BAB II PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB II PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Amanat Pasal 28H dan 34 UUD 1945 Jaminan sosial bagi seluruh warga negara merupakan suatu tanggung jawab pemerintah untuk menjaminnya dan menjadi hak bagi setiap warga negara untuk

mendapatkannya

tanpa

diskriminasi

sehingga

memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. 22 Untuk itu dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut dan memberikan jaminan sosial kepada

setiap

warga

negara,

maka

diperlukan

suatu

sistem

yang

mengendalikannya yang disebut sistem jaminan sosial. Pada 19 Oktober 2004, tercetuslah suatu undang-undang yang mengatur sistem tersebut. Pada saat UU SJSN diundangkan, dibuat suatu acara khusus yang dihadiri oleh menteri-menteri terkait dan tim inti SJSN. Alasannya adalah belum banyak pejabat publik yang mengetahui hal tersebut dan yang juga merupakan penjabaran UUD 1945 Pasal 34. Meskipun UU SJSN sempat diajukan uji materi ke MK, keputusannya adalah ke-empat BPJS sah sebagai badan penyelenggara tingkat nasional dan UU SJSN telah memenuhi amanat UUD 1945. Konstitusi Indonesia Pasal 34 ayat (2) memang menyebutkan kewajiban Negarauntuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

22

Theholygan.sistem-jaminan-sosial-nasional.http://.blogspot.co.id/2011/05/html (diakses tanggal 1 Maret 2016).

18 Universitas Sumatera Utara

19

Indonesia.Kewajiban ini yang kemudian diterjemahkan dalam UU SJSN. Sistem jaminan sosial nasional akan dilaksanakan olehbadan yang dibentuk oleh pemerintah BPJSdengan mengintegrasikan seluruh program jaminan sosial nasional yang tersebar diempat lembaga penyelenggara seperti Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen. Undang-Undang SJSN yang akan melindungi seluruh rakyat Indonesia bukan tidak mendapat tentangan, pada kenyataannya undang-undang ini sudah dua kali digugat konstitusionalnya. Penentangan yang paling menarik adalah ketika masyarakat yang diwakili oleh dewan kesehatan rakyat, perkumpulan serikat rakyat miskin kota, front nasional perjuangan buruh Indonesia menggugat keharusan pembayaran premi. Menurut para pemohon ini SJSN yang mewajibkan pembayaran iuran bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para penggugat, BPJS seperti yang diamanatkan dalam UU SJSN, hanya akan mengeksploitasi rakyat dan menguntungkan pemerintah karena semua rakyat Indonesia harus membayar premi jaminan sosial kepada lembaga tersebut. Disamping itu, pembayaran premi wajib bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, untuk semua program jaminan sosial yang diadakan, pemerintah telah mengaburkan antara jaminan sosial dan asuransi sosial. 23 Kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan rakyat sebagai wujud tugas-tugas pemerintah dalam rangka fungsi pemerintah berasarkan pemerintah yang baik (good governance). 24 23

http://www.komnasham.go.id/mandat-pendidikan-dan-penyuluhan/sistem-jaminansosial-nasional-identitas-negara-kesejahteraan (diakses tanggal 1 Maret 2016). 24 Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal HAM di Indonesia (Bandung: Alumni, 2007), hlm.5.

Universitas Sumatera Utara

20

Kesadaran tentang pentingnya jaminan kesehatan perlindungan sosialterus berkembang sesuai amanat pada Pasal 34 ayat (2) UUD1945, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminansosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuknya sistem jaminan sosial dalamperubahan UUD 1945, dan terbitnya UU SJSN, menjadi suatu bukti yang kuat bahwapemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besaruntuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui SJSNsebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuanuntuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupyang layak. Pasal 28H UUD1945 dan Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhakmendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga danmasyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, danNegara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagipenduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. UU SJSNmenyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapatmemenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnyamenuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Cara yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak warga negara tersebutadalah melalui penerapan SJSN yang undang-undangnya sudah disahkan sejak tahun2004. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hakdalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,


21

bermutu dan terjangkaudan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiripelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pemerintah Indonesiaberkewajiban memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak hidup sehat setiapwarga negaranya, tanggung jawab pemerintah tersebut dilakasanakan melaluisistem jaminan sosial nasional yang salah satu bentuknya adalah jaminankesehatan bagi seluruh warga negara. Kesadaran

tentang

pentingnya

jaminan

perlindungan

sosial

terusberkembang sesuai amanat pada perubahan UUD1945 Pasal34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistemjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimasukkannya sistemjaminan sosial dalam perubahan UUD1945, terbitnya UUSJSNmenjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangkukepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkankesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui SJSN sebagai salah satubentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjaminseluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin

dan

tidak

mampu

yang

iurannya

dibayar

oleh

Pemerintah,diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 danmerupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagiMasyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskinyang diselenggarakan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. ProgramJamkesmas aksespelayanan

diselenggarakan

kesehatan

kepada

untuk peserta

memberikan di

seluruh

kemudahan jaringan

dan

fasilitas


22

kesehatanyang melaksanakan program Jamkesmas, mendorong peningkatan pelayanankesehatan yang terstandar dan terkendali mutu dan biayanya, danterselenggaranya

pengelolaan

keuangan

negara

yang

transparan

danakuntabel. 25 Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepadasetiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondiskriminatif,

partisipatif,

dan

berkelanjutan

dalam

rangka

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 26

25

Kementerian Kesehatan RI, 2013, http://www.depkes.go.id/ (diakses pada tanggal 2 Maret 2016). 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan, Pasal 3.


23

B. Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem jaminan sosial, sebenarnya juga sudah dikenal di Indonesia, sebagaimana telah diselenggarakan oleh PT Askes Indonesia, PT Taspen, PT Jamsostek dan PT Asabri. Namun, baik dilihat dari jumlah kepesertaan, jenis program maupun kualitas manfaat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan dan regulasi ternyata memerlukan penyempurnaan. Peserta program jaminan sosial di Indonesia, dibanding dengan Negara lainnya, masih terlalu sedikit . Manfaat yang diperoleh peserta juga masih sangat terbatas. Prinsip/ sistem penyelenggaraan juga bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Karena itu, diperlukan undang-undang baru yang diharapkan dapat memayungi segenap penyelenggaraan program jaminan sosial, meningkatkan jumlah peserta, meningkatkan manfaat serta lebih berkeadilaan, yang kemudian dikenal sebagai UU SJSN. 1. Landasan filosofis Pemikiran mendasar yang melandasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial adalah sebagai berikut: 27 a. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).

27

http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/landasan (diakses tanggal 1 Maret

2016).


24

1) Pasal 28 H ayat (3) menentukan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. 2) Pasal 34 ayat (2) menentukan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. b. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat(UUD 1945 Pasal 28H ayat (3)). c. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia. 1) Pasal 2 UU SJSN menentukan sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan: a) asas kemanusiaan; b) asas manfaat; c) asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Penjelasan Pasal 2 UU SJSN mengatur bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. d. Sistem jaminan sosial nasional menggunakan pendekatan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.


25

1) Pasal 3 UU SJSN menentukan sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 2) Penjelasan Pasal 3 UU SJSN mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan yuridis Landasan yuridis penyelenggaraan SJSN adalah UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (2) diatur dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU SJSN. Pasca Putusan

Mahkamah

Konstitusi

atas

Perkara

Nomor

007/PUU-III/2005,

pemerintah bersama DPR mengundangkan sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat undang-undang, yaitu UU BPJS. Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS terbentang mulai Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga. Penyelesaian seluruh dasar hukum bagi implementasi SJSN yang mencakup UUD 1945, UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan waktu lima belas tahun (2000 – 2014). 28 a. Undang-UndangDasar 1945Perubahan Kedua (2000) dan Perubahan Keempat (2002)

28

Asih Eka Putri, Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) (Jakarta: FriedrichEbert-Stiftung, 2014), hlm 11-12.


26

Pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yangmemungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusiayang bermanfaat.Pasal 28H ayat (3) meletakkan jaminan sosial sebagaihak asasi manusia. Selanjutnya,

Pasal

mengembangkan

34

sistem

ayat

(2)

jaminan

menyebutkan sosialbagi

bahwa

seluruh

Negara

rakyat

dan

memberdayakan masyarakat yang lemahdan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal

34

ayat

(2)

meletakkan

jaminan

sosial

sebagai

elemen

penyelenggaraanperekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional (UU SJSN)diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagaipelaksanaan

amanat

konstitusi

tentang

hak

konstitusional

setiaporang atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan programprogramjaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia.UU

SJSN

adalah

dasar

hukum

untuk

menyinkronkan

penyelenggaraanberbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapabadan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebihluas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.


27

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2011

Tentang

Badan

PenyelenggaraJaminan Sosial (UU BPJS) adalah dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan

kesehatan

bagiseluruh

penduduk

Indonesia.

BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakanprogram jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,dan jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.UU BPJS mengatur fungsi, tugas, wewenang dan tata kelola badanpenyelenggara jaminan sosial.UU BPJS mengatur tata cara pembubaran empat Persero penyelenggaraprogram jaminan sosial (PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen)berikut tata cara pengalihan aset, liabilitas, hak, kewajiban, dan pegawaikeempat persero kepada BPJS. 3.

Landasan sosiologis Paradigma hubungan antara penyelenggara negara dengan warganya sejak

reformasi ketatanegaraan mengalami perubahan signifikan.Selama orde baru, hubungan tersebut "state oriented" atau berorientasi kepada negara. Kemudian sejak reformasi hubungan tersebut berubah menjadi "people oriented" atau berorientasi kepada rakyat yang berdaulat. Rakyat tidak dipandang sebagi obyek tetapi subyek yang diberi wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik yang

menyangkut

kepentingan

mereka.

Negara

tidak

lagi

menguasai


28

penyelenggaraan segala urusan pelayanan publik, tetapi mengatur dan mengarahkannya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut direspon oleh hukum. Pemerintah membentuk dan mengundangkan UU SJSN untuk menyikapi dinamika masyarakat dan menangkap semangat jamannya, menyerap aspirasi, dan cita-cita hukum masyarakat. Penyelenggaraan program jaminan sosial diubah secara mendasar untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial (social security), sebagaimana pertama kali dirintis oleh Otto von Bismarck (1883), sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dewasa ini telah berkembang diseluruh dunia dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan keadaan , kebutuhan dan bahkan sistem politik dan ekonomi di setiap negara. Prinsip-prinsip yang menjadi ciri program jaminan sosial yaitu: 29 1.

Program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

2.

Ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial / komersial atau tabungan.

3.

Dimulai dari kelompok formal, non-formal dan baru kelompok masyarakat mandiri.

4.

Kepesertaan yang bersifat wajib, sehingga hukum “the law of large numbers cepat terpenuhi. 29

http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2011/12/konsep-pengaturan-jaminan-sosialdalam.html (diakses tanggal 1 Maret 2016).


29

5.

Peran negara yang besar

6.

Bersifat “not for profit”

7.

Merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat yang besar, sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang juga besar, sehingga memberi dampak ekonomi/ pembangunan pada umumnya. Sistem jaminan sosial merupakan “engine of development”, mesinnya pembangunan sebuah bangsa. Prinsip-prinsip sistem jaminan sosial yang merupakan pengaturan dari UU

SJSN yaitu : 30 1.

Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurangmampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui

prinsip

kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. 2.

Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi badan

penyelenggara

penyelenggaraan

jaminan

jaminan

sosial

sosial, adalah

akan

tetapi

untuk

tujuan

utama

memenuhi sebesar-

besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya,dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. 30

http://ipina10.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sistem-jaminan-sosial-nasional.html (diakses tanggal 18 Maret 2016).


30

3.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip

manajemen

ini

diterapkan

dan

mendasari

seluruh

kegiatanpengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 4.

Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminanyang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempattinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agarseluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipunkepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetapdisesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan

rakyat dan

program. Tahapan pertama

dimulai daripekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapatmenajdi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat. 6.

Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badanbadan

penyelenggara

untuk

dikelola

sebaik-baiknyadalam

rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.


31

7.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam UndangUndang

ini

adalah

hasil

berupa

dividen

dari

pemegang

saham

yangdikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

C. Pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Pengelolaan SJSN, sebagaimana tercantum dalam UU SJSN, adalah suatu tata cara kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.Pengelolaan SJSN dilaksanakan oleh dua badan hukum publik yaitu: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan program SJSN yang di khususkan untuk menjalankan pengelolaan di bidang pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menitikberatkan kepada pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pengelolaan SJSN, BPJS Kesehatan dibantu oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan ini mempunyai tugas pokok, yaitu : 31 1.

Melakukan

pengelolaan

dan

penelitian

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan jaminan sosial. 2.

Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional.

3.

Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

31

http://www.siplawfirm.com/sistem-kesehatan-di-indonesia-upaya-memahami-bpjsmelalui-undang-undang-nomor-24-tahun-2011-tentang-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs/ (diakses tanggal 1 Maret 2016).


32

Fungsi Dewan ini adalah merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN terhadap dana jaminan sosial yang adaagar dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan programSJSN.Pengelolaan program Jaminan Sosial,

baik

dalam

bentuk

dana

operasional

maupun

dana

investasi,

diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana dan hasil memadai. Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan,

dan memantau kegiatan organisasi dalam

rangka mencapai tata kelola organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik, adalah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan secara tepat dalam suatu kerangka kesepahaman untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap kegiatan keuangan dan investasi BPJS Kesehatan. 32 Pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain : 1. Pembayaran iuran oleh pemberi kerja, pegawai, dan pekerja mandiri akan meningkatkan kesadaran adanya hubungan antara pemberian manfaat dan iuran yang dibayarkan, dan bila terjadi kenaikan manfaat berakibat kenaikan iuran.

32

http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/393 (diakses tanggal 21 Maret

2016).


33

2. Prinsip iuran melalui perpajakan akan mendorong masyarakat untuk bersikap lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban memenuhi pembayaran pajak. 3. Integrasi iuran dalam sistem perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan yang akan mendorong perekonomian nasional. 33 Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup: inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Kesehatan dan penyusunan rancangan serta penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan. 34 Dana operasional yang dapat diambil dari dana jaminan sosial kesehatan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan. Besaran persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan SJSN. 35 Pengelolaan dana jaminan sosial oleh BPJS mencakup sumber aset, liabilitas,

penggunaan,

pengembangan,

kesehatan

keuangan,

dan

pertanggungjawaban. Dana BPJS bersumber dari: modal awal dari pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; hasil pengalihan dana BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial; hasil pengembangan dana BPJS. Modal awal dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan ditetapkan paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 33

http://bjh.co.id/arsip/Pembentukan%20SJSN.pdf(diakses tanggal 12 Maret 2016). Ibid, Pasal 4. 35 Ibid, Pasal 13. 34


34

yang bersumber dari APBN. Pemerintah merealisasikan ketentuan ini sebesar 25% pada tahun 2014. Menteri Keuangan mengalokasikan modal awal kepada masing-masing BPJS sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN tahun 2013. Dana BPJS dapat digunakan untuk:biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan social, biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana amanat milik peserta jaminan sosial

yang

terdiri

dari

himpunan

iuran

jaminan

sosial

dan

hasil

pengembangannya. DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. BPJS tidak menyubsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain. Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) bersumber dari: iuran jaminan sosial, termasuk bantuan iuran; hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial, biaya operasional penyelenggaraan program jaminan social, investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 36

36

Paham bpjs:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.


35

Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mengelola liabilitas dana jaminan sosial kesehatan. Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan terdiri atas: utang klaim; akumulasi iuran yang belum dapat diidentifikasi pesertanya; cadangan teknis; dan liabilitas lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan aktivitas program Jaminan Kesehatan. Cadangan teknis terdiri atas: cadangan atas iuran yang belum merupakan pendapatan; cadangan klaim dalam proses penyelesaian; dan cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Penggunaan danaBPJS Kesehatan dapat dilakukan untuk biaya operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan, biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan kesehatan, biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DanaBPJS Kesehatan yang digunakan untuk biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh direksi BPJS Kesehatan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. DanaBPJS Kesehatan yang digunakan untuk investasi dalam instrumen investasi dilakukan melalui investasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung. 37 Sistem jaminan sosial nasional yang dituangkan dalam UU SJSN bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)

37

Ibid, Pasal 20.


36

UUD 1945. SJSN, sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan UU SJSN, adalah program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Ketentuan ini mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial Indonesia, yaitu : 1. Dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin dan berproduktifitas tinggi ke pemenuhan hak konstitusional warga negara; 2. Dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat ke pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia; 3. Dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba ke penyelenggaraan badan publik nirlaba. UUSJSN dibentuk untuk menyinkronisasikan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara agar mampu memberikan manfaat yang lebih baik kepada seluruh peserta. Substansi UUSJSN mengatur kepesertaan, besaran iuran dan manfaat, mekanisme penyelenggaraan dan kelembagaan jaminan sosial yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang SJSN menetapkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial dengan mekanisme asuransi sosial, bantuan sosial dan tabungan wajib. Asuransi


37

sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka (3) UU SJSN, adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikanperlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Selanjutnya, penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU SJSN menetapkan bahwa prinsip asuransi sosial mencakup kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah, kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan dan bersifat nirlaba. Prinsip asuransi sosial diberlakukan untuk program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU SJSN dilaksanakan dengan mewajibkan pemerintah untuk membayar iuran jaminan sosial bagi penduduk fakir miskin dan tidak mampu, yang selanjutnya disebut sebagai penerima bantuan iuran. UU SJSN Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa pada tahap pertama, pemerintah berkewajiban membayar iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran jaminan sosial. Tabungan wajib, dilaksanakan untuk penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Bagi program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU SJSN mengatur bahwa prinsip tabungan wajib adalah pilihan di samping prinsip asuransi sosial. Pada penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU SJSN dikatakan bahwa prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan


38

pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Prinsip tabungan wajib pada program jaminan pensiun, penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU SJSN menjelaskan bahwa tabungan wajib diberlakukan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun sebelum masa iuran jaminan pensiun terpenuhi untuk memperoleh manfaat jaminan pensiun berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.


BAB II PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Recommend Documents