ISU STRATEGIS, TANTANGAN DAN KENDALA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Dewan Jaminan Sosial Nasional Jakarta, 31 Maret 2016
1
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
2
SEBELUM 1 JANUARI 2014 Kepesertaan terbatas pada : Jamsostek : JKK, JHT & Jkm : 12,04 juta jiwa Jasa Konstruksi : 5,63 juta jiwa TASPEN : Aktif : 4,55 juta jiwa Penerima Pensiun : 2,36 juta jiwa ASABRI : Aktif : 839 ribu Penerima Pensiun : 318 ribu jiwa
YANG AKAN DICAPAI
• Seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (Prioritas sektor formal sesuai penjelasan umum UU SJSN)
SEBELUM 1 JANUARI 2014
• Fragmentasi penyelenggaraan program jaminan sosial (peraturan, iuran dan manfaat, tata kelola) berdasarkan jenis profesi • Penyelenggaraan oleh badan penyelenggara BUMN berbentuk PT (persero) berorientasi keuntungan dan manfaat bagi pemegang saham
YANG AKAN DICAPAI
• Penyelenggaraan universal : satu payung hukum; prinsip ekuitas dan asuransi sosial; iuran dan manfaat sama; iuran pekerja penerima upah % dari gaji; iuran pekerja bukan penerima upah nominal; manfaat adalah manfaat DASAR • Penyelenggaraan oleh BPJS, badan hukum publik berbasis nirlaba, yang bertanggung jawab kepada Presiden
ISU STRATEGIS
• Regulasi • Perluasan Kepesertaan • Konsistensi Data, • Keterbukaan informasi • Kepesertaan TK di luar negeri
TANTANGAN
Perluasan Kepesertaan PPU
KENDALA
•Harmonisasi Regulasi • Masih rendahnya pemahaman publik
ISU STRATEGIS
• Manfaat JKK, inkind benefit : ada negosiasi antara BPJS TK dengan RSTC • Regulasi internal BPJS TK : kendali biaya, nilai paket pembayaran klaim tidak sesuai kebutuhan medis • Klaim manfaat masih sangat rendah • Kepesertaan Jakon bersifat sementara • Kepesertaan PDS Upah dan PDS TK
TANTANGAN
Perluasan Kepesertaan PPU dan PBPU
KENDALA
• Dalam pelaksanaan terjadi over lapping penjaminan manfaat antara JKN, Jasa Raharja dan JKK • Keterbatasan tenaga pengawas lapangan
ISU STRATEGIS
•Proses klaim masih memakan waktu •Kepesertaan Jakon bersifat sementara •Kepesertaan PDS Upah dan PDS TK
TANTANGAN
Perluasan Kepesertaan PPU dan PBPU
KENDALA
• Keterbatas an tenaga pengawas di lapangan • Perbedaan persepsi menentuka n kematian akibat kecelakaan kerja atau kematian biasa
ISU STRATEGIS
• Proses klaim masih memakan waktu • Implementasi program JHT tidak sejalan dengan filosofi program
TANTANGAN
• Perluasan Kepesertaan • Pengembang an Dana JHT dan kondisi likuiditas
KENDALA
• Harmonisasi regulasi • Penguatan kebijakan • Masih terdapatnya status peserta Non Aktif
ISU STRATEGIS
Kemampuan pengeloaan program Pengelolaan DJS Program JP
TANTANGAN
Perluasan Kepesertaan
KENDALA
• Harmonisasi regulasi • Penguatan kebijakan • Kapasitas SDM Pengelola • Sistem IT
ISU STRATEGIS
Potensi terjadinya kesalahan, kecurangan dan korupsi
TANTANGAN
Dana amanah, transparansi, Untuk sebesar besar kepentingan peserta
KENDALA
• Harmonisasi regulasi • Penguatan kebijakan
a. Potensi kesalahan, kecurangan dan korupsi
dalam pengelolaan DJS b. Potensi konflik kepentingan dalam operasional : Penetapan Anggaran, rangkap jabatan.
Rekomendasi KPK : Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 16 Desember 2014
Untuk menghindari konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran, DJSN melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS
Membangun Sistem IT yang terintegrasi CEGAH
DETEKSI
KOREKSI
HUKUM
HALANGI
Menghent ikan penggela pan dan kesalaha n masuk ke sistem sejak awal.
Meningka tkan kemungki nan penemua n klaim yang tidak benar dan penipuan
cepat menyelesai kan kasus yang ditemukan, mengemba likan apa yang awalnya kita miiliki
Memperk uat sanksi bagi mereka yang tertangka p
Publikasik an hukuman yang berat dan kemungki nan tertangka p yang tinggi
Materi EFC, Christoper Jennings, June 2014, dipublikasikan oleh WB
3
KOMITMEN
14
a. Penyampaian laporan bulanan kepada OJK dengan tembusan DJSN b. Koordinasi hasil pengawasan internal oleh Dewan Pengawas dengan DJSN c. Koordinasi dan konsultasi dalam penetapan RKAT d. Koordinasi dan Konsultasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan keuangan.
TERIMA KASIH 16
