Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Raskin

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (Studi pada RW 008 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi) Rista Sari Lisman Manurung Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ABSTRAK Nama : Program Studi : Judul Skripsi :

Rista Sari Ilmu Administrasi Negara Implementasi Program Beras Miskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi pada RW 008 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi)

Program Raskin adalah Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan implementasi Program Raskin di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, mempetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Post Positivist. Penggunaan pendekatan ini dikarenakan dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima. Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Raskin

Implementasi program…, Rista Sari, FISIP UI, 2013

ABSTRACT Name Major Program Title

: : :

Rista Sari Public Administration Implementation of The Rice for Poor Program to improve the welfare of society (Study on RW 008 In Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, at Bekasi City)

Raskin Program is a government program to help the poor and food insecurity so that they get cheap rice for their household needs. The Rice for Poor Program up to now already have some problems, amongother things are the distribution fell wide of the mark, unprecisely, and unschedule, so that make less be of benefit to receiver. Intention of this research are, to describe the distribution of Rice for Poor Program In Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, at Bekasi City, to mapping natural constraints in The Rice for Poor execution and suggest the management effort Rice for Poor Program to make it better forwards. The approach used in this research using post positivist method. The use of this approach because the approach uses a quantitative approach while the data collection technique using qualitative methods. Result of this research is to indicate that in goals meet the existence of misstargeting though in storey. This matter indication from existence of domestic is leakage and undercoverage. For the concept of management forwards, performing a census to collect the data of social-economics, inclusive structure of demography and domestic characteristic,on utilized as information basis for the analysis to dissociate the impecunious resident with the non impecunious. Key Word : Implementation, The Rice for Poor Program

Pendahuluan Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sering kali hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Hal ini merupakan masalah sosial penting yang perlu ditangani negara dan juga sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, atau ideologi yang dianut (Muhadjir M. Darwin, 2005:2). Persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh negara ini belum dapat diselesaikan, salah satu penyebab dari kemiskinan tersebut yaitu karena belum meratanya pembangunan yang dilakukan


oleh pemerintah. Untuk menyikapi masalah kemiskinan pemerintah pusat mengupayakan banyak Program yang dapat menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Menurut Menko Kesra, ada klaster yang diluncurkan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu: §

Klaster I

: Bantuan langsung beras miskin (Raskin), bantuan operasional

sekolah

(BOS), dan Program keluarga harapan. §

Klaster II : Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNMP) mandiri.

§

Klaster III : Program berbasis usaha kecil, mikro dan menengah melalui kredit usaha rakyat (KUR), dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

§

Klaster VI : Program rumah murah, angkutan umum murah, air bersih dan listrik yang makin merata, serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin perkotaan. Berdasarkan klaster upaya pengentasan kemiskinan tersebut, peneliti memilih salah satu

Program pengentasan kemiskinan yaitu Program Bantuan Beras Miskin (Raskin), karena Program Raskin merupakan salah satu Program pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Menurut BPS, dalam hal kemiskinan peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan September 2012 Komoditi

Kota

Komoditi

Desa

Makanan Beras

26,92 %

Beras

33,38 %

Rokok Kretek Filter

8,67 %

Rokok Kretek Filter

8,23 %

Telur Ayam Ras

3,52 %

Gula Pasir

3,86 %

Daging Ayam Ras

3,12 %

Telur Ayam Ras

2,61 %

Gula Pasir

2,77 %

Mie Instan

2,30 %

Tempe

2,44 %

Tempe

1,96 %

Tahu

2,15 %

Tahu

1,60 %

Mie Instan

1,59 %

Bawang Merah

1,51 %

Bawang Merah

1,32 %

Kopi

1,50 %

Cabe Merah

1,26 %

Tongkol/Tuna/Cakalang

1,35 %


Komoditi

Kota

Komoditi

Desa

Bukan Makanan Perumahan

8,70 %

Perumahan

5,78 %

Pendidikan

2,71 %

Pendidikan

1,76 %

Bensin

1,91 %

Listrik

1,55 %

Angkutan

1,86 %

Pakaian Jadi Perempuan Dewasa

1,46 %

Pakaian Jadi Anak-anak

1,79 %

Bensin

1,43 %

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa kebutuhan yang banyak dibutuhkan setiap harinya oleh masyarakat miskin adalah kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan akan bahan pokok makanan yaitu beras. Ditengah-tengah masalah kemiskinan ini masyarakat juga harus menanggung kenaikan harga-harga kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada ketahanan pangan di rumah tangga mereka. Ketahanan pangan ditandai dengan kemampuan rumah tangga dalam menyediakan/memenuhi kebutuhan pangan. Program Raskin merupakan subsidi pangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Metode pendistribusian beras tersebut diharapkan mampu menjangkau rakyat miskin secara langsung. Tujuan dari Program Raskin ini sendiri yaitu memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras. Program Raskin ini juga sebagai upaya peningkatan ketahanan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan besaran jumlah yang telah ditentukan. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum Bulog. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Beras murah (Raskin) yang penyalurannya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTS-PM) yang telah di tentukan melalui pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan RTS ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS. Secara nasional jumlah RTS-PM penerima Raskin mencapai 17,5 juta RTS-PM. Di mana


masing-masing RTS-PM menerima 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp 1.600,00 per kg. (http://www.bulog.co.id/sekilasRaskin_v2.php). Pemilihan RTS-PM berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh BPS. Kecamatan Bantargebang memiliki jumlah persentase Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) terbanyak jika dilihat dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di setiap Kecamatan di Kota Bekasi. Pada tabel 1.3 disebutkan jumlah RTS-PM di setiap Kecamatan di Kota Bekasi: Tabel 1.3 Jumlah RTS-PM di Kota Bekasi Tahun 2012 Persentase RTS-PM/KK (%)

No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Jumlah RTSPM

1

Bantargebang Jatiasih

21,500 47,851

3,818 8,142

18%

2

69,574 169,289

Pondok Gede

227,267

50,592

8,462

17%

4

Bekasi Barat

239,701

55,008

8,706

16%

5

Jati Sampurna

65,250

22,508

3,341

15%

6

Mustika Jaya

94,629

50,771

6,520

13%

7

Medan Satria

122,259

40,839

4,738

12%

8 9

Pondok Melati Rawa Lumbu

98,874

48,018

4,980

141,631

58,195

5,981

10% 10%

Bekasi Utara

332,140

86,331

7,738

9%

11

Bekasi Selatan

165,654

62,547

5,473

9%

12

Bekasi Timur

236,556

90,084

6,427

7%

1,962,824

634,244

74,326

13%

3

10

Jumlah Sumber: Dinas Sosial, 2013

17%

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tidak menimbulkan bias serta lebih terfokus, peneliti akan meneliti di RW. 008 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Di Wilayah Kelurahan Bantargebang terdapat beberapa Rukun Warga (RW) yaitu RW. 001 sampai dengan RW. 010. Pada penelitian ini peneliti menjadikan RW. 008 sebagai wilayah penelitian, karena jumlah RTS-PM Raskin di RW. 008 dari RW yang lainnya yang ada di Kelurahan Bantargebang, maka peneliti dapat melihat tingkat kemiskinan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin berdasarkan kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Tabel 1.5 berikut ini merupakan hasil perhitungan peneliti yang mengacu pada daftar nama RTSPM di Kelurahan Bantargebang berdasarkan RW:


Tabel 1.5 Jumlah RTS-PM di Kelurahan Bantar Gebang NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rukun Warga (RW) RW. 001 RW. 002 RW. 003 RW. 004 RW. 005 RW. 006 RW. 007 RW. 008 RW. 009 RW. 010 Total RTS-PM Sumber : Data Kelurahan Bantargebang, 2012

Jumlah RTS-PM 174 156 116 72 102 89 93 205 64 88 1159

Dalam pelaksanaan Raskin di Kelurahan Bantargebang ini sering ditemukan permasalahan. Seperti yang diinformasikan di media cetak radarbekasi Senin, 19 Maret 2012 bahwa menurut salah seorang warga penerima Raskin, kualitas beras bagi warga miskin sangat buruk, beras yang diterima RTS-PM berbau apek, warna beras kumal, dan berkutu. Permasalahannya bukan hanya itu, sering kali terjadi masyarakat yang membeli beras miskin tersebut bukan berasal dari RTS-PM, tetapi masyarakat menengah yang tidak dikategorikan RTSPM. Selain itu tidak ada keseimbangan antara kuota Raskin dengan penerima beras Raskin, jumlah RTS-PM lebih banyak dari jumlah beras yang didistribusikan. Permasalahan lainnya adalah keterlambatan pembayaran, keluarga penerima Raskin menunggak/menunda pembayaran beras pada petugas di titik distribusi. Penundaan pembayaran Raskin tidak dibenarkan, karena apabila ada ketidaklancaran dari salah satu titik distribusi tersebut akan menyebabkan keterlambatan penyaluran Raskin dibulan berikutnya yang juga berdampak pada masyarakat yang sebenarnya rutin membayar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nasir, selaku ketua RT. 01 RW.008 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diindentifikasikan masalah sebagai berikut:


1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Program Raskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi? 2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi? Tujuan Penelitian Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: “Menggambarkan

implementasi pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bantargebang,

Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.” Tinjauan Teoritis Dalam bukunya Soebarsono (2005: 87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu Program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono, 2005: 89 –104): A. Teori Merilee S. Grindle (1980 ) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle ( 1980 ) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.variabel isi kebijakan ini mencakup:


1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. 2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. 3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 4. Apakah letak sebuah Program sudah tepat. 5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6. Apakah sebuah Program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. B. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia(human resources) maupun sumberdaya non-manusia(non-human resourse). 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak Program, implementasi sebuah Program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain. 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu Program. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.


C. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining Dalam pandangan Weimer dan Vining (1999:396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu Program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan. 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan impelmentasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi,hankam, dan fisik atau geografis. 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan. Dari teori-teori implementasi yang dijelaskan di atas, maka peneliti memilih teori model implementasi kebijakan dari tokoh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan implementasi “As a political and Administrative Process”. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy). a. Isi Kebijakan (content of policy) -

Pemahaman Kepentingan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

-

Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS-PM

-

Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin

-

Kejelasan Pelaksana tentang Program Raskin

-

Kualitas SDM sebagai pelaksana

b. Lingkungan Kebijakan -

Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi Program Raskin

-

Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

-

Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran.

Metode Penelitian Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode Post Positivist. Pendekatan digunakan karena dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif


sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini teori yang digunakan mengutamakan teori implementasi Merilee S. Grindle. Kemudian teori tersebut akan dijadikan landasan dari penelitian yang dilakukan. Jenis Penelitian 1. Berdasarkan Tujuan Penelitian Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, di mana dalam penelitian ini mencoba menggambarkan pelaksanaan Program Raskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Bantargebang. 2. Berdasarkan Manfaat Penelitian Dilihat dari manfaat penelitian, penelitian ini adalah penelitian terapan, karena penelitian ini bersifat praktis atau ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bantargebang banyak ditemukan kendala yang bersumber baik dari masyarakat maupun pihak pemerintah. Pada penelitian ini memberikan saran untuk membuat suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bantargebang. 3. Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian crosssectional, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu dan tidak dilakukan perbandingan. Penelitian dilakukan sejak bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2013. 4. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara mendalam atau sering disebut dengan wawancara tidak terstruktur. Selain itu teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen karena data bersumber dari Pedoman Raskin yang ditetapkan oleh Perum Bulog selaku Pelaksana Program Raskin di Indonesia.


Informan atau Narasumber Informan/narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin, baik dari pihak pelaksana maupun dari masyarakat. Berikut adalah informan atau narasumber penelitian: a. Kepala Camat di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi b. Kepala Lurah di Kelurahan Bantargebang Kota Bekasi c. Kasi Ekbang Kelurahan Bantargebang d. Ketua RW. 008 Kelurahan Bantargebang e. Ketua RT. 01 sampai dengan RT. 03 f. Warga RW. 008 Kelurahan Bantargebang yang menjadi RTS-PM g. Warga RW. 008 Kelurahan Bantargebang yang bukan RTS-PM namun menerima beras Miskin Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Lokasi penelitian difokuskan pada RW. 008 karena merupakan lokasi yang memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin paling banyak di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Hasil Penelitian a. Pemahaman kepentingan RTS Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan Program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan Program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran dalam tingkat yang relatif tinggi. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin dan adanya pemerataan dalam satu RT yang hampir satu RT menjadi penerima. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amit selaku Ketua RT. 002: ”Iya, saya paham siapa-siapa yang seharusnya mendapat bantuan Raskin, yaitu orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi warga di sini semua minta jatah beras, jadi ya dibagi rata saja.”


Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Rohadi, warga setempat yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan jatah Raskin tidak 15kg sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah: “Ga segitu neng dapetnya, biasanya cuma 6kg aja tapi kadang lebih sih. Disini tergantung kita aja belinya berapa. Tapi jarang banget sih dapet 15kg, kan kalo kata pak RT di bagi rata biar pada kebagian jatah” b. Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS-PM Pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap keberadaan Program Raskin. Sebagian aparat tidak setuju dengan adanya Raskin karena membuat masyarakat berharap pada beras pemerintah dan membuatnya tidak bekerja karena dirasakan ada sesuatu yang mudah diraih apalagi banyak masyarakat yang tidak tergolong tetapi tetap meminta jatah beras miskin. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Lurah Rondi Sahidin: “Saya sebenernya kurang setuju, karena banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak seharusnya menerima. Hal ini membuat mereka malas bekerja karena dengan mudah mendapatkan sesuatu. Tapi bagaimana lagi masyarakat miskin perlu kita bantu” Sebagian aparat setuju dengan adanya Program Raskin selama sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Ekbang Kelurahan Bantargebang Bapak Abdul Rohim: “Saya sangat setuju sekali, selama sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran agar tidak merugikan masyarakat miskin” Sementara itu, masyarakat penerima merasa terbantu dengan keberadaan Raskin dan mereka menilai keberadaan Program tidak mempengaruhi etos kerja. Seperti yang diungkapkan oleh warga penerima Raskin Bapak Oman: “Adanya Raskin ngga mempengaruhi sama sekali neng kalo buat saya mah ke etos kerja. Kan Raskin mah sebagian besar aja masih banyak kebutuhan lainnya.” c. Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin Dengan adanya Program Raskin, masyarakat yang tadinya tidak mampu membeli beras, diharapkan kemudian berubah menjadi terbantu dan mampu untuk membeli karena harganya


relatif murah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rondi Sahidin selaku Lurah di Kelurahan Bantargebang: ”Saya kira Program ini kan Program dari pusat dari pemerintah ya kepengennya masyarakat bisa mampu membeli beras yang harganya juga nggak terlalu mahal kan Cuma RP 1.600/kg ketimbang mereka yang beli di warung kan nyampe RP 5.000 an yah” Demikian juga menurut Bapak Abdul Rohim, selaku Kasi Ekbang Kelurahan Bantargebang, bahwa: ”Kalau menurut saya perubahan yang ingin dicapai ya dalam hal perekonomian

yah

di

harapkan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakatnya. Dengan adanya Program ini, yang tadinya tidak mampu untuk membeli beras diharapkan akan mampu terbantu untuk membelinya” Menurut warga miskin yang menerima Raskin, dengan adanya Program Raskin ini dapat meringankan beban pengeluaran dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, seperti yang diungkapkan oleh warga RT 002 Bapak Oman: ”…lumayan kalo ada Raskin biar disuruh bayar tapi tetep mengurangi pengeluaran perbulan, beras mahal apa-apa mahal sekarang jadi kalo ada beras Raskin jadi lebih murah kan” d. Ketepatan sasaran Program Raskin Penentuan RTS-PM yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh Kelurahan yaitu dari data yang di tentukan oleh BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Untuk jumlah RTS di RW 008 dapat dilihat dari tabel berikut:

RT

Tabel 5.1 Jumlah RTS-PM di RW 008 Jumlah KK Jumlah RTS-PM

RT 001

106

61

RT 002

201

78

RT 003

108

66

Total Sumber : Data Peneliti

415

205


Warga miskin yang berada di Kelurahan Bantargebang ada yang tidak terdata oleh BPS sehingga tidak dapat Raskin. Sebaliknya warga yang cukup mampu dan tergolong keluarga menengah keatas mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan. Untuk mengatasi masalah ini ketua RW berperan dalam mengatur pembagian Raskin kepada warganya. Contoh hasil wawancara dengan Bapak Nasir ketua RT 001 : “RT 001 RW 008 warga yang mendapat Raskin 12 KK, jatah Raskin hanya 12 sak @15 kg, Dengan musyawarah warga semua warga dapat 3 kg tiap KK.” e. Kejelasan Pelaksana Program tentang Program Raskin Permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi Program. Perlunya pengetahuan dari Pelaksana Program Raskin akan pentingnya Program Raskin, sasaran Program Raskin dan tujuan serta manfaat Program Raskin. Hal ini agar Program RAskin dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rondi Sahidin, sebagai Lurah di Bantargebang, menyatakan bahwa: “… lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pelaksana dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan.” Hal ini Juga diungkapkan oleh Bapak Nurtani Selaku Camat di Kecamatan Bantargebang “Tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan Program yang menyeluruh. Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima.” f. Kualitas SDM sebagai pelaksana Program Raskin Keberhasilan sebuah Program didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan Program. Sumber daya pelaksana Program di lingkungan Bantargebang boleh dikatakan cukup berpendidikan dan


berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi. Hal ini diungkap oleh Lurah di Kelurahan Bantargebang Bapak Rondi Sahidin: “Pegawai di Kelurahan ini adalan pegawai yang memiliki pendidikan mereka merupakan orang terpilih, namun tetap untuk pelaksanaan kebijakan perlu diadakan pelatihan agar memperkuat pengetahuan.” Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Rohim, Kasi Ekbang Kelurahan Bantargebang: “Untuk Program Raskin ini, pelaksana Program seperti pemerintah harus memiliki pengetahuan sehingga meminimalisir tingkat kegagalan atau ketidaktepatan

sasaran.

Misalnya

perlu

adanya

pelatihan

mengenai

menanggulangi masyarakat miskin.” g. Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi Program Raskin Kekuasaan/kewenangan dan yang membuat strategi dalam distribusi Raskin di Kelurahan Bantargebang adalah para ketua RW dan RT, sedangkan pak lurah hanya koordinator saja. Di tiap-tiap RT dan RW strategi distribusi Raskin berbeda-beda tergantung kondisi masyarakatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua RW 008 Bapak Fahroji: “Di RW 008 ini karena pembagian beras miskinnya ga merata jadi saya bagibagi biar setiap RT dapet sesuai sasaran, misalnya RT 001 dengan membagi rata kepada setiap warga yang tidak mampu baik yang dapat kartu maupun yang tidak. Di RT 002 dengan membagi secara rata pada setiap warga dan bergilir menjadi yang bulan ini dapat, bulan depan belum tentu dapat, tergantung jumlah beras yang diterima. Di RT 003 dengan membagi secara rata kepada semua warga miskin yang dapat kartu setiap bulan sedangkan yang tidak dapat kartu hanya mendapatkan dua bulan sekali.” Berdasarkan data-data dan informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat dan strategi implementasi yang dilakukan pada tiap-tiap RW dapat mencapai keberhasilan (berjalan dengan lancar).


h. Karakteristik rezim yang berkuasa Karakteristik dari rezim yang berkuasa, akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Namun diakui bahwa rezim di Kelurahan Bantargebang masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Program Raskin ini. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rondi, Lurah di Kelurahan Bantargebang: “Aparatur Kelurahan masih lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Program Raskin” i. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Dari hasil wawancara dengan informan, warga merespon baik, antusias terhadap Program Raskin, serta mematuhi strategi pembagian/distribusi Raskin. Meskipun ada beberapa warga yang belum taat dalam pembayaran (masih hutang). Seperti yang diungkapkan salah Bapak Rondi, Lurah di Kelurahan Bantargebang: “Antusias masyarakat terhadap Raskin yang digulirkan Pemerintah di Kelurahan Bantargebang cukup bagus” Dapat disimpulkan bahwa Lokasi Kelurahan Bantargebang cukup mendukung jika digulirkan Raskin karena masyarakat di Kelurahan Bantargebang terhadap prlaksanaan Program Raskin sangat baik. Pembahasan 1. Isi Kebijakan Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, salah satunya yaitu isi kebijakan (content of policy) yang meliputi, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan, tipe manfaat kebijakan, derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan, letak pengambilan keputusan, pelaksana Program kebijakan, sumber daya yang digunakan. Dalam pelaksanaan Program Raskin ini isi kebijakan meliputi, pemahaman kepetingan Rumah Tangga Sasaran (RTS), manfaat Raskin yang diterima oleh RTS-PM,


ketepatan sasaran Program Raskin, perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin, kejelasan pelaksana tentang Program Raskin, kualitas SDM sebagai pelaksana Program Raskin. a. Pemahaman kepentingan RTS dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu, pembagian jatah Raskin tidak sesuai dengan Kebijakan Program Raskin yaitu dengan membagi rata pada semua warga. b. Manfaat Raskin yang diterima oleh RTS-PM ini dinilai sangat kurang akibat adanya ”Bagito”, sehingga belum dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. c. Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Raskin sebagian besar RTS program Raskin merasa bahwa pembagian beras kepada warga miskin mempunyai manfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu. d. Ketepatan sasaran Program Raskin, ketidaktepatan sasaran didukung dengan data BPS yang tidak valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT dan RW setempat (bersifat tertutup). e. Kejelasan Pelaksana Program tentang Program Raskin, pelaksana cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan Raskin. f. Kualitas SDM sebagai pelaksana Program Raskin, Perum Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat Kelurahan, RW hingga RT tidak kalah penting artinya. 2. Lingkungan Kebijakan Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri, yaitu lingkungan kebijakan (context of policy) yang meliputi, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana Program Raskin. a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi Program Raskin cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya.


b. Karakteristik rezim yang berkuasa, strategi distribusi Raskin tidak menuai protes karena kebijakan rezim yang berkuasa berdasarkan kesepakatan bersama c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran, Respon warga baik dan antusias serta mematuhi strategi distribusi Raskin. Meskipun ada beberapa warga yang masih hutang. Simpulan Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, karena pendistribusian Raskin di Kelurahan Bantargebang terkadang terlambat. Hal ini disebabkan karena pembayaran Beras Miskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersendat. Saran Berdasarkan simpulan disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat Upaya penyempurnaan kartu penerima program harus dikoordinasikan dengan RT, RW dan Kelurahan penerima Raskin sehingga transparan dan akuntabel. 2. Tepat Jumlah Jumlah Raskin yang dibagikan ke masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2009) ditetapkan 15 kg per RTS per bulan, selama 12 bulan 3. Tepat Harga Harga Raskin yang di bebankan pada masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2009) ditetapkan Rp. 1.600 per kilogram 4. Tepat Waktu Jadwal distribusi ke masyarakat, sebaiknya sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah haurs membantu operasional penyaluran raskin hingga sampai ke desa yang dituju. 5. Tepat Administrasi


Pembayaran Raskin yang tertunda (hutang) harus didesain dengan mempertimbangkan karakter perilaku masyarakat penerima Raskin misalnya dengan cara menabung sesuai kemampuan yang dikoordinir oleh tim yang ditunjuk RT, RW atau Kelurahan. 6. Tepat Kualitas Perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas beras dimana kualitas beras ini masih sangat rendah, ada kesan bahwa beras yang diberikan sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagai penanggungjawab program Raskin perlu mengupayakan penyediaan beras yang terjamin kualitasnya. Kepustakaan Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Cresswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif & Mix. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Darwin, Mahadjir. 2005. Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta : Benang Merah. Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.


Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Raskin

Recommend Documents