Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,Gerakan RT Bersih, Desa Long Bisai

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (2): 304-313 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA) KABUPATEN MALINAU (STUDI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN RT BERSIH DI DESA LONG BISAI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU) Jhonles1, Muhammad Noor2, Erwin Resmawan3 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Gerakan RT Bersih di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan dari RT BERSIH telah berjalan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten Malinau, di samping itu pula dukungan dari pemerintah Kabupaten Malinau baik itu dari segi sumber daya aparatur, sumber daya pendanaan telah diberikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga konsistensi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan diadakannya kegiatan gotong royong setiap dua kali dalam setiap bulannya sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,Gerakan RT Bersih, Desa Long Bisai Abstract This research intends to analize the implementation of Clean Neighbourhood Action Program in Desa Long Bisai, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. The result showed that the Clean Neighbourhood Action Program was implemented sufficiently. At the communication aspect, program socialization toward society was conducted well. At the resources aspect, the program was supported by fair aparatus and adequate funding. At the behavioral disposition one, the executors implemented the procedures consistently. And, at the bureaucratic structure aspect, the apparatus and people figure had been able to drive society participation sufficiently. Keywords : Policy Implementation, Clean Neighbourhood Action Program, Desa Long Bisai, Pendahuluan Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan dengan melihat seluruh aspek kehidupan masyarakat, 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda. 2

Analisis Tentang Implementasi Program Gerakan Desa Membangun...(Jhonles)

berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pembangunan nasional ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial yang hakikat dari tujuan pembangunan nasional ini menginginkan pencapaian masyarakat adil dan makmur. Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Hal ini ditegaskan dengan disahkannya peraturan pemerintah yang baru melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana saat ini Desa merupakan sebuah sistem pemerintahan di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya setiap desa memiliki wewenang yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kewenangan desa tersebut diatur dalam peraturan desa. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-undang No 47 tahun 1999, dan oleh karena itu sejak tahun 1999 Kabupaten Malinau menjadi daerah otonom dan terus aktif melakukan pembangunan agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain. Hingga saat ini Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa, dengan 5 kecamatan berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di desa dan hidup dalam keterisolasian serta kurang berkembang, oleh sebab itu membangun dari desa merupakan strategi menuju masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.Dalam menciptakan masyarakat desa yang maju dan sejahtera pemerintah Kabupaten Malinau menemukan inovasi dalam memberdayakan masyarakat desa yaitu melalui Program GERDEMA (Gerakan Desa Membangun). GERDEMA merupakan suatu inovasi baru dalam menegaskan bahwa penyelelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa dengan mengutamakan 4 (empat) pilar utama pembangunan Kabupaten Malinau yakni Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintahan. Kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Malinau secara bertahap terus bergerak semakin maju dan berkembang.Hal tersebut ditandai dengan beberapa faktor yang dahulunya merupakan kebiasaaan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat maka pola kehidupannya sudah mulai berubah, dahulu masyarakat di desa melakukan mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai sekarang sudah pindah kerumah masingmasing, termasuk kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang dahulunya sampah dibuang di sungai, pekarangan belakang rumah, sawah, kebun 305

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 2, 2017: 304-313

seiring perkembangan jaman pemerintah telah membuatkan tempat sampah umum sehingga mulai timbul kesadaran masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya, tetapi hal yang masih belum berubah yaitu dalam memelihara ternak, masyarakat di desa masih memiliki kebiasaan memelihara ternak di bawah kolong rumah atau tidak jauh jaraknya dari rumah, sehingga aroma dari ternak tersebut tercium sampai kerumah, baik itu aroma makanan ternak, kotoran ternak atau aroma dari badan ternak itu sendiri sehingga hal ini dapat menyebabkan rentannya masyarakat tersebut terserang hama penyakit. Sehingga pemerintah telah banyak melakukan sosialisasi agar masyarakat dalam memelihara ternak ditempat tertentu dan jaraknya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Kemajuan pola kehidupan masyarakat tersebut telah membangkitkan harapan dan optimisme bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bahwa dinamika pembangunan telah memberikan arah yang lebih jelas menuju tata kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Harapan dan optimisme menegaskan bahwa prinsip “Membangun Malinau dari Desa” menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat, aparat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Malinau untuk membawa kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat Malinau. Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (dalam Winarno, 2007:146), tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik, pernyataanpernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuantujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dalam mendefinisikan konsep kebijakan publik penulis mengutip pendapat beberapa ahli yang digunakan bahan perbandingan. Menurut Dunn (1994:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen, dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan dan atau perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau bentuk keputusan formal.

306


Sementara menurut Meter dan Horn (dalam Agustino, 2008:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan. Pembangunan Masyarakat Desa Ditinjau dari istilah sebenarnya identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan international dan mempunyai latar belakang histories, sosial ekonomi, kultural, dan spritual Demikian apa yang ditegaskan oleh Khairuddin (2006 : 100) yang dinyatakan oleh Tjokrowinoto (2004 : 51), sebagai berikut: “Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual”. Kemudian ditegaskan lagi oleh Khairuddin (2006 : 101) yang ditegaskan melalui Kementerian Dalam Negeri bahwasanya pembangunan masyarkat desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus maju kearah yang lebih baik. Konsep RT Bersih Salah satu ciri utama budaya bangsa Indonesia adalah kebersamaan dan gotong royong yang sangat kuat dalam segala kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.Kebersamaan dan gotong royong antarwarga yang didasarkan pada kesadaran, kepercayaan, kesepahaman dan kemitraan sering disebut sebagai modal sosial. Pengalaman di berbagai negara maju seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok membuktikan bahwa modal sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkuat kehidupan masyarakat.Modal sosial menjadi syarat utama yang harus dipenuhi bagi keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya; pelaksanaan demokrasi yang berkualitas; perwujudan ketertiban dan keamanan; serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Modal sosial yang lemah dan rapuh akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah 307


kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rukun Tetangga (RT) yang telah berkembang selama ini merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertekad untuk melaksanakan Gerakan RT BERSIH sebagai bagian tak terpisahkan dari Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Hasil Penelitian Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Gerakan RT Bersih di Desa Long Bisai, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Kecendrungan/Disposisi dan Struktur Organisasi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi, yang didukung dengan informasi data-data dapat dijelaskan pada deskripsi dibawah ini. Komunikasi Pada Desa Long Bisai, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, sosialisasi mengenai program gerakan RT bersih mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2016 karena program gerakan RT bersih ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dimana pada awal tahun tersebut merupakan tahap persiapan dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksaan program gerakan RT bersih sehingga pada akhirnya nanti maksud dan tujuan program RT bersih ini dapat tercapai. Adapun pada tahap persiapan ini meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu : (1) membangun kesepahaman dan kesepakatan, (2) menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman pelaksanaan, (3) menata organisasi dan membentuk kepengurusan RT, (4) mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pembekalan kepada seluruh ketua RT serta kegiatan pencanangan (Launching) program RT bersih di Desa Long Bisai, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Adapun tujuan dari sosialisasi yaitu membangun kesepahaman dan menegaskan serta untuk menyamakan persepsi kepada seluruh masyarakat tentang program, tata kerja dan mekanisme dari gerakan RT bersih. Sosialisasi bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun kesepahaman dan kesepakatan oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, seluruh RT, aparat pemerintahan desa, yang ada di wilayah Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, guna mendukung program dari Bupati yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) jilid II periode masa jabatan 2016-2020. Kegiatan sosialisasi di Desa Long Bisai yang dilakukan dengan mengumpulkan warga pada Balai Desa Long Bisai dan dihadiri oleh tim terpadu Pemerintah Kabupaten 308


Malinau sebagai narasumber serta Camat Mentarang, Kepala Desa Long Bisai, para perangkat Desa Long Bisai, seluruh ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat. Dimana kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud pemberdayaan dan peran individual warga RT dalam membangun desa dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Malinau. Sumber Daya Tercapainya harapan dan tujuan Gerdema ini tidak terlepas dari niat, tekad dan komitmen dari semua pihak untuk berpartisipasi terutama dari SKPD dan Satuan Tugas (Satgas) Gerdema dalam melakukan pendampingan dan kesiapan tugas pemerintahan desa sehingga masyarakat dapat menerima dan menjalankan program Gerdema. Pelaksanaan dari program gerakan RT bersih secara kelembagaan atau organisasi didukung oleh aparat pemerintah desa, kecamatan dan SKPD, serta lembaga partisipasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (LP3MD), semua pihak yang ada harus tidak terlepas dari niat, tekad dan komitmen dari semua pihak untuk berpartisipasi terutama dari SKPD dan Satuan Tugas (Satgas) Gerdema dalam melakukan pendampingan dan kesiapan tugas pemerintahan desa sehingga masyarakat dapat menerima dan menjalankan program tersebut. Pelaksanaan program RT Bersih (Rapi, Tertib Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis) menjadi sangat penting dalam program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) karena programnya menyentuh langsung masyarakat Malinau. Sehingga program RT bersih ini akan terkelola dengan baik. Sumber dana dari program gerakan RT bersih sebesar 260 Juta Rupiah terakmodir dalam APBDes yang setiap tahun mendapat sokongan dana Gerdema (APBD). Alokasi dan tunjangan operasional yang diberikan kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp 60 Juta rupiah per tahun dan alokasi dana program kegiatan yang akan diberikan secara proporsional kepada setiap RT sekurang – kurangnya sebesar Rp 200 Juta rupiah per tahun. Seluruh alokasi dana RT bersih tersebut dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang disusun setiap tahun. Pencairan dan penyaluran dana RT bersih dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan azas transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin. Pemegang kekuasaan pengelolaan dana RT bersih adalah ketua RT yang bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Ketua RT memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik RT, menetapkan bendahara RT, menetapkan petugas yang melakukan pencairan dana, menetapkan petugasyang melakukan pengelolaan barang milik RT dan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan RT. Disposisi/Kecendrungan Konsistensi dari program gerakan RT bersih yaitu program RT bersih ini diharapkan dapat merubah pola pikir, perilaku dan budaya semua pihak, sehingga 309


program ini akan terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten di lingkungan desa dan RT masing masing. Dengan demikian, masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat yang multi dimensi serta memberi dampak yang signifikan bagi keberlangsungan tatanan kehidupan sosial di dalam masyarakat Kabupaten Malinau. Sehingga akan melihat dengan nyata terwujudnya RT BERSIH yaitu kepanjangan dari Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis dalam perspektif yang lebih universal mencakup berbagai dimensi sosial di dalam kehidupan masyarakat dan menerima manfaat yang berkelanjutan dalam mensukseskan program RT bersih. Sturuktur Birokrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program gerakan RT bersih yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program gerakan RT bersih di Desa Long Bisai bersumber dari diterbitkannya buku pedoman pelaksanaan RT bersih dan dalam pelaksanaannya sebelum melaksanakan program gerakan RT bersih telah dilakukan Kegiatan pembekalan bagi ketua Rukun Tetangga (RT) Kabupaten Malinau hal itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional dan disiplin serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua RT dalam menjalankan tugas umum pemerintahan di lingkungannya. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Gerakan RT Bersih Program Gerakan RT Bersih di Desa Long Bisai didukung oleh dua aspek yaitu dari aspek pendanaan dan kelembagaan. Dari pendanaan program RT Bersih ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyiapkan dana Rp. 260 juta per RT. Dana tersebut terakmodir dalam APBDes yang setiap tahun mendapat sokongan dana Gerdema (APBD). Selain menyiapkan dana Pemerintah Kabupaten Malinau juga melakukan berbagai kegiatan penunjang untuk melaksanakan kegiatan gerakan RT bersih ini di mulai dari tingkat RT seperti pembangunan fisik, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan pelayanan RT. Selain pendanaan juga didukung oleh kelembagaan oleh aparat pemerintah desa, kecamatan dan SKPD, serta lembaga partisipasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (LP3MD), serta Satuan Tugas (Satgas) Gerdema dalam melakukan pendampingan dan kesiapan tugas. Dengan terlakasananya dengan baik kegiatan program RT bersih di Desa Long Bisai maka saat ini dapat dilihat hasil yang telah tercapai dari program tersebut diantaranya terbangunnya semangat gotong royong antar warga, terwujudnya lingkungan yang Rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis. Upaya yang dilakukan untuk membentuk prilaku individual dan masyarakat dalam memahami, mengerti, menguasai dan menjalankan dengan konsisten tidaklah mudah, tetapi diperlukan kesadaran bersama dan komitmen kuat dari setiap individu dalam keluarga dan masyarakat pada Desa Long Bisai Kecamtan Mentarang Kabupaten Malinau. 310


Kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program gerakan RT bersih di Desa Long Bisai yaitu kondisi kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat Program Gerakan RT Bersih. Selain itu dalam hal pengawasan penggunaan dan sampai laporan pelaksaan kegiatan masih kurang transparansi kepada masyarakat. Sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi sangat perlu dilakukan apalagi berkaitan dengan penggunaan dana yang cukup besar sehingga tujuan dari program Gerakan RT bersih dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kesimpulan Setelah menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan Implementasi Program Gerakan RT Bersih di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, sebagai berikut : 1. Sosialiasi dalam pelaksanaan Program RT BERSIH telah berjalan dilakukan oleh tim terpadu Pemkab Malinau yang dimulai sejak awal tahun 2016, sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun kesepahaman dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, seluruh RT, aparat pemerintahan desa, yang ada di desa Long Bisai. 2. Sumber daya guna mendukung program RT Bersih dari kelembagaan atau organisasi didukung oleh aparat pemerintah desa, kecamatan dan SKPD, serta lembaga partisipasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (LP3MD), serta Satuan Tugas (Satgas) Gerdema dalam melakukan pendampingan dan kesiapan tugas. Kemandirian sumber pendanaan Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana RT bersih sebesar 260 Juta Rupiah kepada pemerintah desa diluar alokasi dana GERDEMA. 3. Kecenderungan/disposisi tercermin dari konsistensi pelaksanaan gerakat RT bersih dengan terbentuknya kelompok bersama dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah warga. Dengan adanya kelompok tersebut maka terdapat struktur dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dimana ketua RT dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa pengurus dan berkoordinasi dengan kepala desa. 4. Pelaksanaan RT bersih dilakukan melalui pengorganisasian yang melibatkan pelaku–pelaku pembangunan, yang meliputi Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua RT, Pengurus RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Long Bisai. Aspek kelembagaan ini menjadi penting karena fungsi koordinasi dan pengendalian menjadi faktor kunci keberhasilan program. Pengorganisasian di tingkat RT dikelola oleh warga dengan dukungan dari RT dan pengurus RT. Keterlibatan warga melalui forum musyawarah warga RT yang diselenggarakan secara bebas, demokratis, partisifatif dan tanpa ada pembatasan dan pembedaan.

311


5. Faktor pendukung gerakan RT Bersih mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Malinau yaitu dengan mengalokasikan dana RT bersih sebesar 260 Juta Rupiah kepada pemerintah desa diluar alokasi dana GERDEMA, Alokasi dana tersebut diberikan kepada setiap RT sekurang-kurangnya sebesar Rp 60 Juta rupiah per tahun dan alokasi dana program kegiatan yang akan diberikan secara proporsional kepada setiap RT sekurang – kurangnya sebesar Rp 200 Juta rupiah per tahun. Selain pendanaan juga didukung oleh kelembagaan oleh aparat pemerintah desa, kecamatan dan SKPD, serta lembaga partisipasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (LP3MD), serta Satuan Tugas (Satgas) Gerdema dalam melakukan pendampingan dan kesiapan tugas. 6. Faktor Penghambat yang dihadapi yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan RT Bersih sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam hal pengawasan, penggunaan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pelaksanaan kegiatan yang masih kurang transparansi kepada masyarakat. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Sebaiknya dalam pelaksanaan, program RT Bersih ini harus di kelola dengan baik, serta partisipasi masyarakat perlu dibina lagi dan ditingkatkan sehingga terwujud semangat kegotong – royongan dan semangat kepedulian bersama untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. 2. Dalam hal pengawasan, penggunaan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hendaknya lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat langsung penggunaan dana tersebut disamping itu juga untuk menghindari tindak kecurangan atau penggunaan dana diluar dari peruntukan kegiatan RT bersih ini. 3. Sebaiknya pembekalan bagi Ketua RT, serta pengurus RT yang terlibat langsung dalam pengelolaan program kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan, hal itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional dan disiplin serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas di lingkungannya. Daftar Pustaka Dunn, William. 1994. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press. Khairuddin, H.S.S. 2008. Sosiologi Keluarga. Liberty Malang: Yogyakarta. 312


Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. Pembangunan Dilema Dan Tantangan. Pustaka: Yogyakarta. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Buku Kita: Jakarta. Dokumen Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang No. 47 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten Bulungan

313

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,Gerakan RT Bersih, Desa Long Bisai

Recommend Documents