PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PEMDA SEMESTER II TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PEMDA SEMESTER II TAHUN 2015

S-21/D4.03/2016 25 JANUARI 2016

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2015

DAFTAR ISI Hal i

Daftar Isi Kata Pengantar

ii

Bab I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Tujuan

1

C. Ruang Lingkup

2

D. Sistematika Pedoman

2

GAMBARAN UMUM EVALUASI

3

A. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

3

B.

4

Bab II

Bab III

Bab IV

Ruang Lingkup dan Fokus Evaluasi

C. Batasan Tanggung Jawab

6

D. Organisasi

6

E.

Keluaran (Output)

7

F.

Pembiayaan

7

G. Jadwal Evaluasi

8

PELAKSANAAN EVALUASI

10

A. Pembahasan Awal (Entry Meeting)

10

B.

10

Langkah Kerja Evaluasi

C. Reviu Berjenjang

18

PELAPORAN

20

A. Umum

20

B.

20

Jenis dan Penyampaian Laporan

C. Format Laporan

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

21

i


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang

Percepatan

Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Keuangan

Negara, BPKP memiliki fungsi pelaksanaan evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi

langkah-langkah

strategis

percepatan

penyerapan

anggaran. Pelaksanaan evaluasi tersebut selaras dengan tugas BPKP dalam mengawal jalannya pembangunan nasional dengan berfokus pada

4

(empat)

strategi/kebijakan/arah

pengawasan,

yakni:

1)

mengawal jalannya pembangunan nasional, 2) mendorong upaya peningkatan ruang fiskal, 3) mengawal aset negara/daerah, dan 4) memantapkan governance system. Agar dapat

mengetahui tingkat

dan

efektifitas penyerapan

anggaran pada tahun 2015, dipandang perlu dilakukan evaluasi pada akhir semester II, terutama difokuskan pada penyerapan anggaran belanja barang/jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

B. TUJUAN Tujuan

Petunjuk

Pelaksanaan

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

Pemerintah Daerah adalah untuk memberi panduan bagi evaluator dalam melaksanakan evaluasi yang berkaitan dengan: 1. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan

penetapan ruang

lingkup evaluasi; Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

1


2. Pemahaman

mengenai

strategi

evaluasi

dan

metodologi

yang digunakan dalam evaluasi; 3. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; 4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan datanya. C. RUANG LINGKUP Ruang

lingkup

Petunjuk

Pelaksanaan

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015 mencakup kegiatan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah s.d semester II tahun 2015 (periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015). D. SISTEMATIKA PEDOMAN Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah meliputi: Bab I

: Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pedoman.

Bab II

: Gambaran Umum Evaluasi, berisi tujuan dan sasaran evaluasi, ruang lingkup dan fokus evaluasi, batasan tanggung jawab, organisasi, keluaran (output), pembiayaan, dan jadwal evaluasi.

Bab III

: Pelaksanaan

Evaluasi,

berisi

pembahasan

awal

(entry

meeting), langkah kerja evaluasi, dan riviu berjenjang hasil evaluasi. Bab IV : Pelaporan Hasil Evaluasi, berisi informasi umum, jenis dan format laporan.


2


BAB II GAMBARAN UMUM EVALUASI A. TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI 1. Tujuan Evaluasi Tujuan

evaluasi

penyerapan

anggaran

pemerintah

daerah

semester II Tahun 2015 (periode 1 Januari s.d 31 D e s e m b e r 2015 ) adalah untuk: a. Memperoleh informasi tentang tingkat penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah pada periode tersebut. b. Mengidentifikasi

permasalahan

yang

menghambat

penyerapan anggaran pemerintah daerah pada periode tersebut. c. Memberikan saran/rekomendasi

langkah-langkah

strategis

percepatan penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk periode t ah un yang akan datang. 2. Sasaran Evaluasi Perwakilan BPKP diwajibkan memperoleh data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta anggaran dan realisasi belanja per urusan dan per jenis belanja untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Sasaran evaluasi hanya meliputi anggaran dan realisasi belanja pada pemerintah daerah yang menjadi obyek evaluasi dengan batasan sebagai berikut: a. Jumlah pemda yang dievaluasi minimal tiga Pemda untuk dapat menghasilkan satu rekomendasi strategis sesuai dengan PKP2T tahun 2016 masing-masing Perwakilan BPKP. b. Pemda yang menjadi obyek evaluasi adalah pemda yang dievaluasi yang menjadi objek evaluasi pada semester I tahun 2015 (salah satunya adalah pemerintah provinsi), dan Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

3


diutamakan yang menggunakan aplikasi SIMDA. B. RUANG LlNGKUP DAN FOKUS EVALUASl 1. Ruang Lingkup Evaluasi Evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah tahun 2015 dilakukan terhadap realisasi anggaran sampai dengan semester II tahun anggaran 2015 (periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015) berdasarkan LRA Semester II tahun 2015. 2. Fokus Evaluasi Evaluasi difokuskan pada penyerapan anggaran terhadap jenis belanja yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. a. Belanja Barang dan Jasa Evaluasi belanja barang dan jasa dilakukan terhadap semua objek belanja barang dan jasa kecuali objek belanja hibah barang dan jasa dan obyek belanja bantuan sosial barang dan

jasa

(belanja

barang

untuk

diserahkan

kepada

masyarakat/ pihak ketiga), karena obyek belanja tersebut akan

dievaluasi

khusus pada belanja hibah dan belanja

bantuan sosial. b. Belanja Modal Evaluasi belanja modal dilakukan terhadap seluruh objek belanja modal. c. Belanja Hibah Evaluasi untuk belanja hibah (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terakhir direvisi dengan Permendagri

nomor

39

Tahun

2012

Tentang

Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dirinci atas dua bagian yaitu :


4


1) Belanja hibah berupa uang. Belanja Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD (BUD). Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah meliputi: - P emerintah - Pemerintah daerah lainnya - Perusahaan daerah - Masyarakat - Organisasi kemasyarakatan 2) Belanja hibah dalam bentuk barang dan jasa Belanja Hibah dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja ini dianggarkan pada SKPD. d. Belanja Bantuan Sosial Evaluasi

Belanja

Bantuan

Sosial

(sesuai

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terakhir direvisi dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pemberian

Hibah

Dan

Bantuan

Sosial

Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), dirinci atas dua bagian yaitu : 1) Belanja Bantuan Sosial berupa Uang Belanja Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

5


Objek

belanja

hibah

dan

rincian

objek

belanja

Bantuan Sosial meliputi: - Individu dan/atau keluarga - Masyarakat - Lembaga non pemerintahan 2) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dan Jasa Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan jasa dianggarkan

dalam

diformulasikan

kelompok

kedalam

belanja

program

dan

langsung

yang

kegiatan,

yang

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan jasa, dan rincian obyek belanja Bantuan

Sosial

barang

atau

jasa

yang

akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja ini dianggarkan pada SKPD.

C. BATASAN TANGGUNG JAWAB Pemerintah daerah bertanggung jawab atas data penyerapan anggaran yang dievaluasi berupa data anggaran dan realisasi, serta jawaban

atas

sedangkan

pertanyaan

BPKP

hanya

dalam

daftar

pertanyaan

bertanggung

jawab

(kuesioner), atas

hasil

evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah dan rekomendasinya.

D. ORGANISASI Bagan organisasi pelaksana evaluasi, sebagai berikut:


6


Penanggung Jawab: Deputi IV

Koordinator: Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Perwakilan BPKP

Tim Penyusun Pedoman

Tim evaluasi

Tim Kompilasi

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Garis Penyampaian

E. KELUARAN (OUTPUTJ Keluaran

(output)

yang

diharapkan

dari

kegiatan

evaluasi

penyerapan anggaran pemerintah daerah sampai dengan semester II tahun 2015 terdiri dari: 1. Laporan individu masing-masing pemerintah daerah. 2. Laporan kompilasi provinsi. 3. Laporan kompilasi nasional. F. PEMBIAYAAN Pembiayaan sehubungan dengan kegiatan evaluasi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah menjadi beban DIPA Perwakilan BPKP tahun anggaran 2016. Jumlah evaluator, obyek evaluasi, dan jadwal waktu (unsurunsur

yang

mempengaruhi

mempertimbangkan

asas

efisiensi

biaya) dan

ditetapkan efektivitas,

dan

dengan tetap

memperhatikan pencapaian sasaran evaluasi, dan ketentuan yang berlaku. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

7


G. JADWAL EVALUASI Evaluasi direncanakan akan dimulai pada minggu ke-4 bulan Januari 2016, dengan uraian sebagai berikut: No

Uraian

Tanggal

1

Pelaksanaan Evaluasi

25 Jan 10 Feb

2

Penyusunan Draft dan Finalisasi LHE individu dan Kompilasi Provinsi Penyampaian LHE Individu dan Kompilasi Provinsi Kompilasi LHE Nasional

3

4 5

Penyusunan Draft finalisasi LHE Nasional

dan

Januari 2016 Mg 4

Februari 2016 Mg 1

Mg 2

Mg 3

Mg 4

Mg 5

11 - 19 Feb 15 - 19 Feb 15 - 26 Feb 22 – 29 Feb

1. Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menyusun tim evaluasi, membuat surat tugas evaluasi, dan pelaksanaan evaluasi. Surat tugas ditujukan

kepada

Gubernur/Bupati/Walikota

dengan

tembusan

kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan evaluasi paling lambat selesai pertengahan minggu kedua bulan Februari 2016. 2. Penyusunan Draft dan Finalisasi LHE Individu dan Kompilasi Provinsi Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Individu dan Laporan Kompilasi Provinsi oleh Perwakilan BPKP diselesaikan paling lambat akhir minggu ketiga bulan Februari 2016 . 3. Penyampaian LHE Individu dan Kompilasi Provinsi LHE individu untuk masing-masing pemda disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

dan

Deputi

Bidang

Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah paling lambat akhir minggu ketiga bulan Februari 2016. Untuk kepentingan kompilasi nasional, Perwakilan BPKP agar menyampaikan soft copy LHE individu beserta seluruh KKE

melalui

email:

[email protected]


paling

lambat 8


tanggal

19 Februari

Perwakilan

2016

(mendahului

hard

copy

LHE).

BPKP diharapkan agar tidak mengirimkan soft copy LHE

individu dan KKE dalam bentuk PDF. Laporan Kompilasi Provinsi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk

surat

dengan

tembusan

kepada

Deputi

Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Tembusan paling lambat disampaikan akhir minggu ke-4 bulan Februari 2016. 4. Kompilasi LHE Nasional Kompilasi data sebagai bahan penyusunan LHE Nasional dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan Februari 2016. 5. Penyusunan Draft dan Finalisasi LHE Nasional Penyusunan Draft dan Finalisasi LHE serta penyampaian LHE Kompilasi Nasional dilakukan paling lambat akhir minggu ke-5 bulan Februari 2016.


9


BAB III PELAKSANAAN EVALUASI

A. PEMBAHASAN AWAL (ENTRY MEET/NG) Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan entry meeting bersama dengan kepala daerah atau yang mewakili untuk mengkomunikasikan maksud, tujuan, mekanisme pelaksanaan evaluasi dan berbagai informasi umum lainnya yang berkaitan dengan evaluasi yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan ini, tim evaluasi menyampaikan surat pengantar yang dilampiri dengan surat tugas kepada kepala daerah.

B. LANGKAH KERJA EVALUASI 1. Pengumpulan Data Sumber data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran adalah data yang diperoleh dari pemerintah daerah, berupa dokumen anggaran dan dokumen pelaporan. Dokumen anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 atau perubahannya, Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2015, sedangkan dokumen pelaporan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2015. Data penyerapan anggaran untuk evaluasi adalah LRA periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 yang disajikan per program, kegiatan, dan rekening belanja sampai dengan obyek belanja. LRA yang dievaluasi adalah LRA pemerintah daerah secara keseluruhan dan LRA SKPD yang dijadikan obyek evaluasi. Pengumpulan data penyebab rendahnya penyerapan anggaran dilakukan

dengan

menggunakan

kuesioner


atau

wawancara 10


langsung dengan Pejabat pada Dinas/Badan/Biro/Bagian Pengelola Keuangan, SKPD Teknis, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan penyerapan anggaran. 2. Penetapan Sampel (Uji Petik) Evaluasi atas penyerapan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dilakukan pada SKPD sampel untuk bidang urusan yang ditentukan. Sedangkan untuk evaluasi atas penyerapan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan pada seluruh SKPD yang menerima alokasi anggaran belanja tersebut. Evaluasi atas penyerapan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dilakukan secara sampel (uji petik) pada SKPD untuk urusan

yang

ditentukan

yaitu

urusan

pendidikan,

kesehatan,

pekerjaan umum, dan salah satu urusan pilihan. Sedangkan terhadap urusan otonomi hanya dilakukan evaluasi atas belanja hibah dan bansos dalam bentuk uang. Jumlah SKPD dalam suatu urusan pada setiap pemda kemungkinan berbeda dan oleh sebab itu pengaturan sampel ditentukan sebagai berikut: a. Urusan Otonomi Untuk urusan otonomi, yang menjadi sampel adalah 1 satker yaitu Satuan

Kerja

Pengelola

Keuangan

Daerah

(SKPKD)

yang

menjalankan fungsi sebagai BUD yang mengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang. b. Urusan Pendidikan Untuk urusan pendidikan, yang menjadi sampel adalah 3 SKPD, salah satunya adalah Dinas Pendidikan. Jika urusan pendidikan dilaksanakan oleh kurang dari 3 SKPD, maka semua SKPD tersebut akan menjadi sampel. Namun jika urusan pendidikan dilaksanakan oleh lebih dari 3 SKPD, maka yang dijadikan sampel hanya 3 SKPD. c. Urusan Kesehatan Untuk urusan kesehatan, yang menjadi sampel adalah 3 SKPD, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

11


salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Jika urusan kesehatan dilaksanakan oleh kurang dari 3 SKPD, maka semua SKPD tersebut akan menjadi sampel. Namun jika urusan kesehatan dilaksanakan oleh lebih dari 3 SKPD, maka yang dijadikan sampel hanya 3 SKPD. d. Urusan Pekerjaan Umum Untuk urusan pekerjaan umum, yang menjadi sampel adalah 3 SKPD, salah

satunya

adalah

Dinas

Pekerjaan

Umum. Jika

urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh kurang dari 3 SKPD, maka semua SKPD tersebut akan menjadi sampel. Namun jika urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh lebih dari 3 SKPD, maka yang dijadikan sampel hanya 3 SKPD. e. Urusan Pilihan Urusan pilihan yang diambil sebagai sampel adalah urusan pertanian. Jika urusan pertanian dilaksanakan oleh kurang dari 3 SKPD, maka semua SKPD tersebut akan menjadi sampel. Namun jika urusan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 3 SKPD, maka yang dijadikan sampel hanya 3 SKPD. Evaluasi atas program dan kegiatan pada SKPD yang menjadi sampel dilaksanakan dengan membandingkan data realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan terhadap rencana pengeluarannya dalam periode evaluasi yang ditentukan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target sesuai rencana pengeluaran yang telah ditetapkan. 3. Teknik Evaluasi a. Evaluasi atas Belanja Barang dan Jasa Evaluasi dilakukan jika total serapan anggaran belanja barang dan jasa pemda adalah ≤90%. Evaluasi atas penyerapan anggaran belanja barang dan jasa dilakukan terhadap SKPD sampel yang realisasi serapan anggarannya ≤90%.


12


b. Evaluasi atas Belanja Modal Evaluasi dilakukan jika total serapan anggaran belanja modal pemda adalah ≤90%. Evaluasi atas penyerapan anggaran belanja modal dilakukan terhadap SKPD sampel yang realisasi serapan anggarannya ≤90%. c. Evaluasi atas Belanja Hibah Evaluasi atas belanja hibah

berupa uang

tunai, dilakukan

terhadap PPKD, sedangkan evaluasi atas belanja hibah berupa barang dan jasa dilakukan terhadap seluruh SKPD yang menerima alokasi anggaran belanja tersebut dengan mendapatkan data program dan kegiatan dimana anggaran tersebut ada. Evaluasi dilakukan jika total serapan anggaran pemda ≤90% dan dilakukan terhadap SKPD yang realisasi serapan anggarannya ≤90%. d. Evaluasi atas Belanja Bantuan Sosial Evaluasi atas belanja bantuan sosial berupa uang tunai, dilakukan terhadap PPKD, sedangkan evaluasi atas belanja bantuan sosial berupa barang dan jasa dilakukan terhadap seluruh SKPD yang menerima

alokasi

anggaran

belanja

tersebut

dengan

mendapatkan data program dan kegiatan dimana anggaran tersebut ada. Evaluasi dilakukan jika total serapan anggaran pemda ≤90%

dan

dilakukan

terhadap

SKPD

yang

realisasi

serapan anggarannya ≤90%. 4. Program Kerja Evaluasi (PKE) dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan program kerja evaluasi (PKE) dan dituangkan ke dalam kertas kerja evaluasi (KKE). Kertas kerja evaluasi disajikan dalam Lampiran 1, sedangkan program kerja evaluasi adalah sebagai berikut.


13


PROGRAM KERJA EVALUASI (PKE) No 1.

Uraian Kegiatan

Ref KKE

Dapatkan data anggaran dan realisasi penyerapan

Kertas Kerja Data Serap per Jenis Belanja dan per Urusan.

seluruh pemda yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP dimaksud. Anggaran dan realisasi penyerapan adalah berdasarkan jenis belanja dan belanja per urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 2.

Dapatkan dokumen APBD

tahun

2015,

meliputi

KKE 01

Dapatkan data mengenai SKPD yang diuji petik, meliputi

KKE 01

Perda APBD, Perkada APBD.

3.

nama SKPD, jumlah program, dan jumlah

kegiatan.

Sampel uji petik terdiri dari 5 bidang urusan, masingmasing urusan diwakili oleh 3 SKPD

(kecuali

jumlah

SKPD-nya kurang dari 3). Khusus untuk urusan otonomi hanya

SKPKD yang

berfungsi sebagai BUD

yang

mengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang.

4.

Dapatkan data mengenai SKPD pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial

KKE 01

dalam bentuk

barang (belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga).

5.

Dapatkan LRA per 31 Desember 2015 menurut format Permendagri

64

Tahun

2014.

Hitung

KKE 02

penyerapan

anggaran pemda dan persentase penyerapan per jenis pendapatan dan belanjanya. Jika penyerapan belanja Barang/Jasa, belanja Modal, belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial ≤90%, lakukan evaluasi mendalam kepada SKPD yang diuji petik. Catatan: Dalam

LRA,

anggaran

maupun

realisasi

Belanja

Hibah/Bantuan Sosial seharusnya sudah merupakan penggabungan belanja dalam bentuk uang dan Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

14


No

Uraian Kegiatan

Ref KKE

barang/jasa. Jika evaluator mendapati bahwa LRA pemda belum menggabungkan belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang/jasa, maka untuk kondisi ini agar

dimasukkan dalam

hal-hal

lain

yang

harus

diperhatikan dan diberikan rekomendasi perbaikan.

6.

Dapatkan LRA PPKD (BUD) dan SKPD yang diuji petik.

KKE 03

Masukkan LRA tersebut ke dalam Kertas Kerja Evaluasi

dan KKE

(KKE) 03 untuk PPKD (BUD) dan KKE 04 untuk SKPD yang

04

diuji petik. KKE diperbanyak sesuai dengan jumlah SKPD yang diuji petik. Untuk total belanja barang/jasa/belanja modal/ belanja hibah/belanja bansos dengan tingkat penyerapan ≤90%

akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan

menggunakan kuesioner untuk menggali penyebab rendahnya tingkat penyerapan. Jika total belanja barang/jasa/belanja modal/belanja hibah/belanja bansos >90% maka tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. Catatan: Pastikan

bahwa

anggaran

dan

realisasi

belanja

barang/jasa pada KKE 04 sudah dikurangi dengan anggaran dan realisasi belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (hibah/bansos oleh SKPD). Dan realisasi belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga tersebut dikonversi menjadi belanja Hibah/Bansos di LRA pemda.

7.

Dapatkan data anggaran, realisasi, dan hitung tingkat

KKE 05

penyerapan obyek belanja barang/jasa dari SKPD yang diuji petik. Jika obyek belanja barang dan jasa ≤90% maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

15


No

Uraian Kegiatan

Ref KKE

Data ini akan di-break down per program/kegiatan (menggunakan KKE 07) untuk menentukan responden kuesioner penyebab.

8.


KKE 06

penyerapan obyek belanja modal dari SKPD yang diuji petik. Jika obyek belanja modal ≤90% maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Data ini akan di-break down per program/kegiatan (menggunakan KKE 07) untuk menentukan responden kuesioner penyebab.

9.

Terhadap

penyerapan

belanja

barang/jasa SKPD

dengan tingkat serapan ≤90%, tentukan 5 obyek belanja barang/jasa

terbesar

anggarannya

untuk

dirinci

KKE 07 dan KKE 08

berdasarkan program dan kegiatannya dan dituangkan dalam KKE 07. Terhadap penyerapan belanja modal SKPD dengan tingkat serapan ≤90%, tentukan 5 obyek belanja modal terbesar

anggarannya

untuk

dirinci

berdasarkan

program dan kegiatannya dan dituangkan dalam KKE 08. Lakukan

evaluasi

dengan

penyebab

kepada

penyebab

rendahnya

pemberian

responden tingkat

untuk

kuesioner

mengetahui

penyerapan

obyek

belanja barang /jasa dan belanja modal tersebut. Buat

simpulan

penyebab

rendahnya

penyerapan

belanja tersebut. Lakukan langkah tersebut untuk seluruh urusan dan SKPD yang di uji petik.

10.


KKE 09

penyerapan belanja hibah dalam bentuk barang dan


16


No

Uraian Kegiatan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang (obyek

Ref KKE

belanja : Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga) dari seluruh SKPD pengelola anggaran dana hibah. Jika total penyerapan belanja hibah/bansos >90% maka tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jika total penyerapan belanja hibah/bansos ≤90% maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jika ditemukan adanya belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan pada SKPD dalam bentuk uang,

maka diungkap dalam hal-hal lain yang perlu

diperhatikan dan berikan rekomendasi.

11.

Terhadap

penyerapan belanja

hibah

dan

bansos

KKE 10

dalam bentuk barang dengan tingkat serapan ≤90%, maka

belanja

dirinci

sampai

ke

program

dan

kegiatannya. Lakukan evaluasi dengan pemberian kuesioner

penyebab

kepada

responden

untuk

mengetahui penyebab rendahnya tingkat penyerapan belanja hibah dan bansos dalam bentuk barang. Buat

simpulan

penyebab

rendahnya

penyerapan

belanja tersebut.

12.

Dapatkan

data

anggaran,

realisasi,

dan

hitung

KKE 11

tingkat penyerapan belanja hibah dan belanja bansos dalam berbentuk uang dari BUD/PPKD/SKPKD. Jika total penyerapan belanja hibah BTL/bansos BTL ≤90% maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan pemberian

kuesioner

kepada

penanggung

jawab

belanja hibah/bansos untuk mengetahui penyebab rendahnya serapan. Buat

simpulan

penyebab

rendahnya

penyerapan

belanja tersebut.


17


5. Wawancara/Kuesioner Wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal. Instrumen wawancara diperlukan sebagai bagian dari teknik evaluasi selain melalui analisis dan pengumpulan data. Instrumen wawancara menggunakan metode kuesioner dengan memberikan tick mark (√) pada jawaban yang dipilih. Instrumen wawancara berisi tentang isian data responden, petunjuk pengisian, dan daftar pertanyaan wawancara dengan rincian sebagai berikut: a. Responden Responden yang ditetapkan dalam mengidentifikasi penyebab rendahnya belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan belanja tersebut pada SKPD yang diuji petik dan penanggung jawab dana hibah/bansos pada PPKD (BUD). b. Petunjuk Wawancara Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang terkait dengan penyerapan anggaran rendah. Instrumen (kuesioner) wawancara ini diisi oleh evaluator berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden. Wawancara mendalam diperlukan untuk memastikan jawaban yang diberikan responden valid dan bila dianggap perlu minta bukti yang dapat mendukung jawaban responden. Instrumen wawancara disajikan pada Lampiran 2. Jika terdapat penyebab diluar kode yang telah ada pada kuesioner penyebab, maka dapat ditambahkan dalam laporan maupun Lampiran 2 kuesioner penyebab tanpa diberi kode. C. REVIU BERJENJANG Proses riviu berjenjang terhadap daftar Isian, konsep LHE, dan kertas Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

18


kerja

evaluasi

(KKE)

dilakukan

oleh

Pengendali

Teknis,

Kepala

Bidang/Koordinator Bidang, dan Kepala Perwakilan BPKP. Riviu dilakukan antara lain untuk melihat kesesuaian antara data yang diinput dengan dokumen pendukungnya serta antara data yang diinput dengan informasi yang tercetak pada laporan. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku rendal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi di Perwakilan BPKP sebagai bentuk konsultasi dan menjamin kualitas (quality assurance).


19


BAB IV PELAPORAN A. UMUM Penyajian

laporan

hasil

evaluasi

penyerapan

anggaran

harus

memenuhi ketentuan umum sebagai berikut: 1. Setiap

surat

tugas

evaluasi

penyerapan

anggaran

pemda

menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). 2. Laporan

Hasil

Evaluasi

(LHE)

disusun

berdasarkan

berbagai

hasil

pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal

penting

pemerintah

bagi

perbaikan

daerah.

Evaluator

dalam

penyerapan

harus

anggaran

berhati-hati

dalam

menginterprestasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan. 4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain: a. Penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. b. Tidak

menggunakan

ungkapan

yang

ambivalen

atau

membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. B. JENIS DAN PENYAMPAIAN LAPORAN Jenis laporan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah yang diterbitkan adalah sebagai berikut: 1. Laporan yang diterbitkan Perwakilan BPKP. Laporan yang diterbitkan Perwakilan BPKP adalah Laporan Individu dan Laporan Kompilasi Provinsi. Laporan Individu merupakan LHE masing-masing pemda provinsi/ kabupaten/kota

yang

dievaluasi.

Laporan


individu

disampaikan 20


kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait dan kepada BPKP

Pusat

c.q.

Deputi

Bidang

Pengawasan

Penyelenggaraan

Keuangan Daerah. Laporan Kompilasi Provinsi merupakan kompilasi atas LHE individu provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. Laporan kompilasi provinsi disampaikan kepada Gubernur selaku pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dalam bentuk surat dengan tembusan kepada BPKP

Pusat

c.q.

Deputi

Bidang

Pengawasan

Penyelenggaraan

Keuangan Daerah. Untuk

kepentingan

kompilasi

nasional,

Perwakilan

BPKP

agar

menyampaikan soft copy LHE Kompilasi Provinsi dan LHE individu beserta seluruh KKE melalui email:

[email protected] (mendahului

hard copy LHE) paling lambat tanggal 19 Februari 2016. Perwakilan BPKP dimohon agar tidak mengirimkan soft copy LHE individu dan KKE dalam bentuk PDF. 2. Laporan yang diterbitkan BPKP Pusat. Laporan yang diterbitkan BPKP Pusat c.q. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

adalah

Laporan

Kompilasi

Nasional. C. FORMAT LAPORAN Format Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2015 (Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015) ditentukan sebagai berikut: 1. Laporan individu disusun dalam bentuk bab beserta lampirannya. 2. Laporan kompilasi provinsi disusun dalam bentuk surat. Format laporan individu dan format laporan kompilasi provinsi disajikan pada Lampiran 3.


21

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PEMDA SEMESTER II TAHUN 2015

Recommend Documents