PENYEMPURNAAN PENYALURAN PROGRAM RASKIN MENGGUNAKAN KARTU
Dr. Bambang Widianto Deputi Seswapres Bidang Kesra Dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) TIM TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN
TUJUAN DAN PRINSIP UTAMA PROGRAM RASKIN • Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan, dalam bentuk beras. • Raskin adalah program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. • Efektifitas Raskin sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan ketepatan jumlah beras yang diterima. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1
Masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan karena 2/3 dari konsumsi mereka adalah pada konsumsi pangan terutama beras. Bobot beras dalam menentukan garis kemiskinan adalah 30 %. Uraian biaya pengeluaran rumah tangga 100
Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga
Persentase dari Total Konsumsi
80
Kesehatan 60
Sandang Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar Makanan Jadi, minuman, Rokok dan Tembakau Makanan Lain
40 Food 20
Bahan Makanan 0 CPI
Poverty Basket
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Susenas
2
INDIKATOR KETEPATAN: BERAGAM HASIL Indikator Keberhasilan
Pedoman Umum
Tepat sasaran
RTM (Q1 & Q2)
Tepat jumlah
10-20 kg
SMERU
Susenas/WB
TNP2K (2011)
Sumbar: tepat Jatim: merata Sultra: merata/bergilir
Q1-Q2: 53% Q3-Q5: 47%
Banyak rumah tangga tidak miskin juga menerima
Sumbar: 10 kg Jatim: 4-7 kg Sultra: 4-10 kg
4 kg (2004, 2007, 2010)
Rata2: 5,75 kg; Semarang: 2,5 kg Deli Serdang: 8,9 kg
Tepat harga (Rp/kg)
1.000 / 1.600 Sumbar: 1.200-1.300 Jatim: 1.000 Sultra: 1.000-1.440
1.160 (2004) 1.225 (2005) 1.253 (2006)
Rata2: 2.122; Deli Serdang: 1.586 Barito Kuala: 2.863
Tepat waktu
Setiap bulan
5 x setahun
1-4 bulan sekali
Sumbar: setiap bulan Jatim: setiap bulan Sultra: setiap 1-4 bulan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3
TUJUAN MEKANISME BARU RASKIN • Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran Raskin. • Meningkatkan pemahaman penerima mengenai haknya mendapatkan Raskin sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. • Mengujicoba mekanisme baru penyaluran Raskin untuk perbaikan masa depan.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
44
UPAYA PENYEMPURNAAN PENYALURAN RASKIN SECARA BERTAHAP …(1) Mekanisme penyaluran Raskin Juni – Desember 2012 tetap dijalankan seperti halnya mekanisme saat ini : • Penyaluran beras dilaksanakan oleh BULOG s/d titik distribusi. • Mekanisme lain sebagaimana yang saat ini berjalan. • Menggunakan pagu nasional 2012 yang telah ditetapkan.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
55
UPAYA PENYEMPURNAAN PENYALURAN RASKIN SECARA BERTAHAP …(2) Dengan Perbaikan Sebagai Berikut : 1. Pemutakhiran pagu Raskin tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agar mencerminkan situasi terkini. Menggunakan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. 2. Pemutakhiran nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin. Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. 3. Perbaikan sosialisasi dan informasi mengenai daftar nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin. Pengumuman daftar RT penerima Raskin di setiap titik bagi (desa/ kelurahan). 4. Perbaikan sosialisasi dan informasi bagi rumah tangga penerima manfaar Raskin. Pengiriman Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta RT terpilih. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
66
UPAYA PENYEMPURNAAN PENYALURAN RASKIN SECARA BERTAHAP …(3) Mekanisme Yang Berjalan: • Menko Kesra menetapkan alokasi Provinsi, Gubernur menetapkan alokasi Kab/Kota. • Bupati/Walikota menetapkan nama dan alamat penerima. • Data nama dan alamat didapatkan dari BPS Kab/Kota (berdasarkan PPLS 2008). Mekanisme Yang Akan Dijalankan: • Menko Kesra menetapkan dan mengirimkan alokasi Provinsi dan Kab/Kota kepada Gubernur. Menko Kesra mengirimkan data nama dan alamat RT penerima Raskin kepada Bupati/Walikota (seluruh data disiapkan Sekretariat TNP2K). TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
77
KARTU RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
USULAN MEKANISME BARU: KARTU & NAMA DI TITIK BAGI Unit Penetapan Sasaran (Basis Data Terpadu)
PT Pos
Pagu dan data “by name by address” RTS Penerima Raskin.
Pemkab/Pemkot
PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran
Menyalurkan Raskin berdasarkan SPA ke Titik Distribusi yang disepakati.
BULOG Pre-printed nama/ informasi RTS
Titik Distribusi
RTS membawa kartu ke Titik Distribusi/Titik Bagi masing-masing
Menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) Raskin berdasarkan pagu yang ditetapkan Unit Penetapan Sasaran untuk tiap Kel/Desa.
Pelaksana Distribusi Raskin menerima & memeriksa kualitas beras di TD serta mendistribusikan Raskin di Titik Bagi.
RTS mengambil Raskin di Titik Distribusi/Titik Bagi dengan menunjukkan Kartu Raskin. Nama RTS penerima Raskin ditempel di Kantor Desa/Kelurahan.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
99
KARTU RASKIN DIBERLAKUKAN BERTAHAP: TAHAP I NO.
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1.
SUMATERA UTARA
Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli
2.
KEP. BANGKA BELITUNG
Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang
3.
JAWA TIMUR
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
4.
BALI
Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang Asem, Buleleng, Kota Denpasar
5.
NUSA TENGGARA TIMUR
Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Kupang, Kota Kupang
6.
KALIMANTAN SELATAN
Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin
7.
SULAWESI TENGGARA
Buton, Muna, Bombana, Wakatobi, Kota Bau-Bau
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10
TUJUAN PENGGUNAAN KARTU RASKIN • Memperbaiki ketepatan sasaran dengan memperbaiki mekanisme pemantauan dan meningkatkan pengetahuan akan hak Raskin. • Mengurangi kemungkinan daftar penerima diubah secara subyektif. • Cara cepat melakukan sosialisasi mengenai hak penerima.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
11
KARTU RASKIN • Kartu dicetak dan diberikan hanya kepada nama yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang didasarkan pada Basis Data Terpadu. • Nama pada kartu adalah nama Istri/Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT), dilengkapi Nomor Identitas Rumah Tangga (IRT), nama Kepala Rumah Tangga (KRT) dan nama Anggota Rumah Tangga lain (ART). • Kartu menggunakan Logo Pemerintah Daerah. • Kartu dicetak Pemerintah Pusat menggunakan kertas khusus. • Kartu dilengkapi 6 carik/kupon, masing-masing tertulis nama masingmasing bulan (Juli-Desember 2012) dan dilengkapi dengan nomor IRT (bar code) RTS-PM dan kolom untuk tandatangan petugas dan RTS-PM. • Kartu dikirimkan langsung ke alamat RTS-PM oleh PT. Pos. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
12
CONTOH KARTU RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
13
MEKANISME PENGGUNAAN KARTU • RTS-PM menandatangani halaman depan Kartu Raskin. • Kartu Raskin harus dibawa RTS-PM ke titik bagi beras pada saat penyaluran beras pada tanggal dan bulan berjalan. • RTS-PM memperlihatkan Kartu Raskin ke Pelaksana Distribusi Raskin (petugas pembagi beras). • Pelaksana Distribusi Raskin di titik bagi menyobek carik/kupon bulan berjalan. • RTS-PM menerima beras Raskin, menulis jumlah beras yang diterima dan memberi paraf pada carik/kupon bulan berjalan. • Petugas pembagi beras menempelkan carik/kupon bulan berjalan yang telah diparaf RTS-PM dalam Lembar Kendali I yang telah disediakan dan memberi paraf pada setiap carik/kupon bulan berjalan yang disobek. • RTS-PM menandatangani Lembar Kendali II yang berisi nama lengkap dan jumlah serta harga beras yang dibeli. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
14
CONTOH LEMBAR KENDALI I
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
15
CONTOH LEMBAR KENDALI II (seperti DPM-2 dalam Pedum Penyaluran Raskin 2012)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
16
MEKANISME PENGAMBILAN BERAS DENGAN KARTU 1. Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab memastikan terpenuhinya tertib administrasi oleh Pelaksana Distribusi Raskin terkait pengisian Lembar Kendali I dan II. 2. Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab menyampaikan Lembar Kendali I dan II kepada Camat selaku penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya setiap akhir penyaluran beras Raskin atau selambat-lambatnya sebelum penyaluran berikutnya. 3. Petugas PT. Pos akan mengambil Lembar Kendali I dan II yang terkumpul di kecamatan. 4. PT. Pos akan melakukan pemindaian carik/kupon yang telah ditempel pada Lembar Kendali dan memasukkan data realisasi penyaluran Raskin di wilayah tersebut. 5. Data akan diteruskan PT. Pos kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17
DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
18
MEKANISME PENGGANTIAN RTS-PM RASKIN DALAM BATAS PAGU YANG TELAH DITETAPKAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
OPSI MEKANISME PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 1. Pemutakhiran dalam batas pagu yang sudah ditetapkan. Dapat dilakukan oleh petugas lapangan. 2. Pemutakhiran data akibat adanya exclusion error. Dibutuhkan pencacahan kembali oleh petugas BPS. 3. Pemutakhiran data melalui mekanisme pendaftaran.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
20
PEMUTAKHIRAN DALAM BATAS PAGU YANG SUDAH DITETAPKAN … (1) • Apabila RTS- Penerima Manfaat yang terdapat dalam Daftar Nama dan Alamat RTS Program Raskin Juni – Desember 2012 (atau selanjutnya disebut Daftar Penerima Manfaat/DPM): a. Pindah alamat ke luar desa/kelurahan, b. Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal), c. Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau d. Kaya. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
21
PEMUTAKHIRAN DALAM BATAS PAGU YANG SUDAH DITETAPKAN … (2) • Penentuan dan penetapan RTS-PM pengganti tersebut dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan. • Perubahan tidak diperkenankan mengubah jumlah RTS-PM di desa/kelurahan tersebut. • Rumah tangga pengganti diprioritaskan bagi rumah tangga yang: (1) memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar, (2) kepala rumah tangganya perempuan, (3) kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan/atau (4) berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap. • Kepala Desa/Lurah mencatat data RTS-PM pengganti dalam Formulir Rekap Pengganti (FRP). Kepala Desa/Lurah menyampaikan FRP yang sudah diisi kepada Camat . • FRP yang telah diisi disampaikan selambat-lambatnya akhir Agustus 2012. Petugas PT. Pos Indonesia akan mengambil FRP yang telah terkumpul di kecamatan dan mengirimkannya kepada Kemendagri sebagai Unit Pengaduan Masyarakat dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
22
FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) … (1)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
23
FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) … (2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
24
KARTU HILANG DAN RTS PENGGANTI • Kartu Raskin tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan kepada RT lain. • Kartu Raskin hanya dicetak sekali. Kehilangan ataupun kerusakan dari Kartu ini menjadi tanggungjawab pemegang Kartu. • Bagi RTS Pengganti yang menggantikan RT pindah, meninggal, tercetak dua kali (duplikasi nama), dan kaya dari hasil musyawarah desa/kelurahan dan tercatat dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) RTS-PM: – Tidak diberikan Kartu Pengganti. – Dapat membeli beras Raskin dengan harga tebus yang telah ditentukan tanpa menggunakan Kartu Raskin. – Tetap mengisi Lembar Kendali II. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
25
PEMANTAUAN PELAKSANAAN MEKANISME BARU RASKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN PEMANTAUAN • Memastikan tahapan-tahapan implementasi Raskin dilakukan sesuai rencana: timing, ketepatan disain, kualitas pelaksanaan. • Mengobservasi dan menilai pemanfaatan daftar nama dan kartu raskin untuk distribusi Raskin ke penerima. • Mengidentifikasi masalah-masalah dalam implementasi. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
27
CAKUPAN PEMANTAUAN • Daftar Nama dan Kartu: o waktu distribusi daftar nama dan kartu, o pemanfaatan daftar nama dan kartu dalam distribusi, o masalah dalam penggunaan daftar nama dan kartu. • Sosialisasi: o Waktu sosialisasi, o Informasi dan kualitas sosialisasi o Siapa pelaksana sosialisasi o Pemahaman penerima raskin terhadap program
• Distribusi Raskin: o Jumlah beras diterima desa = kuota raskin desa? o Cara penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi o “4 tepat”: jumlah, harga, waktu, kualitas. • Masalah-masalah dalam pelaksanaan mekanisme baru: o “Subjective/qualitative” inclusion/exclusion error – berdasarkan laporan warga – focusing on whether the very poor receive raskin. o Protes, kerusuhan, konflik sosial o Dll.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
28
DESAIN PEMANTAUAN • Dilakukan di 11 provinsi: – Sumatera Utara , Bangka-Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. – Menggunakan Studi Raskin TNP2K 2011 (Survey Meter) sebagai ‘baseline’. • Pengumpulan data dan pelaporan dilakukan 2 kali: – Pengumpulan Data: Akhir Sept dan Akhir Nov. – Pelaporan: 1 bulan setelah pengumpulan data selesai
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
29
LAMPIRAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KETEPATAN SASARAN: INCLUSION & EXCLUSION ERROR
Persentase Penerima Bantuan
100
75 Raskin 50
25
• Desil 7-10 (40%) penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi teratas juga menerima Raskin • 50% penduduk Indonesia pada Desil 7 menerima Raskin • Sekitar 12.5% penduduk terkaya juga menerima Raskin • Akibatnya, setiap rumah tangga hanya menerima rata-rata sekitar 4 kg beras
Daerah Pentargetan Efektif
0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desil Konsumsi Rumah Tangga
Sumber: Susenas 2009 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
31
DASAR PENETAPAN SASARAN PROGRAM RASKIN Hingga Mei 2011 • Total Pagu Nasional = sekitar
17,5 juta rumah tangga
Juni 2012 • Total Pagu Nasional = sekitar
17,5 juta rumah tangga
• Jumlah dan identitas RTS-PM tingkat daerah mengacu
• Jumlah dan identitas RTS-PM tingkat daerah mengacu
kepada hasil PPLS tahun
kepada hasil PPLS tahun
2008
2011 yang diolah dalam Basis Data Terpadu
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
32
FAKTOR PERUBAHAN PAGU RASKIN 2012 Pagu Raskin sampai dengan saat ini dialokasikan berdasarkan Data PPLS 2008. Padahal, telah terjadi sejumlah perubahan signifikan di perekonomian antara tahun 2008 dan saat ini.
• Variasi perubahan tingkat kemiskinan antara 2008 dan 2011 (misal Provinsi Maluku: tingkat kemiskinan turun sebesar 6,66% sementara rerata nasional hanya turun 2,93%)
• Perubahan jumlah penduduk antara 2008 dan 2011 (misal karena kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk)
• Laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup tinggi antara tahun 2008 dan 2011 (misal Provinsi Banten, rerata laju pertumbuhan PDRB 2006-2010: 8,95% sementara rerata nasional hanya tumbuh 5,62%)
• Perbaikan metodologi pengumpulan dan pengolah data PPLS11. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
33
MENGAPA MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU? Sangat penting memastikan bahwa rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah adalah yang mendapatkan manfaat program perlindungan sosial Status Kesejahteraan Rumah Tangga Desil 1
Desil 2
Desil 3
Jumlah Rumah Tangga (nasional) 6,212,800
6,164,968
6,164,753
Jumlah Individu (nasional) 30,304,806
24,004,873
21,177,488
Sumber: PPLS 2011 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
34
BAGAIMANA JUMLAH & IDENTITAS RTS-PM PROGRAM RASKIN JUNI-DESEMBER 2012 DIPEROLEH DARI BASIS DATA TERPADU? Kriteria RTS-PM Raskin Jun-Des 2012: rumah tangga yang termasuk dalam +17,5 juta RT (+ 28% RT) yang paling rendah status kesejahteraannya se-Indonesia
Peringkat Kesejahteraan (Desil)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sebaran RTS-PM Raskin 2012 120 100
Jumlah Rumah Tangga Termasuk Peringkat 40% Terendah Tingkat Kesejahteraannya Seluruh Indonesia
80 60
24,5 jt
40
17,5 Juta RTS-PM Raskin 2012
20
17,5 jt
0 A
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
B
C
D
E 35
Hasil PPLS 2011 terkumpul 42,5% RT yang di masukkan dalam Basis Data Terpadu sebanyak + 40% RT atau sekitar 96 juta orang Selanjutnya ……
BAGAIMANA MEMILIH (misalnya) 30% terendah? • Modelling indeks kemiskinan dengan Proxy Means Testing (PMT) • Menggunakan informasi yang ada dalam PPLS, dibuat suatu indeks yang dapat menunjukkan peringkat RT Indeks = f (karakteristik rumah tangga) • Rumah tangga diperingkat menurut indeks yang ada • Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota Artinya, setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang secara signifikan menentukan indeks TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
36
DISTRIBUSI PAGU RASKIN 2011 dan 2012 Provinsi
RTS 2011
RTS 2012
NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali
529752 838363 257438 253750 133137 596942 120602 739994 28408 74601 180660 2840534 2888361 201628 3079822 629318 134.804
368512 792166 276815 241673 174095 459561 125593 617819 43370 67429 256469 3114036 2937464 341291 3401749 586944 180.862
% % RTS 2012 Angka Kemiskinan Peningkatan terhadap SP 2010 2011 34.55 -30% 19,48 26.08 -6% 10,83 24.02 8% 8,99 18.19 -5% 8,17 22.59 31% 7,90 25.34 -23% 13,95 29.01 4% 17,36 31.93 -17% 16,58 13.94 53% 5,16 15.26 -10% 6,79 10.22 42% 3,64 27.09 10% 10,57 33.75 2% 16,21 32.88 69% 16,14 32.77 10% 13,85 22.57 -7% 6,26 17.59 34% 4,59
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
37
DISTRIBUSI PAGU RASKIN 2011 dan 2012 Provinsi NT Barat NT Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Total Indonesia
RTS 2011
RTS 2012
559280 553770 346675 138341 169419 188997 115795 159126 514120 253157 70517 90573 144336 56260 112093 487434
483162 425201 241655 86478 169739 159008 162612 210501 506922 166021 94056 78926 122897 56955 92869 446157
17488007
17488007
% % RTS 2012 Angka Kemiskinan Peningkatan terhadap SP 2010 2011 38.57 -14% 19,67 41.93 -23% 20,48 23.62 -30% 8,48 15.16 -37% 6,64 17.4 0% 5,35 18.25 -16% 6,63 27.94 40% 8,46 33.92 32% 16,04 27.43 -1% 10,27 33.06 -34% 14,61 38.55 33% 18,02 30.52 -13% 13,64 38.8 -15% 22,45 26.57 1% 10,00 55.24 -17% 28,53 67.72 -8% 31,24
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
0%
Correlation: 0,96 38
TERIMA KASIH
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN