IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG Oleh: MARK ARIEF RAHMAN NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung belum terlaksana dengan baik. Skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi dalam implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung yang antara lain, kualitas raskin yang buruk serta jumlah dan jadwal pendistribusian raskin yang sering mengalami kekurangan dan keterlambatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kurang maksimalnya implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung di pengaruhi oleh tiga faktor antara lain adalah, Pertama faktor sumber daya, sumber daya materi yang belum baik dan sumberdaya fasilitas yang belum memadai sehingga dalam pelaksanaannya raskin yang diberikan tidak layak dan implementor mengalami kesulitan dalam menempatkan stok beras Kedua, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dan warga yang mengakibatkan proses sosialisasi tidak berhasil dengan maksimal. Ketiga disposisi implementor. Sikap implementor yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang juga menjadi salah satu dari tiga penyebab kurang optimalnya pelaksanaan raskin di Kelurahan Sijangkung. Kata-kata kunci: Implementasi, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor.

THE IMPLEMENTATION OF BERAS MISKIN (RASKIN) PROGRAM IN KELURAHAN SIJANGKUNG, SOUTH SINGKAWANG SUBDISTRICT, SINGKAWANG CITY Abstract The purpose of this thesis is to describe and analyze the factors that cause the implementation of Beras Miskin Program in Kelurahan Sijangkung is not running well. This research was brought based on the problem happens in the implementation of Beras Miskin Program in Kelurahan Sijangkung, such as bad quality and lack quantity of rice, and also the program schedule which is often to delay. The result of this thesis shows that the minimum implementation of Raskin program in Kelurahan Sijangkung were affected by three factors, the first is resources factor, the bad material resources and facility resources that had not been sufficient so that in the implementation, raskin that was given was not proper and implementor was facing a difficulty in placing the rice stock. The second is communication among organization and activity reinforcement. The ineffective communication between Kelurahan and people affected socialization process so that it was not running maximally. The third is implementor disposition. The minimum implementor behavior in giving the best service to the people was one of the three factors that caused the less optimum raskin program in Kelurahan Sijangkung.

Keyword: Implementation, resource, communication, disposition, implementor

1 MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


pernyataan tersebut masyarakat yang tidak

A. PENDAHULUAN

mampu dalam kategori ini digolongkan 1.

kedalam masyrakat miskin. Masyarakat

Latar Belakang Penelitian Dewasa ini masalah kemiskinan

miskin

ini

mendapat

dari

yang melanda di berbagai negara baik itu

pemerintah

negara berkembang maupun negara maju

program bantuan sosial pemerintah yang

merupakan masalah yang cukup kompleks,

pada tujuannya adalah untuk membantu

tak terkecuali bangsa

masyarakat

Indonesia

yang

dengan

perhatian

miskin

diluncurkannya

dalam

memenuhi

notabene termasuk dalam kategori negara

kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari dan

berkembang yang berada di kawasan Asia

dalam hal ini bentuk program disalurkan

atau yang lebih spesifiknya terletak di Asia

melalui program raskin atau beras miskin.

bagian tenggara. Adapun kemiskinan itu

Jadi kesimpulannya program raskin

sendiri bisa dibilang suatu kondisi dimana

ialah salah satu program penanggulangan

seseorang dengan kondisi keterbatasan

kemiskinan dan perlindungan sosial di

materi

untuk

bidang pangan yang diselenggarakan oleh

memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan

Pemerintah Pusat berupa bantuan beras

papan, pangan maupun sandang. Sejalan

bersubsidi

dengan fenomena tersebut pemerintah juga

berpendapatan

selalu berupaya membantu meringankan

miskin dan rentan miskin). Program raskin

beban masyarakat miskin lewat beberapa

sendiri dilaksanakan melalui koordinasi

program

satunya

yang matang antara instansi/lembaga terkait

program tersebut membantu masyarakat

baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah

miskin untuk dapat meringankan dalam hal

dan proses koordinasi dilaksanakan dimulai

pemenuhan

dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian

sehingga

tidak

bantuan

yang

kebutuhan

mampu

salah

pokok

pangan

seperti beras.

kepada rendah

rumah (rumah

tangga tangga

pengawasan dan pengendalian dan dengan

Beras merupakan bahan pangan

mengedepankan kepentingan masyarakat.

pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia

Berikut ini adalah peraturan yang

yang menyumbang konsumsi energi cukup

menjadi dasar dari pelaksanaan program

potensial bagi masyarakat pada umumnya,

raskin di dalam buku pedoman umum

akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan

raskin ialah :

pangan seperti beras itu sendiri masih

a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003,

banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan

pokok

pangan

tersebut.

Dari

tentang Badan Usaha Milik Negara. b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 2

MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.

n) Permendagri

dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Tahun

2010,

Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. o) Permenkeu Kementrian

e) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.

tentang Sosial

Penunjukan sebagai

Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin.

f) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.

p) Permensos No. 24 Tahun 2013, tentang tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan q) Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2013,

g) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun

tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan

dengan

hal

itu

Kota

Singkawang merupakan salah satu daerah

h) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun tentang

Pemerintahan Pemerintah

Pembagian Antara

Daerah

melaksanakan kebijakan program beras

Pemerintah,

miskin (raskin). Program Beras Miskin

Provinsi,

dan

i) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun tentang

Sistem

Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP).

tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Kebijakan

Pengadaan

Gabah/Beras oleh Pemerintah.

telah berupaya agar masyarakat di Kota Singkawang mendapatkan kesejahteraan

sesuai

dengan

hasil

yang

diharapkan

terjadi dilapangan dan dengan adanya kendala tertentu terkadang membuat hasil dari

Tahun

program

tersebut

belum

optimal

hasilnya sehingga pelaksanaan di lapangan

Peraturan

yang tidak sesuai dengan hasil yang

Menteri Dalam Negri No. 13 Tahun

diharapkan. Dengan kata lain kondisi

2006, tentang Pedoman Pengelolaan

faktual di masyarakat yang tidak sesuai

Perubahan

21

Kebijakan Perberasan Nasional selain itu

2011,

tentang

No.

Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang

diakibatkan oleh banyak kendala yang

l) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012,

m)Permendagri

Singkawang sejak diberlakukannya Intruksi

yang layak, namun implementasi yang tidak

k) Peraturan Presiden RI tentang Rencana

tentang

sendiri sudah diimplementasikan di Kota

Pemerintah Daerah Kota Singkawang juga

j) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010,

otonomi di Provinsi Kalimantan Barat yang

Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2008,

42

tentang tim Koordinasi Penanggulangan

d) Undang-Undang Anggaran Pendapatan

2007,

No.

atas

Keuangan Daerah. 3 MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


dengan program yang telah dijalankan,

kualitasnya tak layak lagi. Warga lainnya,

akibatnya menimbulkan permasalahan.

Margareth (28) berharap pihak Bulog bisa

Adapun berikut adalah beberapa

segera

mengganti

beras

tersebut,

bukti dari belum efektifnya implementasi

menurutnya, beras-beras tersebut sangat

program

tidak layak (tribunnews 2013 : 06 : 02).

raskin

di

Kota

Singkawang

khususnya Kelurahan Sijangkung yang ditunjukkan

dengan

statement

yang

Berdasarkan fenomena dari media massa

di

atas

diketahui

disampaikan oleh warga setempat melalui

implementasi

salah satu media massa lokal yang di

terlaksana dengan baik sehingga dalam hal

antaranya adalah sebagai berikut :

ini dapat dikatakan bahwa implementasi

Ketua RT 12 RW 03 Kelurahan Sijangkung,

Kecamatan

Selatan,

masyarkat

kualitas

miskin

raskin

belum

program beras miskin (raskin) di Kelurahan

Singkawang

Sijangkung Kota Singkawang pada tahun

Gunardy,

2013 belum efektif. Adapun hal tersebut

Johanes

mempertanyakan

program

bahwa

beras

(raskin)

untuk yang

tercermin dari kualitas dan jumlah beras miskin

(raskin)

yang

disalurkan,

didistribusikan Bulog beberapa waktu lalu.

diantaranya masih ditemukan kualitas beras

Menurutnya kualitas beras tak memadai

yang tidak layak dan jumlah dari beras yang

untuk dikonsumsi. Pada hari pertama

didistribusikan tidak memadai atau kurang

didistribusi, itu ada 28 karung beras yang

akibat dari adanya beberapa karung beras

rusak. Kemudian RT saya ada lima karung.

yang

Itu belum RT lainnya, “katanya kepada

ketidakpuasan dari warga penerima raskin

Tribunpontianak.co.id, Minggu (2/5/2013).

di beberapa lokasi RT/RW di Kelurahan

Dia menegaskan kualitas beras yang tidak

Sijangkung.

bagus

menjadi

mendistribusikannya.

kendala

untuk

Menurut

Johanes,

rusak

sehingga

Program dilaksanakan

raskin

menimbulkan

sendiri

berdasarkan

harus

petunjuk

meski untuk keluarga miskin, tak berarti

pelaksana (Juklak) yang terdapat di dalam

kualitas beras yang diberikan rendah. “ itu

buku pedoman umum raskin tahun 2013. Di

tidak layak konsumsi. Meski untuk orang

mana di

dalamnya

miskin, kita harap tidak seperti itu. Kualitas

penerima

manfaat

beras

keberhasilan dari program.

juga

paparnya.

harus

diperhatikan

Menurutnya,

juga,” sebelum

diatur mekanisme dan

Berikut ini adalah indikator yang

didistribusikan hendaknya beras tersebut

harus

diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai

implementasi program raskin :

yang

didistribusikan

ke

indikator

diperhatikan

oleh

pelaksana

masyarakat 4



a)

Tepat sasaran; raskin hanya diberikan

yaitu

kepada keluarga sasaran penerima

tersebut belum terlaksana dengan baik,

manfaat yang terdaftar dalam daftar

sehingga pada saat pengimplementasiannya

penerima manfaat (DPM).

tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana

b) Tepat jumlah; jumlah Raskin yang merupakan hak RTS harus sesuai

mengapa

pelaksanaan

program

yang terdapat dalam buku pedoman umum raskin tahun 2013.

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15

kg/RTS/bulan

atau

180

2. Fokus Penelitian

kg/RTS/tahun. c)

Tepat harga; harga beras yang dibayar

memfokuskan pada implementasi kebijakan

keluarga sasaran penerima manfaat

yang ada kaitannya dengan program raskin

sebesar Rp.1.600,-/Kg netto di titik

yang ditujukan untuk masyarakat miskin

distribusi.

dan suatu kebijakan pemerintah dalam hal

d) Tepat

e)

Dalam penelitian ini peneliti lebih

waktu;

waktu

pelaksaan

ini menjadi sebuah topik menarik dan

penyaluran beras kepada RTS sesuai

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan rencana penyaluran.

dan membatasi penelitian pada: faktor-

Tepat

terpenuhinya

faktor yang menyebabkan implementasi

persyaratan administrasi secara benar,


lengkap dan tepat waktu.

Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan

administrasi;

Tepat

kualitas;

terpenuhinya

Kota Singkawang belum terlaksana dengan

kualitas beras yang sesuai dengan kualitas

baik

beras BULOG.

terdapat di dalam buku pedoman umum

Gambaran sementara yang dilihat

sesuai

petunjuk

pelaksana

yang

raskin tahun 2013.

oleh peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan implementasi raskin di

Kota

Singkawang

di

Dalam penelitian ini peneliti lebih

Kelurahan Sijangkung pada tahun 2013

memfokuskan pada implementasi kebijakan

masih belum efektif jika dilihat dari

yang ada kaitannya dengan program raskin

fenomena

dengan

yang ditujukan untuk masyarakat miskin

didasarkan fakta yang dimuat di media

dan suatu kebijakan pemerintah dalam hal

massa, dan sejalan dengan fenomena

ini menjadi sebuah topik menarik dan

tersebut juga peneliti tertarik dan ingin

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih mendalami serta melakukan penelitian

dan membatasi penelitian pada: faktor-

guna mengetahui permasalahan tersebut

faktor yang menyebabkan implementasi

yang

terjadi

khususnya

3. Rumusan Permasalahan

dan




yang telah dipelajari pada saat


menjalani perkuliahan di Program

Kota Singkawang belum terlaksana dengan

Studi Ilmu Pemerintahan selain itu

baik

juga

sesuai

petunjuk

pelaksana

yang

sebagai

prasyarat

untuk

terdapat di dalam buku pedoman umum

menyelesaikan studi di Program

raskin tahun 2013.

Studi Ilmu Pemerintahan ini. b) Manfaat Praktis 1) Hasil penelitian ini diharapkan

4. Tujuan Penelitian Adapun hal yang menjadi tujuan

memberikan manfaat khususnya

dilakukannya penelitian ini adalah untuk

kepada pemerintah daerah Kota

mendeskripsikan faktor apa saja yang

Singkawang

menyebabkan implementasi dari program

masukan

guna

raskin di Kelurahan Sijangkung belum

Program

raskin,

tercapai dengan efektif sesuai dengan

Beras Miskin ini masih kembali

pedoman umum petunjuk pelaksana teknis

dilaksanakan di era pemerintahan

raskin pada tahun 2013.

berikutnya. 2) b.

a) Manfaat Teoritis

berkaitan

bermanfaat untuk menjadi bahan

ilmu

dan

ilmu

diharapkan

pemerintahan

dapat

pengetahuan,

ilmu sosial dan

ilmu

pemerintahan

mengelola

bahan

dengan

kajian

implementasi program raskin.

B. TEORI DAN METODOLOGI

sebuah

1.

Teori a) Kebijakan Publik

dalam program

bantuan sosial.

Kebijakan Publik Menurut Dye (dalam

Subarsono,

2006:2)

kebijakan

publik adalah apapun pilihan pemerintah

peneliti

menambah

sebagai

memberikan

ilmiah,

b) Bagi

Program

khususnya

sumbangan

ilmu

jika

pengembangan

pemerintahan

disiplin

pelaksanaan

pemahaman bagi peneliti yang

a) Hasil penelitian ini diharapkan

pengkajian

bahan

Hasil penelitian ini juga

bermanfaat

5. Manfaat Penelitian.

sebagai

sendiri

dapat

untuk melakukan atau tidak melakukan.

wawasan

dan

Artinya, kebijakan publik mengarah pada

untuk

pilihan-pilihan, pilihan yang dilakukan oleh

teori

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau

pemahaman mengaplikasikan

berbagai



tidak melakukan sesuatu. Misalnya yang

kebijakan dan pada akhirnya pada tahap

berkaitan dengan penelitian ini, ada pilihan

inilah masalah bisa dipilih berdasarkan

pemerintah untuk membuat suatu kebijakan

prioritas pembahasan untuk menjadi agenda

atau tidak membuat kebijakan tentang

pembahasan pada tahap ini pula suatu

program beras miskin atau raskin.

masalah mungkin tidak disentuh sama

Sedangkan menurut Easton (dalam

sekali,

sementara

masalah

yang

lain

Islamy, 2003:19) kebijakan publik dapat

ditetapkan menjadi fokus pembahasan,atau

diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai

ada pula masalah karena alasan-alasan

secara paksa kepada

seluruh

tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

masyarakat,

Dunn

Menurut

anggota (2003:22)

2) Formulasi Kebijakan

proses pembuatan kebijakan merupakan

Masalah yang sudah masuk ke

serangkaian tahap yang saling bergantung

agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

yang diatur menurut urutan waktu dimulai

para pembuat kebijakan masalah-masalah

dari:

tadi

penyusunan

agenda,

formulasi

kemudian

didefinisikan

untuk

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kemudian dicari pemecahan masalah yang

kebijakan, dan penilaian kebijakan.

terbaik.

Dari uraian di atas diperoleh suatu

Pemecahan

masalah

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

gambaran bahwa, implementasi kebijakan

kebijakan.

publik merupakan sebuah proses kegiatan

3) Tahap Adopsi kebijakan

administratif

yang

dilakukan

tersebut

setelah

Dari

sekian

banyak

alternatif

kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini

kebijakan

terletak diantara perumusan kebijakan dan

perumus kebijakan, dan pada akhirnya

evaluasi

tahapan

salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

kebijakan itu meliputi Penyusunan Agenda,

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan,

legislatif,

Implementasi

lembaga atau keputusan peradilan.

kebijakan.

Kebijakan,

Adapun

Kebijakan,

penjelasan

Evaluasi

rincinya

adalah

agenda

pejabat

direktur

akan menjadi catatan-catatan elit, jika

yang

menempatkan publik,

antara

Suatu program kebijakan hanya

1) Penyusunan Agenda

diangkat

konsensus

4) Tahap Implementasi Kebijakan

sebagai berikut :

Para

yang ditawarkan oleh para

dipilih

masalah

sebelumnya

dan pada

masalah-

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh

karena

itu,

keputusan

program

kebijakan yang telah diambil sebagai

masalah ini berkompetisi terlebih dahulu

alternatif

pemecahan

untuk dapat masuk ke dalam agenda

diimplementasikan,

masalah

yakni

harus

dilaksanakan 7



oleh badan-badan administrasi maupun

tujuan

yang

agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

keputusan kebijakan.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh

unit-unit

administrasi

telah

digariskan

dalam

Mazmain dan Paul Sebatier

yang

(dalam Ismail Nawawi 2009:131),

memobilisasikan, sumberdaya finansial dan

implementasi

kebijakan

manusia. Pada tahap ini juga berbagai

pelaksanaan keputusan kebijakan

kepentingan juga akan saling bersaing.

dasar,

Beberapa implementasi kebijakan mendapat

undang-undang, namun dapat pula

dukungan pelaksana, namun beberapa yang

berbentuk perintah-perintah atau

lain mungkin akan ditentang oleh para

keputusan-keputusan

pelaksana.

yang penting atau keputusan Badan

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Penelitian.

biasanya

dalam

adalah

bentuk

eksekutif

Pada tahap ini kebijakan yag telah dijalankan akan dinilai atau dievauluasi,

2.

Metode Penelitian

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang

Pada masalah yang dibahas peneliti

dibuat telah mampu memecahkan masalah.

kali ini menggunakan metode penelitian

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat

kualitatif yang mana penelitian kualitatif itu

untuk meraih dampak yang diinginkan.

sendiri menurut Sugiyono (2010:9) adalah

Dalam hal ini, memecahkan masalah yang

metode penelitian yang berlandaskan pada

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,

filsafat postpositivisme, digunakan untuk

ditentukanlah ukuran -ukuran atau kriteria-

meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

kriteria yang menjadi dasar untuk menilai

(sebagai lawannya adalah eksperimen).

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. C. HASIL b) Implementasi Kebijakan

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Adapun pengertian implementasi menurut beberapa ahli diantaranya Van Meter dan Van Horn (dalam Ismail Nawawi 2009:131) mengungkapkan implementasi kebijakan,

merupakan

tindakan

yang

1.

Implementasi Program Beras Miskin (raskin) di Kelurahan Sijangkung Program

raskin

adalah

sebuah

program yang di rancang oleh pemerintah,

dilakukan baik oleh individu atau pejabat-

program

tersebut

bertujuan

untuk

pejabat atau kelompok pemerintah atau

mengurangi beban pengeluaran dari rumah

swasta yang diarahkan untuk tercapainya

tangga miskin melalui distribusi beras 8



murah. Sasaran program raskin adalah

memadai sehingga dalam pelaksanaannya

Rumah

sesuai

implementor mengalami kesulitan dalam

dengan hasil pendataan BPS tahun 2012

menempatkan stok beras. Sumber daya

yang terdiri dari rumah tangga sangat

fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan

miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga

dalam

hampir

15

operasionalisasi implementasi kebijakan.

kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan

Keadaan fasilitas yang tidak memadai

harga

titik

tentunya mempersulit implementor dalam

distribusi. Program ini mencakup seluruh

pelaksanaan implementasi program raskin

provinsi, sementara tanggung jawab dari

di Kelurahan Sijangkung. Sementara dari

distribusi beras dari gudang sampai ke titik

sisi sumberdaya materi sendiri sudah tentu

distribusi di Kelurahan/Desa dipegang oleh

belumlah

Perum BULOG.

pelaksanaan program raskin itu sendiri, hal

Tangga

Miskin

miskin

dengan

Rp.1.600,-/kg

Sebelum raskin,

(RTS)

terlebih

alokasi

Netto

di

rangka

mempermudah

memenuhi

standar

dari

mengimplementasikan

ini sudah dibuktikan dari statement warga

dahulu

yang juga merupakan salah satu ketua RT

pemahaman-pemahaman

dibutuhkan yang

benar

di

Kelurahan

Sijangkung

yang

mengenai kebijakan raskin baik instansi

mengungkapkan pernyataanya tersebut di

terkait maupun petugas yang langsung

salah

sebagai pelaksana dilapangan. Hal ini

Pontianak yang juga penulis cantumkan

sangat

pada latar belakang skripsi.

diperlukan

agar

instansi

yang

satu

media

lokal

yaitu

tribun

bertugas dan petugas yang akan terjun langsung ke lapangan dapat mengerti apa

b) Komunikasi

tugas dan tanggung jawabnya.

Antar

Organisasi

dan Penguatan Aktivitas Faktor Komunikasi juga merupakan

2.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan

salah satu penyebab pelaksanaan raskin di

Implementasi Program Beras Miskin

Kelurahan

(Raskin) Di Kelurahan Sijangkung

dengan

Kecamatan

dibuktikan dengan beberapa pernyataan

Singkawang

Selatan

Sijangkung

optimal

ini

belum

berjalan

dikarenakan

dan

Belum Terlaksana Dengan Baik.

narasumber yang mnyatakan bahwa dalam

a) Sumberdaya

proses sosialisasi belum dirasa efektif

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber

daya

fasilitas

dalam

rangka

karena komunikasi dari pihak implementor dan

warga

tidak

efektif

yang

implementasi program raskin di Kelurahan

mengakibatkan banyak warga yang tidak

Sijangkung tahun 2013 masih kurang

mengetahui dari program raskin itu sendiri. 9



c) Disposisi Implementor

1. Sumberdaya

Karakteristik implementor berupa

Sumber daya lainnya berupa sarana

komitmen tidak ditunjukkan implementor

dan prasarana kebijakan juga merupakan

dalam pelaksanaan implementasi, hal ini

hal yang perlu diperhatikan. sumber daya

ditunjukkan

adanya

tempat di Kelurahan Sijangkung masih

komitmen dari implementor dalam hal

terbilang belum memadai yaitu lokasi

memberikan

kepada

tempat

muncul

Kelurahan, sehingga daya tampung tempat

ketidakpedulian serta kurang tanggapnya

penyimpanan raskin yang kurang pada

implementor terhadap masyarakat miskin

akhirnya

yang mendapatkan kualitas raskin yang

pendistribusian beras tidak terfokus disatu

buruk, jadi kesimpulannya faktor disposisi

tempat. serta yang paling penting adalah

implementor

pelaksanaan

sumberdaya materi yaitu beras itu sendiri

program raskin di Kelurahan Sijangkung

yang ternyata pada saat diimplementasikan

belum optimal.

kualitasnya tidak bagus dan hal ini tidaklah

dengan

tidak

pelayanan

masyarakat

prima

sehingga

pada

saat

penampungan

akan

beras

raskin

di

mengakibatkan

sesuai dengan indicator keberhasilan raskin yang mana pada indikator tersebut haruslah D. SIMPULAN,

SARAN,

DAN

tepat kualitasnya.

KETERBATASAN 2. Komunikasi antar Organisasi dan a. Simpulan

Penguatan aktivitas

Dengan

memperhatikan

Dari hasil wawancara yang didapat

pembahasan yang telah peneliti tulis pada

peneliti, faktor komunikasi juga termasuk

bab

faktor

sebelumnya,

maka

beberapa

yang

menyebabkan

proses

kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan

pelaksanaan implementasi menjadi kurang

berkenaan

yang

efektif, ini tercermin dari adanya keluhan

menyebabkan implementasi program raskin

warga mengenai soosialisai yang dilakukan

di Kelurahan Sijangkung belum berhasil,

oleh pihak implementor kurang efektif

adapun

sehingga mengakibatkan masih banyak

dengan

faktor-faktor

faktor-faktor

diantaranya

dari

yang

enam

dimaksud

faktor

yang

diungkapkan ternyata setelah diteliti hanya ada

tiga

pelaksanaan

faktor raskin

yang

warga yang bahkan tidak mengetahui sama sekali program raskin itu sendiri.

menyebabkan

kurang

optimal

diantaranya adalah : 10 MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sangat perlu untuk memberikan masukan

3. Disposisi Implementor Sikap dari para implementor yang

agar

kedepannya

program

melakukan pelayanan prima ini menjadi

Sijangkung bisa lebih baik lagi. Adapun

salah satu faktor yang menyebabkan kurang

saran yang dapat diberikan peneliti sebagai

efektifnya pelaksanaan program raskin di

suatu masukan adalah sebagai berikut:

Kelurahan Sijangkung kurang tanggapnya

1.

implementor

di

Kelurahan

Salah satu yang menjadi hambatan

warga

adalah sarana prasarana yang tidak

menjadi sulit dalam menemukan solusi dan

memadai serta materi (beras) itu sendiri

cenderung

yang

lambat

menjadikan

miskin

pelaksanaan

kurang paham dan cenderung kurang dalam

para

beras

proses

dalam

melakukan

penanganannya.

tidak

sarana

Jadi kesimpulan akhir yang dapat

layak

dan

dipertimbangkan

digunakan.untuk prasarana

solusinya

bisa dengan

ditarik oleh peneliti adalah dari keenam

menyewa gudang milik warga karena

faktor yang telah dijabarkan ada empat

saat peneliti turun kelapangan pada

faktor

mempengaruhi

kenyataannya peneliti melihat bahwa di

pelaksanaan program raskin di Kelurahan

Kelurahan Sijangkung banyak terdapat


gudang milik warga yang notabennya

dan keempat faktor tersebut disinyalir

biasa digunakan untuk menyimpan

penyebab belum efektifnya program raskin

hasil bumi, untuk itu pihak kelurahan

tersebut mulai dari sosialisasi yang kurang

bisa mempergunakan dengan menyewa

efektif

pihak

gudang tersebut untuk beberapa hari

kemudian

sementara untuk materi beras yang

yang

lewat

implementor

ternyata

komunikasi dan

warga,

antar

kurangnya tanggapan dan respon dari pihak

kualitasnya

Kelurahan mengenai permasalahan kualitas

dilakukan pengecekan terlebih dahulu

yang ada serta karakter atau sifat dari para

oleh pihak implemetor sehingga pada

implementor yang cendrung kurang paham

saat pelaksanaan tidak terjadi lagi

yang menyebabkan kurang tanggapnya

permasalahan akan kualitas dan jikalau

pihak

ada maka itu bisa diatasi dengan cepat.

implementor

dalam

menanggapi

permasalahan yang ada kemudian ditambah sarana prasarana yang belum memadai.

2.

belum

baik

sebaiknya

adapun saran dari peneliti adalah bisa dengan

membina

hubungan

baik

dengan warga pada saat melakukan b. Saran

sosialisasi

yang

dilakukan

secara

Dari hasil penelitian yang telah

berkala kemudian penggunaan media

dilakukan peneliti, maka peneliti merasa

iklan sebagai sarana pendukung agar 11



bisa membantu komunikasi secara

dilapangan, dirasakan kurang bagi

tidak langsung yang tujuannya juga

penulis. Karena dengan waktu yang

agar warga bisa menyaksikan dan

singkat tersebut penulis masih belum.

mengetahui mengenai raskin tersebut. 3.

Perlunya kesadaran para implementor mengenai

program

raskin

serta

E. REFERENSI

bertanggung jawab penuh, tanggap hingga pelaksanaan program rampung

1.

dilakukan salah satu cara terbaik juga

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

dengan media sosialisasi tadi agar secara langsung para implementor bisa turut melihat kondisi warga yang pada

Buku-Buku

Ala, Andre. Bayo. 2000, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta : Liberty,.

akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

c. Keterbatasan Penelitian Adapun beberapa keterbatasan yang

Dunn, William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Faisal, Sanapiah. 1999. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo.

penulis alami sebagai berikut : 1.

Sulitnya menemukan waktu yang tepat untuk

mewawancarai

dikarenakan

beberapa

informan informan

memiliki pekerjaan yang padat dan sibuk sehingga belum maksimal dalam

Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Ismawan, Bambang. 2003. Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 2003. Jakarta:Gema PKM.

proses wawancara. 2.

Kurangnya

keterbukaan

informan

dalam memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Walaupun juga terdapat aturan yang mengatur sebagian data yang tidak bisa diberikan.. 3.

Waktu. Diberikannya izin selama 2 (dua) minggu dari pihak pengelola untuk

melakukan

penelitian

Kuncoro, Mudrajad, 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori masalah dan Kebijakan, Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN, Leo, Agustino.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan 12



Evaluasi. Jakarta : IKAPI. Nawawi Ismail, 2009. Public Policy. Surabaya : PMN Prof. Drs. Budi Winarno, 2002 MA, PhD. KebijakanPublik, Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS.

Musawa, Mariyam. 2009. “Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang”. (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang.

2. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011. Satori Djam’an & Komariah Aan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Tohardi, Ahmad. 2010. Metode Penelitian Sosial. Pontianak: Fisip Untan Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Banyu media Publishing. Skripsi dan Tesis :

Peraturan Pemerintah :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Tahun 2013. Pedoman Umum RaskinTahun 2013. Monografi Kelurahan Sijangkung, 2013, Sijangkung Dalam Angka 2013 3.

Rujukan Elektronik :

http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pe ngertian-kemiskian-dampak-akibatdan.html,. (diakses pada tanggal 11 Januari 2015). http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa431 4/espa4314a/materi_2_2.htm,. (diakses pada tanggal 14 Januari 2015). http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pe ngertian-kemiskian-dampak-akibatdan.html,. (diakses pada tanggal 15 Januari 2015). http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa431 4/espa4314a/materi_2_2.htm,. (diakses pada tanggal 15 Januari 2015). http://www.beritasatu.com/nasional/193810 -bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskinindonesia-capai-28-juta.html,. (diakses pada tanggal 16 Januari 2015).

Pradityo, Oryza Surya. 2012. “Implementasi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Di Desa PAL IX Kecamatan Sungai Kakap”. (Skripsi) .Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. 13 MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

..

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTASILMUSOSIALDANLLMUPOLITIK

~9J

I

\! l '\ \I

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124 Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id Email: [email protected] LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISW A

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: Mark Arief Rahman

NIM / Periode Lulus

: E42011084 / 2015

Fakultas / Jurusan

: ISIP / ILMU ADMINISlRASI

Email address/HP:[email protected]/089614720190 Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKA WANG Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikanya di internet atau media lain : c::l ~

fulltext content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuatdi Pada TanggaJ

t I

: Pontianak : 16 November 2015

fRahman)

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG

Recommend Documents