JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Kementerian Kesehatan RI 1
LATAR BELAKANG
A. LATAR BELAKANG
(1)
Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang HAM Pasal 25, Ayat (1): intinya jaminan kesehatan bagi semua orang merupakan hak azasi manusia. Resolusi WHA ke 58 Tahun 2005 di Jenewa: setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Panca Sila Sila ke 5
LATAR BELAKANG
(2)
Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
LATAR BELAKANG
(3)
Pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
LATAR BELAKANG
(4)
UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS PP No.101 Tahun 2012 tentang PBI Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Roadmap
JKN,
Rencana
Aksi
Pengembangan
Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Bagian dari prioritas reformasi pembangunan kes.
LATAR BELAKANG 8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEHATAN
1. Peningkatan KIA & KB 2. Perbaikan gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling 4. Pemenuhan SDM Kes
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan 6. Jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
(5)
7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN 1. JAMKES 2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 3. Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan 4. Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 6. Penanganan daerah bermasalah kesehatan 7. Rumah sakit Indonesia kelas dunia
Universal Coverage 2019
RPJMN 2010 - 2014 MDG 2015
VISI : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan
7
MENGAPA HARUS DENGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL?
Manusia dan Kehidupan Manusia Kehidupan manusia, penuh risiko
Setiap saat dapat terjadi sakit berat Suatu ketika menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang Dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup
Asuransi Kessos (WAJIB)
Manusia bersifat short sighted
Tidak menabung jangka panjang Tidak menyediakan dana untuk berobat yang cukup Tidak beli asuransi Tidak sanggup beli asuransi Tidak diterima beli asuransi, kalau ia berisiko tinggi
Prinsip • NASIONAL • NIRLABA • GOT –ROY • EQUITY • dll
KEUNTUNGAN JKN Kenaikan Biaya kesehatan dapat ditekan Biaya dan Mutu Yankes dapat dikendalikan Kepesertaannya
bersifat
wajib
bagi
seluruh
penduduk. Pembayaran dengan sistem prospektif Adanya kepastian pembiayaan yankes berkelanjutan Manfaat Yankes komprehensif (promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif)
PENGERTIAN JAMINAN KESEHATAN Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan Prinsip Asuransi Sosial dan Ekuitas (Pasal 19 (1), UU No 40 tahun 2004) Diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004)
MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN?
Karakteristik Yankes •
•
•
•
•
•
Biaya Pelayanan semakin Mahal Perkembangan Teknologi dan spesialisasi yankes Ketidakjelasan siapa pemberi Jaminan Kesehatan Ketidak-seimbangan informasi antara pasien dengan pemberi yankes, Supply induce demand. Ketidaktahuan Pasien thdp penyakit yg diderita
Individu/ keluarga Tak terjangkau
Solusi
Jaminan Kesehatan
Terpaksa bayar
Tak adil bayar sendiri
Pelayanan Kesehatan terkendali
DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF
PESERTA/PASIEN
PROVIDER
iuran Prospektif Pembayaran
Paket Benefit
BPJS KES JAMINAN KESEHATAN TERKENDALI
PENYELENGGARAAN
: NIRLABA, DANA AMANAH , PORTABILITAS
KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB
PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN www.jpkm-online.net
MEKANISME ASURANSI KESEHATAN SOSIAL
PERBEDAAN ASURANSI SOSIAL DGN ASURANSI KOMERSIAL Asuransi Sosial
Asuransi Komersial
Kepesertaan Wajib bagi seluruh (100%) penduduk.
Kepesertaan Sukarela
Non Profit
Profit
Manfaat Komprehensif
Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan
PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT UU SJSN
NIRLABA
KEHATIHATIAN
AKUNTA BILITAS
PENGELO LAAN DANA
KEGOTONG ROYONGAN
ASURANSI SOSIAL
KETERBUKAAN
PORTABILITAS
DANA AMANAT
PESERTA WAJIB
ASPEK PENYELENGGARAAN JKN
I. KEPESERTAAN Peserta
Wajib
Iuran
Penerima upah
Pekerja dan Pemberi Kerja
Non Penerima Upah
Kelompok/ /Kel/Individu
PBI PBI = Penerima Bantuan Iuran
Pemerintah
PETA JALAN MENUJU KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) MENTERI KESEHATAN
86,4 juta PBI
Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa
111,6 juta peserta dikelola BPJS Kesesehatan
90,4 juta belum jadi peserta
2012
60,07 Juta pst dikelola o/ Badan Lain
73,8 juta belum jadi peserta
2013
2014
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri
Penyusunan Sisdur Kepesertaan & Pengumpulan Iuran
257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Kesesehatan
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan `Perusahaan
2014 2015 2016 2017 2018
USAHA BESAR USAHA SEDANG USAHA KECIL USAHA MIKRO
20% 20% 10% 10%
2015
50% 50% 30% 25%
2019
75% 100% 75% 100% 50% 70% 100% 40% 60% 80% 100%
2016
2017
Tingkat Kepuasan Peserta 85%
2018
2019
Integrasi Kepesertaan Jamkesda dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan
Pemetaan Perusahaan & sosialisasi
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K
20%
50%
75%
100%
20%
50%
75%
100%
10%
30%
50%
70%
100%
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
100%
BEBERAPA PENGERTIAN
(1)
• Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran • Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
• Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
• Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
BEBERAPA PENGERTIAN(2)
• Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
BEBERAPA PENGERTIAN
(3)
• Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
PEKERJA PENERIMA UPAH Pekerja Penerima Upah terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g.
Pegawai Negeri Sipil; Anggota TNI; Anggota Polri; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; pegawai swasta; dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah Pasal 4 ayat (2)
ANGGOTA KELUARGA
Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: 1. 2.
tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Harus ada upaya KB
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas: a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
Pasal 4 ayat (3)
BUKAN PEKERJA Bukan Pekerja terdiri atas: a. b. c. d. e. f.
Investor; Pemberi Kerja; penerima pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran Pasal 4 ayat (4)
WNI DI LUAR NEGERI
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
Pendaftaran WNA di awal atau akhir dari 6 bulan?
SYARAT PENDAFTARAN PESERTA Akan diatur kemudian dengan peraturan BPJS LOKASI PENDAFTARAN: Dilakukan di kantor BPJS setempat / terdekat dari domisili peserta.
PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA
1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. 2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
3. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA HAK PESERTA Memperoleh identitas Peserta Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
KEWAJIBAN PESERTA a. Membayar iuran b. Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja.
MASA BERLAKU KEPESERTAAN
a. Selama peserta membayar iuran sesuai dengan kelompok peserta.
b. Bila peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia maka status kepesertaannya akan hilang. c. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan BPJS
PENTAHAPAN KEPESERTAAN Pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi : 1. PBI Jaminan Kesehatan; 2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; 3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; 4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan 5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya; b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
II. PEMBIAYAAN
1. IURAN Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan ( Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan)
II. PEMBIAYAAN(2) 2. Pembayar Iuran
• • •
bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besarnya iuran jaminan kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden .
II. PEMBIAYAAN
(3)
3. Pembayaran Iuran Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (untuk bukan penerima upah dan PBI).
II. PEMBIAYAAN
(4)
4. Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan • BPJS Kesehatan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. • Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut, BPJS membayar dengan cara INA CBG’s. • Jika disuatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
II. PEMBIAYAAN
(5)
4. Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan(2)
•
Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian biaya, yang ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan dibayar setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut
•
BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
II. PEMBIAYAAN
(6)
4. Cara pembayaran Fasilitas Kesehatan(3) • Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri • Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program JK yang diberikan • Asosiasi fasiltias kesehatan ditetapkan oleh Menteri
II. PEMBIAYAAN
(7)
5. Iur Biaya (additional charge) Manfaat tambahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah manfaat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
II. PEMBIAYAAN
(8)
6. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan(1)
• BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
II. PEMBIAYAAN
(9)
7. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan(2) • Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. • Periode laporan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
III. PELAYANAN
1. Jenis Pelayanan Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
III. PELAYANAN(2) 2. Prosedur Pelayanan • Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. • Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
III. PELAYANAN(3) 3. Kompensasi Pelayanan Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penganian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.
III. PELAYANAN
(4)
4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui kredensialing dan rekredensialing.
IV. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
• Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas 2 jenis yaitu Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. • Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
IV. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
• Manfaat medis bersifat pelayanan perorangan: promotif, preventif, kuratif & rehabilitatif termasuk BMHP dan obat sesuai kebutuhan medis. • Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
IV. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Pelayanan yg tidak dijamin; a) b) c) d) e)
Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana ; dan g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
V. PENGORGANISASIAN 1. Lembaga Penyelenggara JKN • Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik milik negara yang bersifat non profit dan bertanggungjawab kepada Presiden. • BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.
V. PENGORGANISASIAN • Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2(dua) orang unsur Pekerja, 1 (satu) orang unsur Pemberi Kerja, 1 (satu) orang Masyarakat, 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
V. PENGORGANISASIAN 2. Hubungan Antar Lembaga BPJS melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas peneyelenggaraan program jaminan sosial (JKN).
V. PENGORGANISASIAN 3. Monitoring dan Evaluasi • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan merupakan bagian dari sistem kendali mutu dan biaya. • Merupakan tanggung jawab Menkes, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan DJSN.
V. PENGORGANISASIAN 4. Pengawasan Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan internal oleh organ BPJS: a. Dewan pengawas; dan b. Satuan pengawas internal Pengawasan eksternal : a. DJSN; dan b. Lembaga pengawas independen
V. PENGORGANISASIAN
Kantor Pusat BPJS berada di Ibukota Negara, dengan jaringannya di seluruh Kabupaten/Kota.
VI. PENANGANAN KELUHAN
1. Pengertian Keluhan adalah ungkapan ketidakpuasan dari pemangku kepentingan (peserta, faskes, BPJS, asosiasi faskes) terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Penanganan keluhan adalah suatu upaya atau proses untuk mengetahui suatu permasalahan dengan jelas, menilai, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
VI. PENANGANAN KELUHAN
2. • • • • •
Prinsip Penanganan Keluhan Obyektif, Responsif (cepat dan Akurat). Koordinatif, Efektif dan efisien, Akuntabel Transparan,.
VI. PENANGANAN KELUHAN 3. Mekanisme Penanganan Keluhan •
•
•
peserta dapat mengajukan pengaduan kepada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan atau BPJS Kesehatan. Sedangkan BPJS kesehatan dapat mengajukan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan atau asosiasi fasilitas kesehatan. Apabila para pihak merasa tidak puas atas penyelesaian keluhan tersebut maka para pihak dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
BERSAMA KITA BISA MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
