UPDATE PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
Oleh: Achmad Djunaedi, SH
1
DASAR IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL UUD 1945 Psl 28 H (3) Psl 34 (2)
JAMINAN SOSIAL ADALAH HAK SETIAP WARGA NEGARA
2
UU No. 3 Tahun 1992 Ttg. JAMSOSTEK JAMINAN BAGI TENAGA KERJA -DHK (Wajib) -LHK (Sukarela)
4 Program: - JKK (pengusaha) - JHT (TK dan Peng) - JK (Peng) - JPK (peng)
UU No. 40 Tahun 2004 Ttg SJSN DASAR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT
5 Program: - JK - JKK - JHT - JKm - JP
UU No. 24 Tahun 2011 Ttg. BPJS
IMPLEMENTASI SJSN Membentuk 2 BPJS BPJS Kesehatan Program: JK Sasaran: Seluruh Rakyat
BPJS Ketenagakerjaan Program: JKK, JHT, JP, JKm Sasaran: Seluruh Pekerja
LANDASAN FILOSOFIS JAMINAN SOSIAL
Filosofi Jaminan Sosial
3
” Memberikan ketenangan kerja, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dan dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, peningkatan disiplin dan produktivitas kerja”.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKm) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP)
Program Perlindungan
Program Kesejahteraan
Jaminan Kesehatan
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
Menjaga derajat hidup seseorang agar tidak jatuh ketika sudah tidak bekerja lagi
Memberikan perlindungan atas hilang atau berkurangnya pendapatan yang diterima seseorang karena sakit, kecelakaan atau meninggal dunia 5
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL
3 Azas Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6
5 Program Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian
9 Prinsip Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta
7
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA
DEFINISI & PESERTA JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) 8
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) • manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
Jaminan Kematian (JKm) • manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
Peserta
Penerima Upah
Peny. negara ASN, TNI/Polri, Pejabat Negara, pegawai pemerintah non-ASN
Bukan Penerima Upah
Bukan Peny. negara
• Pemberi Kerja • TK-LHK • Pekerja Lain
• Pekerja di Perush • Pekerja pd orang perorangan • Orang asing min. 6 bln di Indonesia
Program JKK dan JKM telah ada di UU No. 3 Th 1992 ttg Jamsostek, melalui SJSN dikembangkan kepada segenap rakyat Indonesia
IURAN DAN MANFAAT JKK dan JKM dalam UU Jamsostek dan UU SJSN 9
NO
PROGRAM
1
JKK
Program Lama (Jamsostek) Iuran -0,24 (Resiko Sangat Ringan) -0,54 (Resiko Rendah) -0,89 (Resiko Sedang) -1,27 (Resiko Tinggi) -1,74 (Resiko Sangat Tinggi)
Manfaat Biaya Pengangkutan ( 750.00 - 2.000.00) Pengobatan Perawatan (Maks.20 Juta) STMB (100%, 75%, 50%) santunan cacat total ( 80 x 70 % x US) santunan Kematian (80 x 60% xus) Biaya Pemakaman (2 Juta)
Program Baru (B P J S) Iuran
Manfaat Biaya Pengangkutan ( 1 jt ,2 Jt, 3 Jt)
PNS : 0,24% Upah Sebulan (Upah Pokok + Tunjangan Tetap)
Pengobatan Perawatan (sampai sembuh) STMB (100% sampai ditetapkan sembuh/cacat) santunan cacat total ( 80 x 70 % x US)
santunan Kematian (80 x 60% xUS) Biaya Pemakaman (3 Juta)
santuanan Berkala (4,8 Juta)
rehabilitasi medik (sampai sembuh)
rehabilitasi medik ( 2 Juta)
return to work (sampai dapat bekerja kembali)
Prothese dan Orthese (sesuai harga standart) penggantian gigi (maks.2 juta)
Prothese dan Orthese (sesuai harga standart)
manfaat layanan tambahan berupa beasiswa bagi anak pekerja yg meninggal atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja pemberian insentif manfaat bagi pemberi kerja bila dalam waktu tertentu tdk ada kasus kecelakaan kerja
Lanjutan ..... 10
NO
2
PROGRAM
JKM
Program Lama (Jamsostek) Program Baru (B P J S) Iuran Manfaat Iuran Manfaat 0,30 % Santunan Kematian (14,2 0, 30% Juta) Santunan Kematian ( 21 Juta) Pns : Dari Biaya Pemakaman (2 juta) Upah Biaya Pemakaman ( 3 juta) Sebulan santunan Berkala (4,8 Biaya Pemakaman bagi peserta yg meninggal Juta) saat pensiun dan mempunyai masa iur 20 tahun dibayar biaya pemakaman 3 Juta. Biaya pemakaman bagi istri dan /atau anak yang meninggal pada masa peserta aktif 3 juta. manfaat layanan tambahan berupa beasiswa bagi anak pekerja yg meninggal karena sakit apabila telah memiliki masa iur 20 tahun dan usia anak tidak lebih dari 18 tahun. Manfaat layanan tambahan berupa bantuan uang muka perumahan diberikan kepada pekerja yang memiliki masa iur 10 tahun terus menerus dan belum memiliki rumah. Manfaat layanan tambahan berupa bantuan tunai PHK bagi peserta yg di - PHK, memiliki masa iur 5 tahun terus menerus dan belum memenuhi persyratan utk mengambil JHT.
IURAN JKK dAN JKm BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH 11
IURAN PROGRAM JKK DAN JHT BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH Besaran Iuran disesuaikan dengan kemampuan peserta (berdasarkan
tabel asumsi upah dan kelompok iuran) IURAN PROGRAM JKM BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH BESARAN IURAN DITETAPKAN DENGAN NOMINAL TERTENTU :
@ Rp. 6.800,- / bulan
IURAN JKK dAN JKm BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI 12
No
Nilai Kontrak Iuran JKK
Nilai Kontrak
Iuran JKm
1
0 – 100 Juta
0,21% nilai kontrak
0 – 100 Juta
0,03% nilai kontrak
2
100 Jt. – 500 Jt
0,17% x (Nilai kontrak – 100 Jt)
100 Jt. – 500 Jt
0,02% x (Nilai kontrak – 100 Jt)
3
500 Jt – 1 M
0,13% x (Nilai kontrak – 500 Jt)
500 Jt – 1 M
0,02% x (Nilai kontrak – 500 Jt)
4
1M–5M
0,11% x (Nilai kontrak – 1M)
1M–5M
0,01% x (Nilai kontrak – 1M)
5
5 M dst
0,09% x (Nilai kontrak – 5M)
5 M dst
0,01% x (Nilai kontrak – 5M)
Keterangan: • Iuran JKK dan Jkm dalam jasa konstruksi adalah iuran untuk seluruh Pekerja dalam sebuah pekerjaan (satu paket pekerjaan) • Manfaat program JKK dan JKm dalam jasa konstruksi sama dengan manfaat JKK dan JKm biasa
Agar diperhatikan 13
Pembayaran Iuran
•Selambat-lambatnya tanggal 15 tiap Bulan •Apabila tanggal 15 hari libur, maks hari kerja berikutnya •Apabila terlambat bayar, dikenakan denda 2% iuran per bulan Bagi BPJS •BPJS harus membayar klaim tepat waktu •Apabila terlambat bayar, BPJS dikenakan denda 1% jumlah klaim per hari keterlambatan
Baik Peserta, maupun badan penyelenggara harus samasama melaksanakan kewajibannya tepat waktu
PELAPORAN DAN PENETAPAN JKK 14
Kejadian Kecelakaan Kerja
BPJS
LAPOR
Instansi Naker
Berkas tdk Lengkap
Diagnosa Dokter Dilengkapi max 7 hr
Diagnosis max 2x24 jam
Keputusan Penanganan Kecelakaan Kerja
Penanganan Bayar Klaim
PELAYANAN PADA KASUS PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA 15
Pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dapat melaporkan kepada BPJS dan instansi ketenagakerjaan Diagnosis dokter selambat-lambatnya 3 tahun sejak PHK untuk menetapkan penyakit akibat kerja Tata cara penanganan dan klaim ditetapkan secara tersendiri.
PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) 16
Definisi • manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia pensiun atau cacat total tetap atau meninggal dunia
Hakikat JHT • Jaminan hari tua merupakan salah satu bentuk program kesejahteraan untuk memberikan perlindungan agar derajat seseorang tidak jatuh ketika tidak lagi bekerja (memasuki usia purna tugas)
Keterangan • JHT merupakan bentuk program tersendiri yang berbeda dengan program Jaminan Pensiun dan Pesangon (yang diatur dalam Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003)
Peserta
Penerima Upah
Bukan Peny. negara • Pekerja di Perush • Pekerja pd orang perorangan • Orang asing min. 6 bln di Indonesia
Bukan Penerima Upah • Pemberi Kerja • TK-LHK • Pekerja Lain
JHT bagi Pekerja pada penyelenggara negara distur tersendiri
Program Jaminan Hari Tua (JHT) telah ada di UU No. 3 Th 1992 ttg Jamsostek, melalui SJSN dikembangkan kepada segenap rakyat Indonesia
IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) 17
Iuran JHT Pekerja Penerima Upah • Pekerja : 2% upah • Pemberi Kerja : 3,7% upah
Iuran JHT Pekerja Bukan Penerima Upah Rp. 16.340 s.d Rp. 414.000 per bulan (disesuaikan jumlah pendapatan)
Manfaat JHT • Akumulasi iuran peserta dan hasil pengembangannya • Manfaat berupa lumpsum Pembayaran Manfaat JHT • Dibayarkan ketika pekerja masuk usia pensiun (56 thn), meninggal dan cacat total tetap atau apabila pekerja pergi dari Indonesia selama-lamanya. • Dapat diambil 30% akumulasi bila masa iur telah malampaui 10 tahun (sebagai persiapan pensiun), sisanya diambil setelah pensiun. • Bila peserta meninggal sebelum masuk usia pensiun, dapat diambil oleh ahli waris yang sah • Manfaat dibayarkan BPJS selambat-lambatnya 30 hari setelah klaim.
18
PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA PADA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEKERJA BUKAN PADA PENYELENGGARA NEGARA
JAMINAN PENSIUN (apa dan seberapa penting) 19
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN DERAJAT KESEHATAN YANG TELAH MENURUN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN FINANSIAL BAGI ORANG YANG TIDAK LAGI PRODUKTIF KARENA FISIK, PSIKIS DAN USIA
HAKIKAT JAMINAN PENSIUN
MENINGKATKAN DERAJAT KEHIDUPAN DAN HARGA DIRI BAGI ORANG YANG MEMASUKI POST MASA KERJA
FUNGSI JAMINAN PENSIUN ADALAH MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PENGHARGAAN BAGI MANUSIA YANG TELAH MENGABDIKAN DIRINYA BAGI KEHIDUPAN Siapa yang berhak memperoleh jaminan pensiun?? Orang yang menjadi peserta program jaminan pensiun dan membayar iuran sesuai ketentuan
20
Program Jaminan Pensiun di Indonesia Pensiun bagi Penyelenggara Negara
Pensiun Pekerja selain Penyelenggara Negara
Berdasarkan UU No. 11/1969
Berdasarkan UU SJSN
Peserta: PNS, TNI.Polri, Pejabat Negara, Veteran
Peserta: Pekerja yg telah membayar Iuran
Iuran: P: 4,75% upah sebulan, N: diatur khusus Ceiling : 5.302.100,- (PP 34/2014)
Iuran: P: 3%% PK: 5% Ceiling : 8x PTKP (18 juta)
Manfaat: Manfaat pasti (50 s.d 75% upah terakhir)
Masa Iur: Min. 20th, Max. 30 thn Catatan: • tidak terdapat putus iuran bagi Penyelenggara negara • Masa iur <20th tidak mendapat manfaat (kec. Kondisi khusus)
Manfaat: Manfaat pasti Masa Iur: Min. 15 tahun Catatan: • boleh terdapat jeda iuran, asalkan akumulasi masa iur 15 thn • Akumulasi masa iur <15 th diberikan lumpsump (kec. Kondisi khusus)
21
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PEKERJA & KELUARGA (Pasal 32 ayat 2)
UU NO. 40 TAHUN 2004 tentang SJSN
MANFAAT PASTI (Pasal 39) MASA IUR SEDIKITNYA 15 TAHUN
(Pasal 41) PRINSIP ASURANSI SOSIAL & TABUNGAN WAJIB (Pasal 39) IURAN DITANGGUNG BERSAMA PEMBERI KERJA & PEKERJA (Pasal 42)
JAMINAN PENSIUN
IMPLEMENTASI JAMINAN PENSIUN BERDASARKAN SJSN 22
Terdapat batas atas dan batas bawah manfaat
Formula ditetapkan berdasarkan masa kerja dan rata-rata upah tertimbang
Manfaat pensiun anuitas → berkala bulanan
Pelindungan berupa uang tunai terhadap resiko cacat total tetap, meninggal dunia atau memasuki usia pensiun
MANFAAT
JP
PESERTA
Peserta yang berhak mendapatkan manfaat pensiun anuitas adalah peserta yang telah memiliki masa iur sedikitnya 15 tahun, kecuali ditetapkan lain
IURAN
Iuran ditanggung bersama oleh pekerja & pemberi kerja : - % dari upah/penghasilan - Nominal
Akumulasi iuran + hasil pengembangannya untuk peserta
PRINSIP PROGRAM JAMINAN PENSIUN 23
1. 2.
3.
4. 5.
23
Asuransi Sosial/Tabungan Wajib Mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan pekerjaan/berkurangnya penghasilan karena pensiun (dapat memenuhi kebutuhan pokok dan keluarganya) Manfaat Pasti (terdapat batasan minimum dan maksimum manfaat yang akan diterima Masa iur minimal 15 tahun Formula Jaminan Pensiun ditetapkan masa kerja + upah terakhir
23
SUBSTANSI RPP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN 24
No. Substansi 1. Kepesertaan
2.
Usia Pensiun
Cakupan/Batasan Peserta program JP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara akan diintegrasikan ke BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya pada tahun 2029. Ditetapkan pertama kali usia 56 (lima puluh enam) tahun. Dilakukan penyesuaian pada bulan Januari 2019 menjadi 57 tahun , selanjutnya bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sampai dengan usia pensiun 65 tahun. 24
24
SUBSTANSI RPP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN No. Substansi 25 3. Masa Iur
Cakupan/Batasan Masa iur minimal untuk mendapatkan manfaat program jaminan pensiun SJSN adalah 15 (lima belas) tahun.
4.
Manfaat Pensiun
• Manfaat program jaminan pensiun adalah berupa sejumlah uang tunai yang diterima setiap bulan oleh peserta yang telah memenuhi syarat; • Manfaat program jaminan pensiun SJSN berupa: Pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua.
5.
Formula Manfaat Pensiun
• Formula Manfaat = 1% x masa iur x rata2 upah tertimbang selama masa iur • Rata-rata upah tertimbang selama masa iur dihitung dgn memperhatikan inflasi indeks tertimbang • Manfaat pensiun minimum tahun 2015 Rp 300 ribu • Manfaat pensiun maksimum tahun 2015 Rp 3,6 juta • Upah maksimum tahun 2015 Rp 10 juta • Indeksasi manfaat sebesar 100% dari inflasi tahun sebelumnya akan direview dan disesuaikan secara periodik
25
SUBSTANSI RPP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN 26
6.
Besar Iuran
Pemberi Kerja : 5% dari upah sebulan*) Pekerja : 3% dari upah sebulan*) maksimal besaran upah sebulan sebesar Rp 10 juta
Pertimbangan : a. Mengingat program JP adalah program yang bersifat jangka panjang dengan resiko fiskal yang sangat besar, agar keberlangsungan program JP dapat terjaga dan eksis;
b. Sebaliknya, apabila iuran program JP adalah lebih kecil, akan mengakibatkan lemahnya ketahanan dana program JP; c. Berdasarkan hasil survey untuk mencari gambaran tingkat willingness to pay dan affordability masyarakat untuk mengiur program Jaminan Pensiun terhadap 2.870 orang pekerja dan 410 orang pemberi kerja : 1) Sekitar 46% responden : iuran yang wajar bagi pekerja setinggi-tingginya 3%, dengan sekitar 37% responden menyatakan iuran yang wajar bagi pekerja adalah 3% - 6% dari upahnya. 2) > 85% responden : iuran yang wajar bagi pemberi kerja serendah-rendahnya 3%, dengan 42% responden menyatakan iuran yang wajar bagi pemberi kerja adalah 3% - 6%, dan 25% menyatakan iuran yang wajar adalah 6% - 9%. 3) Rata-rata responden : iuran yang wajar bagi adalah sebesar 3,5% - 4% bagi pekerja dan 6% - 6,5% bagi pemberi kerja 26
JAMINAN PENSIUN DALAM HUBUNGAN KERJA 27
• Pekerja yang diPHK berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja (kompensasi PHK) dan uang penggantian hak • Pekerja yang PHK karena memasuki usia pensiun diikutkan dalam program pensiun manfaat pensiun mengurangi kompensasi PHK (Kecuali diatur lain dalam PP/PKB) • Pekerja yang PHK karena memasuki usia pensiun : Manfaat Jaminan Pensiun mengurangi/tidak mengurangi kompensasi PHK?
27
MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN
1 PENSIUN HARI TUA OLD AGE PENSION
Diterima peserta usia saat pensiun normal walau msh bekerja Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn
5
2
PENSIUN ORANG TUA SURVIVOR PENSION
•Diterima ortu ahli waris peserta lajang yg meninggal sebelum pensiun •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir •Diberikan plg lama 5 thn
MANFAAT JP (UANG TUNAI)
4 PENSIUN ANAK SURVIVOR PENSION
28
•Diterima anak ahli waris peserta/pensiunan yg meninggal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir •Diberikan sampai anak meninggal, menikah, bekerja/ usia 23 thn (max 2 anak)
PENSIUN CACAT DISABILITY PENSION
•Diterima peserta saat mengalami cacat total tetap sebelum usia pensiun normal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir
3 PENSIUN JANDA/DUDA SURVIVOR PENSION
•Diterima janda/duda ahli waris peserta/pensiunan meninggal •Eligibilitas MP bulanan → masa iur min 15 thn/30 bln dlm 36 bln terakhir
PENSIUN JAMINAN SOSIAL
29
•
Jaminan Pensiun adalah hak pekerja yang pensiun setelah memenuhi masa iur. Esensi Jaminan Pensiun adalah untuk reduksi kemiskinan dalam jangka panjang sebagai bagian dari Millenium Development Goals (MDG’s) atau Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (TPM)
•
Pelaksanaan Jaminan Pensiun masa iur tidak harus 15 tahun, bisa lebih karena pekerja belum usia 55 tahun; penetapan manfaat Jaminan Pensiun perlu konservatif untuk tahap awal tidak lebih dari 33% menyusul iuran minimal tidak kurang dari 8% dan setelah itu harus ditinjau ulang.
30
•
Agar tidak berisiko tinggi, maka perlu menunda usia pensiun dari 55 ke 60 tahun sebagai bagian dari solusi aging problem.
•
Dalam kondisi perekonomian “krisis”, maka manfaat Jaminan Pensiun perlu dikurangi dan agar tidak membebankan fiskal negara kemudian setelah perekonomian pulih kembali dimana manfaat Jaminan Pensiun dikembalikan seperti sebelumnya.
•
Jangan sampai terjadi kemiskinan lansia di masa datang di Indonesia, untuk itu perlu dilakukan regulasi preventif untuk reduksi / pencegahan kemiskinan.
PERBEDAAN PENSIUN PRIVAT & PENSIUN JAMINAN SOSIAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
31
Karakteristik Dasar hukum Pendiri Operator / Penyelenggara Sifat kepesertaan Orientasi Penggunaan faktor Rumusan manfaat Iuran sbg proporsi upah Rancangan manfaat Besaran manfaat Prinsip gotong royong Batasan upah Pembayaran manfaat Penyebab defisit Penanggung-jawab
Pensiun Privat UU tentang pendirian Pemberi-kerja DPPK / DPLK Sukarela Individual Min-mak 1-2,5% x MK x GTT 1/8-1/4 12,5-25% Konsumsi hari tua Bervariasi Tidak ada Tidak berlaku Diketeng mll Akun peserta Masa kerja lalu Pemberi-kerja
Pensiun JS UU Jaminan Sosial Negara / Pemerintah BPJS Wajib Kolektif Rata-rata 1% x 15 = 0,15 1/12 = 8,33% ~ 8% Konsumsi dasar hari tua Relatif sama Ada 8 x PTKP Lajang Sistem Pengalokasian Penuaan usia penduduk Pemerintah
32
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEKERJA DAN PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL (PP NO. 86 TAHUN 2013)
Ketentuan Pokok 33
Definisi Sanksi Adnimistratif • Pengenaan kompensasi berupa teguran, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu karena tidak mendaftarkan dirinya atau pekerjanya kepada BPJS atau memberikan keterangan secara tidak benar kepada BPJS
Pengenaan Sanksi Administratif • Dikenakan kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara atau perorangan ketika tidak mendaftar kepada BPJS atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada BPJS
Catatan: Kenapa Pemberi Kerja penyelenggara Negara atau Pekerja pada Penyelenggara Negara tidak dapat dikenai Sanksi Administratif atau kenapa sanksi hanya diberlakukan kepada selain penyelenggara negara?? Karena Negara pasti mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS dan memberikan data pekerjanya secara akurat kepada BPJS, dan iuran jaminan sosial Pekerja pada penyelenggara negara akan secara otomatis dipungut oleh negara dan disetor kepada BPJS
Bentuk&Tahapan Sanksi Adnimistratif 34
Tidak Mendaftar Memberi keterangan tdk benar
Teguran Lisan
Tidak patuh
Teguran Lisan II
Berlaku 10 Hari Kerja
Berlaku 10 Hari Kerja
Patuh: Selesai
Patuh: Selesai Tidak patuh Denda
Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
Tdk Patuh dan Tidak dilunasi
Berlaku 30 Hari
Besar denda: 0,1% total iuran/bulan Patuh&lunas: selesai
Mekanisme Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik tertentu 35
BPJS meminta pengenaan sanksi kepada Pemerintah daerah Sanksi diberikan oleh Pemprov, Pemkab/Pemkot, berupa Pemberi Kerja Tidak mendapat pelayanan
Perorangan Tidak mendapat pelayanan
Perizinan Usaha
Pengurusan IMB
Ikut tender Proyek
Pengurusan SIM
Izin mempekerjakan TKA
Pengurusan sertifikat tanah
Izin perush penyedia jasa Naker
Pengurusan passport
IMB
Pengurusan STNK
Sanksi dicabut bila: Denda dibayar lunas Medaftarkan dirinya & pekerjanya dgn data sebenarnya Pencabutan sanksi atas permintaan BPJS
Bagaimana agar tidak kena sanksi 36
Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dan memberikan data diri, keluarga dan pekerjanya secara benar. Pemberi Kerja Mendaftarkan Data pekerja dan keluarganya
Data Upah Pekerja Data Kepesertaan Program (bila mengikuti penahapan kepesertaan) Perubahan data Ketenagakerjaan Alamat perusahaan Kepemilikan & kepengurusan Jenis badan usaha Jumlah pekerja Data pekerja & keluarga Perubahan besar upah Perubahan dilaporkan maks. 7hr kerja
Orang-Perorangan Mendaftarkan Dirinya dan anggota keluarganya scr. Lengkap Data Kepesertaan Program (bila mengikuti penahapan kepesertaan)
Perubahan data diri & anggota keluarga Alamat rumah Jenis pekerjaan Jumlah anggota keluarga Perubahan dilaporkan maks. 7hr kerja
AYO DAFTARKAN Diri Anda..... Keluarga Anda ... Dan Pekerja Anda dengan benar
SANKSI PIDANA 37
Apabila Pemberi kerja :
Tidak memungut iuran pekerjanya dan menyetor kepada BPJS Tidak membayar iuran yang dipungut dari Pekerjanya kepada BPJS
Kurungan 8 tahun Atau Denda max. Rp. 1 M
Ketentuan Pasal 55 UU BPJS
38
PENAHAPAN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Definisi Penahapan Kepesertaan 39
Pasal 1 angka 4 Perpres No 109 Tahun 2013 • Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan
Definisi Umum • Penahapan Kepesertaan adalah mekanisme yang diberikan kepada pemberi kerja tertentu untuk mengikutkan dirinya dan seluruh pekerjanya pada sebagian program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan.
DASAR HUKUM PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 40
Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU No. 24/2011 tentang BPJS: (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
TUJUAN PENAHAPAN KEPESERTAAN 41
Sebagai upaya agar program jaminan sosial (khususnya bidang ketenagakerjaan) dapat diikuti oleh seluruh pekerja Ketentuan Regulasi Jaminan Sosial
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruhrakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak Peserta program Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Fakta di Lapangan Sebagian besar pemberi kerja di Indonesia merupakan pelaku usaha skala mikro dan kecil, apabila diwajibkan mengikutkan dirinya dan seluruh pekerjanya pada semua program jaminan sosial, terbebani labot cost yang terlalu besar
Lanjutan ... 42
Penahapan kepesertaan sebagai solusi agar seluruh pekerja terlindungi program jaminan sosial (meskipun belum seluruh program) namun tidak memberikan beban labor cost berlebihan bagi pemberi kerja
Dengan penahapan kepesertaan, terwujud tujuan awal Sistem Jaminan Sosial Nasional (khususnya bidang ketenagakerjaan) yakni mengcover seluruh pekerja di semua sektor. Tidak ada lagi persoalan PDS, baik PDS Upah dan terutama PDS Tenaga Kerja
HAL-HAL PENTING DALAM PERPRES NO 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 43
KEPESERTAAN Peserta Penerima Upah
1. Pekerja yg bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara 2. Pekerja yg bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
Peserta Bukan Penerima Upah
1. Pemberi Kerja 2. Pekerja Mandiri (TK-LHK) 3. Pekerja Lain bukan penerima gaji/upah
Penahapan Kepesertaan Bagi Pekerja yg bekerja pada Penyelenggara Negara 44
Pekerja pada Penyelenggara Negara a. Calon PNS b. PNS
c. Anggota TNI d. Anggota POLRI e. Aparatur Pemerintah Non-PNS f. Prajurit Siswa TNI g. Peserta Didik POLRI
Seluruh Pekerja pada Penyelenggara Negara diikutkan program JKK dan JKm pada 1 Juli 2015
Calon PNS dan Aparatur Pemerintah NonPNS diikutkan JHT dan JP selambatlambatnya 2029.
Penahapan Kepesertaan Bagi Pekerja yg bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara 45
Diklasifikasikan menurut jenis/skala usaha pemberi kerja: a. Usaha Besar b. Usaha Menengah c. Usaha Kecil
Pekerja pada usaha besar dan usaha menengah wajib diikutkan program JKK, JHT, JKm dan JP (seluruh program)
d. Usaha Mikro
Pekerja pada usaha kecil wajib diikutkan program JKK, JHT dan JKm
Ket: Ketentuan Klasifikasi usaha mengacu UU No. 20 Th 2008 ttg UMKM
Pekerja pada usaha mikro wajib diikutkan program JKK, dan JKm Pekerja pada usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Borongan dan/atau Musiman wajib diikutkan program JKK, dan JKm
Penahapan Kepesertaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah 46
Pemberi Kerja • Wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKm • Dapat Mengikuti program Jaminan Pensiun
Pekerja Mandiri (TK-LHK) • Wajib Mengikuti Program JKK dan JKm • Dapat Mengikuti Program JKT dan Jaminan Pensiun
Pekerja Lain bukan penerima gaji/upah • Wajib Mengikuti Program JKK dan JKm • Dapat Mengikuti Program JHT dan Jaminan Pensiun
Agar Diperhatikan 47
• Seluruh ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial berlaku paling lambat 1 Juli 2015 (beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan secara penuh)
• Pemberi kerja yang telah mengikutkan pekerjanya dalam program Jamsostek (sesuai UU No. 3 Tahun 1992) DILARANG mengurangi program jaminan sosial yang telah diikuti pekerjanya.
PENUTUP 48
Jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar tetap terjaga kelangsungan hidupnya atau tidak mengalami penurunan derajat hidup karena kecelakaan kerja, meninggal dunia, cacat total tetap atau telah memasuki usia purna kerja. Program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemerintah bersifat program layanan dasar dan layak, agar dapat diikuti (terjangkau) oleh segenap rakyat Indonesia namun tetap layak. Diharapkan segenap masyarakat dapat mengikuti program jaminan sosial demi terjaganya harkat dan derajat hidup masyarakat itu sendiri.
49
Terima Kasih
