BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA, JAMINAN SOSIAL, DAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pekerja 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tenaga Kerja Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. 1 Pengertian tenaga kerja menurut para ahli dan Definisi tenaga kerja menurut para ahli, berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli antara lain :
1 A. Hamzah
1
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003), hlm.
61- 62.
Tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.2
2 Payaman
Tenaga kerja (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga.Namun secara praktis tenaga kerja, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.3
Angkatan kerja ( labour force) terditi atas:
-
Golongan yang bekerja dan
-
Golongan penganggur atau sedang mencari kerja.
Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas:
-
Golongan yang bersekolah
-
Golongan yang mengurus rumah tangga
-
Golongan lain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan sebagainya.4
3
Suparmoko dan Icuk Ranggabawano
2
Manulang, Sendjun, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, hlm. 23 Ibid. 4 Ibid.
3
Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.5
4
Payaman Simanjuntak
Tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah atausedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolahdan mengurus rumah tangga.Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnyaditentukan oleh umur/usia.6
2.1.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai hak tenaga kerja/pekerja dalam tiap-tiap pasalnya, antara lain terdapat pada : -
Pasal 5 :Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
-
Pasal 6 :Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
-
Pasal 11 :Setiap tenaga kerja berhakuntuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
-
Pasal 12 ayat (3) :Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 5
Ibid. Ibid.
6
-
Pasal 18 ayat (1) : Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.
-
Pasal 31 :Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.
-
Pasal 86 ayat (1) : Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
-
Pasal 88 : Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
-
Pasal 99 ayat (1) :Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai
kewajiban tenaga kerja/pekerja dalam tiap-tiap pasalnya, antara lain terdapat pada : -
Pasal 102 ayat (2) : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
-
Pasal 126 ayat (1) :Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajibmelaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
-
Pasal 126 ayat (2):Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
-
Pasal 136 ayat (1) :Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
-
Pasal 140 ayat (1) :Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajibmemberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.7
2.2Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial 2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Sosial Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) tahun 1948 dan konvensi International Labour Organisation(yang selanjutnya disebut ILO) Nomor.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.8
7
G Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico Bandung, Bandung, hlm. 43-44. 8 Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 41
Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.9 Dasar hukum jaminan sosial antara lain : -
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5, Pasal 20, Pasal 28, dan Pasal 34.
-
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 dan Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952.
-
TAP MPR RI No X/MPR/2001 yang menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.10
2.2.2 Jenis-Jenis Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa terdapat adanya 5 jenis jaminan sosial yaitu : -
Jaminan Sosial Kesehatan
Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan.Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti
9
Zainal Asikin et.al, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.97. Neil Gilbert, 2002, Transformation of the Welfare State : The Silent Surrender of Public Responsibility, Oxford University Press, New York, hlm. 61-67. 10
adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai penanggung.
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.Biaya pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan.Namun untuk semua biaya yang melebihi standar pelayanan dan tarif menjadi beban dan tanggungan jawab peserta.
-
Jaminan Sosial Pensiun dan Tabungan Hari Tua
Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tabungan hari tua adalah suatu program Jaminan sosial pegawai negeri sipil, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
-
Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja
Jaminan sosial ini memberikan kompensasi/santunan dan pengantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.
-
Jaminan Sosial Kematian
Jaminan sosial ini merupakan jaminan yang memberikan manfaat yaitu santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 Bulan.dan jaminansosial ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia. 11
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2.3.1 Dasar Hukum dan Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan Dasar Hukum dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu : -
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
-
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
-
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.
-
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993.
-
PutusanMahkamahKonstitusiatasperkaraNomor 007/PUU-III/2005
-
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/Men/VI/2007.12 Kewenangan dari BPJS
11
Imam Soepomo, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan , Jakarta, h. 31-37.
12
Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.
Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS terdapat pada pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut, yaitu : a.
Tugas BPJS :
-
Melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta
-
Mengumpulkan dan mengelola data peserta
-
Menerima bantuan iuran dari pemerintah
-
Memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja
-
Memberikan informasi kepada peserta
-
Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
-
Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
b.
Wewenang BPJS :
-
Menagih
pembayaran
iuran
kepada
setiap
perusahaan
yang
mendaftarkan
pegawai/karyawan sebagai peserta BPJS -
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta
-
Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
-
Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial
-
Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban.13
2.3.2 Hubungan Hukum antara Peserta dan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan serta hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Hubungan
hukum
antara
peserta
dan
penyelenggara
jaminan
sosial
(BPJS
Ketenagakerjaan) bisa dilihat dari mekanisme pendaftaran peserta yang dalam hal ini merupakan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan dimana tempat mereka bekerja.Perlu diketahui ada dua kelompok peserta BPJS jenis ini, yang pertama adalah Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja, sedangkan yang berikutnya Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja.Sesuai dengan jenisnya, BPJS dengan peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja terdiri dari pekerja sektor formal dan yang non-mandiri (tergabung dalam perusahaan). Mereka yang masuk dalam peserta BPJS ini adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PNS), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI/POLRI), Pensiunan (PNS/TNI/POLRI), Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), Pegawai Swasta, Yayasan, Joint Venture, Veteran, hingga Perintis Kemerdekaan. Nantinya pihak pemberi kerja akan mendaftarkan diri beserta para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.14
Melihat dengan dimilikinya 4 Program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (yang selanjutnya disebut JKK), Jaminan Kematian (yang selanjutnya disebut JK), Jaminan Pensiun (yang selanjutnya disebut JP) dan Jaminan Hari Tua
13
Lalu, Husni, 2013, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. Ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disebut Lalu Husni II), hlm 25. 14 Sulastomo, 2011, Mekanisme Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disebut Sulastomo II), hlm. 12-14.
(yangselanjutnya disebut JHT). Maka seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh masing-masing perusahaannya akan mendapatkan hubungan hukum berupa :
-
Untuk program JKK yaitu dengan diberikannya kompensasi dan rehabilitas bagi tenaga kerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali kerumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Manfaatnya, bila mendapat kecelakaan sedang bekerja, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti biaya transportasi, santunan, biaya pengobatan, santunan cacat dan santunan kematian. Dan ini merupakan sektor informal yang tidak mendapatkan upah atau gaji, seperti tukang ojek, pedagang, supir transpor dan lain – lainya yang tidak mendapat gaji, dan ini juga termasuk disektor formal.
-
Untuk manfaatJK, diberikan kepada ahli waris tenaga kerja atau karyawan dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jadi peserta yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp14.2 juta ditambah biaya pemakaman Rp2 juta yang diterima ahli waris.
-
Sedangkan, maksud dari manfaat JHT, diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung oleh pekerja. Untuk JHT ini dibayarkan atau diambil sebesar iuran yang terkumpul selama menjadi peserta ditambah hasil pengembangan diatas bunga umum perbankan dan iuran yang dibayarkan tidak dikenai biaya administrasi potongan. Apabila ia telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Bab IV Bagian keempat dijelaskan mengenai hak BPJS, yaitu : 1.
Hak BPJS diatur dalam pasal 12. Seperti berikut :
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU BPJS, BPJS berhak untuk : -
Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
-
Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 (enam) bulan.
Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian kelima dijelaskan mengenai kewajiban BPJS, yakni : 2.
Kewajiban BPJS diatur dalam Pasal 13. Seperti berikut : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, Memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum, Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial, dan Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
