BAB I PENDAHULUAN. Sistem jaminan sosial nasional merupakan sistem perlindungan sosial

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sistem jaminan sosial nasional merupakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Perlindungan sosial memiliki peran strategis untuk menghadapi kerentanan (vulnerability) yang disebabkan oleh risiko alam ataupun risiko ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah rawan bencana dan dampak bencana yang terjadi mengakibatkan diharuskannya merelokasi anggaran untuk membangun kembali infrasturktur yang rusak. Bencana juga telah mengakibatkan banyak keluarga kehilangan harta benda dan jiwa, sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan dan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN) merupakan upaya nyata, kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya.2

2

Zaelani, ”Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Nasional”,Journal Legislasi Indonesia Vol.9 No.2-Juli 2012, hlm. 192-193.

Jaminan

Sosial

Universitas Sumatera Utara

Undang-undang sistem jaminan sosial nasional menetapkan 5 (lima) program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.3 Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS) dan transformasi badan penyelenggara diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2011). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.4 Penjelasan umum undang-undang BPJS alinea keempat mengemukakan bahwa

undang-undang

badan

penyelenggara

jaminan

sosial

merupakan

pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT ASABRI (Persero), PT Jamsostek (Persero) dan PT TASPEN

3

Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

4

Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


(Persero) menjadi BPJS untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat. Transformasi kelembagaan keempat persero tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak, kewajiban, dan pegawai.5 Dengan undang-undang BPJS dibentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua badan Penyelenggara jaminan sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Undang-undang BPJS hanya mengatur pengalihan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pemerintah harus mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.6 Program pensiun merupakan kompensasi yang diberikan karyawan dengan harapan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai tambah dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun bagi pekerja menurut ketentuan atau kesepakatan bersama dengan serikat pekerja. Sebagian pelaku usaha sudah memiliki program pensiun atau pesangon melalui dana pensiun yang bersifat sukarela, baik itu dana pensiun pemberi kerja

5

Penjelasan Umum alinea keempat UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 6 Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


maupun dana pensiun lembaga keuangan. Yang terjadi di Indonesia sekarang ini, hasil pada data Biro Pusat Statistik (selanjutnya disebut dengan BPS) hingga Agustus 2014, jumlah angkatan kerja sudah mencapai 121.9 juta. Penduduk yang bekerja mencapai 114,63 juta orang (terdiri dari pekerja formal mencapai 42,38 juta orang dan pekerja informal mencapai 72.25 juta orang) 7. Artinya, dari jumlah itu hanya sekitar 37 persen dari mereka yang bekerja di sektor formal sementara sisanya sekitar 63 persen pekerja informal berkuras dengan tenaga sendiri baik sebagai buruh kasar, pekerja tidak tetap, pekerja keluarga dan pekerja serabutan yang menggantungkan hidup demi masa depan mereka. Ironisnya, dari pekerja formal itupun yang tercover jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan, diperkirakan tidak lebih dari 40 juta pekerja. Saat terjadi ledakan pensiunan di tahun 2040 nanti, dimungkinkan para pensiunan akan hidup dibawah standar kebutuhan hidup layak (KHL). Inilah masalah ketenagakerjaan di Indonesia, masa pensiun yang belum pasti menghantui jutaan pekerja.8 Seiring dengan usaha pemerintah untuk ikut serta menjamin dan meningkatkan

kesejahteraan

sosial

masyarakat,

bentuk

peningkatan

ini

diselenggarakan dalam program jaminan pensiun yang merupakan tabungan bagi pekerja yang akan diberikan secara perbulan ketika sudah memasuki usia pensiun. Pemberian secara berkala setiap bulannya untuk dapat menyambung hidup di kala memasuki usia pensiun.

7

http://possore.com/2014/11/27/akankah-program-dana-pensiun-untuk-kesejahterakanpekerja-bisa-terealisasi/ (diakses tanggal 13 Oktober 2015) 8 Ibid.


Pemerintah telah memberlakukan program jaminan pensiun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut dengan PP No. 45 Tahun 2015) yang mulai efektif pada tanggal 1 Juli 2015. Besaran iuran program jaminan pensiun ditetapkan 3% yang berasal dari pemberi kerja 2% dan dari pekerja 1 %. 9 Upah maksimum yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran ditetapkan Rp7.000.000,-.10

Program

jaminan

pensiun

akan

dikelola

oleh

BPJS

ketenagakerjaan sebagai lembaga bentukan Pemerintah, yang dulu bernama Jamsostek. Program jaminan pensiun ini bersifat wajib. Jaminan pensiun diberikan dalam bentuk manfaat pasti apabila memenuhi persyaratan minimal masa iuran 15 tahun dibayarkan secara berkala.11 Dan apabila masa iuran kurang dari 15 tahun maka dibayarkan sekaligus.

12

Jenis

manfaat pensiun ini terdiri dari: manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak, dan manfaat pensiun orang tua.13 Tidak ada yang tumpang tindih antara BPJS ketenagakerjaan dengan program dana pensiun. Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat 9

Pasal 28 ayat 3 PP No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

10


11


12


Pensiun. Pensiun. Pensiun. Pensiun. 13

Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) adalah hak peserta berakhir bila meninggal dunia, Manfaat Pensiun Cacat (MPC) adalah hak pensiun berakhir bila meninggal atau bekerja kembali, Manfaat Pensiun Janda atau Duda ( MPJD) adalah hak pensiun berakhir bila janda/duda meninggal atau menikah kembali, Manfaat Pensiun Anak (MPA) adalah hak pensiun berakhir saat mencapai usia 23 tahun, bekerja atau menikah, Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) adalah manfaat pensiun berakhir pada saat ayah atau ibu penerima manfaat meninggal dunia.


mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program employee benefits, baik bersifat wajib

atau

sukarela.

Keduanya

memiliki

orientasi

untuk

menyiapkan

kesejahteraan pekerja agar tetap hidup layak disaat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk kemaslahatan pekerja. Karena pekerja adalah asset penting pelaku usaha. Dimana program ini bersifat jangka panjang yang baru dapat dinikmati setelah bertahun-tahun menjadi peserta. Jaminan ini dapat bedampat rasa aman ketika usia masih muda. Rasa aman itu bisa terwujud kalau manusia dapat terjamin dari berbagai ancaman, baik yang datang secara tiba-tiba atau alamiah, yang bisa berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi dan sosialnya. Ancaman itu pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang disebabkan oleh kejadian atau risiko menurunnya pendapatan seseorang. 14 PT. Perkebunan Sumatera Utara (Persero) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) provinsi sumatera utara. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki banyak pekerja ataupun karyawan. PT. Perkebunan Sumatera Utara telah menyediakan porsi anggaran untuk dana pensiun dari perolehan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Sistem pensiun di PT. Perkebunan Sumatera Utara, yakni sistem pensiun tebas dan sistem pensiun bulanan. Sistem pensiun tebas merupakan pembayaran upah uang pensiun secara langsung sebesar 60 (enam puluh) bulan dari besarnya pensiun, dan sistem pensiun bulanan merupakan pembayaran upah uang pensiun di tanggung perusahaan setiap bulannya sampai pensiunan tersebut meninggal dunia dan tunjangan janda berakhir sampai janda tersebut meninggal 14

Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 4.


atau menikah lagi. Dalam praktek yang dijalankan perusahaan selama ini, karyawan merupakan pihak yang berhak menentukan sistem pensiun yang mereka inginkan sehingga perusahaan tidak dapat memperkirakan dana yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, perlu di bahas masalah jaminan pensiun di perusahaan PT.Perkebunan Sumatera Utara. Untuk lebih diketahui secara rinci mengenai program baru dari pemerintah yang di wajibkan kepada semua perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bagaimana perusahaan tersebut melaksakan program tersebut. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menguraikan dan meneliti sehingga dipilih judul skripsi tersebut “Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS”.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia ?

2.

Bagaimanakah pengaturan program jaminan pensiun sebagai bagian dari jaminan sosial ketenagakerjaan?

3.

Bagaimanakah pelaksanaan program jaminan pensiun pada PT. Perkebunan Sumatera Utara?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui pengaturan program jaminan pensiun sebagai bagian dari jaminan sosial ketenagakerjaan.

3.

Untuk mengetahui pelaksanaan program jaminan pensiun pada PT. Perkebunan Sumatera Utara. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut: 1.

Manfaat teoritis Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

pelaksanaan program jaminan pensiun di PT. Perkebunan Sumatera Utara. 2.

Manfaat praktis a.

Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu menggunakan program pensiun terkhusus dana pensiun pemberi kerja (DPPK).

b.

Dapat memberikan informasi mengenai program BPJS terkhusus jaminan pension.

c.

Dapat pula menjadi masukan bagi peserta-peserta yang mendaftarkan dirinya mengikuti program jaminan pensiun BPJS ketenagakerjaan.


D. Keaslian Penulisan Berdasarkan

pemeriksaan

yang telah

dilakukan

di

Perpustakaan

Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, diketahui bahwa penelitian mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun Pada PT.Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, hingga kini belum ditemukan permasalahan yang sama dengan penulisan ini yaitu mengenai jaminan pensiun BPJS, namun ada beberapa karya tulis yang ditemukan mengenai BPJS dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya orisinil, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan BPJS yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Siregar pada tahun 2015, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Setelah Berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian tersebut menganalisis tentang perubahan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial setelah berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Hasil dari penulisan adalah pengaturan sistem jaminan sosial di Indonesia termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan tahun 1947 dan peraturan kecelakaan pelaut (pasca Indonesia merdeka), Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perubahan terhadap pelayanan BPJS setelah berlakunya peraturan terbaru terbagi atas BPJS kesehatan


dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan

penelusuran

kepustakaan

dapat

dikemukakan

bahwa

penelitian yang membahas serta menganalisis tentang BPJS terkhusus masalah jaminan pensiun masih belum ada baik skripsi maupun tesis. Penulis sebelumnya hanya membahas perubahan pelaksanaan sistem jaminan sosial setelah berlakunya BPJS. Oleh karena itu, secara umum berdasarkan penelusuran kepustakaan dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Walaupun demikian, studi terdahulu jelas sangat bermanfaat bagi penelitian ini dan besar kemungkinan pada bagian tertentu penelitian ini juga merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Pengertian jaminan sosial Jaminan sosial adalah kebutuhan dasar bagi mereka yang berpendapatan

rendah dan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat tersebut merupakan tujuan negara dan tanggung jawab pemerintah karena terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia (HAM).15 Jaminan sosial (social security) adalah istilah yang digunakan untuk program pemerintah guna menjamin rakyatnya memenuhi kebutuhan dasar minimum.16 Jaminan sosial adalah salah satu bentuk

15

Bambang Purwoko,Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Pandangan & Gagasan (Jakarta: Meganet Dutatama Unggul,1999), hlm. 11. 16 Hadi Setia Tunggal, Tanya-Jawab SJSN & BPJS (Jakarta:Harvarindo,2015), hlm. 59.


perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.17 Ditinjau dari sudut perseorangan, Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.18 2.

Dasar hukum jaminan sosial

Beberapa Filosofi yang melandasi sistem jaminan sosial19 : a. UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 3 menetapkan,”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.” Yang berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang. b. UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat 2 menetapkan,” Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. c. UU No.40 Tahun 2004 pada Pasal 2 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan,asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan asas

17

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. H.Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia HJ(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2013), hlm. 26. 19 Asih Eka Putri, Paham SJSN (Sistem jaminan Sosial Nasional) (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2014), hlm.9-10. 18


kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. d. UU No.40 Tahun 2004 pada Pasal 3 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat

disimpulkan

bahwa

sistem

jaminan

sosial

adalah

upaya

mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem.20 3.

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.21 4.

Dasar hukum jaminan sosial tenaga kerja Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini dikeluarkan

berlandaskan dasar-dasar hukum: a.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

20 21

Sulastomo,Op.cit., hlm. 5. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


b.

undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 41);

c.

undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

d.

undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Nomor 2918);

e.

undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).

5.

Pengertian jaminan pensiun Jaminan

kehidupan

yang

Pensiun layak

diselenggarakan pada

saat

untuk

peserta

mempertahankan

kehilangan

atau

derajat

berkurang

penghasilannya kareana memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.22 Program Jaminan Pensiun disingkat Program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia (Naskah Akademik SJSN).23

22

Pasal 39 ayat 2 UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional http://www.djsn.go.id/djsn2/sjsn/program-sjsn/jaminan-pensiun (diakses tanggal 12 November 2015) 23


6.

Dasar hukum jaminan pensiun a. PP No.45 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1 menyatakan “Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan / atau ahli warisnya dengan memberikan

penghasilan

setelah

peserta

memasuki

usia

pensiun,mengalami cacat total tetap,atau meninggal dunia”. 7.

Pengertian asuransi Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan

pembayaran

yang

didasarkan

pada

meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.24 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian,dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi,untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,kerusakan atau kehilangan

24

Pasal 1 angka 1 UU RI No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.


keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu.25 Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan / atau anggota keluarganya. 26 Menurut Vaughan, Zweifel (2000) dan Beam (1995) sert Beam ( 2000) bahwa asuransi sosial merupakan program pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah,bukan swasta.27 8.

Pengertian pekerja Beberapa pengertian pekerja: a. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.28 . b. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.29 c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.30

F. Metode Penelitian 1.

Jenis dan sifat penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian 25

Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Pasal 1 angka 3 UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 27 Hadi Setia Tunggal, Op.cit., hlm. 45. 28 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 29 Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 30 Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan 26

Sosial.


hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan peundang-undangan berdasarkan bahan primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Sedangkan sifat penelitian bersifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.31 Deskriptif ini menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum terhadap pelaksanaan program jaminan pensiun pada PT. Perkebunan Sumatera Utara yang ditinjau dari UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.32 2.

Teknik pengumpulan data Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah: Pertama, Penelitian Kepustakaan (library research) maksudnya adalah penelitian dipusatkan kepada studi kepustakaan untuk mendapat data yang relevan dengan penulisan skripsi ini, yaitu buku-buku, jurnal, pendapat sarjana, serta

31

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri (Jakarta:Ghalia Indonesia,1990), hlm. 97-98. 32 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung:Alumni,1994), hlm. 101.


Perundang-undangan yang dipakai seperti UU No.24 tahun 2011 Tentang BPJS serta PP No.45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun. Kedua, penelitian lapangan (field research) maksudnya menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul serta yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.33 Penelitian lapangan ini dilakukan pada PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan menggunakan laporan data yang berkaitan dengan jaminan pensiun BPJS dari perusahaan tersebut. 3.

Sumber data Penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data kepustakaan diperoleh dari: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya: Jurnal hukum, buku-buku, makalah, karya tulis ilmiah dan beberapa

33

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989),hlm.11


sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam skripsi ini. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus hukum dan ensiklopedia. 4.

Analisis data Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa

atau masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek permasalahan. Diawali dari pengumpulan bahan primer, yang kemudian dilengkapi dengan bahan sekunder dan bahan tersier yang telah diperoleh baik dari media apapun dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif maksudnya adalah menganalisis sesuatu namun terlebih dahulu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan telah diuji kebenarannya. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu: a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian; b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada; c. Menguraikan

bahan-bahan

hukum

sesuai

dengan

masalah

yang

dirumuskan; d. Menarik kesimpulan.


G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Secara sistematis penulisan ini terdiri dari V (lima) bab yang masing-masing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I. Merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang dibahas, tujuan dan manfaat Penulisan, mengenai keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II. Merupakan bab yang membahas tentang kajian umum mengenai pengaturan hukum tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia. Di dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum jaminan sosial (social security), jenis jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, program jaminan sosial dalam SJSN di Indonesia, aspek kelembagaan jaminan sosial ketenagakerjaan. BAB III. Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan terhadap jaminan pensiun sebagai program dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Di dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum jaminan pensiun, syarat-syarat penerimaan dan pembayaran jaminan pensiun, jaminan pensiun dan hubungan dengan karyawan setelah tidak bekerja.


BAB IV. Merupakan bab

yang membahas tentang pelaksanaan bpjs

ketenagakerjaan pada PT. Perkebunan Sumatera Utara. Di dalam bab ini penulis membahas mengenai gambaran umum profil perusahaan PT. Perkebunan Sumatera Utara, bentuk pelaksanaan program pensiun terhadap Pekerja, pelaksanaan pembayaran jaminan pensiun terhadap karyawan PT. Perkebunan Sumatera Utara, masalah yang timbul di perusahaan setelah diberlakukannya program jaminan pensiun. BAB V. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dan terdapat saran-saran yang mungkin berguna bagi masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN. Sistem jaminan sosial nasional merupakan sistem perlindungan sosial

Recommend Documents