EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PROGRAM BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
M.FADHIL ADHHA NIM. 100565201124
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
ABSTRAK Evaluasi program dilakukan karena tidak semua program publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, program publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi program ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu program atau untuk mengetahui apakah program publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sehingga dalam penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana evaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 dikelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Adapun kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa:1. Pada dimensi Informasi mengenai objek evaluasi yang merupakan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam proses pendistribusian subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam melaksanakan program tersebut cukup baik, namun belum optimal. Pada indikator (1) sumber daya manusia yang melaksanakan program dinilai sudah cukup memadai, dan baik melaksanakan program ini (2) Pada indikator sosialisasi dan penyampaian program masih kurang baik, karena sosialisasi dan penyampaian program tidak secara langsung. (3) Pada indikator prosedur sudah baik dan sesuai dengan pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2014. 2. Disamping itu pada dimensi standar evaluasi yang merupakan langkah-langkah atau dapat dikatakan hal-hal yang seharusnya menjadi indikasi ketepatan program beras miskin (RASKIN) yang harus benar-benar dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang : (1) Pada indikator ketepatan sasaran bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tidak tepat sasaran penerimanya dan pendataan sangat jarang dilakukan oleh pihak BPS, kelurahan. Data penerima raskin dalam program pemerintah pusat (APBN) yang digunakan/dipakai masih data lama sampai saat ini, yang dilakukan pendataannya oleh pihak BPS tahun 2011. (2) Pada ketetapan harga beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Dalam penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN), sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan kebijakan yang ada yaitu pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2014. Harga tersebut juga sesuai dengan tujuan awal pemerintah membuat program beras miskin (RASKIN) ini yakni, untuk membantu memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin di Indonesia. Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Program RASKIN
ABSTRACT
Program evaluation was done because not all public programs achieve the wanted results. Too often, public programs failed to achieve the purpose or goal that was predetermined. Thus, the evaluation of the program was devoted to the causes of failure of a program or to find out whether public programs that have been run already achieve the desired impact. The method used in this research was descriptive qualitative method. The descriptive qualitative was the research that aims to understand the phenomenon of what was experienced by the subject of the research is the description in the form of words and language. Therefore, in this study described or illustrated how the evaluation of the program implementation by the central government about the rice for the poor or Beras Miskin (RASKIN) on year 2013 to 2014 in Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. The conclusion that based on studies that have been done obtained results that: 1. the information dimensions of the object of evaluation which is human resources that execute the distribution process of subsidized Beras Miskin (RASKIN) in Kelurahan Tanjung Ayun Sakti in implementing the program was well enough, but not optimal yet. On indicator (1) the human resources that implement the program was considered to be adequate enough, and well implement this program (2) on the indicator of socialization and program delivery was still not good, because the socialization and program delivery was not done directly. (3) on the indicator of procedure has been good and in accordance with the general guidelines of RASKIN program in 2014. 2. in addition on the standard dimensions of evaluation which are steps or things that should be an accuracy indication of Beras Miskin (RASKIN) program, which should really be carried out by government officials and perceived by society that received the Beras Miskin (RASKIN) in Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. (1) In the indicator of targeting accuracy, that the data collection of the beneficiaries society or the household beneficiaries of the RASKIN were not on the right target and the data collecting was very rarely done by the Badan Pusat Statistik (BPS) and the village. RASKIN recipient data in the central government (APBN) still used the old data until today, which collected by the BPS in 2011. (2) In the decree the RASKIN price. In the beneficiaries of the Beras Miskin (Raskin), has been very good and in accordance to the rules policy that already existed, namely the general guidelines of the RASKIN program in 2014. The price was also in accordance with the original purpose of the government that made the Beras Miskin (RASKIN) program, that was to help to fulfill the food needs of the poor society in Indonesia. Keywords: Evaluation, Implementation, RASKIN Program
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PROGRAM BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari)
A.
Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh
pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah selalu berusaha untuk menanggulangi kemiskinan dengan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menaruh perhatian pada kebutuhan pangan yaitu program Raskin. RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program
perlindungan sosial masyarakat. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumahtangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.(2014), Pedoman Umum Raskin. Dasar hukum penyaluran raskin, adalah Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No.68 tahun 2002, tentang ketahanan pangan. Harga tebus RASKIN ditetapkan Rp1.600 per kilogram. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program RASKIN, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ketingkat Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut. Pelaksanaannya
didaerah,
khususnya
di
provinsi
Kepulauan
Riau,
kota
Tanjungpinang. Wilayah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dibagi menjadi
4 kecamatan dan 19 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di
Kota
Tanjungpinang adalah: Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, Bukit Bestari, dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Bukit Bestari terpilih sebagai salah satu lokasi dari
14 lokasi pilot projek program MP3KI (Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia), dikarenakan ini adalah program dari BAPPENAS Pusat juga Kecamatan Bukit Bestari merupakan termasuk lokasi quick wins, dimana merupakan lokasi simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar pada penurunan angka kemiskinan. Menurut data BPS, tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi 15,5 juta RTS-PM. Dan jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga atau sekitar 25% penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang mencakup rumahtangga miskin. Menurut data Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, adapun jumlah sasaran subsidi Raskin APBN tahun 2015 sebanyak 7.682 RTS dengan rincian : Kecamatan Bukit Bestari 1.743 RTS, Kecamatan Tanjungpinang Timur 2.918 RTS, Kecamatan Tanjungpinang Kota 1.363 RTS, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat 1.658 RTS, Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat admisnitrasi. Namun, pada kenyataannya banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan Program Raskin ini belum berhasil atau belum mencapai 6T indikator pencapai keberhasilan Program Raskin. Kaitannya dengan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Bukit Bestari sebagai lokasi penelitian ini, dalam pencapaian 6T yaitu salah satunya tepat sasaran, di mana hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa banyak warga Tanjungpinang yang tidak mendapatkan beras miskin (RASKIN) jatah dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemekokesra). Hal itu terungkap dalam rapat reses II angota DPRD Kota Tanjungpinang, di Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang. Hal itu akibat kesalahan pendataan dari BPS selaku tim pemerintah yang melakukan monitoring kesejumlah lokasi pemukiman warga. Di Kelurahan Tanjungpinang Timur terdata terdapat 179 KK yang berhak mendapatkan Raskin, namun pembagian Raskin APBN, ada 280 RTS. Juga dalam hal tepat harga, Di Kelurahan Tanjung Unggat, warga miskin diminta membeli Raskin seharga Rp 75 ribu per 45 kilogram
oleh oknum kelurahan. Sedangkan Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti adanya pengalihan warga miskin yang menerima beras miskin yang dikarenakan tidak adanya penambahan RTS-PM bersas miskin (RASKIN) dikelurahan tersebaut. Hasil pengamatan awal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) belum seluruhnya berjalan dengan baik sesuai dengan pencapaian indikator 6T, terutama dilihat dari aspek jumlah kelompok sasaran dan harga beras, sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berati bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di Kecamatan Bukit Bestari. Temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari).”
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah pada bagian sebelumnya, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana evaluasi pelaksanaan program RASKIN di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang periode 2013-2014?”. Dimana pada penelitian ini dikhususkan pada pencapaian tepat sasaran dan tepat harga.
C.
Tujuan Penelitian Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat mengenai Program Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang).
D.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah: 1. Sebagai bahan evaluasi perbaikan kebijakan program Raskin dalam mendukung rakyat tidak lapar dan ketahanan pangan di Kelurahn Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. 2. Sebagai bahan informasi kepada stakeholders untuk pengembangan program Raskin di masa mendatang di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. 3. Secara subjektif diharapkan penelitian ini sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna. 4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta memperbanyak khasanah perbendaharaan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.
E.
Landasan Teoritis
A.
Evaluasi kebijakan Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara
umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi
adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai yang khususnya dalam hal ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program peemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (raskin). Dengan melakukan evaluasi maka, dapat dilihat sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana indikator program beras untuk rakyat miskin (raskin). Menurut Dunn, William (2003): istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasif berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena trasit tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Menurut Ndraha, (2005): mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sedangkan menurut Subarsono Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Menurut Abdul Basir evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informative, prediktif, dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Namun, berbeda lagi dengan pendapat Umar (2002:1), “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang
telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.” Selanjutnya dijelaskan oleh Umar (2002:38-39) bahwa ”dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu: 1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Seorang evaluator harus mencari ataupun menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kunci sukses (Key Success Factor) dari program atau kegiatan yang dijalankan tersebut, dengan telah diketahui faktor kunci dari program atau kebijakan yang dilakukan tersebut diharapkan akan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengevaluasiannya. 2. Merancang (Design) kegiatan evaluasi. Sebelum dilakukan evaluasi tentukan terlebih dahulu model, bentuk atau design evaluasinya agar data-data apa yang dibutuhkan dapat terkumpul.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan model atau bentuk (Design) yang telah disiapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien dan efektif yaitu dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
4. Pengolahan dan Analisa Data Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.
5. Pelaporan Hasil Evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan hendaknya hasil evaluasi yang diperoleh sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis dan diinformasikan secara lisan dan tulisan.
6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Setelah hasil evaluasi dikeluarkan hendaknya hasil evaluasi ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program itu, tindak lanjut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, perbaikan strategi, peningkatan tujuan program lainnya. Dan selanjutnya Wirawan (2012:7) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu: 1. Evaluasi Proses (process evaluation) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. 2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. 3. Evaluasi akibat (impact evaluation) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut. Gambaran utama evaluasi dalam program beras miskin (raskin) dalam hal ini adalah menurut Wirawan (2012:7) bahwa: “evaluasi adalah (1) proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, (2) menilainya dengan standar evaluasi dan (3) hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada tiga unsur atau komponen yang harus ada dalam pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan, yaitu harus ada pengumpulan dan penyajian data mengenai objek evaluasi untuk melaksanakan program tersebut, harus ada nilai atau standar objek evaluasi serta adanya output atau hasil yang diperoleh dari adanya pelaksanaan program tersebut. Berhubungan dengan pendapat Wirawan, sebagaimana menurut dalam
Umar
(2002:2)
menyatakan
bahwa
“Evaluasi
yaitu
suatu
Norman proses
mengumpulkan, memperoleh dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan”.
Melalui evaluasi atau penilaian yang objektif ternyata ditemukan kesenjangan antara hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai, hasil penemuan itu akan sangat berguna dalam menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang harus diambil sehingga dalam proses berikutnya hasilnya akan lebih baik lagi (Tambunan,2000:24). Dari beberapa makna evaluasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan.
B.
Konsep oprasional Konsep Operasional dalam penelitian ini mengacu pada Teori Wirawan
(2012:7) bahwa: “evaluasi adalah (1) proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, (2) menilainya dengan standar evaluasi”. 1. Informasi Mengenai Objek Evaluasi Yaitu informasi dan masukan atau sumber daya serta aturan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin (RASKIN) dalam pelaksanaan raskin, baik itu sumber daya manusia, maupun pelaksanaan dan pengawasan pada saat proses pelaksanaan kegiatan beras miskin (RASKIN) tersebut. Adapun indikatornya dapat dilihat sebagai berikut: a. Sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program beras miskin (RASKIN) dikelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut. b. Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program. c. Prosedur pelaksanaan program. 2. Standart Evaluasi Yaitu langkah-langkah penilaian dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masyrakat penerima manfaat beras miskin (RASKIN), yang dapat dilihat indikatornya sebagai berikut:
a. Tepat sasaran artinya raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga MiskinPenerima Manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu Raskin atau bentuk lain). Indikator ini diukur dengan membandingkan data realisasi jumlah RTM dengan jumlah sasaran RTM. b. Tepat harga artinya harga tebus raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi. Indikator ini diukur melalui evaluasi secara sampling di lapangan oleh tim raskin atau pihak ketiga. Dalam Penelitian ini, Peneliti mengacu pada: (1) proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, (2) menilainya dengan standar evaluasi. Standar evaluasi yang digunakan yaitu tepat sasaran dan tepat harga di Kekelurahan Tanjung Ayun Sakti pada periode 2013-2014.
F.
Pembahasan
Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) dapat dilihat dari 2 (tiga) dimensi yang dapat di ukur dengan indikatornya, berikut penjelasannya: 1. Informasi Mengenai Objek Evaluasi Yaitu informasi dan masukan atau sumber daya serta aturan baku yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin (raskin) dalam pelaksanaan raskin, baik itu sumber daya manusia, maupun pelaksanaan dan
pengawasan pada saat proses pelaksanaan kegiatan beras miskin (raskin) tersebut. Adapun indikatornya beserta hasil observasinya dapat dilihat sebagai berikut:
a. Sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program beras miskin (raskin) di Kelurahn Tanjung Ayun Sakti tersebut. Yaitu adanya sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan program bantuan subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Pada indikator ini peneliti mengutip pendapat hasil wawancara dengan responden, dengan pertanyaan apakah menurut Bapak/Ibu sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan program bantuan subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sudah cukup memadai ?. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan program pemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dikelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan program pemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti secara kasat mata sudah cukup memadai, dan baik melaksanakan program ini. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sedarmayanti dalam Umar (2004:42) “ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah tampak dari tindakan yang konstruktif , percaya diri, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan jauh ke depan dan mampu menyelesaikan persoalan”.
b. Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program. Yaitu cara atau upaya yang dilakukan oleh staf kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Pada indikator penyampaian program ini peneliti
mengutip pendapat dari hasil wawancara dengan responden dimana 17orang informan dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu bagaimanakah cara penyampaian dan sosialisasi program beras untuk rakyat miskin (RASKI) dalam rangka pelaksanaan program di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti? Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan berdasarkan hasil jawaban-jawaban dari informan penulis menyimpulkan bahwa dari penyampaian program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti masih kurang efektif , masih belum tepat dan baik, karena bisa saja penyampaian informasi dan sosialisasi tersebut menyebabkan diskomunikasi atau kesalahan komunikasi yang akan diterima warga dan akan menimbulkan kesalahan dan kebingungan pada masyarakat.
c.Posedur Pelaksanaan Program Yaitu prosedur pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Pada Tahun 2013-2014. Pada indikator ini prosedur pelaksanaan ini peneliti mengutip pendapat dari hasil wawancara dengan responden menurut bapak/ibu apakah ada prosedur tertentu dalam pemberian program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) tersebut?. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas secara langsung
maka
penulis
menyimpulkan
bahwa
mengenai
prosedur
dalam
melaksanakan program beras miskin (raskin) ini jelaslah ada prosedur dan tata cara yang harus diikuti. Tujuan serta tugas pokok dan fungsi program beras miskin (raskin) pun harus ada, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari ini dirasakan sudah mengikuti prosedur yang ada dengan baik.
2.Standart Evaluasi Standar evaluasi yaitu langkah-langkah penilaian dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin), yang dapat dilihat hasil wawancara dan observasinya dengan indikatorindikatornya sebagai berikut:
a. Ketepatan Sasaran Yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat dengan mendata dan melakukan pengecekan masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin), sehingga yang menjadi penerima raskin di data dengan akurat dan tepat sasaran penerima manfaat. Pada indikator ini peneliti mengutip pendapat dari hasil wawancara dengan responden menurut Bapak/Ibu apakah pendataan sudah tepat dan akurat serta apakah petugas dari pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti selalu melaksanakan pendataan? Berapa bulan sekali kah masyarakat didata oleh pihak Kelurahan pada tahun 20132014?. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat beras miskin (raskin) dan adanya temuan permaslahan pengalihan raskin yang terjadi diwilayah RT RW dikelurahan Tanjung Ayun Sakti, maka penulis menyimpulkan bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tidak tepat sasaran.Jika dilihat pelaksanaan Distribusi Raskin diDesa/kelurahan/pemerintahan setingkat, tugas dari kelurahan sekesar memeriksa, menerima dan menyerahkan beras,menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.jika dilihat Penetapan Pagu Raskin
Kecamatan
dan
Desa/Kelurahana.Pagu
Raskin
Kecamatan
dan
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada
tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K. Dan dilihat apakah tepat sasaran apa tidak ,jelas tidak tepat sasaran karaena diKelurahan Tanjung Ayun Sakti masyarakatnya penerima Raskin tidak semuanya memenuhi 14 kriteria miskin menurut standar BPS, Hanya beberapa point saja. Jadi jika disimpulkan secara wawancara dan melalui fervikasi peneliti bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tidak tepat sasaran penerimanya dan pendataan sangat jarang dilakukan oleh pihak BPS, kelurahan, kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dengan RT (Rukun Tetangga ) dan RW (Rukun warga) dalam mendata masyarakat miskin penerima manfaat raskin dan pihak Kelurahan. Dan data penerima raskin dalam program pemerintah pusat (APBN) yang digunakan/dipakai masih data lama sampai saat ini, yang dilakukan pendataannya oleh pihak BPS tahun 2011. Serta prosedur pendataan yang masih kurang jelas/tegas alurnya per tahunnya, dimana pendataan penerima Raskin 2011 menggunakan data dari BPS, 2013 data dari Perindag sedangkan 2014 & 2015 menggunakan data dari Dinas Sosial. Ditambah lagi dinamika pada masyrakat terhadap
penerima
manfaat
raskin
yang
dimana
dengan
masyarakat
musiman/bertempat tinggal kontrak yang selalu berpindah-pindah rumah/tempat tinggal yang nantinya ada datanya bentrok dengan kelurahan yang tidak sesuai dimasyrakat, khususnya masyarakat miskn. Oleh karena hal-hal tersebut maka terjadilah pembagian raskin yang kurang merata,dan ada terjadinya pengalihan penerima raskin yang dilakukan dibeberapa wilayah RT RW, tidak seluruh masyrakat miskin mendapatkan bantuan beras untuk rakyat miski (RASKIN) dari pemerintah.
b. Ketepatan harga Yakni adalah besaran harga tebus beras miskin (raskin) yakni sebesar Rp.1600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD). Dengan kata lain harga tebus beras miskin (raskin) tidak memberatkan masyarakat penerima manfaat beras miskin
(raskin) dan cukup membantu masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin). Pada indikator ini peneliti mengutip pendapat dari hasil wawancara dengan responden menurut Bapak/Ibu berapakah haraga subsidi beras miskin (raskin) dan apakah harga tersebut memberatkan atau sebaliknya,membatu masyarakat penerima manfaat beras miskin (RASKIN) DIkELURAHAN Tanjung Ayun Sakti?, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketetapan harga beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Dalam penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN), maka penulis menyimpulkan bahwa dikelurahan Tanjung Ayun Sakti telah melaksanakan program pemerintah pusat mengenai program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) sudah baik dan sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ada .Dengan harga Rp.1.600,00 tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang tertera pada Pedum (Pedoman Umum) penyaluran Raskin pada tahun 2012 tentang tujuan dan sasaran raskin (2012:4).“bahwa pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180Kg/RTS/Tahun atau setara dengan 15Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg netto dititik distribusi”. Harga tebus Rp. 1.600,00/Kg untuk masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin (Raskin) di Kota Tanjungpinang ini bahakn untuk seluruh masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin (RASKIN) tersebut sangat membatu mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
G.
Penutup
A.Kesimpulan Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator yang ditampilkan dari hasil wawancara, berkenaan dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun
2013-2014 (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) maka mendapatkan hasil sebagai berikut: 1. Bahwa pada dimensi Informasi mengenai objek evaluasi yang merupakan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam proses pendistribusian subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam melaksanakan program tersebut cukup baik, namun belum optimal. Pada indikator (1) sumber daya manusia yang melaksanakan program dinilai sudah cukup memadai, dan baik melaksanakan program ini (2) Pada indikator sosialisasi dan penyampaian program masih kurang baik, karena sosialisasi dan penyampaian program tidak secara langsung. (3) Pada indikator prosedur sudah baik dan sesuai dengan pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2014 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disamping itu pada dimensi standar evaluasi yang merupakan langkahlangkah atau dapat dikatakan hal-hal yang seharusnya menjadi indikasi ketepatan program beras miskin (raskin) yang harus benar-benar dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang : (1) Pada indikator ketepatan sasaran bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tidak tepat sasaran penerimanya dan pendataan sangat jarang dilakukan oleh pihak BPS, kelurahan, kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dengan RT (Rukun Tetangga ) dan RW (Rukun warga) dalam mendata masyarakat miskin penerima manfaat raskin dan pihak Kelurahan. Data penerima raskin dalam program pemerintah pusat (APBN) yang digunakan/dipakai masih data lama sampai saat ini, yang dilakukan pendataannya oleh pihak BPS tahun 2011. Serta prosedur pendataan yang masih kurang jelas/tegas alurnya per tahunnya, dimana pendataan penerima Raskin 2011 menggunakan data dari BPS, 2013 data dari Perindag sedangkan 2014 & 2015 menggunakan data dari Dinas Sosial.
Ditambah lagi dinamika pada masyrakat terhadap penerima manfaat raskin yang dimana dengan masyarakat musiman/bertempat tinggal kontrak yang selalu berpindah-pindah rumah/tempat tinggal yang nantinya ada datanya bentrok dengan kelurahan yang tidak sesuai dimasyrakat, khususnya masyarakat miskn. Oleh karena hal-hal tersebut maka terjadilah pembagian raskin yang kurang merata,dan ada terjadinya pengalihan penerima raskin yang dilakukan dibeberapa wilayah RT RW, tidak seluruh masyrakat miskin mendapatkan bantuan beras untuk rakyat miski (RASKIN) dari pemerintah. (2) Pada ketetapan harga beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Dalam penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN), sudah sangat baik dan sesuai sesuai dengan aturan kebijakan yang ada yaitu pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2014. Harga tersebut juga sesuai dengan tujuan awal pemerintah membuat program beras miskin (raskin) ini yakni, untuk membantu memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin di Indonesia.
B.Saran Saran Adapun sasaran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat Mengenai Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN) Tahun 2013-2014 (Studi Kasus :Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari) agar selanjutnya berlangsung secara lebih optimal lagi, maka perlu diperhatikan beberapa hal seperti: 1. Kepada aparatur Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebagai sumber daya manusia pelaksana kebijakan dari program beras miskin ini diharapkan dapat mengoptimalkan lagi pelaksanaan program ini, serta dapat melakukan komunikasi lebih baik lagi kepada masyarakat penerima manfaat raskin beserta jajaran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari ini. Dan diharapkan penyampaian program raskin mesti di sosialisasi secara langsung, diadakan
pertemuan langsung dengan masyarakat penerima manfaat raskin beserta jajaran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Tanjung Ayun sakti. 2. Diharapkan kepada pihak BPS dan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari dapat berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pendataan masyarakat miskin agar tujuan ketepatan sasaran dalam penyaluran dapat tercapai. Dan data penerima raskin dalam program pemerintah pusat (APBN) yang digunakan/dipakai seharusnya data yang update setiap tahunnya, mengadakan pendataan terhadap masyarakat miskin secara periode setidaknya pendataan dilakukan setahun sekali. Mengingat jumlah penduduk yang terus berubah dengan tingkat perkenomian penduduk yang berubah sehingga menyebabkan angka kemiskinan yang berubah tiap tahunnya. Karena supaya tidak terjadinya lagi pembagian raskin yang kurang merata, tidak seluruh masyrakat miskin tidak mendapatkan bantuan beras untuk rakyat miski (RASKIN) dari pemerintah. 3. Diharapkan lagi kepada kelurahan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan program beras miskin (raskin) agar keberhasilan program dan kepuasan masyarakat terhadap program subsidi beras miskin (raskin) semakin meningkat serta dengan rutinnya pemberian subsidi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku
Arikunto, Suharsimi.2007. Manajemen Penelitian.Rineka Cipta.Jakarta Bratakusumah, dkk., 2002. “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Buku Laporan Tahunan 2012-2014.Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Buku Monografi Kecamatan Bukit Bestari. Bungin, Burhan.2009.Penelitian Kualitatif.Jakarta :Kencana Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji,2011, Pedoman penulisan Usulan Penelitian & Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji,Tanjungpinang Instruksi Presiden No.8 Tahun 2008. Tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Keputusan Menki Kesra No.35 Tahun 2008. Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernology sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid 1. Rineka Cipta. Jakarta Pedoman Umum Raskin.2014.Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pedoman Umum Raskin.2015.Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat. Sugiyono., 2009. “Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D”.Bandung : Alfabeta. The Kian Wie, 1983, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, LP3ES, Jakarta.
Umar, Husein.2002. Evaluasi
kinerja perusahaan . Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka utama. Pedoman Umum Raskin.2014.Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 Tetang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebiajakan Sosial. Bandung: Alfabeta Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: PT. Media Pressindo Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
www.bps.go.id
Sumber Perundang-undangan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan
