PERAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Oleh : Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Pendahuluan Luas wilayah 42.297,30 km2 (± 2.420,57 km perairan laut) Terdiri dan 19 kabupaten kota (12 kabupaten dan 7 kota). Jumlah penduduk (BPS, 2014) berjumlah 5.075.400 jiwa Sarana kesehatan Puskesmas 264 unit dan 71 Rumah Sakit 4 UPTD, yaitu RS Paru, BKIM, BKOM dan Balai Labkesda.
AGENDA
PRIORITAS
1
PENINGKATAN PENERAPAN AJARAN AGAMA DAN BUDAYA DAERAH
1.
PENGALAMAN AGAMA DAN ABS-SBK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
2
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
2.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN
3
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
3.
PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
5.
4
4.
6. 7.
8. 9. 5
PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS KAWASAN DAN KOMODITI UNGGULAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHAN DAN PERDAGANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM DAN BUDAYA PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG EKONOMI RAKYAT
10. MITIGASI, PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Agenda Pembangunan Sumbar
No
VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN VISI “Terwujudnya Masyarakat Sumbar Peduli Sehat , Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”
MISI 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Termasuk Swasta Dan Masyarakat Madani 2. Melindungi Kesehatan Masyarakat Dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan Yang Paripurna, Merata, Bermutu Dan Berkeadilan. 3. Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan. 4. Menciptakan Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik
TUJUAN Tujuan Dinas Kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana; Perbaikan status gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan; Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA DALAM JKN 1.
Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Jaminan Kesehatan Nasional
2.
Sharing Pendanaan
3.
Akreditasi rumah sakit
4.
Penyiapan Fasilitas Kesehatan Kebijakan Sistem Rujukan
5.
Penyiapan sumber daya manusia kesehatan
6.
Pelayanan Kesehatan melalui Pedoman Sistem Rujukan
7.
Koordinasi dengan BPJS Kesehatan
8.
Mengikutkan Pegawai Pemerintah Provinsi dalam program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sejak 1 Oktober 2014
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA KEBIJAKAN
Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA PENDANAAN Sharing Dana
PROVINSI 40%
KABUPATEN / KOTA 60%
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA FASILITAS KESEHATAN NO 1
SARANA
JUMLAH
PUSKESMAS
264
a. PUSKESMAS RAWATAN
105
b. PUSKESMAS NON RAWATAN
109
c. PUSKESMAS PONED
87
RUMAH SAKIT
71
a. RS PUSAT/KEMENTERIAN KESEHATAN
2
b. RS PEMERINTAH PROVINSI
5
c. RS TNI/POLRI
4
d. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
16
e. RUMAH SAKIT KHUSUS SWASTA
27
f. RUMAH SAKIT SWASTA
17
3
PUSKESMAS PEMBANTU
926
4
POLINDES
1761
5
POS KESEHATAN DESA
2379
2
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA FASILITAS KESEHATAN No.
JENIS FKTP
1.
PUSKESMAS
264
2.
Dok Prak Mand
84
3.
KLINIK PRATAMA
54
4.
TNI
16
5
POLRI
22
6.
RS D PRATAMA
7.
Drg PRAK MANDIRI
31
TOTAL
471
-
FASILITAS KESEHATAN RAWATAN TINGKAT LANJUTAN KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
No
JENIS FKTL
1.
RS PEMERINTAH (A,B,C & D)
21
2.
RS KHUSUS
1
3.
RS KHUSUS JIWA
1
4.
RS SWASTA
13
5.
RS TNI
3
6.
RS POLRI
1
7.
KLINIK UTAMA/ BALAI KES
2
TOTAL
42
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA TENAGA KESEHATAN
NO 1 2 3 4
5 6
KETENAGAAN DOKTER UMUM DOKTER GIGI DOKTER SPESIALIS DOKTER GIGI SPESIALIS
APOTEKER BIDAN
JUMLAH 1.422 560 365 13
150 4.880
Visite Rate Tahun 201 4
Rekapitulasi Kemampuan Puskesmas Mendiagnosa 155 Penyakit Menurut Kabupaten/Kota 2014
PERAN DAN DUKUNGAN PEMDA DALAM PELAYANAN
Kebijakan Pedoman Sistem Rujukan melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014
TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN
KESEHATAN JAMINAN
JKN
SUMBAR SAKATO
TANTANGAN JKN
PENDANAAN o PENYESUAIAN IURAN o BPJS KESEHATAN KERJASAMA DENGAN RS SWASTA TANPA MELIHAT KETERSEDIAAN TENAGA PADA RS TERSEBUT o SUSTAINABILITAS PEMBAYARAN IURAN PBPU (MANDIRI) o TUNTUTAN KENAIKAN TARIF o PROSES KLAIM, VERIFIKASI o KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN PEMBAYARAN IURAN MANDIRI YANG SELALU BERUBAH
TANTANGAN JKN
ORGANISASI MANAJEMEN o P-CARE DI FKTP BELUM OPTIMAL o BELUM INTEGRASI P CARE DENGAN SIKDA GENERIK o SIM RS DAN SIM SEP (BPJS) BELUM TERINTEGRASI o KESIAPAN DAN KECUKUPAN SDM BPJS KESEHATAN o MASTER FILE DATA BPJS KESEHATAN BELUM OPTIMAL o BPJS KESEHATAN BELUM OPTIMAL DALAM BERKOORDINASI
Permasalahan BELUM VALIDNYA DATA PENERIMA BANTUAN IURAN
BPJS KESEHATAN DALAM PEMBAYARAN KE RS TANPA MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN TENAGA RS
BPJS KESEHATAN TERLAMBAT MELAKUKAN MIGRASI DATA KE DALAM MASTER FILE
RUJUKAN BERJENJANG BELUM BERJALAN OPTIMAL
5
LEMAHNYA KOORDINASI BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, JASA RAHARJA DAN RUMAH SAKIT PADA KASUS KECELAKAAN , AKIBATNYA SERING PASIEN DIRUGIKAN
Solusi REKONSILIASI DATA
VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA
BPJS KESEHATAN SEGERA MELAKUKAN MIGRASI DATA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN SISTEM RUJUKAN
5
PENINGKATAN KOORDINASI DAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (HP. 082284326077)
Unit Pengaduan Masyarakat KEPESERTAAN (DATA TIDAK VALID, KARTU PESERTA, PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAYI BARU LAHIR).
PELAYANAN (KEMAMPUAN PUSKESMAS TERHADAP 155 DIAGNOSA)
PENDANAAN (TARIF INA CBGS RENDAH, PENGATURAN JASA, TARIF AMBULANCE)
BPJS (PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI YANG HARUS SATU KELUARGA, SISTEM P-CARE BELUM OPTIMAL)
Terima Kasih
