Ade Heryana, SST, MKM
Kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Daftar Peraturan/Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Tahun (Sumber: hukumonline.com)
NO 1
BENTUK KEBIJAKAN/PERATURAN Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
NOMOR/TAHUN 2/2015
TENTANG Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
2
Peraturan Presiden
32/2014
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
3
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
SE.1/MEN/III/2014
Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
5/POJK.05/2013
5
Peraturan Presiden
111/2013
Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan Perubahan atas Peraturan Presiden No 12 tahun 2013
6
Peraturan Presiden
110/2013
7
Peraturan Presiden
108/2013
8
Peraturan Presiden
12/2013
9
Peraturan Pemerintah
88/2013
10
Peraturan Pemerintah
86/2013
Gaji/Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial 1
KEYWORDS Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan JKN, Dana Kapitasi BPJS, Program Jaminan Sosial, Pengawasan Program OJK, BPJS, Pengawasan Perubahan Perpres 12/2013 BPJS, Honor
Program Jaminan Sosial, Pengelolaan, Laporan Jaminan Kesehatan BPJS, Dewan Pengawas, Direksi, Sanksi Administrarif Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemberi Kerja, Non-PBI, Sanksi Administratif
Ade Heryana, SST, MKM
Kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11
Peraturan Pemerintah
85/2013
12
Peraturan Pemerintah
84/2013
13
Peraturan Pemerintah
83/2013
14
Peraturan Pemerintah
82/2013
15
2/2013
16
Peraturan Menko bidang Kesejahteraan Rakyat Peraturan Menteri Kesehatan
17
Peraturan Menteri Kesehatan
69/2013
18
Surat Edaran Menteri Kesehatan
32/2014
19
Surat Edaran Menteri Kesehatan
31/2014
20
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah
13/2012
21
71/2013
101/2012
Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Penerima Bantuan Iuran
2
BPJS, Hubungan Kerja Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perubahan PP BPJS Ketenagakerjaan, Modal Awal BPJS Kesehatan, Modal Awal Sekretariat DJSN, Organisasi dan Tata Kerja JKN, Pelayanan Kesehatan JKN, Tarif Pelayanan
JKN, Pelayanan Kesehatan
JKN, Tarif Pelayanan
Kebutuhan Hidup Layak PBI
Ade Heryana, SST, MKM
Kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
22
Peraturan Menteri Kesehatan
416/Menkes/Per/II/2011
23
Peraturan Pemerintah
84/2010
24
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Per.07/Men/V/2010
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Kesehatan
138/Menkes/PB/II/2009 dan 12/2009
29
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per.04/Men/II/2009
30
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-24/Men/-/2007
31
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-20/Men/X/2007
25 26
27
28
136/2009 109/2009
474/Menkes/Per/VI/2009
Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Askes, Tarif Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perubahan PP Asuransi Tenaga Kerja
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja Pencabutan Peraturan Gubernur No 82 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah Perubahan atas PMK No 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/II/2009 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Program Jaminan Sosial, HKLJK Pencabutan Pergub, Jaminan Kecelakaan Diri, Jaminan Kematian, HKLJK
3
Askes, Tarif
Perubahan PMK, Askes, Tarif
Pencabutan Kepmenakertrans, Program Santunan Pekerja Jamsostek, TKLHK
Asuransi Tenaga Kerja
Ade Heryana, SST, MKM
Kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
32
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-12/Men/X/2007
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
33
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-31/Men/IX/2006
34
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-24/Men/VI/2006
35
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Per-23/Men/VI/2006
Bantuan Keuangan bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
37 38
Undang-Undang Keputusan Menteri Keuangan
40/2004 492/KMK.06/2004
39 40
Undang-Undang Peraturan Pemerintah
13/2003 28/2003
36
Kep-280/Men/VII/2006
Penetapan Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang Diketuai oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Anggota PT Asuransi Jiwa Askrida, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bosowa Persikop, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, dan PT Asuransi Parolamas sebagai Penyelenggara Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan PT Grasia Media Utama sebagai Pialang Asuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Sistem Jaminan Sosial Nasional Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Ketenagakerjaan Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
4
Jamsostek, Pendaftaran, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Pelayanan PHK, Bantuan Keuangan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PLHK Asuransi Tenaga Kerja Asuransi Tenaga Kerja, Konsorsium, Pialang
SJSN Jaminan Hari Tua, Biaya Pengelolaan Tenaga Kerja Asuransi Kesehatan, Iuran
Ade Heryana, SST, MKM
Kebijakan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
41
Keputusan Presiden
101/2003
42
Kep-157/Men/2003
44
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Pemerintah
45
Peraturan Pemerintah
46 47 48
Undang-Undang Undang-Undang Peraturan Pemerintah
49
Peraturan Pemerintah
50 51 52
Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden
53
Undang-Undang
43
Perubahan atas Kepres No.20/2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
1470.K/78/M.PE/1996 dan 180.A/Men/1996
Program Tabungan Pesangon Pekerja pada Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 22/1993 Daftar Jenis Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja 14/1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya 03/1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 02/1992 Usaha Perasuransian 69/1991 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun Sipil dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Anggota Keluarganya 67/1991 Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kep.235/Men/1985 dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi 114/Menkes/SKB/III/1985 Tenaga Kerja 25/1981 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 8/1977 Perubahan dan Tambahan atas Kepres RI No 56 tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 1/1970 Keselamatan Kerja
5
Perubahan Kepres, Tim SJSN Asuransi Tenaga Kerja Tabungan Pesangon
Penyakit Akibat Hubungan Kerja Jamsostek Jamsostek Asuransi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Tenaga Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Asuransi Sosial, PNS Perubahan Kepres, Iuran
Keselamatan Kerja
