BAB II PROFIL BPJS KETENAGAKERJAAN A. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program
9
10
asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undangundang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan
11
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok. VISI Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
12
MISI Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 1. Tenaga Kerja : Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga 2. Pengusaha
: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas 3. Negara
: Berperan serta dalam pembangunan
MOTTO Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja
13
B. Struktur
Organisasi
BPJS
Ketenagakerjaan
Kantor
Wilayah
Sumbagut
Kantor Wilayah Sekretaris Kantor Wilayah
Pemasaran
Pelayanan
Penata Senior Pemasaran Peserta Penerima Upah
Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK
Penata Senior Manajemen Account
Penata Senior Manajemen Progrm JKKJK
Penata Utama Pemasaran Peserta Penerima Upah Penata Utama Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah
Umum dan SDM
Keuangan, Teknologi Informasi
Manajemen Mutu dan Resiko
Penata Madya Umum
Penata Madya Umum
Penata Madya SDM
Penata Madya Umum
Penata Utama Manajemen Pelayanan Penata Utama Manajemen Program JHTJP Penata Madya Manajemen Pelayanan
Penata Madya Pengelolaan Kesejahteraan Peserta
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2016
Gambar. 2.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan
Senior Analisis
Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksa Kepesertaan Penata Utama Penindakan Kepatuhan Kepesertaan Penata Utama Manajemen Mutu dan Risiko Penata Madya Manajemen Mutu dan Risiko
14
Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berada di bawahnya sesuai dengan arah dan kebijakan kantor pusat. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut yang ada di dalam Kantor Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Merencanakan, menetapkan kebijakan operasional Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang dibawahnya. 2. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pencapaian target kepesertaan dan iuran serta peningkatan pelayanan kepada peserta Kantor Cabang yang di bawahnya. 3. Mengarahkan dan mendukung terselenggaranya sistem teknologi informasi untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya. 4. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi keuangan dan akuntansi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya 5. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sistem pengelolaan umum dan SDM Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya 6. Mengarahkan dan mengendalikan fungsi manajemen mutu dan manajemen risiko Kantor Wilayah dan Kantr Cabang yang di bawahnya
15
7. Mengarahkan,
mengoordinasikan
dan
mengendalikan
aktivitas
pengawasan dan pemeriksaaan kepada perusahaan, institusi, tenaga kerja dan orang pada tingkat kantor wilayah dan jika diperlukan memberikan bantuan kepada kantor cabang terkait dengan kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan 8. Mengoordinasikan
dan
mengendalikan
pembinaan
hubungan
kemitraan dengan instansi terkait pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya 9. Mengimplementasikan kebijakan kearsipan dan ketatausahaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang di bawahnya 10. Menerapkan dan memonitor system pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan baik pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yng di bawahnya.
C. Susunan Organisasi Susunan
Organisasi
BPJS
Ketenagakerjaan
SUMBAGUT terdiri dari : 1. Kepala Kantor Wilayah 2. Sekretaris 3. Pemasaran Wilayah 4. Pelayanan Wilayah 5. Umum dan SDM Wilayah 6. Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah
Kantor
Wilayah
16
7. Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah 8. Senior Analis Wilayah
D. Job Description Rincian bidang-bidang kerja (fungsi dan tanggung jawab) / Job Description Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Wilayah mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang berada di wilayahnya, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di Kantor Pusat, guna memastikan pencapaian targt wilayah secara optimal, sesuai dengan standard an ketentuan yang berlaku di perusahaan. Tanggung Jawab Utama : a) Mengelola kinerja wilayah, sehingga tujuan jangka pendek dan panjang wilayah tercapai, dengan cara mengalokasikan dan mengarahkan
kegiatan
kerja
dan
mengkoordinasikan
pengambilan keputusan. b) Meningkatkan
pengetahun dan kemampuan SDM di
wilayahnya, sehingga SDM berkualitas untuk mendukung efektivitas kerja, dengan cara menyusun dan melaksanakan
17
rencana pengembangan, dan memantau perkembangan kualitas SDM. c) Mengarahkan proses penilaian kinerja untuk untuk seluruh jajarannya sesuai prosedur guna memastikan tersedianya hasil penilaian kinerja yang valid dan akurat. d) Menyusun usulan rencana kerja jangka panjang wilayah, guna memperoleh acuan kerja, dengan cara menelaah rencana strategis perusahaaan, menyusun rencana kerja, melakukan diskusi untuk memfinalisasi rencana kerja. e) Mengkoordinasikan
penyusunan
dan
pengantauan
implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan wilayah, guna menjaga efektivitas kerja dan efisien biaya, dengan cara penyusunan rencana. f) Mengarahkan
manajemen
kepesertaan
yang
mencakup
pengembangan kepesertaan, pengelolaan kepesertaan dan kemitraan, guna memastikan tercapainya target jumlah kepesertaan dan iuran. g) Menetapkan
kebijakan
pengelolaan
operasional
secara
menyeluruh untuk kantor wilayah dan kantor cabang di lingkup tugasnya, guna memastikan kebijakan , strategi prosedur dan tata kerja yang sudah ditetapkan kantor pusat yang telah diimplementasikan secara efektif dengan cara mengarahkan penyusunan kebijakan , mengevaluasi usulan kebijakan dan
18
memberikan
masukan
kepada
kantor
pusat
untuk
penyempurnaan. h) Mengarahkan dan memantau pelayanan terhadap peserta, agar pelayanan dapat memenuhi standar mutu yang di tetapkan. i) Mengelola pengembangan dan penerapan program-progam inovasi di wilayah, guna mendukung upaya peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan.
2. Sekretaris Sekretaris Wilayah mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, rapat intern/ekstern, administrasi personil, serta sarana dan prasarana kerja pada Kantor Wilayah, guna mendukung kelancaran kerja Kepala Kantor Wilayah. Tanggung Jawab Utama : a) Melaksanakan proses penilaian kinerja sesuai prosedur yang berlaku, untuk memperoleh hasil penilaian yang valid dan akurat. b) Melaksanakan
peraturan
perusahaan
maupun
peraturan
perundangan, guna mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance. c) Mengatur jadwal acara dan kegiatan Kepala Kantor Wilayah (misalnya rapat, kunjungan ke instalasi lain)
19
d) Menyiapkan bahan dan membuat konsep dokumen(misalnya surat jawaban) untuk memudahkan kepala kantor wilayah dalam memberikan respon. e) Melaksanakan tata persuratan bagi Kepala Kantor Wilayah, sehingga dokumen tertata sistimatis, dengan cara menerima, memilah dan mencatat urat masuk untuk di sampaikan kepada kepala kantor wilayah. f) Mengelola rapat kepala Kantor Wilayah, agar dapat berjalan dengan lancer, dengan cara menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat. g) Mengelola dokumen yang terkait dengan kegiatan kepala kantor wilayah, agar terdokumentasi dan mudah diakses, dengan cara melakukan penyimpanan dokumen aktif yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas kepala kantor wilayah. h) Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan perlengkapan kantor kepala kantor wilayah, agar kegiatan dapat berjalan lancer dan efektif, dengan cara mencatat permintaan kebutuhan dan melakukan koordinasi dalam rangkapenyediaan kebutuhan. i) Mengelola komunikasi kepala Kantor Wilayah baik yang berupa langsung maupun tidak langsung , untuk membantu efektivitas komunikasi kepala kantor wilayah, dengan cara menyeleksi tamu kepala kantor wilayah.
20
3. Pemasaran Wilayah Pemasaran Wilayah mempunyai fungsi perencanaan, pengoordinasian, pengendalian
dan
evaluasi
kegiatan
pemasaran,
pembinaan
kepesertaan, dan manajemen akun untuk program penerimaan upah dan bukan penerimaan upah serta pengelolaan manfaat layanan tambahan berdasarkan strategi, target, sistem, dan prosedur yang telah di tetapkan di seluruh Kantor Cabang di wilayahnya dengan mengacu kepada arah dan kebijakan Kantor Pusat. Tanggung Jawab Utama : a) Mengelola kinerja bagian, sehingga target tercapai dengan cara mengalokasikan pekerjaan, dan mengarahkan kegiatan. b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di bagian, sehingga SDM berkualitas untuk mendukung efektivitas kerja, dengan caramenyusun dan mengajukan usulan program pengembangan. c) Menyusun usulan rencana jangka panjang, guna mendukung penyusunan rencana kerja jangka panjang kantor wilayah. d) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan , guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. e) Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur sebagai upaya penyesuaian atas kebijakan, strategi, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan di kanto pusat.
21
f) Mengelola kegiatan pasar formal dan informal di wilayah, guna mengoptimalkan pertumbuhan jumlah kepesertaan. g) Mengelola akun kepesertaan berdasarkan konsep customer relationship Management, guna memperoleh peningkatan pendapatan dari peserta aktif. h) Mengelola kegiatan pemasaran formal dan informal di wilayah/cabang guna mengoptimalkan pertumbuhan jumlah kepesertaan. i) Mengelola database dan mengolah data yang terkait dengan pemasaran (seperti kepesertaan) untuk seluruh kantor cbang di lingkup tugasnya dan untuk memperoleh database yang lengkap, akurat dan terkini.
4. Pelayanan Wilayah Pelayanan Wilayah mempunyai fungsi perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan berdaasarkan strategi dan target yang telah ditetapkan di seluruh Kantor Cabang di wilayahnya dengan mengacu kepada arah dan kebijakan Kantor Pusat. Tanggung Jawab Utama : a) Mengelola kinerja bagian, sehingga target tercapai, dengan cara mengalokasi
pekerjaan,
mengarahkan
kegiatan
dan
mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja, dengan cara mengalokasikan dan mengarahkan kegiatan kerja.
22
b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di bagian, sehingga SDM berualitas untuk mendukung efektivitas kerja, dengan cara menyusun, mengajukan usulan, serta memantau implementasi program pengembangan. c) Menyusun usulan rencana jangka panjang, guna mendukung penyusunan rencana kerja jangka panjang kantor wilayah. d) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan , guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya e) Mengkoordinaasikan kegiatan penilaian kinerja kantor cabang dalam hal standar mutu pelayanan untuk memastikan kegiatan pelayanan
sesuai dengan standar, dengan cara melakukan
koordinasi untuk sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan. f) Mengarahkan dan memantau penanganan keluhan (klaim bermasalah,utang jaminan), guna memastikan semua keluhan telah
ditindak
lanjuti
sesuai
ketentuan,
dengan
cara
menyelesaikan keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh cabang. g) Mengkoordinasikan pembinaan bagi petugas pelayanan di kantor cabang, untuk meningkatkan kapabilitas pelayanan. h) Mengelola database dilingkup tugasnya, sehingga data tersedia lengkap,
akurat,
dan
pengelolaan database.
terkini
dengan
menyusun
acuan
23
5. Umum dan SDM Wilayah Umum
dan
SDM
Wilayah
mempuyai
fungsiperencanaan,
pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi kegiatan SDM dan Umum Kantor Wilayah dan Kantor Cabang binaannya sesuai dengan arah dan kebijakan kantor pusat. Tanggung Jawab Umum : a) Menyusun usulan kerja jangka panjang bagian, guna mndukung penyusunan rencana kerja jangka panjang kantor wilayah, dengan cara menerima arahan dari atasan, menyusun usulan rencana kerja jangka panjang untuk bagiannya dan mengajukan usulan untuk direview dan di kompilasi atasan. b) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian,guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya. c) Mengelola pemenuhan hak pegawai di kantor wilayah dengan mengacu pada peraturan yang baerlaku
(antara lain, gaji,
fasilitas kesehatan, asuransi, dll), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu. d) Mengelola database di lingkup tugasnya, sehingga data tersedia lengkap,
akurat
dan
terkini
dengan
memantau
proses
pemutakhiran(updating) e) Mengelola kegiatan pengaadaan barang dan jasa untuk kantor wilayah sesuai prosedur yang berlku
24
f) Mengelola sarana dan prasarana kerja sesuai prosedur yang berlaku, untuk keamanan dan optimalisasiaset. g) Mengelola layanan umum bagi pegawai di kantor wilayah, untuk mendukung kelancaran kerja, dengan cara mengarahkan pengelolaan
kerumahtanggaan(konsumsi,
kegiatan
rapat,
pembayaran listrik, kebersihan lingkungan) dan mengatur penggunaan kendaraan operasional. h) Mengelola kegiatan komunikasi dengan internal dan eksternal perusahaan, untuk meningkatkan citra perusahaan. i) Menyusun laporan kegiatan, untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan wilayah.
6. Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah Keuangan dan Teknologi Informasi Wilayah mempunyai fungsi perencanaan, pengoordinasian pengendalian dan evaluasi kegiatan dan teknologi informasi dengan mengacu arah dan kebijakan Kantor Pusat. Tanggung Jawab Utama : a) Menyusun usulan kerja jangka panjang bagian, guna mndukung penyusunan rencana kerja jangka panjang kantor wilayah, dengan cara menerima arahan dari atasan, menyusun usulan rencana kerja jangka panjang untuk bagiannya dan mengajukan usulan untuk direview dan di kompilasi atasan.
25
b) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan, guna menjaga efektivitas kerja dan efesien biaya dengan cara menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan. c) Mengendalikan transaksi keuangan kantor wilayah dan memantau
pengelolaan
keuangan
kantor
cabang,
guna
terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat, dengan cara menyusun perencanaan kas yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana operasional kantor wilayah. d) Mengelola kegiatan pencatatan transaksi keuangan (kantor wilayah beserta cabang), untuk penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat dengan cara mengarahkan pencatatan transaksi keuangan. e) Mengkoordinasikan kegiatan peenuhan kewajiban perpajakan kantor wilayah beserta cabang , untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan. f) Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi guna kelancaran kegiatan operasional. g) Mengkoordinasikan pengendalian kinerja operasional dan keamanan sistem jaringan computer dan database sesuai dengan kewenangan setiap pengguna komputer di kantor wilayah. h) Menyusun laporan kegiatan untuk mendukung penyusunan laporan kegiatan wilayah dengan meminta laporan kegiatan
26
dari bawahan dan mengajukan laporan untuk direview dan dompilasi atasan. i) Mengelola manajemen resiko di bagiannya, sehingga terlaksana sesuai ketentuan wilayah.
7. Manajemen Mutu dan Risiko Wilayah Manajemen
Mutu
dan
Risiko
Wilayah
mempunyai
fungsi
perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi fungsi manajemen mutu, manajemen risiko, pengawasan dan pemeriksaan di kantor wilayah dan kantor cabang binaannya sesuai dengan kebijakan kantor pusat. Tanggung Jawab Umum : a) Mengelola kinerja, sehingga target tercaapai, dengan cara mengalokasikan
pekerjaan,
mengarahkan
kegiatan,
dan
mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja. b) Menyusun usulan kerja jangka panjang bagian, guna mndukung penyusunan rencana kerja jangka panjang kantor wilayah, dengan cara menerima arahan dari atasan, menyusun usulan rencana kerja jangka panjang untuk bagiannya dan mengajukan usulan untuk di review dan di kompilasi atasan. c) Menyusun usulan kebijakan, strategi, sistem dan prosedur untuk sebagai upaya penyesuaian(dalam batas kewenangan
27
yang dimiliki) atas kebijakan, strategi, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan di kantor pusat, guna memperoleh acuan kerja yang jelas, dengan cara menyusun dan mengajukan usulan kepada atasan, dan memantau implementasinya. d) Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan aspek hokum di Kantor Wilayah dan kantor cabang pembantu, guna memastikan adanya ketaatan paada hokum yang berlaku , dengan cara mengkoordinasikan penyusunan dokumen hokum sesuai kebutuhan, mengkoordinasikan proses review atas dokumen hukum yang akan diterbitkan dan mengkoordinasikan pemberian opini hukum. e) Mengarahkan dan memantau implementasi sistem manajemen mutu, untuk mendukung peningkatan kapabilitas dan kinerja individu ataupun unit kerja. f) Mengarahkan dan memantau pengelolaan risiko di Kanwil atau Cabang untuk meminimalisir terjadinya massalah yang dapat merugikan perusahaan. g) Memantau semua kegiatan operasional di kantor wilayah, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dengan mengarahkan pemahaman atas sistem pemantauan yang menjadi acuan kerja.
28
h) Menyusun
laporan
kegiatan
bagian,
untuk
mendukung
penyusunan laporan kegiatan wilayah dengan meminta laporan kegiatan dari bawahan. i) Mengelola manajemen risiko sehingga terlaksana sesuai ketentuan, dengan cara memastikan adanya pemahaman atas standar/ ketentuan dan menyusun mitigasi risiko sesuai standar/ketentuan.
8. Senior Analis Wilayah Senior Analis Wilayah mempunyai fungsi membuat kajian, analisa dan menciptakan inovasi/perbaikan berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan fungsi wilayah dalam mencapai tujuan Badan sesuai dengan arah dan kebijakan kantor pusat. Tanggung Jawab Umum : a) Melaksanakan
penilaian
kinerja
sesuai
prosedur
guna
memperoleh hasil penilaian yang valid dan akurat. b) Melaksanakan peraturan perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan perinsip Good Corporate Governance c) Melakukan analisa strategi, sebagai bahan pengembalian keputusan, dengan cara mengajukan hasil analisa kepada atasan untuk di review sebelum disampaikan kepada masing-masing urusan.
29
d) Melakukan kajian dan merumuskan usulan perencanaan pengembangan strategis yang terkait dengan bidang tugasnya, dengan cara mencari informasi yang diperlukan. e) Menyusun kajian sistem pengembangan organisasi di bidang pemasaran, pelayanan, keuangan & teknologi informasi, manajemen mutu & risiko. f) Menyusun mendukung
pengelolaan
knowledge
pengembangan
proses
management bisnis,
dengan
guna cara
mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dan meningkatkan knowledge management. g) Mengelola manajemen risiko di urusannya, sehingga terlaksana sesuai ketentuan dengan memastikan adanya pemahaman atas ketentuan. h) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.
30
E. Organisasi yang berada di bawah kantor Tabel 2.2 Organisasi Kantor Cabang Dan KCP Di Bawah Jajaran Kanwil Sumbagut No
Kd
1
A00
Kacab Lhokseumawe
2
A06
KCP Aceh Tengah Takengon
3
A08
KCP Bireuen Kota Juang
4
A01
Kacab Banda Aceh
5
A05
KCP Pidie Sigli
6
A02
Kacab Langsa
7
A09
KCP Aceh Tenggara Kutacane
8
A03
Kacab Meulaboh
9
A07
KCP Aceh Selatan Tapak Tuan
10
B00
Kacab Medan Kota
11
B12
KCP Karo Kabanjahe
12
B01
Kacab Pematangsiantar
13
B16
KCP Tapanuli Utara Tarutung
14
B20
KCP Humbang Hasundutan Dolong Sanggul
15
B22
KCP Toba Samosir Balige
16
B02
Kacab Kisaran
17
B07
KCP Labuhanbatu Rantau Prapat
18
B15
KCP Labuhanbatu Utara Aek Kanopan
19
B19
KCP Batu Bara Indrapura
20
B21
KCP Labuhanbatu Selatan Pinang
21
B03
Kacab Padang Sidempuan
22
B13
KCP Mandailing Natal Panyabungan
23
B17
KCP Padang Lawas Sibuhuan
24
B18
KCP Sibolga Kota
25
B23
KCP Nias Gunung Sitoli
26
B04
Kacab Tanjung Morawa
27
B11
KCP Serdang Bedagai Sei Rampah
28
B14
KCP Tebing Tinggi Juanda
29
B05
Kacab Medan Belawan
30
B06
Kacab Binjai
31
Kantor Cabang
B10 KCP Langkat Stabat Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2016
31
F. Kinerja Perusahaan Strategi peningkatan iuran 2016, yaitu : 1. Kolaborasi dengan lembaga Pemerintah dan mitra strategis kepesertaan dan layanan baik untuk pelayanan, validitas dan integritas data maupun dalam rangka penerapan ketentuan yang berlaku. 2. Sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 3. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaan melalui mekanisme PTSP dann PATEN diseluruh Kabupaten/Kota paling lambat triwulan I tahun 2016. 4. Memaksimalkan seluruh MOU dan Perjanjian Kerjasama yang telah dikerjasamakan baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah dalam rangka mendorong perluasan kepesertaan dan kepatuhan Perusahaan. 5. Kepala Kantor Cabang melakukan evaluasi dan monitoring data Bidang Pemasaran Kantor Cabang dalam hal data kepatuhan perusahaan (PWBD, PDS TK/Upah dan Piutang Iuran). 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait penyesuaian upah minimun terbaru tahun 2016 kepada seluruh peserta. 7. Meningkatkan validasi data kepesertaan (nomor telepon, e-mail, NPWP serta contac person).
32
8. Melakukan sosialisasi e Service kepada seluruh peserta dalam rangka optimalisasi layanan elektronik (e-payment, e-saldo, BPJSTK Mobile, SIPP) 9. Kantor Cabang/ KCP untuk menyelaraskan Program Kerja Tahun 2016 mengacu kepada strategi pencapaian target tahun 2016 Delivering Operational Excellence dengan model 345 yaitu untuk mencapai 3 hasil (kepesertaan-iuran, kepuasan peserta, dana hasil investasi) diperlukan 4 model dasar dan 5 proses dengan melaksanakan 4DX sebagai tool-nya. 10. Meningkatkan kemanpuan intelegensi dalam mendeteksi proyekproyek pembangunan fisik di lingkungan operasional Kantor Cabang, sehingga seluruh proyek Jakon baik yang dibiayai oleh Pemerintah maupun swasta dapat diakuisisi. 11. Mengedukasi dan menjaring peserta usia produktif yang memiliki kegiatan ekonomi setelah mengambil dana JHT di masing-masing Kantor Cabang untuk menjadpeserta BPU. 12. Meningkatkan peran dan fungsi semua karyawan di Kantor Cabang dalam program Employee Get Member (EGM).
