Slide Pembuka
PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN ABUSE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
SELASA, 25 AGUSTUS 2015
AGENDA Pendahuluan Fraud & Abuse Oleh Faskes
Faktor Pendukung terjadinya Fraud & Abuse Mekanisme Pencegahan, Deteksi & Penanganan Fraud & Abuse Sistem Pengawasan Eksternal & Internal BPJS Kes Tantangan Pengelolaan Fraud & Abuse
Dasar Hukum Perpres 12 Tahun 2013 Pasal 42
(1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 43A
1) BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan. 2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. 4
Definisi Permenkes 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional : “Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan kesetentuan”. Fraud dalam pelayanan kesehatan disebut sebagai suatu bentuk upaya yang secara sengaja dilakukan dengan menciptakan suatu manfaat yang tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau institusi dan dapat merugikan pihak lain. Fraud dalam pelayanan kesehatan dilakukan terhadap hal-hal atau keadaan dan situasi yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan, cakupan atau manfaat pelayanan kesehatan dan pembiayaannya. Pembahasan tentang Fraud lebih banyak merujuk kepada referensi yang berasal dari Amerika dimana kejadian Fraud dan Abuse mencapai 10% dari total biaya kesehatan per tahun (biaya kesehatan $ 170 billion per tahun. Laporan General Accounting Office, Mei 1992), kemudian tercatat pula bahwa angka tersebut pada tahun 2003 meningkat 7,7% dari tahun 2002. 5
Definisi Abuse dapat diartikan sebagai penyalahgunaan atau tindakan yang bersifat tidak baik, tidak benar, tidak seharusnya, menyalahgunakan, cenderung kriminal dan mengganggu secara legal, formal maupun etika. Abuse merupakan bentuk lain yang dapat merugikan dalam pelayanan kesehatan. Namun istilah ini lebih banyak digunakan dalam asuransi kesehatan yang diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang merugikan dalam pelayanan kesehatan tetapi tidak termasuk dalam kategori fraud. Abuse dapat berupa malpraktek atau overutilization.
Abuse adalah setiap praktek Provider yang tidak konsisten dengan standar pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan perusahaan asuransi : Membiayai hal-hal yang tidak perlu atau tidak memenuhi kebutuhan manfaat, Memberikan penggantian biaya untuk pelayanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan medis, Membiayai pelayanan yang disebabkan oleh pelayanan yang tidak sesuai dengan standard profesional dalam kontrak. Termasuk didalam Abuse adalah praktek/ kegiatan yang dilakukan peserta yang mengakibatkan perusahaan asuransi mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu. 6
Perbedaan F & A • Perbedaan yang nyata antara Fraud & Abuse adalah adanya “kesengajaan” (person's intent). • Keduanya mempunyai dampak/akibat yang sama yaitu menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan
7
Jenis Fraud dan Abuse secara Umum
DUTA BPJS KESEHATAN
8
Subjek Fraud Provider Fraud
>>>
Consumer Fraud
> Meminjamkan Kartu kepada orang yang tidak berhak, Pasien ingin memperpanjang RINAP (Kss jiwa) Rujukan APS False Klaim,
False Klaim Up coding Unbundling Double Klaim Misrepresentasi Readmission Prematur Discharge
Mengganti tanggal rujukan,
Kesalahan Eligibilitas, Fraud yang dilakukan oleh Peserta Mandiri/Pemberi Kerja misalnya tidak menyetorkan kewajiban iuran sesuai kondisi sebenarnya, PHK secara administrasi untuk mendapatkan manfaat pelayanan selama 6 bulan tanpa membayar premi
Internal Fraud >
Penggelapan dana klaim Mengajukan klaim fiktif Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak Menarik biaya untuk penerbitan kartu/ legalisasi SEP
Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tarif lebih mahal Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang
Bekerjasama dg Faskes memindahkan PPK TK I Suap dan Gratifikasi Ilegal dari Faskes/ Organisasi Profesi/ Peserta/ Pihak lain 9
FRAUD & ABUSE OLEH SUBYEK
Provider Fraud
False Klaim
Cluster Claim
Subjek Fraud
• Klaim fiktif • RJTL berlanjut RITL, namun RJTL dibuat pada hari sebelumnya/tgl RINAP dimajukan. • Kasus luka tembak (latihan perang) • Kasus bedah infertilitas (~mioma ~oligosperma) • Kasus kosmetik (bedah plastik) • Kasus koreksi penis post injeksi silikon • Memalsukan Resume Medis , Laporan Operasi. • Bayi sehat ditagihkan bayi sakit (seluruh bayi SC asfiksia) • Infeksi sepsis • Bronkitis Bronkopneumonia • Comunitif fracture multiple fracture • Strerilisasi repair destruksi tuba • Penyetaraan kasus (infertilitas endometriosis)
11
Subjek Fraud Provider Fraud
Up coding (code creep)
• Acute appendicitis (K.35.9) Acute appendicitis with peritoneal abscess (K.35.0) • Kasus persalinan biasa Kss Persalinan Penyulit (hipertensi, KPD, induksi) • DM tanpa komplikasi DM dengan komplikasi • Typhoid Fever + DHF << DHF + Typhoid Fever >>> (???) • Pasien tdk dengan indikasi koma, dikoding koma • Pemeriksaan penunjang (MRI, CT-Scan) di-RITL-kan atau di RJTLkan (Laborat)
Unbundling
• (I13.2) Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heartfailure and renal failure ( I-4-12-I /Rp 6.757.511,00) dicoding I11.0 (Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure + N17.9 (Acute renal failure, unspecified) + 13.509.185,00)
I10 (Primary hipertension( I-4-12-III/Rp
DPJP Sp. Jantung 12
Subjek Fraud Provider Fraud • Kasus RJTL &RITL pada hari yang sama RJTL ditagihakan : • Tanggal SEP RITL dimajukan 1 hari (seolah2 berbeda hari) • Pasien di-RJTL-kan sehari sebelumnya Double klaim • Kasus RINAP beda ruangan (Non Paviliun ke Paviliun) seolah2 readmisi • Iur biaya tidak legal (IOL, alkes implant) seharusnya hanya untuk kondisi pasien naik kelas • Penurunan fasilitas (tidak sesuai PKS) hak kelas rawat • Kelengkapan berkas klaim Misrepresentasi • Undertreatment • Merujuk pasien dengan alasan over cost tarif pelayanan kesehatan 13
Subjek Fraud Provider Fraud
Coder
• koder yang menuliskan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll • koder yang menambahkan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll
14
Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs
Fraud Peserta – Data menunjukkan fraud Peserta adalah kedua terbanyak setelah Provider
– Secara garis besar ada 3 kelompok yaitu : • Pemalsuan data/ informasi diri • Pemalsuan kepesertaan • Penyalahgunaan klaim
Pemalsuan data/informasi diri
Pemalsuan Kepesertaan
Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs
Fraud Internal – – – – –
Penggelapan dana klaim Mengajukan klaim fiktif Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak Menarik biaya untuk penerbitan kartu/legalisasi SEP Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tariff lebih mahal – Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang – Suap dan gratifikasi illegal dari Faskes/organisasi profesi/Peserta/Pihak lain – Membuang berkas klaim
Faktor Pendukung Terjadinya Fraud
Faktor Pendukung Terjadinya Fraud 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Anggapan provider bahwa tarif INA CBGs tidak sesuai dengan tariff RS. Pemahaman subsidi silang antar RTJL dan RITL, antar diagnosa Pemahaman case mix belum baik di Faskes Koder belum memahami cara pengkodean (koding) Verifikasi yang kurang teliti atau verifikator tidak mehami system INA CBGs Sistem IT belum siap mencegah data fraud Pemberantasan fraud masih belum memiliki kekuatan hukum. KPK belum sampai pada tahap penyidikan. OJK masih dalam tahap observasi
Prediksi: Fraud dalam pelaksanaan JKN pada tahun 2015 akan ada dan mungkin menjadi bertambah;
Kerugian negara diperkirakan bertambah namun bukti sulit didapat;
Tanpa ada pencegahan dikhawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga dan manajer RS, Peserta dan Petugas BPJS Kesehatan
DATA LITBANG KPK, 2013
Modus Korupsi Sektor Kesehatan Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa: • •
Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan • ASKESKIN •
Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan
•
Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan
•
Penyalahgunaan keuangan RSUD Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)
Sektor Kesehatan sebagai Sasaran Strategis KPK Dalam Renstra KPK 2011-2015, kesehatan menjadi salah satu
fokus KPK (selain Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Infrastruktur dan Pendidikan), karena :
Menyangkut hajat hidup orang banyak
Jumlah anggaran kesehatan yang makin besar. Per 1 Januari 2014, BPJS akan mengelola dana yang cukup besar (Rp.30 T) dan makin meningkat tiap tahun Besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Fraud dalam claim layanan kesehatan di USA 2-10%, dan sudah merupakan ranah FBI
15 Tipe Fraud di Rumah Sakit* NO. 1
NAMA TINDAKAN Upcoding
BATASAN OPERASIONAL Memasukan klaim penagihan atas dasar kode yang tidak akurat, yaitu diagnosa atau prosedur yang lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan sumber daya RS, sehingga menghasilkan nilai klaim lebih tinggi dari yang seharusnya. Menggunakan sistem rekam medis elektronik dan membuat model spesifikasi profil pasien yang terbentuk secara otomatis dengan mengkopi profil pasien lain dengan gejala serupa untuk menampilkan kesan bahwa semua pasien dilakukan pemeriksaan lengkap. Tagihan untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Menaikan tagihan global untuk prosedur dan perawatan yang digunakan pasien khususnya untuk alat implant dan obat-obatan. Menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan dalam bentuk paket pelayanan, untuk mendapatkan nilai klaim lebih besar pada satu episode perawatan pasien. Penyedia layanan kesehatan yang merujuk kepada dirinya sendiri atau rekan kerjanya untuk memberikan layanan, umumnya disertai insentif uang atau komisi.
2
Cloning
3
Phantom Billing
4
Inflated Bills
5
Service Unbundling or Fragmentation
6
Self Referral
7
Repeat billing
Menagihkan lebih dari satu kali untuk prosedur, obat-obatan dan alkes yang sama padahal hanya diberikan satu kali.
8
Length of Stay
Menagihkan biaya perawatan pada saat pasien tidak berada di rumah sakit atau menaikan jumlah hari rawat untuk meningkatkan nilai klaim.
9
Type of room change
Menagihkan biaya perawatan untuk ruangan yang kelas perawatannya lebih tinggi daripada yang sebenarnya digunakan pasien.
10
Time in OR
11
Keystroke Mistake
12
Cancelled Service
13
No Medical Value
14
Standard of care
15
Unnecessary treatment
Menagihkan prosedur menggunakan waktu rata-rata maksimal operasi, bukan durasi operasi yang seharusnya. Melakukan entri kode yang tidak benar. Biasanya pada pemberian terapi obat, prosedur atau pelayanan kesehatan yang telah direncanakan kemudian dibatalkan namun tetap ditagihkan. Klaim yang diajukan merupakan pelayanan yang tidak mendukung kondisi medis/kesehatan pasien. Penagihan layanan yang tidak sesuai standar kualitas dan keselamatan pasien yang berlaku Penagihan atas pemeriksaan atau terapi yang tidak terindikasi untuk pasien
* : Prof. Laksono T. , 2014 24
Tindakan Fraud Lainnya yang Terjadi di Indonesia
Penggunaan Ventilator Berlebih
Phantom Procedure
Phantom Visit
Readmisi
Sumber : Prof. Laksono T. dalam penelitian 7 RS di Indonesia
25
5 JENIS KEJADIAN TERBANYAK FRAUD & ABUSE PELAYANAN KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) TAHUN 2013 (experience)
FASKES
PESERTA
• Upcoding • Tagihan tanpa berkas pendukung • Medical necessity • Unbundling • False claim
• Penggunaan kartu oleh yang tidak berhak • Kartu tidak berlaku • Pelayanan Non prosedur • Usaha mendapatkan pelayanan diluar jaminan • Rujukan tidak valid : mencoret rujukan, rujukan tidak berlaku
Sumber Data : Laporan Kantor Divisi Regional
MEKANISME PENGENDALIAN & PENANGANAN FRAUD & ABUSE
Pedoman & Kebijakan Anti Fraud
Sosialisasi/Edukasi Kepada Provider & Peserta
Kompetensi & Integritas
Pegawai
Aplikasi SIM Produk Pencegahan Fraud
28
Produk Pencegahan Fraud
Pedoman Fraud & Abuse
Modul Diklat Anti Fraud
Juknis Verifikasi
Tools BimTek Anti Fraud
Leaflet Fraud
Aplikasi UR
500 Rekomendasi Koding INA CBGs
Laporan PIN-F
29
Berbagai Upaya Pencegahan Fraud BPJS Kesehatan Tahun 2014 Penyusunan Juknis Verifikasi bersama Kemenkes
Pembentukan & Pertemuan Rutin DPM Pusat
Pembahasan Kasus INA CBG’s dg Tim NCC : 500 Rekomendasi Koding INA CBGs
Pembuatan Format Laporan Kejadian Terindikasi Fraud dg PIN-F (Pengendalian Inefisiensi Fraud)
Focus Discussion Group (FGD) dengan Para Pakar Fraud
Audiensi dg FKPMK-UGM dalam rangka Sosialisasi & Training INA CBGs bersama BPJS Kes. di RS
Pertemuan Nasional : Faskes, Dinkes & DPM
Pengenalan Fraud kepada Faskes dengan Leaflet Fraud
Perencanaan Diklat Anti Fraud Metode Blended Learning dg FKPMK-UGM
BimTek Anti Fraud di RS & Penyusunan Pedoman FraudRS dg Kemenkes
Audiensi dg KPK dalam rangka Join Audit bersama BPJS Kes., BPKP, & Kemenkes.
Pembentukan Tim Pencegah Kejadian Fraud selain Tim Anti Fraud yang sudah ada 30
Bagaimana Mengatasi Fraud/Abuse? Program Anti Fraud/Abuse 1. Pembentukan Tim 2. Instrumen untuk mendeteksi fraud & abuse
Pengelolaan Kejadian Teridentifikasi Fraud & Abuse
ALUR PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE BPJS KESEHATAN Duta BPJS Kantor Cabang/ BPJS Center - Mendeteksi Kejadian Teridentifikasi F & A - Membuat Laporan Kejadian
Tim Anti Fraud Kantor Cabang/ Divisi Regional - Melakukan pemeriksaan mandiri atas klaim yang telah dibayarkan oleh KC - Melakukan analisa & memberikan Rekomendasi Kantor Pusat Rekomendasi dan Tindak Lanjut
PROGRAM KERJA MANAJEMEN UTILISASI TERKAIT FRAUD & ABUSE Evaluasi atas data Utilization Review
Feedback & rekomendasi TL
Deteksi dan identifikasi Fraud dan Abuse melalui Audit Klaim
SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL & INTERNAL
Siapa yang melakukan Pencegahan & Pengawasan ? Eksternal : -Dewan SJSN -Pengawas Independen: OJK -KPK -Kemenkes (?) - Perguruan Tinggi (?)
Internal : Tim Anti Fraud
Deteksi, Pengawasan & Evaluasi
Pengawasan Eksternal
Siapa Pengawas BPJS ? BPK • Semua pengawasan keuangan negara, termasuk yang telah dipisahkan (ps 2 ayat (2) UU 15/2004) • Pengawasan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (ps 4 ayat (1) UU 15/2004)
OJK • OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Ps 6 UU 21/2011)
DJSN •
Pengawasan Eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN dan Lembaga Pengawas Independen (Pasal 39 ayat (3) UU 24/2011
Apa peran Perguruan Tinggi? Mengapa harus berperan? •
PT mempunyai
tenaga ahli yang luas. • PT jangan hanya jadi penonton • Apa perannya?
• Peran dengan hasil Jangka Panjang: Mendidik mahasiswa kedokteran, residen (PPDS1), fellows (PPDS2) • Peran dengan hasil Jangka Pendek: - Sebagai tenaga ahli untuk membantu BPJS - Sebagai tenaga ahli untuk membantu Pengawas Independen (OJK)
PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PADA BPJS KESEHATAN PREEMPTIF • Fungsi Manaj. Risiko • Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse • KM Portal – Best Practice Sharing identifikasi dan penanganan Fraud & abuse • Glossary Kasus Fraud & Abuse • Whistleblowing System • Good Governance
PREVENTIF
REPRESIF
• Teknologi & Sistem Informasi yang terintegrasi red flag • Alat bantu verifikasi Klarinet • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi, • BPJS Kes. Center Patient Visit •Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse •KM Portal – Best Practice Sharing identifikasi dan penanganan Fraud & abuse •Whistleblowing System •Good Governance (on progress) • Tenaga Verifikator yang berpengalaman
• Teknologi & Sistem Informasi yang terintegrasi red flag • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi • BPJS Kes. Center Patient Visit • Tenaga Verifikator yang berpengalaman • Tim Anti Fraud (Divre dan KC) • Internal Auditor (dokter, CFE) •Dewan Pertimbangan Medik •Forum Komunikasi & konsultasi •Fungsi Hukum & HAL
DETEKTIF • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi, • BPJS Kes. Center Patient Visit • Tim Anti Fraud (Divre dan KC) • Internal Auditor (dokter, CFE) •Dewan Pertimbangan Medik •Forum Komunikasi & konsultasi •Fungsi Hukum & HAL
HTA Health Technology Assessment Definisi
Dibentuk oleh Menteri Kesehatan
CAB Clinically Advisory Board
Tim Kendali Mutu&Biaya JKN
Dibentuk oleh Menteri Kesehatan
Difasilitasi BPJSK
DPM Dewan Pertimbangan Medik oleh -
INDEPENDEN !
Struktur
Tingkat Pusat
Tingkat Pusat
Aktivitas
Memberikan penilaian teknologi kesehatan
Memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan teknis medis pelayanan kesehatan
Keanggotaan BPJS Kesehatan
Ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI
Organisasi Profesi & Akademisi Kedokteran 39
-
-
Tk Pusat Tk. Divisi Regional Tk Cabang
Rapat Rutin:
evaluasi mutu pelayanan kesehatan Audit Medis Sosialisasi & Pembinaan etika disiplin profesi
Organisasi Profesi, Pakar Klinis, dan Akademisi
-
Dibentuk oleh BPJS Kesehatan Supporting BPJSK Medical Judgement/2nd Opinion
-
Tk. Pusat Tk. Divisi Regional Medical Judgment Klaim Investigation Utilization Review
Pakar Klinis
TANTANGAN PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE
Analisis Sumber anggaran Pengawasan • Anggaran BPJS untuk JKN: 30 Triliun • Asumsi konservatif ada 5% fraud = 1.5 Triliun. • Apakah bisa dikurangi fraud ini? Apakah bisa mencegah fraud menjadi budaya kerja? • Apakah bisa ada dana pengawasan untuk mengurangi kerugian. Berapa? (Laksono Trisnantoro)
Tantangan Memberantas Korupsi di Sektor di Kesehatan oleh KPK Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalah mengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan sophisticated. Perhatian yang semakin serius antara lain pada : •
Abuse of power & discretion. Profesi dokter memegang otoritas medis yang sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.
•
Conflict of interest. Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflik kepentingan, yang apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapat mengakibatkan tindak pidana.
•
State Capture Corruption. Profesi kedokteran harus mewaspadai upaya-upaya pihak tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melalui produk peraturan perundangan. Unholy alliance. Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan.
•
Harapan......
Perubahan Pola Kejadian Fraud
Deteksi melalui SIM
Tindak Lanjut
43
There are three things in the world that deserve NO MERCY, hypocrisy, FRAUD, and tyranny. (Frederick Willia Robertson)
Slide Penutup
Terima kasih
Kartu Indonesia Sehat Kalau Gotong royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id
@BPJSKesehatanRI
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan (Akun Resmi)
bpjskesehatan
BPJS Kesehatan
