Peran Stakeholder dalam Sistem Jaminan Kesehatan

Peran Stakeholder dalam Sistem Jaminan Kesehatan

1

Fase persiapan F i a. Pengembangan Provincial Health account sebagai dasar kebijakan alokasi b. Pengembangan peran dan fungsi (governance system) berbagai institusi yang dalam sistem pembiayaan kesehatan

Fase Implementasi Di Dinas kesehatan, Jamkesda

Fase monitoring dan evaluasi Studi dampak sistem pembiayaan kesehatan terhadap status status kesehatan kesehatan 2

Para pelaku dan Stakeholder dalam Sistem Jaminan Kesehatan i h

3

• Di setiap tahapan pengembangan perlu diidentifikasi peran stakeholder yang paling dominan t k h ld li d i • Fase persiapan biasanya lebih banyak melibatkan stakeholder regulator yang menyusun aturan mengenai stakeholder regulator yang menyusun aturan mengenai sistem pengelolaan, sistem evaluasi, dan kontrak dengan meminta masukan dari stakeholder lain seperti P Penyedia Pelayanan Kesehatan, masyarakat dan di P l K h t k td DPR/DPRD • Fase implementasi biasanya melibatkan lebih banyak Fase implementasi biasanya melibatkan lebih banyak stakeholde PPK karena mereka yang akan menjadi ujung tombak layanan kesehatan • Fase monitoring dan evaluasi akan melibatkan lebih d l k lb k l bh banyak stakeholder regulator dengan melibatkan masyarakat dan lembaga riset/perguruan tinggi. masyarakat dan lembaga riset/perguruan tinggi. 4

Menyediakan Dana Jamkesmas

Propinsi: Menambah coverage, menjamin pasien i lintas li t kabupaten/berat/rujukan

Kabupaten/Kota Menjamin langsung pelayanan dasar

Pemerintah Pusat

Jamkesda/Dinas P i i Propinsi

Jamkesda Kab

Dinas Kab/Kota

RS Rujukan RS Rujukan

RS Kab

5

• Sebagai Regulator dan Penyusun Kebijakan • Sebagai Pemberi Dana • Sebagai Pelaksana/Pengelola l k / l l Jaminan

• Diatur Diatur dalam tata kelola dalam tata kelola (Governance)

6

7

• Proses yang dinamis dalam hubungan antar lembaga; pemerintah, swasta dan masyarakat

• Informasi dan tranparansi • Struktur Pengambilan Keputusan • Partisipasi Stakeholder Konsistensi dan Kestabilan • Konsistensi dan Kestabilan Sistem • Supervisi dan Regulasi

8

Regulator

Operator Jamkes

KEPALA DINAS KELOMPOK FUNGSIONAL

R&D BIDANG ii PELAYANAAN

BIDANG i SUMBR DAYA KESEHATAN

KESEHATAN

SEKRETARIAT

Policy Polic Analysis

SUB BAG SUB BAG BINA PROGRAM

SUB BAG UMUM, & KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG IV P2PL

BIDANG iii KESEHATAN MASYARAKAT

UPTD

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR & RUJUKAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

BKMOM

LAB

SEKSI TENAGA & SARANA

SEKSI KESEHATAN KHUSUS

SEKSI PROMKES & PEMBERDAYAAN

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR & BENCANA

AKPER PROP

BAPELKES

SEKSI FARMAKMIN & ALKES

SEKSI KESEHATAN DACILGALTAS &

SEKSI GIZI

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

JAMKESDA

SIK & SURVEIILAN

Kontrak

PT Askes Asurans i Lain

RS/dok RS/d k ter9

Regulator/ Steward

Operator Jamkes





KESEHATAN

SEKRETARIAT SUB BAG SUB BAG BINA PROGRAM


SUB BAG KEUANGAN

BIDANG IV P2PL


UPTD





BKMOM

LAB





AKPER PROP

BAPELKES



SEKSI GIZI

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

Kontrak

PT Askes

Asurans i Lain

SIK & SURVEIILAN

Kontrak

RS/dok RS/d k 10 ter

Regulator/ Steward

Operator Jamkes





KESEHATAN

SEKRETARIAT SUB BAG SUB BAG BINA PROGRAM


SUB BAG KEUANGAN

BIDANG IV P2PL


UPTD





BKMOM

LAB





AKPER PROP

BAPELKES



SEKSI GIZI

Kontrak

PT Askes/Asu ransi lain/Jamke sda Prop SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SIK & SURVEIILAN

Kontrak

RS/dok RS/d k ter 11

12

• Semua Jamkesda Kabupaten/Kota dilebur Semua Jamkesda Kabupaten/Kota dilebur menjadi satu dibawah Propinsi sehingga kelembagaan di kabupaten/kota menjadi kelembagaan di kabupaten/kota menjadi Jamkesda cabang

13

• Jamkesda Propinsi berperan sebagai lembaga penjamin penduduk yang memanfaatkan pelayanan lintas kabupaten dan yang dirujuk ke Propinsi. • Dengan demikian perlu dilakukan perhitungan berapa persen penduduk yang memanfaatkan pelayanan bukan di kabupaten tempat tinggalnya, serta berapa persen penduduk yang dirujuk ke tingkat propinsi. • Setelah itu dihitung harga pelayanan kesehatan di tingkat propinsi dan di masing masing kabupaten Kota untuk perhitungan alokasi anggaran yang tepat.

14

p j p y y g • Jamkesda Propinsi menjamin pelayanan kesehatan yang menghabiskan biaya melebihi jumlah tertentu, dimanapun pelayanan itu dilakukan. • Dalam hal ini misalnya, Jamkesda Propinsi hanya menjamin Dalam hal ini misalnya Jamkesda Propinsi hanya menjamin biaya pelayanan yang berjumlah lebih dari Rp 50 juta. • Untuk keperluan alokasi anggaran maka perlu dihitung dan di dik i bi diprediksi biaya pelayanan kesehatan yang akan l k h k dikeluarkan dan berapa kasus yang memang memerlukan biaya lebih dari Rp 50 juta.

15

• Melakukan bimbingan teknis kepada Bapel Jamkesda di kabupaten/kota. Dalam hal ini Propinsi tidak mempunyai peserta k b /k D l h l i i P i i id k i dan tidak perlu ada lembaga khusus. • Mengelola dana penyeimbang risiko (risk equalization fund) yang berfungsi mensubsidi bapel yang “merugi” berfungsi mensubsidi bapel yang merugi (biaya pelayanan (biaya pelayanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah pendapatan APBD kabupaten/kota lebih rendah) yang dananya berasal dari Bapel y g yang “untung” (masih terdapat sisa dana setelah pembayaran g ( p p y kepada PPK dilakukan). • Dalam hal ini, juga tidak diperlukan lembaga Badan Penyelenggara, namun cukup satu sub dinas atau lembaga lain yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi. i id i K h i i

16

Peran Stakeholder dalam Sistem Jaminan Kesehatan

Recommend Documents