PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN

PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN RAPAT KOORDINASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) JAKARTA, 3 APRIL 2013 TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN TIM

KERANGKA PAPARAN • Latar Belakang: Pentingnya Raskin dan Tantangan Pelaksanaan • Upaya Penyempurnaan Program Raskin • Hasil Pemantauan & Evaluasi Upaya Penyempurnaan Program Raskin • Program Raskin 2013: Isu dan Tantangan • Usulan Rekomendasi Penyempurnaan Program Raskin

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1

LATAR BELAKANG: PENTINGNYA RASKIN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN


LATAR BELAKANG: BERAS ADALAH KOMPONEN UTAMA DALAM GARIS KEMISKINAN Proporsi / Bobot (%) Indeks Harga Konsumen

Garis Kemiskinan

Beras

5

29

Bahan makanan lain

15

28

Makanan jadi & rokok

17

8

Perumahan

26

17

Pakaian

7

4

Kesehatan

4

3

Pendidikan

7

4

Transportasi

19

7

Total

100

100

Beras merupakan 29% komponen konsumsi masyarakat miskin Makanan sekitar 65% komponen konsumsi

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3

LATAR BELAKANG: MASIH TERJADI KETIDAKTEPATAN SASARAN PENERIMA RASKIN

Persentase Penerima Bantuan

100

• Desil 7-10 (40%) penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi teratas juga menerima Raskin

75

50

• 50% penduduk Indonesia pada Desil 7 menerima Raskin

25

• Sekitar 12.5% penduduk terkaya juga menerima Raskin

Raskin

Daerah Pentargetan Efektif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desil Konsumsi Rumah Tangga

• Akibatnya, setiap rumah tangga hanya menerima rata-rata sekitar 5 Kg beras

Sumber: Susenas 2009 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

TANTANGAN : TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, DAN TEPAT WAKTU Indikator Keberhasilan

Pedoman Umum

SMERU

Tepat sasaran

RTM (Q1 & Q2)

Sumbar: tepat Jatim: merata Sultra: merata/bergilir

Tepat jumlah

10-20 Kg (saat ini 15 Kg)

Sumbar: 10 Kg Jatim: 4-7 Kg Sultra: 4-10 Kg

Susenas/ WB

TNP2K (2011)

Q1-Q2: 53% Q3-Q5: 47%

Banyak rumah tangga tidak miskin juga menerima.

Missing rice: 30% (Susenas 2006)

Missing rice: 12% (Susenas 2011)

4 Kg (2004, 2007), 5 Kg (2010)

Rata2: 5,75 Kg; Semarang: 2,5 Kg Deli Serdang: 8,9 Kg

Tepat harga (Rp/kg)

1.000 / 1.600 Sumbar: 1.200-1.300 Jatim: 1.000 Sultra: 1.000-1.440

1.160 (2004) 1.225 (2005) 1.253 (2006)

Rata2: 2.122; Deli Serdang: 1.586 Barito Kuala: 2.863

Tepat waktu

Setiap bulan

5 x setahun

1-4 bulan sekali

Sumbar: setiap bulan Jatim: setiap bulan Sultra: setiap 1-4 bulan


5

PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA

PPLS 2011 Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)

+ + +

Data individual dari program lain Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin

Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011

Penyisiran


66

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS

Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP2K

Basis Data Terpadu

Perbaikan Metodologi: Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008) Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point Pelibatan Komunitas Miskin Variabel yang dikumpulkan lebih banyak Prediksi rumah tangga miskin lebih baik Perbaikan metode Proxy Mean Testing (PMT) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

77

PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN • Melibatkan 120.000 pencacah. • Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. • Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah (door to door dan bukan sampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat dengan status kesejahteraan, seperti: kondisi rumah, kepemilikan aset, dll. • Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolah menjadi basis data terpadu. Kementerian yang mempunyai program bantuan sosial dapat memperoleh data RTS dengan menyampaikan kriteria eligibilitas. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

88

BASIS DATA TERPADU PEMODELAN PMT • Dengan menggunakan informasi dari PPLS, indeks konsumsi rumah tangga dihitung dengan: Index = f (household & regional characteristics) • Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll. • Selanjutnya, rumah tangga dapat dirangking berdasarkan indeks tersebut. • Formula yang digunakan untuk masing-masing kabupaten/kota tidak sama.


9

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah

40 %

30 %

125% Garis Kemiskinan

25 %

Cakupan Raskin 2013 Hampir Miskin/ Rentan

11,66%

Garis Kemiskinan Miskin

5%

80% Garis Kemiskinan Sangat Miskin


10 10

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

Subsidi Siswa Miskin

Program Keluarga Harapan

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Raskin

Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program

Program Perlindungan Sosial lainnya Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11 11

UPAYA PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN


PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN 1. Pemutakhiran pagu Raskin tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agar mencerminkan situasi terkini. 2. Pemutakhiran nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin. Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 dan dikirimkan oleh Kemenko Kesra ke Gubernur dan Bupati/Walikota.

3. Perbaikan sosialisasi mengenai daftar nama dan alamat rumah tangga penerima Raskin (2012) Pengiriman materi sosialisasi ke kab/kota dan desa. Pengumuman Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin di setiap titik bagi (desa/ kel). Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta RT terpilih. Sosialisasi dilakukan melalui Rakor Raskin, Surat Menkokesra, dan melibatkan Timkor Raskin Pusat & Daerah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

13 13

DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM) RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM RASKIN (RTS – PM)


14

PERBAIKAN SOSIALISASI MELALUI PENGGUNAAN KARTU SECARA BERTAHAP Basis Data Terpadu

PT Pos

Mengeluarkan pagu + data “by name by address” RTS Penerima Raskin.

Pemkab/Pemkot

Menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) Raskin berdasarkan pagu yang ditetapkan Unit Penetapan Sasaran untuk tiap Kel/Desa.

BULOG

Menyalurkan Raskin berdasarkan SPA ke Titik Distribusi yang disepakati.

Titik Distribusi

Pelaksana Distribusi Raskin menerima & memeriksa kualitas beras di TD serta mendistribusikan Raskin di Titik Bagi.

PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran

Pre-printed nama/ informasi RTS

RTS membawa kartu ke Titik Distribusi/Titik Bagi masing-masing

RTS mengambil Raskin di Titik Distribusi/ Titik Bagi dengan menunjukkan Kartu Raskin. Nama RTS-PM Raskin ditempel di Kantor Desa/Kelurahan.


15 15

CONTOH KARTU RASKIN


16

WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 1 NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

1.

SUMATERA UTARA

Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli

2.

KEP. BANGKA BELITUNG

Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang

3.

JAWA TIMUR

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

4.

BALI

Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang Asem, Buleleng, Kota Denpasar

5.

NUSA TENGGARA TIMUR

Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Kupang, Kota Kupang

6.

KALIMANTAN SELATAN

Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin

7.

SULAWESI TENGGARA

Buton, Muna, Bombana, Wakatobi, Kota Bau-Bau


17

WILAYAH UJI COBA KARTU: TAHAP 2 NO.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

1.

SUMATERA SELATAN

OGAN KOMERING ULU

2.

SUMATERA SELATAN

KOTA PALEMBANG

3.

LAMPUNG

LAMPUNG TENGAH

4.

LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

5.

JAWA TENGAH

PEMALANG

6.

JAWA TENGAH

WONOGIRI


18

PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN 4. Mekanisme Pemutakhiran RTS-PM: Pemutakhiran dalam batas pagu yang sudah ditetapkan. Dapat dilakukan langsung oleh desa/kelurahan. Alasan penggantian RTS-PM: (i) Pindah alamat ke luar desa/kelurahan, (ii) Meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal), (iii) Tercatat lebih dari satu kali (duplikasi rumah tangga), atau (iv) Kaya. Formulir (FRP) dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan – Pertama kalinya nama penerima dapat diubah secara resmi oleh Musyawarah Desa. – Beberapa desa (namun masih sangat sedikit) membuat rekap penggantian secara lengkap: • FRP yang telah diterima dan diproses untuk pemutakhiran data berasal dari: 5.749 desa/kelurahan di 164 kabupaten/kota, 32 provinsi. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19 19

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)


20

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)


21

PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN RTS-PM RASKIN TAHUN 2013: MUSYAWARAH DESA & KECAMATAN

• Adanya mekanisme Musyawarah Kecamatan (Muscam): – Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan Pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22

HASIL PEMANTAUAN & EVALUASI UPAYA PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN


HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEMPURNAAN RASKIN 1. Pemantauan media nasional dan daerah tentang pelaksanaan Raskin. 2. Pemantauan melalui surat Pemda. 3. Pemantauan penyempurnaan pelaksanaan Raskin di 22 kab/kota, di 11 Provinsi, mewawancarai 3.300 Rumah Tangga, perangkat desa dan Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota. – Mengumpulkan data sebanyak 3 kali dalam 6 bulan. Hasil pengumpulan data telah diterima dan dianalisis.

4. Evaluasi dampak Kartu Raskin menggunakan metode randomized controlled treatment dilakukan di 600 desa, di 6 kab/kota, di 3 provinsi. 5. Mendisain pertanyaan baru di Susenas 2013 sebagai dasar evaluasi tingkat nasional. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

24

HASIL PEMANTAUAN MEDIA MASSA DAN RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH • Protes masyarakat dan Pemda: – Tidak lagi menerima Raskin menurut DPM yang baru – Naik/turun pagu baru Raskin – Kualitas beras

• Kemungkinan penyebab protes: – Adanya pembiaran terhadap praktek lokal bagi rata ‘bagito’ sehingga dianggap sebagai kelaziman. – Ketidakpercayaan Pemda dan masyarakat adanya perubahan karakteristik masyarakat (rumah tangga) setelah 3 tahun (20082011). – Kekurangpahaman Pemda dan masyarakat akan penyempurnaan metode pengumpulan data dalam PPLS 2011.


25

SURAT DARI PEMERINTAH DAERAH • Sampai dengan Desember 2012 telah diterima 170 surat /surat tembusan dari pemerintah daerah kepada Sekretariat TNP2K dan/atau Kemenko Kesra: – – – –

35 surat dari tingkat provinsi 104 surat dari tingkat kabupaten/kota 8 surat dari tingkat kecamatan 28 surat dari tingkat desa/kelurahan

• Hal yang disampaikan dalam surat: –

Pagu yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya: • Permintaan disamakan dengan pagu terdahulu, atau dinaikkan jumlahnya, atau disamakan dengan jumlah rumah tangga terdata dalam PPLS 2011 • Kriteria penetapan pagu • Permintaan atau laporan realokasi pagu antarwilayah

–

Data RTS-PM: • Kekurangakuratan data • Kriteria penetapan RTS-PM

– – –

Pemekaran wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan) Laporan pelaksanaan Raskin Rencana kunjungan/permintaan narasumber untuk memperoleh informasi lebih lanjut


26

HASIL STUDI PEMANTAUAN DI 22 KAB/KOTA 1. Terjadi kenaikan jumlah Raskin yang diterima oleh rumah tangga, sementara rata-rata harga yang dibayarkan menunjukkan penurunan. Efek di wilayah kartu lebih terlihat.

2. Titik bagi bervariasi (dusun, RW, atau RT) praktek bagi rata masih banyak terjadi. 3. Sosialisasi DPM (dan Kartu) perlu diperbaiki, banyak RTS-PM tidak mengetahui soal DPM atau melihat DPM dipasang: DPM dipasang di Kantor Desa/Kelurahan.

4. Meskipun demikian, kepala desa/lurah tetap menggunakan DPM sebagai legitimasi untuk menyalurkan Raskin kepada yang seharusnya menerima, dan mengatakan kepada masyarakat yang protes bahwa ini adalah keputusan pemerintah pusat. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

27

RATA-RATA JUMLAH BERAS YANG DITERIMA RTS-PM MENGALAMI PENINGKATAN JUMLAH KG BERAS YG DITERIMA RTS Kartu 10.6

12

8

7.2

6.6

7.0

8.0

8.7

8.2

10.8

10.7

10.4

10.3

9.3

8.8

10

Non-Kartu

8.3 7.2

6 4 2 0

SUS '11 Nas SUS '11 kab terpilih

• •

•

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Dibandingkan data SUSENAS 2011, terjadi peningkatan jumlah beras yang diterima RT di daerah kartu maupun non-kartu sebesar 2kg (lebih dari 20%). Rata-rata jumlah beras yang diterima di daerah kartu lebih tinggi (9-11 kg) dibanding di daerah non-kartu (7-9 kg). Di daerah kartu, kenaikan pembelian Raskin masih terus terjadi sementara efek di daerah non-kartu terlihat tidak berlanjut. Indikasi yang sama terlihat dari studi RCT 600 desa, dengan peningkatan sebesar 18% di daerah intervensi (dibandingkan daerah kontrol). TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

28

RATA-RATA HARGA BERAS DI DAERAH KARTU YANG DIBAYAR RTS-PM MENGALAMI PENURUNAN Rp yg dibayarkan RTS per KG

Kartu

Non-Kartu

2,500

2,044

2,081 1,919

2,000

2,089

2,074

1,797

1,802

Juli

Agustus

2,028 1,835

1,990 1,821

2,032 1,784

2,047 1,725

1,500 1,000 500 -

SUS '11 Nas SUS '11 kab terpilih

•

•

September

Oktober

November

Desember

Dibandingkan data awal dari SUSENAS, harga beras Raskin yang dibayar oleh RT di daerah kartu mengalami penurunan meski sedikit. Sementara harga yang dibayar di daerah nonkartu tidak banyak berubah. Rata-rata harga beras yang dibayarkan di daerah kartu lebih rendah (Rp1.700-1.900/kg) dibanding di daerah Non-kartu (Rp2.000-Rp2.100). TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

29

BANYAK KEPUTUSAN PEMBAGIAN RASKIN DIAMBIL DI TITIK BAGI Di mana Raskin dibagikan? 100%

•

Titik bagi di dusun, RW atau RT banyak diambil keputusan seperti bagi rata, pemotongan beras, tambahan biaya dan lain-lain, membuat variasi yang besar dalam penyaluran Raskin

•

Meski demikian, titik bagi di Dusun, RT atau RW dianggap menguntungkan bagi RTS-PM karena mengurangi biaya transportasi untuk pengambilan beras.

•

Bagi kelurahan/desa, sistem tersebut membebaskan mereka dari keharusan memiliki tempat penyimpanan yang besar untuk menyimpan Raskin yang datang serta menghindari terganggunya kegiatan pelayanan masyarakat

Lainnya

90%

Diantar langsung ke rumah

80%

Rumah salah satu penduduk

70% 60%

Rumah Kelompok Masyarakat

50%

LPD

40%

rumah kepala dusun/RT/RW

30%

rumah kepala desa/lurah

20%

Toko/warung desa

10%

Kantor desa/Kelurahan

0% Kartu

Non Kartu

30 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

30

STUDI EKSPERIMEN RASKIN: SOSIALISASI YANG LEBIH INTENSIF SEMAKIN MENINGKATKAN JUMLAH KG BERAS YANG DITERIMA/DIBELI RTS-PM Kartu sebagai mekanisme perbaikan targeting harus diikuti dengan sosialisasi yang lebih baik. Jumlah Kg Beras yang diterima RTS-PM 9 8 7

Kg

6 5 4 3 2 1 0 Kontrol

Sosialisasi Standar

Sosialisasi Intensif

Kategori

Eksperimen dilakukan oleh J-Pal Poverty Action Lab MIT bersama-sama TNP2K. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

31

SANGAT SEDIKIT RUMAH TANGGA YANG MENDENGAR INFORMASI SOAL DPM • Kurangnya sosialisasi membuat pemahaman tentang DPM dan kartu beragam. Akibatnya pendapat masyarakat tentang DPM beragam. Ada yang setuju (dengan perbaikan), ada yang menganggap tidak berguna. • Yang tidak setuju: alasan utama adalah tidak tepatnya penerima yang ada di daftar. • Untuk mengurangi protes masyarakat, elit desa menekankan bahwa DPM adalah “ditentukan dari pusat”.


32

DPM DAN MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN • Poster DPM tidak selalu dilihat oleh RTS-PM. • Kepala Desa memilih untuk tidak memasang DPM karena khawatir menimbulkan keresahan di pihak masyarakat. Ada anggapan DPM bersifat final. • Penggantian RT dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. • Mekanisme Musyawarah Desa masih belum dapat dijamin kualitas pelaksanaannya dan hasilnya karena kurangnya pengawasan. • Kurangnya waktu untuk verifikasi data dalam DPM. Tim Raskin daerah menghendaki agar ada waktu antara distribusi DPM dan distribusi kartu, agar ada waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi nama dalam DPM. • Kepala Desa paling sering menggunakan alasan “Data ini dikirim dari Pusat” untuk menjelaskan kepada pihak yang tidak mendapatkan Raskin (konsisten dengan studi pemantauan).


33

PROGRAM RASKIN 2013: ISU DAN TANTANGAN


PELAKSANAAN RASKIN DI TAHUN 2013 Tantangan pelaksanaan Raskin di tahun 2013: 1. Pagu Raskin dalam hubungannya dengan kemiskinan 2. Isu kelembagaan Dasar hukum terkait program Raskin Penunjukan Kemensos sebagai KPA Program Raskin


TINGKAT KEMISKINAN & PAGU RASKIN 2013 Tingkat Kemiskinan Nasional 18

Tingkat Kemiskinan (%)

16 14 12 10

15.42 14.15

13.33 12.86

11.96 11.66

8 6 4 2 0

*) UU No.19/2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

36

ANGGARAN PROGRAM RASKIN Rincian

2012

2013

2014**

17.488.007

15.530.897

12.424.718

Alokasi per RTS-PM/bulan (kg)

15

15

15

Durasi (bulan)

14

12

12

Kuantum (juta ton)

3,67

2,80

2,24

Subsidi Harga Raskin (Rp/kg)

5.698

6.151

6.151*

a. Harga Pembelian Beras Bulog (Rp/kg)

7.298

7.751

7.751*

b. Harga jual Raskin

1.600

1.600

1.600*

Total Anggaran (Rp. Triliun)

20,93

17,20

13,76

RTS-PM

Catatan: * asumsi HPB sama dengan 2013; **: rencana semula


37

PAGU RASKIN 2013 • Berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari PPLS 2011. • Pemutakhiran berdasarkan FRP yang diterima Set. TNP2K s/d 31 Desember 2012 telah diakomodasi – Pindah – Seluruh ART Meninggal • Tidak diperlukan lagi verifikasi ataupun pemutakhiran, karena masyarakat desa dapat mengubah RTS-PM Raskin sesuai dengan persepsi yang berkembang dan ditetapkan di Musyawarah Desa & Musyawarah Kecamatan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

38

ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (1) 1.

Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-50/M.Ekon/10/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-11/M.Ekon/02/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok berlaku sampai Desember 2012, SK baru sedang dalam proses penyusunan: • Mengatur pembentukan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok (Tim Koordinasi) dengan Ketua Menko Perekonomian • Tim bertugas : 1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan stabilisasi pemenuhan kebutuhan dan harga pangan pokok beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan stabilisasi pemenuhan kebutuhan dan harga pangan pokok beras, dan lain-lain. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

39

ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (2) 2.

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan – TNP2K bertugas: • Memperbaiki penetapan sasaran dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Klaster 1). – Dibentuk Kelompok Kerja Pengendali Klaster 1, diketuai oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K.

3.

Keputusan Menko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat: • Mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan sekretariat Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Pusat • Menetapkan biaya untuk mendukung Tikor Raskin Pusat dibebankan pada anggaran operasional RaskinPerum Bulog dan/atau APBN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

40

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT PENGARAH

Ketua: Kemenko Kesra Anggota: Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemensos, Bappenas, BPS, BPKP, Perum BULOG

PELAKSANA Ketua: Kemenko Kesra Wakil Ketua I, Bidang Kebijakan Perencanaan: Bappenas Wakil Ketua II, Bidang Kebijakan Anggaran: Kemenkeu Wakil Ketua III, Bidang Pelaksanaan & Distribusi: Perum BULOG Wakil Ketua IV, Bidang Fasilitasi, Monev & Pengaduan: Kemendagri Wakil Ketua V, Bidang Pengendalian & Pelaporan: BPKP

SEKRETARIAT Kemenko Kesra Kemenko Perekonomian Kemensos Kemendagri Kemenkeu

ANGGOTA


Bappenas Kementan BPS BPKP Perum BULOG 41

KELEMBAGAAN PROGRAM RASKIN YANG BERLAKU SAAT INI Tugas Tim Koordinasi Raskin Pusat • Melakukan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi • Menerima pengaduan masyarakat • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menko Kesra baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.


42

ISU KELEMBAGAAN: DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (3) 4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, mengatur antara lain: – Menetapkan kualitas dan harga beras untuk Program Raskin. – Menginstruksikan pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog – Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri – Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah – Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

5.

Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah: – –

Mengatur tentang penunjukan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kemensos selaku KPA. Menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan dan menyalurkan Raskin.


43

ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (1) • Peraturan MenKeu No. 237/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. • KPA: Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial. • Tugas dan tanggung jawab KPA: – Program secara umum: • Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Raskin. • Melakukan verifikasi administrasi penyaluran Raskin sebagai dasar pembayaran kepada Perum BULOG. • Bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Raskin. • Bersama KemenKeu, dapat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

44

ISU KELEMBAGAAN: KEMENSOS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (2) • Tugas dan tanggung jawab KPA: – Mengait pada Keuangan Negara: • Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, KPA mengusulkan penyediaan dana pelaksanaan Raskin kepada Ditjen Anggaran. • Wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan belanja Raskin kepada Ditjen Anggaran, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). • Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

45

USULAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN


MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(1) 1. Menyempurnakan Tim Koordinasi Raskin Pusat, ditetapkan oleh Menko Kesra. Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Tim Pengarah yang bertugas menetapkan kebijakan umum tentang pelaksanaan Raskin dan Tim Pelaksana yang bertugas mengendalikan pelaksanaan Raskin. Pembagian tugas yang lebih jelas

2. Pagu Raskin tahun 2012 adalah 17,5 juta RTS-PM, tahun 2013 menjadi 15,5 juta RTS-PM, tahun 2014 direncanakan turun menjadi 12,4 juta RTS-PM. Usulan tetap 15,5 juta RTS-PM? Antisipasi kondisi ekonomi. Kepraktisan, kartu dan DPM dapat digunakan 2 tahun.

3. Kementerian Sosial menyelesaikan Petunjuk Teknis dan tata cara verifikasi administrasi dokumen dalam rangka pembayaran kepada Perum BULOG. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

47

MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(2) 4. Melanjutkan upaya penyempurnaan pelaksanaan Raskin: a) Melalui pemasangan Daftar Penerima Manfaat di Titik Bagi. b) Melalui sosialisasi intensif menggunakan fasilitator. c) Melanjutkan dan memperluas cakupan Kartu Raskin. 5. Tidak diperlukan verifikasi pendataan RTS. Sudah tersedia mekanisme penggantian RTS-PM. Berpotensi menimbulkan kebingungan. Dibutuhkan biaya yang besar, mengingat PPLS akan dilaksanakan kembali pada tahun 2014. 6. Memperkuat mekanisme penggantian RTS-PM melalui Musdes/Muskel. Kemensos dapat mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dukungan Kemendagri. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

48

MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(3)

7. Dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk: a. Menyempurnakan mekanisme penyaluran dari Titik Distribusi ke Titik Bagi. Pemerintah Daerah mengharapkan adanya payung

hukum untuk dapat menganggarkan biaya operasional dan transportasi lokal. Pemerintah Daerah diharapkan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Raskin utamanya terkait ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, dan ketepatan waktu penyaluran.

b. Membentuk Tim Koordinasi Raskin Daerah dengan format yang sama. c. Mendorong Pemda untuk menyusun Juklak dan Juknis. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

49

MOHON ARAHAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN(4)

d. Dukungan mekanisme pemutakhiran informasi daerah yang mengalami pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan setelah pelaksanaan PPLS 2011. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota setempat dapat berkoordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan penyesuaian alamat RTS-PM dalam data dengan alamat terbaru sesudah pemekaran wilayah.


50

SEKIAN TERIMA KASIH


PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM RASKIN

Recommend Documents