BAB II BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH SUMBAGUT A. Sejarah Ringkas Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Universitas Sumatera Utara
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.
Universitas Sumatera Utara
Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT. Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Visi dan Misi Perusahaan 1. Visi BPJS Ketenagakerjaan Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan. 2. Misi BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:
Universitas Sumatera Utara
-
Tenaga kerja : memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
-
Pengusaha
: menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
-
Negara
: berperan serta dalam pembangunan.
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian instansi yang telah diterapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama sehingga tujuan perusahana dapat dicapai.
C. Job Description Berikut ini adalah Job Description dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut yang terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
Kepala Kantor Wilayah Fungsi: a. Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang wilayah guna memperoleh acuan kerja. b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemantauan implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan wilayah, guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. c. Menetapkan kebijakan pengelolaan operasional secara menyeluruh untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di lingkup tugasnya guna memastikan kebijakan, strategi, prosedur dan tata kerja yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat telah diimplementasikan secara efektif. d. Mengarahkan manajemen kepesertaan yang mencakup pengembangan kepesertaan (melalui kegiatan pemasaran formal dan informal), pengelolaan kepesertaan (melalui manajemen akun dan kepesertaan), kemitraan dan PKP di wilayahnya, guna memastikan tercapainya target jumlah kepesertaan dan iuran. e. Mengarahkan dan memantau pelayanan terhadap peserta, agar pelayanan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sekretaris Wilayah Fungsi: a. Mengatur jadwal acara dan kegiatan Kepala Kantor Wilayah (misalnya: rapat, kunjungan ke instansi lain, penerimaan tamu, dan lain-lain) untuk mendukung kelancaran kegiatan.
Universitas Sumatera Utara
b. Menyiapkan
bahan
dan/atau
membuat
konsep
dokumen
(misalnya:
surat jawaban, dan lain-lain) untuk memudahkan Kepala Kantor Wilayah dalam memberikan respon. c. Melaksanakan tata persuratan bagi Kepala Kantor Wilayah sehingga dokumen tertata sistimatis. d. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan perlengkapan kantor Kepala Kantor Wilayah agar kegiatan dapat berjalan lancar dan efektif. e. Mengelola dokumen yang terkait dengan kegiatan Kepala Kantor Wilayah agar terdokumentasi dan mudah diakses. Senior Analis Wilayah Fungsi: a. Melakukan analis strategis sebagai bahan pengambilan keputusan. b. Melakukan kajian dan merumuskan usulan perencanaan dan pengembangan strategis yang terkait dengan bidang tugasnya. c. Menyusun kajian sistem pengembangan organisasi di bidang pemasaran, pelayanan, keuangan dan teknologi informasi, umum dan sumber daya manusia, manajemen mutu dan risiko. d. Menyusun pengelolaan knowledge management guna mendukung pengembangan proses bisnis. e. Mengelola manajemen risiko diurusannya sehingga terlaksana sesuai ketentuan.
Universitas Sumatera Utara
Kepala Pemasaran Wilayah Fungsi: a. Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang bagian guna mendukung penyusunan rencana kerja jangka panjang Kantor Wilayah. b. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. c. Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur untuk bagiannya sebagai upaya penyesuaian (dalam batas kewenangan yang dimiliki) atas kebijakan, strategi, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan di Kantor Pusat guna memperoleh acuan kerja yang jelas. d. Mengelola kegiatan pemasaran formal dan informal di Wilayah/Cabang guna mengoptimalkan pertumbuhan jumlah kepesertaan. e. Mengelola akun kepesertaan berdasarkan konsep Customer Relationship Management, guna memperoleh peningkatan pendapatan dari peserta aktif. Spesialis Pemasaran Formal Wilayah Fungsi: a. Membuat analisa kinerja pemasaran kepesertaan formal per Cabang/KCP guna memperoleh hasil analisa yang akurat. b. Membuat analisa potensi kepesertaan formal per Cabang/KCP guna mendukung atasan memperoleh data potensi yang akurat. c. Melaksanakan sosialisasi strategi dan program pemasaran Wilayah guna mendukung upaya pengoptimalan pencapaian target kepesertaan.
Universitas Sumatera Utara
d. Melaksanakan pemantauan atas implementasi strategi pemasaran dan program pemasaran di lingkup tugasnya guna memperoleh informasi terkini bagi atasan. e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kemitraan di wilayah sesuai arahan atasan guna mendukung efektivitas program pemasaran kepesertaan formal. Spesialis Manajemen Account Wilayah Fungsi: a. Menganalisa data peserta di Wilayah/Cabang/KCP sebagai dukungan bagi pimpinan menentukan klasifikasi akun. b. Mengkoordinasikan pengelolaan akun kepesertaan dengan mengacu pada program dan panduan yang berlaku untuk mendukung optimalisasi pengelolaan akun. c. Menganalisa pengelolaan RO di Cabang/KCP sebagai dukungan bagi atasan dalam mengoptimalkan potensi peningkatan pendapatan peserta aktif. d. Melakukan koorniasi dan menganalisa pelaksanaan program pembinaan RO di Cabang/KCP sebagai data dukungan dalam peningkatan kapabilitas RO. Penata Utama Pemasaran Informal Wilayah Fungsi: a. Membuat analisa kinerja pemasaran kepesertaan informal per Cabang/KCP guna memperoleh hasil analisa yang akurat. b. Membuat analisa potensi kepesertaan informal per Cabang/KCP guna mendukung atasan memperoleh data potensi yang akurat.
Universitas Sumatera Utara
c. Melaksanakan sosialisasi strategi dan program pemasaran wilayah guna mendukung upaya pengoptimalan pencapaian target kepesertaan. d. Melaksanakan pemantauan atas implementasi strategi pemasaran dan program pemasaran di lingkup tugasnya guna memperoleh informasi terkini bagi atasan. e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kemitraan di wilayah sesuai arahan guna mendukung efektivitas program pemasaran kepesertaan informal. Penata Madya Pengelolaan PKP Fungsi: a. Membuat analisa program PKP (tahunan dan jangka panjang) per Cabang/KCP guna memperoleh usulan program yang akurat. b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu mengenai sosialisasi PKP sehingga petugas operasional di Cabang memiliki pemahaman yang tepat. c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program PKP untuk optimalisasi kegiatan PKP. d. Mengkoordinasikan pengelolaan asset PKP guna optimalisasi pengelolaan. e. Menganalisa kondisi piutang Kantor Wilayah/Cabang sebagai dukungan bagi atasan dalam menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana PKP. Kepala Pelayanan Wilayah Fungsi: a. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja Kantor Cabang/KCP, dalam hal standar mutu pelayanan, untuk memastikan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar.
Universitas Sumatera Utara
b. Mengkoordinasikan pembinaan bagi petugas pelayanan di Kantor Cabang/KCP untuk meningkatkan kapabilitas pelayanan. c. Mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan program guna memastikan telah berjalan sesuai ketentuan. d. Mengelola database di lingkup tugasnya, sehingga data tersedia lengkap, akurat dan terkini. e. Mengelola pengendalian biaya JPK Dasar dan JPK tambahan di Kantor Cabang/KCP untuk efektivitas penggunaan dana. Spesialis Manajemen Program JPK-JKK Fungsi: a. Membuat analisa penyelenggaran program JPK dan JKK secara periodik sebagai bahan dalam pemberian umpan balik kepada Kantor Cabang/KCP. b. Menganalisa rekapitulasi perhitungan biaya penyelenggaraan program JPK dan JKK di seluruh Kantor Cabang/KCP yang berada di wilayahnya untuk pengendalian penggunaan biaya. c. Melakukan analisa terhadap pengembangan dan pengelolaan kerjasama dengan PPK sebagai dukungan bagi atasan dalam mengambil keputusan. d. Mengelola database di lingkup tugasnya sehingga data tersedia. Penata Utama Manajemen Pelayanan Fungsi: a. Melakukan koordinasi terkait dengan pemenuhan standar mutu pelayanan di Kantor Cabang/KCP guna memastikan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar.
Universitas Sumatera Utara
b. Mengevaluasi kegiatan pelayanan dan penanganan keluhan di Kantor Cabang/KCP untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. c. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelayanan di Kantor Cabang/KCP untuk mendukung upaya peningkatan kapabilitas pelayanan. d. Melakukan koordinasi dalam penyampaian informasi melalui berbagai kanal pelayanan sehingga tidak terdapat perbedaan informasi diberbagai kanal pelayanan. e. Mengelola database di lingkup tugasnya sehingga data tersedia. Penata Utama Manajemen Program JHT-JK Fungsi: a. Membuat analisa penyelenggaraan program JHT-JK secara periodik sebagai bahan dalam pemberian umpan balik kepada Kantor Cabang/KCP. b. Mengkonsolidasikan laporan bulanan JHT dan JK Kantor Cabang di wilayahnya untuk diperoleh hasil analisa yang akurat. c. Mengevaluasi laporan bulanan Jaminan Kantor Cabang dan menghitung claim ratio supaya tetap berada dalam tingkatan yang wajar. Kepala Umum dan SDM Fungsi: a. Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan. b. Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial di lingkungan Kantor Wilayah beserta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayahnya, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Universitas Sumatera Utara
c. Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM, guna memastikan efektivitas penempatan di Wilayah/Cabang/KCP sesuai dengan spesifikasi jabatan. d. Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Wilayah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dan lain-lain), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu. e. Mengelola layanan umum bagi pegawai di Kantor Wilayah untuk mendukung kelancaran kerja. Penata Madya Umum Fungsi: a. Menyusun usulan pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang guna menjadi acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. b. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengadaan sesuai prosedur untuk mendukung tersedianya kebutuhan barang dan jasa. c. Melaksanakan pengelolaan atas kontrak kerja penyediaan barang/jasa dan mengelola database vendor untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran kegiatan pengadaan. d. Mengelola asset serta mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan asset perusahaan untuk optimalisasi nilai asset. e. Melakukan koordinasi untuk kegiatan layanan umum guna mendukung operasional kantor wilayah.
Universitas Sumatera Utara
Penata Madya SDM Fungsi: a. Melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan SDM sehingga tersedia tepat waktu dan spesifikasi jabatan. b. Melaksanakan program pengembangan pegawai untuk mendukung peningkatan kapasitas pegawai. c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk memperoleh informasi yang akurat dengan lengkap. d. Melaksanakan pengelolaan gaji dan benefit lain untuk pegawai untuk mendukung ketepatan jumlah dan waktu. e. Melakukan koordinasi dalam rangka proses penilaian kinerja pegawai di Kantor Wilayah guna memperoleh hasil penilaian yang akurat dengan tepat waktu. Kepala Keuangan dan TI Fungsi: a. Mengelola kegiatan transaksi keuangan Kantor Wilayah dan memantau pengelolaan keunagan Kantor Cabang/KCP guna terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat. b. Mengelola kegiatan pencatatan transaksi keuangan (Kantor Wilayah beserta Cabang/KCP) untuk penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat. c. Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Wilayah beserta Cabang/KCP untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
Universitas Sumatera Utara
d. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi (hardware, software, jaringan, aplikasi perangkat lunak) guna kelancaran kegiatan operasional. e. Menyusun laporan kegiatan bagian untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan Wilayah. Penata Madya Keuangan Fungsi: a. Mengajukan usulan rencana anggaran Wilayah (beserta Cabang/KCP) untuk menjadi acuan dalam pengelolaan dana di Wilayah. b. Melakukan pengelolaan pembayaran kepada pihak internal dan eksternal untuk mendukung pengelolaan arus kas yang sehat. c. Menganalisa penggunaan dana (Kepala Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu) sebagai bagian dari pengendalian anggaran. d. Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan (Kantor Wilayah) untuk penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat. e. Melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Wilayah. Penata Madya Teknologi Informasi Fungsi: a. Menganalisa
kondisi
sarana
teknologi
informasi
di
Kantor
Wilayah/Cabang/KCP sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan sarana teknologi informasi. b. Melaksanakan pengendalian penggunaan aplikasi perangkat lunak di Kantor Cabang sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Pusat guna memberikan dukungan teknologi informasi bagi kelancaran kegiatan operasional.
Universitas Sumatera Utara
c. Melaksanakan pemeliharaan perangkat keras, jejaring komputer, sistem operasi serta perangkat lunak aplikasi untuk menjamin kehandalan sistem operasi. d. Melaksanakan perbaikan atas permasalahan/kerusakan yang timbul pada perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi, serta database guna memberikan dukungan teknis bagi kelancaran pengelolaan sistem. e. Mengelola data (perekaman, recovery, dan pengolahan) dari database yang tersedia guna menghasilkan data yang valid dan akurat. Kepala Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah Fungsi: a. Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur untuk bagiannya sebagai upaya penyesuaian (dalam batas kewenangan yang dimiliki) atas kebijakan, strategi, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan di Kantor Pusat, guna memperoleh acuan kerja yang jelas. b. Mengarahkan
dan
mengkoordinasikan
pengelolaan
aspek
hukum
di
Kantor Wilayah dan Kantor Cabang/KCP, guna memastikan adanya ketaatan pada hukum yang berlaku. c. Mengarahkan dan memantau implementasi sistem manajemen mutu untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kinerja individu ataupun unit kerja. d. Mengarahkan dan memantau pengelolaan risiko di Kanwil/Kacab dan KCP untuk meminimalisir terjadinya masalah yang dapat merugikan perusahaan. e. Menyusun laporan kegiatan Bagian, untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan Wilayah.
Universitas Sumatera Utara
Penata Utama Manajemen Mutu Fungsi: a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan standar mutu yang berlaku sehingga standar tersebut dapat dipahami oleh semua unit kerja. b. Melaksanakan pengelolaan dokumen mutu sehingga dokumentasi lengkap dan akurat. c. Memfasilitasi kegiatan gugus kendali mutu (GKM) untuk mendukung peningkatan kapasitas. d. Melaksanakan kegiatan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua ketentuan di dalam sistem manajemen mutu sudah terimplementasi secara efektif. Penata Utama Manajemen Risiko Fungsi: a. Menyusun laporan profil risiko Kantor Wilayah. b. Melaksanakan fungsi fasilitasi dan konsultasi mengenai pengelolaan manajemen risiko. c. Melaksanakan kegiatan evaluasi berkala atas pengelolaan risiko di unit kerja di Wilayahnya. Penata Utama Pengendalian Internal Fungsi: a. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan standar tata kelola perusahaan sehingga standar tersebut dapat dipahami oleh semua unit kerja. b. Memantau penerapan standar GCG di wilayah untuk memastikan penerapan berjalan secara efektif. c. Melaksanakan pengelolaan aspek hukum di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu guna memperoleh dokumen hukum yang akurat.
Universitas Sumatera Utara
D. Jaringan Kegiatan Jaringan kantor BPJS Ketenagakerjaan meliputi: a. In payment/kas mobil Kas mobil digunakan untuk menerima/penyetoran pajak kendaraan. Contoh: Kantor Samsat b. Kantor Kas Kantor kas hanya digunakan untuk menghimpun dana tetapi belum bisa menyalurkan kredit. Untuk pengubahan status dari kantor kas menjadi kantor cabang pembantu harus memenuhi syarat-syarat. c. Kantor Cabang Pembantu Kantor cabang pembantu tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat tetapi juga sudah bisa menyalurkan kredit. d. Kantor Cabang Kantor cabang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit, tetapi dalam kondisi yang lebih besar dari Kantor Cabang Pembantu. e. Kantor Pusat Kantor Pusat bertugas untuk mengawasi manajemen BPJS Ketenagakerjaan, baik yang berbentuk Kas Mobil (in payment), Kantor Kas, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang. E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua.
Universitas Sumatera Utara
Begitu juga pada BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerj akeras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Jadi kinerja kegiatan terkini yang dijalankan perusahaan adalah tetap berusaha memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan menjadi Lembaga Negara yang berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Perusahaan berusaha terus menerus memperbaiki segala kekurangan yang ada, untuk itu perusahaan akan terus berupaya mendengarkan keluhan dari masyarakat agar BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang unggul. F. Rencana Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya, selain itu tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
