Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK Oleh: RYAN WAHEDRI NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017 Email:
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi terhadap perencanaan keputusan, evaluasi terhadap input pengambilan keputusan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendistribusi Raskin di Tanjung Hulu belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan tepat waktu dan data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Lurah di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak, Pegawai di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak dan Tokoh Mayarakat di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa dalam Ketercapaian tujuan program Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi program yang belum optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa sosialisasi program memang kurang merata karena akses masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program juga tidak mudah sebab masih banyak warga yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang program raskin masih rendah, mereka menganggap semua warga dapat menikmati bantuan tersebut, karena mayoritas masih hidup serba kekurangan. Kendala lainnya adalah tingkat kelancaran distibusi bantuan yang masih kurang akibat keterlambatan raskin dari kecamatan. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh akses jalan yang belum memadai. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu meningkatkan koordinasi dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar program raskin mendapat dukungan masyarakat luas. Masih diperlukan pendataan ulang terhadap masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat memperoleh jatah beras Raskin. Kata-kata Kunci : Evaluasi, Program Beras Miskin, Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak.
Abstract This study aims to determine the evaluation of the planning decision, the evaluation of the decision-making input, evaluate the process, and evaluation of programs to help further decisions in Raskin program in Tanjung Hulu Pontianak. The problem in this research is the distributor Raskin in Tanjung Hulu has not been targeted, not the right amount and on time and data RTS from BPS data Raskin recipients are not the same. Research subjects in this study consisted of, Lurah in Tanjung Hulu Pontianak, Employees in Tanjung Hulu Kota Pontianak and Prominent Citizens in Tanjung Hulu Pontianak. The results obtained in the field study authors note that the program objectives Achievement Raskin in Tanjung Hulu is still not optimal. It is also triggered by a number of constraints. These constraints include the level of socialization is not optimal. Tanjung Hulu Village party recognizes that socialization is less prevalent for public access to follow socialization program is also not easy because there are still many people living in remote and difficult locations. Another constraint is the level of public awareness about the Raskin program is still low, they assume that all citizens could enjoy the aid, because the majority of surviving deprivation. Another constraint is the level of fluency distibusi aid is still lacking due to delays Raskin of the district. It was partly influenced by the access road is not adequate. Suggestions that can be
1 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
considered to be the Village Tanjung Hulu government improve coordination with many parties such as community leaders and the general public in order to program Raskin received broad public support. Still required data collection to the public in Tanjung Hulu Raskin recipients so that all poor families in Tanjung Hulu can obtain ration Raskin. Keywords: Evaluation, rice for the poor program, village of Tanjung Hulu Pontianak.
3. Permenkeu Tentang penunjukan
A. PENDAHULUAN
kementerian sosial sebagai kuasa Raskin adalah salah satu program
pengguna anggaran (KPA) program
pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan,agar mereka mendapatkan
beras
untuk
Raskin. 4. Permensos No. 24 Tahun 2013
kebutuhan
tentang
rumah tangganya,program Raskin tersebut merupakan
salah
penanggulangan dalam
satu
program
kemiskinan
pelindungan
kesejateraan
sosial
kecamatan. 5. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun
termasuk
2014
sosial.Instruksi
tentang
Tim
Koordinasi
Raskin Pusat.
Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang
6. Surat Edaran Menteri dalam negeri
kebijakan pemberasan mengintrukasikan
No : 900/2634/SJ tahun 2013
Mentri dan Kepala Lembaga Pemerintah
tentang
Non
penyaluran
Departemen
Gubernurdan Indonesia
tertentu,serta
Bupati/Walikota untuk
seluruh
Raskin
biaya
dari
titik
Distribusi ke titik bagi.
upaya
Dalam Pedoman Umur Beras untuk
peningkatan pendapatan petani,ketahanan
Rumah Tangga Miskin (Pedom Raskin)
pangan pengembangan ekonomi pedesaan
yang dikeluarkan oleh Mentri Koordinator
serta stablitas ekonomi nasional.
Bidang
Adapun
melakukan
pengalokasikan
Undang-undang
yang
mengatur tentang program Raskin adalah 1. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2003, tentang pendiri perusahaan umum BULOG.
Kesejahteraan
penanggung penyalur
Jawab
Rakyat program
Raskin(Beras
untuk
selaku Raskin, Rumah
Tangga Miskin) sudah mulai sejak 1998 hingga sekarang sudah 17 tahun berjalan. Krisis
moneter
tahun
1998
2. Peraturan Persiden RI No. 15
merupakan awal pelaksanaan Raskin yang
Tahun 2010, tentang percepatan
bertujuan untuk memperkuat pertahanan
penanggulangan kemiskinan.
pangan rumah tangga terutama rumah 2
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tangga miskin. Pada awalnya disebut
dan stok beras BULOK yang tersebar di
program Operasi Pasar Khusus (OPK),
seluruh
kemudian diubah menjadi Raskin mulai
pembiayan yang memungkinkan BULOK
tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya
mendistribusikan terlebih dahulu berasnya,
tidak
kemudian
lagi
menjadi
program
darurat
Indonesia,
baru
dan
mekanisme
ditagihkan
kepada
melainkan sebagai bagian dari program
pemerintahan. Setiap tahunnya program
perlindungan sosial masyarakat. Melalui
OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan
sebuah kajian ilmiah, penamaanRaskin
penyempurnaan. Tahun 2002 program ini
menjadi nama program diharapkan akan
diganti menjadi program Raskin (beras
lebih menjadi lebih cepat sasaran dan
miskin)
mencapai tujuan Raskin tersebut. Tujuan
Khususnya di Kalimantan Barat
Pemerintah
meningkatkan
ketahanan
untuk
pangan
dan
Indikator
Tingkat
Kemiskinannya
berjumlah pada bulan september 2015
memberikan perlindungan sosial pada
sekitar
rumah
keberhasilan
dibandingkan dengan penduduk miskin
program Raskin di ukur berdasarkan
pada tahun 2014 yang berjumlah 401.510
tingkat pencapaian indikator yaitu : tepat
orang (8,54 persen), berarti menurun
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat
sekitar 19.590 orang atau mengalami
waktu,
penurunan 0,47 persen.
tangga
tepat
adminitrasi.
sasaran,
kualitas, Program
dan ini
tepat
bertujuan
mengurangi beban pengeluaran Rumah
381.920
orang
(8,07
persen)
Tabel 1 Data Jumlah Penerimaan raskin Kelurahan Tanjung Hulu Per Bulan
Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan
Tahun
Jumlah Baras (Ton)
Jumlah RTS
2012
684
684
2013
680
684
konsumsi energi dan protein. Selain itu
2014
680
595
Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau
2015
670
558
membuka akses pangan keluarga melalui penjualan
beras
kepada
Sumber: Kelurahan Tanjung Hulu tahun 2016
keluarga
penerimaan manfaat dengan jumlah yang
Dari table 1 terlihat pada Tahun 2014 dengan verifikasi KK yang berhak dari
telah ditentukan. untuk
BPS turun menjadi 558 RTM per KK.
melaksanaakan program ini antar lain
Dengan PAGU 570 ton per bulan. Jumlah
kerena beberapa alasan seperti persiapan
yang diterima per KK adalah 15 Kg
sarana perdagangan, sumber daya manusia,
dengan harga Rp. 1.600 per kilogram.
Penunjukan
BOLOG
3 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Program
Raskin
diharapkan
dapat
B. TINJAUAN PUSTAKA
berlangsung optimal di semua wilayah penerima raskin, termasuk di Kelurahan
Sebuah kebijakan publik tidak bisa
Tanjung Hulu Kecamat Pontianak Timur
dilepaskan begitu saja, tanpa adanya
Kota Pontianak.
pengawasan. Kebijakan harus diawasi, dan
Tabel 2. Data Jumlah Penerima Raskin Bulan Januari 2015 di Kelurahan Tanjung Hulu
salah satu mekanisme pengawasan tersebut
RW
kebijakan
Jumlah RT
Jumlah yang diterima (Per RTS = 10 Kg)
adalah
evaluasi
kebijakan.
dilakukan
Evaluasi
bertujuan
untuk
menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan tujuan dari kebijakan dicapai untuk
dipertanggungjawabkan
kepada
I
6 RT
-
-
II
8 RT
74
1100 kg
publik. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk
III
11 RT
95
1300 kg
melihat
IV
9 RT
85
1100 kg
dengan kenyataan.
V
8 RT
56
1100 kg
VI
6 RT
-
-
VII
9 RT
22
1100 kg
VIII
7 RT
54
1100 kg
IX
7 RT
55
1100 kg
dari kebijakan itu berhasil dilaksanakan,
441
7900 kg
bukan
Total
Sumber: Kelurahan Tanjung Hulu
kesenjangan
Keberhasilan
antara
dalam
harapan
melakukan
evaluasi kebijakan harus dilihat dalam perspektif sejauhmana pencapaian tujuan
sebaliknya
dikatakan
kegiatan
berhasil
jika
evaluasi mampu
mengungkapkan kegagalan atau persoalan Bila diamati, data yang tertera
dari masing-masing tahapan kebijakan,
dalam table 2 rata rata penerimaan beras
tanpa sebuah petunjuk atau bahkan solusi
per RTS sebanyak 17.91 Kg/bulan. Akan
yang obyektif.
tetapi,
pada
kenyataan
dengan
Secara
konseptual
terkait
dengan
mempertimbangkan kondisi masyarakat
evaluasi
setempat berdasarka hasil musyawarah
beberapa para ahli berikut, diantaranya :
warga, maka pendistribusian beras Raskin dengan prinsip bagi rata
kebijakan,
dipaparkan
oleh
1. William N. Dunn (dalam Tilaar, 2009:226)
mengungkapkan
istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). 4 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
2. James Anderson (dalam Rusli, 2013:118) evaluasi
mendefinisikan kebijakan
sebagai
kegiatan fungsional adalah suatu
objectives, or assessment of the relative effectiveness of two or more
program
in
meeting
common objectives”
kebijakan itu sendiri. Pembuat
6. Mustofadijaya
kebijakan dan para administrator
2013:119)
senantiasa membuat penilaian
evaluasi kebijakan merupakan
terhadap
kegiatan untuk menilai atau
keberhasilan
dampak
dari
kebijakan
khusus,
program
atau
kebijakan-
dan
program-
proyek-proyek
yang dilaksanakan itu.
mengemukakan
mengemukakan
melihat
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan
suatu
kebijakan public, oleh karena itu
kegiatan pemberian nilai atas semua
fenomena
evaluasi… adalah kegiatan yang
didalamnya
dipersiapkan
pertimbangan
untuk
dan
menilai
ditujukan mutu
keberhasilan
dan
program
terdiri
“setidaknya
pemilah-milah
obyek,
cara
pengukuran dan metode analisa. 4. Dye
(1981:336-337)
mendefinisikan
evaluasi
terkandung
kebijakan untuk
mencapai
telah
tujuannya?
pelaksana
of public policy”
kebijakan Dye,
memenuhi
diimplementasikan
learning about the consequences
dalam
dilakukan
menguji apakah kebijakan yang
menunjukkan
1979,
(value
tiga tujuan utama, yaitu Untuk
kebijakan :”policy evaluation is
5. Wholey,
nilai
7. Badjuri dan Teguh (2002:132) evaluasi
kegiatan-kegiatan
yang
judgement) tertentu.
pemerintah yang terutama sekali dari
Rusli,
evaluasi kebijakan merupakan
3. Charles O. Jones (dalam Rusli, 2013:119)
(dalam
untuk
akuntabilitas public
terhadap
yang
telah
diimplementasikan serta untuk
(1981) mendefinisikan evaluasi
memberikan
kebijakan lebih kompleks bahwa
kebijakan-kebijakan public yang
: “Policy evaluation is the
akan datang”.
assessment
of
effectiveness program
of in
the
overall
a
national
meeting
its
masukan
pada
Evaluasi kebijakan adalah suatu
proses
untuk
menilai
seberapa jauh suatu kebijakan dapat 5
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
membuahkan hasil, yaitu dengan
Lebih
lanjut
Dunn,
membandingkan antara hasil yang
mengemukakan evaluasi kebijakan
diperoleh dengan tujuan dan/atau
mencakup 3 tipe, yaitu:
target
a. Evaluasi kebijakan dipahami
kebijakan
ditentukan.
public
evaluasi
yang
kebijakan
sebagai
kegiatan
fungsional,
dilakukan setelah kebijakan public
yang
menyangkut
perihal
diimplementasikan, dalam rangka
kepentingan
menguji atau untuk menilai tingkat
ideologi dari kebijakan
(interest)
dan
keberhasilan
dan
kegagalan
b. Evaluasi yang memfokuskan
pelaksanaan
suatu
kebijakan
diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu
publik.
Evaluasi
merupakan
kegiatan
pemberian
nilai
atau
c. Evaluasi kebijakan sistematis,
sesuatu fenomena. Fenomena yang
melihat
dinilai berkaitan dengan tujuan,
program-program
sasaran
yang
kebijakan,
kelompok
secara
obyektif kebijakan
dijalankan
untuk
sasaran yang ingin dipengaruhi,
mengukur
berbagai instrument kebijakan yang
masyarakat
digunakan,response
sejauhmana tujuan-tujuan yang
dari
lingkungan kebijakan, kinerja yang
telah
dicapai, dampak yang terjadi dan
dicapai.
sebagainya.
kontribusi
Evaluasi lebih berkenan pada
kinerja
khususnya
dari
pada
kebijakan,
dampaknya dan
melihat
dinyatakan Dan
tersebut menjawab
dampak
menjawab
bagi
dalam
kebutuhan
masyarakat.
implementasi
kebijakan publik. Evaluasi pada
Mengenai
pendekatan
“perumusan” dilakukan pada sisi
yang dugunakan dalam melakukan
post-tindakan, yaitu lebih kepada
evaluasi kebijakan dapat digunakan
“proses”
daripada
sejumlah pendekatan yang berbeda
muatan kebijakan yang biasanya
untuk jenis kebijakan public yang
“hanya” menilai apakah prosesnya
sama.
sudah sesuai dengan prosedur yang
pendekatannya sama tetapi kasus
sudah disepakati.
dan konteksnya berbeda. Dan itu
perumusan
Atau
dimungkinkan
sebaliknya
jika
memang
dianggap mampu mendekati sebuah 6 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
persoalan dengan cara yang lebih
Penilaian
baik guna mengungkap sejumlah
ditujukan untuk melihat manfaat
persoalan
dan
kebijakan
yang
terhadap
biaya
dari
equity
kegiatan
dievaluasi. Beberapa pendekatan
terdistribusi secara proporsional
yang biasa digunakan diantaranya
untuk aktor-aktor yang terlibat.
pendekatan
berdasarkan
kriteria
evaluasi.
5. Responsiveness Penilaian
Menurut
Dunn
dalam
terhadap
responsiveness ditujukan untuk
Rusli (2013:121-122) pendekatan
mengetahui
berdasarkan
rencana/kegiatan/kebijaksanaan
kriteria
evaluasi
hasil
terbagi atas 6 indikator, yaitu :
sesuai
1. Efektivitas
preferensi/keinginan dari target
Penilaian terhadap efektivitas ditujukan
untuk
menjawab
ketepatan
waktu
pencapaian
hasil/tujuan.
Parameternya
adalah ketepatan waktu.
dengan
grup. 6. Appropriateness/ketepatgunaan Penilaian
terhadap
ketepatgunaan ditujukan untuk mengetahui
2. Efisiensi
kegiatan/rencana/kebijaksanaan
Penilaian
terhadap
ditujukan
untuk
efisiensi menjawab
tersebut
memberikan
hasil/keuntungan dan manfaat
pengorbanan yang minim (usaha
kepada target
minimal) untuk mencapai hasil
tingkat keuntungan dan manfaat
maksimal. Parameternya adalah
sangat relatif sesuai
biaya, rasio, keuntungan dan
sistem nilai yang berlaku pada
manfaat.
target grup tersebut.
3. Adequacy/ketepatan
grup. Standar
dengan
dalam
menjawab masalah
Selanjutnya Dunn dalam
Penilaian
terhadap
adequacy
Tilaar dan Riant (2009:227-228)
ditujukan
untuk
melihat
mengembangkan tiga pendekatan
sejauhmana tingkat pencapaian
dalam evaluasi kebijakan, yaitu :
hasil
1. Evaluasi semu, yaitu pendekatan
dapat
memecahkan
masalah. 4. Equity/pemerataan
yang metode
menggunakan
metode-
deskriptif
untuk
menghasilkan informasi yang 7 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
valid
dan
dapat
dipercaya
mengenai hasil kebijakan tanpa
secara
eksplisit
dinilai
oleh
berbagai macam.
berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-
Sebagai
pembanding
hasil tersebut kepada target
Lester dan Steward dalam Tilaar
kebijakan.
dan
Evaluasi
semu
Riant
(2009:229-231)
berasumsi bahwa ukuran tentang
mengelompokkan
manfaat atau nilai merupakan
implementasi kebijakan menjadi :
sesuatu yang terbukti sendiri atau self evident atau tidak controversial. 2. Evaluasi
1. Evaluasi
merupakan
pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk
terhadap
perencanaan
terhadap
input
keputusan, 2. Evaluasi
formal
pengambilan
keputusan
valid
implementasi.
mengenai namun
hasil
dipercaya kebijakan,
mengevaluasi
hasil
tersebut atas tujuan program kebijakan
yang
kebijakan.
dengan
proses
4. Evaluasi program untuk menolong keputusan
selanjutnya
dalam
program raskin
telah
diumumkan secara formal oleh pembuat
yang
3. Evaluasi proses, yaitu evaluasi berkenaan
dapat
dan
terstruktur
menghasilkan informasi yang dan
evaluasi
Demikian pula hal yang
Evaluasi
sama atau tidak jauh berbeda
formal berasumsi bahwa ukuran
Bingham dan Felbinger dan Lester
tentang manfaat atau nilai adalah
dan Steward, membagi evaluasi
tujuan
kebijakan menjadi 4 jenis yaitu :
dan
target
yang
diumumkan secara formal. 3. Evaluasi
keputusan
1. Evaluasi proses, yang fokus
teoritis
(decision theoretic evaluation) adalah
pendekatan
menggunakan
yang
metode-metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
pada
bagaimana
proses
implementasi dari sesuatu 2. Evaluasi
impak,
yang
memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan 3. Evaluasi
kebijakan,
yang
menilai hasil kebijakan dengan
mengenai hasil kebijakan yang 8 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
tujuan yang direncanakan dalan
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap
kebijakan pada saat dirumuskan
objek yang diteliti”. Metode deskriptif
4. Meta-evaluasi, yang merupakan
dipilih karena peneliti ingin memperoleh
evaluasi terhadap berbagai hasil
gambaran dan deskripsi fenomena yang
atau
terjadi
temuan
evaluasi
dari
berbagai kebijakan yang terkait Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir Permasalahan
Pendistribusi Raskin di Tanjung Hulu belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan tepat waktu Data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama
Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara
dan
observasi
guna
mendukung data lapangan yang telah didapatkan.Subjek penelitian ini dalam penelitian
ini
adalah
mereka
yang
mempunyai pengetahuan luas mengenai Lester dan Steward dalam Tilaar dan Riant (2009:229-231) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi : 1. 2.
3. 4.
Evaluasi terhadap perencanaan keputusan, Evaluasi terhadap input dan pengambilan keputusan yang terstruktur Evaluasi proses, yaitu evaluasi berkenaan dengan proses implementasi. Evaluasi program untuk menolong keputusan selanjutnya dalam program raskin
berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari :
a.
Kota Pontianak b.
Pegawai di Kelurahan Tanjung Hulu Kota Pontianak
c. Evaluasi implementasi raskin di KelurahanTanjung Hulu Kota Pontianak
Lurah di Kelurahan Tanjung Hulu
Tokoh
Mayarakat
di
Kelurahan
Tanjung Hulu Kota Pontianak
Analisis
data
dilakukan
dengan
mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana
C. METODE PENELITIAN
yang penting dan yang akan dipelajari dan Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana
menurut
Kountur
bahwa:
“penelitian
(2005:105)
deskriptif
adalah
penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas
membuat
kesimpulan
yang
dapat
diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman
(Sugiyono,
2007:
91)
mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 9
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
secara
terus
menerus
sampai
tuntas,
tahun
sebelumnya.
Demikian
pula
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
mekanismenya tidak banyak mengalami
dalam analisis data diantaranya:
perubahan. Masing-masing RTS diberikan
1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar
jatah sebanyak 15 kilogram/bulan atau
data yang dianalisis merupakan data-data
sebanyak 229,06 ton/bulan dan sebanyak
yang
2.748,78
benar-benar
berkaitan
dengan
masalah penelitian.
khusus
di
Kota
Pontianak dengan harga tebus senilai
2. Memaparkan mendisplaykan
ton/tahun
(display), data,
Dengan
maka
Rp1.600 /kilogram di titik distribusi.
akan
Raskin
yang
memudahkan untuk memahami apa yang
merupakan
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
demikian, Bulog siap mengganti apabila
berdasarkan apa yang telah difahami
Raskin yang diterima RTS kualitasnya
tersebut.
tidak baik dalam kurun waktu 3 x 24 jam.
3. Penyimpulan
(verifikasi),
beras
didistribusikan medium,
namun
data-data
Pendistribusian mulai dari gudang Bulog
yang diperolah yang telah diringkas dan
hingga ke titik distribusi butuh waktu
dipresentasikan
diambil
untuk menyampaikannya kepada RTS.
beberapa kesimpulan yang paling relevan
Untuk itu, pihak Bulog mengimbau selama
dengan masalah yang diteliti.
Raskin berada di tempat penyimpanan
kemudian
sementara,
hendaknya
ruangannya.
Sebab
yang Kota Pontianak menjadi salah satu program
Raskin.
beras
memiliki
karakteristik tersendiri dimana ruangan
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
sasaran
diperhatikan
Sebagai
lembab
mempengaruhi
atau
basah
bisa
kualitas
beras.
Juga
kemungkinan terjadi dalam perjalanan dari
gambaran, Kepala Divisi regional Bulog
gudang
Kalbar,
Rizal,
diharapkan dilakukan pengecekan dulu
mengemukakan pada berbagai awak media
begitu sampai di titik distribusi, kalau ada
bahwa sebanyak 15.271 rumah tangga
yang tidak sesuai dengan kriteria, kami
sasaran sebagai penerima beras miskin di
siap menggantinya. Agar sirkulasi Raskin
Kota Pontianak tahun 2016, angka ini
lancar
sama dengan tahun sebelumnya. Sesuai
Pontianak
dengan keputusan dari pemerintah pusat,
sehingga keterlambatan pembayaran oleh
data penerima Raskin tahun 2016 untuk
RTS
Kota Pontianak masih menggunakan data
hambatan untuk sirkulasi berikutnya.
Muhammad
Attar
ke
dan
titik
tidak
distribusi,
terhambat,
menyiapkan
penerima
raskin
dana
tidak
sehingga
Pemkot talangan
menjadi 10
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Saat ini pemerintah telah memiliki beragam program yang bertujuan untuk
Evaluasi
pengentasan
keputusan, penentuan kebutuhan yang
kemiskinan
yang
dapat
terhadap
perencanaan
menghambat laju pertumbuhan jumlah
akan
penduduk miskin di Kelurahan Tanjung
perumusan tujuan program raskin
dicapai
oleh
program,
dan
Hulu. Guna memaksimalkan program-
Perencanaan keputusan sasaran
program tersebut maka diperlukan kajian
program Raskin di Kelurahan Tanjung
pada
perlu
Hulu dilakukan melalui rapat koordinasi
dilakukan kajian. Salah satu program yang
antara pihak kelurahan, tokoh masyarakat
dianggap perlu untuk dilakukan kajian di
dan
dalamnya adalah program Raskin (Beras
masyarakat akhirnya disepakati bahwa
Miskin). Program tersebut sudah sejak
raskin dibagikan secara lebih merata
lama memiliki banyak hambatan baik
meskipun hal ini menyalahi aturan.
secara
maupun
Karena penerima program lebih dari
kebocoran-kebocoran aliran bantuan beras
ketentuan BPS, akhirnya tiap penerima
Raskin dalam proses penyalurannya.
program Raskin hanya mendapat jatah
program
yang
teknis
Program subsidi
pangan
dianggap
pembagian
RASKIN sebagai
merupakan upaya
dari
warga
setempat.
Atas
usulan
lima kilogram. Akan tetapi, penerima raskin yang merasa kurang membutuhkan
pemerintah untuk meningkatkan ketahanan
bantuan
pangan dan memberikan perlindungan
memberikan jatahnya kepada orang lain
pada
melalui
yang lebih membutuhkan. Keputusan
pendistribusian beras yang diharapkan
tersebut dilakukan untuk menghindari
mampu
konflik akibat kecemburuan sosial.
keluarga
menjangkau
miskin
keluarga
miskin
tersebut
dimana masing-masing keluarga akan
Evaluasi
menerima beras minimal 10 Kg/KK per
pengambilan
bulan netto dengan harga netto Rp. 1600
terstruktur
dihimbau
terhadap
input
keputusan
untuk
dan yang
per Kg di titik distribusi. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, pembagian
Evaluasi
terhadap
input
dan
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
pengambilan keputusan yang terstruktur
tersebut. Berpijak pada hal tersebut maka
menolong pihak pelaksana program dalam
perlu
terhadap
mengatur keputusan, menentukan sumber-
pelaksanaan program raskin di wilayah
sumber yang ada, alternatif apa yang
Kelurahan Tanjung Hulu.
diambil, apa rencana dan strategi untuk
dilakukan
evaluasi
mencapai
kebutuhan
dan
bagaimana 11
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
prosedur kerja untuk mencapainya. Hasil
penggelapan
beras
penelitian menunjukkan bahwa pembagian
kepentingan pribadi.
raskin
untuk
raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat didistribusikan
secara
cepat
dengan
Evaluasi
program
untuk
birokrasi yang mudah dan sesuai dengan
keputusan selanjutnya
kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak
raskin
menolong
dalam program
kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin. Pihak RT yang
Ketercapaian tujuan program Raskin
mengirim undangan ke rumah, dan warga
di Kelurahan Tanjung Hulu memang masih
bisa mengambil beras ke rumah RT dan
belum optimal. Hal ini juga dipicu oleh
waktunya juga fleksibel sehingga warga
adanya sejumlah kendala. Kendala tersebut
tak perlu antri. Tugas aparat keluruhan
diantaranya
juga
program
menjadi
lebih
ringan
dengan
adalah
tingkat
yang belum
sosialisasi
optimal. Pihak
berkoordinasi dengan pihak RT dan warga
Kelurahan Tanjung Hulu mengakui bahwa
juga senang karena mereka tak perlu jauh-
sosialisasi
jauh datang ke kantor kelurahan.
merata karena akses masyarakat untuk
program
memang
kurang
mengikuti sosialisasi program juga tidak Evaluasi
untuk
mudah sebab masih banyak warga yang
mengimplementasikan
tinggal di lokasi yang sulit dijangakau.
terhadap
membantu
proses
Kendala lainnya adalah tingkat kesadaran
keputusan dalam pembagian raskin
masyarakat tentang program raskin masih Evaluasi terhadap proses untuk membantu keputusan
mengimplementasikan dalam
pembagian
rendah. Mereka menganggap semua warga dapat menikmati bantuan tersebut, karena
raskin
mayoritas masih hidup serba kekurangan.
meliputi sampai sejauh mana rencana telah
Kendala lainnya adalah tingkat kelancaran
diterapkan.
di
distibusi bantuan yang masih kurang akibat
Kelurahan Tanjung Hulu sudah sesuai
keterlambatan raskin dari kecamatan. Hal
dengan rencana yang telah diterapkan.
ini diantaranya dipengaruhi oleh akses
Kendala yang dihadapi bersifat teknis
jalan yang belum memadai.
Pembagian
raskin
di
yakni keterlambatan distibusi rakin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai
rencana
tanpa
ada
kasus 12
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Evaluasi
E. KESIMPULAN
membantu Berdasarkan
terhadap
proses
untuk
mengimplementasikan
penelitian
yang
keputusan dalam pembagian raskin
dengan
judul
meliputi sampai sejauh mana rencana
implementasi kebijakan pengelolaan parkir
telah diterapkan. Pembagian raskin di di
tepi jalan umum di kota Pontianak, ada
Kelurahan Tanjung Hulu sudah sesuai
beberapa hal yang menjadi kesimpulan
dengan rencana yang telah diterapkan.
yaitu :
Kendala yang dihadapi bersifat teknis
1. Perencanaan keputusan sasaran program
yakni keterlambatan distibusi rakin
Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu
karena jauhnya lokasi dari kantor
dilakukan
kelurahan. Akan tetapi, pembagian
dilakukan
antara
penulis
melalui pihak
rapat
koordinasi
kelurahan,
tokoh
raskin telah berjalan sesuai rencana
masyarakat dan warga setempat. Atas
tanpa ada kasus penggelapan beras
usulan masyarakat akhirnya disepakati
raskin untuk kepentingan pribadi.
bahwa raskin dibagikan secara lebih
4. Ketercapaian tujuan program Raskin di
merata meskipun hal ini menyalahi
Kelurahan
aturan. Karena penerima program lebih
masih belum optimal. Hal ini juga
dari ketentuan BPS, akhirnya tiap
dipicu oleh adanya sejumlah kendala.
penerima
hanya
Kendala tersebut diantaranya adalah
mendapat jatah lima Kg per kepala
tingkat sosialisasi program yang belum
keluarga.
optimal. Pihak Kelurahan Tanjung Hulu
program
2. Evaluasi
Raskin
terhadap
input
Tanjung
Hulu
memang
dan
mengakui bahwa sosialisasi program
pengambilan keputusan yang terstruktur
memang kurang merata karena akses
menolong pihak pelaksana program
masyarakat untuk mengikuti sosialisasi
dalam mengatur keputusan, pelaksanaan
program juga tidak mudah sebab masih
program Raskin di Kelurahan Tanjung
banyak warga yang tinggal di lokasi
Hulu menunjukkan bahwa pembagian
yang sulit dijangakau
raskin di Kelurahan Tanjung Hulu dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi
yang
mudah
dan
sesuai
F. SARAN
dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu,
pihak
kelurahan
berkoordinasi
Berdasarkan
kesimpulan
dengan pihak RT untuk membagi
penelitian, maka dikemukakan beberapa
raskin.
saran sebagai berikut : 13
RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
1. Pemerintah Kelurahan Tanjung Hulu meningkatkan
koordinasi
dengan
Faisal, Sanafiah. 1999. Format-format Penelitian Sosial.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar program raskin mendapat dukungan masyarakat luas. 2. Masih
diperlukan
terhadap
pendataan
masyarakat
di
ulang
Kelurahan
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Tanjung Hulu penerima beras Raskin sehingga seluruh keluarga miskin di Kelurahan
Tanjung
Hulu
dapat
memperoleh jatah beras Raskin. 3. kegiatan program Raskin sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif seperti; rapat kordinasi, media masa, dan media lainya yang dapat menjangkau masyarakat untuk informasi-informasi tentang Raskin. 4. Diharapkan untuk waktu yang akan datang kualitas beras pembagian Raskin memenuhi standar kualitas beras yang baik
program
Raskin
pemerintah
mempunyai harapan dapat membantu semua Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam
pemenuhan
kebutuhan
pangannya (beras).
G. REFERENSI
Dunn, William N. 2003, Analisis Kebijakan Publik,: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Nawawi,Hadari.2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Nugroho . 2011. Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang ( Model model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). PT.Elex Media Komputindo: Jakarta Putra, Fadilah, 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik,: Pustaka Pelajar. Yogyakarta Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.Yogyakarta. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tilaar, H.A.R and Nugroho, Riant. 2009. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarya: Pustaka Pelajar. Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Wibawa, Samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
14 RYAN WAHEDRI, NIM. E21111129 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN