan sumbangan kepada kesejahteraan dunia. Kelemahan paling besar dalam teori kapitalisme terletak dalam penjabarannya yang menyesatkan soal ciri dasar manusia. Dalam penafsiran saat ini terhadap kapitalisme, manusia yang terjun ke dunia usaha digambarkan sebagai mahluk satu dimensi yang memiliki tujuan tunggal memaksimalkan keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Pandangan tentang ciri dasar manusia yang terdistorsi itu merupakan kekurangan fatal yang membuat pemikiran ekonomi kita tidak lengkap dan tidak akurat. Dari waktu ke waktu, pandangan terdistorsi tersebut telah membantu menciptakan sejumlah krisis yang kita hadapi dewasa ini. Regulasi pemerintah, sistem pendidikan, struktur sosial, semua didasarkan pada asumsi bahwa hanya motivasi-motivasi egois yang dianggap “nyata” dan pantas diberi perhatian, akibatnya kita mengandaikan bahwa bisnisbisnis berorientasi laba adalah sumber utama kreativitas manusia dan kemudian tujuantujuan keuntungan pribadi dianggap sebagai pendorong kemajuan. Begitu kita menyadari dan mengakui kekurangan itu dalam struktur teoritis kita, solusinya akan menjadi jelas. Kita harus menggantikan pribadi satu dimensi dalam teori ekonomi dengan pribadi multidimensi—pribadi yang secara bersamaan memiliki kecenderungan untuk egois dan kecenderungan untuk peduli kepada orang

lain. Ketika kita melakukan ini, gambaran kita tentang dunia bisnis langsung berubah. Kita melihat kebutuhan untuk dua macam kegiatan usaha; yaitu untuk keuntungan pribadi, dan untuk membantu orang lain. Jenis kegiatan usaha yang dibangun di atas Penulis : Muhammad Yunus Terbit : 2011 Hal : xxxi, 233

ciri dasar manusia yang tidak egois disebut “bisnis sosial”. Inilah yang kurang dalam teori ekonomi kita. Bisnis sosial berbeda sekali dengan bisnis yang memaksimalkan laba yang ditampilkan praktis oleh semua perusahaan swasta di dunia saat ini, maupun oleh organisasi nirlaba yang mengandalkan sumbangan atau dana amal dari para dermawan. Bisnis sosial berada di luar dunia peraihan laba. Sasarannya adalah memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode bisnis. Bisnis sosial terdiri atas dua macam. Pertama adalah perusahaan tanpa rugi, tanpa deviden yang diabdikan untuk


Jendela

25

Resensi memecahkan masalah sosial dan dimiliki oleh investor-investor yang menginvestasikan kembali semua keuntungan untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah perusahaan pencari laba yang dimiliki oleh penduduk miskin dimana laba yang mengalir bertujuan mengentaskan kemiskinan, Grameen Bank adalah sebuah contoh bisnis sosial ini. Muhammad Yunus adalah seorang tokoh pembaharu dalam bidang ekonomi yang sangat fokus terhadap permasalahan kemiskinan. Menurutnya, Kapitalisme menyimpan banyak kekurangan—kapitalisme selalu berpihak pada kelompok atau orang yang memiliki capital atau modal, kapitalisme tidak pernah berpihak kepada penduduk miskin. Berawal dari gagasan itulah Yunus berusaha membangun sebuah lembaga keuangan yang berpihak pada kaum miskin. Dia telah mendirikan sebuah bank bernama Grameen Bank yang artinya ‘Bank Pedesaan’. Grameen Bank yang didirikan oleh Yunus telah menunjukkan bahwa meminjamkan uang kepada masyarakat miskin tidak hanya

26


memungkinkan tetapi juga menguntungkan. Grameen Bank berdiri pada awal era tahun tujuh puluhan, yaitu ketika Negara Bangladesh berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kehancuran telah melanda karena serangan angkatan bersenjata Pakistan—diperparah dengan banjir, kekeringan, dan angin ribut. Bencana kelaparan dan wabah penyakit pun menyusul. Dalam upaya menolong rakyat Bangladesh ketika itu, Yunus memulai usahanya dengan menawarkan diri menjadi penjamin untuk pinjaman-pinjaman bagi masyarakat miskin, yang kemudian pada akhirnya dia mendirikan bank sendiri untuk kaum miskin dengan bantuan menteri keuangan Bangladesh. Kini, Grameen Bank menjadi sebuah bank berskala nasional yang melayani masyarakat di setiap desa Bangladesh. Di antara delapan juta peminjam di Grameen Bank, 97 persennya adalah perempuan. Pada mulanya itu merupakan sebuah bentuk protes terhadap bank konvensional yang menolak meminjamkan uang kepada perempuan, bahkan jika mereka

termasuk dalam kelompok berpendapatan tinggi. Yunus melihat bahwa perempuan memiliki dorongan lebih kuat untuk mengatasi kemiskinan. Dia menyadari bahwa meminjamkan uang kepada perempuan di pedesaan miskin Bangladesh adalah cara yang lebih berdaya guna dalam memerangi kemiskinan di masyarakat secara keseluruhan. Grameen Bank meminjamkan lebih dari 100 juta dolar per bulan dalam bentuk pinjaman tanpa agunan rata-rata sekitar 200 dolar. Tingkat pembayaran kembali pinjaman-pinjaman itu tetap sangat tinggi, sekitar 98%. Grameen Bank bahkan meminjamkan uang kepada kaum pengemis, mereka menggunakan pinjaman itu untuk berjualan kecil-kecilan. Selama empat tahun sejak program tersebut diluncurkan, lebih dari 18.000 orang telah berhenti mengemis. Grameen Bank juga mendorong anak-anak peminjamnya bersekolah, menawarkan pinjaman terjangkau kepada mereka untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Buku ini menguraikan tentang bagaimana menciptakan sebuah gagasan

baru kapitalisme dan sebuah bentuk badan usaha yang didasarkan pada kepedulian terhadap sesama. Buku ini menunjukkan bagaimana bisnis sosial telah menjadi praktik yang inspiratif, diadopsi oleh perusahaanperusahaan terkemuka di dunia termasuk BASF, Intel, Danone, Veolia, dan Adidas, dan juga para entrepreneur dan aktifis sosial di Asia, Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa. Dalam buku ini Yunus memperlihatkan bagaimana bisnis sosial bisa mengubah kehidupan. Dia juga menawarkan panduan praktis untuk mereka yang ingin menciptakan bisnis sosial; menerangkan bagaimana kebijakan publik dan perusahaan harus memberi ruang bagi model bisnis sosial dan menunjukkan bagaimana bisnis sosial memiliki potensi untuk mengisi celah yang gagal dipenuhi oleh perusahaan pasar bebas. Penulis merupakan seorang genius yang telah mempelopori kredit mikro dan berhasil memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bersama Grameen Bank yang didirikannya. Buku ini tidak hanya inspiratif, namun juga sangat informatif karena didalamnya juga dijelaskan studi kasus yang bagus tentang bagaimana mengelola bisnis dengan cara yang benar. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para pengusaha, aktifis sosial, aparat pemerintah, pemerhati bisnis, pelajar, atau siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. n Peresensi: Fikriyah Rasyidi, Penulis adalah peneliti di Islamic College (IC) Jakarta dan Ketua LSIK (Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan) Alamat Tinggal: Gg. Solo No. 16B RT. 04/04 Kampung Utan-Ciputat 15412.


Jendela

27

Jelajah

MONUMEN PROKLAMATOR SAKSI SEJARAH KEMERDEKAAN RI 28


M

enjelang peringatan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke 70 kita dapat mengunjungi dua tempat yang menjadi saksi kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu Monumen Proklamator dan museum perumusan naskah proklamasi. Monumen proklamator terletak di Jl.Pegangsaan Timur no.56 Jakarta Pusat dilokasi inilah pada tanggal 17 agustus 1945 dwitunggal proklamator Bapak Ir.Sukarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia didampingi Bapak drs.Mohammad Hatta yang akhirnya menjadi presiden dan wakil presiden pertama RI. Rumah bersejarah ini, yang dulu disebut “Gedung Proklamasi”, sudah tidak ada lagi sejak tahun 1960, Bung Karno menyetujui usul Wakil Gubernur Daerah Chusus Jakarta (DCI) Henk Ngantung agar rumah tersebut direnovasi. Waktu itu Presiden Soekarno sudah bermukim di Istana Negara. Ternyata, renovasi tidak terealisasi. Kawasan ini nampak asri dengan taman dan pepohonan yang rindang bisa dikatakan 70 % kawasan ini merupakan kawasan terbuka hijau monumen proklamator terletak tepat di tengah-tengah sehingga bila dilihat dari atas posisinya sentral. Monumen Proklamasi terdiri dari 17 pilar tepat dibelakang patung proklamator yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 patung Ir.Sukarno yang sedang membaca naskah proklamasi dan diseberangnya patung Drs.mohammad hatta dan tepat di tengah-tengah mereka terdapat tulisan naskah proklamasi diatas batu marmer hitam, tepat dibawah batu marmer tersebut terdapat piagam peresmian monumen proklamator oleh Bapak Soeharto presiden ke-2 bangsa Indonesia dalam marmer putih.


Jendela

29

Jelajah Selain monumn diatas, disudut lain juga terdapat tugu yang bernama Tugu Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia, tugu yang dibangun tepat 1 tahun kemerdekaan Indonesia ini diresmikan pada 17 Agustus 1946 saat dimana perjuangan kemerdekaan Indonesia sedang menghebat, suatu usaha yang berani yang ditunjukkan bangsa Indonesia. Disisi tugu ini tertulis tulisan yang dipahat di marmer berbunyi atas oesaha wanita Djakarta, sedang disisi lainnya terdapat tulisan naskah proklamasi dalam marmer dan Peta Indonesia dalam marmer. Tepat ditengah-tengah lapangan terdapat tiang bendera tinggi dengan hiasan petir diatasnya inilah mengapa tempat ini disebut juga tugu petir. Di lokasi ini Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961 melakukan pencangkulan pertama tanah untuk pembangunan tugu, «Tugu Petir», yang kemudian disebut tugu proklamasi. Tugu ini berbentuk bulatan tinggi berkepala lambang petir. Tulisan yang kemudian dicantumkan, «Disinilah Dibatjakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 djam 10.00 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta». Sekitar 50 meter di belakang tugu ini dibangun gedung yang menandai dimulainya pelaksanaan «Pembangunan Nasional Semesta Berencana». Hanya bangunan ini yang berdiri di lokasi tersebut. Satu dan satu-satuya gedung yang ada sampai sekarang. Di antara bangunan yang terdapat di lokasi ini, hanya «Tugu Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia» yang langsung terkait dengan nuansa revolusi karena diresmikan tanggal 17 Agustus 1946 di masa Sekutu masih berkuasa. Di atas tulisan yang dipahat di bahan marmer itu ada tulisan lain, «Atas Oesaha Wanita Djakarta». Di dinding

30


sebaliknya ada kutipan naskah proklamasi dan peta Indonesia juga dari marmer. Bentuk tugu ini mirip lambang Polda Metropolitan Jakarta asalkan dibuang kepalanya yang bergambar api berkobar. Kisah sejarah tugu ini diceritakan oleh sang pembuat, Dra Yos Masdani Tumbuan, dalam buku «19 Desember 1948 Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta», hasil wawancara dengan Titiek WS. Diungkapkan, pada bulan Juni 1946, Yos Masdani sebagai seorang mahasiswi anggota Ikatan Wanita Djakarta diminta membuat tugu peringatan proklamasi. Permintaan itu disampaikan Ratulangi dan Mien Wiranatakusumah (kemudian hari dikenal sebagai Ny Mien Sudarpo Sastrosatomo). Tidak disediakan dana, kecuali disebutkan nama pelaksananya, yaitu Aboetardjab dari Biro Teknik Kores Siregar, mantan mahasiswa Tehnische Hoge School (sekarang Institut Teknologi Bandung/ITB), dana harus dicari bersama kawan-kawan lain.

Jelajah

Tugu Peringatan Satoe Tahoen Repoeblik Indonesia

Pada menjelang peresmian, ada hambatan karena Wali Kota Jakarta Suwiryo melarang peresmian pada tanggal 17 Agustus 1946. Ada larangan dari Sekutu di Jakarta. Mr Maramis yang hadir dalam pertemuan ini pun khawatir, kalau dipaksakan, akan terjadi tragedi seperti di Amritsar (India). Sutan Sjahrir tanggal 16 Agustus 1946 tiba di Jakarta dari Yogyakarta. Ia menganggap peresmian itu ide yang bagus dan ia bersedia meresmikannya. Pada waktu hari peresmian, memang patroli Sekutu dan Gurkha hilir-mudik, tetapi tidak terjadi keributan. Mungkin karena kehadiran Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Peristiwa mengejutkan terjadi tanggal 14 Agustus 1960. Surat kabar Keng Po memberitakan, Angkatan ’45 menginginkan agar tugu peringatan yang mereka sebut «Tugu Linggarjati» harus dimusnahkan. Pendapat yang aneh karena Perjanjian Linggarjati terjadi pada 10 November 1946, tiga bulan setelah tugu peringatan diresmikan. Menurut Yos Masdani, waktu itu komunis punya kekuatan untuk mengubah wajah sejarah.

Tanggal 15 Agustus 1960, tugu peringatan itu lenyap. Bersama sejumlah tokoh wanita, antara lain Mr RA Maria Ulfah Santoso dan Lasmidjah Hardi, menemui Gubernur Sumarno di Balaikota. Dalam kesempatan ini, Gubernur menyerahkan tiga lempengan marmer yang tadinya melekat di tugu Linggarjati. Atas saran para wanita yang hadir, lempengan marmer itu disampaikan kepada Yos Masdani. Tahun 1968 kepada Gubernur Ali Sadikin disampaikan usulan agar tugu proklamasi dibangun kembali. Usul ini ditanggapi positif, terbukti urusan pemugaran sampai ke Sekretariat Negara. Pemugaran tertunda karena Yos Masdani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar. Ia menolak tawaran Cornell University yang akan membeli marmer-marmer itu dengan harga tinggi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1972, Tugu Proklamasi diresmikan Menteri Penerangan Budiardjo di lokasi asal, dihadiri banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik. Di antara yang hadir adalah mantan Wakil Presiden M. Hatta . Pada 17 Agustus 1980, Presiden Soeharto meresmikan monumen Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi. n


Jendela

31

Inspirasi

KESEDERHANAAN BUNG HATTA Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Muhammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama.

M

ohammad Hatta bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem dengan nama Mohammed Hattastraat. Pada tahun 1980, Ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986 Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Namanya, Athar berasal dari bahasa Arab, yang berarti “harum”, merupakan anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, dididik

32


dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurahman Batuhampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca-Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, Hatta bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Tokoh proklamator, salah satu founder Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Kita pasti berpikir, menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di republik ini berarti hidup enak, terjamin, semua yang diingini mudah diperoleh. Bayangan seperti itu tak berlaku bagi Bung Hatta. Karena Beliau bahkan tak pernah mampu beli sepatu impiannya. Dikisahkan, suatu ketika Hatta pergi ke luar negeri. Di sebuah toko, ia melihat sepatu Bally dan terpesona. Tapi, tak cukup uang di saku. Di masa itu, Bally merupakan merek ternama nan mahal. Saking mengidamkan, guntingan iklan sepatu Bally di koran disimpannya. Sampai Hatta wafat, sepatu Bally idamannya tetap tak terbeli. Uang tabungan tak pernah mencukupi selalu terpakai untuk keperluan rumah

tangga, menolong kerabat, dan kebutuhan lain. Bung Hatta memang dikenal orang yang sederhana, teguh pada prinsip, dan tidak mau memanfaatkan fasilitas negara. Kisah-kisah berikut semakin membuktikan hal tersebut. Sebagai pejabat tinggi, apalagi wakil presiden tentu sering berkunjung ke berbagai negara. Lazimnya dapat kesempatan ke luar negeri pasti akan pulang penuh oleholeh. Namun, apa kata sekretaris Bung Hatta, I. Wangsa Widjaja soal atasannya? “Ia pergi membawa satu koper dan pulang dengan satu koper pula, “tulis Wangsa di Mengenang Bung Hatta. Wangsa bilang, Hatta tak suka menghamburkan uang untuk belanja ini dan itu. Hatta juga nyaris tak pernah memanfaatkan kunjungan ke luar negeri untuk bersenang-senang. “Kalaupun beliau menghendaki liburan, satu-satunya hiburan beliau adalah mengunjungi toko buku dan membenamkan diri di antara rak-rak buku selama berjam-jam, “lanjut Wangsa yang bekerja untuk Hatta sejak November 1945 itu. Pada 1950, ibunda Hatta ingin bertemu anaknya. Lalu, Hasjim Ning (Kemenakan tiri Hatta) diminta menjemput Mak Tuo, panggilan Sang Ibunda, ke Sumedang, Jawa Barat. Saat itu Hasjim Ning mengusulkan kenapa tak memakai mobil dan supir Hatta saja. Pasti Mak Tuo bangga dijemput dengan mobil Perdana Menteri. “Tidak bisa, pakai saja mobil Hasjim, mobil itu bukan kepunyaanku, kepunyaan negara, “kata Hatta seperti dikutip dalam otobiografi Hasjim, pasang Surut Pengusaha Pejuang. Keteguhan prinsip Hatta bahkan dirasakan juga oleh istrinya, Rahmi Rachim. Ceritanya, sang istri menghemat pengeluaran keluarga agar bisa membeli mesin jahit. Setelah uangnya terkumpul dan hampir mencukupi untuk membeli mesin jahit, tiba-tiba ia dikejutkan berita bahwa Pemerintah RI menerbitkan kebijakan

sanering atau pemotongan nilai uang. Diturunkan hingga tinggal 10 persennya, Rp 1.000 menjadi Rp 100 dan seterusnya, tujuannya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang memburuk waktu itu. Duit Rahmi yang hampir mencukupi tiba-tiba menjadi tidak ada nilainya. Dengan hati sedih ia mendatangi suaminya dan berucap, ”Pak, Bapak kan Wakil Presiden. Bapak pasti tahu bahwa pemerintah akan mengadakan sanering. Mengapa Bapak tidak memberi tahu kepada ibu? ”Hatta menjawab, ”Bu, itu rahasia negara. Kalau Bapak beritahu pada ibu, berarti itu bukan rahasia lagi.” Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. n Sumber Foto : https://simburnaikupdate.wordpress.com


Jendela

33

Infotek

TEKNOLOGI PEMBASMI KANKER CIPTAAN ANAK NEGERI DIAKUI DI JEPANG Kanker merupakan penyakit pembunuh nomor satu di dunia. Semua ilmuan didunia masih mencari cara bagaimana cara mengobati penyakit ini.

N

amun lain halnya dengan Warsito P. Taruno. Dia berhasil menciptakan alat penyembuh kanker (khususnya kanker payudara) dengan menggabungkan teknologi energi rendah dengan teknologi terapi kanker. Penemuan tersebut juga terjadi secara tidak langsung, dan dalam keadaan terdesak. Dikarenakan Sang kakak di vonis dokter mengidap kanker payudara stadium 4, dokter yang menangani pun telah angkat tangan dan menurut Warsito hanya ada dua pilihan yaitu mencari pengobatan alternatif untuk menyembuhkan kanker kakaknya atau pasrah hingga ajal menjemput. Warsito memilih untuk mencari cara alternatif untuk menyembuhkan kankernya dan muncullah ide menggabungkan kedua teknologi tersebut. Berbekal pengalamannya Kuliah di Jepang dan pernah melakukan riset di Amerika dan terakhir menjadi seorang Dosen Fisika Medis di Universitas Indonesia. Warsito pun berhasil membuat alat untuk menyembuhkan

34


kanker payudara stadium 4 yang di derita kakaknya. Alat yang diciptakan pun tidak sembarangan, sudah melalui tahap uji coba dan perhitungan yang matang sehingga membuahkan hasil yang bagus. Kini Kakaknya sudah di uji klinis dan uji klinis tersebut menyatakan Tubuh kakak Warsito telah bersih dari kanker. Setelah beredar kabar tersebut Warsito banyak di kunjungi berbagai pasien yang rata-rata juga mengidap penyakit dan ingin disembuhkan oleh alat ciptaan Warsito tersebut. Akan tetapi semua itu terganjal oleh sistem regulasi pemerintah yang tidak mengizinkan alatnya untuk beredar secara resmi di Indonesia walaupun alatnya sudah terbukti menyembuhkan banyak sekali pasien. Untuk menutupi biaya riset dan percobaan yang lumayan memakan biaya, Warsito akhirnya menawarkan alat tersebut ke Jepang, dan tak di sangka Alat tersebut diterima dan malah populer di Jepang. Kini secara regular Jepang memesan teknologi inti buatannya untuk

Warsito P.Taruno (penemu teknologi pembasmi kanker) © techlabs.com

Tak kurang dari 10.000 orang telah menggunakan teknologi ciptaan Warsito dengan rincian 50% pasien mengidap penyakit kanker payudara, dan lainnya kanker otak. Sebanyak 70% pasien divonis tak dapat ditolong secara medis, 25% tidak mau medis, dan 5% lainnya belum berobat secara medis. Hasilnya, 80% pengguna teknologi temuannya dapat hidup secara normal bahkan dikatakan sembuh secara kedokteran.

kemudian dikemas dan dipasarkan ke negara lain. Dan banyak investor asing yang mulai tertarik untuk bekerja sama dengan Warsito untuk mengembang teknologi penyembuh kanker tersebut mulai dari China, Malaysia, Singapura, India, Polandia, dan Srilanka telah mengirimkan ahli onkologi, sub-bidang medis yang mempelajari dan merawat kanker, untuk mengikuti pelatihan menggunakan teknologi buatannya di laboratorium miliknya. Anda bisa membayangkannya bukan? bagaimana bagusnya teknologi tersebut? Namun memang begitulah sistem regulasi pemerintah Indonesia, masih kurang menghargai dan malah tidak mempercayai teknologi yang diciptakan anak dalam negeri sendiri. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membuka mata pihak yang bersangkutan agar teknologi tersebut bisa tersebar keseluruh Indonesia dan bahkan dunia sehingga kita tidak takut lagi dengan yang namanya penyakit kanker ini. n Referensi : http://lifestyle.bisnis.com

(lifestyle.bisnis.com) TAH UN VI | AGUSTUS 2O 15

Jendela

35

Cermin

AKIBAT KURANG TIDUR Jika Anda tidur kurang dari tujuh jam, bisa dipastikan itu bukan waktu yang cukup. Sebaiknya, jangan sepelekan jika Anda terlalu sering kurang tidur. Penyakit jantung dan diabetes tipe 2 sering disebut sebagai akibat dari Anda kurang tidur, tapi ada konsekuensi negatif lain akibat kurang tidur.

S

eperti dikutip dari WomansDay, Jumat (2/8/2013) berikut 10 efek negatif tidur yang tak terduga dan sering dianggap enteng oleh sebagian besar orang:

1. Berat badan naik “Kurang tidur memperlambat metabolisme dan meningkatkan nafsu makan. Hal ini juga membuat Anda menginginkan makanan yang tinggi lemak dan tinggi karbohidrat, “kata Michael Breus, PhD, psikolog dan spesialis gangguan tidur di Scottsdale, Arizona.

2. Murung Ketika Anda lelah, mungkin akan terjadi perubahan sementara pada emosi Anda misalnya saja mudah cengeng dan menangis. Menurut Lisa Shives, MD, ahli penyakit dalam dan obat tidur di Evanston, Illinois, penelitian menunjukkan setidaknya 50 persen orang depresi karena memiliki masalah insomnia. “Neurotransmitter yang berperan dalam siklus bangun tidur berhubungan dengan hormon suasana hati misalnya serotonin. Jika Anda sering murung sebaiknya temui psikolog dan

konsultasikan apakah murung yang Anda alami akibat kurang tidur atau sebaliknya,” kata Shives.

36


3. Mata bengkak dan terdapat kantung mata “Bila Anda tidak tidur, tubuh Anda kehilangan kelembaban sehingga kulit menjadi dehidrasi. Hal ini bisa menyebabkan lingkaran di bawah mata Anda,” kata Joel Schlessinger, MD, dokter kulit dan ahli bedah kosmetik di Omaha, Nebraska. Schlessinger menyarankan untuk minum teh chamomile satu jam sebelum tidur. Teh ini tidak mengandung kafein dan bisa membuat santai serta melembabkan kulit. Atau bisa juga mengoleskan pelembab wajah atau krim mata agar kulit tidak kering. 4. Mengganggu pernikahan Orang yang kelelahan cenderung kurang tertarik pada seks. “Para ilmuwan tahu bahwa orang yang kurang tidur biasanya lebih stres dan tingkat stres yang tinggi menyebabkan libido rendah,” kata Dr Shives. Selain itu, kurang tidur bisa menyebabkan perubahan suasana hati hingga mungkin saja tiba-tiba Anda menangis atau membentak pasangan dan itu membuat hubungan Anda berdua tidak baik. Sebaiknya, rencanakan kencan dengan pasangan seminggu atau sebulan sekali. Selain itu hindari menonton TV satu jam

sebelum tidur agar kualitas tidur Anda lebih baik. 5. Daya tahan tubuh turun “Para ilmuwan menyarankan orang-orang yang kurang tidur untuk mendapatkan vaksinasi karena orang yang tidak tidur selama tujuh atau delapan jam semalam, akan memproduksi sedikit antibodi,” kata Dr Shives. Jika Anda belum mendapatkan tidur malam yang cukup, Dr Shives menyarankan menjauhlah dari orang-orang yang sedang terkena flu dan konsumsilah makanan bergizi. Selain itu, coba redupkan lampu kamar satu jam sebelum tidur supaya Anda bisa lebih mudah terlelap.


Jendela

37

Cermin menurunkannya,” kata Dr Shives.

6. Suhu tubuh rendah Saat kurang tidur mungkin Anda akan merasa menggigil. Oleh karena itu, ketika Anda tidur, National Sleep Foundation menyarankan jagalah suhu kamar tidur sekitar 23 derajat celcius karena lingkungan yang panas bisa menyebabkan gangguan tidur. “Suhu tubuh Anda turun di titik terendah di tengah malam ketika Anda tidur. Jadi, saat waktu tidur Anda berkurang, suhu tubuh Anda mungkin mencoba untuk

38


7. Masalah mengemudi Menurut studi dari Virginia Tech Transportation Institute pada April 2013, kelelahan menyebabkan satu dari lima kecelakaan mobil. Hal ini dikarenakan mengantuk saat menyetir bisa memperlambat waktu reaksi. Bahkan salah satu penelitian di Australia menunjukkan bahwa menyetir setelah sebelumnya tidak tidur semalaman, sama saja Anda menyetir dalam keadaan mabuk. 8. Tingkat stres tinggi Menurut studi bulan Februari 2013 dari University of Surrey, Guildford, Inggris, tidur kurang enam jam per malam bisa mengganggu hormon pengatur stres. Akibatnya Anda bisa merasa lebih cemas. Supaya lebih mudah tidur, coba lakukan meditasi dengan menarik napas dalam dengan posisi duduk dan mata tertutup. Kemudian lakukan peregangan santai misalnya dengan gerakan yoga atau meletakkan kaki di dinding. 9. Kurang konsentrasi Apakah Anda merasa sulit berpikir dan konsentrasi di keesokan paginya setelah

malamnya Anda kurang tidur? “Itu karena kurang tidur bisa mempengaruhi kemampuan Anda untuk belajar dan mengingat informasi baru,” kata Janet Kennedy, PhD, psikolog klinis dan spesialis tidur di New York City. Secangkir kopi berkafein mungkin membantu Anda untuk tetap waspada. Tapi ada dua tips lagi yang bisa Anda lakukan yaitu pergi tidur di waktu yang sama setiap malam dan bangun di waktu yang sama setiap pagi, bahkan saat akhir pekan. Kedua, tidurlah beberapa menit di siang hari untuk sedikit menggantikan waktu tidur yang kurang. 10. Anda bisa dan

meskipun sebelumnya kurang tidur. Tetapi karena Anda tidak terlalu berkonsentrasi, olahraga mungkin akan terasa lebih berat dari biasanya. Menurut Dr Breus, rasa kantuk pasti akan menghambat kegiatan latihan Anda. Ia menyarankan sebaiknya setelah makan tunggulah dua sampai tiga jam baru kemudian pergi tidur. n

Lebih sulit berolahraga mungkin masih mengangkat beban berat berlari cepat Sumber : http://www.123rf.com/clipart


Jendela

39

“Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad ‘Merdeka,merdeka atau mati’!” (Bung Karno, dalam pidato di depan sidang BPUPKI. 1 Juni 1945)

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 20 KALIBATA. JAKARTA SELATAN

40


PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH, KEMENDAGRI AKAN BERI SANKSI DAERAH PERAN PEMDA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL EDISI AGUSTUS 2015 TAHUN VI

Recommend Documents