IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu administrasi Negara Voume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Oleh: MOCHAMMAD DIRGA P. NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Merilee S Grindle sebagai pedoman dalam implementasi Program RASKIN yang ada di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, bila dilihat dari Isi Kebijakannya: (1) Kepentingankepentingan yang Mempengaruhi, kelurahan tidak mempunyai kepentingan apapun dalam penyaluran beras Raskin melainkan hanya semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; (2) Tipe Manfaat, setidaknya pembagian beras kepada warga miskin hanya bermanfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu; (3) Derajat Perubahan yang Dicapai, dengan adanya Program RASKIN taraf hidup warga miskin tidak lebih baik dari sebelumnya dikarenakan program yang belum optimal; (4) Letak Pengambilan Keputusan, data yang digunakan merupakan data PPLS tahun 2011 sehingga tidak relevan. (5) Pelaksana Program, implementor cukup paham tugasnya masing-masing namun masih kurang rasa tangggung jawab; (6) Sumber daya yang digunakan, diperlukan penyuluhan dan pelatihan terhadap pegawai kelurahan. Adapun saran untuk konsep pengelolaan RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara ke depan yaitu pertama, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga yang kemudian hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Kedua, perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan dari implementator atau petugas pelaksana kebijakan RASKIN dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan RASKIN tersebut. Ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas kepada para implementator kebijakan yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan benar kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat kebijakan RASKIN juga perlu dilakukan. Kata-kata Kunci: Implementasi, Program, RASKIN

IMPLEMENTATION OF BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) PROGRAM IN BANSIR DARAT VILLAGE SOUTHEAST PONTIANAK SUBDISTRICT Abstract The aim of this research is to describe the implementation of RASKIN program in Bansir Darat Village Southeast Pontianak Subdistrict. This research using descriptive method with qualitative approach. Theory from Merilee S Grindle is used in this research as a guide in the implementation of RASKIN program did in Bansir Darat Village Southeast Pontianak Subdistrict. The result of this research show that the factors that affect implementation success are, if we seen from its content of the policy: (1) Interests affected, the village has no any interest in distributing Raskin rice but only to increase the citizen’s prosperity; (2) Type of Benefits, at least rice distribution to the poor citizens only fuctional minimal for one week needs; (3) Extend of Change Envision, by the existence of RASKIN program, poor citizens standard of living is not better than before because of not optimal program; (4) Site of Decision Making, data that used are the PPLS data year 2011 so that is not relevant; (5) Program Implementer, the implementor understand enough each their tasks although still less responsibility

1 MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN


feel; (6) Resources Comitted, it required illumination and training to the village public servant. The suggestion for RASKIN management concept in Bansir Darat Village Southeast Pontianak Subdistrict are first, make household census to collect social-economic household data so that the census result will be used as base information to analyze the discriminant for divide poor and not poor citizens. Second, it required understanding and ability improvement from the implementor of RASKIN policy in all aspects that relevant with the implementing of RASKIN policy. Third, it required assertive penalty to the implementor that proved do the violate and deviation in doing their task and fuction. Besides that, information communicating and socialization which clear and right to the citizens about the aim and advantage of RASKIN policy is need to be done. Keywords: Implementation, Program, RASKIN

meningkatkan ketahanan pangan rumah

A. PENDAHULUAN

tangganya. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi sosial

yang kebutuhan

Berdasarkan bersama

surat

Menteri

Dalam

keputusan Negeri

dan

dasarnya tidak mencukupi dari hari ke hari.

Direktur Utama Perum BULOG No. 25

Pangan yang sulit dipenuhi, gizi yang tidak

Tahun 2003, tanggal 22 Juli 2003, pasal 1

memadai, kualitas air yang tidak sesuai

ayat

dengan syarat kualitas kesehatan, sulitnya

RASKIN, bahwa program Beras untuk

mendapatkan

Rumah

tingkat

perumahan,

pendidikan,

rendahnya

pengangguran,

1

tentang

pelaksanaan

Tangga

merupakan

salah

program

Miskin

(RASKIN)

satu

kebijakan

pelayanan-pelayanan sosial yang jauh tidak

pemerintah dalam upaya meningkatkan

memadai, transportasi yang tidak lancar

ketahanan

dan sebagainya. Dari sinilah beberapa

perlindungan

program

serta

mengenai pendistribusian beras dalam

berawal

kemudian

kebijakan

pemerintah

diimplementasikan

pangan pada

dan

memberikan

keluarga

miskin

jumlah dan harga tertentu.

untuk menjawab persoalan di atas. Salah

Sesuai dengan Peraturan Menteri

satu program penanggulangan kemiskinan

Keuangan

tersebut

RASKIN

tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan

merupakan salah satu upaya pemerintah

Perusahaan Umum BULOG dalam rangka

untuk membantu keluarga miskin dengan

penugasan pemerintah untuk melakanakan

menyediakan sebagian kebutuhan pangan

pengelolaan persediaan, distribusi dan

pokok berupa beras bersubsidi dengan

pengendalian harga beras tahun 2014 pada

jumlah dan harga yang telah ditentukan,

pasal

dengan harapan agar mengurangi beban

pemerintah melalui perusahaan umum

pengeluaran keluarga miskin dalam rangka

BULOG

yaitu

RASKIN.

1

Nomor

ayat

1

94/PMK.02/2014,

dinyatakan

menyelenggarakan

bahwa,

program 2

MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN


RASKIN untuk memberikan perlindungan

(2)Tepat Jumlah; (3)Tepat Harga; (4)Tepat

kepada Rumah Tangga Miskin melalui

Waktu; (5)Tepat Administrasi; (6)Tepat

bantuan beras bersubsidi guna memenuhi

Kualitas.

kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kebijakan subsidi

pangan

Kebijakan

RASKIN

merupakan

hak bagi masyarakat miskin termasuk

RASKIN sebagai

merupakan dari

Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

pemerintah untuk meningkatkan ketahanan

Kebijakan ini merupakan dukungan dari

pangan dan memberikan perlindungan

berbagai

pada

mensejahterakan

keluarga

upaya

masyarakat miskin di Kelurahan Bansir

miskin

melalui

program

pemerintah

untuk

masyarakatnya.

pendistribusian beras yang diharapkan

Masyarakat miskin yang terdapat di dalam

mampu menjangkau keluarga miskin yang

kelurahan ini sama seperti masyarakat

menurut PAGU (Plafon Gubernur) Alokasi

yang lainnya, berhak atas penghidupan

RASKIN Provinsi Kalimantan Barat tahun

yang

2014,

kebutuhan

masing-masing

keluarga

akan

layak,

terutama

akan

pemenuhan

kebutuhan

pokok

menerima minimal 15 kg / KK / bulan

(sandang, pangan, dan papan); terutama

dengan

pangan.

durasi

waktu

pendistribusian

selama 12 bulan dengan harga netto sebesar Rp.1.600 / kg di titik distribusi. Kebijakan berdasarkan

RASKIN

petunjuk

dilakukan

B. KAJIAN PUSTAKA

pelaksanaan

(Juklak), dimana dalam juklak tersebut

1.

Kebijakan Publik

telah diatur mekanisme penentuan pagu

Menurut buku Kamus Administrasi

dan penerima manfaat RASKIN yaitu:

Publik (Chandler dan Plano dalam Keban,

penentuan data Rumah Tangga Miskin

2004:

(RTM), penentuan pagu dan alokasi,

pemanfaatan

perencanaan distribusi, penentuan Rumah

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk

Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-

memecahkan masalah-masalah publik atau

PM), sosialisasi, mekanisme pembayaran

pemerintah. Sedangkan Dye sebagaimana

dan

yang

administrasi,

dan

indikator

56),

dikutip

kebijakan yang

publik

strategis

Subarsono

adalah terhadap

(2005:

2)

keberhasilan kebijakan RASKIN. Adapun

memberikan defenisi kebijakan publik

indikator

yang paling mudah diingat yaitu apapun

kinerja

kebijakan

RASKIN

ditunjukkan dengan tercapainya target 6

pilihan

Tepat

ataupun tidak melakukan (public policy is

(6T),

yaitu:

(1)Tepat

Sasaran;

pemerintah

untuk

melakukan 3



whatever government choose to do or not

Formulasi masalah (problem formulation);

to do). Definisi kebijakan publik dari

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal

Thomas R. Dye tersebut mengandung

tersebut

makna bahwa :

Bagaimana masalah tersebut dapat masuk

a.

Kebijakan publik tersebut dibuat oleh

dalam agenda pemerintah? (2) Formulasi

badan pemerintah, bukan organisasi

Kebijakan

swasta;

mengembangkan

Kebijakan publik menyangkut pilihan

alternatif-alternatif

yang harus dilakukan atau tidak

masalah

dilakukan oleh badan pemerintah.

berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

b.

Dari konsep kebijakan publik di atas,

menerangkan

bahwa

dalam

(3)

menjadi

masalag

kebijakan?

(formulation);

pilihan-pilihan untuk

tersebut?

Penentuan

Bagaimana

Bagaimana atau

memecahkan

Siapa

saja

Kebijakan

yang

(adoption);

alternatif

ditetapkan?

pembuatan produk kebijakan publik ini

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang

hanya dilakukan oleh pemerintah bukan

harus

organisasi swasta, dan pada dasarnya

melaksanakan

kebijakan

sebuah

proses atau strategi untuk melaksanakan

pilihan bagi pemerintah, yakni apa yang

kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang

harus dilakukan oleh pemerintah atau tidak

telah ditetapkan? (4) Implementasi

dilakukan. Konsep tesebut sangat luas

(implementation);

karena kebijakan publik mencakup sesuatu

dalam implementasi kebijakan? Apa yang

yang tidak dilakukan oleh pemerintah di

mereka kerjakan? Apa dampak dari isi

samping yang dilakukan oleh pemerintah

kebijakan? (5) Evaluasi

ketika

Bagaimana

publik

pemerintah

merupakan

menghadapi

suatu

masalah publik.

(2005:

Siapa

yang

kebijakan?

Siapa

tingkat

akan

Bagaimana

yang

terlibat

(evaluation); keberhasilan

atau

dampak kebijakan diukur? Siapa yang

Sementara itu Anderson dalam Subarsono

dipenuhi?

2)

mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi

mendefenisikan

dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah

kebijakan publik sebagai kebijakan yang

tuntutan untuk melakukan perubahan atau

ditetapkan oleh badan-badan dan aparat

pembatalan?

pemerintah. Walaupun didasari bahwa kebijakan publik dapat di pengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Selain itu, Anderson dalam Subarsono (2005: 12-13) juga menyatakan bahwa

2.

Implementasi Kebijakan

proses kebijakan publik terdiri atas: (1) 4 MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN


Implementasi

kebijakan

selalu

yang terdiri atas Content of Policy dan

menarik untuk diperbincangkan dan untuk

Context of Implementation.

dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam

1) Content of Policy menurut Grindle

proses

perumusan

kebijakan

maupun

dan

pelaksanaan

pihak-pihak

yang

adalah: a.

Interest

affected

(kepentingan-

berada di luar lingkungan kebijakan.

kepentingan yang mempengaruhi)

Implementasi kebijakan merupakan suatu

Interest affected berkaitan dengan

kajian mengenai studi kebijakan yang

berbagai

mengarah pada proses pelaksanaan dari

mempengaruhi

suatu kebijakan.

implementasi kebijakan. Indikator

Menurut implementasi

Waluyo

(2007:

kebijakan

50),

ini

merupakan

kepentingan

bahwa

suatu

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti

dirumuskan,

kepentingan,

tanpa

suatu

berargumen

rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan karena

yang

suatu

melibatkan dan

banyak sejauhmana

pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang

kepentingan-kepentingan tersebut

telah dirumuskan itu, akan sia-sia belaka.

membawa

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan

implementasinya, hal inilah yang

mempunyai kedudukan yang penting di

ingin diketahui lebih lanjut.

dalam

pembahasan

terhadap

kebijakan

publik.

dan

Ramesh

Pada poin ini content of policy

sebagaimana dikutip Badjuri dan Yuwono

berupaya untuk menunjukkan atau

(2003: 113-114) yang merupakan ahli

menjelaskan bahwa dalam suatu

kebijakan

kebijakan harus terdapat beberapa

Sedangkan

Howlett

menyatakan

b.

pengaruh

bahwa

Type of Benefits (tipe manfaat)

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

jenis manfaat yang menunjukkan

a. Pangkal tolak permasalahan;

dampak positif yang dihasilkan

b. Tingkat

keakutan

masalah

yang

oloeh

dihadapi pemerintah;

kebijakan

c. Ukuran kelompok yang ditargetkan; dan d. Dampak perilaku yang diharapkan. Menurut Grindle (dalam Agustino,

pengimplementasian yang

hendak

dilaksanakan. c.

Extent

of

Change

Envision

(derajat perubahan yang ingin

2006: 154), keberhasilan implementasi

dicapai)

kebijakan publik ditentukan oleh tingkat

Setiap

implementability kebijakan itu sendiri,

target yang hendak dan ingin

kebijakan

mempunyai

dicapai. Content of policy yang 5 MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN


ingin dijelaskan pada poin adalah bahwa seberapa besar perubahan

adalah:

yang hendak atau ingin dicapai

a.

melalui

d.

suatu

implementasi

Actor

Involved

(kekuasaan,

kepentingan-kepentingan,

yang jelas.

strategi dari aktor yang terlibat)

Site of decision making (letak

Dalam

pengambilan keputusan)

diperhitungkan pula kekuatan atau

suatu

keputusan

kebijakan

dalam

suatu

kekuasaan,

memegang

suatu

memperlancar

maka

kebijakan

perlu

serta

strategi yang digunakan oleh para aktor

kebijakan,

dan

kepentingan,

peranan penting dala pelaksanaan pada

yang

terlibat

guna jalannya

bagian ini harus dijelaskan di

pelaksanaan suatu implementasi

mana

pengambilan

kebijakan. Bila hal ini tidak

keputusan dari suatu kebijakan

diperhitungkan dengan matang

yang akan diimplementasikan.

sangat

Program Implementer (pelaksana

program

program)

diimplementasikan

letak

Dalam

menjalankan

suatu

kebijakan atau program harus didukung

dengan

pelaksana

kebijakan

kompeten

dan

keberhasilan

f.

Power, Interest, And Strategy of

kebijakan harus mempunyai skala

Pengambilan

e.

2) Context of Policy menurut Grindle

suatu

kemungkinan

yang

hendak akan

jauh

arang dari api. b.

adanya

kapabel

besar

Institution

and

Regime

Characteristic

yang

lembaga

demi

berkuasa)

kebijakan.

(karakteristik

dan

Lingkungan

di

rezim

yang

mana

suatu

Dan, ini harus sudah terdata atau

kebijakan tersebut dilaksanakan

terpapar dengan baik pada bagian

juga

ini.

keberhasilannya,

Resources Committed (sumber-

bagian

sumber daya yang digunakan)

karakteristik dari suatu lembaga

Pelaksanaan suatu kebijakan juga

yang akan turut mempengaruhi

harus didukung oleh sumberdaya-

suatu kebijakan.

sumberdaya agar

yang

mendukung

pelaksanaannya

dengan baik.

berjalan

c.

berpengaruh

ini

terhadap

maka

ingin

pada

dijelaskan

Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) 6



Hal lain yang dirasa penting dalam

RASKIN untuk memberikan perlindungan

proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah

kepada Rumah Tangga Miskin melalui

kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka

bantuan beras bersubsidi guna memenuhi

hendak dijelaskan pada poin ini adalah

kebutuhan gizi dan mengurangi beban

sejauhmana kepatuhan dan respon dari

pengeluaran keluarga.

pelaksana

dalam

menanggapi

suatu

kebijakan.

Tujuan dari kebijakan RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan

3.

Kebijakan Beras untuk Rumah

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam

TanggaMiskin (RASKIN)

bentuk beras (Pedoman Umum RASKIN,

Berdasarkan bersama

Menteri

surat Dalam

keputusan Negeri

dan

2014).

Sedangkan

sasaran

yaitu

berkurangnya

RASKIN

kebijakan beban

Direktur Utama Perum BULOG No. 25

pengeluaran 15,5 juta Rumah Tangga

Tahun 2003, tanggal 22 Juli 2003, pasal 1

Sasaran (RTS) berdasarkan data Badan

ayat 1 tentang Pelaksanaan Kebijakan

Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi

RASKIN, bahwa Kebijakan Beras untuk

kebutuhan

Rumah

Tangga

pangan

beras,

melalui

Miskin

(RASKIN)

pendistribusian beras bersubsidi sebanyak

satu

kebijakan

15 kg/RTS/bulan selama setahun dengan

pemerintah dalam upaya meningkatkan

harga tebus Rp 1.600 per kg netto di Titik

ketahan

Distribusi (Pedoman Umum RASKIN,

merupakan

salah

pangan

perlindungan

dan

pada

memberikan

keluarga

miskin

2014).

mengenai pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu.

Tangga Miskin (RASKIN) memiliki ciri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

Kebijakan Beras untuk Rumah

94/PMK.02/2014,

tanggal 3 Juni 2014 tentang Anggaran

spesifik

(Pedoman

Umum

RASKIN,

2014), yaitu: a.

Tidak disalurkan melalui pasar umum,

Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum

tetapi

BULOG

penerima manfaat (bersubsidi).

dalam

pemerintah

rangka

untuk

penugasan melakanakan

b.

penjualan

langsung

kepada

Jumlah beras yang disalurkan tidak

pengelolaan persediaan, distribusi dan

tergantung pemintaan pasar, tetapi

pengendalian harga beras tahun 2007 pada

berdasarkan

pasal

jumlah keluarga penerima manfaat.

1 ayat

1 menyatakan bahwa,

pemerintah melalui perusahaan umum BULOG

menyelenggarakan

kebijakan

c.

Tidak

kepada

dirujukkan

penerimaan

dalam

upaya

stabilisasi harga pasar, tetapi untuk 7



pemenuhan kebutuhan beras keluaga

sosialisasi,

yang

pengendalian.

menjadi

sasaran

penerima

manfaat RASKIN. d.

Dalam

pelaksanaan

dan

d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap

pelaksanaannya,

RASKIN

pengelolaan kegiatan RASKIN harus

melibatkan berbagai instansi sehingga

dapat dipertanggungjawabkan kepada

untuk memperlancar operasional perlu

masyarakat setempat maupun kepada

adanya petunjuk pelaksanaan.

semua

Pengelolaan

RASKIN

pihak

yang

berkepentingan

memiliki

sesuai dengan peraturan dan ketentuan

prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi

yang berlaku atau yang telah disepakati.

landasan atau acuan setiap pengambilan

Agar

pelaksanaan

dan

keputusan dalam pelaksanaan rangkaian

penanggungjawaban kebijakan RASKIN

kegiatan, yang diyakini mampu mendorong

dapat

terwujudnya tujuan program RASKIN

dibentuk Tim Koordinasi RASKIN di

(Pedoman

tingkat

Umum

RASKIN,

2014).

berjalan

pusat

dengan

efektif,

maka

sampai kecamatan dan

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah

Pelaksana Distribusi RASKIN ditingkat

sebagai berikut:

desa atau kelurahan serta tim lainnya

a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga

sesuai

kebutuhan

yang

diatur

dan

Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

ditetapkan melalui keputusan pejabat yang

RASKIN,

berwenang.

bermakna

mengusahakan

Penanggung

jawab

RTS-PM RASKIN dapat memperoleh

pelaksanaan kebijakan RASKIN di pusat

beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi

adalah

dan terjangkau.

Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah

b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi

kepada

Menteri

Gubernur,

di

Koordinator

Bidang

Kabupaten/Kota

adalah

pemangku

Bupati/Walikota, di kecamatan adalah

kepentingan RASKIN terutama RTS-

Camat, dan di Desa/Kelurahan adalah

PM RASKIN, yang harus mengetahui

Kepala

dan

kegiatan

RASKIN, 2014).

melakukan

Indikator

memahami

RASKIN

serta

adanya dapat

pengawasan secara mandiri. c. Partisipatif,

bermakna

Desa/Lurah

(Pedoman

kinerja

Umum

kebijakan

RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya mendorong

target 6 Tepat (6T), yaitu sebagai berikut:

masyarakat terutama RTS-PM RASKIN

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, yaitu

untuk berperan secara aktif dalam setiap

RASKIN hanya diberikan kepada RTS-

tahapan pelaksanaan program RASKIN,

PM

mulai

Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam

dari

tahapan

perencanaan,

RASKIN

hasil

Musyawarah 8



Daftar

Penerima

Manfaat

Program

RASKIN;

sosialisasi program RASKIN diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat

b. Tepat Jumlah, yaitu jumlah beras

berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu

RASKIN yang merupakan hak Rumah

dan terencana sesuai ketentuan yang telah

Tangga

ditetapkan.

Sasaran

Penerima

Manfaat

(RTS-PM) RASKIN sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku,

yaitu

15

kg/RTS/perbulan selama satu tahun; c. Tepat

Harga,

yaitu

harga

tebus

RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600/kg

Adapun

kerangka

pikir

dalam

penelitian ini sebagai berikut, Gambar Kerangka Pikir SKB MENDAGRI & DIRUT PERUM BULOG No. 25 Tahun 2003

netto; d. Tepat Waktu, yaitu waktu pelaksanaan distribusi

beras

kepada

RASKIN

sesuai

SK Gub Nomor 28 Tahun 2014

RTS-PM

dengan

rencana

distribusi;

KEMISKINAN -Kesulitan pemenuhan pangan -Gizi yang tidak memadai

e. Tepat Administrasi, yaitu terpenuhnya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu; f. Tepat

Kualitas,

yaitu

terpenuhinya

persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG. Adapun RASKIN

adalah

sosialisasi

kebijakan

kegiatan

penunjang

kebijakan untuk memberikan informasi

Teori kebijakan Merille S. Grindle: As a political and administrative prosses. 1. Isi kebijakan (Content of Policy) a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi b. Tipe Manfaat c. Derajat perubahan yang ingin dicapai d. Letak pengambilan keputusan e. Pelaksana program f. Sumber daya yang digunakan (Sumber: Leo Agustino, 2006 ; 167)

yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutaman kepada pelaksanan,

Implementasi Pogram Raskin di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2014 berjalan dengan baik

RTS-PM dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar yang dimaksud

meliputi

latar

belakang,

kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan,

pengorganisasian,

pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban

masing-masing.

Melalui 9



Teknik keabsahan data dalam penelitian

C. METODE PENELITIAN

kualitatif yang peneliti gunakan adalah Penelitian penelitian

ini

merupakan

deskriptif

penelitian kualitatif.

dengan

jenis

triangulasi data.

metode

Sehingga dengan

metode ini dapat mendeskripsikan serta

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

menganalisa Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)

1.

Pemahaman Kepentingan

di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan

Berdasarkan

hasil

wawancara

Pontianak Tenggara. Lokasi penelitian ini

dengan Lurah Bansir Darat Kecamatan

dilakukan di Kelurahan Bansir Darat

Pontianak Tenggara, mengatakan bahwa

Kecamatan Pontianak Tenggara. Waktu

kepentingan

yang

penelitian ini dimulai dari bulan November

implementasi

program

2014 sampai dengan November 2015.

Kelurahan

Subjek

adalah

Pontianak Tenggara tahun 2014 secara

kebijakan

politikal di lapangan adalah melalui isu

RASKIN, masyarakat umum dan Rumah

strategis dalam pengentasan kemiskinan

Tangga

yang

dalam

penelitian

ini

implementator/pelaksana

Sasaran

Penerima

Manfaat

Bansir

bertujuan

mempengaruhi RASKIN

Darat

di

Kecamatan

mengurangi

beban

RASKIN (RTS-PM) di Kelurahan Bansir

pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam

Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

pemenuhan kebutuhan pangan pokok yaitu

Sedangkan objek penelitiannya adalah

beras

implementasi

di

bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan dengan

Kecamatan

harga Rp 1.600/kg di titik distribusi

Kelurahan

program Bansir

RASKIN

Darat

Pontianak Tenggara

walaupun

Teknik pengumpulan data yang dilakukan

oleh

melalui

peneliti

dengan

menggunakan wawancara dan dokumentasi

pendistribusian

realitanya

ada

beras

beberapa

masyarakat mendapatkan beras sebanyak 10 kg/bulan dikarenakan kebijakan dari RW/RT setempat.

dengan menggunakan instrumen penelitian

Nugroho (2009: 494) mengatakan

yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman

bahwa

implementasi

wawancara. Teknik analisis data yang

prinsipnya

digunakan dalam penelitian ini adalah

kebijakan

analisis deskriftif kualitatif. Teknik analisa

Untuk mengimplementasikan kebijakan

data dimulai dari pengumpulan data,

publik,

reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

mengimplementasikan

adalah dapat

kebijakan

cara

agar

mencapai

salah

pada sebuah

tujuannya.

satunya dalam

bentuk 10



program. Program RASKIN muncul untuk

tangga dan mencegah penurunan konsumsi

menjawab persoalan kemiskinan yaitu

energi dan protein. Dalam memenuhi

dalam

kebutuhan

bentuk

pemenuhan

kebutuhan

pangan

tersebut,

Program

pangan warga miskin. Begitu juga di

Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat

Kelurahan Bansir Darat, pada intinya

miskin

kelurahan tidak mempunyai kepentingan

manfaatnya, yakni dapat membeli beras

apapun dalam penyaluran beras RASKIN

berkualitas baik dengan harga terjangkau.

melainkan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya.

Tidak

benar-benar

bisa

merasakan

Adapun manfaat yang dirasakan oleh

warga

Kelurahan

Bansir

Darat

seperti halnya hidup di kota besar yang

Kecamatan Pontianak Tenggara dengan

identik dengan individualis¬tiknya, jika

digulirkannya program RASKIN menurut

melihat kondisi di lapangan kehidupan di

Lurah

desa atau kelurahan bukan hanya untuk diri

RASKIN ini membawa manfaat bagi

mereka

gotong

warga kurang mampu, mereka dapat

royong dan hidup bermasyarakat masih

membeli beras dengan harga yang relatif

sangat kental di dalamnya. Begitu pula

terjangkau untuk memenuhi kebutuhan

dalam

pokoknya.

sendiri.

Kebersamaan,

Program

RASKIN,

ternyata

Bansir

menunjukkan

satu

RASKIN

yang

semakin

mempererat

semangat kegotongroyongan tersebut.

yaitu,

Program

Pedoman umum RASKIN

program tersebut mampu menjadi salah alat

Darat

bahwa

adalah

tujuan

mengurangi

program beban

pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan pembagian kebutuhan pangan

2.

pokok dalam bentuk beras.

Tipe manfaat Grindle (dalam Agustino, 2006:

154),

untuk

apa

yang

beberapa

warga

Lurah

menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan

mengeluh

karena

harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

RASKIN yang didapat warga. Hasil dari

menunjukkan

wawancara

kebijakan

dampak oleh

yang

pengimplementasian hendak

kepada

keterbatasannya

warga

dapat

disimpulkan bahwa masyarakat (RTS)

dilaksanakan.

belum sepenuhnya merasa mendapatkan

Sasaran dari Program Raskin ini adalah

maanfaat, dan terbantu dalam pemenuhan

meningkatkan

kepada

kebutuhan pangan pokok berupa beras.

memenuhi

Ada beberapa RTS yang kecewa hanya

rangka

menerima 10 kg per KK dengan harga Rp

rumah

1.600,-/kg seharusnya menurut PAGU

keluarga

yang

positif

atau

dengan

disampaikan

dihasilkan

menunjukkan

Berbeda

akses

miskin

pangan untuk

kebutuhan

pokok

menguatkan

ketahanan

dalam pangan



RASKIN 2014 per KK mendapat 15 kg

pangan sendiri. Program beras untuk warga

dengan

miskin

harga

Rp

1.600/kg.

Dengan

(RASKIN)

sebuah

usaha

demikian, sebagian besar RTS program

pemerintah untuk membantu warga miskin

RASKIN merasa bahwa pembagian beras

memenuhi kebutuhan pangan. Namun

kepada warga miskin hanya mempunyai

berbeda pada kenyataan yang terjadi di

manfaat minimal kebutuhan dalam satu

lapangan,

minggu. Beberapa informan yang ditemui

RASKIN di Kelurahan Bansir Darat belum

menyatakan bahwa program ini harus terus

dirasakan manfaatnya bagi RTS karena

dioptimalkan dan kalau bisa penerimaan

jumlah kuota beras yang sangat minim.

dengan

adanya

Program

beras dapat berjalan tepat waktu. 4. 3.

Letak Pengambilan Keputusan Pengambilan

Perubahan Kondisi RTS Setelah suatu

Mendapatkan RASKIN Suatu

program

yang

bertujuan

kebijakan

penting

dalam

keputusan memegang pelaksanaan

dalam peranan suatu

mengubah sikap dan perilaku kelompok

kebijakan, maka pada bagian ini harus

sasaran

dijelaskan

relatif

lebih

sulit

dimana

letak

pengambilan

diimplementasikan dari pada program yang

keputusan dari suatu kebijakan yang akan

sekedar memberikan bantuan kredit atau

diimplementasikan

bantuan

kelompok

Agustino, 2006: 152). Penentuan RTS

masyarakat miskin (Subarsono :2005:93).

yang dapat menerima RASKIN sudah

Dengan

RASKIN,

diputuskan oleh kelurahan yaitu dari BPS,

masyarakat yang tadinya tidak mampu

berupa kartu yang sudah ada nama dan

membeli

alamatnya.

beras

adanya

beras,

kepada

program

diharapkan

kemudian

Grindle

(dalam

berubah menjadi terbantu dan mampu

Hasil keputusan penentuan RTS

untuk membeli karena harganya relatif

menggunakan data PPLS tahun 2011

murah.

sehingga melihat kondisi yang terjadi di Perubahan yang diinginkan dengan

masyarakat saat ini data tersebut tidak

adanya program ini, bagi RTS adalah

relevan. Buktinya ada warga miskin yang

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan

tidak dapat RASKIN. Sebaliknya warga

pangan sehari-hari. Hasil analisis yaitu

yang telah cukup mampu masih mendapat

pangan merupakan salah satu kebutuhan

jatah RASKIN karena telah mendapatkan

pokok masyarakat yang harus dipenuhi.

kartu

Pada

akhirnya menimbulkan

kenyataannya

tidak

semua

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan

dari

tahun-tahun

sebelumnya

keresahan bagi

warga lainnya. Untuk mengatasi masalah 12



ini ketua RW berperan dalam mengatur

terus-menerus, karena tolak ukur dari

pembagian RASKIN kepada warganya.

keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan

Dari

apa

yang

ditemukan

di

lapangan, data BPS dapat dikatakan tidak valid

karena

proses

penentuan

tergantung pada keseriusan dari pelaksana kebijakan tersebut.

RTS

menggunakan data tahun 2011 dan saat ini

5.

Pelaksana Program Grindle (dalam Agustino, 2006: 3

juga tidak ada koordinasi dengan RT dan RW (menurut ketua RW I, ada warganya

154) Dalam menjalankan suatu kebijakan

yang sudah tergolong mampu dapat kartu

atau program harus didukung dengan

RASKIN, sebaliknya yang miskin tidak

adanya

dapat karena waktu pendataan RT dan RW

kompeten dan kapabel demi keberhasilan

tidak

suatu kebijakan.

tahu),

sehingga

pengambilan

pelaksana

kebijakan

yang

keputusan untuk pembagian RASKIN atas

Kelurahan Bansir Darat selaku

musyawarah warga dan diputuskan oleh

pelaksana distribusi di tingkat Kelurahan

ketua

mempunyai

RW.

dikatakan

Suatu

efektif

kebijakan

wewenang

dalam

kebijakan

mendistribusikan RASKIN kepada RTS,

tersebut dapat sepenuhnya tepat pada

dan proses administrasinya merupakan

sasaran yang telah ditentukan dalam

tanggung

kebijakan. Oleh sebab itu, ketepatan

Terjadinya berbagai permasalahan yang

sasaran merupakan salah satu unsur yang

mencuat kepermukaan, sangat dipengaruhi

dapat

oleh pelaksana Program RASKIN dalam

menunjang

apabila

dapat

keberhasilan

dan

jawab

Lurah

tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

menjalankan

Akan tetapi dalam realitanya di lapangan,

sebagaimana seperti yang telah ditetapkan.

masih terdapat banyak permasalahan yang

Kepatuhan

diakibatkan oleh ketidaktepatan sasaran

tujuan

dalam implementasi kebijakan Raskin,

kebijakan, berpengaruh positif terhadap

sehingga

implementasi

kesuksesan implementasi kebijakan. Hal

kebijakan tersebut justru menjadi tidak

ini berkaitan erat dengan konsistensi dan

efektif. Melihat kondisi ini pemerintah

komitmen antara apa yang ditulis dengan

dirasa kurang serius dalam penetapan

apa yang dilaksanakan dalam tahapan

RTS.

implementasi tersebut.

menyebabkan

Pemerintah

kebijakan

(decision

sebagai maker)

pembuat

peran

terhadap

yang

telah

dan

sepenuhnya.

fungsinya

kesepakatan ditetapkan

dan dalam

dalam

pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat kontinyu dalam artian berlangsung secara 13 MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN

2


6.

Sumber Daya yang Digunakan Keberhasilan

didukung

oleh

sebuah

sumber

E. KESIMPULAN

program

daya

yang

Implementasi Program RASKIN di

memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas

Kelurahan

Bansir

sehingga sumber daya manusia yang ada

Pontianak Tenggara jika dilihat dari Isi

mencukupi bagi pelaksanaan program.

Kebijakan (Content of Policy):

Secara umum pengelolaan suatu kebijakan

1.

Dalam

Darat

Kecamatan

melaksanakan

tugasnya

dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan

Kelurahan Bansir Darat Kecamatan

sesuai dengan prosedur maupun aturan-

Pontianak

aturan yang telah dibuat. Prosedur atau

paham siapa sasaran Raskin (RTS)

aturan-aturan

untuk

akan tetapi karena kondisi masyarakat,

dalam

maka para pelaksana

tersebut

menyeragamkan

berguna

tindakan

Tenggara

berdasarkan

melaksanakan tugas maupun fungsi dari

kesepakatan

sumber daya (implementator) kebijakan.

kebijakan untuk membagi rata jatah

Hal

Raskin pada warga miskin yang tidak

ini

dimaksudkan

agar

proses

kebijakan

tersebut

dapat

pelaksanaan

berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur

warga

sebenarnya

mengambil

terdata dalam RTS. 2.

Program RASKIN belum sepenuhnya

yang telah ditentukan. Walaupun demikian

bermanfaat

tidak

dalam

mampu di Kelurahan Bansir Darat.

implementasinya di lapangan terkadang

Pemenuhan kebutuhan pangan pokok

masih terjadi maladministrasi, dan aturan-

berupa

aturan tersebut justru tidak sepenuhnya

manfaat minimal kebutuhan dalam

ditaati oleh implementator kebijakan itu

satu minggu.

dapat

dipungkiri

bahwa

sendiri tanpa memperdulikan dampak dari

3.

pelanggaran yang telah dilakukan.

bagi

beras

warga

hanya

kurang

mempunyai

Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Program RASKIN

Sumber daya pelaksana program di

belum dirasakan warga kurang mampu

lingkungan Kelurahan Bansir Darat boleh

di

dikatakan

dikarenakan belum berjalan optimal.

cukup

berpengalaman

berpendidikan akan

tetapi

dan untuk

4.

Kelurahan

Bansir

Darat

Data yang digunakan dalam penentuan

meningkatkan pengetahuannya perlu ada

RTS tidak relevan sehingga ada

penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya

sebagian warga kurang mampu di

mencukupi.

Kelurahan Bansir Darat yang tidak mendapat jatah beras. 14



5.

6.

Implementor cukup paham tugasnya

dan fungsinya dengan baik, memiliki

masing-masing

kepatuhan

itu

namun

perlu

terhadap

atasan

dan

diperlukan ditingkatkan kolektifitas

melaksanakan tugas sesuai dengan

dan rasa tanggung jawab.

aturan atau SOP (Standard Operating

Sumber daya pelaksana program di

Procedure) yang telah ditentukan.

lingkungan Kelurahan Bansir Darat

3.

Perlu adanya sanksi yang tegas kepada

dapat dikatakan cukup berpendidikan

para implementator kebijakan yang

dan berpengalaman.

terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan tugas

dan

dalam

menjalankan

fungsinya.

Selain

itu,

penyampaian informasi dan sosialisasi

F. SARAN

yang Melihat

progres

implementasi

jelas

dan

benar

kepada

masyarakat terkait tujuan dan manfaat

RASKIN di Kelurahan Bansir Darat,

kebijakan

disarankan :

dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar

1.

Untuk konsep pengelolaan ke depan,

masyarakat

mengadakan sensus rumah tangga

yang

untuk mengumpulkan data sosial-

RASKIN tersebut, sehingga dapat

ekonomi

membantu tercapainya tujuan yang

rumah

tangga, termasuk

RASKIN

jelas

juga

memiliki

pemahaman

mengenai

dikehendaki

rumah tangga. Hasil sensus tersebut

masyarakat tidak hanya menerima

selanjutnya

sebagai

bantuan saja tetapi juga memiliki

melakukan

motivasi untuk mau meningkatkan

informasi

dasar

untuk

analisis diskriminan guna memisahkan

pada

program

struktur demografi dan karakteristik

dipergunakan

dan

perlu

akhirnya

kesejahteraan hidupnya.

penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. 2.

Perlunya peningkatan pemahaman dan

G. REFERENSI

kemampuan dari implementator atau petugas pelaksana kebijakan RASKIN dalam berbagai hal yang berkaitan dengan RASKIN

pelaksanaan tersebut.

kebijakan Hal

ini

dimaksudkan agar para implementator

1.

Buku-buku:

Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: CV. Alfabeta. Badjuri, H. Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. (2003). Kebijakan publik: Konsep

kebijakan dapat menjalankan peran 15 MOCHAMMAD DIRGA P., NIM. E01110011 Program Studi Administrasi Negara Fisip UNTAN


dan Strategi. Diponegoro.

Semarang:

Universitas

Keban, T. Yeremias. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik (konsep, teori dan isu). Yogyakarta: Gava Media. Nugroho, Riant. (2009). Public policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Subarsono. (2005). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Waluyo. (2007). Manajemen publik (Konsep, aplikasi dan implementasi dalam pelaksanaan otonomi daerah). Bandung: Mandar Maju.

2.

Peraturan-peraturan:

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG. (2003). Nomor 25 Tahun 2003. Tentang Pelaksanaan Program Raskin. Peraturan Menteri Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 94/PMK.02/2014. Tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum BULOG. Pedoman Umum Raskin (2014). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat republik Indonesia.


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA

TINGGI

JURNAL MAHASISW A

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP demi pengembangan iImu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif ke~san mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .. *) pada Program . T anjungpura, . Hak B eb as Stu di tl-t'\Q "'DMII'l15'fl/tS( ",cr.A fI4 Fakul tas Ilm U SOSIial d an IImu P 0 I'inik U'nrversitas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang betjudul**) :

rqI?4

'Ml'L~MENTfrH

1>?-O(,(l-~M

13~ll-A~

VIV'IU{<..

(2\1MAK

1A"'G~A

:

M1Si'ClN

[p...A;-'>~lN)

{) ( l<"£·Cv·;;:.A~i·4;;_j"········(:;·~·N·~·\·iL·····O·A:rLA·T····i~i::CA;.:;A··:rA·N ..······PO·Nf·iA·N·A·~ .. ····T~·N·c:·bAr::A····

........................................................................................................................................................................... .................... : .

beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

m Secarafulltex c:s:1 content

artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perIu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Pada tanggal

: Pontianak : ..~ ..::J?..-:-:.t.-.?.~.~ .......

6U~ NIM

~~.~!~~~.!.~

.

*tulis namajurnal sesuai prodi masing-masing (pub/ika/GovernanceIAspirasiISociodevISosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harns di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Recommend Documents