BAB II BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH SUMBAGUT. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung

BAB II BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH SUMBAGUT

A. Sejarah Ringkas Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkanfunded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15/1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Universitas Sumatera Utara

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi: JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.


Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 1. Visi BPJS Ketenagakerjaan Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. 2. Misi BPJS Ketenagakerjaan Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: -

Tenaga Kerja : Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga

-

Pengusaha

: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenagadan meningkatkan produktivitas

-

Negara

: Berperan serta dalam pembangunan

3. Nilai-Nilai BPJS Ketenagakerjaan a. Iman

: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas

b. Profesional

: Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap postif terhadap perubahan dan pembaharuan


c. Teladan

: Berpandangan

jauh

kedepan,

penghargaan

dan

pembimbing (reward &encouragement), pemberdayaan d. Integritas

: Berani, komitmen, keterbukaan

e. Kerjasama

: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain

4. Etika Kerja BPJS Ketenagakerjaan a. Teamwork

: Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan

b. Open Mind

: Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik

c. Passion

: Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan

d. Action

: Segera melaksanakan

rencana/pekerjaan/tugas

yang

telahdisepakati dan ditetapkan bersama e. Sense

: Rasa memiliki kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memilki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan

5. Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan Pada umumya setiap perusahaan memiliki logo. Logo merupakan tanda yangmemberikan arti tersendiri bagi perusahaan yang bersangkutan. Logo dapat berbentuk gambar, huruf, angka, sususnan warna maupun kombinasi dari bentukbentuk tersebut. Demikian pula pada PT. BPJS Ketenagakerjaan (Persero), Tbk yang memiliki logo berbentuk dan warna yang memiliki arti tersendiri.


Gambar 2.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan Sumber: Website BPJS Ketenagakerjaan

a. Latar Belakang dan Konsep Dasar Logo BPJS Ketenagakerjaan Latar belakang dan konsep dasar logo BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: i. Esensi merek BPJS Ketenagakerjaan adalah lambang Jembatan bagi Kesejahteraan Pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan setiap pekerja Indonesia dengan kesejahteraan selama hidupnya melalui produk dan jasa yang dapat memberikan ketenangan pikiran saat bekerja. ii. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yang sama dalam merubah logo yaitu melengkapi kesuksesan transformasi terutama di budaya dan sikap dan membawa BPJS Ketenagakerjaan menjadi berkelas dunia. iii. Diharapkan akan sesuai dengan gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan yang ingin disampaikan dalam setiap bentuk komunikasi dengan pelanggan, pemasok dan antar anggota organisasi sendiri. b. Arti Bentuk dan Warna Lambang Arti bentuk dan warna lambang BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Bentuk lambang setengah luwes tanpa garis warna hijau tua melambangkan pertumbuhan, kemakmuran, stabilitas, dan ketahanan. i. Bentuk lambang setengah luwes tanpa garis warna biru tua melambangkan kepribadiaan yang tegas dan percaya diri.


ii. Warna Hijau Kemakmuran melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesegaran, keseimbangan, dan ketahanan. iii. Warna Putih Integritas melambangkan keamanan, kemurnian, dan kebersihan. iv. Warna Kuning Optimis melambangkan optimis, pencerahan kebahagiaan. v. Warna

Biru

Berkelanjutan

melambangkan

kepercayaan,

loyalitas,

kebijaksanaan, kepercayaan diri, kecerdasan, kesetiaan, kebenaran dan keahlian. c. Penggunaan Lambang Guna menjamin kesamaan gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap bentuk komunikasi yang terjadi baik kepada pelanggan, pemasok, dan antar anggota organisasi sendiri, maka penggunaan/aplikasi lambang perlu dibakukan pada: i. Seluruh materi/dokumen legal BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan diseluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan. ii. Seluruh materi dan program promosi eksternal, termasuk papan nama. iii. Seluruh materi dan program promosi internal.

B. Struktur Organisasi Strukturorganisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlahtugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.


Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efesiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melaluikerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal.

Gambar 2.2


Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Sumber: Buku Pedoman BPJS Ketenagakerjaan C. Job Description Job description merupakan pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap kepala bagian yang dilakukan berdasarkan pembagian tugas dari masing-masing bagian. Berdasarkan

Keputusan

Direksi

BPJS

Ketenagakerjaan

Nomor:

KEP/120/042013 tentang nama jabatan, uraian jabatan dan persyaratan jabatan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut terdiri dari: 1. Kepala Kantor Wilayah a. Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang wilayah, guna memperoleh acuan kerja. b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemantauan implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan wilayah, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. c. Menetapkan kebijakan pengelolaan operasional secara menyeluruh untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dilingkup tugasnya, guna memastikan kebijakan, strategi, prosedur dan tata kerja yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat telah diimplementasikan secara efektif. d. Mengarahkan manajemen kepesertaan yang mencakup pengembangan kepesertaan

(melalui

kegiatan

pemasaran

formal

dan

informal),

pengelolaan kepesertaan (melalui manajemen akun dan kepesertaan), kemitraan dan PKP di wilayahnya, guna memastikan tercapainya target jumlah kepesertaan dan iuran.


e. Mengarahkan dan memantau pelayanan terhadap peserta, agar pelayanan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 2. Sekretaris Wilayah a. Mengatur jadwal acara dan kegiatan Kepala Kantor Wilayah b. Menyiapkan bahan dan/atau membuat konsep dokumen c. Melaksanakan tata persuratan bagi Kepala Kantor Wilayah d. Mengelola rapat Kepala Kantor Wilayah, agar dapat berjalan lancar e. Mengelola dokumen yang terkait dengan kegiatan Kepala Kantor Wilayah, agar terdokumentasi dan mudah diakses. 3. Senior Analisis Wilayah a. Melakukan analisa strategis, sebagai bahan pengambilan keputusan b. Melakukan kajian dan merumuskan usulan perencanaan dan pengembangan strategis yang terkait dengan bidang dan tugasnya c. Menyusun pengelolaan knowledge management guna mendukung pengembangan proses bisnis d. Mengelola manajemen risiko diurusannya, sehingga terlaksana sesuai ketentuan e. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 4. Kepala Pemasaran Wilayah a. Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang Bagian, guna mendukung penyusunan rencana kerja jangka panjang Kantor Wilayah


b. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Bagian, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya c. Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur untuk Bagiannya sebagai upaya penyesuaian (dalam batas kewenangan yang dimiliki) atas kebijakan, strategi, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan di Kantor Pusat, guna memperoleh acuan kerja yang jelas d. Mengelola kegiatan pemasaran formal dan informal di Wilayah/Cabang, guna mengoptimalkan pertumbuhan jumlah kepesertaan e. Mengelola akun kepesertaan berdasarkan konsep Customer Relationship Management, guna memperoleh peningkatan pendapatan dari peserta aktif. 5. Spesialis Pemasaran Formal Wilayah a. Membuat analisa kinerja pemasaran kepesertaan formal per cabang/KCP, guna memperoleh hasil analisa yang akurat b. Membuat analisa potensi kepesertaan formal per cabang/KCP, guna mendukung atasan memperoleh data potensi yang akurat c. Melaksanakan sosialisasi strategi dan program pemasaran wilayah, guna mendukung upaya pengoptimalan pencapaian target kepesertaan d. Melaksanakan pemantauan atas implementasi strategi pemasaran dan program pemasaran di lingkup tugasnya, guna memperoleh informasi terkini bagi atasan e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kemitraan di wilayah sesuai arahan atasan, guna mendukung efektivitas program pemasaran kepesertaan formal.


6. Spesialis Manajemen Account Wilayah a. Menganalisa data peserta di wilayah/cabang/KCP b. Mengkoordinasikan pengelolaan akun kepesertaan dengan mengacu pada program dan panduan yang berlaku c. Menganalisa pengelolaan RO di Cabang/KCP d. Melakukan koordinasi dan menganalisa pelaksanaan program pembinaan RO di Cabang/KCP e. Menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 7. Penata Umum Pemasaran Informal Wilayah a. Membuat analisa kinerja pemasaran kepesertaan informal per Cabang/KCP b. Membuat analisa potensi kepesertaan informal per Cabang/KCP c. Melaksanakan sosialisasi strategi dan program pemasaran wilayah d. Melaksanakan pemantauan atas implementasi strategi pemasaran dan program pemasaran dilingkup tugasnya e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kemitraan di wilayah sesuai arahan atasan 8. Penata Madya Pengelolaan PKP a. Membuat analisa program PKP (tahunan dan jangka panjang) per Cabang/KCP b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu mengenai masalah PKP


c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program PKP d. Mengkoordinasikan pengelolaan asset PKP e. Menganalisa kondisi piutang kantor wilayah/cabang 9. Kepala Pelayanan Wilayah a. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja Kantor Cabang/KCP, dalam hal standar mutu pelayanan, untuk memastikan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar b. Mengkoordinasikan pembinaan bagi petugas pelayanan di Kantor Cabang/KCP, untuk meningkatkan kapabilitas pelayanan c. Mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan program, guna memastikan telah berjalan sesuai ketentuan d. Mengelola database di lingkup tugasnya, sehingga data tersedia lengkap, akurat dan terkini e. Mengelola pengendalian biaya JPK Dasar dan JPK tambahan di Kantor Cabang/KCP, untuk efektivitas penggunaan dana 10. Spesialis Manajemen Program JPK-JKK a. Membuat analisa penyelenggaraan program JPK dan JKK secara periodik b. Menganalisa rekapitulasi perhitungan biaya penyelenggaraan program JPK dan JKK diseluruh Kantor Cabang/KCP yang berada di wilayahnya c. Melakukan analisa terhadap pengembangan dan pengelolaan kerjasana dengan PPK d. Mengelola database di lingkup tugasnya


e. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 11. Penata Utama Manajemen Pelayanan a. Melakukan koordinasi terkait dengan pemenuhan standar mutu pelayanan di Kantor Cabang/KCP b. Mengevaluasi kegiatan pelayanan dan penanganan keluhan di Kantor Cabang/KCP c. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelayanan di Kantor Cabang/KCP d. Melakukan koordinasi dalam penyampaian informasi melalui berbagai kanal pelayanan e. Mengelola database di lingkup tugasnya 12. Penata Umum Manajemen Program JHT-JK a. Membuat analisa penyelenggaraan program JHT-JK secara periodik b. Mengkonsolidasikan laporan bulanan JHT dan JK Kantor Cabang di wilayahnya c. Mengevaluasi laporan bulanan jaminan kantor cabang dan menghitung claim ratio 13. Kepala Umum dan SDM Wilayah a. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan b. Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial di lingkungan Kantor Wilayah beserta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayahnya, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif


c. Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan efektivitas penempatan di Wilayah/Cabang/KCP sesuai dengan spesifikasi jabatan d. Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Wilayah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dan lain-lain), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu e. Mengelola layanan umum bagi pegawai di Kantor Wilayah untuk mendukung kelancaran kerja 14. Penata Madya Umum a. Menyusun usulan pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang b. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengadaan sesuai prosedur untuk mendukung tersedianya kebutuhan barang dan jasa c. Melakukan koordinasi untuk kegiatan layanan umum d. Melaksanakan

program

komunikasi

dengan

internaldan

eksternal

perusahaan e. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 15. Penata Madya SDM a. Melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan SDM b. Melaksanakan program pengembangan pegawai c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian d. Melakasanakan pengelolaan gaji dan benefitlain untuk pegawai


e. Melakukan koordinasi dalam rangka proses penilaian kinerja pegawai di Kantor Wilayah 16. Kepala Keuangan dan TI a. Mengelola kegiatan transaksi keuangan Kantor Wilayah dan memantau pengelolaan keuangan Kantor Cabang/KCP guna terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat b. Mengelola kegiatan pencatatan transaksi keuangan (Kantor Wilayah beserta Cabang/KCP) untuk penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat c. Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Wilayah beserta Cabang/KCP untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan d. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi (hardware, software, jaringan, aplikasi perangkat lunak) guna kelancaran kegiatan operasional e. Menyusun laporan kegiatan Bagian, untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan wilayah 17. Penata Madya Keuangan a. Usulan rencana anggaran wilayah b. Melakukan pengelolaan pembayaran kepada pihak internal dan eksternal c. Menganalisa penggunaan dana (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu)


d. Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan (Kantor Wilayah) e. Melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan 18. Penata Madya Teknologi Informasi a. Menganalisa

kondisi

sarana

teknologi

informasi

di

Kantor

Wilayah/Cabang/KCP b. Melaksanakan pengendalian penggunaan aplikasi perangkat lunak di Kantor Cabang sesuai dengan yang ditetapakan Kantor Pusat c. Melaksanakan pemeliharaan perangkat keras, jejaring komputer, sistem operasi (operating system)serta perangkat lunak aplikasi d. Melaksanakan pemantauan kinerja operasional dan keamanan sistem jaringan komputer dan database sesuai dengan kewenangan setiap pengguna komputer di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang e. Melaksanakan perbaikan atas permasalahan/kerusakan yang timbul pada perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi sertra database 19. Kepala Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah a. Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur untuk bagiannya sebagai upaya penyesuaian (dalam batas kewenangan yang dimiliki) atas kebijakan, strategi, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan di Kantor Pusat, guna memperoleh acuan kerja yang jelas b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan aspek hukum di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang/KCP guna memastikan adanya ketaatan pada hukum yang berlaku


c. Mengarahkan dan memantau implementasi sistem manajemen mutu untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kinerja individu ataupun unit kerja d. Mengarahkan dan memantau pengelolaan risiko di Kanwil/Kacab dan KCP untuk meminimalisir terjadinya masalah yang dapat merugikan perusahaan e. Menyusun laporan kegiatan bagian untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan Wilayah 20. Penata Utama Manajemen Mutu a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan standar mutu yang berlaku b. Melaksanakan pengelolaan dokumen mutu c. Memfasilitasi kegiata Gugus Kendali Mutu (GKM) d. Melaksanakan kegiatan audit secara berkala e. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 21. Penata Umum Manajemen Risiko a. Menyusun laporan profil risiko kantor wilayah b. Melaksanakan fungsi fasilitasi dan konsultasi mengenai pengelolaan manajemen risiko c. Melaksanakan kegiatan evaluasi berkala atas pengelolaan risiko di unit kerja diwilayahnya d. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja 22. Penata Utama Pengendalian Internal a. Melaksanakan sosialisi terkait dengan standar jasa kelola perusahaan b. Memantau penerapan standar GCG di wilayah


c. Melaksanakan pengelolaan aspek hukum di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu d. Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja D. Jaringan Kegiatan Jaringan Kantor BPJS Ketenagakerjaan meliputi: a. In payment/kas mobil Kas mobil digunakan untuk menerima/penyetoran pajak kendaraan. Contoh: Kantor Samsat b. Kantor Kas Kantor Kas hanya digunakan untuk menghimpun dana tetapi belum bisa menyalurkan kredit.Untuk pengubahan status dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu harus memenuhi syarat-syarat. c. Kantor Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat tetapi juga sudah bisa menyalurkan kredit. d. Kantor Cabang Kantor Cabang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit, tetapi dalam kondisi yang lebih besar dari Kantor Cabang Pembantu. e. Kantor Pusat


KantorPusat bertugas untuk mengawasi manajemen BPJS Ketenagakerjaan, baik yang berbentuk Kas Mobil (in payment), Kantor Kas, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang.

E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi, butuh waktu untuk mencapai itu semua,begitu juga pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya agar tujuan dapat tewujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja usaha terkini yang dijalankan perusahaan adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran terhadap mahasiswa, melakukan berbagai macam penelitian-penelitian ilmiah khususnya bidang ekonomi yang bermanfaat bagi universitas, mahasiswa dan masyarakat, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar-seminar kepada masyarakat, memotivasi masyarakat agar dapat hidup lebih layak dan mandiri, kegiatan bakti sosial kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Fakultas juga terus melakukan pembinaan terhadap civitas akademika agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memiliki kualitas yang baik.


Kegiatan-kegiatan

kerohanian

juga

tetap

dilaksanakan

fakultas,

seperti perayaan hari-hari besar keagaaan (misalnya: Natal, Paskah, Idul Fitri, Isr’a Mi’raj, dan lain-lain) sehingga para civitas akademika selalu memiliki nilainilai dan norma-norma keagamaan dalam menjalani hidup, serta selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. F. Rencana Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya, selain itu tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.


BAB II BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH SUMBAGUT. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung

Recommend Documents