2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 308 /KPTS/013/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

a. bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri; b. bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti Surat Ketua Pelaksana Tikor Raskin Pusat tanggal 16 Maret 2015 nomor B-307/PMK/Dep.II/III/2015 perihal Juklak Raskin Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Momor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota; 10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat; 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39); 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/98/KPTS/013/2015 tentang Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Raskin

Tahun

2015

Petunjuk pelaksanaan Raskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan pihak terkait dalam Program Raskin.

KETIGA

-3-

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 April 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 308 /KPTS/013/2015 TANGGAL : 24 APRIL 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada Strategi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2019 telah dituangkan dalam program-program unggulan serta program-program prioritas dimasing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi empat perspektif, yang salah satunya yaitu Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berperspektif Masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, penyediaan kesempatan kerja dan Penanganan Kemiskinan. Misi Pertama Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah Meningkatkan Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan bertujuan mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dengan sasaran menurunnya persentase penduduk miskin, indeks kedalamam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang dicapai melalui strategi meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu (locus-focus) yang dinyatakan dengan upaya peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin, yaitu salah satunya adalah mendukung Program Pemerintah tentang pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur, sebagai bentuk upaya penyelamatan (safety) oleh Pemerintah. Pembangunan

aspek

kesejahteraan

masyarakat

yang

fokus

pada

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang telah dicapai pada awal periode RPJMD Jawa Timur, yaitu penurunan angka kemiskinan dari 12,73% pada Tahun 2013 menjadi 12,22% pada Tahun 2014.Hal ini pada Tahun 2015 diproyeksikan target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai antara 12,21% - 11,73%,

-2-

sehingga diharapkan prosentase penduduk diatas garis kemiskinan terus meningkat dari 87,27% pada Tahun 2013 telah meningkat menjadi 87,65% dan diharapkan capaian kinerja pada Tahun 2015 ini dapat mencapai target sampai dengan 88,03%. Capaian tersebut merupakan salah satu pendukung utama bahwa indeks Gini Jawa Timur dibawah 0,4 mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat guna

peningkatan iklim investasi dalam pencapaian Peningkatan PDRB dan

pemerataan pendapatan dan pembangunan Manusia. Dalam melaksanakan perspektif kebijakan umum tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki peran di dalam

integrated perfectoral system atau

sebagai penyelaras dalam pola hierarkhi hubungan antara pusat dan daerah, dimana Gubernur Jawa Timur memiliki kedudukan dan fungsi ganda yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sehingga dalam implementasi kebijakan umum Pembangunan Jawa TimurTahun 2014-2019, Provinsi Jawa Timur berperan sebagai intermediary agency (penghubung) berbagai kepentingan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Nasional serta ke semua lapisan masyarakat secara proporsional. Begitu juga dalam hal Pelaksanaan Program Raskin yang merupakan Program Nasional untuk seluruh masyarakat berpendapatan rendah (kluster 1) diseluruh Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Intermediary Agency dalam mensukseskan Pelaksanaan Program Raskin di Jawa Timur, mulai dari Perencanaan, Sosialisasi, Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program serta Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan sampai pada tahapan akhir Pelaporan kepada Stakeholder Program Raskin di Pemerintah Pusat, dengan melibatkan seluruh stakeholder dari level Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sampai ke level Desa/Kelurahan serta komponen masyarakat.

B. Pengertian 1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati / Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi. 2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musdes/Muskel.

-3-

3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan. 4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. 5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD). 6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. 7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. 8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung. 9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. 10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan

musyawarah

di

desa/kelurahan

yang

melibatkan

aparat

desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM. 11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan. 12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur pada tahun tertentu. 13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim atau Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur.

-4-

14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1. 16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin. 17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penjaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin. 18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. 19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan hasil pelaporan musyawarah desa/musyawaran kelurahan (musdes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkandisahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan

kepemilikan

Kartu

Raskin

yang

diterbitkan

pemerintah

daerah

kabupaten/kota. 20. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan Perum Bulog. 21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin. 22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.

-5-

23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin. 24. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). 25. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG. 26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka

waktu

tertentu

untuk

melaksanakan

dan/atau

membantu

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. 27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). TKPK

diketuai

oleh

Wakil

Kepala

Daerah

(Wakil

Gubernur,

Wakil

Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota dan/atau kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

-6-

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Tujuan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. B. Sasaran Sasaran

Program

Raskin

Provinsi

Jawa

Timur Tahun

2015

adalah

berkurangnya beban pengeluaran 2.857.469 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD). C. Manfaat Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 4. Stabilisasi harga beras di pasaran. 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional 6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

-7-

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya,

maka

dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur, demikian juga untuk tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan. Penanggung jawab Program Raskin Provinsi Jawa Timur adalah Gubernur Jawa Timur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah. A. Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayah Provinsi Jawa Timur dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. 1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur adalah pelaksana Program Raskin di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melakukan koordinasi,

perencanaan

anggaran,

sosialisasi,

pelaksanaan

distribusi,

monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi: a. Koordinasi

perencanaan

dan

penyediaan

APBD

untuk

mendukung

pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur. b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur. c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 (Raskin) Provinsi Jawa Timur. d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin. e. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penyaluran Raskin di tingkat Kabupaten/Kota.

-8-

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota. g. Penanganan pengaduan di Provinsi. h. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. i.

Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris,

dan

beberapa

bidang

antara

lain:

Perencanaan,

Sosialisasi,

Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Unit Pengaduan. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Badan Ketahanan Pangan (BKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, BPS Provinsi Jawa Timur, Perum BULOG Divre Jatim, POLDA Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim dan Inspektorat Provinsi Jatim.

-9-

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI RASKIN PROVINSI JAWA TIMUR PENGARAH GUBERNUR JAWA TIMUR WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR KETUA DAN SEKRETARIS KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur WAKIL KETUA : Kepala Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Jawa Timur

Bidang Perencanaan Bidang Sosialisasi Bidang Pelaksanaan Penyaluran Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Unit Pengaduan

KOORDINATOR BIDANG : Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur : Wakil Kepala Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur : Inspektur Provinsi Jawa Timur : Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur Anggota

Bidang Perencanaan 1. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur 2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Bidang Sosialisasi 1. Kabid Kesra Inspektrorat Provinsi Jawa Timur 2. Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur 3. Kasubag Koperasi Biro Adm. Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Bidang Pelaksanaan Penyaluran 1. Kabid Pelayanan Publik BULOG Divre Jatim 2. Kabid Kewaspadaan Pangan BKP Provinsi Jawa Timur 3. Kasi Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Jawa Timur

Bidang Monitoring dan Evaluasi 1. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun. 2. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro. 3. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Malang. 4. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan. 5. Kabid Kemasyarakatan Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun, Bojonegoro, Malang dan Pamekasan 6. Kabag Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Biro Adm Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Bidang Unit Pengaduan 1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur 2. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 3. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 4. Kabid Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bapemas Provinsi Jawa Timur 5. Kabid Pengawasan Perum BULOG Divre Jatim 6. Staf Biro Adm. Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur

- 10 -

B. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota Bupati / Walikota se Jawa Timur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program

Raskin

di

wilayahnya

dan

membentuk

Tim

Koordinasi

Raskin

Kabupaten/Kota sebagai berikut : 1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota adalah pelaksana Program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat) alternatif pola penyaluran Raskin (penyaluran Raskin reguler, warung desa, kelompok masyarakat, padat karya Raskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur. 3. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Tim

Koordinasi

Raskin

Kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD pelaksanaan program Raskin di kabupaten/ kota.

untuk

mendukung

b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan di setiap kecamatan c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2015 (Juknis Raskin 2015) Kabupaten/Kota.

di

e. Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/Kota. f.

Perencanaan penyaluran Raskin.

g. Koordinasi Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR). h. Penyelesaian Administrasi Raskin. i.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa / Kelurahan/ pemerintahan setingkat.

j.

Penanganan pengaduan.

k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. l.

Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

- 11 -

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota yang berlaku sampai dengan akhir tahun berjalan serta harus diperbaharui pada tahun anggaran berikutnya. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsurunsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwewenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwewenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG Sub Divre dan lembaga terkait lainnya.

C. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut : 1. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 2. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan secara berkala

kepada Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi : 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. 2) Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM. 3) Sosialisasi Raskin di Kecamatan. 4) Pendistribusian Raskin. 5) Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/ Kelurahan. 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan. 8) Pelaporan pelaksanaan Kabupaten/Kota. 9) Penanganan pengaduan.

Raskin

kepada

Tim

Koordinasi

Raskin

- 12 -

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris,

dan

beberapa

bidang

antara

lain:

perencanaan,

sosialisasi,

pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Pelaksana Penyaluran Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu : 1) Kelompok Kerja (Pokja); 2) Warung Desa (Wardes); 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas); 4) Padat Karya Raskin. Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman Khusus. 1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada

Kepala

Desa/Lurah,

yang

ditunjuk

berdasarkan

surat

penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat. 2. Tugas Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi. 3. Fungsi Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi : 1) Melakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM. 2) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima / menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis Raskin).

- 13 -

3) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB). 4) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG. 5) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. 6) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. Rentang waktu pelaporan ditentukan dalam petunjuk teknis di kabupaten/kota.

- 14 BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. A. Perencanaan Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juklak ini meliputi Penetapan RTSPM, TD, dan TB. 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/musyawarah kelurahan pada tahun 2015. b. Pagu Provinsi sebesar 2.857.469 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh bupati/walikota. d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang ditetapkan 2. Penetapan Titik Distribusi (TD) a. Lokasi TD pada dasarnya ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dan Perum BULOG setempat dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan.

- 15 -

b. Khusus RTS-PM di wilayah kepulauan, lokasi TD ditetapkan di Pelabuhan muat. Sedangkan pelaksanaan Distribusi dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar dan dilanjutkan ke Titik Bagi (TB) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Penetapan Titik Bagi (TB) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat B. Kebijakan Penganggaran Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut : 1) Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran program raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyaluranya sampai TD. 2) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei

2013,

maka

pemerintah

daerah

(provinsi

dan

kabupaten/kota)

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM.Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM,subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juknis dimasing-masing kabupaten/kota.

- 16 -

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin). 1. Pedoman Umum Raskin a. Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional; b. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; c. Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.bulog.co.id). 2. Pedoman Khusus Raskin a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin; b. Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program

pokok dan

fungsinya yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas; c. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. 3. Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin) a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin);

- 17 -

b. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap

Provinsi karena di dalamnya

berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi: dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing Provinsi; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain; c. Juklak Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; d. Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat. 4. Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin); b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik

kabupaten/kota

dalam

pelaksanaan

program

Raskin

seperti

kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Setiap Kabupaten/Kota wajib membuat Juknis Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum dan Juklak Raskin; c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

B. Pagu Raskin 1) Penetapan Pagu Raskin Provinsi a. Pagu Raskin Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah untuk 12 bulan alokasi sebanyak 514.344.420 kg beras / tahun untuk 2.857.469 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun sesuai Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil

- 18 -

b. pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/musyawarah kelurahan pada tahun 2015; c. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTSPM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan. 2) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota : a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTSPM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015; b. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/ kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi; c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan. 3) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan : a. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin

pada

tahun

2015

di

setiap

kecamatan

dan

desa/

kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan;

- 19 -

b. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/ Walikota; c. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/ pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/ pemerintah setingkat; d. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember

2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat

didistribusikan pada tahun 2016.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Pagu alokasi bagi desa/kelurahan tetap, tidak dapat ditambah/dikurangi. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu : 1) Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti. 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 3) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. 4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap. 5) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintahan desa/kelurahan.

- 20 -

6) Daftar

akhir

RTS-PM

Raskin

yang

telah

melalui

pemutakhiran

oleh

Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1. 7) Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan. 8) Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan. 9) Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP. 10) BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2015. 11) Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2015. 12) Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat. 13) Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin 1) Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di

Provinsi oleh Gubernur. 2) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara

peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

- 21 -

2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi

permasalahan

yang

menghambat

pelaksanaan

penyaluran.

Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan. 4) Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK

Provinsi.

Kegiatan

Monev oleh

Tim

Koordinasi

Raskin

Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota. 5) Pelaksanaan monev dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan. 6) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan. 7) Setiap pelaksanaan Monev agar dibuat laporan/notulen rapat dan disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD) 1) Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG. 2) Penyediaan Beras Raskin Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG Divre Jatim berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung. 3) Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA. 4) Mekanisme Penyaluran

a. Hasil pemutakhiran data RTS PM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah Setingkat, dan diketahui atau disahkan oleh Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPA kepada Perum BULOG.

- 22 -

b. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

atau

Pejabat

yang

ditunjuk

oleh

Bupati/Walikota

menerbitkan SPA kepada Perum BULOG. c. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan. d. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG. Mekanisme dan penetapan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang Perum BULOG sebelum disalurkan ke TD diatur dalam Juknis. e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi

Raskin/Pelaksana

Distribusi

dan

dibuat

BAST

yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak. f.

Terhadap rencana penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan setiap bulan dikarenakan letak geografis yang sulit (pegunungan dan wilayah kepulauan serta daerah terpencil), musim panen, musim paceklik atau kondisi objektif daerah lainnya, agar dapat diajukan oleh pelaksana distribusi kepada Tim Raskin Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Juknis.

G. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras di gudang Bulog sebelum disalurkan di TD. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan melakukan pengecekan di TD. c. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. d. Terkait penolakan kualitas dan kuantitas beras maupun alasan lain, oleh Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi/Pihak lain, maka penolakan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penolakan / Pengembalian/ Penggantian Beras. e. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin sesuai kebijakan kabupaten/kota setempat.

- 23 -

H.

Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. c. Dokumen DPM-2 merupakan bagian dari pelaporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan distribusi, sehingga penyerahan DPM-2 oleh pelaksana distribusi kepada Tim Pelaksana Raskin Kabupaten/kota harus dilakukan secara rutin tiap bulan penyaluran paling lambat sebelum pelaksanaan penyaluran alokasi bulan berikutnya. Khusus untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil frekuensi penyampaian laporan DPM-2 disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat serta diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

I.

Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) a. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD, dan untuk wilayah kepulauan pembayaran HTR di pelabuhan muat. b. Pembayaran HTR dari RTS PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi setempat. Apabila RTS-PM tidak sanggup membayar secara tunai maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan belum membayar atau Pernyataan Berhutang yang dilengkapi dengan jatuh tempo kesanggupan pelunasan tunggakan yang diserahkan kepada petugas Perum BULOG. c. Perum BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR secara rutin setiap bulan dan per 31 Desember 2015 kepada desa/kelurahan/ pemerintah

setingkat,

dan

desa/kelurahan/pemerintah

setingkat

wajib

memberikan jawaban atas konfirmasi dimaksud disertai batas waktu pelunasan tunggakan HTR kepada Perum BULOG/ Sub Divre setempat.

J.

Pembiayaan Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: Raskin APBD, biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBD dan/atau Perum BULOG.

- 24 -

K.

Contoh-contoh Form Juklak Raskin

MODEL DPM -1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015 PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN/DESA

: : : :

……………………. ……………………. ……………………. …………………….

No.

Nama Kepala Rumah Tangga

Nama Pasangan KRT

Nama Anggota Lain Rumah Tangga

Alamat Lengkap

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dst Jumlah ………….., ………………….. 2015 Mengetahui/Disahkan Camat,

Ditetapkan Kepala Desa/Lurah,

(TandaTangan dan Stempel)


Nama Jelas

Nama Jelas

- 25 -

MODEL DPM-2 DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2015 (BULAN: …………..…… TAHUN 2015) : ……………………. PROVINSI : ……………………. KABUPATEN/KOTA : ……………………. KECAMATAN : ……………………. KELURAHAN/DESA : ……………………. RT/RW No.

Nama

Alamat Lengkap

Jumlah (Kg)

Harga (Rp)

Tanda Tangan RTS-PM

1

2

3

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dst J u m l a h …………….

………….., ………………….. 2015 Mengetahui/Disahkan Kepala Desa/Lurah,

Titik Distribusi, Ketua Pelaksana Distribusi,



Nama Jelas

Nama Jelas

- 26 -

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN Desa/Kelurahan Kecamatan

: ......................... : .........................

Kabupaten/Kota Provinsi

: ..................... : .....................

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ………….Nomor.: ………, tanggal ……… 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka masyarakat Desa/Kelurahan ..............Kecamatan ..............., Kabupaten/Kota..................., Provinsi...............menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada : Hari : .................................... Tanggal : .................................... Dengan peserta sebagai berikut ; 1. Aparat Desa ....................... Orang 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat ....................... Orang 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015 ....................... Orang Dengan kesepakatan sebagai berikut : Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini : 1

Jumlah RTS-PM dalam DPM

2

Jumlah RTS-PM yang diganti karena a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah

3

....................... Rumah Tangga

....................... Rumah Tangga ....................... Rumah Tangga ....................... Rumah Tangga ....................... Rumah Tangga ....................... Rumah Tangga

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .......…………., ………………. 2015

(Tempat)

(Tanggal)

Kepala Desa/Lurah

Kepala BPD/Dekel

Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat

Tanda Tangan & Stempel (........................................) Nama Jelas



Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM




- 27 -

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN …….. Berdasarkan Surat Bupati/Walikota …………. Nomor : ……… tanggal ……… 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka pada hari ini: …………., tanggal …….., bulan ………...…, tahun dua ribu ……...., kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ……… Kabupaten/Kota……………..Provinsi............., telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut: No

Nama Desa/Kelurahan

Awal

RTS - PM Hasil Muscam

Keterangan

1 2 3 dst Jumlah Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..…………., ………………. 2015

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah



Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah


Disahkan oleh : Camat........... Tanda Tangan & Stempel (........................................) Nama Jelas


- 28 Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Provinsi

:_____________________________________

Kecamatan

Kab/Kota

:_____________________________________

Kelurahan/Desa :________________________________________

Rumah Tangga Pengganti

Rumah Tangga yang Diganti (Sesuai DPM 2015) Nomor kode Rumah Tangga/ Keluarga

1

Nama Kepala Rumah Tangga

2

Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga

3

Alasan Dikeluarkan (beri tanda “√” di salah satu kotak) Seluruh anggota RT RT Duplik RT sudah Kaya Pindah asi RT meningg al

4

5

6

:________________________________________

7

Pasangan Kepala Rumah Tangga

Kepala Rumah Tangga

Anggota Rumah Tangga Lain Alamat

Nama

Bulan/Tahun Lahir

Nomor KTP

Nama

Bulan/Tahun Lahir

Nama

Bulan/Tahun Lahir

8

9

10

11

12

13

14

/ / / / /

/ / / / /

15

/ / / / /

. ...............tanggal...........2015

Mengetahui/Disahkan oleh Camat

Ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah



* Formulir ini dapat diperbanyak

- 29 -

CONTOH KARTU RASKIN

Kartu Bagian Depan KARTU RASKIN TAHUN 2015 Logo Pemda PemdaPemd Nama Kepala Rumah Tangga : _________________________________ aPemda Umur : _________________________________ PePemda Alamat : _________________________________ Desa/Kelurahan : _________________________________ Kecamatan : _________________________________ Kabupaten/Kota : _________________________________ Provinsi : _________________________________ Jatah Beras per Bulan : _________________________________ ..........................................2015 Penerima Manfaat Kepala Rumah Tangga

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

.................................

...............................

Kartu Bagian belakang

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruai Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Kg

Daftar Pembelian Beras Desa/kelurahan.................... Tanggal Paraf Pelaksana Distribusi

- 30 Model BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN NOMOR: ……………………………. Berdasarkan

Surat

Permintaan

Alokasi

(SPA)

Bupati/Walikota

….………..……..

No.:

…......…………….., tanggal ……...….…, dan SPPB/DO No.:… ……...… pada hari ini: ……..…….., tanggal …..……….., bulan …………..….., tahun ……………., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Jabatan

: :

…………………………………………………… Satker Raskin Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog ……………………….

selanjutnya disebut PIHAK I. 2. Nama Jabatan

: :

…………………………………………………… Pelaksana Distribusi Rasin*) Desa/Kelurahan/…………………………………

selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan ……...…… sebanyak ..…..………. Kg., untuk ….......… RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai. Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II. Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak II,

Pihak I,



Catatan :

*)=sesuai surat penujukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah.

- 31 Model MBA–0

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS RASKIN : ………………………………………… KABUPATEN/KOTA : ………………………………………… KECAMATAN : ………………………………... 2015 ALOKASI BULAN : ……………………………....... 2015 DISALURKAN BULAN Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima beras Raskin di titik distribusi/warung desa, telah disalurkan beras sebanyak …….…..……… Kg untuk ……..……. RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Kelurahan/Desa/ Kecamatan/

halmuJ RTS-PM

Kuantum (kg)

Nilai (Rp. 1.600/kg)

BAST Nomor

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

J u m l a h ……………. ................................, ..............2015 Camat,*)

Satker Raskin Divre/Subdivre/Kansilog........



Catatan :

*)=atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

- 32 Model MBA–1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN : ………………………………………… KABUPATEN/KOTA : ………………………………………… ALOKASI BULAN : …………………………… 2015 DISALURKAN BULAN Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan ……………. 2015, telah disalurkan beras sebanyak …….…..……… Kg untuk ……..……. RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut: No.

natulucuK

halmuJ laKuanam

halmuJ Dl

Jumlah RTS-PM

Kuantum (Kg)

Nilai (Rp)

nacaauKtuK

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. …. J u m l a h ……………. ..........................,..........2015 Bupati/Walikota,*)

Tanda Tangan & Stempel (........................................) Nama Jelas Catatan :

*)=atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

Divre/Subdivre/Kansilog........ KEPALA


- 33 -

Berita Acara Pengecekan Beras Raskin Pada hari ini ............... tanggal ...............Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota ….………..…….. No.: …......……………..,., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Jabatan

: :

…………………………………………………… .......................................................................... *)

selanjutnya disebut PIHAK I 2. Nama Jabatan

: :

…………………………………………………… …………………………………………………… **)

Selanjutnya disebut PIHAK II 3. Nama Jabatan

: :

…………………………………………………… Kagud…………………………………………...

Selanjutnya disebut PIHAK III Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras raskin secara visual untuk alokasi bulan ……...……tahun.....................kabupaten/kota..................di gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........................,..........2015 PIHAK III,

PIHAK II,

PIHAK I,

Tanda Tangan (........................................) Nama Jelas



Catatan: *) = Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten/Kota **)= Satker Raskin Perum Bulog

- 34 -

BAB VI PENGENDALIAN A. Pengawasan Pengawasan

pelaksanaan

penyaluran

Raskin

dilaksanakan

oleh

Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pelaporan 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan. 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan. 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK)

kabupaten/kota secara periodik setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi secara periodik setiap Semester. 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada awal tahun berikutnya. 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan. 7) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

- 35 -

C. Format Laporan

MODEL LT - 0 : : :

Nomor Lampiran Perihal

Laporan Pelaksanaan Program Raskin Bulan ………………. Tahun 2015

Kepada Yth.: Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota ……………………….. di ……………………………….. …….........……..….., Tahun

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan: 2015, sebagai berikut: 01.

Sosialisasi

:

02.

Penyaluran Beras

:

……....……... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

Rencana Alokasi

Realisasi

No.

Desa/Kel

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

1 1 2 3 4 dst

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

03. 04.

Hasil Monev Hasil Pengelolaan /Penanganan Pengaduan

: :

Permasalahan dan Saran ................................... .............................................................................

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..........................,..........2015 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tanda Tangan & Stempel (........................................) Nama Jelas Catatan: *) = Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten/Kota **)= Satker Raskin Perum Bulog

- 36 -

MODEL LT - 1 : : :



Kepada Yth.: Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi ……………………….. di ……………………………….. …….........……..….., Tahun


Sosialisasi

:

02.

Penyaluran Beras

:


Rencana Alokasi

Realisasi

No.

Kecamatan

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

1 1 2 3 4 dst

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

03. 04.


: :



..........................,..........2015 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota


- 37 -

MODEL LT - 2 : : :



Kepada Yth.: Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat di ……………………………….. …….........……..….., Tahun


Sosialisasi

:

02.

Penyaluran Beras

:


Rencana Alokasi No.

1 1 2 3 4 dst

Realisasi

Kabupaten/ Kota

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

s.d bln lalu

bln ini

s.d bln ini

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

03. 04.


: :



..........................,..........2015 Tim Koordinasi Raskin Provinsi


- 38 -

BAB VII PENGADUAN Pengaduan

pelaksanaan

Program

Raskin

dapat

disampaikan

baik

oleh

masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan Program Raskin, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 1)

Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jatim di bawah koordinasi Bapemas Provinsi Jatim.

2)

Pelaksanaan kegiatan Unit Pengaduan provinsi mengacu kepada Pedoman Khusus yang dibuat oleh Kemendagri.

3)

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu

disampaikan

kepada

Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah ditentukan batas waktunya. 4)

Unit Pengaduan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi instansi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.

5)

Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan melalui SMS ke 085777770025, atau melalui website www.bapemasprovjatim.go.id atau datang secara langsung ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Jl. Ahmad Yani No. 152C Surabaya.

- 39 -

BAB VIII PETUNJUK PELAKSANAAN UNTUK DAERAH DENGAN PENANGANAN KHUSUS

Dalam Rangka meningkatkan Derajat Pencapaian Prinsip 6 (enam) T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi pada pelaksanaan Program Raskin di Jawa Timur, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 telah melakukan kebijakan penyempurnaan Sistem Distribusi Raskin di Jawa Timur pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Tahun 2015. Kebijakan Penyempurnaan Sistem Distribusi Raskin tersebut akan diterapkan secara khusus pada Kabupaten/Kota yang mengalami permasalahan sistemik pada Pelaksanaan Program Raskin yang berakibat rendahnya pencapaian target kinerja 6 T tersebut. Bagi Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Penyempurnaan Sistem Distribusi Raskin diwilayahnya agar berpedoman pada ketentuan ini dan dituangkan pula pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 A. MEKANISME PENYALURAN : a. Masing-masing pihak yang terkait dalam penyaluran Raskin membuat Pakta Integritas yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis). b. Berdasarkan jumlah pagu Raskin yang telah ditetapkan, hasil pemutakhiran data RTS PM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah Setingkat, dan diketahui atau disahkan oleh Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPA oleh Pemda/Kota kepada Perum BULOG setelah masing-masing pihak menandatangani Pakta Integritas. c. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan. d. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD dengan pengawalan TNI dan Polri dan dibuktikan dengan Berita Acara Pengawalan e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dikawal oleh TNI dan Polri serta dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. f. Beras yang telah diserahterimakan kepada pelaksana distribusi di TD dan atau Titik Bagi dibagikan kepada RTS-PM dengan pengawalan TNI dan Polri serta disaksikan oleh Pemkab/Kota dan pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat.

- 40 -

g. Beras yang telah diserahterimakan oleh Satker kepada Pelaksana Distribusi akan diterbitkan BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri Berita Acara pengawalan dari TNI/Polri. h. Tikor Raskin Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Raskin kepada RTS-PM secara berkala sesuai kebutuhan monitoring dan evaluasi. i.

Terhadap pembiayaan biaya operasional pengawalan pendistribusian Raskin oleh TNI dan Polri sejak beras keluar dari pintu gudang Perum BULOG sampai diserahkan di TD dan atau Titik Bagi bersumber dari anggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Perum BULOG.

- 41 -

PAKTA INTEGRITAS UNTUK DAERAH DENGAN PENANGANAN KHUSUS

Saya yang bertandatangan dibawah ini, berwenang dan bertindak untuk dan atas nama : Nama Instansi Alamat

: : :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 1. Saya melaksanakan penyaluran beras Raskin bagi masyarakat miskin penerima manfaat (RTS-PM) tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, kecermatan yang tinggi dan dalam keadaan bebas mandiri atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain (independency). 2. Dalam mengambil keputusan saya tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri sendiri atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas. 3. Melaksanakan proses penyaluran beras Raskin dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk mempertimbangkan hal-hal yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan (duty abiding the laws). Demikian pernyataan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan disini, serta akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

………………, …….…. (ttd bermaterai) ……………….

- 42 -

B. TATA CARA PENYALURAN RASKIN UNTUK DAERAH DENGAN PENANGANAN KHUSUS

PIHAK

PENYALURAN RASKIN A

DIVRE

Monev M -3

SUBDIVRE

M-1.1 Pakta Integritas

GUDANG


SATKER


M-11 Penerimaan MBA1

DO M -4 Pengeluaran Beras M-5 Pengantaran Barang

PEMPROV M -2 PEMKAB


KECAMATAN

M-1.5 Pakta Integritas M-6 Serah Terima Beras


DESA

M-10 Laporan MBA-1

SPA

TNI / POLRI

Laporan MBA-0

M-8

BAST

M -7 Penerimaan beras

RTS-PM TP -1 Pengamanan Obyek Vital

M -9

M-1.7

TP -2

Pakta Integritas

Pengawalan

TP -3 BA Pengawalan

B Komando Ikut Menyaksikan C

PENJELASAN TATA CARA PENYALURAN RASKIN UNTUK DAERAH DENGAN PENANGANAN KHUSUS Kode

Aktivitas

Deskripsi

M-1.1 M-1.2 M-1.3 M-1.4 M-1.5 M-1.6 M-1.7

Pakta Integritas

Masing–masing pihak yang terkait dalam penyaluran Raskin membuat Pakta Integritas

TP-1

Pengamanan Oyek TNI/POLRI melakukan pengamanan obyek vital Vital yang dimiliki masing-masing pihak yang terkait dalam penditribusian Raskin

M-2

SPA

Setelah masing-masing pihak menandatangani pakta integritas, pemkab/pemkot menerbitkan SPA

M-3

DO

Atas dasar SPA dari pemkab/pemkot, subdivre menerbitkan DO kepada gudang

- 43 -

M-4

Pengeluaran Barang

Atas dasar DO dari subdivre gudang mengeluarkan stok beras dari gudang (GD1K) untuk disalurkan sesuai alokasi

M-5

Pengantaran Barang

Beras yang dikeluarkan dari gudang tersebut diantarkan ke Desa/ Titik Distribusi oleh satker Raskin sesuai alokasi dikawal oleh TNI/POLRI

M-6

Serah Terima Beras

Beras yang diantar oleh satker Raskin diserah terimakan kepada petugas distribusi (kades) di titik distribusi dikawal TNI/POLRI

M-7

Penerimaan Beras

Beras yang telah diserahterimakan kepada pihak desa di Titik Distribusi dibagikan kepada RTS-PM dengan pengawalan TNI/POLRI dan disaksikan oleh pemkab/pemkot dan pihak kecamatan setempat

TP-2

Pengawalan

TNI/POLRI melakukan pengawalan Raskin mulai dari pengantaran, serah terima di Titik Distribusi, sampai dengan pembagian RTS-PM

B

Komando

Pemprov dan Pemkab/Pemkot memberikan komando kepada TNI/POLRI dalam pengawalan tersebut

C

Ikut Menyaksikan

Pemkab dan kecamatan menyaksikan pembagian Raskin kepada RTS-PM

A

Monev

Bulog Divre dan Pemprov melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Raskin kepada RTS-PM

TP-3

BA Pengawalan

Dari kegiatan pengawalan, TNI/POLRI menerbitkan BA pengawalan sebagai dasar dan lampiran penerbitan BAST

M-8

BAST

Beras yang telah diserahterimakan oleh satker kepada petugas distribusi akan diterbitkan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri BA pengawalan dari TNI/POLRI

M-9

Laporan MBA-0

Atas dasar BAST tersebut pihak kecamatan menerbitkan laporan MBA-0

M-10

Laporan MBA-1

Atas dasar laporan MBA-0 pihak kabupaten/kota menerbitkan MBA-1

M-11

Penerimaan MBA-1

Laporan MBA-1 dari kabupaten/kota dikirim ke Divre Jatim untuk dilaporkan ke kantor pusat sebagai dasar penagihan subsidi ke pemerintah

- 44 -

BAB IX STRATEGI KOMUNIKASI Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi A. Tujuan 1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif 2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak. 3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya. B. Sasaran Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTS-PM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program (K/ L di tingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll). C. Metode 1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin. 2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin. 3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin.

- 45 -

D. Materi/Pesan Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin adalah sebagai berikut: a. Sejarah Program Raskin b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin c. Pagu Raskin dan Kepesertaan Program Raskin d. Aspek kelembagaan Program Raskin, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin dsan di berbagai tingkatan (pusat dan daerah). e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin g. Indikator kinerja Program Raskin h. Mekanisme pengaduan Program Raskin i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin E. Saluran Media No. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Saluran/ Media Komunikasi Komunikasi personal/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya). Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya Materi cetak (leaflet, buklet, flyer, buku pedoman umum/juklak/juknis, ddvertorial di majalah, tabloid, koran) Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing) Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat , running text atau talkshow/dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas) Media luar ruang (spanduk, baliho, poster) Media baru (media internet, situs web k/l dan pemda, media sosial (facebook, twitter, dll)

Monitoring/pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya. Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

- 46 -

BAB X PENUTUP Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. . GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd,

Dr. H. SOEKARWO

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents