PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KEMENKES

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN JAKARTA, 2016

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Perkembangan penyelenggaraan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional UU NOMOR 40 TAHUN 2004

UU NOMOR 24 TAHUN 2011 PP 87/2013, PP 84

BPJS

PP 101/2012, PP 76/2015 PERPRES 32/2014

PERPRES PERPRES 12/2013, 12/2013, 111/2013, 19/2016,28/2016 19/2016,28/2016 111/2013,

PERMENKES 19/2014

PERMENKES 71/2013, 99/2015 PERMENKES 27/2014,59/2014,12/2016

PESERTA

PERMENKES 28/2014

REGULATOR FASKES

4

NO

UPDATE LANDASAN HUKUM (1)

LANDASAN HUKUM UUD 1945 :

1

- Pasal 28 H - Pasal 34

2 3 4

5 6 7

UU NO 40/2004 UU NO 36/2009 UU NO 24/2011

PP NO 101 / 2012 dan perubahannya: PP NO 76/2015 Perpres No. 12 /2013 dan perubahannya: Perpres No 111/2013, Perpres No 19/2016 dan Perpres No 28/2016 Permenkes No. 71/2013 dan perubahannya: JAMINAN KESEHATAN Permenkes No 99/2015 NASIONAL

TENTANG

- Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tentang Kesehatan Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tentang Penerima Bantuan Iuran

Tentang Jaminan Kesehatan

Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

5 NO

UPDATE LANDASAN LANDASAN HUKUM (2) HUKUM

8

Permenkes No. 19/2014  Permenkes No. 21/2016

9

Permenkes No 27/2014  sedang proses revisi

10

Permenkes No 28/2014  Sedang proses revisi

11

Permenkes No 59/2014 dan perubahannya: Permenkes No 12/2016 Sedang proses revisi ke 2

TENTANG

Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa pelayanan dan Dukungan Operasional pada FKTP milik Pemerintah daerah Tentang Juknis Sistem INA CBG

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan JKN

12 Permenkes No 36/2015

Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program JK pada sistem JKN


Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinik


Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di RS

JAMINAN 15 Permensos No 5/2016 KESEHATAN

Tentang Pelaksanaan PP 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan

NASIONAL

Perkembangan Kepesertaan

Cakupan Kepesertaan JKN (update Juli 2016)

Sumber: BPJS Kesehatan

Perkembangan FKTP dan FKRTL 19.657

1.815 1.502

16.431

FKTP

FKRTL

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan (Utilisasi) di FKRTL Tahun 2014 – 2015 Peserta: 133,4 Juta

Peserta 154,6 Juta

Tahun 2014

Tahun 2015

RJTL

5.294.878

8.707.921

RITL

3.853.537

4.812.466

Total

9.148.415

13.520.387

Sumber Data: BPJS Kesehatan

Tren Kasus Pelayanan Katastropik Tahun 2014-2015 Tren Kasus Katastropik

7,000,0 00 6,000,0 00 5,000,0 00 4,000,0 00 3,000,0 00 2,000,0 00

GAGAL GINJAL

JANTUNG KANK

1,000,0 00 -

ER

THALSEMIA HEMOFILIA

Tahun 2014 Tahun 2015

STRO KE

LEUKAEMIA CHIRRO SIS HEPATITIS

Tren Biaya Pelayanan Katastropik Tahun 2014-2015 Tren Biaya Katastropik

7,000,000,000 ,000 6,000,000,00 0,000 5,000,000,00 0,000 4,000,000,00 0,000 3,000,000,00 0,000 2,000,000,00 0,000 1,000,000,000 ,000 -

GAGAL GINJAL KANK ER

JANTUNG THALSEMIA HEMOFILIA Tahun 2014 Tahun 2015

STROKE LEUKAEMIA CHIRROSIS HEPATITIS

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEBIJAKAN JKN YANG BERIMPLIKASI KETENAGAKERJAAN KESEHATAN 13

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

VISI DAN MISI PRESIDEN TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

RENSTRA 2015-2019

PARADIGMA SEHAT

PENGUATAN YANKES

JKN

KEMENKES

M I S I

VISI, MISI PEMB KES 2015-2019 1. MENINGKATKAN KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN DLM MEWUJUDKAN PERILAKU SEHAT DAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN

2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YG KOMPREHENSIF, MERATA, BERMUTU, DAN BERKESINAMBUNGAN 3.MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, DAN KUALITAS SUMBER DAYA KESEHATAN

VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

4.MENINGKATKAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YG BAIK & BERSIH 15

PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019 Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor

Pilar 2. Penguatan Yankes

Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu

Penerapan Penerapan pendekatan pendekatan continuum of continuum of care Intervensi care Intervensi berbasis resiko berbasis kesehatanresiko kesehatan (health risk) (health risk)

Pilar 3. JKN Program

• Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya Tanda • Sasaran: PBI kepesertaan & Non PBI

KIS

KELUARGA SEHAT 16

KESEIMBANGAN SEHATSAKIT JKN  terutama untuk menyembuhkan yg sakit  Penerapan paradigma sehat  membuat yg sehat makin sehat, tidak menjadi sakit  Untuk itu dikembangkan aspek sehat  dibuat pendekatan keluarga dgn tujuan menyehatkan keluarga  Dibuat indikator keluarga sehat sebagai ukuran tingkat kemajuan keluarga sehat di tiap wilayah 

PENTAHAPAN PROGRAM KELUARGA SEHAT 20152019

2017

2015 4 PUSKES MAS, UJI COBA

201 470 6 PUSKES MAS, 9 Prov 64 Kab

2.238 PUSKES MAS, 9 Prov 64 Kab

201 2018 98.610

5.085 PUSKES MAS, 9 Prov 203 Kab

PUSKESM AS 27 Prov 149 Kab

PENTAHAPAN PROGRAM KELUARGA SEHAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN & KEPULAUAN ( DTPK ) 2015-2019

2017 2016 2015

1.040 NAKES

960 NAKES

120 PUSKESM AS 15 Prov 44 kab

130 PUSKES MAS 17 Prov 54 kab

1.120 NAKES


2018 1.200 NAKES


2019 1.280 NAKES PUSKESM AS 20 Prov 69 kab

SASARAN 2015 DAERAH TERTINGGAL , PERBATASA N DAN KEPULAUAN

Intervensi berbasistim di layanan kesehatan primer

Tahun 2015 15 Provinsi 44 Kabupaten, 120 Puskesmas

PERSEBARAN PUSKESMAS PROGRAM NUSANTARA SEHAT

UPDATE IURAN JKN (Perpres 19/2016 & Perpres 28/2016) BENTUK IURAN

BESARAN IURAN

PBI

NILAI NOMINAL (per jiwa)

Rp. 23.000,-

Ranap kelas 3

PNS/TNI/POL RI/ PENSIUN

5% (per keluarga )

2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja

Ranap kelas 1, kelas 2

PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL

5% (per keluarga)

22

PESERTA

PEKERJA NILAI NOMINAL BUKAN JAMINAN (per jiwa) KESEHATAN PENERIMA NASIONAL UPAH dan BUKAN

KET

1% dari pekerja Ranap kelas 1, 4% dari pemberi kerja kelas 2

1. Rp 25.500,2. Rp 51.000,3. Rp 80.000,-

1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1

PESERTA DAN KEPESERTAAN

KEMENKES

A. Pekerja Penerima Upah (PPU) 1.

Penambahan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai PPUpasal 4 ayat (2) huruf e

2.

Penegasan bahwa kepesertaan PPU berjumlah maksimal 5 orang  pasal 5 ayat (1) PPU yang belum didaftarkan oleh Pemberi Kerja dapat mendaftar sendiri dengan melampirkan status ketenagakerjaannya  Pasal 11 ayat (3) Pemberi kerja bertanggung jawab terhadap PPU yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang belum terdaftar di BPJSK  Pasal 11 ayat (5) Pemberi kerja akan dikenakan sanksi apabila tidak bertanggung jawab terhadap PPU yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang belum terdaftar di BPJSK  Pasal 11 ayat (6) dan (7)

3. 4. 5.


PESERTA DAN KEPESERTAAN (2) KEMENKES

B. Identitas Peserta Penegasan bahwa identitas peserta adalah KIS yang terintegrasi dengan NIK dan akan diberikan secara bertahap  Pasal 12 ayat (2) dan (2a) Namun, dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa bagi peserta yang sudah menjadi peserta dan belum diganti menjadi KIS dinyatakan tetap berlaku. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

IURAN KEMENKES

1. Penegasan bahwa iuran Peserta PBPU dan BP dapat dibayarkan oleh orang lain atas nama peserta  Pasal 16 ayat (3) 2. Kenaikan besaran Iuran PBI dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp. 23.000,- per orang per bulan yang berlaku mulai 1 Januari 2016  Pasal 16A ayat (1) dan (2) 3. Perubahan batas atas gaji/upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran bagi PPU dan Pegawai Negeri Non Pemerintah per bulan menjadi sebesar Rp.8.000.000,-  Pasal 16D, berlaku sejak 1 April 2016 (Perpres 28/2016) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Lanjutan... KEMENKES

4. Kenaikan besaran Iuran PBPU dan BP berlaku mulai 1 April 2016 menjadi sebesar: a. Rp 25.500,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III  Perpres 28/2016 b. Rp 51.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. c. Rp 80.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.  Pasal 16F ayat (1) dan (2) 5. Penambahan mekanisme pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.  Pasal 16H ayat (4) 6. Penambahan mengenai ketentuan keterlambatan pembayaran iuranJAMINAN  Pasal 17A.1 KESEHATAN NASIONAL


Pasal 17A.1  Keterlambatan pembayaran: sebelumnya setelah 3 bulan baru dihentikan sementara kepesertaannya, sekarang setelah 1 bulan sudah dihentikan kepesertaannya. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya peserta harus membayar tunggakan iurannya  maksimal 12 bulan.  Ada punishment baru: dalam waktu 45 hari pertama setelah pengaktifan kepesertaan, diberlakukan denda dengan membebani peserta sebesar 2,5% biaya pelayanan kesehatan per bulan: maksimal 12 bulan atau maksimal nominal Rp 30.000.000,JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

MANFAAT JAMINAN PromotifKESEHATAN dan Preventif

KEMENKES

A. Manfaat 1. Perubahan nomenklatur pada manfaat pelayanan promotif dan preventif dari imunisas dasar menjadi imunisasi rutin  Pasal 21 ayat (1) poin b 2. Penegasan bahwa pelayanan imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan  pasal 21 ayat (3) 3. Penegasan bahwa pelayanan kontrasepsi vasektomi dan tubektomi masuk sebagai manfaat promotif preventif pasal 21 ayat (4) 4. Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  Pasal 21 ayat (4a) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


B. Manfaat yang Dijamin 1. Penghapusan pelayanan transfusi darah di FKTP  Pasal 22 ayat (1) poin a 2. Tambahan Pelayanan yang dijamin pada FKRTL: a. pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat; b. pelayanan keluarga berencana kecuali yang telah dibiayai Pemerintah  Pasal 22 ayat (1) poin b JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


C. Manfaat yang dijamin berdasarkan HTA Penambahan yang mengatur bahwa Menteri Kesehatan dapat menetapkan pelayanan kesehatan lain yang dijamin berdasarkan penilaian HTA dengan memperhatikan kecukupan iuran dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan  Pasal 22A D. Manfaat Akomodasi Rawat Inap Perubahan batasan kelas rawat untuk PPU dengan gaji/upah:  pasal 23  Rp 4.000.000,00 di kelas II;  Rp 4.000.000,00 s/dRp8.000.000,00 di kelas I. Berlaku sejak 1 April 2016 (Perpres 28/2016) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


E. Peningkatan Kelas Rawat Inap 1.

Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan haknya. Apabila terdapat selisih biaya dapat dibayar oleh: a. Peserta yang bersangkutan; b. Pemberi Kerja; atau c. asuransi kesehatan  Pasal 24 ayat (1) dan (2) 2. Peserta PBI JK dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah tidak dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan  pasal 24 ayat (3) 3. Pemerintah Daerah sebagai Pemberi Kerja tidak dapat membayarkan selisih biaya pelayanan kesehatan akibat JAMINAN peningkatan hak dari Peserta yang didaftarkannya.  Pasal 24 KESEHATAN ayat NASIONAL (4)

PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES 1.

2.

3.

Pengaturan redistribusi Peserta di FKTP untuk kepentingan pemerataan dengan memperhatikan rekomendasi Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan Asosiasi Faskes dan Organisasi Profesi. Apabila Peserta keberatan dapat meminta untuk dipindahkan ke FKTP yang diinginkan.  pasal 29 ayat (2), (2a), (2b) dan (2c)

Penambahan pengaturan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Faskes.  Pasal 36 ayat (4a) Penambahan pengaturan larangan iur biaya bagi peserta yang mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya dan Peserta yang menerima pelayanan gawat JAMINAN KESEHATAN  pasal 36A darurat. NASIONAL

KEMENKES 1.

2.

3.

4.

5.

6.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Penegasan batas waktu 15 hari pada pembayaran klaim kepada faskes adalah 15 hari kerja  pasal 38 ayat (1) Penegasan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya  Pasal 38 ayat (3) Pengaturan kadaluarsa klaim yaitu 2 tahun sejak pelayanan kesehatan diberikan, kecuali untuk klaim pembiayaan pelayanan kesehatan dengan masa perawatan panjang atau tidak dapat ditentukan.  pasal 38A Penegasan pengaturan pembayaran kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.  Pasal 39 ayat (1a). Denda 1% pada BPJS Kesehatan jika melakukan keterlambatan pembayaran Penegasan bahwa peninjauan tarif harus memperhatikan kecukupan iuran dan kesinambungan program sampai dengan 2 tahun ke depan yang dilakukan bersama oleh Menteri Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan, DJSN, dan Menteri Keuangan.  Pasal 39 ayat (5) Pengaturan bahwa BPJS Kesehatan dapat meminta rekam JAMINAN medisKESEHATAN berupa ringkasan rekam medis.  pasal 39A NASIONAL

PENANGANAN KELUHAN KEMENKES

1.

2.

Pengaturan keterlibatan Dinas Kesehatan dalam menangani pengaduan Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan.  Pasal 45 ayat (2) Pengaturan keterlibatan Dinas Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Rumah Sakit dalam penyelesaian sengketa.  pasal 46 ayat 1a JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

FRAUD

KEMENKES

Penambahan Bab terkait Fraud sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.  pasal 46A


PENGAWASAN

KEMENKES

Pengaturan keterlibatan Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit Dewan Pengawas Rumah Sakit, perhimpunan/ asosiasi perumahsakitan, dan/atau organisasi profesi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.  Pasal 46B


TERIMA KASIH

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Recommend Documents