1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Umumnya, negara berkembang membangun program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 1 Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja. Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko – risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya dari terjadinya risiko – risiko sosial dengan pembiayaan terjangkau oleh pengusaha dan pekerja.2 Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas hanya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau
1
Agusmidah, 2010, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Idonesia, Bogor, hlm. 127 2 Bunyamin Najmi, Jaminan Sosial, http://jamsostek.blogspot.com/2010/10/apa-itujaminan-sosial.html, diakses pada tanggal 16 Oktober 2014
2
terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis.3 Pascakemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan terhadap rakyat, termasuk kalangan pekerja yang memang terpinggirkan di masa penjajahan. Dibidang ketenagakerjaan, pemerintah mengundangkan beberapa aturan yang melindungi tenaga kerja, diantaranya adalah UU No. 3/1947 jo. UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja. Dalam undang – undang ini pengusaha harus menanggung biaya atas pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, hanya saja dalam UU ini cara pengusaha mengalihkan tanggungjawab tersebut tidak diatur, apakah dapat dilakukan dengan sistem asuransi atau lainnya. 4 Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilakukan dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara universal, jaminan sosial diatur oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Ratifikasi ini dituangkan ke dalam undang – undang 3 4
Agusmidah, op.cit. Ibid, hlm. 128
3
no 39 tahun 1999 tentang HAM.5 Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada perubahan UUD 1945 tahun 2002, dalam Pasal 34 ayat (2), menyebutkan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat...”. Jaminan sosial pekerja adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja). 6 Adapun ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) adalah : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) 2. Jaminan Kematian ( JKM ) 3. Jaminan Hari Tua ( JHT ) 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK )
5
Syaldi, “Status Ratifikasi Indonesia Untuk Instrumen Internasional Ham”,http://syaldi.web.id/2008/10/status-ratifikasi-indonesia-untuk-instrumen-internasionalham/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014. 6 Agusmidah,Op.cit., hlm. 128-129.
4
Penjelasan dari keempat poin diatas adalah sebagai berikut : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan kecelakaan kerja adalah santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama – lamanya atau cacat total selama – lamanya baik, fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja ( JKK ). 7 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.8 2. Jaminan Kematian Jaminan kematian adalah santunan kematian berupa uang tunai dan santunan berupa uang untuk pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa/retribusi), peti jenazah, kain kafan, transportasi dan lain – lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing – masing dari tenaga kerja yang bersangkutan. 7
BPJS Ketenagakerjaan, “Program Jaminan Kecelakaan Kerja”, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=17, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014. 8 http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/program-jaminan-sosial-darijamsostek, diakses pada tanggal 21 Oktober 2014.
5
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (JKM). 9
3. Jaminan Hari Tua Pasal 14 ayat (1) undang – undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja menyebutkan Jaminan hari tua adalah santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena : a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada pada saat janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut. Program jaminan hari tua dapat dibedakan antara program manfaat pasti dan program iuran pasti : 1. Program manfaat pasti (defined benefit), yaitu program yang manfaatnya ditetapkan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedang iuran disesuaikan dengan manfaat tersebut. 2. Program iuran pasti (defined contribution), yaitu program pensiun yang iurannya ditentukan dalam ketentuan yang mengaturnya,
9
Asih Eka Putri, “Program Jaminan http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_kematian, tanggal 21 Oktober 2014.
Kematian”, diakses pada
6
sedang manfaat bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Jaminan hari tua pada pokoknya termasuk dalam jenis program pensiun iuran pasti, dimana besar iuran telah ditentukan secara pasti dalam ketentuan yang mengaturnya (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993), sedangkan manfaatnya bergantung dari akumulasi iuran yang terpuruk beserta hasil pengembangannya. 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Perkembangan sistem jaminan sosial di negara lain maupun di Asia Pasifik memang lebih lambat. Selain itu, sistem yang berkembang di negara – negara itu pada umumnya tidak mempunyai cakupan yang komprehensif. Artinya, sistem itu tidak menyentuh banyak orang serta tidak mencakup banyak peristiwa – peristiwa hidup manusia ( seperti pensiun, pengangguran, perceraian, pengeluaran keluarga, dsb ). Akan tetapi, secara perlahan negara – negara diwilayah ini berusaha untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan komprehensif.10
10
Michael Raper, 2008, Negara Tanpa Jaminan Sosial, Trade Union Rights Centre, Jakarta, hlm. 8.
7
Dalam menyelenggarakan jaminan sosial tentu perlindungan hukum terhadap pekerja juga penting demi terciptanya jaminan sosial yang baik. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara privat maupun secara publik. Perlindungan hukum secara publik dilaksanakan dengan cara memakai fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh kaidah hukum yang bersifat publik, seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan ketenagakerjaan. Tentang hal perlindungan hukum secara privat dilakukan dengan cara membuat kontrak secara teliti dan hati – hati, terutama oleh pekerja. Dalam usahanya untuk mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik – baiknya, serta berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu – individu yang menyebabkan terjadinya interaksi maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik tersebut dengan sebaik – baiknya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi pekerja tentu dapat menjamin pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial yang menjadi hak dari pekerja. Hal tersebut harus didukung dengan peraturan perundang – undangan yang baik dan aparat penyelenggara yang baik pula demi terciptanya kesejahteraan sosial.
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem jaminan sosial yang seperti apakah yang dianut oleh Indonesia dilihat dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ? 2. Apakah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem jaminan sosial yang dianut oleh Indonesia; b. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu dari perspektif Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9
2. Tujuan Subyektif Untuk melengkapi sebagian syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di bidang Hukum Bisnis pada Program Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 1. Manfaat Teoritis Penulisan tesis ini memiliki manfaat teoritis, yakni sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum ketenagakerjaan khususnya. Serta dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum bisnis, penegak hukum bisnis dan masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung dengan perkara jaminan sosial dalam ketenagakerjaan maupun sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai kedudukan pekerja, pemenuhan haknya, dan sejauh mana undang – undang menjamin berjalannya
10
kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja terutama dalam hubungan kerja waktu tertentu tersebut.
E. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan yang penulis dapatkan, baik selama penelusuran kepustakaan di perpustakaan fakultas hukum UGM, maupun melalui web perpustakaan lain. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian, misalnya oleh Purwono Sungkowo Raharjo yang melakukan penelitian tesis tahun 2013 tentang perlindungan hukum terhadap buruh dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pengusaha pada perusahaan tekstil di kota Surakarta. Penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi buruh dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan tekstil di kota Surakarta dan kendala perlindungan hukum terhadap buruh yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan tekstil di kota Surakarta.11 Ada pula penelitian tesis dari Setiadi pada tahun 2009 yang menulis tentang pengaruh upah dan jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Semarang Makmur. Penelitian tersebut ingin mengkaji mengenai hubungan upah dengan produktivitas kerja karyawan
11
Purwono Sungkowo Rahardjo, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Pengusaha pada Perusahaan Tekstil di Kota Surakarta”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
di PT Semarang Makmur Semarang dan hubungan jaminan sosial dengan produktivitas kerja karyawan di PT Semarang Makmur Semarang. 12 Kedua penelitian tersebut menyangkut perlindungan hukum terhadap buruh serta perlindungan upah dan jaminan sosial bagi pekerja, sedangkan penelitian ini lebih kepada mengkaji Jaminan sosial bagi pekerja waktu tertentu yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Dengan demikian maka dapat dikatakan penelitian ini telah memenuhi kaedah keaslian penelitian.
12
Setiadi, 2009, “Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Semarang Makmur”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
