IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN PUDAKPAYUNG, KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG Oleh : Dian Prayoga Nugraha, R. Slamet Santoso Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAKSI Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Wilayah Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang beserta faktor-faktor penentu keberhasilan yang mempengaruhinya. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edawrds III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Wilayah Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang masih kurang optimal. Indikator yang dirasa masih kurang diantaranya adalah upaya kebijakan yang belum tepat sasaran, penerimaan beras masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, ketersediaan sumber daya yang masih kurang, sasaran penerima yang tidak tepat sasaran. Saran yang diberikan adalah Perlunya diadakan pendataan ulang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi, Perlu di adakanya komunikasi yang mendalam di tiap lini, penyuluhan tentang program beras miskin, Memperbaiki kualitas beras yang dibagikan pemerintah, Perlu di perbaiki dalam pemberian fasilitas yang telah disediakan, Perlu ditambahkan nya personil dalam membantu penyaluran beras miskin. Kata kunci : implementasi, kebijakan, penyaluran beras miskin
ABSTRACT This research uses qualitative research methods. This study will describe and analyze the implementation of the programme in the region of Poor Rice Village Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang and its determinants of success that influenced them. This policy refers to government regulation Number 68 in 2002 about food security. Data collection techniques are in use through interviews, observation and documentation of information. The theory used is public policy implementation theory of George c. Edawrds III. The results of this research show that the implementation of the programme, Poor Neighborhood in an area of Rice Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang city is still less than optimal. Indicators are considered still lacking such a policy has not been an effort on target, the acceptance of the rice community that does not correspond to the number of supposed, the availability of resources is still lacking, target recipients who are not on target. The advice given was the necessity held repeated logging to collect socio-economic data, it is necessary diadakanya a profound communication in each line, the extension of poor rice, improve the quality of the rice distributed Government, needs to be fixed in the grant of facilities that have been provided, need to be added to his personnel in helping poor rice distribution. Keywords: implementation, policy, poor rice distribution
PENDAHULUAN
gizi
yang baik ditentukan oleh
1.1. LATAR BELAKANG
jumlah
asupan
pangan
yang
Sebagai negara yang merdeka
dikonsumsi, apabila gizi kurang dan
dan berdaulat, Indonesia mempunyai
gizi buruk terus terjadi dapat menjadi
hak
faktor
untuk
menentukan
bangsanya
sendiri,
diwujudkan
nasib
misalnya
dalam
bentuk
penghambat
dalam
pembangunan nasional. ketahanan pangan
dan
gizi
menghendaki
pembangunan. Pembangunan yang
pasokan dan harga pangan yang
dilakukan daerah-daerah ditujukan
stabil, merata dan berkelanjutan,
untuk meningkatkan kesejahteraan
serta
masyarakat. Hal ini sesuai dengan
untuk memperoleh pangan
tujuan negara indonesia seperti yang
cukup, serta mengelolanya dengan
disampaikan di di dalam pembukaan
baik
undang-undang dasar 1945, yaitu
memperoleh gizi yang cukup dari
melindungi
hari ke hari.
segenap
bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah
kemampuan
agar
rumah
setiap
Raskin
tangga yang
anggotanya
merupakan
subsidi
indonesia, memajukan kesejahteraan
pangan dalam bentuk beras yang
umum,
mencerdaskan
kehidupan
diperuntukan bagi rumah tangga
bangsa
dan
melaksanakan
yang berpenghasilan rendah sebagai
ikut
ketertiban dunia yang berdasarkan
upaya
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
meningkatkan ketahanan pangan dan
keadilan sosial.
memberikan
Keberhasilan pembangunan suatu
dari
pemerintah
perlindungan
untuk
sosial
pada rumah tangga sasaran. Program
bangsa ditentukan oleh ketersediaan
ini
sumberdaya manusia (SDM) yang
beban pengeluaran Rumah Tangga
berkualitas,
Sasaran (RTS) melalui pemenuhan
yaitu
SDM
yang
bertujuan
untuk
memiliki fisik yang tangguh, mental
kebutuhan
yang kuat, kesehatan yang prima,
bentuk beras. Efektifitas program
serta
raskin
cerdas.
Keberhasilan
pangan
mengurangi
dapat
pokok
dicapai
dalam
melalui
pembangunan juga sangat ditentukan
koordinasi,
sinkronisasi
dan
oleh status gizi yang baik, dan status
harmonisasi
kementrian/lembaga
terkait baik di pusat maupun di
merata dan dapat tersalurkan kepada
daerah.
rumah tangga miskin yang sangat
Koordinasi
dilaksanakan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
membutuhkan
pengawasan
program
dan
pengendalian,
raskin,
ini
sangat
karena membantu
dengan dilandasi pemahaman bahwa
mereka dalam memenuhi kebutuhan
raskin adalah hak orang miskin.
beras
Pelaksanaan program raskin yang dilakukan
bertujuan
didalam
kehidupan rumah
tangganya.
untuk
Program Raskin diharapkan
meringankan beban Rumah Tangga
dapat berlangsung optimal di semua
Miskin (RTM) terhadap kebutuhan
wilayah penerima Raskin, termasuk
akan beras sebagai bahan pangan
di wilayah Kelurahan Pudakpayung
pokok utama yang harus dipenuhi
Kecamatan
juga memenuhi sebagian kebutuhan
Semarang. Dari hasil penelitian awal,
pangan (beras) keluarga miskin dan
kebijakan Raskin sudah berjalan
sekaligus
diharapkan
sesuai dengan sasaran program. Pada
mengurangi
beban
dapat
pengeluaran
Banyumanik
kenyataannya
Kota
implementasi
keluarga miskin, selain itu juga untuk
kebijakan
meningkatkan/membuka
akses
dengan prosedur kebijakan karena
pangan
keluarga
dalam
tergantung pada kondisi dan situasi
rangka
meningkatan
ketahanan
masyarakat setempat. Tetapi masih
pangan di tingkat keluarga melalui
adanya pelaksanaan nya yang belum
penjualan beras kepada keluarga
sesuai dengan tujuan yang ada pada
penerima manfaat pada tingkat harga
Pedoman Umum Raskin. Distribusi
bersubsidi dengan jumlah yang telah
beras yang diberikan sudah tepatn
ditentukan.
dengan jumlah beras yang diperoleh
miskin
Oleh karenanya, aktor pelaksana
Raskin
sudah
sesuai
para Rumah Tangga Miskin (RTM)
program raskin dari mulai tingkat
penerima
daerah, kecamatan dan desa berusaha
seharusnya
menyusun
pendistribusian
Raskin setiap RTM menerima beras
raskin kepada rumah tangga miskin
sejumlah 15 kg RTM/RTS. Hal itu
(RTS) agar dapat tersalurkan secara
terjadi karena keterbatasan beras
alokasi
manfaat
Raskin,
berdasarkan
yang jumlah
yang jumlahnya disesuaikan dengan
Pudakpayung
jumlah
Banyumanik
Raskin,
warga
yang
sehingga
menerima
menyebabkan
2.
Kecamatan
Faktor-faktor
apa
saja
mayoritas masyarakat merasa senang
menyebabkan
namun sebagian kecil juga ada yang
berhasilnya
merasa tidak puas karena tidak sesuai
Implementasi
dengan kebutuhan mereka karena
untuk
kualitas beras yang diberikan tidak
Kelurahan
sesuai karena beras yang dibagikan
Kecamatan Banyumanik
yang kurang
atau
meghambat
Program
Keluarga
Beras
Miskin
di
Pudakpayung
mempunyai kualitas dibawah harga pasar dan berasnya ada yang pecah
TUJUAN
dan berkutu.
PENELITIAN
Berdasarkan fakta-fakta dan uraian
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN
yang
akhirnya
Tujuan yang ingin dicapai dalam
penulis tertarik untuk mengangkat
penelitian program beras miskin
penelitian mengenai :
untuk keluarga miskin yaitu:
telah
dijelaskan
“IMPLEMENTASI
PROGRAM
1.
DAN
KEGUNAAN
Menganalisis
Implementasi
BERAS MISKIN DI WILAYAH
Program
KELURAHAN PUDAKPAYUNG,
Kelurahan
KECAMATAN BANYUMANIK,
Kecamatan Banyumanik 2.
KOTA SEMARANG”
Beras
Miskin
di
Pudakpayung
Mendeskripsikan Pendukung
dan
1.2. PERUMUSAN MASALAH
Implementasi
Permasalahan penelitian menuntut
Miskin
pernyataan tentang masalah yang
Pudakpayung
menjadi fokus perhatian penelitian.
Banyumanik
Faktor Penghambat
Program di
Beras
Kelurahan Kecamatan
Maka permasalahan pokok yang harus diteliti yaitu : 1.
Bagaimana
KERANGKA TEORI Implementasi
Program Beras untuk Keluarga Miskin
di
Kelurahan
4.1.1. Pengertian Administrasi Publik
Administrasi
adalah
rangkaian
kerjasama manusia yang mempunyai derajat rasionalitas tinggi. Dipandang
ilmu
yang
berkaitan
dengan
organisasi, manajemen dan kebijakan 4.1.2. Paradigma
sebagai ukuran ada atau tidaknya
Publik
kerja sama itu adalah akibat yang
Henry
Administrasi
menurut
Nicholas
ditimbulkan yang tidak akan ada jika
1. Old Public Administrasion
kerja sama itu sendiri tidak ada.
Administrasi publik dilihat sebagai
Administrasi
seperangkat
Publik
menurut
institusi
Chandler dan Plano (dalam Keban,
prosedur,
2004:3)
dimana
organisasi serta praktek dan perilaku
sumber daya dan personel publik
untuk mengelola urusan publik untuk
diorganisir dan dikoordinasi untuk
melayani kepentingan publik.
memformulasikan,
2.
adalah
proses
mengimplementasikan,
sistem
Negara,
dan
struktur
New Public Management
dan
NPM berusaha memperbaiki kinerja
mengelola keputusan-keputusan dan
di sektor publik dengan mengunakan
kebijakan publik.
metode yang baisa digunakan oleh
Menurut Dwight waldo (dalam Inu
sektor privat. Namun NPM telah
Kencana,1997:26)
menimbulkan
publik
adalah
administrasi manajemen
tantangan
dalam
dari
penyediaan pelayan publik, terikat
organisasi dari manusia-manusia dan
dengan legitimasi pelayanan publik,
peralatannya guna mencapai tujuan
etika dalam pelayan publik dan
pemerintah.
motivasi pelayan publik.
Pengertian diatas dapat ditarik
3.
New Governance
suatu kesimpulan bahwa administrasi
Paradigma
new
publik
merupakan
upaya
merupakan
serangkaian
governance menuju
good
kegiatan diantara lembaga negara
governance memiliki ciri-ciri sebagai
yang meliputi legislatif, esekutif, dan
berikut :
yudikatif yang berkaitan erat satu
Akuntabel
dengan
Transparan
yang
lain.
Administrasi
publik juga merupakan suatu kajian
Responsif
4.
New Public Service (NPS)
seorang pelaku atau sekelompok
NPS merupakan kombinasi New
pelaku guna untuk memecahkan
Public Management
suatu masalah tertentu.
dan New
Governance.
Definisi Dye (dalam Pandji
Berdasarkan
paradigma
tersebut
Santosa, 2008:27) juga mengatakan
maka Program RASKIN sebagai
bahwa kebijakan publik adalah apa
kebijakan
termasuk
yang dipilih pemerintah dikerjakan
dalam program New Public Service.
atau tidak dikerjakan melalui definisi
Hal ini dikarenakan melalui program
ini mendapat pemahaman bahwa
RASKIN,
masyarakat
terdapat perbedaan antara apa yang
miskin
dikerjakan pemerintah dan apa yang
memiliki akses untuk mendapatkan
sesungguhnya yang harus dikerjakan
RASKIN yang lebih baik dan layak
pemerintah.
pemerintah
diharapkan
terutama
dari
masyarakat
pemerintah
meningkatkan
sehingga
kesejahteraan
akan
kebijakan publik berdasarkan
dan
uraian diatas merupakan serangkaian
keberdayaan masyarakat.
aktivitas pemerintah yang diambil untuk mengatasi masalah publik
4.1.Kebijakan Publik Secara
umum
istilah
dimana
kebijakan
tersebut
kebijakan publik digunakan untuk
diformulasikan, diimplementasikan,
menunjuk perilaku seorang aktor
dan dievaluasi.
(misalnya seorang pejabat, suatu
4.2.Implementasi
kelompok, maupun suatu lembaga
kebijakan
Publik
pemerintah) atau sejumlah aktor
Kebijakan yang telah dibuat
dalam suatubidang kegiatan tertentu.
oleh pemerintah dilaksanakan untuk
James Anderson
(dalam Riant
mencapai target atau sasaran yang
memberikan
telah direncanakan. Suatu kebiajan
pengertian atas definisi kebijakan
melalui suatu tahapan implementasi
publik,
kebijakan
Nugroho,
2006:23)
dalam
bukunya
sebagai
publik
berikut : serangkaian tindakan yang
formulasikan
mempunyai tujuan tertentu yang
implementasi
diikuti
George
atau
dilaksanakan
oleh
C.
setelah
oleh
pemerintah
kebijakan Edwards
di
III
menurut adalah
Pendekatan
tahapan pembuatan kebijakan antara pembuatan
kebijakan
konsekuensi
dalam penelitian ini adalah metode
bagi
kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang
masyarakat yang dipengaruhinya, Van Horn
(Samudra,1994:15)
menyatakan
implementasi sebagai tindakan yang dilakukan
pemerintah
digunakan
dengan
kebijakan
Van Meter dan
yang
maupun
dimaksudkan
untuk
mengumpulkan
informasi mengenai status variabel, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa aadanya pada saat penelitian dilakukan. subjek
individu maupun kelompok untuk
penelitian dalam hal ini adalah individu
mencapai
sebagaimana
atau kelompok yang diharapkan dapat
kebijakan.
menceritakan kasus yang diteliti, akan
Biasanya implementasi dilaksanakan
apa yang berkaitan dengan fenomena-
setelah sebuah kebijakan dirumuskan
fenomena atau dengan kata lain dapat
dengan tujuaan yang jelas termasuk
disebut dengan Informan.
tujuan
Dalam penelitian implementasi program
tujuan,
dirumuskan
dalam
jangka
pendek
menegah
beras miskin di kelurahan Pudakpayung
maupun panjang.
Kecamatan
Banyumanik.
menggunakan Metode penelitian Studi
penelitian
kualitatif, ini
menggunakan
metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka dan jika terdapat angkaangka
sifatnya
hanya
menunjang.
lebih
berupaya
memahami
situasi
tertentu dan mendalami gejala-gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau
menyimpulkan
berbagai
arti
kombinasi
permasalahan
dari
sebagai
mana yang disajikan oleh situasinya.
maka
digunakan
jenis
dalam
menggunakan kualitatif,
penelitian data
penelitian
metode
maka
jenis
yang ini
penelitian data
yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.
Tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi
metode
Karena
Teknik
untuk
menguji
keabsahan data yang digunakan adalah teknik
triagulasi
pemeriksaan
data
yaitu untuk
teknik keperluan
pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksud informan.
HASIL
PENELITIAN
DAN
berpengaruh.
Pendekatan
dalam
implementasi Program Raskin
PEMBAHASAN Penulis
melakukan
penelitian mengenai studi kualitatif tentang
Implementasi
Beras
Miskin
menggunakan
Kelurahan
Top
Down yang sangat umum.
Penyaluran
di
pendekatan
Implementasi terdapat
kebijakan
beberapa
fenomena-
Pudakpayung. Penulis disini akan
fenomena implementasi kebijakan
memaparkan
yang dapat di gunakan oleh penulis
mengenai
penelitian
secara
hasil kualitatif
berdasarkan observasi, dokumentasi dan
wawancara
interview guide kemudian
yaitu: 1. Ketepatan Kebijakan
berdasarkan
yang telah dibuat
dilakukan
Kebijakan memuat upayaupaya
yang
dapat
memecahkan
wawancara
masalah.Permasalahan-permasalahan
terhadap narasumber. Penelitian ini
sosial yang makin marak terjadi
dilakukan dengan dasar tujuan pada
membuat
penelitian yaitu untuk melakukan
upaya-upaya
Implementasi
mengatasi permasalahan yang terjadi.
Penyaluran
Beras
Miskin di Kelurahan Pudakpayung.
Dalam
Salah satu tahapan penting dalam kebijakan
dalam
tahap
publik
terdapat
implementasinya.
Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau
para
pengambil
ditujukan
melakukan
dinilai
dapat
Implementasi
beras
miskin
yang
untuk
warga
yang
kekurangan atau warga yang miskin
Beras Miskin
siklus
yang
rangka
penyaluran A. Implementasi Program
pemerintah
keputusan
seolah olah tahapan ini kurang
yang kurang dalam tercukupinya gizi terdapat
beberapa
upaya
yang
dilakukan. dapat diketahui pembagian beras miskin belum tepat sasaran dikarenakan masih ada penyaluran yang belum tepat sasaran sesuai dengan rts yang ada di tiap-tiap masing kelurahan tetapi beras miskin sangat
membantu
terutama
bagi
golongan masyarakat miskin karna
Pudakpayung
dengan adanya beras miskin dapat
keterlambatan
menguranggi beban biaya konsumsi terutama untuk membeli beras. Kebijakan
yang
Berdasarkan
hasil
sedikit
diatas
ketepatan kebijakan, dapat diketahui telah
dibuat bermuatan dengan
mengalami
hal-hal
bahwa Tim Pelaksana Raskin Kota Semarang
melaksanakan
untuk memecahkan masalah yang
Implementasi
ada.
dikatakan
Raskin dengan tujuan meringankan
apabila
beban pangan masyarakat miskin.
dan
Program raskin dinilai sudah tepat
kebijakan sudajh jelas sesuai tujuan
dengan tujuan program pemerintah
yang
pencapaian
dan warga merasa terbantu dengan
standarisasi sudah ada dan tepat.
adanya Program Raskin dan dinas
Kebijakan dapat dikatakan tepat
yang
apabila
program sudah sesuai dengan yang
Suatu
kebijakan
berhasil pengimplementasianya
isi
diharapkan,
ketentuan
yang
ada
ditunjuk
didalamnya sudah dirumuskan sesuai
dibutuhkan,
karakter
hambatan
permasalahan
sehinga
Kebijakan
Program
melaksanakan
tetapi dalam
ada
sedikit
pendistribusian
mampu memecahkan masalah yang
yaitu keterlambatan penyaluran beras
ada
miskin
dan
mampu
membantu
mengatasi masalah yang ada. Dinas
yang
mengakibatkan ditunjuk
belum melaksanakan program sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan
dirumuskan
dinas
yang
warga
terkait miskin
menunggu beras yang diberikan. 2. Ketepatan Pelaksanan Ketepatan pelaksana dapat
dengan
dilihat dari ketepatan aktor-aktor
sesuai dengan
yang terlibat dalam implementasi
pedoman yang telah direncanakan
kebijakan. Aktor dalam implemenasi
adanya
dalam
bukan hanya pemerintah, melainkan
yang dilakukan oleh
terdapat lembaga lain yang menjadi
karakter masalah
sesuai
dari
keterlambatan
penyaluran
dinas terkait membuat penyaluran
pelaksana,
yaitu
pemerintah
beras yang akan diberikan kepada
kerjasama
antar
pemerintah,
warga
masyarakat/ swasta, dan kebijakan
miskin
di
Kelurahan
yang diswastakan.( Riant Nugroho,
membantu mempercepat penyaluran
2014 : 686).
beras miskin.
Aktor-aktor
yang
terlibat
Keterlibatan pihak lain dalam
dalam Implementasi, Aktor yang ikut
pelaksanaan program beras miskin
terlibat
pelaksanaan
Suatu kebijakan atau program harus
Implementasi Program raskin di
diimplementasikan agar mencapai
kelurahan pudakpayung dan tepat
tujuan
atau tidaknya aktor-aktor tersebut
pelaksana ada aktor-aktor pelaksana
sebagai pelaksana. Dalam kebijakan
dalam kebijakan atau program dapat
ini aktor pelaksananya bukan hanya
berupa individu atau kelompok
dalam
pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat warga
itu
di
Pudakpayung
sendiri
yang
diharapkan,
setiap
Berdasarkan hasil wawancara
terutama
dapat diketahui Pelaksanaan Program
sekitar
Kelurahan
Raskin sudah dibentuk dalam tim
untuk
membantu
disetiap
tingkatanya,
dan
tidak
melancarkan program yang diberikan
adanya pihak swasta yang membatu
oleh
dalam penyaluran beras miskin yang
pemerintah
yang
bertujuan
untuk ikut andil dalam mensukseskan
menyebabkan
Pelaksanaan Raskin Kota Semarang.
sendiri yang mendistribusikan sendiri
Aktor-aktor tersebut memang
penyaluran
pihak
beras
kelurahan
miskin
yang
dirasa sudah tepat dalam menjadi
dibantu koordinator RW di sekitar
pelaksana utama kebijakan. Dapat
Kelurahan Pudakpayung sehingga
diketahui
mudah
Pelaksanaan
Program
Raskin sudah dibentuk dalam tim
dalam
penyaluran
beras
miskin ke rumah tangga sasaran.
disetiap tingkatan nya, dan sudah ada
Fenomena yang dilihat dari
yang mengatur dari tingkatan paling
ketepatan pelaksana adalah ketepatan
tinggi
tugas
pihak
kelurahan
hanya
pelaksana. Tugas diemban
memproses apa yang disampaikan
oleh BULOG, BPS, DINAS SOSIAL
dari pihak pemerintah tetapi dalam
Kota Semarang sudah sesuai dengan
penyaluran nya masih dibantu oleh
fungsi lembaganya masing-masing.
koordinator
Dan dalam menjalankan tugasnya
Pudakpayung
dari
RW
Kelurahan
sehingga
dapat
sudah optimal dan sesuai tugas.
BULOG bertugas sebagai pemberi
Respon
dan
beras miskin yang ditujukan untuk
masyarakat
warga miskin yang berada di sekitar
program raskin
Kelurahan
sedang
Respon yang didapat dari hasil
BPS dan Dinas Sosial bertujuan
wawancara diatas masyarakat senang
untuk mendata warga miskin yang
terhadap kebijakan beras miskin
berhak mendapatkan jatah beras
yang
miskin., dan pihak kelurahan dibantu
karena tidak terbebani biaya beras di
oleh koordinator RW di Kelurahan
pasaran yang mahal yang jarang
Pudakpayung untuk mendistribsikan
dijangkau atau dibeli, bahkan jika
beras miskin ke Rumah Tangga
membeli
Sasaran.
kualitas yang sedang. Tetapi masih
3. Ketepatan Target
adanya warga yang mampu untuk
Pudakpayung,
Setiap
kebijakan
yang
terhadap
kesiapan
diadakan
oleh
tapi
pelaksanaan
pemerintah
membeli
dengan
meminta jatah beras miskin yang
dikeluarkan memiliki target atau
diberikan
sasaran
termasuk tindakan yang menyimpang
yaitu
kesejahteraan,
memberikan ketepatan
ini
berkenaan dengan bagaimana kondisi target
dalam
pelaksanaan
oleh
pemerintah
juga
karena mereka termasuk orang yang berkecukupan.
suatu
Target
dalam
kebijakan apakah kebijakan tersebut
suatu
sama efektifnya dengan kebijakan
miskin. Ketepatan target penerima
yang
kebijakan
melihat apakah target sudah tepat
merupakan salah satu tolak ukur
sesuai yang direncanakan dan apakah
yang cukup penting dalam melihat
ada
keefektifan
Implementasi Program raskin di
lain.
Target
implementasi
sebuah
kebijakan
pelaksanaan
program
pertentangan.
Dalam
kebijakan. Dalam hal ini yang akan
kelurahan
dilihat
yang
penerimanya ialah penduduk yang
menerima
miskin atau berpenghasilan rendah
adalah
ditargetkan
siapa untuk
saja
kebijakan tersebut dan bagaimana
dan
kondisi
pedoman pemerintah
kesiapan
dintervensi.
target
yang
yang
pudakpayung
beras
telah
tertera
target
dalam
4. Ketepataan Lingkungan Aktor
diimplementasikan oleh aktor-aktor
implementasi
sesuai dengan tupoksinya.
kebijakan tidak hanya pemerintah
Tetapi di kelurahan pudak
ada atiga lembaga yang bisa menjadi
payung tidak dibantu oleh lembaga
pelaksana
yaitu
pemerintah,
lain karena semua di proses dan
kerjasama
antara
pemerintah-
dikerjakan secara sendiri oleh staf
masyarakat
dan
Dalam
kelurahan dan juga dibantu oleh
telah
koordinator tiap rw di kelurahan
dijelaskan aktor-aktor yang terlibat
pudakpayung karan cukup dengan
dalam melaksanakan program ini
koordinator
dalam pedoman umum raskin agar
membantu menyalurkan beras miskin
tercapai tujuan yang telah ditentukan
dengan tepat sesuai dengan rumah
tim koordinasi tiap kota kecamatan
tangga sasaran.
pedoman
swasta.
umum
raskin
rwsudah
dapat
maupun kelurahan. Tim koordinasi kabupaten daerah,
antara bapeda,
sekertaris
lembaga
berwenang
dalam
masyarakat,
dinas
kabupaten/kota
lain
B. Faktor yang mempengaruhi
yang
implementasi
Program
pemberdayaan
Beras
untuk
Keluarga
soisial,
Miskin
di
dan
bps,
keanggotaan
Pudakpayung
lainya. Keanggotaan tim koordinasi
Kelurahan Kecamatan
Banyumanik
raskin kecamatan terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat
1.
kecamatan antara lain
Komunikasi merupakan faktor yang
kecamatan, sosial,
seksi
sekertaris
kesejahteraan
koordinator
Komunikasi
sangat
penting
dalam
proses
stastistik
implementasi kebijakan. Komunikasi
tim
tidak hanya antara pihak pelaksana
koordinator keluraahan yaitu kepada
saja melainkan juga komunikasi
desa
kepada
kecamatan.
atau
Sedangkan
lurah
dibantu
oleh
para
penerima
program
koordinator rw, namun perlu dilihat
sehingga tujuan yang ingin dicapai
apakah
dapat
program
raskin
sudah
tercapai
dengan
baik.
Implementasi akan berjalan efektif
apabila ukuran dan tujuan kebijakan
harus memiliki kemampuan untuk
dipahami
yang
melaksanakannya, sehingga dalam
bertanggung jawab dalam proses
praktiknya tidak terjadi kesalahan.
pencapaian
Komitmen ini dapat terlihat dari
oleh
kejelasan.
individu
tujuan Hasil
kebijakan
interview
yang
upaya
yang
dilakukan
untuk
dilakukan oleh peneliti dapat di
memenuhi target pemeriintah pusat.
ketahui
adanya
Komitmen yang baik dari pegawai
sosialissasi yang dilakukan oleh para
dapat membuat pengambil keputusan
tim pelaksana program raskin.
dalam
bahwa
telah
pelaksanaan
Implementasi
Program Beras Miskin di Kelurahan 2.
Pudakpayung dapat tepat sasaran dan
Sumber daya
sumber daya pendukung khususnya
dapat sesuai dengan tujuan dari
sumber
program nya
daya
berkenaan
manusia. dengan
Hal
ini
kecakapan
pelaksana kebijakan publik agar menjadi
kebijakan
yang
efektif.
Sumber daya bisa menjadi suatu faktor
kritis
di
mengimplementasikan
dalam kebijakan
publik. sumber daya manusia sangat penting kaitanya dengan penyaluran beras
miskin
di
Kelurahan
Pudakpayung 3. Sikap
mempengaruhi
pelaksana dapat
suatu
dilepaskan
kebijakan dari
tidak
struktur
birorasi, struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan polapola hubungan yang terjadi berulangulang SOP yang tersedia harus sesuai dengan
prosedur
yang
telah
ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati dan para pelaksana harus
Sikap merupakan
4. Struktur Birokrasi
variabel
yang
keberhasilan
implementasi kebijakan publik Jika suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui atau memahami apa yang akan dilakukan tetapi juga
mahir dan sesuai dengan tugas nya masing-masing
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.1.1
Implementasi
program
Di Wilayah Kelurahan Pudakpayung
Raskin
aktor
5.1.1.1 Ketepatan Kebijakan
Penyaluran
Beras
Kelurahan
Pudakpayung
Ketepatan kebijakan dalam program
raskin
sudah
efektif.
dalam
Implementasi Miskin
di yaitu,
“BULOG, BPS, DINAS SOSIAL
Program raskin dinilai sudah tepat
dan
karena sasaran yang dituju sudah
Pudakpayung. Masing-masing tim
sesuai
mempunyai
raskin.
dengan Hal
pedoman ini
umum
RW
tugas
Kelurahan
yang
harus
oleh
dilaksanakan yang sesuai dengan
pengumpulan data yang diperoleh
keahlian yang dipunya. Tetapi perlu
dari interview berbagai informan
ditambahkan nya personil dalam
yang dilakukan oleh peneliti. Rumah
membantu penyaluran beras miskin
tangga
karena
sasaran
didasari
koordinator
penerima
beras
masih
ada
kekurangan
miskin sudah mendapatkan beras
personil yang dimiliki oleh pihak
yang sesuai dengan ketentuan yang
kelurahan.
telahdiberikan
5.1.1.3 Ketepatan Target
oleh
pemerintah,
tetapi masih terdapat kendala dalam
Menurut
pedoman
raskin,
pembagianjatah raskin bukan cuma
program raskin dinilai sudah tepat.
yang ada di tiap data kelurahan tetapi
Karena sasaran yang dituju sudah
masyarakat yang tidak terdata juga
menerima beras sesuai dengan yang
ada yang dapat tetapi hanya sedikit
telah dijatah oleh pemerintah dalam
yang mengalami itu serta masih ada
penerimaan program raskin tidak
kendala dalam memberikan beras
terjadi
yang tidak sesuai jadwal nya dalam
masyarakat karena pembagian nya
penyaluran.
sudah
5.1.1.2 Ketepatan Pelaksana
program
beras
pedoman
raskin
Dalam Implementasi Program Beras
Miskin
sesuai
yang
target
diperoleh
penerima
miskin adalah
menurut seluruh
Kelurahan
kelompok masyarakat sangat miskin
berbagai
tetapi masih adanya warga yang
aktor yang terlibat baik dari lembaga
mampu untuk meminta jatah beras
pemerintah maupun non pemerintah.
miskin
Pudakpayung,
di
kendala
terdapat
yang
diberikan
oleh
pemerintah juga termasuk tindakan
sosialisasiyang dilakukan oleh para
yang menyimpang karena mereka
tim
termasuk orang yang berkecukupan
Sosialisasi yang diberikan berjalan
sehingga mereka seharusnya tidak
sesuai yang telah ditentukan ke
berhak menerima beras miskin yang
rumah tangga sasaran. Namun masih
dibagikan oleh pemerintah.
ada kendala yang dialami warga
5.1.1.4 Ketepatan Lingkungan
Kelurahan
Dalam
pedoman
umum
pelaksana
adanya
program
Pudakpayung sedikit
kendala
nya
yaitu
raskin.
yaitu dalam
raskin telah dijelaskan aktor-aktor
penyaluran
yang terlibat dalam melaksanakan
informasi kurang jelas dan terkadang
program ini dalam pedoman umum
terlambat dalam pendistribusianya
raskin agar tercapai tujuan yang telah
terkadang ada keterlambatan dalam
ditentukan tim koordinasi tiap kota
pemberian
kecamatan maupun kelurahan. Serta
pendistribusian nya
penyebaran informasi media masa
koordinator
dari
mempunyai peran penting dalam
Pudakpayung
sehingga
proses implementasi suatu kebijakan,
penyaluran beras miskin.
yaitu sebagai media promosi dan
5.1.2.2 Sumber daya
beras
menerima
miskin,
dalam
dibantu oleh Kelurahan dalam
sosialisasi sebuah kebijakan. Peran
Tim pelaksana raskin seperti
media masa juga dapat menjadi
sumber daya manusia yang dimiliki
acuan bagi ketepatan lingkungan.
sudah memadai. Begitu pula dengan
Media masa yang pada dasarnya
fasilitas sudah sesuai dengan apa
menjalani peran sebagai lembaga
yang telah diberikan oleh pemerintah
yang menjalankan fungsi promotif.
pusat.
5.1.2 Faktor yang mempengaruhi
sudah memadai dan sudah sesuai
implementasi
dengan
ketentuan
program
raskin.
untuk
Program
Keluarga
Beras
Miskin
di
Fasilitas
yang
disediakan
berjalanya Tetapi
perlu
Kelurahan Pudakpayung
diperbaiki lagi dalam pemberian
5.1.2.1 Komunikasi
fasilitas yang diberikan bulog kepada
Komunikasi yang dilakukan dalam
program
raskin
berupa
kelurahan
agar
menunjang
kelancaran dalam distribusi beras
miskin sehingga lancar dan tidak ada
Tetapi masih
keterlambatan
dalam
dalam
ada rangkap tugas
penyaluran
beras
miskin
pendistribusiannya.
karena masih kurang nya anggota
5.1.2.3 Sikap
dalam membantu menyalurkan beras
Dalam kepuasan penerima raskin
sudah
puas
miskin.
Masih
adanya
tumpang
dengan
tindih dalam melakukan pekerjaan
pembagianya sudah sesuai dengan
yang dilakukan pihak kelurahan itu
tujuan dari program nya, tetapi
menyebabkan agak lamanya dalam
penerima raskin masih ada yang
proses distribusi itu.
merasa kurang puas dengan raskin yang diterima karena masih terdapat kekurangan dengan kualitas beras
5.2 Saran
yang
5.2.1 Implementasi Program Beras
diberikan
oleh
pemerintah
karena beras yang diberikan kualitas
untuk
nya tidak sebagus dengan beras yang
Kelurahan Pudakpayung
ada di pasaran. Dalam penyaluran
Keluarga
Miskin
di
1. Mengadakan pemantauan
beras miskin sudah lancar dalam
berkala
distribusi beras karena pihak terkait
pelaksanaan
sudah tahu yang harus diperbuat
Beras
karena sudah terdapat pedoman yang
Kelurahan Pudakpayung
diberikan oleh pemerintah pusat
seperti
sehingga melaksanakan program
langsung
5.1.2.4 Struktur Birokrasi
tangga sasaran
SOP dalam pelayanan dan pengelolaan
miskin
Program
Miskin
2. Melakukan
di
mendatangi ke
rumah
pendataan
di
ulang guna memisahkan
sesuai
penduduk miskin dengan
dengan prosedur pembagian tugas
bukan miskin agar tujuan
nya dan sesuai dengan bidang nya,
dan sasaran dari program
sehingga dalam proses kebijakanya
berjalan sesuai dengan
jelas dengan adanya dukungan dari
tujuan.
Kelurahan
beras
mengenai
Pudakpayung
tiap-tiap sektor tugas masing-masing.
3. Perlu
melakukan
3. Perlu ditambah personil
komunikasi yang baik
karena
dalam
pegawai yang melakukan
memberikan
masih
sosialisasi beras miskin
rangkap
yang ditunjukan kepada
kegiatanya
rumah tangga sasaran
pendistribusian
4. Perlu ditambahkan nya personil membantu beras
adanya
dalam
beras
miskin
dalam
4. Perlu diperbaiki dalam
penyaluran
pemberian fasilitas yang
miskin
Karena
diberikan
bulog
masih ada kurang nya
menunjang
personil
dalam distribusi
dalam
penyaluran beras miskin.
miskin
agar
kelancaran beras
sehingga tidak
5.2.2 Faktor yang mempengaruhi
ada keterlambatan dalam
implementasi
pendistribusiannya.
untuk
Program
Keluarga
Beras
Miskin
di
Kelurahan Pudakpayung 1. Perlu
DAFTAR PUSTAKA :
diadakanya
komunikasi
yang
Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-
mendalam di tiap lini
Dimensi
untuk mengatasi kendala
Administrasi
dalam penyaluran beras
Jakarta: PT Raja Grafindo
miskin yang terkadang
Persada
terlambat
dalam
pendistribusianya. 2. Memperbaiki beras
yang
pemerintah
kualitas dibagikan karena
kualitas yang diberikan kurang baik dari beras yang ada di pasaran.
Prima
Ilmu Negara.
Sholichin Abdul Wahab. 2012. Analisis
Kebijakan
Dari
Formulasi ke Penyusunsn Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
Kementrian Koordinator Bidang
Konvergensi,
dan
Kimia
Kesejahteraan Rakyat. 2009.
Kebijakan). Edisi Kelima,
Pedoman
Revisi
Untuk
Umum
Beras
Rumah
Tangga
Miskin. Jakarta
2014.
Jakarta
:
Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
Subarsono, AG. 2005.Analisis
Pasolong, Harbani.(2007). Teori
Kebijakan Publik. Konsep,
Administrasi
Teori,
Bandung : Alfabeta
dan
Aplikasi.
Publik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Syafiie, Agustino, Leo. (2006). Dasardasar
Kebijakan
Publik.
Bandung: Alfabeta Moleong,
Lexy
Penelitian
Kualitatif
edisi
revisi.
Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA Nugroho,
Riant.(2006).
Kebijakan
Publik
untuk
Negara-Negara Berkembang (Model-model Implementasi
Perumusan, dan
Evaluasi).Jakarta : Penerbit PT.
Elex
Media
Komputindo. Nugroho, Riant.(2014). Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika,
Kencana.(2006).
Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi). Jakarta : PT RINEKA CIPTA
J.(2007).
Metodologi
Inu
Analisis,
