BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DI INDONESIA

BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Jaminan Sosial (Social Security) Sistem jaminan sosial suatu negara sangat penting. Pertama, kewajiban Negara (state obligation) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (terutama makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan). Kedua, jaminan sosial berbicara tentang proteksi negara bagi warga terhadap kondisi-kondisi yang potensial mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, cacat, dan pengangguran. 34 Di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, PT Asabri Bapel JPKM dan berbagai programprogram jaminan sosial mikro, tetapi cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal. Badan-badan penyelenggara tersebut beroperasi secara parsial masing-masing belandaskan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas. Sementara itu, diketahui bahwa manfaat yang diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi sevara optimal. Pengelolaan lembaga

34

Michael Raper, Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia (Jakarta: Trade Union Right Centre,2008), hlm. 1.

Universitas Sumatera Utara

dianggap belum transparan dan dengan manajemen yang profesionalitasnya masih perlu ditingkatkan. Menyadari kekurangan-kekurangan di atas, pemerintah merasa perlu memiliki undang-undang yang berlaku nasional dan mampu menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang mengatur baik substansi, kelembagaan maupun mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial, undang-undang tersebut disusun berlandaskan konsep jaminan sosial nasional yang sahih dan integral sehingga dapat menjadi payung yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Atas dasar itulah maka pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia telah dimulai dengan pengesahan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-undang SJSN akan menyelaraskan penyelenggaraan yang ada sekarang sehingga lebih menjamin terselenggaranya keadilan sosial. 35 Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara. SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

35

https://www.scribd.com/doc/291519845/Buku-Reformasi-Sjsn-Ind, (diakses tanggal 12 maret 2016).


pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Kebutuhan dasar hidup yang layak yang dimaksud oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah kebutuha esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyar Indonesia. Jaminan Sosial diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi sosial yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Asas

manfaat

merupakan

asas

yang

bersifat

operasional

menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. Sistem jaminan sosial bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Amandemen UUD 1945, yang dituangkan dalam UU SJSN yang mengatur substansi berupa cakupan kepesertaan, besarnya iuran dan manfaat, mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial, dan kelembagaan sistem jaminan sosial yang berlaku nasional guna memberikan jaminan


terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Sistem jaminan sosial dirancang untuk mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh peserta. Program jaminan sosial diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial,bantuan sosial, dan atau tabungan wajib yng bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk, guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak. 36

B. Jenis Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.37 SJSN seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsipprinsip:

36 37

Ibid. Penjelasan atas UU No.40 Tahun 2004 paragraf ketiga


1.

Prinsip kegotong-royongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.

Prinsip nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

3.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangan.

4.

Prinsip kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat,teliti,aman dan tertib.

5.

Prinsip akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.

Prinsip portabilitas, bahwa jaminan sosial yang dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau temapat tinggal, tetapi masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bertambah majunya pertumbuhan ekonomi lebih lancarnya transportasi nusantara dan meluasnya usaha-usaha pemerintah maupun sektor swasta di seluruh nusantara menyebabkan penduduk akan lebih sering berpindah-pindah.


7.

Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal dan pekerja pada sektor informal yang dapat menjadi peserta acara sukarela.

8.

Prinsip dana amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggaraan untuk dikelola sebaik-baiknya

dalam

rangka

mengoptimalkan dana

tersebut

untuk

kesejahteraan peserta. 9.

Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan social. Dengan demikian tampak jelas bahwa dengan hadirnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat karena itu menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dikelola langsung oleh pemerintah agar terciptanya

suatu pemerataan dan keadilan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jaminan dasar yang dimaksud merupakan kebutuhan dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Adapun jaminan tambahan yang juga di butuhkan perlindungan sosial yang menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.


Dalam UU No.40 Tahun 2004, jenis program jaminan sosial yang hendak diselenggarakan meliputi: 1.

Jaminan kesehatan Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan

tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.38 Manfaat Jaminan Kesehatan (JK) diberikan kepada peserta dengan jumlah keluarga lima orang, suami/istri dengan jumlah anak sampai tiga orang. Apabila memiliki keluarga lebih dari lima orang, dapat mengikutsertakannya dengan membayar iuran tambahan, yang besarannya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.39 Kekhususan program jaminan kesehatan dalam SJSN adalah Badan Penyelenggara harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu

pelayanan,

dan

sistem

pembayaran

pelayanan

kesehatan

untuk

meningkatkan efisiensi jaminan kesehatan.40 Pelaksanaan program jaminan kesehatan memerlukan persiapan yang matang agar kelangsungan program jaminan kesehatannya dapat terjamin kelangsungan hidupnya.

38

Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20 ayat 2 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 39 Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 40 Pasal 24 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


2.

Jaminan kecelakaan kerja Program jaminan sosial yang diselenggrakan secara nasional dengan

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.41Manfaat jaminan Kecelakaan kerja (JKK) yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.42 Dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, bagi PNS dan Anggota TNI, ternyata belum tercakup dalam program jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, untuk memperluas cakupan peserta jaminan kecelakaan kerja, pemerintah sudah saatnya disarankan untuk melengkapi program jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri dengan program jaminan kecelakaan kerja. 3.

Jaminan hari tua Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan

tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 43 Manfaat diberikan sekaligus pada saat memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau menderita kecacatan total tetap. Besaran manfaat sesuai dengan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

41

Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional. 42 43

Pasal 31 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.


Meskipun demikian, pembayaran manfaat dapat diberikan sebagian setelah membayar iuran selama sepuluh tahun.44 Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan kepada ahli warisnya.45Iuran ditetapkan berdasar persentase upah, menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal. Keduanya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.46 Dengan pilihan dua mekanisme iuran, yaitu asuransi sosial atau tabungan wajib, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan, apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun. 4.

Jaminan pensiun Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan

tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.47 Manfaat jaminan pensiun terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak dan pensiun orang tua bagi peserta yang tidak mempunyai anak.

44

Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 45 Pasal 37 ayat 4 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 46 Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 47 Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


Bagi pekerja formal swasta, penyelenggaraan jaminan pensiun juga harus diselenggarakan dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 1992). Dalam hal ini, Dewan jaminan Sosial Nasional perlu merumuskan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Pensiun sehingga penyelenggaraan jaminan pensiun dapat diselaraskan dengan pelaksanaan UU No.11 Tahun 1992 serta UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga Kerja. Selain itu, juga harus memerhatikan perkembangan ekonomi pada umumnya, khususnya kemampuan pemberi kerja. 5.

Jaminan kematian Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan

tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta

yang

meninggal

dunia.48Manfaat

jaminan

kematian

ditetapkan

berdasarkan angka nominal dan diberikan tiga hari setelah peserta meninggal. 49 Semula juga dirancang jaminan pemutusan hubungan kerja, namun karena baru

menerbitkan

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan, di mana masalah pesangon berhenti bekerja (PHK) telah tertampung, rancangan itu dibatalkan.50 Berdasarkan jenis-jenis program jaminan sosial, program jaminan sosial dapat yang bersifat jangka pendek, yaitu program jaminan sosial yang dapat

48

Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional. 49

Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional. 50

Sulastomo, Op.cit., hlm. 20-29.


segera dinikmati pesertanya (misalnya program jaminan kesehatan) dan program jangka panjang (program jaminan pensiun/hari tua), yang baru dapat dinikmati setelah bertahun-tahun menjadi peserta. Keduanya saling terkait sebab adanya jaminan hari tua dan pensiun juga dapat berdampak rasa aman ketika usia masih muda. Penyelenggaraan program jaminan sosial dewasa ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek bagi tenaga kerja swasta, PT Askes Indonesia dan PT Taspen bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, PT Asabri bagi purnawirawan TNI/Polri. Dari penyelenggaraan program jaminan sosial selama ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan kelompok menjadi ciri utama penyelenggaraan. Demikian juga status peserta dalam pemberian manfaat. Bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, program jaminan kesehatan dibebankan pada peserta, sementara bagi tenaga kerja swasta, menjadi beban pemberi kerja. Ada program jaminan pensiun bagi PNS/TNI/Polri yang diselenggarakan dengan sistem “membayar sambil jalan (pay as you go) yang mana perlu dilakukan perubahan sistem menjadi “yang di simpan (funded) agar tidak memberatkan APBN dan menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan program jaminan pensiun bagi kelompok lainnya. Ada program jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja swasta, yang tidak diberikan pada PNS/TNI/Polri. Selain itu, ada kelompok masyarakat,yang iuran jaminan sosialnya ditanggung oleh pemerintah, dalam bentuk “bantuan iuran”. Manfaatnya, sudah disesuaikan dengan kemampuan pemerintah (manfaat minimal) sebagaimana prinsip Welfare State Model.51 Welfare State adalah suatu

51

Sulastomo, Op.Cit., hlm.45-46.


sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan

kesejahteraan

sosial

yang

terencana,

melembaga

dan

berkesinambungan. welfare state meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negara nya akan standar hidup yg layak. Karena setiap negara memiliki standar yg berbeda-beda, yang berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara. 52

C. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia Sudah

merupakan

kodrat,

bahwa

manusia

itu

berkeluarga

dan

berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi pekerja/buruh itu sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (dalam arti luas), yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat pekerja/buruh kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadi risikorisiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang kemungkinan bisa hilang. Oleh karena itu, jaminan sosial tenaga kerja ini dikatakan mempunyai beberapa aspek, antara lain: 1.

Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; 52

http://umemsindonesia.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-welfare-state.html (diakses tanggal 12 Maret 2016)


2.

Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksudkan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (selanjutnya disebut dengan UU No. 3 Tahun 1992) ini pada mulanya sebagai pelaksanaan Pasal 15 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (selanjutnya disebut dengan UU No. 14 Tahun 1969). UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Akan tetapi, mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam undangundang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah (pekerja/buruh), maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan social tenaga kerjanya akan diatur tersendiri. Pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang tidak dalam hubungan kerja untuk sementara diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, meliputi jaminan-jaminan sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:


1.

Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan kecelakaan kerja (selanjutnya disebut JKK) adalah santunan

berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selamalamanya atau cacat total selama-lamanya baik,fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima JKK. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 2.

Jaminan kematian Jaminan kematian (selanjutnya disebut JKM) adalah santunan kematian

berupa uang tunai dan santunan berupa uang untuk pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa/retribusi), peti jenazah, kain kafan, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat,agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dari tenaga kerja yang bersangkutan. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas JKM. 3.

Jaminan hari tua Jaminan hari tua (selanjutnya disebut JHT) adalah santunan berupa uang

yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena:


a.

Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau

b.

cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua (JHT)

dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Yang dimaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada pada saat janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut. Jaminan hari tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, yaitu dalam hal tenaga kerja telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Program jaminan hari tua (program pensiun) dapat dibedakan antara program manfaat pasti dan program iuran pasti: 1) Program manfaat pasti (defined benefit), yaitu program yang manfaatnya ditetapkan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedang iuran disesuaikan dengan manfaat tersebut. 2) Program iuran pasti (defined contribution), yaitu program pensiun yang iurannya ditentukan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedang manfaat bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Jaminan hari tua (JHT) pada pokoknya termasuk dalam jenis program pensiun iuran pasti, dimana besar iuran telah ditentukan secara pasti dalam ketentuan yang mengaturnya (dalam hal ini PP No. 14 Tahun 1993), sedangkan manfaatnya bergantung dari akumulasi iuran yang terpupuk beserta hasil pengembangannya.


4.

Jaminan pemeliharaan kesehatan Jaminan pemeliharaan kesehatan (selanjutnya disebut JPK) adalah jaminan

berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak diberikan paket JPK dasar yang meliputi: a.

Rawat jalan tingkat pertama;

b.

rawat jalan tingkat lanjutan;

c.

rawat inap;

d.

pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

e.

penunjang diagnostic;

f.

pelayanan khusus;

g.

pelayanan gawat darurat;53

Program jamsostek diselenggarakan oleh negara, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan wewenang penyelenggaraan program tersebut kepada badan penyelenggara yang ditunjuk itu. Badan Penyelenggara yang ditunjuk tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang 53

Zulaini Wahab, Dana pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 143-145.


berlaku, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) tersebut melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. PT Askes, PT Asabri, PT Jamsostek, PT Taspen adalah empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas (persero) yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keempat persero adalah subsistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).54 Hal ini tidak diberikan kepada perusahaan asuransi komersial dikarenakan asuransi tersebut diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, besaran premi dan ganti kerugian ditentukan berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis. Semua asuransi yang diatur dalam KUH Dagang merupakan asuransi komersial yang pada dasarnya merupakan asuransi sukarela.55 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disingkat PT. Jamsostek (sebelumnya PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja disingkat PT Astek, sebagai Badan Penyelenggara tunggal Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT Jamsostek merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai 2 (dua) tugas khusus, yaitu: 54 55

Pasal 13 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm.89.


a.

Mengadministrasikan kepesertaan JHT dan menginvestasikan dana iuran JHT;

b.

bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program JKK, JKM, dan JPK. Walaupun PT Jamsostek bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa

sebagaimana dikemukakan di atas, namun PT Jamsostek tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pada dasarnya program Jamsostek sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992, telah mengandung program-program jaminan sosial yang secara umum dipersyaratkan dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial (minimum standar). Program jaminan sosial yang ditetapkan Konvensi ILO yang tidak diliput oleh UU No. 3 Tahun 1992 adalah tunjangan pengangguran dan tunjangan keluarga.56 Berdasarkan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Bagi

pengusaha

yang

telah

menyelenggarakan

sendiri

program

pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dari paket JPK dasar, tidak wajib ikut dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang

56

Zulaini Wahab, Op.Cit., hlm.146-148.


diselenggarakan oleh PT Jamsostek. Disamping itu, dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program Jamsostek, pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada PT Jamsostek. Sehubungan dengan kepesertaan jamsostek, badan penyelenggara dalam hal ini PT Jamsostek berkewajiban untuk menyampaikan kepada pengusaha: 1)

Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan; kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda

2)

kepesertaan dalam program Jamsostek; 3)

kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsostek

berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh Pengusaha.57 Iuran JKK, iuran JKM, dan iuran JPK ditanggung oleh pengusaha, sedang iuran JHT ditanggung oleh Pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara (dalam hal ini PT Jamsostek), pada setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keterlambatan pembayaran iuran oleh Pengusaha

57

Zulaini Wahab.,Op.Cit., hlm.148-149.


kepada PT Jamsostek akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. Besarnya iuran program Jamsostek adalah sebagai berikut: 1.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usahanya seperti : a.

Kelompok I, jenis usaha penjahitan/konveksi, pabrik keperluan rumah Tangga, perdagangan ekspor impor, bank dan kantor-kantor dagang, jasa pemerintahan, dll. Besaran iurannya 0,24 % dari upah sebulan;

b.

kelompok II, jenis usaha perkebunan gula, perkebunan tembakau, pabrik teh, pabrik tinta dan lem, pabrik alat-alat pengangkutan lainnya,dll. Besaran iurannya 0,54 % dari upah sebulan;

c.

kelompok III, jenis usaha perusahaan kehutanan, pelayanan pengairan, pengelolaan susu dan mentega, penggilingan padi, pabrik roti dan kue, dll. Besaran iurannya 0,89 % dari upah sebulan;

d.

kelompok IV, jenis usaha pabrik dan hasil minyak tanah, Perusahaan kereta api, pabrik bata merah dan genteng, Pembuatan dan reparasi kapal dari baja, Perusahaan trem dan bus, dll. Besaran iurannya 1,27 % dari upah sebulan;

e.

kelompok V, jenis usaha pabrik pupuk, pabrik kaleng, tambang emas dan perak, tambang intan dan batu perhiasan, penggalian belerang, dll. Besaran iurannya 1,74 % dari upah sebulan;

f.

JHT sebesar 5,70 % dari upah sebulan, sebesar 3,70 % ditanggung oleh pengusaha dan 2 % di tanggung oleh tenaga kerja;


g.

JKM sebesar 0,30 % dari upah sebulan;

h.

JPK sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Dasar perhitungan iuran JPK dari upah sebulan, dan setinggi-tingginya

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perbedaan besar iuran JPK bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksud agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.58 Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas JKK berupa penggantian biaya yang meliputi: a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolonganpertama pada kecelakaan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan; c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (arthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (JKM).

58

Zulaini Wahab, Op.Cit., hlm.150-151.


a. Jaminan kematian (JKM) dibayar sekaligus kepada janda atau duda, atau anak dan meliputi: 1) Santunan kematian sebesar Rp1.000.000,00; dan 2) biaya pemakaman sebesar Rp200.000,00. b. Pihak yang berhak (janda atau duda atau anak) mengajukan pembayaran JKM kepada badan penyelenggara (PT Jamsostek) dengan disertai buktibukti: 1) Kartu peserta; 2) surat keterangan kematian. Besarnya JHT adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, besrta hasil pengembangannya. JHT dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usai 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya, dan dapat dilakukan: a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh JHT yang harus dibayar kurang dari Rp3.000.000,00; atau b. secara berkala apabila jumlah seluruh JHT mencapai Rp3.000.000.,00 atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun. Pembayaran JHT secara sekaligus atau berkala sepenuhnya merupakan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan dan bukan ditetapkan oleh PT. Jamsostek. Bagi tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang diberikan JPK dasar yang diselenggarakan oleh Badan (PT. Jamsostek). Di samping paket JPK dasar, Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek) dapat menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan tambahan. Jenis


pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan tambahan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara badan penyelenggara dengan peserta. Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek) wajib: a. Memberikan kartu pemeriksaan kesehatan kepada setiap peserta; b. Memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan. Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan,tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan di luar pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek).59

D. Aspek kelembagaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Usaha Milik Negara persero penyelenggara jaminan sosial terdiri dari PT Askes, PT Asabri, PT Jamsostek, PT Taspen. Keempatnya adalah badan hukum privat yang didirikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 19 Tahun 2003) dan tatakelolanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keempatnya bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

59

Zulaini Wahab,Op.cit.,hlm.151-158


Misi yang dilaksanakan oleh keempat Persero tersebut merujuk pada peraturan perundangan yang mengatur program-program jaminan sosial bagi berbagai kelompok pekerja. Walaupun program-program jaminan sosial yang tengah berlangsung saat ini diatur dalam peraturan sama, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja.60 Program jamsostek diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja.61 Program jamsostek diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.62 Sebaliknya di era SJSN, BPJS merepresentasikan negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggungjawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.63

60

Asih Eka Putri, Transformasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Journal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.2 – Juli 2012, hlm. 240-241. 61 Penjelasan umum alinea ke-2 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 62 Penjelasan umum alinea-7 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 63 Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


UU BPJS mengatur ketentuan pembubaran dan pengalihan PT Askes dan PT Jamsostek . Ketentuan pembubaran BUMN Persero tidak berlaku bagi pembubaran PT Askes dan PT Jamsostek.64 UU BPJS tidak jelas mengatur apakah ketentuan ini berlaku bagi pembubaran dan transformasi PT Asabri dan PT Taspen . Proses transformasi keempat BUMN persero tersebut tidaklah sederajat. Ada tiga derajat transformasi dalam UU BPJS. Tingkat tertinggi adalah transformasi tegas. UU BPJS dengan tegas mengubah PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, membubarkan PT Jamsostek dan mencabut UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Tingkat kedua adalah transformasi tidak tegas. UU BPJS tidak secara eksplisit mengubah PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, maupun pencabutan peraturan perundangan terkait pembentukan PT Askes. UU BPJS hanya menyatakan pembubaran PT Askes menjadi BPJS Kesehatan sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Perubahan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan tersirat dalam kata pembubaran PT Askes dan beroperasinya BPJS Kesehatan. Tingkat ketiga adalah tidak bertransformasi. UU BPJS tidak menyatakan perubahan maupun pembubaran PT Asabri dan PT Taspen. UU BPJS hanya mengalihkan program dan fungsi kedua persero sebagai pembayar pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029.

64

Pasal 67 UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


Disamping terdapat tingkatan transformasi, UU BPJS menetapkan dua kriteria proses transformasi BPJS. UU BPJS memberi tenggat 2 tahun sejak pengundangan UU BPJS ( pada 25 November 2011) kepada PT Askes dan PT Jamsostek untuk beralih dari perseroan menjadi badan hukum publik BPJS. Namun, saat mulai beroperasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terpaut 1,5 tahun. BPJS sebagai badan hukum publik ditandai oleh ketentuan di bawah ini: a.

Dibentuk dengan undang-undang65

b.

Berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 66

c.

Diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum67

d.

Bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta68

e.

Berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional69

f.

Bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional70

65

Pasal 5 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 2 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 67 Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 68 Pasal 10 huruf d Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 69 Pasal 11 huruf c Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 70 Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 66


g.

Berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya 71

h.

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik72 Kriteria pertama adalah transformasi simultan. PT Askes pada waktu yang

sama bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi. Mulai 1 Januari 2014 PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan dan pada saat yang sama BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sesuai ketentuan UU SJSN. Kriteria

kedua

adalah

transformasi

bertahap.

PT

Jamsostek

bertransformasi dan beroperasi secara bertahap. Pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek bubar dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, namun tetap melanjutkan penyelenggaraan tiga program PT Jamsostek, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu 1,5 tahun untuk menyesuaikan penyelenggaraan ketiga program tersebut dengan ketentuan UU SJSN dan menambahkan program jaminan pensiun ke dalam pengelolaannya. Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai UU SJSN. 73 Dalam hal ini transformasi PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap.

71 72

73

Pasal 11 huruf f Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 28 s/d Pasal 30 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Asih Eka Putri, Op.Cit., hlm. 245-246.


Tahap pertama adalah masa peralihan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap

Kedua

adalah

tahap

penyiapan

operasionalisasi

BPJS

Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015. Selama masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek ditugasi untuk menyiapkan: a. Pengalihan program

jaminan kesehatan Jamsostek kepada

BPJS

Kesehatan. b. Pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hal dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan. c. Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa pembangunan system dan prosedur bagi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta sosialisasi program kepada publik. d. Pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan.


Penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas: a. Laporan keuangan penutup PT Askes b. Laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan,dan c. Laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan. Seperti halnya pembubaran PT ASKES, pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pembubaran, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan. Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru.


Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Seluruh pasal UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI. Untuk pertama kali, Presiden mengangkat dewan komisaris dan direksi PT jamsostek menjadi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi.74 Ketentuan ini berpotensi menimbulkan kekosongan pimpinan dan pengawas BPJS ketenagakerjaan di masa transisi, mulai saat pembubaran PT Jamsostek pada 1 Januari 2014 hingga beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.75

74 75

Pasal 63 UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Asih Eka Putri, Op.Cit., hlm. 247-249.


BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DI INDONESIA

Recommend Documents