BAB I PENDAHULUAN. Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah

10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Jaminan social diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak

dikehendaki yang dapat mengakibatka hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. 1 Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu Sistem perlindungan dan jaminan sosial yang ada di Indonesia diawali oleh adanya beberapa permasalahan pokok, yaitu, pertama, belum adanya kepastian perlindungan dan jaminan sosial untuk setiap penduduk warga negara Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam 1

http://wimee.wordpress.com/2011/06/20/sjsn-sistem-jaminan-sosial-nasional/diakses tanggal 20 Juni 2014

Universitas Sumatera Utara

11

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUD 1945) tahun 2002, Pasal 34 ayat (2), yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat”. Perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini belum mampu mencakup seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, belum adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Masalah kedua adalah belum adanya satu peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan sistem perlindungan dan jaminan sosial. Masing-masing jenis perlindungan dan jaminan sosial yang ada saat ini dilandasi oleh undangundang dan atau peraturan pemerintah yang berbeda-beda. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan penanganan skema perlindungan dan jaminan sosial yang ada masih terpisah-pisah dan bahkan tumpang tindih. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya dalam tulisan ini disebut SJSN) telah terbit pada tahun 2004. Adalah harapan kita, setelah itu kita bisa mewujudkan apa yang terkandung didalam Undang-Undang No 40 tahun 2004, agar setiap warga negara Indonesia memperoleh perlindungan sosial yang layak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Hal ini juga untuk mewujudkan amanat konstitusi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan sosial. Suatu hal yang bahkan perlu dipertimbangkan langkah percepatan untuk mewujudkan Undang-undang

SJSN

itu,

mengingat

ketertinggalan

Indonesia

dalam

penyelenggaraan program jaminan sosial dibanding negara-negara lainnya dan


12

Program Jamsostek berupa produk jasa, dimaksudkan untuk melindungi resiko sosial tenaga kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja. 2 Hambatan utama dalam implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah masalah tindak-lanjut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (selanjutnya dalam tulisan ini disebut BPJS) yang belum terwujud sejak tanggal 19 Oktober 2004, karena belum adanya kesepakatan di kalangan Pemerintah sendiri untuk perubahan bentuk badan hukum privat ke bentuk badan hukum publik. Implementasi Undang-Undang SJSN perlu ditindak-lanjuti dengan Undang-Undang tentang BPJS. Persoalan tersebut akan semakin pelik, karena Kementerian Negara BUMN masih menghendaki eksistensi BUMN Persero atau BUMN Perum sebagai BPJS dengan menerapkan prinsip-prinsip Undang-Undang SJSN. Perubahan dari BUMN Persero menjadi BUMN Perum masih berdasarkan Peraturan Pemerintah, padahal Pasal 5 (1) Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa BPJS dibentuk dengan Undang-Undang. Karena dalam waktu dekat tidak dimungkinkan untuk amendemen Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Amendemen Undang-Undang BUMN tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) bahwa BPJS dibentuk dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang BPJS kecuali menyusun UndangUndang Tentang Perum Jamsostek sebagai BPJS. Undang-Undang SJSN mengatur kepesertaan wajib secara nasional, program jaminan sosial, penerima bantuan iuran dan menetapkan prinsip BPJS 2

Sutardji, Analisis Kepuasan Peserta Jamsostek pada Kantor Cabang Jamsostek (Persero) Semarang, (Surakarta: Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 2.


13

serta SJSN agar memenuhi asas keadilan dan prinsip-prinsip Undang-Undang SJSN antara lain: kepesertaan wajib dan prinsip jaminan sosial yang berkelanjutan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa tujuan penyelenggaraan SJSN adalah untuk penyelenggaraan jaminan sosial yang bersifat inklusif. Hal itu akan terwujud apabila bentuk badan hukum BPJS tidak lagi berbentuk BUMN Persero. Karena keterbatasan BUMN Persero sebagai badan usaha yang tidak berbeda dengan badan usaha privat, maka dengan sendirinya Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN Persero juga memiliki tanggung-jawab yang terbatas dalam penyelenggaraan SJSN padahal SJSN merupakan kewajibannya dan tanggung-jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal-Pasal 28-H dan 34 UUD 1945. Keterbatasan Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, karena keterikatannya dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah pelanggaran terhadap Pasal 5 (1) UU SJSN. Usulan BUMN Perum sebagai BPJS sesungguhnya kurang tepat, karena Perum diamanatkan UUD 1945 untuk mengelola usaha usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan,

perkereta-apian,

bahan

bakar

minyak

dan

pertambangan.

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial tidak tunduk dengan Pasal 33 UUD 1945 melainkan pada Pasal 28-H dan Pasal 34 UUD 1945. Jaminan sosial adalah program negara untuk perlindungan dasar bagi seluruh warga negara guna mencegah kemiskinan dalam jangka pendek dan reduksi kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan sendirinya, BPJS tunduk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang


14

No 40 Tahun 2004 tentang SJSN sebagai amanat dari Pasal-Pasal 28-H dan 34 UUD 1945. Kedudukan Pemerintah terhadap ke-empat BUMN Persero tersebut adalah sebagai pemegang saham tunggal yang berarti sebagai investor atas BUMN penyelenggara program jaminan sosial. Pemerintah sebagai pemegang saham dapat memutuskan melalui RUPS untuk tidak menerima deviden seperti pemegang saham pada persero swasta untuk menambah ekuitas walaupun tidak berlaku bagi PT Jamsostek. Sekalipun ke-empat BUMN dibebaskan dari kewajiban deviden kepada Negara sebagaimana diputuskan dalam RUPS. Akan tetapi keputusan RUPS tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap, karena keputusan itu hanya berlaku sesaat yang berarti berisiko secara hukum baik bagi Pemerintah itu sendiri yang memutuskan maupun BPJS yang terikat dengan Undang-Undang BUMN. Operasionalisasi BUMN Persero berkaitan erat dengan usaha dagang. Padahal jaminan sosial bukan barang dagangan (non-traded goods) melainkan sebagai hak konstitusional rakyat, karena jaminan sosial sebagai program perlindungan dasar seumur hidup yang dijamin dengan Undang-Undang. Karena itu diperlukan pembentukan badan hukum BPJS yang dijamin dengan Undang-Undang. BPJS sebagai Badan Usaha sudah barang tentu tidak dapat memenuhi asas keadilan bagi kepentingan peserta dan juga tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip Undang-Undang SJSN secara maksimal, karena keterbatasannya sebagai Badan Usaha. Artinya tanggung-jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial menjadi terbatas, karena keterbatasan ekuitas yang berarti keterbatasan tanggung-jawab. Terbatasnya tanggung-jawab


15

adalah paradoks dengan tanggung-jawab pemerintah dalam penyelenggeraan jaminan sosial Akibatnya, penyelenggaraan sistem jaminan sosial menjadi eksklusif. Demikian

halnya

dengan

keinginan

pemerintah

daerah

untuk

menyelenggarakan SJSN perlu diluruskan kembali bahwa dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berbasis kontribusi dari peserta mensyaratkan penyelenggaraan dari, oleh dan untuk peserta yang membentuk wadah yang didasarkan pada Undang-Undang. Wadah yang dimaksud dikenal dengan istilah wali amanah (board of trustee) sebagai bentuk badan hukum BPJS dimana kedudukan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator terhadap penyelenggaraan jaminan sosial oleh beberapa BPJS. Dalam hal ini, penyelenggaraan jaminan sosial berarti mengawasi penyelenggaraan jaminan sosial oleh beberapa BPJS, melakukan penindakan hukum dan membina hubungan antara cabang cabang BPJS yang tersebar di daerah daerah dan badan-badan pelaksana jaminan kesehatan atau bapel (health provider) yang tersebar di daerah daerah sebagai mitra kerja BPJS dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. BPJS hanya bertindak selaku administratur dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi peserta di seluruh Indonesia. Mekanisme pemusatan risiko dalam pengelolaan SJSN pada umumnya dan jaminan kesehatan pada khususnya adalah bahwa prosesi koleksi iuran dilakukan secara terpusat melalui cabang cabang BPJS kemudian dikembalikan kepada badan pelaksana jaminan kesehatan (Bapel) sebagai mitra BPJS yang berbasis kontrak. Koleksi iuran sebesar 100% oleh BPJS melalui kantor kantor cabang


16

yang ada di daerah daerah akan dikembalikan sebesar 90% ke daerah daerah sedangkan sisanya 10% akan digunakan untuk membiayai hal hal yang tak terduga. Perlu diketahui, bahwa koleksi iuran terhadap program wajib harus berdasarkan Undang-Undang sehingga kewenangan dalam koleksi iuran SJSN adalah ada pada BPJS. Alasan perlunya penetapan BPJS dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan pendekatan asuransi sosial adalah untuk memenuhi prinsip gotong royong. Karena itu diperlukan kartu identitas tunggal untuk peserta yang berlaku di seluruh Indonesia atas pertimbangan mobilitas penduduk, frekuensi perputaran pekerja sektor swasta dan untuk keperluan pelayanan kesehatan lintas batas wilayah seperti rujukan dari daerah lain agar memudahkan dalam akses pelayanan kesehatan. Mobilitas penduduk berarti adanya mobililitas keluarga dari daerah asal ke daerah tujuan manakala memerlukan pelayanan kesehatan di daerah tujuan, maka akan dengan mudah diakses. Apabila penyelenggaraan jaminan sosial diselenggarakan secara lokal, maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan rujukan dan bahkan menjadi kacau karena tidak lagi berlaku rujukan kemudian terjadi penolakan dalam pelayanan kesehatan karena perbedaan kepesertaan wilayah. Karena itu, penyelenggaraan SJSN dikelola secara terpusat dengan tujuan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan sehingga siapapun yang berobat ke daerah manapun akan dengan mudah diakses. Berdasarkan latar belakang di atas penulis memilih judul Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional


17

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut 1. Bagaimana pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004? 2. Bagaimana kedudukan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional ? 3. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu a. Untuk mengetahui Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. c. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2. Manfaat penulisan Manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:


18

a. Manfaat teoritis Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Manfaat praktis Diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam hal Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran literatur di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara maupun Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Cabang Fakultas Hukum, bahwa penelitian dengan judul Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan daftar judul skripsi di atas, maka penulisan skripsi ini asli hasil karya sendiri dan dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah Adapun judul skripsi yang telah ada di perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara antara lain: 1. Astri E.Silalahi Nim 070200279 dengan judul Penerapan Kesehatan di PT. Asuransi Kesehatan Indonesia terhadap Perlindungan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil


19

2. Andri BM. Marpaung Nim 940200011 dengan judul Asuransi Kesehatan sebagai Asuransi Wajib dalam Pelaksanaannya menurut Hukum Asuransi Studi Kasus di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Medan. 3. Rizky Wirdatul Husna Nim 060200222 dengan judul Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelaksanan Pelayanan Kesehatan di RSUP. H. Adam Malik Medan

E. Tinjauan Pustaka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-Undang No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 3 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan member kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk

3

dapat

memenuhi

kebutuhan

hidupnya

menuju

terwujudnya

http://mustaqimjnet.blogspot.com/2014/02/makalah-bpjs.html, diakses tanggal 1 Juni

2014


20

kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapat. 4 Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari kotribusi/premi yang dibayarkan oleh tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (social assistance) baik dalam bentuk pemberi bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari Negara dan bantuan sosial da masyarakat lainnya. 5 Beberapa negara yang menganut welfare state yang selama ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk social mulia menerapkan asuransi sosial. Utamanya karena jaminan melalui bantuan social membutuhkan dana yang besar dan tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahteraan bagi dirinya. Selain itu, dana yang terhimpun dalam asuransi sosial dapat merupakan tabungan nasional. Secara keseluruhan adanya jaminan social nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan keelakaan kerja,

4

Purwoko Bambang, Jaminan social dan Sistem Penyelenggaraannya (Jakarta : Meganet Dutatama, 1999), hlm. 3. 5 Ibid.


21

jaminan pemutusan hubunga kerja, jaminan hari tua, pensiun dan santunan kematian 6 Sebenarnya, selama dekade terakhir di Indonesia telah ada beberapa program jaminan sosial dalan bentuk asuransi sosial, namun baru mencakup sebagian kecil pekerja di sektor formal. Krisis ekonomi yang menyebabkan angka pengangguran melonjak dengan tajam telah menimbulkan berbagai masalah ekonomi.

Dalam

kondisi

seperti

ini

jaminan

sosial

dapat

membantu

menanggulangi gejolak sosial. 7 Menyadari masih terbatasnya jangkauan jaminan sosial yang ada dan beberapa kekurangan dalam pengaturan dan penyelenggaraannnya serta betapa pentingnya peran jaminan sosial dalam pemberian perlindungan utamanya di saat berkurangnya pendapatan maka dianggap perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui penerbiata undang-undang yang akan mengatur substansi, kelembagaan dan mekanisme sistem jaminan sosial yang berlaku secara nasional. Sistem Jaminan Sosial yang akan dibangun ini haruslah sifatnya dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan transparan dalam penyelenggaraannya 8 Sistem

Jaminan

Sosial

(Social

security

system)

adalah

sistem

penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang

6

Ibid Ibid 8 Moh. Syaufi Syamsuddin, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Wanita, Informasi Hukum, Kamis, 09 November 2006, dikutip Adrian Sutedi 7


22

dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh Negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan social di berbagai Negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu 9 Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan sosial. Adanya perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dapat mengurangi beban Negara dalam penyediaan dana bantuan sosial yang memang sangat terbatas. Melalui prinsip kegotongroyongan, mekanisme asuransi sosial merupakan sebuah instrumen negara yang kuat dan digunakan di hampir seluruh negara maju dalam menanggulangi risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi pada setiap warga negaranya 10 Dilihat dari aspek ekonomi makro, jaminan sosial nasional adalah suatu instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar, yang sangat bermanfaat untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selain memberikan perlindungan melalui mekanisme asuransi sosial, dana jaminan sosial yang terkumpul dapat menjadi sumber dana investasi yang memiliki daya ungkit besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Dilihat dari aspek dana, program ini 9

Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 37. 10 Ibid


23

merupakan suatu gerakan tabungan nasional yang berlandaskan prinsip solidaritas sosial dan kegotongroyongan 11 Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbegai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan finded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal 12 Sejarah dimulainya jaminan sosial mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan kerja, Peraturan Menteri perburuhan Nomor 48 Tahun 1952 jo Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, peraturan Menteri perburuhan Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, peraturan Menteri Perburuhan Nomor 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan selanjutnya diberlakukannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial dan jaminan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai institusi dan negara. 11

Sulastomo , Sistem Jaminan Sosial Nasional (IDI, Jakarta, 2005) hlm. 19. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 122. 12


24

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya penurunan resiko (risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jaring pengaman sosial (social safety net) dan jaminan sosial (social security) seringkali digunakan sebagai alternatif istilah perlindungan sosial; akan tetapi istilah yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan sosial. ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: a. Pasar tenaga kerja (labor markets); b. Asuransi sosial (social insurance); c. Bantuan sosial (social assitance); (iv) d. Skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan e. Perlindungan anak (child protection). 13 Namun, menurut Bank Dunia dalam “World Bank Social Protection Strategy”, konsep yang digunakan oleh ADB dalam membagi perlindungan sosial tersebut masih tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan sosial sebagai: (a) jejaring pengaman dan ‘spring board’; (b) investasi pada sumberdaya

13

Ibid.


25

manusia; (c) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (d) berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; dan (e) mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya. Menanggapi konsep ADB dan Bank Dunia, menyejajarkan perlindungan sosial dengan jejaring pengaman bisa berarti menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri. Akan halnya ILO (2002) dalam “Social Security and Coverage for All”, perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Konsep ini termasuk jaminan sosial (social security) dan skema-skema swasta. Lebih jauh, dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis (tier): Lapis (tier) Pertama merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh pemerintah; Lapis Kedua merupakan skema asuransi sosial yang didanai dari kontribusi pemberi kerja (employer) dan pekerja; dan Lapis Ketiga merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan kontributor dana dalam tiap skema.

F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian


26

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 14 Dalam penelitian ini metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum hukum nasional yang berlaku terkait dengan kedudukan hukum badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional

2. Sifat penelitian Penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. 15 Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan kedudukan hukum badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomenafenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan.

3. Data penelitian Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah,

14

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 57. 15 Ibid.


27

jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, yang meliputi: a. Bahan hukum primer Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, perjanjian inernasional, dan lain-lain, yang dalam penelitian skripsi ini terdiri dari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional b. Bahan hukum sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat. c. Bahan hukum tersier: Merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini. 4. Pengumpulan data Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundangundangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. 16

16

Ibid.


28

5. Pengumpulan data Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen.

Pada tahap awal

pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian datadata tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih. 17

6. Analisis data Secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Bahan hukum yang diperoleh akan dipilah-pilah, dikelompokkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu rangkaian yang sistematis yang akan dipergunakan untuk membedah dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini melalui interpretasi dan abstraksi bahan-bahan hukum yang tersedia. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan dijadikan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam melihat masalah dalam Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 17

Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2007), hlm. 6.


29

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subsub bab. BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II

PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 Pada bab ini akan membahas pengertian Sistem Jaminan Sosial, Prinsip dan Tujuan Jaminan Sosial, Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial, Program Jaminan Sosial dan Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Pada bab ini akan membahas tentang Pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011, Jaminan Sosial Kesehatan, Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional


30

BAB IV

PELAKSANAAN MASYARAKAT

PELAYANAN MISKIN

KESEHATAN

MELALUI

BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Pada bab akan membahas kepesertaan jaminan kesehatan nasional, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sengketa dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian

bab-bab

sebelumnya.

Dalam

bab

ini

berisikan

kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian penelitian, kemudian dilengkapi dengan saran yang mungkin bermanfaat di masa yang akan datang untuk penelitian lanjutan.


BAB I PENDAHULUAN. Sistem Jaminan Sosial Nasional (national social security system) adalah

Recommend Documents