PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN (JUKNIS RASKIN) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

1

Pemerintah Kabupaten Malang

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN (JUKNIS RASKIN) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

---- Petunjuk Teknis Program Raskin (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Malang Tahun 2015 ----

2


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Foog Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Di Indonesia 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, dan bawang merah. Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasar. Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah. Sehingga peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas Program Raskin. Sehubungan dengan hal tersebut maka para pemangku kepentingan Program Raskin di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif untuk mencapai tujuan program tersebut. Terkait dengan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang memfasilitasi pendistribusian Beras dari Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Distribusi (Desa/Kelurahan). Hal ini di dukung oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta


3


penanganan pengaduan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Malang. Tim ini terdiri dari Instansi Pemerintahan terkait dan pihak lain yang dipandang perlu. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur, maka disusunlah Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Malang Tahun 2015, sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, dengan harapan dapat memperlancar kegiatan operasional pihak-pihak terkait sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik Kabupaten Malang. 1.2. DASAR HUKUM 1)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4) 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

6) 7) 8)

9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

10) Peraturan Menteri Sosial No. 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015; 2) Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur; 3) Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/255/KEP/421.013/2015 tentang Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang Tahun 2015; 4) 5)

6)

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 November 2014 Nomor: 518/25465/021/2014 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2015; Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Januari 2015 Nomor: 518/441/021/2015 perihal Koreksi Data Nama dan Alamat RTS-PM Raskin 2015; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 511.1/1107/421.021/2015 perihal Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015.


4


1.3. PENGERTIAN 1) BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi. 2) DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel. 3) DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan 4) Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. 5) HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD). 6) Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. 7) Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. 8) Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung. 9) Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. 10) Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM. 11) Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan. 12) Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTSPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu. 13) Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 14) Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 15) Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1. 16) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin. 17) Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.


5


18) PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. 19) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan (mudes/ muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 20) Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog. 21) SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin. 22) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin. 23) Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat. 24) Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum Bulog. 25) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. 26) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota).


6


BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN 2.1. TUJUAN PROGRAM Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. 2.2. SASARAN PROGRAM Sasaran Program Raskin di Kabupaten Malang adalah berkurangnya beban pengeluaran 147.212 Rumah Tangga Sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian Beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan. 2.3. MANFAAT Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. Stabilisasi harga beras di pasaran. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ kg, dan menjaga stok pangan nasional. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


7


BAB 3 PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan, dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan. 3.1. TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN KABUPATEN MALANG Bupati Malang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Malang dan membentuk Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang. 3.1.1. Kedudukan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Malang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang. 3.1.2. Tugas Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim tersebut secara fungsional dijabarkan dalam 4 (empat) Bidang, dengan tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut : 1) Bidang Perencanaan dan Sosialisasi, mempunyai tugas perencanaan dan sosialisasi Program Raskin; 2) Bidang Pelaksanaan Penyaluran, mempunyai tugas penyediaan Beras dan pelaksanaan penyaluran Beras dari Gudang Bulog sampai di Titik Distribusi (Desa/Kelurahan) termasuk penyelesaian administrasi dan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR); 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beras Program Raskin di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 4) Bidang Unit Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas penanganan pengaduan masyarakat di Tingkat Kabupaten Malang, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3.1.3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang mempunyai fungsi : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Perumusan perencanaan Program Raskin; Koordinasi perencanaan Program Raskin; Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM); Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin; Sosialisasi Program Raskin;


8


7) 8)

Perencanaan Penyaluran Raskin; Penyelesaian pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi penyaluran Raskin;

9)

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan; 11) Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Raskin dan menindaklanjuti sesuai dengan tingkat kewenangannya; 12) Pelaporan pelaksanaan Program Raskin kepada Bupati dan Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur. 3.1.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang terdiri dari Pelindung, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) Bidang, yaitu : 1) Bidang Perencanaan dan Sosialisasi; 2) Bidang Pelaksanaan Penyaluran; 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi; 4) Bidang Unit Pengaduan Masyarakat. Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dimaksud merupakan Tim antar instansi yang terdiri dari wakil/pejabat unsur Pemerintah Kabupaten Malang, Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dan Instansi terkait lainnya yang dipandang perlu, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/255/KEP/421.013/2015 tentang Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang Tahun 2015. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang PELINDUNG

PENGARAH KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN DAN SOSIALISASI

BIDANG PELAKSANAAN PENYALURAN

BIDANG MONEV

BIDANG UPM

Pelindung: Bupati Malang; Pengarah: Wakil Bupati Malang; Ketua: Sekretaris Daerah; Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang, Koordinator Bidang Perencanaan: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Koordinator Bidang Pelaksanaan Penyaluran: Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang; Koordinator Bidang Monev: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang; Koordinator Bidang UPM: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang


9


3.2. TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN KECAMATAN Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. 3.2.1. Kedudukan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 3.2.2. Tugas Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3.2.3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan mempunyai fungsi: 1) Fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran daftar RTS-PM oleh Desa/Kelurahan serta rekapitulasi hasilnya; 2) 3) 4) 5) 6)

Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin di wilayah kecamatan. Pendistribusian Raskin. Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi Raskin. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program Raskin di setiap Desa/Kelurahan;

7) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan 8) Menampung dan menindak lanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Raskin, yang dikoordinasikan dengan Bidang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang; 9) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. 3.2.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota Bidang antara lain Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan merupakan Tim antar instansi yang terdiri dari wakil/pejabat unsur Aparat Kecamatan, Pengawas PLKB, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), TP-PKK dan pihak terkait lainnya, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat.


10


Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan terdiri dari : 1) Penanggung Jawab : Camat 2) Ketua 3) Sekretaris

: Sekretaris Camat : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

4) Anggota Bidang-Bidang

: ~ Aparat Kecamatan ~ Koordiantor Statistik Kecamatan (KSK) ~ Pihak terkait (Pengawas PLKB, TP-PKK, dll.)

3.3. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA/KELURAHAN Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi. Pelaksana Distribusi merupakan Kelompok Kerja (POKJA) distribusi Raskin di Titik Distribusi (Desa/Kelurahan) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk diberi tugas menerima Beras dari SATKER Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin, mengadministrasikan pendistribusian Raskin, serta menyetorkan uang pembayaran HTR kepada SATKER Raskin. 3.3.1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah, yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah. 3.3.2. Tugas Pelaksana Distribusi Beras Raskin Desa/Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan secara tunai kepada SATKER Raskin, serta menyelesaikan administrasi Raskin. 3.3.3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi: 1) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Desa/Kelurahan; 2) Perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan pendistribusian Raskin di Desa/Kelurahan; 3) Melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (dengan format sebagaimana terlampir), untuk selanjutnya menerima/menolak Raskin yang dikirimkan oleh SATKER Raskin Perum Bulog di Titik Distribusi (TD). 4) Penyerahan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB). 5) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog atau disetor langsung secara tunai kepada SATKER Raskin Perum Bulog. 6) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras dari Satker Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang kepada Petugas Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan di Titik Distribusi (TD); 7) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM-2) sesuai Model DPM-2.


11


8) Pelaporan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang melalui Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan penyaluran Raskin dilampiri dengan DPM-2. 3.4. SATKER RASKIN SATKER Raskin merupakan Satuan Kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang. 3.4.1. Kedudukan SATKER Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang. 3.4.2. Tugas 1) Memeriksa dan mengantar serta menyerahkan Raskin kepada Petugas Pelaksana Distribusi; 2) Menyelesaikan administrasi Raskin; 3) Menerima uang Harga Tebus Raskin (HTR) dan menyetor ke Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Sub Divre Malang; 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre Malang. 3.4.3. Fungsi 1) Pemeriksaan dan pengantaran Beras dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang sampai dengan Titik Distribusi Desa/Kelurahan dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi Desa/Kelurahan; 2) Penggantian Raskin yang ditolak oleh Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan karena tidak memenuhi standar kualitas/kuantitas; 3) Penerimaan HTR dari Pelaksana Distribusi, dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog; 4) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin (DO, BAST, MBA-0) dan pembayaran HTR (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank); 5) Penyelesasian/penagihan tunggakan HTR; 6) Pelaporan pelaksanaan tugas kerjanya kepada Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang.


12


BAB 4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 4.1. PERENCANAAN Dalam kegiatan perencanaan pendistribusian Raskin pada dasarnya meliputi : 1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat; 2. Penentuan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB). 4.1.1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang yang dikelola oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan Tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Musyawarah Desa/Kelurahan Tahun 2015. 2) Pagu Raskin nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. Adapun Pagu Raskin Kabupaten Malang sebesar 147.212 RTS-PM. Selanjutnya untuk Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang ditetapkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 511.1/1107/421.021/2015 Perihal Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015. 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan/atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Malang melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang. 4) RTS-PM Raskin Tahun 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan. 4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD) 1) Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Kantor Desa/Kelurahan yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang, sebagai tempat penyerahan Beras oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan; 2) Petugas, sarana dan prasarana penunjang distribusi di Titik Distribusi untuk kelancaran penyerahan Beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan; 3) Petugas Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi adalah Pelaksana Distribusi Raskin yang merupakan Kelompok Kerja (POKJA) pendistribusian Raskin Desa/Kelurahan yang ditunjuk langsung Kepala Desa/Lurah atau berdasarkan hasil musyawarah.


13


4.1.3. Titik Bagi (TB) 1) Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Petugas Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM; 2) Petugas, sarana dan prasarana penunjang distribusi di tingkat Titik Bagi (TB) untuk menunjang kelancaran penyerahan Beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan; 3) Petugas Pelaksana Distribusi di Titik Bagi (TB) adalah Pelaksana Distribusi Raskin yang merupakan Kelompok Kerja (POKJA) pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Desa/Kelurahan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa/Lurah atau berdasarkan hasil musyawarah. 4.2. PENGANGGARAN Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut : a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diminta untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM di Kabupaten Malang didukung dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) atau Anggaran Kelurahan (DPA Kelurahan) Tahun Anggaran 2015 masing-masing Desa/Kelurahan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR yang harus dibayarkan oleh RTS-PM.


14


BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN 5.1. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN 1) Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. 2) Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) Provinsi Jawa Timur, dan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) Kabupaten Malang. 3) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) merupakan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional, yang dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. 4) Pedoman Khusus Program Raskin: a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin. b. Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. 5) Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) Provinsi Jawa Timur merupakan panduan khusus pelaksanaan Program Raskin yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Jawa Timur, yang disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur; 6) Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) di Kabupaten Malang merupakan panduan pelaksanaan Program Raskin yang bersifat spesifik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik Wilayah Kabupaten Malang, sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin, yang disususun oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang 5.2. PAGU RASKIN 1) Pagu Raskin untuk Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan alokasi Pagu Raskin Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada pagu Raskin Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu Provinsi; 2) Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 November 2014 Nomor: 518/25465/021/2014 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun, bahwa Pagu Raskin untuk Kabupaten Malang Tahun 2015, sebagai berikut :  Titik Distribusi : 390 Desa/Kelurahan  Pagu RTS-PM : 147.212 RTS  Pagu Beras per bulan : 2.208.180 Kg  Pagu Beras 12 bulan : 26.498.160 Kg


15


3) Pagu Alokasi Raskin untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang didasarkan pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 511.1/1107/421.021/2015 perihal Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015; 4) Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan, dengan penjelasan : a. Musyawarah Kecamatan difasilitasi oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan yang dipimpin oleh Camat selaku penanggung jawab atau Sekretaris Camat selaku Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dengan melibatkan Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta unsur kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan; b. Musyawarah Kecamatan merupakan forum pertemuan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan setempat dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan koordinasi antar Desa/Kelurahan terhadap kebutuhan guna melakukan relokasi (penambahan/ pengurangan) Pagu Raskin sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di antara Desa/Kelurahan, sehingga dimungkinkan terjadi adanya kondisi perubahan Pagu Raskin antar Desa/Kelurahan, tetapi tidak merubah Pagu Raskin Kecamatan; c. Dalam pelaksanaan Musyawarah Kecamatan tidak melakukan validasi atau pemutakhiran daftar RTS-PM dari masing-masing Desa/Kelurahan; d. Kesepakatan Musyawarah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan ketetapan Pagu Alokasi Raskin untuk Desa/Kelurahan yang ditetapkan melalui forum Musyawarah Kecamatan, hasilnya dituangkan dalam suatu bentuk Berita Acara Musyawarah Kecamatan serta ditandatangani oleh para Kepala Desa/Lurah peserta Musyawarah Kecamatan dan disahkan oleh Camat; e. Hasil Berita Acara Musyawarah Kecamatan dibuat dalam secukupnya, yaitu:  Untuk disampaikan kepada Bupati Malang melalui Sekretariat Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang (Bagian Perekonomian Setda), sebagai dasar perubahan atas Pagu alokasi Program Raskin antar Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan pendistribusian Raskin;  Untuk Arsip Kecamatan dan Desa/Kelurahan dipergunakan sebagai pegangan yang merupakan dokumen untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan terkait; 5) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan tidak dapat diserap atau didistribusikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016. 5.3. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, maka validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM diakomodir melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan, yaitu: 1) Musyawarah Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah, dengan melibatkan Perangkat Desa/Kelurahan, Tokoh masyarakat (Badan Permusyawaratan LPMK, TP-PKK, RW, RT, dll.), Perwakilan RTS-PM, TKSK, dan dilakukan pendampingan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, dengan ketentuan: a. Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti.


16


b.

RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

c.

Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

d.

Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.

e.

Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

f.

PelaksanaanMudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan

g.

Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan. Musdes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

h.

i. j.

k.

BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diupayakan dapat diterima oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang paling lambat 28 Februari 2015. Bupati Malang atau pejabat yang mewakili, yaitu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Malang paling lambat 31 Maret 2015. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang.

5.4. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM RASKIN 5.4.1. Peluncuran 1) Peluncuran Raskin dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten; 2) Peluncuran Raskin di Kabupaten Malang dilaksanakan setelah masing-masing Desa/Kelurahan menyampaikan hasil Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yaitu DPM-1 dari setiap Desa/Kelurahan, dan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan serta Formulir Rekapitulasi Pengganti/FRP (jika Desa Kelurahan melakukan Musdes/Muskel) yang merupakan dokumen kelengkapan administrasi untuk pendistribusian Raskin. 5.4.2. Sosialisasi Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap dengan pemahaman yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan


17


terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Maksud dan tujuan sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif, membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak, serta membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya. Adapun materi/pesan yang disampaikan pada sosialisasi Program Raskin adalah Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin, Pagu Raskin dan Kepesertaan Program Raskin, Aspek kelembagaan Program Raskin (terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin di berbagai tingkatan), Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin, Mekanisme pelaksanaan Program Raskin, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin g. Indikator kinerja Program Raskin h. Mekanisme pengaduan Program Raskin i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin, Mekanisme pelaksanaan Program Raskin (termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin), Indikator kinerja Program Raskin, Mekanisme pengaduan Program Raskin, dan Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin Waktu pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan sebelum Program Raskin dilaksanakan dan selama Program Raskin berjalan atau sesuai dengan kebutuhan dengan melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: 1) Rapat Koordinasi dan Sosialisasi a. Tingkat Kabupaten Malang Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan, TKSK, maupun kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, serta dapat melibatkan institusi kemasyarakatan yang dianggap perlu. b. Tingkat Kecamatan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, Perwakilan RTS-PM, serta dapat melibatkan institusi kemasyarakatan yang dianggap perlu. c. Tingkat Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah dan Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan RTS-PM melalui berbagai kegiatan/acara di Desa/Kelurahan terutama forum Musyawarah Desa/Kelurahan, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat dengan melibatkan Aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan), tokoh masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Desa/Kelurahan, TP-PKK, RW/ RT, dll.) serta perwakilan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).


18


2) Media Massa Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Hal ini dimungkinkan adanya penyebarluasan informasi melalui Media cetak (Surat Kabar, Majalah) dan Media Elektronik (Radio, Televisi, Internet, dll.). 3) Lain-lain a. Selain melalui media Rapat Koordinasi dan Media Massa, sosialisasi dilakukan melalui Media Cetak lainnya, seperti leaflet, buklet, flyer, buku pedoman umum/juklak/juknis, spanduk, baliho, poster, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi yang ada; b. Pada Tingkat Desa/Kelurahan sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai forum pertemuan yang telah ada sebagai bagian kehidupan masyarakat, seperti Pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan, Pertemuan RW/RT, Pertemuan Adat, Pertemuan Keagamaan, Arisan, Kegiatan Kesenian dan lain-lain yang dimungkinkan untuk sosialisasi Program Raskin, serta juga melalui kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya. 5.5. MONITORING DAN EVALUASI Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin maka Tim Koordinasi Program Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. Monev dilakukan secara berjenjang, dan kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Malang. 1) 2) 3)

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan distribusi Raskin di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang; Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan distribusi Raskin di Tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan; Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyerahan Beras di Titik Distribusi dari SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang kepada Petugas Pelaksanan Distribusi, maupun penyerahan Beras dari Petugas Pelaksana Distribusi kepada para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah;

4)

Materi Monitoring dan Evaluasi adalah meliputi serangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin, yaitu mulai perencanaan, sosialisasi, penyaluran Raskin dari SATKER Raskin Perum Bulog ke Petugas Pelaksana Distribusi hingga sampai ke RTS-PM, penyelesaian administrasi, pembayaran HTR, dan pelaporan;

5)

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi maka dilakukan upaya tindak lanjut secara sesuai kebutuhan secara berjenjang yaitu tindak lanjut oleh Tim Program Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik (yaitu setiap bulan/alokasi) atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

6)


19


7)

Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan secara berjenjang yaitu hasil Monitoring dan Evaluasi Kepala Desa/Lurah dilaporkan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dilaporkan kepada Tim Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang, dan hasil Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dilaporkan kepada penanggung jawab Program Raskin yaitu Bupati Malang, serta Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur.

5.6. PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN SAMPAI DI TITIK DISTRIBUSI (TD) 5.6.1. Penyediaan Beras RASKIN Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung, dengan kualitas Beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. 5.6.2. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang bersama Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk Surat Permintaan Alokasi (SPA) RASKIN dan Jadwal Pendistribusian Raskin. 5.6.3. Mekanisme Penyaluran 1) Mekanisme Distribusi a. Hasil pemutakhiran data RTS PM (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan diketahui atau disahkan oleh Camat dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang, untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPA kepada Perum Bulog. b. Sekretaris Daerah Kabuaten Malang atas nama Bupati Malang mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang berdasarkan alokasi pagu Raskin dan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing Desa/Kelurahan; c. SPA untuk alokasi Raskin diterbitkan berdasarkan rekap DPM-1 dari Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang; d. Berdasarkan SPA, Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang menerbitkan SPPB/DO Beras untuk masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan; e. Berdasarkan DO, SATKER Raskin mengambil Beras di Gudang Perum Bulog, mengantar dan menyerahkan Beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi Desa/Kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang; f. Atas dasar jadwal yang telah ditentukan dimaksud, Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang menyampaikan petunjuk dan informasi kepada para Camat tentang jadwal pendistribusian Beras untuk periode bulan yang bersangkutan, selanjutnya Camat meneruskan petunjuk dan informasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan sekaligus melaksanakan monitoring/pemanatauan pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Distribusi;


20


g. Sebelum Penyaluran, dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras oleh perwakilan Tim Koordinasi Progran Raskin Kabupaten Malang di Gudang Perum Bulog, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh perwakilan dari Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang. h. Penyerahan Beras Raskin oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang kepada Pelaksana Distribusi dilakukan di Titik Distribusi yang ditentukan bertempat di Kantor Desa/Kelurahan setempat, dan tidak dibenarkan diserahkan ditempat lainnya; i. Penyerahan Beras Raskin oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang ke Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (Model BAST); j. Pada saat penyerahan Beras dari SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divre Malang kepada Petugas Pelaksana Desa/Kelurahan, bahwa masing-masing pihak harus melakukan: 1.

Pemeriksaan kualitas, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap fisik kualitas Beras sesuai dengan ketentukan dalam Inpres tentang Kebijakan Perberasan. Apabila Beras yang diserahkan oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang tidak memenuhi kualitas yang ditentukan, maka pada saat itu juga Beras dapat ditolak dan dikembalikan langsung kepada SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang untuk ditukar/diganti dengan kualitas yang sesuai;

2.

Pemeriksaan kuantitas, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jumlah/bobot Beras sesuai dengan nilai kemasan (zak) dengan cara melakukan penimbangan ulang untuk mengetahui ketepatan jumlah/bobot Beras, sehingga jumlah/bobot Beras yang diterima sesuai dengan Pagu Alokasi Raskin Desa/Kelurahan setempat. Apabila kuantitas Beras yang diserahkan tidak sesuai dengan nilai kemasan (zak), sehingga berakibat Beras yang diserahkan kurang/tidak sesuai dengan kuantitas jumlah Pagu Alokasi Raskin Desa/Kelurahan setempat, maka pada saat itu juga disampaikan kepada SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divre Malang untuk ditukar/diganti dengan kuantitas yang sesuai atau dapat meminta tambahan dari kekurangan kuantitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penimbangan ulang terhadap Raskin, maka masing-masing Desa/Kelurahan diminta menyiapkan Timbangan yang layak dan telah ditera ulang sesuai dengan tahun uji tera yang berlaku.

3.

Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (sebagaimana format terlampir) rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk arsip Desa, dan 1 (satu) untuk SATKER Raskin Perum Bulog, dan Perum Bulog menghimpun Berita Acara Pemeriksaan beras dari 390 Desa/Kelurahan untuk digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan penandatanganan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Raskin (MBA-1). Selanjutnya, apabila ditemukan kondisi kualitas dan kuantitas beras yang tidak sesuai (tidak layak), agar langsung dikembalikan dan minta diganti dengan beras yang layak sesuai ketentuan. Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang wajib mengganti dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai selambat-lambatnya 2 x 24 Jam

4.

5.


21


2) Administrasi Distribusi a. Penyerahan Raskin di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh SATKER Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima Beras serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili. Nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan distempel/cap dinas; b. Untuk mendukung tertib administrasi, maka pada saat pendistribusian Raskin,maka pejabat yang berwenang menggunakan stempel/cap dinas (Kepala Desa/Lurah atau Sekretaris Desa/Kelurahan) agar berada di tempat; c. Berdasarkan BAST, SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang membuat rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penyaluran Raskin masing-masing Kecamatan (Model MBA-0) yang ditanda tangani oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divre Malang dan Camat atau pejabat yang mewakili; d. Berdasarkan MBA-0, Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN Kabupaten Malang (Model MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang dan Bupati Malang atau pejabat yang mewakili, yaitu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dengan nama dan identitas penandatangan dicantumkan secara jelas dan distempel/cap dinas; 5.7. PENYALURAN RASKIN Penyaluran Raskin kepada RTS-PM oleh Petugas Pelaksana Titik Distribusi di Tingkat Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara langsung di Titik Distribusi (TD) yang bertempat di Balai/Kantor Desa/Kelurahan setempat, atau di Titik bagi (TB) yang ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM, disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa/Kelurahan yaitu bertempat di Balai/Kantor Dusun/Lingkungan/RW/RT setempat, dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan Raskin kepada rumah RTS-PM. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) atau dari Titik bagi (TB) kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan Dalam pendistribusian beras Program Raskin kepada RTS-PM tidak diperkenankan dibebani atau ada penambahan biaya lain-lain, untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan pendukung di Titik Distribusi sampai kepada RTS-PM dianggarkan dari Alokasi Dana Desa/Anggaran Kelurahan (ADD) atau DPA Kelurahan Tahun Anggaran 2015 masing-masing Desa/Kelurahan, dengan nilai dana yang disesuaikan kebutuhan sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan. 1) Mekanisme Distribusi a. Setelah penyerahan Beras dari SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divre Malang kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi, maka pada hari itu juga segera menyerahkan Beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM); b. Petugas Pelaksana Titik Ditribusi Desa/Kelurahan menyerahkan Beras Raskin kepada RTS-PM yang telah terdaftar pada DPM-1 sebanyak 15 Kg/RTS/bulan; c. Apabila pendistribusian Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di Titik Distribusi Desa/Kelurahan, maka Pemerintah Desa/Kelurahan harus mendistribusikan Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (TB) sampai dengan kepada RTS-PM. Dalam hal ini apabila diperlukan dapat melibatkan peran aktif dari Kepala Dusun/Lingkungan, RW/RT, Karang Taruna, atau Kader PKK;


22


d. Penanggung jawab pendistribusian Beras Program Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kepala Desa/Lurah, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi. 2)

Administrasi Distribusi a. Pada saat penerimaan Beras dari Petugas Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), agar dibuat administrasi Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2) yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Titik Distribusi dan diketahui/disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. b. Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan penjelasan: a) 1 (satu) sebagai dokumen/pegangan untuk disimpan di Desa/Kelurahan sebagai dokumen dan bahan pertanggungjawaban pendistribusian Raskin oleh Petugas Pelaksana Distribusi; b) 1 (satu) sebagai laporan yang dikirim kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang sebagai dokumen dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan pendistribusian Raskin di Tingkat Kabupaten Malang.

5.8. PEMBAYARAN HARGA TEBUS RASKIN (HTR) 1) Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada prinsipnya dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00 per kg di Titik Distribusi; 2)

Uang pembayaran HTR Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat harus langsung disetorkan ke rekening Perum Bulog atau diserahkan kepada SATKER Raskin dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran oleh SATKER Raskin;

3)

Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda pembayaran HTR Raskin kepada SATKER Perum Bulog Sub Divre Malang. Apabila terdapat pembayaran HTR Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM tidak diserahkan/disetorkan kepada SATKER Raskin sampai pada periode bulan berikutnya, maka Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dan/atau Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan akan melakukan upaya penagihan, dan apabila ada indikasi penyimpangan maka dapat dilaporkan kepada penegak hukum, serta tugas sebagai pelaksana diberhentikan dan untuk kelancaran distribusi Raskin dapat digantikan oleh orang lain; Perum Bulog Sub Divre Malang membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis posisi tunggakan HTR untuk disampaikan kepada tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memiliki tunggakan, dan pihak Desa/Kelurahan yang memiliki tunggakan HTR tersebut wajib memberikan jawaban/konfirmasi kepada Perum Bulog Sub Divre Malang disertai batas waktu kesanggupan pelunasan tunggakan tersebut. Kecamatan dan Desa/Kelurahan berkewajiban untuk membantu kelancaran pembayaran HTR Raskin agar tidak terjadi adanya tunggakan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran HTR, maka penyaluran Raskin alokasi periode berikutnya ditunda sampai dengan adanya pelunasan.

4)

5)


23


5.9. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk pelaksanaan pendistribusian Beras Program Raskin : 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin. 2. Biaya penyelenggaraan Program Raskin untuk kegiatan Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang termasuk biaya Sosialisasi, Koordinasi, Distribusi, Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) didukung dari APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dan/atau dari BOP Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang; 3. Biaya operasional pelaksanaan kegiatan SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang didukung dari Biaya Operasional Perum Sub Divisi Regional Malang; 4. Biaya operasional yang terdiri dari biaya distribusi dan biaya pendukung di Titik Distribusi (TD) sampai kepada para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) didukung dan dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau DPA Kelurahan Tahun Anggaran 2015 masing-masing Desa/Kelurahan, dengan nilai dana yang disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.


24


BAB 6 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 6.1. PENGAWASAN Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6.2. PELAPORAN 1) Petugas Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan setelah selesai melaksanakan penyaluran Beras Program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada setiap Alokasi Bulan Distribusi, melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa/Lurah untuk diteruskan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dengan melampirkan bukti penyaluran Raskin (Model DPM-2), secara periodik setiap bulan yaitu paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan tersebut. 2) Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan atas dasar laporan petugas pelaksana distribusi melaporkan kepada Camat, selanjutnya Camat segera melaporkan hasil pelaksanaan pendistribusian Beras yang disalurkan di setiap Titik Distribusi (Desa/Kelurahan) se-Kecamatan kepada Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang secara periodik setiap Triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan tersebut, dengan menyampaikan: a. Daftar rekapitulasi alokasi Pagu dan Realisasi Raskin, serta pembayaran HTR di setiap Titik Distribusi (Desa/Kelurahan); b. Melampirkan fotocopy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-0) yang ditandatangani oleh SATKER Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang dan Camat setempat); c. Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2) dari masing-masing Desa/Kelurahan; d. Hasil pelaksanaan sosialiasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi di tingkat Desa/kelurahan, termasuk jika ada permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusinya. 3) Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara langsung oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang, dan/atau berdasarkan laporan dari Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan, maka Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang melaporkan pelaksanaan penyaluran Raskin dan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati Malang. 4) Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur, dengan tembusan kepada Sekertaris TKPK secara periodik setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; 5) Pada akhir tahun, Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang membuat laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi Jawa Timur, paling lambat tanggal tanggal 10 (sepuluh) pada tahun berikutnya.


25


BAB 7 PENGADUAN Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin pada prinsipnya merupakan pengawasan terbuka yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap Program Raskin. Pengaduan masyarakat yang berupa keluhan, kritik dan saran terkait pelaksanaan program ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional, yaitui: 1) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. 2)

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin dapat dilakukan melalui Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kabupaten Malang yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dengan alamat Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang.

3)

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas Raskin dapat langsung disampaikan kepada Koordinator Lapangan (Korlap) SATKER Raskin dan/atau SPI Perum Bulog yang berkedudukan di Perum Bulog Sub Divisi Regional Malang dengan alamat Jl. Retawu No. 16 Malang Telepon 0341-564395. Penyelesaian terhadap pengaduan tentang kualitas dan kuantitas Raskin secara langsung dapat dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Malang; Penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Malang secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang;

4)

5)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang selaku Koordinator Bidang Unit Pengaduan Masyarakat, menyampaikan laporan tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang dengan tembusan Sekretaris Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Malang, secara periodik setiap trwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. .

.


26


BAB 8 LAIN-LAIN Dalam rangka mendukung keberhasilan Program Raskin di Kabupaten Malang dan menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan program, maka untuk pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Mewujudkan pemenuhan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan Raskin sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya pengertian dan kesadaran serta pemahaman yang positif dari masyarakat, bahwa Raskin adalah diperuntukkan khusus bagi Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran Daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) .


27


BAB 9 PENUTUP Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Malang Tahun 2015, dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan dan merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, dengan harapan dapat memperlancar kegiatan operasional pihak-pihak terkait secara teknis maupun administrasi mulai awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi obyektif di Kabupaten Malang. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Malang Tahun 2015 ini, maka Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Malang Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.


PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN (JUKNIS RASKIN) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Recommend Documents