RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 101/PUU-XI/2013 Sistem Jaminan Sosial Nasional I.
PEMOHON 1. Mukhyir Hasan Hasibuan. 2. Ir. Untung Riyadi, S.E. 3. Muhammad Ichsan. 4. Lukman Hakim. 5. Bambang Wirahyoso. 6. Sunarti. 7. Rudi Hartono B Daman. 8. Syarief Hidayatulloh. 9. Bambang Eka, S.E. 10. Willem Lucas Warow. 11. Wahida Baharuddin Upa. 12. H. Maliki, S.Sos. KUASA HUKUM Jamaluddin Karim, S.H., M.H., dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2013.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah badan hukum privat, diwakili oleh H. Maliki S.Sos., dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama: 1. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 2. DPP Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriSerikat Pekerja Seluruh Indonesia; 3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Timur; 4. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI); 5. Serikat Pekerja Nasional; 6. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992); 7. Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI); 8. Barisan Insan Muda (BIMA); 9. Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (GASPERMINDO); 10. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR); 11. Serikat Rakyat Miskin Indonesia; 12. Serikat Pekerja Informal Indonesia (SPINDO). Para Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah adanya paradigma baru yang diberikan oleh ketentuan a quo mengenai penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan sistem asuransi dimana para Pemohon wajib ikut serta dalam asuransi jika ingin mendapatkannya, padahal sistem jaminan sosial merupakan hak para Pemohon yang harusnya diberikan.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu 2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala 4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah 5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Peserta jaminan pension adalah pekerja yang telah membayar iuran Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersidat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Paradigma jaminan sosial adalah merupakan hak dari warga negara sehingga negara yang berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; 2. Paradigma yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi kewajiban warga negara dan bahkan dijadikan komoditas bisnis asuransi, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) adanya penekanan kata “wajib” yang berarti negara melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya; 3. Pasal 20 ayat (1) Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 44 UndangUndang a quo memberikan kedudukan bahwa sistem jaminan sosial bergantung kepada sistem kepesertaan sebagaimana sistem asuransi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; 4. Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2013 SJSN akan mulai berlaku tahun 2014, namun sistem yang dibangun dalan Undang-Undang a quo sebenarnya adalah privatisasi atau bentuk komersialisasi layanan publik, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 PP Nomor 101 Tahun 2012, dan ini berarti bertentangan dengan UUD 1945.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Catatan: Tidak ada perubahan secara substansi