BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN KEMATIAN DALAM KERANGKA BPJS KETENAGAKERJAAN A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN JAMINAN KEMATIAN

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN KEMATIAN DALAM KERANGKA BPJS KETENAGAKERJAAN

A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN JAMINAN KEMATIAN Dewasa ini peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. 70 Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 71 Dari sisi pengusaha juga diwajibkan menyediakan fasilitas kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya, yang mana pelaksanaanya dilihat dari kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 72 Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain: 73 a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, 70

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2001), hal 116. 71 Lihat Pasal 99 ayat (1), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan. 72 Ibid, Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2),. 73 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 122.

Universitas Sumatera Utara

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonnomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 74 Hal tersebut menjadi salah satu lahirnya PT. Jamsostek yang memiliki landasan hukum Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 ditetapkanlah PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Pada akhir tahun 2004, pemerintah juga meneribtkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tentang Sistem Jaminan Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat (2), dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 75

74 75

www. Jamsostek.go.id, seperti dikutip oleh Ibid. Ibid, hal 123.


Benda-Beckmann mengemukakan konsep umum tentang jaminan sosial adalah sebagai berikut: 76 Social security refers to the social phenomena with which the abstract domain of social security is filled, efforts of individuals, groups of individuals and organizations to overcome insecurities relate to their existence, that is, concering food and water, shelter, care and physical dan mental health, education and income, to the extent that the contingencies are not considered a purely individual responsibility, as well as intended and unintended consequences of these efforts. Jaminan sosial mengacu pada gejala-gejala sosial yang mengisi ranah jaminan sosial yang abstrak, yaitu upaya-upaya individu, kelompokkelompok perorangan dan organisasi untuk menanggulangi ketidakpastian yang menyangkut eksistensi mereka, yaitu, yang berkenaan dengan air dan makanan, tempat perlindungan, pemeliharaan dan kesehatan fisik secara mental, pendapatan dan pendidikan, selama kemungkinan itu tidak dianggap sebagai tanggung jawab perseorangan semata, dan juga konsekuensi-konsekuensi yang dimaksud maupun tidak dimaksud dari upaya-upaya tersebut. Menurut imam soepomo, Konsep perlindungan tenaga kerja : 77 a. Perlindungan Ekonomis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya. b. Perlindungan Sosial Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. c. Perlindungan Teknis 76

Anne Friday, Hubungan Perburuhan di Sektor Informal, (Bandung: Safaria Akatiga, 2003), hal 67. 77 Andi Fariana, Aspek Legal Sumner Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 39.


Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan mengganggur. Oleh karena jangkauan program jaminan sosial tenaga kerja sangat luas. Maka penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap, dengan sendirinya bagi perusahaan yang belum menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja jaminan-jaminan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. 78 Pengusaha diizinkan untuk tidak mengikuti salah satu dari program jaminan sosial tenaga kerja dengan syarat program jaminan sosial bagi pekerjanya telah dilakukan dengan lebih baik dibandingkan program yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. 79 Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, yang mana jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Kehadiran Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut untuk menggantikan program-program jaminan sosial yang sebelumnya ada (Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang 78

Sendjun H.Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012), hal 131. 79 Andi Fariana, Op Cit, hal 38.


baiknya tata kelola manajemen program tersebut. Program-program yang dikelola oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut antara lain adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Asuransi kesehatan nasional, yang mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli apakah mereka pekerja sektro formal, informal, maupun wiraswastawan. 80 Sistem Jaminan Sosial Nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yaitu: 81 a. Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang terbukti mempunyai kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, atau kehilangan pekerjaan. Dana bantuan ini diambil dari APBN dan dana masyarakat setempat. b. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran ini harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat. c. Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis resiko dari setiap peserta. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota

80

http://Wikipedia.com/sistem-jaminan-nasional.html (diakses pada 13 Januari 2016, pukul 20.04 wib) 81 Ibid


keluarganya. 82 Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: 83 a. Kegotong-royongan, maksudnya adalah peserta yang lebih mampu akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai resiko lebih kecil akan membantu peserta yang memiliki resiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu yang sakit. b. Nirlaba, maksudnya adalah dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi jaminan sosial seluruh peserta. c. Keterbukaan, maksudnya adalah pengurangan resiko, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas, sehingga dana pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program Jamsosnas. d. Kehati-hatian, e. Akuntabilitas, f. Potabilitas, maksudnya adalah peserta akan terus menjadi anggota program jaminan sosial nasional tanpa memperdulikan besar pendapatan dan status kerja pekerja, dan akan terus menerima manfaat tanpa memperdulikan besar pendapatan dan status keluarga peserta sepanjang memenuhi criteria tertulis untuk menerima manfaat program tersebut. g. Kepersertaan bersifat wajib, maksudnya adalah seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial nasional. h. Amanat, maksudnya adalah dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa badan penyelengara jaminan sosial dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pesrta. i. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 84 82

Lihat Pasal 3, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 83 Ibid, Pasal 4.


Adapun jenis program Jaminan Sosial meliputi : 85 a. Jaminan Kesehatan, b. Jaminan Kecelakaan Kerja, c. Jaminan Hari Tua, d. Jaminan Pensiun, dan e. Jaminan Kematian. Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang dterima oleh ahli waris pekerja ketika pekerja tersebut meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. 86 Ruang lingkup kecelakaan pada waktu kerja meliputi: 87 a. Pada waktu kerja •

Yang termasuk dalam kecelakaan pada waktu kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang biasa di tempuh dan wajar.

•

Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sehari-hari yang diberikan oleh perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja selama waktu kerja.

•

Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapi masih dalam waktu kerja seperti jam istirahat sebagaimana diatur dalam undangundang.

•

Kecelakaan yang terjadi dalam tugas di luar kota/negeri yaitu selama perjalanan dari rumah/tempat kerja menuju ke tempat dan perjalanan pulang kembali sesuai dengan surat tugas yang diberikan dan selama menjalankan/pekerjaan di tempat tujuan. Semua

kecelakaan

kerja

yang

terjadi

di

tempat

84

Wkipedia, Op Cit. Ibid, Pasal 18. 86 Lihat pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 87 Asri Wijayanti, Op Cit, hal 128-129. 85


penugasan/pendidikan merupakan kecelakaan kerja, di luar itu yang termasuk kecelakaan kerja hanya terbatas selama yang bersangkutan berangkat dari tempat penginapan/pemondokan menuju ke tempat kerja sampai pulang kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi di luar pengertian tersebut ada hubungannya dengan tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan. •

Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang harus dibuktikan dengan surat perintah lembur.

•

Perkelahian di tempat kerja dapat dianggap kecelakaan kerja.

b. Di luar waktu kerja •

Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga yang harus dibuktikan dengan surat tuga dari perusahaan.

•

Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yang merupakan tugas dari perusahaan dan haru dibuktikan dengan surat tugas. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yang berda di lokasi kerja ( basecamp, jurnal diluar jam kerja dan di luar waktu kerja ( tidur, istirahat )). Serta yang bersangkutan bebas dari setiap urusan pekerjaan. Jika kecelakaan terjadi di luar radius HPH/areal/lokasi harus ada surat tugas.

c. Meninggal

mendadak,

suatu

kasus

meninggal

mendadak

dapat

dikategorikan akibat kecelakaan dalam hubungan kerja akibat tenaga kerja karana suatu alasan, baik di lokasi kerja maupun dalam perjalanan menuju dan dari lokasi kerja, tanpa sempat mengalami rawat inap atau mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 24 jam terhitung sejak pada jam di tangan dokter/paramedis, langsung meninggal dunia. Sehingga yang termasuk di dalam keadaan meninggal bukan pada waktu kerja adalah keadaan-keadaan yang berada di luar dari ketentuan di atas.


Jaminan

kematian

diselenggarakan

secara

nasional

berdasarkan

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia. 88

B. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) SEBAGAI PENGELOLA JAMINAN KEMATIAN. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan sosial. 89 Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk melalui undang-undang. 90 Pada era/jaman tersebut, berdasarkan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan hukum yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap Dana Jaminan Sosial Nasional adalah : 91 a. Perusahaan

Perseroan

(Persero)

Jaminan

Sosial

Tenaga

Kerja

(JAMSOSTEK) b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) Namun undang-undang tidak memberikan batasan terhadap dibentuknya lagi badan penyelenggara jaminan sosial tersebut, dikarenakan apabila dibutuhkan maka dapat dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang baru dengan undang-undang. 92

88

Op Cit, Pasal 43 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 89 Ibid., Pasal 1 ayat (6), 90 Ibid., Pasal 5 ayat (1), 91 Ibid., Pasal 5 ayat (3), 92 Lihat Pasal 5 ayat (4),


Sebelumya pada tanggal 17 Februari 1992 telah dikeluarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun yang menjadi pertimbangan dari dikeluarkannya Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut antara lain dengan adanya pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materill maupun spiritual guna memberikan bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaannya, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan undangundang yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja. 93 Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta sehingga pada tanggal 25 November 2011 dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembentukkan Undang-undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini (BPJS) untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Undang-undang BPJS ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan 93

Asri Wijayanti, Op Cit, Hal 125.


transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. 94 Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang meyelenggarakan program-program yang sebelumnya dilaksnakan oleh PT (Persero) Jamsostek, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pension. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial diperluas secara bertahap. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan amanat bahwa untuk melakukan pengurusan terhadap Dana Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. 95 Sehingga terhadap Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

dilakukan

pengawasan

terhadap

pengelolaan keuangan oleh instansi yang berwenang sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan. 96 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang BPJS pasal 5, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 97

94

Lihat Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 95 Op Cit., Pasal 47 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 96 Ibid, Pasal 51. 97 Op Cit., Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


BPJS ketenagakerjaan yang menggantikan peran PT (Pesero) Jamsostek dalam melakukan pengelolaan terhadap program-program jaminan sosial tenaga kerja, yang salah satunya adalah program jaminan kematian, bertugas untuk : 98 a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah, d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta, e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial, f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat Dalam melakukan tugasnya, BPJS berwenang untuk: 99 a. Menagih pembayaran iuran, b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jaminan Sosial Nasional, d. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan, e. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, f. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

98 99

Ibid., Pasal 10. Ibid., Pasal 11.


g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Untuk melakukan kewenangannya tersebut, maka BPJS memiliki hak untuk : 100 a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap 6 (enam) bulan Sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka BPJS memiliki kewajiban untuk : 101 a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesarbesarnya kepentingan peserta, c. Memberikan informasi melaui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undangundang Sistem Jaminan Sosial Nasional e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memnuhi kewajibannya, g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pension 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, 100 101

Ibid., Pasal 12. Ibid., Pasal 13.


i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik akturia yang lazim dan berlaku umum, j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial, k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik memiliki struktur/organ kepengurusan seperti badan hukum publik lainnya, yaitu: 102 a. Dewan pengawas 1. Terdiri atas 7 (tujuh) orang dari kalangan professional yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang diketuai oleh 1 (satu) orang, memiliki masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun dan dapat dianggkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Memiliki tugas untuk : − Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi, − Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi, − Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS, − Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN, 3. Memiliki kewenangan untuk :

102

Ibid., Bab VI.


− Menetapkan rancangan kerja anggaran tahunan BPJS, − Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi, − Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS, − Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaran BPJS, − Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi b. Direksi 4. Terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang diketuai oleh 1 (satu) orang Direksi Utama yang ditunjuk oleh Presiden, yang masing-masing memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabtan. 5. Memiliki tugas untuk : − Melaksanakan

pengelolaan

BPJS

yang

meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, − Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, − Menjamin tersedianya akses dan fasilitas bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya 6. Memiliki kewenangan untuk: − Melaksanakan wewenang BPJS, − Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi dan sistem kepegawaian, − Menyelenggarakan

manejemen

kepegawaian

BPJS

termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS, − Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi,


− Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan

prinsip

transparansi,

akuntabilitas,

efesisensi dan efektivitas, − Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas, − Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan Presiden, − Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. PT (Persero) Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014, sehingga: 103 a. PT (Persero) Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT (Persero) Jamsostek diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, b. Semua pegawai PT (Persero) Jamsostek beralih menjadi pegawai BPJS Ketengakerjaan, c. Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan keuangan akhir PT (Persero) Jamsostek setelah diaudit oleh akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan, d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kematian yang

103

Ibid., Pasal 62-63.


selama ini dilakukan oleh PT (Persero) Jamsostek termasuk menerima keanggotaan peserta baru sampai terselenggarnya BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 Juli 2015 e. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT (Persero) Jamsostek diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. C.

JAMINAN

KEMATIAN

SEBAGAI

BAGIAN

DARI

BPJS

KETENAGAKERJAAN. BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan pihak yang melanjutkan programprogram dari PT (Persero) Jamsostek, 104 yang salah satu diantaranya adalah Program Jaminan Kematian, yang bertujuan untuk memberikan bantuan apabila pekerja meninggal dunia bukan pada waktu bekerja kepada pihak keluarga/ahli warisnya. Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dalam masa aktif berhak menerima manfaat/santunan berupa: 105 a. Santunan sekaligus sebesar Rp 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), atau sebesar 60%(enam puluh persen) x 80x upah sebulan b. Santunan berkala sebesar 24 x Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sekaligus, c. Biaya pemakaman, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) d. Beasiswa pendidikan anak yang diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur 5 (lima) tahun, sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, dengan syarat bahwa pekerja memiliki anak usia sekolah 104

Ibid., Pasal 6. Op Cit., Pasal 34 dan Lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 105


dengan maksimal usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak saja dan belum menikah. 106 Manfaat atau santunan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi : 107 a. Janda (istri) atau duda (suami), atau anak, b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, manfaat/santunan Jaminan Kematian diberikan sesuai urutan berikut: 1. Keturunan sedarah menurut garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat kedua, 2. Saudara kandung, 3. Mertua, 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja, 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman

106

Lihat Pasal 18, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jamina n Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. 107 Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Medan: USU Press, 2010), hal 131. Lihat juga Pasal 40 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.


BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMENUHAN JAMINAN KEMATIAN PEKERJA (Studi pada PT. Daya Labuhan Indah)

A. SYARAT DAN MEKANISME PENDAFTARAN DAN PEMENUHAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA PT. DAYA LABUHAN INDAH Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial. Bahkan terhadap pihak pemberi kerja juga diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program yang diikuti. Pemberi kerja yang dimaksud adalah pemberi kerja selain negara, yang terdiri dari: 108 a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya , c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut terancam sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pemberi kerja wajib memungut iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari pekerja dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara 108

Lihat Pasal 1 angka (17), Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


Jaminan sosial dan kepada peserta yang bukan pekerja maka diwajibkan membayar dan menyetorkan iuran langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 109 Terhadap peserta penerima upah, besaran iuran Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan, iuran tersebut disetorkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara. 110 Dan apabila peserta bukan pekerja penerima upah, maka besaran iuran Jaminan Kematian tiap bulan adalah Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang dibayarkan langsung oleh peserta tersebut. 111 Terhadap pemenuhan Jaminan Kematian, ahli waris wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat Jaminan Kematian kepada pemberi kerja dengan melampirkan : 112 a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), b. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, c. Fotokopi kartu keluarga, d. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, e. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan Berdasarkan pelaporan dan pengajuan yang diajukan tersebut, maka pihak pemberi kerja wajib memenuhi manfaat Jaminan Kematian tersebut kepada ahli waris pekerja paling lama 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada pemberi kerja. 113 Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban pemenuhan manfaat Jaminan Kematian sejak 3 (tiga) hari dipenuhinya persyaratan secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka 109

Op Cit., bab V, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 110 Op Cit., Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 111 Ibid,. Pasal 20 ayat (3). 112 Op Cit., Pasal 13 ayat (1), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jamina n Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. 113 Ibid., Pasal 13 ayat (2).


kepada BPJS dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal manfaat untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris penerima manfaat Jaminan Kematian. 114 Terhadap PT Daya Labuhan Indah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, syarat dan mekanisme pendaftaran serta pembayaran Jaminan Kematian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu, terhadap pendaftarannya dilakukan oleh pihak Direksi PT. Daya Labuhan Indah, dengan iuran sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima oleh pekerja tersebut. Dan untuk pemenuhan Jaminan Kematian, pihak Direksi PT Daya Labuhan Indah memprioritaskan pemenuhan dari pihak pemberi kerja terlebih dahulu tanpa harus menunggu pemenuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terlebih dahulu.

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT DAYA LABUHAN INDAH DALAM PEMENUHAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA PT DAYA LABUHAN INDAH Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 115 Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi : 116 a. Perubahan data perusahaan, b. Perubahan data pekerja, 114

Op Cit., Pasal 40 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 115 Ibid., Pasal 4 ayat (1). 116 Op Cit., Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.


c. Penambahan pekerja, d. Pengurangan pekerja karena pekerja berhenti bekerja atau meninggal dunia, e. Perubahan upah pekerja. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS dalam hal ini program Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang mengaturnya. 117 Apabila dalam hal ini pemberi kerja menunggak iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan pekerjanya meninggal dunia bukan akibat kerja, maka pemberi kerja diwajibkan terlebih dahulu melakukan pemenuhan Jaminan Kematian kepada pekerja dan apabila iuran telah diselesaikan, baru pekerja dapat melakukan penagihan kepada pihak BPJS.118 Hal ini berarti pemberi kerja, dalam hal ini direksi bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan terhadap Jaminan Kematian dari pekerjanya, terlebih apabila direksi tersebut tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kematian dikarenakan peraturan engan jelas mengatakan bahwa setiap pekerja wajib untuk mengikuti program Jaminan Sosial Nasional dalam hal ini termasuk program Jaminan Kematian. Terkait dengan PT Daya Labuhan Indah, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan direksi dari perusahaan tersebut, menyatakan bahwa terkait pendaftaran dan pemenuhan Jaminan Kematian para pekerjanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

117

Op Cit., Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jamina n Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. 118 Ibid., Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3).


dikarenakan tiap pekerjanya langsung didaftarkan dalam program Jaminan Kematian ketika melakukan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan.

C. AKIBAT HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN

KEMATIAN

Peserta Program Jaminan Kematian terdiri dari : 119 a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, b. Peserta bukan penerima upah. Yang dimaksud penerima upah adalah : 120 a. Pekerja pada perusahaan, b. Pekerja pada orang perseorangan, c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan Sedangkan yang dimaksud dengan peserta bukan penerima upah adalah : 121 a. Pemberi kerja, b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, c. Pekerja diluar huruf (b) yang bukan menerima upah. Terhadap pekerja penerima upah tidak ada resiko yang berarti ketia ia tidak terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Nasional terkhusus Jaminan Kematian, dikarenakan sudah menjadi kewajiban dari pemberi kerja untuk mengurusi hal terkait dengan Jaminan Sosial Nasional termasuk Jaminan Kematian. Resiko timbul terhadap pekerja/peserta bukan penerima upah, dikarenakan pendaftaran terhadap program Jaminan Sosial Nasional merupakan

119

Ibid., Pasal 5 ayat (1). Ibid., Pasal 5 ayat (2). 121 Ibid.,Pasal 5 ayat (3). 120


inisiatif dari peserta itu sendiri, sehingga ketika ia tidak mendaftarkan dirinya, terkhusus pada program Jaminan Kematian maka ia tidak akan mendapat manfaat dari program Jaminan Kematian, lain halnya ketika peserta hanya menunggak iuran, ahli waris dapat memperoleh manfaat dari Jaminan Kematian ketika tunggakan iuran dilunasi oelh ahli waris. 122

122

Ibid., Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2).


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasaran pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kedudukan Direksi dala Perseroan terbatas adalah sebagai pihak yang memegang kendali penuh terhadap aktivitas perusahaan di dalam perusahaan menjalankan kegiatannya sehari-hari untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Direksi juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang timbul dari segala kebijakannya terhadap perusahaan yang dipimpinnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan fungsinya, direksi bertanggung jawab kepada

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

disetiap

akhir

masa

kepengurusannya. 2. Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang dterima oleh ahli waris pekerja ketika pekerja tersebut meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Jaminan Kematian merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang hadir menggantikan kedudukan PT (Persero) Jamsostek. 3. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial. Bahkan terhadap pihak pemberi kerja juga diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program yang diikuti. berdasarkan hasil


penelitian yang dilakukan melalui wawancara, syarat dan mekanisme pendaftaran serta pembayaran Jaminan Kematian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu, terhadap pendaftarannya dilakukan oleh pihak Direksi PT. Daya Labuhan Indah, dengan iuran sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima oleh pekerja tersebut. Dan untuk pemenuhan Jaminan Kematian, pihak Direksi PT Daya Labuhan Indah memprioritaskan pemenuhan dari pihak pemberi kerja terlebih dahulu tanpa harus menunggu pemenuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terlebih dahulu. Terhadap pekerja penerima upah tidak ada resiko yang berarti ketia ia tidak terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Nasional terkhusus Jaminan Kematian, dikarenakan sudah menjadi kewajiban dari pemberi kerja untuk mengurusi hal terkait dengan Jaminan Sosial Nasional termasuk Jaminan Kematian. Resiko timbul terhadap pekerja/peserta bukan penerima upah, dikarenakan pendaftaran terhadap program Jaminan Sosial Nasional merupakan inisiatif dari peserta itu sendiri, sehingga ketika ia tidak mendaftarkan dirinya, terkhusus pada program Jaminan Kematian maka ia tidak akan mendapat manfaat dari program Jaminan Kematian, lain halnya ketika peserta hanya menunggak iuran, ahli waris dapat memperoleh manfaat dari Jaminan Kematian ketika tunggakan iuran dilunasi oelh ahli waris.

B. SARAN 1. Perlunya ditingkatkan pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap para pemberi kerja di dalam melakukan pemenuhan terkait Program-program jaminan sosial kepada para pekerja dikarenakan kurang mengertinya para pekerja dengan program Jaminan Sosial Nasional. 2. Perlunya dilakukan penyuluhan secara menyuluruh ke daerah-daerah terpencil terkait program Jaminan Sosial terkhusus, program Jaminan Kematian agar kesejahteraan para pekerja dapat terjamin.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN KEMATIAN DALAM KERANGKA BPJS KETENAGAKERJAAN A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN JAMINAN KEMATIAN

Recommend Documents