JURNAL
PELAKSANAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI PT GALANG PRESS YOGYAKARTA
Diajukan oleh : JULIANA DUTABELLA LEMEK
NPM : 120510780 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016
PELAKSANAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJ PT GALANG PRESS YOGYAKARTA
Juliana Dutabella Lemek Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ABSTRACT This thesis entitled "Implementation of the Employment Security organized by the Employment BPJS for workers PT Galang Press Yogyakarta". The purpose of this study was to determine how far the implementation of the Employment Guarantee and the factors that become obstacles in the implementation of Employment Security. This research is an empirical law with a view of law in the real sense and examine how the workings of the legal environment of the community. This research was made directly to the respondents as the primary data are supported by secondary data consists of primary legal materials and secondary law. The data obtained were collected, then analyzed qualitative analysis to identify the rules that the law, legal developments, and social facts in order to obtain an overview of the issues examined. In accordance with the established goals BPJS Employment aligned in Article 15 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 on the Social Security Agency provides that employers and employees are required to enroll in stages in accordance with the social security BPJS Employment. With a firm rule that the employer is obliged to enroll their employees into BPJS Employment to meet every worker rights, but in reality there are many entrepreneurs who have not fully enroll their workers into the social security scheme administered by the Employment BPJS, such as PT Galang Press Yogyakarta. Based on the analysis and the data obtained, it can be concluded that PT Galang Press Yogyakarta yet fully implementing the Employment Security for Workers organized by BPJS Employment. Keywords: Galang Press Yogyakarta, “BPJS” employment, Retirement Insurance Program BPJS
1. PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan,
pengusaha dan pekerja tidak segera
A. Latar Belakang
mendaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun
2011
Penyelenggara mengatur
tentang Jaminan
bahwa
pekerja wajib
apabila
pengusaha
Badan Sosial dan
mendaftarkan diri ke
diri
ke
BPJS
Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif yang merujuk pada
Peraturan
Pemerintah
(PP)
Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat
dikenakan
berupa
teguran
tertulis,
denda
dan
atau
tidak
Ketenagakerjaan.
Tujuan
mendapat pelayanan publik tertentu.
dilakukannya penelitian ini adalah
Namun, pada kenyataannya masih
untuk mengetahui, menganalisis dan
banyak pengusaha dan pekerja yang
mengkaji
bagaimana
tidak segera mendaftarkan diri ke
Jaminan
Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan.
diselenggarakan
sejumlah
data
mencatat tidak kurang dari setengah juta pekerja yang belum merasakan kesejahteraan. Hal ini membuktikan masih banyak pekerja yang belum menikmati hak mereka sebagai pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial.
yang BPJS
Ketenagakerjaan Berdasarkan
Pelaksanaan
bagi
pekerja
di
Galang Press Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan
kendala
Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang
diselenggarakan
BPJS
Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang Press Yogyakarta.
Seperti halnya perusahaan Galang Press
Yogyakarta
yang
belum
2. METODE
mendaftarkan seluruh karyawannya kedalam
BPJS
Galang Press Yogyakarta merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yang bergerak di bidang percetakan. yang didalamnya banyak tenaga kerja yang
berkompeten
di
bidang
percetakan yang telah berpengalaman. Percetakan Galangpress berkembang dan melakukan banyak perubahan dalam pelayanan maupun pemasaran. Namun, masih banyak pekerja yang bekerja di Galang Press Yogyakarta yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan ada pula yang sudah
terdaftar
namun
belum
mendapatkan empat dari keuntungan BPJS
Ketenagakerjaan
seperti
Jaminan Pensiun yang merupakan program wajib yang harus diikuti dari program
Memperoleh data yang lengkap
Ketenagakerjaan.
jaminan
BPJS
dan akurat untuk penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara: 1. Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 2. Sumber data Penelitian menggunakan
hukum
metode
ini
penelitian
empiris, sehingga memerlukan data
primer dan data sekunder (bahan
dalam penelitian ini antara
hukum) sebagai sumber data.
lain:
a. Data primer
1)
Data
primer
dalam
Bahan
Hukum
meliputi
Primer, peraturan
penelitian hukum adalah data
perundang-undangan yang
yang
hasil
terkait dengan penulisan
yaitu
ini, yakni:
diperoleh
penelitian
dari
empiris,
penelitian
yang
dilakukan
a)
Undang-Undang
langsung dalam masyarakat.
Dasar
1945
Data primer yang digunakan
Amandemen
Pasal
dalam penelitian hukum ini
28H ayat (3) mengatur
adalah data yang diperoleh
bahwa setiap
secara
mempunyai hak dalam
langsung
dari
responden yakni subjek yang
memperoleh
memberikan
sosial.
jawaban
langsung atas pertanyaan yang diberikan
berdasarkan
wawancara langsung
b)
yang
berkaitan
dengan
masalah
orang
jaminan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan
Sosial. Tenaga Kerja
yang diteliti. Dalam penulisan
Pasal
hukum ini responden yang
bahwa pengusaha dan
dimaksud adalah pekerja dan
tenaga kerja wajib ikut
pemilik Perusahaan Galang
serta dalam program
Press Yogyakarta.
Jaminan Sosial Tenaga
b. Data sekunder
17
mengatur
Kerja.
Data sekunder dalam
c)
Undang-Undang
penelitian hukum adalah data
Nomor 40 Tahun 2004
yang
tentang
diperoleh
dari
hasil
Sistem
penelaahan kepustakaan atau
Jaminan Sosial Pasal
penelaahan terhadap berbagai
13 mengatur bahwa
literatur atau bahan pustaka
pemberi kerja secara
yang
bertahap
berkaitan
dengan
wajib
rumusan masalah atau materi
mendaftarkan dirinya
penelitian yang sering disebut
dan
sebagai bahan hukum. Data
sebagai peserta kepada
sekunder
Badan Penyelenggara
yang
digunakan
pekerjaannya
Jaminan Sosial, sesuai
dengan
d)
Negara
program
jaminan sosial yang
mendaftarkan dirinya
diikuti.
dan
Undang-Undang
sebagai peserta kepada
Nomor 24 Tahun 2011
BPJS Ketenagakerjaan
tentang
secara bertahap sesuai
Badan
g)
pekerjanya
Penyelenggara
dengan
Jaminan Sosial Pasal
jaminan sosial yang
15 ayat (1) mengatur
diikutinya.
bahwa pemberi kerja
2) Bahan Hukum Sekunder
program
Bahan
secara bertahap wajib
e)
wajib
hukum
mendaftarkan dirinya
sekunder
dan
pekerjanya
hukum yang memberikan
sebagai peserta kepada
penjelasan mengenai bahan
BPJS sesuai dengan
hukum
primer.
Bahan
program
hukum
sekunder
dapat
jaminan
adalah
bahan
sosial yang diikuti.
berupa pendapat hukum,
Peraturan Pemerintah
asas-asas
hukum,
dan
(PP) Nomor 45 Tahun
pendapat
hukum
yang
2015
diperoleh
dari
tentang
Penyelenggaraan
jurnal,
Program
dokumen,
surat,
Pensiun.
internet,
dan
Peraturan Pemerintah
ilmiah.
Jaminan
Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata
Pengenaan
Cara
hasil
literatur, penelitian, kabar, majalah
3. Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan
Sanksi
Studi
kepustakaan
Administratif Kepada
dilakukan
Pemberi Kerja Selain
mempelajari dan memahami
Pemberi
bahan hukum primer dan
Kerja,
Pekerja Dan Penerima
dengan
sekunder.
Bantuan Iuran Dalam Penyelanggara
b. Studi Lapangan Adalah
Jaminan Sosial Pasal 3 ayat
(1)
mengatur
bahwa pemberi kerja selain
Penyelenggara
untuk
penelitian
memperoleh
data
primer
yang
dilakukan
dengan
cara
wawancara
secara terbuka menggunakan
Jaminan
pedoman
Ketenagakerjaan.
yang
disediakan
telah
sebelumnya
4. Lokasi Penelitian
mengenai permasalahan yang diteliti,
ditujukan
kepada
narasumber
Lokasi Penelitian adalah menetapkan
tempat/wilayah
untuk
terjadinya permasalahan hukum
memperoleh keterangan lebih
yang diteliti. Lokasi yang dituju
lanjut,
dapat
peneliti berada di Yogyakarta
yang
beralamat di Jalan Mawar Tengah
sehingga
diperoleh lengkap
jawaban dan
mendalam
berkaitan
dengan
permasalahan yang diteliti. 1)
Wawancara
5. Populasi dan sampel a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.
Wawancara
Populasi yang menjadi obyek
dilakukan dengan seorang
penelitian hukum ini adalah
Direktur
mencakup
atau
Personalia
Kepala
Perusahaan
subyek
ketenagakerjaan
di
Galang Press Yogyakarta,
Press
Badan
para pekerja/buruh.
Penyelenggara
Jaminan Sosial Cabang Yogyakarta
dan
Dinas
Yogyakarta
Galang meliputi
b. Mengingat
jumlah
pekerj/buruh PT. Galang Press
Ketenagakerjaan.
Yogyakarta
Wawancara
maka penelitian ini dilakukan
dilakukan
cukup
banyak,
secara langsung dengan
terhadap
mengajukan
Galang Press Yogykarta yaitu
yang
sudah
pertanyaan disiapkan
sampel
Pekerja
15 pekerja. 6. Responden dan Narasumber
sebelumnya. 2)
no. 72 Baciro, Yogyakarta.
a. Responden
Kuisioner Kuisioner
yang
yang
adalah
telah
subyek
ditentukan
telah disiapkan kemudian
berdasarkan penentuan sampel
dibagikan kepada setiap
dan
pekerja tetap di Galang
representatif.
Responden
Press
memberikan
jawaban
Yogyakarta.
jumlah
sampel
yang
Pertanyaan yang terdapat
berdasarkan kuisioner yang
dalam kuisioner tentunya
telah
menyangkut Pelaksanaan
rumusan masalah hukum yang
disusun
berdasarkan
diteliti. Responden yang akan
diteliti
dalam
penelitian
hukum
ini
adalah
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.1
pekerja/buruh dan pengusaha 2. Subyek dan Obyek Perjanjian
Galang Press Yogyakarta b. Narasumber
Kerja
adalah
a. Subyek Perjanjian Kerja
subyek/seseorang berkapasitas
Subyek perjanjian kerja
sebagai ahli, profesional atau pejabat
yang
jawaban
adalah
memberikan
atas
pendapat
yang
berupa
hukum
terkait
dengan
rumusan
masalah
hukum
yang
diteliti.
dibuat
ini
adalah
Obyek
kerja
pekerja dan pemberi kerja. 3. Macam-macam
diperoleh
sosial
sehingga
gambaran
mengenai
Perjanjian
Kerja a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Perjanjian kerja untuk
hukumnya, perkembangan hukum,
waktu tertentu adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha
masalah yang diteliti.
yang memuat hubungan kerja
3. HASIL DAN PEMBAHASAN A.
perjanjian
bagi para pembuatnya yaitu
dengan mengidentifikasi aturan
diperoleh
atau
memuat hak dan kewajiban
BPJS
secara kualititatif yaitu analisis
fakta
kerja
adalah isi dari perjanjian yang
dikumpulkan, kemudian dianalisis
dan
dan
b. Obyek Perjanjian Kerja
7. Metode Analisis Data yang
pekerja
pengusaha.2
Ketenagakerjaan Yogyakarta.
Data
oleh
pemberi
Narasumber dalam penelitian hukum
yang
terikat dalam perjanjian yang
pertanyaan
peneliti berdasarkan pedoman wawancara
orang-orang
waktu tertentu atau suatu
Tinjauan tentang Perjanjian Kerja
pekerjaan tertentu atau disebut
1. Pengertian Perjanjian Kerja
dengan PKWT
Perjanjian kerja menurut Pasal
b. Perjanjian kerja untuk waktu
1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13
tidak tertentu
Tahun 2003 tentang Ketenagakerja mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh pekerja kepada pengusaha atau pemberi kerja yang berisi tentang
1
Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 50. 2 Danang Sunyoto, 2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hlm 95.
Perjanjian kerja untuk
d. adanya keadaan atau kejadian
waktu tidak tertentu adalah
tertentu yang dicantumkan
suatu perjanjian kerja yang
dalam perjanjian kerja,
dibuat antara pekerja dengan
peraturan perusahaan, atau
pengusaha untuk mengadakan
perjanjian kerja bersama yang
hubungan kerja tetap.
dapat menyebabkan
Selanjutnya disebut dengan
berakhirnya hubungan kerja.3
PKWTT.
B.
Tinjauan tentang Jaminan Ketenagakerjaan
4. Syarat-syarat Syahnya
1. Jaminan Ketenagakerjaan
Perjanjian Kerja
Jaminan
Syarat-syarat perjanjian
Ketenagakerjaan
kerja berdasarkan Pasal 52 ayat
adalah suatu perlindungan bagi tenaga
(1) Undang-Undang Nomor 13
kerja dalam bentuk santunan berupa
Tahun 2003 tentang
uang sebagai penggangti sebagian dari
Ketenagakerjaan adalah:
penghasilan
a. Kesepakatan kedua belah
berkurang
yang dan
hilang
pelayanan
atau sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang
pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja;
dialami oleh tenaga kerja berupa
b. Kemampuan atau kecakapan
kecelakaan
melakukan perbuatan hukum;
bersalin,
kerja,
c. Adanya pekerjaan yang
hari
sakit,
tua,
hamil,
pensiun
dan
meninggal.
diperjanjikan; d. Pekerjaan yang diperjanjikan
2. BPJS Ketenagakerjaan Pembentukan Undang-Undang
tidak bertentangan ketertiban
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,
umum, kesusilaan dan
merupakan
peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Berakhirnya Perjanjian Kerja
pelaksanaan
Undang
Nomor
tentang
Sistem
40
Undang-
Tahun
Jaminan
Badan
2004 Sosial
a. pekerja meninggal dunia;
Nasional.
b. berakhirnya jangka waktu
Jaminan
perjanjian kerja;
disingkat BPJS adalah badan hukum
c. adanya putusan pengadilan
yang
Sosial
Penyelenggara
yang
dibentuk
selanjutnya
untuk
dan/atau putusan atau
menyelenggarakan program jaminan
penetapan lembaga
sosial.
penyelesaian perselisihan
C.
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Tinjauan tentang PT. Galang Press Yogyakarta
3
FX. Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta.
Galang press diikuti secara bertahap.
1. Gambaran Umum PT. Galang
Namun, hingga saat ini PT Galang
Press Yogyakarta PT. Galang Press Yogyakarta
Press belum mengikuti semua program
merupakan perusahaan yang bergerak
jaminan yang diselenggarakana BPJS
dibidang
dan
Ketenagakerjaan. PT Galang Press
penerbitan buku, namun fokus utama
baru mengikut sertakan pekerjanya
dari perusahaan ini lebih kepada
kedalam program jaminan kecelakaan
penerbitan
ini
kerja dan program jaminan kematian
berdiri sejak tahun 2002 berlokasi di
sedangkan untuk program jaminan
Jalan Anggrek No. 3/34, Baciro Baru,
hari tua dan program jaminan pensiun
Yogyakarta.
PT Galang Press belum mendaftarkan
usaha
percetakan
buku.
Perusahaan
Perusahaan
ini
menyediakan berbagai macam produk
pekerjanya kembali.
yakni penerbitan buku, leaflet, agenda, Keempat
jurnal akademik, flyer, paper book, yang
brosur, booklet, produk kemasan, map
diselenggarakan
jaminan
oleh
BPJS
Ketenagakerjan merupakan suatu hak
dan poster. D.
program
Pelaksanaan
yang
Jaminan
Ketenagakerjaan
yang
diselenggarakan
BPJS
diperoleh
setiap
pekerja yang diberikan oleh si pemberi kerja. Hal ini jelas menyimpang dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Ketenagakerjaan bagi pekerja PT.
Undang-Undang Nomor 24 tahun
Galang Press Yogyakarta BPJS
seharusnya
2011 Tentang Badan Penyelenggara
Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial mengenai pemenuhan
memiliki empat program yang mana
Jaminan Sosial sebagai perlindungan
tepat
telah
sosial untuk menjamin seluruh rakyat
diresmikan dan diwajibkan bagi setiap
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
pekerja untuk mendaftarkan diri ke
hidupnya yang layak.
di
awal
Juli
2015
dalam BPJS Ketenagakerjaan. Empat program yang diselenggarakan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
E.
Faktor-faktor yang menyebabkan kendala
pelaksanaan
Jaminan
Ketenagakerjaan
yang
diselenggarakan
BPJS
Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT PT Galang Press Yogyakarta telah mengikuti program jaminan yang diselenggarakan
oleh
BPJS
Galang Press Yogyakarta 1. Keluhan
Pekerja
dan
Perusahaan PT. Galang Press
Ketenagakerjaan sejak awal Juli 2015.
Mengenai
Program jaminan yang diikuti PT
Jaminan Hari Tua
Pelaksanaan
Perubahan
aturan
berhenti bekerja atau terkena
mengenai pencairan dana JHT ini
PHK
mulai
lama
besaran saldo. JHT tersebut juga
(jamsostek) menjadi ketentuan
bisa dicairkan bagi pekerja yang
baru (BPJS Ketenagakerjaan) dan
meninggal dunia dan pekerja
yang terakhir adalah ketentuan
yang sudah mencapai usia 56
yang berlaku mulai 1 September
tahun
2015. Tidak ada hal mendasar
mengalami cacat tetap.
dari
ketentuan
bisa
dicairkan
serta
sesuai
Pekerja
yang
yang berubah, hanya poin masa
2. Keluhan Pekerja PT. Galang
waktu minimal kepesertaan saja
Press Mengenai Pelaksanaan
yang berubah. Para peserta BPJS
Jaminan Pensiun
Ketenagakerjaan yang baru 5 tahun
terdaftar
atau
mencukupi batas waktu minimal pengambilan dana maka harus menunggu 5 tahun lagi untuk bisa mencairkan dananya (Dahulu saat program
masih
bernama
Jamsostek, masa tunggu adalah 5 tahun). Dan setelah 10 tahun, dana bisa ditarik tapi hanya sebagian.
Pemilik
dana
bisa
menarik
sebagian
dana
JHT
meski
masih
terdaftar
BPJS
Ketenagakerjaan, tapi jumlahnya hanya 10% secara tunai atau 30% untuk
keperluan
pembiayaan
rumah. Sesuai tujuan JHT untuk investasi
masa
pensiun
nanti
maka setelah peserta berumur 55 tahun, JHT baru bisa diberikan
Namun demikian, aturan diubah
45/2015
PP
Nomor
disebutkan,
golongan
pekerja
ada
yang
dua akan
menerima
manfaat
Jaminan
Pensiun.
Pertama
adalah
kelompok pekerja yang akan menerima
manfaat
berkala.
Kedua, pekerja yang menerima manfaat
sekaligus.
Golongan
pertama yang menerima manfaat bulanan dikhususkan bagi pekerja yang telah mengikuti Jaminan Pensiun
dengan
minimal
15
kepesertaan
tahun.
Manfaat
berkala ataupun bulanan yang akan
diterima
berkisar
Rp
300.000- 3,6 juta per bulan. Manfaat tersebut dihitung dengan formula 1 persen x masa iuran (dibagi 12 bulan) x rata-rata upah
secara penuh.
tersebut
Dalam
belum
lagi.
Dalam
aturan-aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang
tertimbang. Iuran
yang
telah
ditetapkan pemerintah sesuai PP Nomor 45/2015 sebesar 3 persen dari upah yang diterima pekerja.
Rinciannya, 2 persen ditanggung
Ketenagakerjaan
bagi
pemberi kerja dan 1 persen
Galang
Yogyakarta
dibayarkan
menjalankan
pekerja.
Program
Press
pekerja
kewajiban
PT telah
untuk
Jaminan Pensiun ini dikhususkan
mendaftarkan pekerjanya ke dalam
bagi para pekerja yang menerima
BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam
upah maksimal Rp 7 juta per
pelaksanaannya
bulan.
sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya Sementara itu, golongan
pekerja
kedua
menerima
yang
manfaat
Perusahaan
belum
kedalam program jaminan sosial yang
akan
diselenggarakan
oleh
BPJS
sekaligus
Ketenagakerjaan
sesuai
dengan
(dicairkan semua saat pekerja
ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
tersebut pensiun) adalah pekerja
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
yang mengikuti program Jaminan
Peyelenggara Jaminan Sosial yaitu
Pensiun kurang dari 15 tahun.
pemberi kerja secara bertahap wajib
Mengenai
yang
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
dipakai dalam pencairan program
sebagai peserta kepada BPJS sesuai
Jaminan Pensiun dengan manfaat
dengan program jaminan sosial yang
sekaligus,
pemerintah
diikuti. PT Galang Press Yogyakarta
formula
baru melaksanakan 2 (dua) program
akumulasi iuran ditambah hasil
dari 4 (empat) program wajib yang
pengembangan.
diselenggarakan
mekanisme
memberlakukan
Besaran
iuran
oleh
BPJS
Jaminan Pensiun sebesar 3 persen
Ketenagakerjaan. 2 (dua) program
tersebut akan ditinjau setiap tiga
yang
tahun. Jadi, ada kemungkinan
program jaminan kecelakaan kerja dan
persentasenya pada masa depan
jaminan kematian sedangkan jaminan
lebih besar daripada saat ini.
hari tua dan jaminan pensiun PT Galang
4. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang
baru
Press
mendaftarkan
dilaksanakan
Yogyakarta kembali
adalah
belum
pekerjanya.
telah dilakukan di PT Galang Press
Pekerja dan Perusahaan Galang Press
Yogyakarta
Yogyakarta masih belum memahami
dan
BPJS
Ketenagakerjaan Yogyakarta, maka
manfaat
dapat diperoleh kesimpulan sebagai
diperoleh dari jaminan hari tua dan
berikut:
jaminan
jangka
pensiun.
panjang
Padahal
yang
kedua
program jaminan tersebut merupakan 1. Pelaksanaan
Program
Jaminan
Ketenagakerjaan
yang
diselenggarakan
BPJS
program jaminan yang juga wajib diikuti oleh setiap perusahaan sebagai pemberi kerja.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala
penghasilan setelah peserta memasuki
pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan
usia pensiun, mengalami cacat total
yang
tetap, atau meninggal dunia. Upaya
diselenggarakan
BPJS
Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT
inilah
Galang
kualitas
Press
pertama,
Yogyakarta
pandangan
yaitu
pekerja
dan
dirasa
untuk meningkatkan
penyelenggaraan
program
jaminan pensiun.
Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat dari jaminan
hari
tua
serta
jaminan
pensiun. Adapula pemahaman bahwa jaminan hari tua dengan jaminan pensiun merupakan program jaminan yang serupa. Kedua, faktor yang menjadi kendala pelaksanaan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan
bagi
pekerja
PT
Galang Press Yogyakarta mengenai iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dirasa masih memberatkan perusahaan karena iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud wajib
ditanggung
bersama
oleh
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan 2%
dari
upah
ditanggung
oleh
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja Sesuai dengan Pasal 1 Lembaran
Peraturan
Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Pogram
Tentang Jaminan
Penyelenggaraan Pensiun
yaitu
Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya
dengan
memberikan
Daftar Pustaka Buku: Danang Sunyoto, 2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta. FX. Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta. Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor. Zainal Asikin, dkk., 2010, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta. Peraturan Perundangan-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
