BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu kewajiban Negara serta tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. PT Jamsostek (Persero) sebagai perusahaan penyelenggara jaminan sosial dan tenaga kerja yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan pada 1 Januari 2014. Berdasarkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program jaminan sosial akan memberikan Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan program jaminan sosial. Didalam UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Penjelasan Umum Alinea Kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dan badan penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru. Transformasi badan
1
2
penyelenggara diatur lebih rinci dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). UU BPJS adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.007/PUU-III/2005. Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS. Transformasi kelembagaan diikuti adanya pengalihan peserta, program, asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban. 1 Berdasarkan Undang-undang tersebut PT Jamsostek (Persero) akan berubah menjadi badan hukum publik. Sesuai amanat UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah akan memberikan pelaksanaan jaminan sosial secara menyeluruh. SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Menurut UU Nomor 24/2011 tentang BPJS, kedudukan lembaga BPJS langsung
di
bawah
Presiden,
artinya
setingkat
kementerian.
Sebelum
bertransformasi, PT Jamsostek (Persero) memberikan empat (4) program, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 1
Transformasi BPJS www.jamsosindonesia.com, (2014, 13 Februari) , Jamsos Indonesia (Online), diakses tanggal 13 Februari 2014, Pukul 11.30 WIB dari http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/bpjs
3
Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja dan keluarganya. Setelah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, program Jaminan Sosial yang akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Sedangkan, program Jaminan Kesehatan (JK) akan dikelola oleh PT Askes yang juga akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Seiring perubahan yang akan dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Transformasi artinya merubah berbagai macam, seperti merubah bentuk badan usaha, merubah karakter, merubah penampilan dan lain sebagainya. Dengan perubahan dari PT (Persero) menjadi lembaga publik tentunya bentuk badan hukum BPJS Ketenagakerjaan akan berubah menjadi badan hukum publik, yang berimplikasi pada perubahan komposisi pengurus, kegiatan dan lain sebagainya. PT Jamsostek (Persero) harus bertransformasi menuju BPJS karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga Negara atas jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia. BPJS mengemban misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar warga Negara dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup
4
adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk memenuhi prinsip dana amanat dan prinsip nirlaba SJSN, dimana dana yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta.
Dengan adanya program pemerintah tersebut, setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran, sedangkan bagi masyarakat miskin iuran BPJS ditanggung oleh pemerintah melalui Program Bantuan Iuran (PBI). Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib pada pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.
BPJS Ketenagakerjaan dipersiapkan tidak hanya dari segi internal akan tetapi transformasi ini memicu media melakukan pemberitaan, karena terkait dengan masyarakat khususnya para tenaga kerja. Dukungan serta kerjasama yang baik antara publik manajemen dengan publik internal dan eksternal organisasi tidak akan dapat tercipta dengan sendirinya. Diperlukan adanya usaha-usaha khusus pihak manajemen untuk mencapainya. Public Relations di dalam perusahaan dapat melakukan riset. Riset merupakan fungsi penting di dalam proses
Public Relations. Riset memberikan informasi awal yang dibutuhkan
dalam merencanakan aksi Public Relations dan berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan tersebut.
5
Salah satu kegunaan utama yang spesifik dari riset Public Relations adalah menganalisis isu-isu yang kemungkinan memiliki dampak paling besar, memerlukan berbagai metode riset yang dirancang untuk menentukan kekuatan opini tentang sebuah isu serta perkiraan sentralitasnya kepada organisasi dan publiknya. Selama ini profesional Public Relations secara tradisional lebih banyak menjadi pekerja daripada meneliti isu-isu yang sedang muncul dimasyarakat. Dengan melakukan riset, Public Relations dapat membuktikan arti penting sesungguhnya mengenai Public Relations. Profesional Public Relations harus menjaga hubungan baik dengan media, membuat publikasi aktivitas, merilis informasi perusahaan serta mengadakan program yang berhubungan dengan komunitas. Hal tersebut dilakukan karena saling bergantung dan berkaitan, segala isi dan peristiwa yang sedang terjadi menjadi sumber informasi bagi media massa, dan Public Relations membutuhkan media massa sebagai penyebar informasi secara luas. Kepentingan media massa beragam, ada media massa yang memiliki kepentingan politik, karena didanai oleh kekuatan politik tertentu, ada juga yang bermotifkan ekonomi, dimana keuntungan seara materil adalah target utama dari media tersebut, ada juga media yang bermotifkan pendidikan, agama dan lainnya. Kepentingan-kepentingan dari media massa tersebut dapat mempengaruhi berita yang disampaikan. Hubungan dengan media berguna bagi perusahaan atau organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa untuk pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Hubungan media banyak dikaitkan dengan konteks pemberitaan yang tidak berbayar atau publisitas. Salah satu kegiatan Public Relations adalah media monitoring. Media
6
monitoring yang terdapat dalam perusahaan biasanya dalam bentuk kliping. Media
monitoring
berkaitan
dengan
menelaah,
menganalisa
kemudian
mengevaluasi perkembangan perusahaan baik bersifat komersial maupun non komersial yang telah dimuat atau dipublikasikan di media massa atau non media massa. Melakukan media monitoring terhadap pemberitaan dalam media sangat diperlukan oleh praktisi Public Relations. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dasar yang diperlukan para praktisi Public Relations yang selanjutnya akan dilakukan pengamatan, analisa dan evaluasi yang kemudian akan dijadikan rujukan penting untuk membuat rencana program kerja humas/PR berikutnya. Akan tetapi, sebagai Public Relations Officer yang handal tidak hanya diharuskan dapat menguasasi metode media monitoring secara tradisional, akan tetapi diharapkan dapat menguasai salah satu metode dalam Public Relation Research yakni Analisis isi (Content Analysis). Analisis isi menyajikan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam media massa. Analisis isi juga dipakai untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi, baik komunikasi antar pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat dokumen atau data-data yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks).2
2
Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: KENCANA, 2011, Hal 10
7
Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun dokumentasi yang lain. Sebagai Public Relations, sudah tentu bersentuhan dengan segala bentuk dan aktivitas komunikasi, proses terjadinya sebuah komunikasi pastinya akan melalui media.
Dalam hubungannya dengan Public Relations, analisis isi atau content analysis bisa dipahami sebagai penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam media massa. Atau dapat dikatakan bahwa analisis isi adalah suatu metode untuk menganalisis isi sebuah teks, yang dimaksud dengan teks bukan hanya tulisan dan kata yang terkandung di dalam media massa, akan tetapi bisa lebih dari itu. Teks yang dimaksud adalah dapat berupa kata-kata, gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.
Public Relations dapat mengetahui berapa hasil yang berkaitan dengan brand atau jasa perusahaan pada media massa dalam kurun waktu tertentu melalui analisis isi. Hasil tersebut berupa intensitas pemberitaan, tata letak berita, teknik penulisan berita, kecenderungan isi berita apakah mengarah ke berita positif, negatif atau netral, narasumber serta isu yang dimunculkan. Selain itu, dengan metode analisis isi, Public Relations dapat mengetahui kecenderungan isi pemberitaan di media massa.
Adapun analisis isi berita yang akan peneliti lakukan adalah mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan di Harian
8
Pelita periode bulan Juli dan Agustus 2013. Analisis isi berita tersebut karena berkaitan dengan program pemerintah yang diatur dalam UU BPJS dan UU SJSN agar perusahaan jaminan sosial dibawah naungan BUMN akan melakukan perubahan atau transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau setingkat dengan kementeriaan. Perubahan tersebut akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat nasional karena terkait jaminan sosial sebagai jaminan dasar kehidupan yang layak bagi masyarakat. Pemilihan analisis isi berita pada media massa cetak seperti surat kabar karena mampu menjangkau daerahdaerah sesuai dengan cakupan wilayahnya serta aktualitas pemberitaanya. Pemilihan Harian Pelita sebagai media massa cetak yang akan peneliti analisis karena Harian Pelita merupakan media cetak nasional yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia yaitu sejak 1 April 1974 yang dipimpin oleh Sulastomo yang juga adalah mantan ketua tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan memperjuangkan agar UU SJSN dapat diterapkan oleh pemerintah baik melalui forum seminar ataupun tulisan-tulisan di media massa. Pemilihan Harian Pelita sebagai media cetak yang akan diteliti, karena berdasarkan media monitoring yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, intensitas pemberitaan mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) relatif lebih banyak dibandingkan dengan surat kabar lainnya. Pemberitaan yang lebih banyak di Harian Pelita dibandingkan surat kabar lainnya menimbulkan pertanyaan apakah berhubungan dengan Media Relations yang BPJS Ketenagakerjaan lakukan terhadap media-media tertentu. Selain itu, pemilihan Harian Pelita juga adalah karena media tersebut merupakan media yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal umum. Maka, pemilihan
9
Harian Pelita ini dirasa tepat, karena hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang seperti jaminan sosial perlu diketahui agar seluruh masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga mengerti mengenai transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pimpinan Harian Pelita, Sulastomo, pun dijadikan bahan pertimbangan pemilihan Harian Pelita sebagai media yang diteliti, karena ia merupakan salah seorang yang berpengaruh dalam terwujudnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pengaruhnya dalam transformasi menjadi BPJS dapat menimbulkan suatu keingintahuan apakah di dalam pemberitaan pengaruhnya berdampak terhadap persepsi masyarakat mengenai jaminan sosial. Dalam kutipannya yang dihimpun di pelitaonline.com, Sulastomo mengungkapkan dihadapan para pemimpin redaksi media massa untuk mendukung sosialisasi jaminan sosial, karena pengaruh media sangat besar untuk mendorong percepatan proses terwujudnya jaminan sosial yang juga akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. “Membangun jaminan sosial di Indonesia memang tidak mudah. Media massa berkewajiban untuk mendukung sosialisasi jaminan sosial.” Kata Sulastomo 3. Oleh karena itu, gencarnya Sulastomo memperjuangkan penerapan UU SJSN pada media massa, maka Harian Pelita yang berada dibawah pimpinannya sering mempublikasikan mengenai jaminan sosial di Indonesia.
3
Sulastomo: Jaminan Sosial di Indonesia Lamban (2012, 24 Oktober). Pelita (Online). Diakses pada tanggal 24 Februari 2014. Pukul 13.30 WIB dari http://harianpelita.pelitaonline.com/cetak/2012/10/24/sulastomo-jaminan-sosial-di-indonesia-lamban#.uwqg8ukdAi
10
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang akan dikaji, yaitu : Bagaimana kecenderungan isi berita tentang transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Analisis isi berita pada surat kabar Harian Pelita periode Juli – Agustus 2013) ? 1.3.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kecenderungan isi berita tentang transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Analisis isi berita pada surat kabar Harian Pelita periode Juli – Agustus 2013).
1.3.2. Kegunaan Penelitian 1.3.2.1. Kegunaan Akademis Penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya bidang Public Relations Universitas Mercu Buana mengenai kecenderungan isi berita tentang transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Analisis isi berita pada surat kabar Harian Pelita periode Juli – Agustus 2013).
11
1.3.2.2. Kegunaan Praktis Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan hasil mengenai kecenderungan isi berita tentang transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Analisis isi berita pada surat kabar Harian Pelita periode Juli – Agustus 2013).
