LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN TAHAP 3 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM RASKIN
LP3ES Jl. S. Parman Kav. 81, Slipi, Jakarta 11420; Telp. 021 -56967127, 5674211; Fax. 021-56967127 Email :
[email protected],
[email protected]
LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN TAHAP III MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM RASKIN
Title :
Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Perkembangan Tahap III Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
Program :
Monitoring And Evaluation Of The Implementation Of The National Reform And Pilot Activities Of The Raskin Program In Indonesia
Funded :
AusAID through the PRSF Facility Steering Committee
Indonesia Partner Agency :
National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K)
Dates :
July 2012 – March 2013
PENGANTAR
Penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) pertama kali diluncurkan pada 1998 sebagai langkah darurat dalam menghadapi dampak krisis moneter dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada 2002 pemerintah mengganti nama OPK menjadi Raskin sebagai bagian dari kebijakan program perlindungan sosial bagi rakyat miskin bukan lagi sebagai program darurat. Dalam program raskin, jumlah beras per bulan per rumah tangga miskin (RTM) yang disalurkan pada awalnya sebesar 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 hingga 20 kg, dan pada 2007 kembali menjadi 10 kg. Namun pada 2012 RTM akan mendapat jatah 15 kg per bulan. Frekuensi distribusi yang pada tahuntahun sebelumnya 12 kali, maka pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan sejak 2007 kembali menjadi 12 kali per tahun.
Disamping itu, program raskin juga telah
disempurnakan dari sisi pencapaian sasaran dan mekanisme distribusinya. Sehingga diharapkan dapat mencapai 6 T (tepat) dalam warga penerima, jumlah beras yang disalurkan, harga yang ditebus, kualitas beras yang diterima, waktu penyaluran dan administrasinya. Dengan latar belakang di atas, maka TNP2K (Tim Penanggulangan Program Pengentasan Kemiskinan) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas effektivitas program raskin memandang perlu untuk melakukan kajian secara seksama terhadap efektivitas penyaluran program raskin. Melalui kajian seperti ini diharapkan pemerintah akan mendapatkan masukan-masukan tentang kekurangan dan kelebihan pelaksanaan program raskin sehingga dapat menjadi input perbaikan penyaluran Raskin di masa yang akan datang. Kajian ini mengambil bentuk monitoring dan evaluasi (monev), melalui pendekatan survey, indepth interview, dan focus group discussion di 22 Kabupaten dan Kota pada 11 Propinsi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh Prisma Resource Centre – LP3ES bekerjasama dengan TNP2K dan PRSF-Ausaid selama 8 bulan dari Juli 2012 – Maret 2013. Laporan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi putaran III sebagai kelanjutan dari monitoring dan evaluasi putaran I dan II. Temuan-temuan dalam
i
laporan ini berasal dari hasil wawancara dengan RTS-PM, pelaksana raskin di tingkat desa dan Kepala Desa/Lurah yang menjadi lokasi monitoring. Untuk melengkapi temuan-temuan di lapangan, juga dilakukan wawancara dengan Tim Raskin Kabupaten dan Kota yaitu Unit Kerja/Dinas, Bulog dan PT. Pos. Termasuk wawancara dengan lembaga lain yang memiliki perhatian dalam program raskin seperti ; Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas dan DPRD. Lingkup temuan-temuan dalam monev putaran III ini mencakup masalah pendataan warga miskin, sosialisasi program raskin, pemasangan poster dan pembagian kartu DPM, Distribusi Beras dan Kualitas Beras. Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya yang terlibat dalam pengelolaan program raskin. Sekalipun disadari bahwa laporan ini belum cukup sempurna baik dari isi dan bahasanya. Jakarta, 29 Mei 2013 .
ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
v
EXECUTIVE SUMMARY
vi
BAB I
PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Tujuan
1 1 3
BAB II
METODOLOGI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN II.1 Metodologi II.2 Pelaksanaan Monitoring
5 5 7
BAB III
TEMUAN-TEMUAN III.1 Jumlah RTS-PM III.2 Pergantian RTS-PM III.3 Sosialisasi Raskin III.4 Pemasangan Poster dan Penggunaan Kartu DPM III.5 Distribusi Beras III.6 Harga Beras III.7 Kualitas Beras III.8 Waktu Penyaluran Beras
11 11 14 22 31 40 52 64 72
BAB IV
ANALISA PROGRAM RASKIN IV.1 Umum IV.2 Tingkat Daerah IV.3 Wilayah Uji Coba Kartu
76 76 78 83
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI V.1 Kesimpulan V.2 Rekomendasi
89 89 93
LAMPIRAN Gambaran Perkembangan Raskin Per Kelurahan/Desa
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Tabel 3.1 : Tabel 3.2: Tabel 3.3: Tabel 3.4: Tabel3.5: Tabel3.6: Tabel3.7: Tabel 3.8: Tabel3.9: Tabel3.10: Tabel 3.11: Tabel 3.12: Tabel 3.13: Tabel 3.14: Tabel 4.1: Tabel 4.2: Tabel 4.3: Tabel 4.4:
Agenda Pertemuan dengan TNP2K Pagu Alokasi RTS 2012 Kabupaten/Kota Lokasi Monev Kenaikan dan Penurunan Alokasi Pagu RTS-PM di Desa Jumlah Desa yang melakukan musyarawarah dan tidak untuk penggantian RTS-PM Informasi pelaksanaan musyawarah di 3 Kelurahan Kota Bogor Sosialisasi Program Raskin di Desa Beberapa alasan tidak melakukan sosialisasi Pemasangan Poster DPM di 22 Kabupaten/Kota Gambaran Pembagian dan Penggunaan Kartu Raskin Pembagian Beras (jumlah) di Tingkat RTS Contoh Pembagian Beras di Desa Jelapat Lokasi/Titik Distribusi Raskin Harga Jual (penebusan) Beras Raskin oleh RTS di tiap Kabupaten/Kota Kualitas Beras Raskin yang diterima RTS di 22 Kabupaten/Kota Waktu Penyaluran Raskin di 22 Kabupaten/Kota Pencapaian 6 Indikator Pelaksanaan Program Raskin Skor Pelaksanaan Raskin di 22 Kabupaten/Kota Pelaksanaan Raskin menurut Jawa dan Luar Jawa Pelaksanaan Raskin menurut wilayah Barat dan Timur
iv
8 11 12 16 19 23 29 34 38 42 46 51 54 65 73 76 79 81 82
DAFTAR GAMBAR
Gambar1 : Gambar 2.: Gambar 3: Gambar 4: Gambar 5: Gambar 6:
PenetapanResponden Lokasi Pemasangan Poster DPM Kartu Raskin Daerah Kupon PembelianRaskin Rumah warga yang mendapatkan Raskin Kondisi beras raskin dalam keadaan kecoklatan dan pecah-pecah
v
7 32 39 40 47 67
EXECUTIVE SUMMARY
RASKIN is the last resort of salvaging efforts to shore up support for the most unfortunate sections of the population of the nation. Beyond this highly human reasons, where no one is supposed to have any arguments against, the RASKIN management, however, appears to be the most intricate one since minor mistakes in this field might have highly detrimental effects to the policy. This third stage of research conducted by Prisma Resource Center under the supervision of the TNP2K has precisely these objectives in mind, which are to monitor, and the next step is to do some limited assessment/evaluation of the field management of RASKIN, as far as they are exposed by the field findings. Since the report is supposedto go to the minuscule details suffice it here to just provide some perspectives. Every set of policies is definitely a choiceout of several options and alternatives. RASKIN policy is of course a choice that demonstrates very high inclination to favor rice as one of the most opted food staples because of its nutritional values, availability, andthe degree of social values, such as social honor embedded in it instead of, say for example, cassava. Bearing in mind all of the suppositions stated above one is set to look at the last report of Raskin policy, the third in the series of reports of the field researches. One of the objectivesis to correct past mistakes such as high percentage of wrong targets because of wrong ways of identifying who is the poor section of a community, or the poorest of the poor who badly need the support. Methodology Two approaches were available to conduct the monitoring and evaluation of how Raskin was nationally managed. Firstly, a quantitative approach where 3,300 benefit receiver households (RTS-PM) were interviewed, in a semi-open-semi-closed interview. Secondly, qualitative approach using Focus Group Discussion (FGD) technique; in the second round in depth interviews were conducted with village heads, with those who were managing Raskin and the disctrict/municipality team including PT Pos, and vi
BULOG. Statistically, the size of the sample covers two hundred and twenty villages from 22 districts/municipalities spread around eleven provinces. Results First, the most conspicuous one is the decline of the targeted households who received the benefits of RASKIN. Out of 22 districts and cities targeted the number of the households are declining, a massive 72 percent in all. The fact requires answer as to why the decline, what does it refer to. Does it means that the level of success of RASKIN has been achieved in most of the regions concerned? On the other side of the question are there psychological barriers that block people from participating in the program? When the steps of Raskinmanagement have been correctly conducted one is penchant to assume that the level of success is high, meaning---how otherwise--- that the prosperity goes commensurate to the improvement of managerial steps taken. It is, however, dismal when the decline of the household participation takes place because of miscalculations, wrong targeting, wrong supportive administrative equipment, and the likes. It would be the most dismal of all if the decline of the household participation is the result of the decreasing budget to support the realization of the program. The second aspect of the findings is the communication technique. One of the things that communication can do is to drive the intended message home, where the targeted households can see that it is their rights to enjoy the Raskin benefits. The message involves who are the real targeted households, the quantity of the benefits that belongs them, and at what price. The research shows that the majority of the sections under observation does not comply with the requirement of communication with some dismal consequences. The worst of the examples of lack of communication shows how the long dead people are still on the list, which demonstrates, at least, two things. Firstly, things are purely organized from one’ s desk without efforts to get into the field. Secondly, communication networks, traditional and the modern one are not made available to the decision makers.
vii
One way of doing the communication is to hold traditional musyawarah. Musyawarah is one of the best traditions traded down along the ages of the living traditional society. The marvels of musyawarah is, first and foremost, the assumption behind it that every participants stand on the same levelas participants, and every one is supposed to speak for the common interests of those taking part in the musyawarah. The second one is all decisions taken during a musyawarah cannot be challenged outside of the sessions unless one is to be blamed for lack of honesty, which in turn can incur social sanctions in whatever form according to a community’s tradition. The third, as far as Raskin is concerned,musyawarah is the forum where all participants can share the objectives of the program. As far as Raskin program is concerned musyawarah has been taken as one of the managerial tools to make sure that the objectives are achievable. This research shows that people are ambivalent in their attitude towards the so-called musyawarah. In some regions there were villages that had no interest at all to convene a musyawarah, which might be the result of the lack of understanding on the one hand, and the excess of power of those who were managingraskin, on the on other. As far as the first is concerned it doesn’t refer to the cognitive factor that “they don’t know what musyawarah is”, but what occurs is that the perception of its importance is lacking. The latter turns out to be more significant as demonstrated by the reportwhere local leaders have the predilection to take decisions at will. The consequence therefrom is that efforts to increase the quality of the Raskin distribution are obstructed. It is no wonder at all if the deadare still on the official list. With respect to it Bogor makes the best example for musyawarah with very positive consequences where Raskin program reaches its best performance.The opposite consequence is clearly demonstrated by the fact that villages that neglect the “musyawarahdesa” uncompromisingly take the decision to evenly distribute rice to the rich and the influential, to government officials and military men. Third main finding of the research report is that top down decisionsare still rampant without meticulous field checks as required by the regulations. The proof of it is the following pompous statement of an official as what follows: “It is me who takes decisions; I do the listing myself and decide who are eligible because I know my people.”
viii
Recommendations To guarantee the effectiveness of the management of RASKIN as far as procedures are concerned, where distribution guidelines are the integrated part of it, in what follows are the recommendations of our team, Prisma Resource Center: The district and municipality Team 1.
Ample time is needed for village/kelurahan/district governments to verify data concerning those who take the benefits before decisions are made by central government to issue DPM or to print cards carrying names of those RTS-PM with the results that the number of those decided to be RTS-PM comply with the formulated criteria. This can be the basis to prevent ruthless decisions by local government apparatuses to evenly distribute Raskin regardless of the socialeconomic conditions of receivers where the relatively well to do people are included into this service.
2.
District Raskin team, i.e. district heads, bupati, mayors, have to put more emphasis on the importance of raskin socialization to the sub-district level, and kelurahan, where rights and obligations of the RTS-PM have to be effectuated, including the implementation of the new methods, ID card. Bearing in mind the complication of those methods more time is needed for them to comprehendabout what is going on. The abrupt implementation of the system in the middle of the year is absolutely not advised, besides the fact that socialization is one of the means for transparency, and participation in the Raskin management. One has to have a clear notion that the output of socialization is “integrity pact” and/or “the Raskin contract between the villagers and village heads” to minimize, and to prevent the power excess among the village apparatuses who look at the people as object in the Raskin management.
3.
Recruitment of the facilitators at the sub-district level, kecamatan, who can act as advisors and at the same time supervisors in every village/kelurahan, by facilitating the implementation of “the integrity pact” or “contract” as mentioned above. Nongovernmental organizations and universities are the ideal bases for the recruitment. Moreover, the facilitators are expected to establish “People’s Raskin
ix
Committee” who can act as catalysts to improve the effectiveness of the Raskin program in the villages---from the stage of socialization to Raskin distribution. 4.
To establish “Raskin Receivers’ Community” / “KomiteWargauntukRaskin”, at the village level who can act as forum to accommodate complains and to prevent raskin distribution mismanagement from BULOG and village heads in the forms of distributing lesser rice quantity, worse quality, higher price, bad time management for raskin distribution, etc. This committee is expected to consist of distinguished, independent, and decent figures of the society whose task is to improve the results of raskin management--- seen from the side of those who receive the benefit---since they are the truly poor section of the society. There should be a guarantee that the quantity, price, and rice quality will be better from time to time.
5.
To
impose
sanctions
where
raskin
program
can
be
dismissed
for
villages/kelurahans who for any reasons fail to comply with timely rice distribution to the benefit receivers at the decided price. The sanctions have to be even graver for those villages/kelurahans who for any proven reasons have converted raskin program into commodity to serve their own interests. To evade worse consequences the neighbor village can be appointed as the substitute to manage the distribution of raskin. TNP2K and the Relevant Ministry 1.
The identity card is something good in itself;however, it has to be nationally made effective as instrument to pinpoint who are the really poor to be the RTS-PM, and means for rice claim. The implement of the system, however, is subject to some conditions: Firstly, improving the card management from the very beginning as for example the way it is distributed to the people concerned, to the very practice of how it is perused for rice claim. The present card format is seen as complicated for simple people; it has to be made more practicable, simplified, user friendly so to speak. Secondly, government apparatus, raskin managers, and the people (RTS-PM) concerned have to be made more conscious of the objectives, benefits, and the implement of the program.
2.
Developing specific mechanism in the raskin management with specific view to the remote and difficult-to-access villages, and other places in terms of distribution x
points, time schedule, selling price, or rice claiming. Some examples can be given such as providing “Raskin Guarantee Funds”. Those funds can be used to help guarantee that the poor sections of the society who have no fixed income will not be denied rights to raskin in times where the distribution management is far from certain for the very reason that they stay in remote and isolated places. 3.
To improve card management in such a way that they reach the right receivers (RTS-PM); better distribution of rice in exact measure (weight etc.); better quality of rice, and last but not least the certainty of the schedule of rice distribution. One of the ways to achieve this objective is to change the way the posters, cards are dispatched, rice distribution is managed into a more open and transparent way in an open tender. Doing this way these services do not fall under the monopoly of PT Pos and BULOG but open to private corporations in stead.
4.
Involve local print media into the service of monitoring the implementation of raskin, who can play effective roles in improving the quality of the program, boosting the effectiveness of its implementation by raskin district team. Instead of covering the negative sides the media can play an important role in telling tales about the success stories of one location to another. At last, words of gratefulness should be said to the AUSAID who did an invaluable
service to our office in granting the opportunity for an eight-month research in this highly sensitive and important issue such as Raskin. Fruitful cooperation with staff from TNP2K is another experience for us, for which we offer our heartfelt gratitude. Eight months of cooperating with tens of researchers, 88 of them, are quite of an experience. This youthful eagerness demonstrated by our young researchers for new findings of the old issue such as food security provide us with great pride that comes beyond our expectation. In the course of this research candid discussions on research experiences between us providenew insights on how to face new challenges in the future. There are heaps of lessons learned from this project; some of those are the need for covering weaknesses of these young researchers in technical things such as interview techniques, and the ways of doing straightforward reporting and the likes.
xi
Their zeal in doing research, and drives for new experience, however, give us hope for this nation’s future in this field. Expecting that this cooperation is not the last on behalf of our staff at Prisma Resource Center I wish to thank you all for the opportunity. Jakarta,29 May 2013 Daniel Dhakidae, Ph.D., Chairman of the Board of PRC
xii
BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang sekitar
95% dari jumlah penduduknya
mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Menurut data BPS 2011, rata-rata konsumsi beras penduduk Indonesia sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. Bahkan pada tahun sebelumnya mencapai 139,15 Kg/jiwa/tahun. Angka konsumsi ini melebihi jauh tingkat konsumsi ratarata dunia yang hanya sebesar 60 Kg/kapita/tahun. Termasuk jauh diatas angka konsumsi beras negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 Kg/kapita/tahun, Thailand 70 Kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 Kg/kapita/tahun. Sehingga Indonesia memiliki predikat sebagai negara konsumen beras terbesar di dunia. Implikasinya, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis yang tidak saja bernilai ekonomi melainkan juga politik. Situasi supply, demand dan harga beras yang naik turun, acapkali memberi pengaruh terhadap stabilitas kehidupan social, politik dan ekonomi nasional. Termasuk memberi kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap kondisi dan perkembangan kehidupan warga miskin. Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat sebagai prioritas. Sasaran yang hendak dicapai melalui kebijakan ini antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, Sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 % – 11,5 % pada tahun 2012. Raskin adalah bagian dari Program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi mayarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sasaran Raskin tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga
1|Page
Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Keberhasilan Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam Tepat (6 T), yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas1. Sesudah lebih dari 10 tahun berjalan, maka dari sejumlah studi menunjukan adanya sejumlah kelemahan yang signifikan. Misal saja ; ketepatan dalam menetapkan warga miskin. Karenanya, pemerintah melakukan perubahan dalam pelaksanaan program RASKIN terutama agar rumah tangga miskin terjamin betul sebagai penerima subsidi ini. Akurasi penetapan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat menjadi sangat penting mengingat dalam program raskin selama ini mereka hanya menerima beras raskin sebanyak 4-8 kg dan sebaliknya jumlah rumah tangga bukan miskin mendapatkan lebih. Banyak warga miskin yang tidak mengetahui bahwa mereka seharusnya mendapat subsidi beras murah dalam jumlah dan harga yang telah ditetapkan oleh program. Mendasarkan pada kelemahan dalam penetapan sasaran penerima raskin, maka pada tahun 2102 dilakukan penyempurnaan terutama dalam mekanisme penetapan sasaran penerima raskin yang lebih terbuka. Hal ini dilakukan melalui uji coba sistim kartu dan voucher pada tahun 2012 dan diharapkan dapat diperluas untuk tahun 2013. Mengingat raskin adalah program yang bersifat unik dan sensitive secara social, maka disepakati bahwa perubahan program raskin dalam uji coba lebih melihat dampak positif dan negatif pada masyarakat yang berbeda. Beberapa aspek yang akan mendapat perhatian dalam perubahan mencakup ; perbaikan sasaran, peningkatan alokasi raskin pada rumah tangga miskin, pengurangan tingkat kecemburuan dan konflik social, pemahaman atas hak yang lebih baik dan lainnya. Aspek-aspek ini diharapkan menjadi dasar dalam perluasan program raskin secara nasional. Uji coba ini akan melihat tingkat kelayakan dalam program nasional melalui sistim kartu dan voucher pada tahun 2013.
1
Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kemenkokesra, 2012
2|Page
Dalam kerangka pelaksanaan mekanisme penetapan sasaran secara nasional. Pemerintah telah mendistribusikan daftar penerima raskin, sosialisasi tujuan raskin baik melalui radio, poster dan media kampanye lainnya. Pada tahun 2012, alokasi distribusi raskin telah ditetapkan dengan menggunakan data PPLS11, dimana daftar penerima manfaat raskin disiapkan oleh TNP2K. Disamping itu, TNP2K juga memberikan dukungan terhadap PT Pos Indonesia dalam mengirimkan daftar penerima raskin hingga tingkat desa. Dalam uji coba sistim kartu dan voucher Ini mengambil lokasi di 6 Provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTT, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara yang mencakup sekitar 1.3 juta rumah tangga. Jumlah ini kurang lebih 9-10% dari 17,5 juta rumah tangga yang potensial sebagai penerima raskin. Untuk melihat effektivitas sistim baru dalam mekanisme penetapan sasaran penerima manfaat raskin melalui kartu dan voucher, maka TNP2K dengan didukung AusAid bekerjasama dengan Prisma – LP3ES melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji coba ini. Dalam monev ini juga mengambil beberapa provinsi penerima raskin yang menggunakan kartu yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dengan demikian, lokasi monev berlangsung di 11 Provinsi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berlangsung dalam 3 (tiga) putaran yaitu : (a). Monitoring Pertama dilakukan pada bulan 1 Oktober - 10 November 2012, (b). Monitoring Kedua dilakukan pada bulan 12 November - 21 Desember 2012 dan (c). Monitoring Ketiga dilakukan pada bulan 14 Januari – 9 Pebruari 2013. I.2.
Tujuan Secara umum tujuan dari kegiatan monev ini adalah mengumpulkan data (bukti)
lapangan sebagai dasar bagi TNP2K dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan effektivitas pemilihan penerima manfaat (target) dan distribusi program raskin untuk rumah tangga miskin dan yang rawan pangan. Sementara tujuan khusus dari kegiatan monev ini adalah untuk melihat dan menilai pelaksanaan dan dampak dari program raskin yang mencakup : a.
Reformasi nasional untuk sasaran program raskin yang melibatkan daftar penerima, quota dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat.
3|Page
b.
Uji coba penggunaan sistim kartu identitas (ID Card) dan voucher yang dikombinasikan dengan daftar penerima dan kuota di 6 provinsi.
1.3.
Waktu Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan evaluasi program raskin ini berlangsung selama 6 (enam)
bulan effektif dari Juli 2012 - hingga Februari 2013 dan untuk pelaksanaan monitoring putaran ketiga dilakukan pada tanggal 14 Januari - 26 Februari 2013.
4|Page
BAB II METODOLOGI dan PELAKSANAAN KEGIATAN
II.1.
Metodologi
II.1.1. Pendekatan Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi putaran ketiga, pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan putaran sebelumnya. Pendekatan dalam putaran terakhir ini tetap mencakup dua metode berikut ini: a.
Pendekatan kuantitatif. Dilakukan melalui survei lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner kepada kelompok responden target di seluruh wilayah penelitian.
b.
Pendekatan kualitatif. Setelah memperoleh gambaran yang cukup melalui Focus Group Discussion (FGD) dari putaran sebelumnya, maka khusus dalam putaran ketiga pendekatan kualitatif dilakukan hanya dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) pada beberapa topik yang dipandang perlu diperdalam serta dipertajam, dan kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dan kompeten.
II.1.2. Wilayah Sampel Sebagaimana diketahui wilayah monitoring dan evaluasi ini meliputi 11 Propinsi, dimana dari setiap propinsi dipilih 2 Kabupaten/Kota secara purposive, baik yang menjadi lokasi pilot dari penerapan metode baru penggunaan Kartu Raskin maupun lokasi non ujicoba Kartu Raskin. Penetapan sample juga dengan pertimbangan antara lain jumlah rumah tangga miskin (RTM) yang tinggi dan merupakan wilayah yang pernah menjadi lokasi saat studi Raskin 2011. Dengan demikian terdapat 22 Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai lokasi kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Selanjutnya di masing-masing kabupaten dan kota yang menjadi sampel, dipilih 3 kecamatan yang didasarkan pada kecamatan pusat kota dan jumlah rumah tangga miskin penerima raskin kategori tinggi. Sedangkan di tingkat kecamatan, diambil 3-4
5|Page
desa/kelurahan dengan kriteria wilayah yang memiliki RTM terbanyak. Dengan demkian, responden yang terpilih pada monitoring pada putaran 1 merupakan responden panel. Sehingga wilayah sampel yang sudah terpilih hingga tingkat desa/kelurahan tersebut menjadi lokasi tetap untuk kegiatan monitoring dan evaluasi Raskin baik pada putaran 1, putaran 2, maupun putaran terakhir ini. II.1.3. Pengumpulan Data Berdasarkan pertimbangan pendekatan diatas, maka pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut: a.
Sebagaimana pada putaran sebelumnya, wawancara tatap muka kepada penerima Raskin dan pengurus Raskin tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan kuesioner dilaksanakan juga pada putaran 3 ini. Wawancara dilakukan untuk menggali berbagai informasi terutama tentang pengalaman warga miskin dalam penebusan Raskin pada bulan terakhir penebusan dan khususnya pada bulan November dan Desember 2012 di masing-masing desa/kelurahan.
b.
Guna memperdalam temuan-temuan dari putaran-putaran sebelumnya, maka pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui wawancara mendalam di tingkat desa dan kabupaten. Data yang digali lebih mendalam dan dibatasi pada sejumlah topik berikut ini : (i) Sosialisasi; (ii) Musyawarah desa/kelurahan; (iii) Pemasangan poster DPM; (iv) Pembagian kartu; (v) Penyaluran beras; (vi) Peran dan Tugas Tim Raskin.Untuk itu, narasumber yang dihubungi adalah warga penerima Raskin, tokoh masyarakat formal dan informal yang terkait langsung dalam program Raskin atau para pengurus Raskin.
Untuk Desa antara lain
Kepala/Pengurus Raskin Desa dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan pada tingkat Kabupaten antara lain Tim Raskin, Bulog, dan PT. Pos II.1.4. Penetapan Responden Seperti halnya pada putaran sebelumnya, jumlah penerima manfaat yang diwawancara pada putaran 3 ini adalah 150 orang per kabupaten atau 300 orang untuk setiap propinsi. Dengan demikian, di 11 propinsi terdapat 3.300 rumah tangga miskin yang diwawancara. Dalam rangka kesinambungan data dari awal monitoring maka responden
6|Page
penerima Raskin yang sudah terpilih pada putaran 1 menjadi responden panel pada putaran berikutnya termasuk pada putaran terakhir ini. Penggantian responden panel hanya dapat dilakukan bila responden bersangkutan dan seluruh keluarganya sudah meninggal atau sudah pindah ke luar desa sampel.
Propinsi
Kabupaten
Kecamatan 1
Kecamatan 2
Kecamatan 3
10 Desa
KELURAHAN/DESA 1
2
3
4
15 RTM Panel 15 RTM Panel 15 RTM Panel
5
6
15 RTM Panel 15 RTM Panel 15 RTM Panel
7
8
9
10
15 RTM Panel 15 RTM Panel 15 RTM Panel 15 RTM Panel
Gambar 1. Penetapan Responden
Selain itu kegiatan monitoring ini juga menanyakan data Raskin pada komunitas desa/kelurahan. Pada putaran-putaran sebelumnya, target responden komunitas adalah kepala dusun/lingkungan sampel atau wilayah terkecil dimana responden tinggal. Namun pada putaran terakhir ini, responden komunitas juga mencakup kepala dusun/lingkungan yang berbeda dengan dusun sampel tetapi tetap dalam lingkup 1 desa yang sama. II.2.
Pelaksanaan Monitoring Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan
evaluasi putaran terakhir ini adalah sebagai berikut :
7|Page
II.2.1. Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin dilakukan melalui survei kepada rumah tangga miskin (RTM), komunitas, wawancara mendalam dengan masyarakat di desa dan instansi terkait di kabupaten. Pada tahap awal, kegiatan pengumpulan data difokuskan pada wawancara dengan RTM panel dan komunitas. Setelah tahap pengumpulan data kuantitatif tersebut dan proses entri datanya selesai dilaksanakan (14 Januari – 28 Januari 2013), kegiatan pengumpulan data dilanjutkan untuk metode kualitatif melalui wawancara mendalam (28 Januari 2013 – 6 Februari 2013). II.2.2. Kegiatan Pendukung Disamping kegiatan utama sebagaimana dikemukakan diatas, sejumlah kegiatan yang bersifat pendukung dalam rangka efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain meliputi: a.
Konsultasi dengan TNP2K Pada putaran terakhir ini Tim Pelaksana Prisma-LP3ES melakukan komunikasi dengan Tim TNP2K terutama saat tahap persiapan dan pelaksanaan pengumpulan data melalui pertemuan, telepon, maupun email. Tabel berikut ini adalah agenda pertemuan terutama ketika tahap persiapan. Tabel 2.1 Agenda Pertemuan dengan TNP2K No
b.
Waktu
Topik Pembahasan
1
9 Januari 2013
Membahas persiapan pelaksanaan putaran 3
2
11 Januari 2013
Membahas teknis pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, dan program input data.
Monitoring Tim Lapangan Untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dan sekaligus mengetahui perkembangan kegiatan pengumpulan data di tingkat lapangan secara langsung, maka Tim Pelaksana Prisma-LP3ES mengunjungi beberapa wilayah sampel pada 25 – 30 Januari 2013. Adapun wilayah yang dipantau adalah: Kabupaten Brebes,
8|Page
Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya. c.
Pengembangan Komunikasi dengan Tim Lapangan Selain kunjungan langsung ke daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan Tim lapangan, maka Tim Pelaksana Prisma-LP3ES juga membangun komunikasi yang intensif melalui email/milis, SMS, dan telepon. Khusus mengenai milis, ada 2 bentuk milis yang dibuka oleh Prisma – LP3ES yaitu : Pertama, komunikasi dengan hanya tenaga Koordinator Kabupaten melalui milis
[email protected]. Komunikasi ini sebagai media informasi atas perkembangan dan permasalahan kegiatan di masing-masing kabupaten. Kedua, komunikasi dengan seluruh tim lapangan, baik Koordinator maupun TPD Kecamatan, melalui milis
[email protected]. Hal ini bersifat lebih terbuka untuk menginformasikan berbagai masalah terkait yang membutuhkan perhatian segera. Milis kedua ini lebih sering digunakan mengingat singkatnya durasi waktu kegiatan pada putaran terakhir ini.
II.2.3. Pengiriman dan Pengolahan Data Pada putaran ketiga ini terdapat 2 jenis data yang harus dikirimkan oleh Tim lapangan, yaitu: Pertama, data kuantitatif dari hasil survei terhadap 3.300 RTM panel, 220 kepala desa/dusun sampel, dan 220 kepala dusun non sampel. Setelah dikirim kepada Tim Prisma-LP3ES dan diperiksa kelengkapannya, jenis data ini selanjutnya dikirim kepada TNP2K termasuk pengolahan datanya.
Kedua, data kualitatif dari hasil wawancara
mendalam yang sudah ditranskripsi oleh Koordinator dan TPD Kecamatan. Kemudian data tersebut langsung dikirim kepada Tim Prisma-LP3ES termasuk pengolahan datanya. Hasil pengolahan data selanjutnya disusun dan dianalisa sebagai bahan laporan akhir. II.2.4. Pelaporan Setiap tenaga pungumpul data (TPD) Kecamatan dan Koordinator Kabupaten menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancara mendalam menurut kondisi wilayahnya masing-masing. Laporan ini dikirimkan langsung kepada Tim Prisma-LP3ES. Berdasarkan laporan dari masing-masing TPD dan Koordinator maka data dan informasi 9|Page
diolah dan dianalisa berdasarkan ketegori issu/topic dari program raskin yang dikaji. Hasil pengolahan dan analisa kemudian dijadikan dasar oleh Prisma-LP3ES untuk menyusun laporan temuan pelaksanaan monitoring. Laporan ini kemudian dibahas dan didiskusikan dengan Tim TNP2K dan PRSF-AusAid. Hasil diskusi dan rekomendasi dijadikan dasar bagi Prisma – LP3ES untuk menyusun laporan akhir (final report).
10 | P a g e
BAB III TEMUAN-TEMUAN
III.1. Jumlah RTS-PM Hampir disebagian wilayah propinsi terdapat peningkatan jumlah RTS, namun di tingkat kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring dan evaluasi tidak dengan sendirinya ikut mengalami penambahan jumlah alokasi raskin sesuai dengan jumlah RTSnya. Sebagai contoh, untuk Propinsi Jatim meski pagu jumlah RTSnya naik, namun jumlah RTS di Kabupaten Sampang justru turun sekitar 22.538 RTS pada periode JuniDesember 2012. Penurunan jumlah RTS dengan sendirinya terjadi pada lokasi yang alokasi di tingkat propinsi menurun. Misal di Propinsi Sulawesi Selatan, karena pagunya menurun maka untuk Kota Makasar jumlah RTSnya turun sebesar 15.837 RTS dan Kabupaten Gowa sebesar 5.195 RTS. Kecuali untuk Maluku Utara, sekalipun pagunya menurun, namun untuk Kabupaten Halmahera dan Kota Tidore mendapat kenaikan alokasi jumlah RTS. Tabel 3.1. Pagu Alokasi RTS 2012 Kabupaten/Kota Lokasi Monev No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kabupaten/Kota Deli Serdang Nias Selatan Bangka Belitung Subang Kota Bogor Kota Semarang Brebes Sampang Pamekasan Karangasem Buleleng Timor Tengah Selatan Sumba Barat Daya Banjar Barito Kuala
Jan-Mei 2012 77,203 36,917 4,978 5,307 139,896 42,328 55,221 217,690 150,386 109,017 35,921 45,187 62,946 35,825 26,500 18,246
RTS-PM Juni-Des 2012 70,391 34,015 9,582 7,880 149,900 46,704 50,937 199,632 127,848 101,482 26,787 47,511 55,085 33,395 17,966 16,857
Naik/Turun (6,812) (2,902) 4,604 2,573 10,004 4,376 (4,284) (18,058) (22,538) (7,535) (9,134) 2,324 (7,861) (2,430) (8,534) (1,389)
Prosentase 8.82% 7.86% 92.49% 48.48% 7.15% 10.34% 7.76% 8.30% 14.99% 6.91% 25.43% 5.14% 12.49% 6.78% 32.20% 7.61%
11 | P a g e
17 Gowa 18 Kota Makasar 19 Buton 20 Muna 21 Halmahera Utara 22 Kota Tidore Sumber : TNP2K
43,162 62,192 39,055 37,293 11,051 2,978
37,967 46,355 16,721 19,971 12,345 5,811
(5,195) (15,837) (22,334) (17,322) 1,294 2,833
12.04% 25.46% 57.19% 46.45% 11.71% 95.13%
Implikasi dari peningkatan dan penurunan alokasi jumlah RTS di tingkat Kabupaten/Kota dengan sendirinya berpengaruh terhadap kebijakan di tingkat lokal, terutama desa baik untuk penetapan RTS maupun alokasi beras yang dapat ditebus atau didistribusikan. Tabel 3.2. Kenaikan dan Penurunan Alokasi Pagu RTS-PM di Desa No
Kabupaten/Kota
Wilayah Uji coba Kartu 1 Nias Selatan 2 Bangka 3 Belitung 4 Sampang 5 Pamekasan 6 Buleleng 7 Karangasem 8 Timor Tengah Selatan 9 Sumba Barat Daya 10 Buton 11 Muna Wilayah Non Uji Coba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang 15 Brebes 16 Semarang 17 Barito Kuala 18 Banjar Baru 19 Makasar 20 Gowa 21 Halmahera Utara 22 Kota Tidore Sumber : Laporan TPD Kecamatan
KenaikanPenurunan di Kab/Kota RTS-PM (2.902) 4.604 2.573 (22.538) (7.535) (2.324) (9.134) (7.861) (2.430) (22.334) (17.322) (6.812) 4.376 10.004 (18.058) (4.284) (1.389) (8.534) (15.837) (5.195) 1.294 2.833
Kenaikan-Penurunan Alokasi Pagu RTS – PM di Desa/Kelurahan Naik Tetap Turun Jumlah 52 desa 1 desa 57 desa 110 desa 5 Desa 5 Desa 10 Desa 8 Desa 1 Desa 1 Desa 10 Desa 7 Desa 3 Desa 10 Desa 3 Desa 7 Desa 10 Desa 5 Desa 5 Desa 10 Desa 5 Desa 5 Desa 10 Desa 4 Desa 6 Desa 10 Desa 7 Desa 3 Desa 10 Desa 7 Desa 3 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 1 Desa 9 Desa 10 Desa 47 desa 17 desa 46 desa 110 Desa 6 Desa 4 Desa 10 Desa 6 Desa 2 Desa 2 Desa 10 Desa 6 Desa 4 Desa 10 Desa 4 Desa 6 Desa 10 Desa 5 Desa 5 Desa 10 Desa 6 Desa 1 Desa 3 desa 10 Desa 3 Desa 4 Desa 3 Desa 10 Desa 4 Desa 6 Desa 10 Desa 6 Desa 4 Desa 10 Desa 1 Desa 7 Desa 2 Desa 10 Desa 3 Desa 7 Desa 10 Desa
12 | P a g e
Dari tabel diatas menunjukan bahwa hampir di semua lokasi tidak ada dasar atau kriteria yang jelas terkait dengan kenaikan atau penurunan alokasi jumlah RTS-PM di tingkat desa baik untuk daerah uji coba penggunaan kartu maupun. Hanya saja jumlah desa yang meningkat pagu alokasi RTS-PMnya di Kabupaten/Lokasi uji coba kartu raskin lebih tinggi dari pada non uji coba. Kendatipun pada tingkat kabupaten terdapat kenaikan pagu alokasi RTS-PM, tidak semua desa ikut mengalami kenaikan. Misal di Bangka, Belitung, Bogor, Subang, Halmahera dan Tidore. Bahkan di Tidore, desa lokasi monev sama sekali tidak mendapatkan tambahan jumlah alokasi RTS-PM yang mendapatkan raskin. Hal yang sama dengan Kabupaten/Kota yang pagu alokasi RTS-PM mengalami penurunan, ternyata di sejumlah desa justru mengalami kenaikan jumlah pagu penerima raskinnya. Kecuali Kabupaten Buton dimana alokasi RTS-PM di 10 Desa lokasi monev dalam dalam bulan JuliDesember menurun, termasuk untuk Kabupaten Muna. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan penyaluran raskin di desa menjadi semakin tidak sesuai dengan ketentuan baik RTS maupun jumlah beras. Peningkatan jumlah pagu penerima raskin di tingkat desa sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan untuk sejumlah desa, mengingat jumlah penduduk miskinnya sangat sedikit dan sudah mendapatkan semua. Hal ini terjadi pada kasus di Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu yang pagunya dalam bulan Juli-Desember meningkat sebesar 400%. Peningkatan ini dirasakan menyulitkan bagi Desa untuk menyalurkan sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kepala Desa Gunung Pelawan “Kami sudah tidak tahu lagi siapa yang mau didata jadi RTS. Jujur, yang sudah kami data itu saja sesungguhnya banyak yang tidak terlalu miskin. Kuota yang kita terima sangat jauh meningkat. Di Bangka ini gak ada yang miskin-miskin amat kayak di Jawa. Semua janda miskin dan tua sebanyak 91 orang juga sudah kita penuhi”( Wawancara 27 Januari 2013) Situasi yang agak kontradiktif pada wilayah yang sesungguhnya kurang berkembang dan penduduk miskinnya besar, namun sebaliknya justru pagu alokasi RTS mengalami penurunan, seperti di Sulawesi Tenggara (Buton dan Muna). Sehingga alokasi pagu RTS di 10 desa lokasi monev sangat jauh dari kenyataan. Di Desa Lakapodo, jumlah RTS-PM yang dialokasikan berjumlah 102 warga sementara jumlah warga miskin yang ada didaerah itu 475 KK. Ini berarti, setiap bulan 102 warga harus membagi haknya kepada
13 | P a g e
373 KK miskin. Demikian pula, alokasi di Kelurahan Wali hanya 143 RTS-PM, sementara jumlah warga miskin 634 KK. Artinya, 143 RTS-PM harus membagi haknya kepada 491 warga miskin yang tidak terdaftar. Keadaan semacam ini yang dirasakan memprihatinkan dan berat oleh Bapak Landai, Lurah Wali Kabupaten Muna “Sebagai pimpinan wilayah kelurahan, posisi saya ini sangat berat dalam urusan raskin. Di satu sisi, saya harus taat aturan untuk membagi raskin sesuai dengan jumlah yang ditentukan, namun pada sisi lain, warga miskin di kelurahan jauh lebih besar dari alokasi raskin yang disediakan” . Pengurangan jumlah alokasi RTS-PM ini cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program raskin. Dampaknya sangat beragam, mulai dari yang moderat yaitu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan yang mencakup warga penerima, beras yang dibagi, dibagi merata dengan jumlah yang tidak sesuai dan hal ini yang paling banyak terjadi. Hingga sikap yang ekstrem yaitu penolakan program raskin oleh Kepala Kecamatan. Hal ini terjadi di Kabupaten Nias Selatan dan sebagaimana diakui oleh Kabag Kesos dari Pemda Nias Selatan “ Sudah ada beberapa kecamatan di wilayah Nias Selatan yang telah melakukan penolakan untuk penebusan beras raskin di lingkungan wilayahnya. Karena mengalami pengurangan data yang cukup signifikan yang hampir 80% mengalami pengurangan RTS”. III.2. Pergantian RTS-PM Ketidakjelasan dasar penentuan pagu alokasi raskin di tingkat desa, pada akhirnya bermuara pada kesesuaian pelaksanaan program raskin dengan ketentuan, terutama dalam konteks warga penerima dan satuan beras yang diterima. Sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen TNP2K bahwa salah satu ukuran untuk menilai effektivitas dari program raskin adalah ketepatan penerima manfaat atau RTS. Karena itu, dalam panduan program raskin juga dijelaskan bahwa data RTS BPS perlu diverifikasi melalui Mudes/Muskel kemudian hasilnya dimasukkan dalam daftar RTS-PM, ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disyahkan oleh Camat. Sementara fakta di lapangan menunjukan bahwa data DPM di banyak tempat berbeda antara Pemerintah dan Desa tidak seluruhnya diselesaikan melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala dusun, RW/RT dan Tokoh masyarakat. Penggantian RTS-PM ataupun ketidakakuratan jumlah RTS-PM tidak jarang diputuskan sendiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau RW/RT.
14 | P a g e
Dari hasil monitoring atas pelaksanaan program raskin di 22 Kabupaten/Kota menunjukan bahwa sekitar 20% dari 220 desa yang menjadi lokasi monev telah melakukan musyawarah desa terkait dengan penggantian RTS-PM dan pembahasan kenaikanpenurunan pagu RTS-PM. Hal ini memberi indikasi bahwa asas partisipasi warga dalam pengambilan keputusan atas masalah yang terkait dengan hak warga tidak dilakukan oleh sebagian besar pemerintahan desa. Dalam masalah musyawarah ini, maka yang lebih ironis adalah antara wilayah lokasi uji penerapan kartu raskin maupun tidak, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan yaitu 18 Desa (lokasi uji coba kartu) dan 23 Desa (lokasi non uji coba kartu). Pada sisi lain, hanya ada 2 Kabupaten/Kota yaitu Belitung dan Bogor yang seluruh desanya (lokasi monev) melakukan musyawarah penggantian RTS-PM. Sementara itu, ada 3 Kabupaten yakni Deli Serdang, Subang dan Barito Kuala, dimana proses penggantian RTS-PM karena meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan dinilai kaya/mampu di 10 Desa diputuskan oleh aparat desa, kepala dusun, RW dan RT. Kemudian terdapat 8 Kabupaten/Kota dimana sebagian desanya melaksanakan musyawarah penggantian RTS-PM dan sebagian desa yang lain tidak melakukan atau penggantian RTS-PM diserahkan ke masing-masing kepala lingkungan (dusun) atau RW/RT. Yang paling banyak adalah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan musyawarah baik karena tidak ada penggantian RTS-PM maupun membahas penentuan warga penerima raskin. Desa yang tidak melakukan musyawarah umumnya memiliki kebijakan membagi rata raskin kepada warga desa yang merasa perlu dan mau. Raskin dibagikan tanpa melihat apakah warga miskin, kaya, aparat, tokoh masyarakat dan lainnya kecuali pegawai negeri dan ABRI. Sebagaimana di Kabupaten Pamekasan, sekalipun terdapat RTS-PM yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal ataupun kaya, namun tetap saja tidak dilakukan penggantian melalui musyawarah baik oleh kepala desa maupun oleh Kadus, karena kebijakan kepala desa sejak awal membagi rata raskin kepada semua warga yang perlu. Menurut Kepala Desa Bujur Timur Kecamatan Batunampar, Pamekasan “ bantuan adalah hak setiap warga. Demikian juga apakah diterima atau ditolak itu juga haknya masing-masing warga. Tugas aparat desa hanya menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Namun jika ketentuan tidak sesuai dengan kenyataan, maka desa berwenang untuk menyesuaikan agar tidak menimbulkan masalah “
15 | P a g e
Tabel 3.3. Jumlah Desa yang melakukan musyarawarah dan tidak untuk penggantian RTS-PM
No
Kabupaten/Kota
Wilayah Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan 2 Bangka 3 Belitung 4 Sampang 5
Pamekasan
6 7 8 9 10
Buleleng Karangasem Timor Tengah Selatan Sumba Barat Daya Buton
11
Muna
Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang 15 Brebes 16 17 18 19 20 21 22
Melakukan Musyawarah 18 Desa 3 Desa 3 Desa 10 Desa 1 Desa 1 Desa 30 Desa 10 Desa -
Semarang Barito Kuala Banjar 7 Desa Makasar 4 Desa Gowa 6 Desa Halmahera Utara Kota Tidore 3 Desa Jumlah 48 Desa Sumber : Laporan Koordinator dan TPD
Penggantian dan Penetapan RTS-PM Diputuskan Diputuskan Tidak Ada Desa Kadus, Penggantian RW-RT 4 Desa 7 Desa 81 Desa 3 Desa 4 Desa 7 Desa 10 Desa (bagi rata) 10 Desa (bagi rata) 9 Desa 1 Desa 8 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa (bagi rata) 10 Desa (bagi rata) 30 Desa 23 Desa 27 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa (bagi rata) 10 Desa 10 Desa 3 Desa 6 Desa 4 Desa 7 Desa 3 Desa 3 Desa 4 Desa 34 Desa 30 Desa 108 Desa
Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya, ada 2 Kabupaten/Kota (Belitung dan Bogor) yang seluruh lokasinya (10 desa) melakukan musyawarah baik terkait dengan penggantian RTS-PM, menentukan rumah tangga penerima raskin dan lainnya. Khusus untuk Kota Bogor, musyawarah dilakukan dalam pengertian yang sebenarnya dimana peserta bukan hanya elit desa melainkan juga warga penerima raskin (beberapa warga ditunjuk sebagai wakil). Proses berjalan komunikatif terhadap masalah
16 | P a g e
yang dimusyawarahkan. Musyawarah di Kota Bogor ini berbeda dengan wilayah lainnya dan secara rinci dapat digambarkan berikut : Kasus Kota BOGOR
Musyawarah Kelurahan (Muskel) merupakan forum musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RW, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan RTS-PM Raskin. Tujuan diadakannya Muskel adalah untuk: a. Verifikasi penyesuaian data riil apabila RTS-PM Raskin mengalami perubahan sebagai akibat meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan berubah status menjadi miskin atau sebaliknya; b. Menetapkan secara mufakat daftar nama RTS-PM Raskin; c. Menetapkan secara mufakat titik distribusi dan titik bagi; d. Menetapkan secara mufakat mekanisme penyaluran dari titik distribusi ke RTS-PM Raskin; dan e. Menetapkan secara mufakat biaya distribusi dari titik distribusi kepada RTS-PM Raskin dibiayai oleh APBD kota Bogor Tahun Anggaran 2012. (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Kota Bogor, 2012). Dari hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh kelurahan sampel di Kota Bogor melakukan Muskel secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diselenggarakan sebelum Raskin didistribusikan. Namun mekanisme dalam pelaksanaan Muskel di setiap kelurahan sampel berbeda-beda terutama dalam hal pergantian RTS, seperti: a. Kelurahan Mulyaharja, dimana pihak kelurahan mengundang RT/RW dalam pelaksanaan muskel, kemudian menginformasikan terkait pergantian RTS, dan selanjutnya pihak kelurahan memberi waktu (1-2 hari) kepada RT/RW untuk mengidentifikasi warganya yang akan diganti, lalu setelah diidentifikasi pihak RT/RW menyampaikan data pergantian RTS ke kelurahan. b. Ada juga pihak kelurahan yang melaksanakan muskel pergantian RTS dengan cara menerima usulan nama pengganti RTS hasil musyawarah di tingkat RT atau di tingkat RW.
Mekanisme musyawarah di tingkat RT, sebagian besar RT tidak melakukan musyawarah secara formal (mengundang warga dan berkumpul dalam suatu tempat untuk membahas/memusyawarahkan
pergantian
RTS).
Disamping
mengundang
atau
mengumpulkan beberapa warga, proses penggantian juga didasarkan atas usulan tokoh masyarakat/tokoh agama menyampaikan informasi terkait warga yang berhak dan yang tidak berhak menerima Raskin kepada ketua RT, kemudian usulan tersebut diserahkan
17 | P a g e
atau dibahas di tingkat kelurahan. Namun sebelum dibawa ke tingkat kelurahan, masingmasing RW mendiskusikan lebih dahulu dengan ketua-ketua RT. Dengan demikian seluruh kelurahan sampel di Kota Bogor melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Alasan pihak kelurahan melaksanakan Muskel, karena merupakan suatu aturan yang harus dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin Kota Bogor, 2012. Selain alasan tersebut, juga ada surat dari Tim Koordinasi Raskin Kota Bogor kepada seluruh kelurahan untuk melaksanakan Muskel di setiap kelurahan. Berdasarkan dua hal tersebut, maka pihak kelurahan harus melakukan Muskel. Pelaksanaan Muskel di Kota Bogor dilaksanakan di kantor kelurahan masing-masing pada bulan Juni dengan waktu pelaksanaan yang beragam, yaitu ada yang dilaksanakan pagi sampai siang, ada yang melaksanakan siang sampai sore dan ada juga yang melaksanakan Muskel malam hari. Jumlah peserta dan unsur yang hadir dalam kegiatan Muskel beragam, dari berbagai unsur. Namun, hanya sebagian kecil saja dalam Muskel warga yang hadir, karena yang diundang hanya perwakilan warga. Alasan kelurahan tidak mengundang banyak warga, karena sudah cukup diwakili oleh RT/RW/Kader Posyandu sebagai wakil warga dan RT/RW/Kader Posyandu nanti menyampaikan lagi ke warganya di wilayah masing-masing. Pertimbangan lain sifatnya teknis yaitu tempatnya tidak cukup. Sekalipun yang diundang terbatas, namun sebagian warga yang mewakili menunjukan minatnya yang besar. Padahal warga terkadang mengorbankan waktu kerjanya. Alasan warga menghadiri Muskel karena ingin tahu informasi tentang Raskin, sedangkan pihak kelurahan mengundang warga dengan tujuan adanya transparansi dan warga mengetahui informasi Raskin. Warga yang hadir dalam pelaksanaan Muskel ratarata tidak aktif dalam menyampaikan usulan. Sementara untuk biaya kegiatan Muskel mendapatkan subsidi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor selaku sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kota Bogor sebesar Rp. 200.000,-. Kendatipun disadari oleh Kelurahan bahwa biaya ini tidak cukup dan kekurangannya menggunakan dana Kas Kelurahan. Secara singkat gambaran tentang pelaksanaan musyawarah di 3 Kelurahan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
18 | P a g e
Tabel 3.4. Informasi pelaksanaan musyawarah di 3 Kelurahan Kota Bogor No.
Nama Kelurahan
1
Mulyaharja
2
Pamoyanan
3
Cikaret
Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Kelurahan Muskel dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 8 Juni 2012 Jam 13.30 - 16.00 WIB, di Aula Kel. Mulyaharja, peserta 54 orang (dari unsur: Lurah, Kasi Kemas, Seklur, LPM, RT, RW dan Perwakilan Warga). Keputusan berupa Berita Acara Hasil Muskel, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. Pagu Raskin 1.404 RTS dengan Jumlah beras 15 kg per bulan; 2. Dari data RTS BPS : a. dinyatakan tidak layak karena sudah tidak miskin = 144 RTS, b. Pindah keluar kelurahan = 5 RTS, c. RTS tidak tunggal (punya ahli waris), meninggal dunia = 5 RTS; 3. Diganti dengan rumah tangga yang dinilai layak sesuai dengan kriteria BPS dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak 154 RTS-PM; 4. Jumlah RTS-PM = 1.404; 5.Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan. Muskel dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 8 Juni 2012 Jam 13.30 WIB s/d selesai, di Aula Kel. Pamoyanan, peserta 46 orang (dari unsur: Lurah, Seklur, LPM, Babinkamtib, Amil, RW, RT, warga). Keputusan berupa Berita Acara Hasil Muskel, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. Pagu Raskin 1.127 RTS dengan Jumlah beras 16.905 kg per bulan/kk; 2. Dari data RTS BPS : a. nama dan alamat tidak dikenal = 7 RTS; 3. Diganti dengan rumah tangga yang dinilai layak sesuai dengan kriteria BPS dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak 7 RTS-PM; 4. Jumlah RTS-PM = 1.127; 5. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan. Muskel dilakukan pada Hari Senin Tanggal 4 Juni 2012 Jam 19.30 WIB s.d. selesai, di kantor Kel. Cikaret, peserta 26 orang (dari unsur: Lurah, LPM, Kasi Kemas, RT, RW, pemuda, kader). Keputusan berupa Berita Acara Hasil Muskel, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1. Pagu Raskin 1.277 RTS dgn Jumlah beras 19.155 kg per bulan; 2. Dari data RTS BPS : a. pindah keluar kelurahan = 13 RTS, b. RTS tidak tunggal (punya ahli waris), meninggal dunia = 5 RTS; 3. Diganti dengan rumah tangga yang dinilai layak sesuai dengan kriteria BPS dan belum terdaftar dalam data RTS BPS, sebanyak 18 RTS-PM; 4. Jumlah RTS-PM = 1.277; 5.Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.
Pada sisi lain, kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan di Kabupaten lain, pada dasarnya lebih merupakan musyawarah antar aparatur desa dan dusun atau RW/RT yang tidak melibatkan warga penerima raskin sebagai peserta. Musyawarah ini membahas RTSPM yang didasarkan usulan dari masing-masing RT yang prosesnya ditentukan oleh RT sendiri tanpa melibatkan warga dengan alasan RT sudah mengetahui secara persis siapa 19 | P a g e
warganya yang miskin dan tidak. Hal ini terjadi di Kota Semarang, Bangka, Brebes dan Nias. Dengan demikian, hak politik warga dalam mengambil keputusan atas masalah warga kurang diakomodir sekalipun ketika hadir warga tidak banyak menyampaikan pendapat sebagaimana pengalaman musyawarah di beberapa kelurahan di Kota Bogor. Salah satu gambaran atas pelaksanaan musyawarah seperti ini terjadi di Kabupaten Bangka .
Kasus Kabupaten BANGKA Pelibatan warga penerima raskin dalam musdes/muskel hampir tidak ada. Yang ada adalah musyawarah antara RT yang mengajukan nama warganya untuk diusulkan ke RW/Kadus/Kaling. Selanjutnya nama-nama tersebut dibawa ke tingkat desa. Bagaimana penentuan nama dari RT itu yang tidak dimusyawarahkan dengan warga. Alasan klasik yang muncul dari Lurah/Kadus adalah RT sudah tahu betul siapa warga yang layak untuk menerima raskin atau tidak. Dengan demikian, nama yang diajukan oleh RW/Kaling seolah nama definitif dan kemudian di rekap oleh kelurahan/desa untuk diajukan ke kecamatan. Hal ini terjadi hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka, yang menjadi lokasi monev. Kondisi musyawarah semacam ini dibenarkan oleh sejumlah kepala dusun/lingkungan yang diwawancarai. “Iya…kita ada penjaringan nama dari tingkat RT ke Kadus, asumsinya RT lebih mengetahui warganya” (Kaling Parit Pekir) “Sayalah yang menentukan, saya data sendiri orang-orang mana yang layak menerima (raskin). Saya kan sudah tau mana warga saya yang layak, mana yang tidak” (Kadus Ake, Kaling Komplek Pemda, Kaling Sam Ratulangi)
Dengan demikian, tidak dapat dibayangkan praktek musdes/muskel sesuai dengan konsep atau pengertian yang bentuknya terbuka dan demokratis dengan mengumpulkan warga masyarakat penerima raskin dan membahas serta menentukan siapa RTS yang tepat sasaran. Tapi lebih pada musdes/muskel terbatas saja dengan aparatur pemerintahan desa. Sekalipun kurang optimal dalam proses pelaksanaan musyawarah, namun hal ini relative lebih baik dibandingkan jika tanpa musyawarah untuk penggantian RTS dan yang memutuskan sendiri masalah penggantian RTS-PM. Kecuali Sampang, Pamekasan, Buton, Muna, Semarang, Brebes, SBD dan TTS, maka sejumlah desa di 11 Kabupaten/Kota
20 | P a g e
menyerahkan penentuan penggantian RTS-PM ke Kepala Desa, Kadus dan RW/RT dengan alasan mereka lebih tahu kondisi warganya.
Kasus Kabupaten BREBES Sejumlah desa yang tidak melakukan musyawarah penggantian RTS karena beras dibagi rata. Kepala Desa, Dusun dan RW/RT pada dasarnya mengetahui bahwa musyawarah desa perlu dilakukan untuk memutuskan tentang bagaimana sebaiknya pembagian raskin dimasyarakat. Tetapi musyawarah tersebut tidak dalam rangka membahas penggantian RTS tetapi dalam rangka membagi pagu raskin untuk setiap wilayah RT. Pemerintah desa tahu bahwa musyawarah desa penting sekali dilakukan dalam program raskin, termasuk masalah penggantian RTS-PM. Sekdes Desa Baros Kecamatan Ketanggungan Brebes menyadari bahwa Musyawarah perlu dilakukan mengingat kalau tidak melakukan musyawarah, maka pemerintah desa tidak tahu apa yang diinginkan warga dalam pembagian raskin. “Kami pemerintah desa tidak berani memutuskan sendiri pembagian raskin. Aturan pemerintah tentang pembagian raskin kami sampaikan kepada warga (hanya warga miskin saja yang memperoleh raskin), Namun jujur saja, posisi desa sangat sulit karena warga semua berkeinginan memperoleh raskin. Sehingga kami tidak bisa berbuat apaapa dan akhirnya mengikuti keinginan warga untuk membagi raskin secara rata.”(Bapak Sukari-Sekdes Desa Baros). Apa yang terjadi di Brebes, bisa jadi sesuai dengan kenyataan. Namun ada juga yang merupakan sikap atau posisi kepala desa untuk lepas tanggung jawab.
Demikian yang terjadi pada kasus di Kabupaten lain, misal saja Kabupaten Banjar. Untuk semua wilayah sampel, musyawarah desa yang dilakukan hanya sebatas pembentukan panitia pengelola raskin, penentuan harga tebus dan titik bagi di desa. Musyawarah hanya dihadiri oleh kades beserta aparat di desa dan kepala dusun tanpa melibatkan masyarakat baik yang terdaftar dalam DPM maupun tidak terdaftar. Hal yang sama di Kabupaten Gowa, hampir semua pengelola raskin mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT, menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan juga sekaligus merupakan kegiatan musyawarah. Namun nyaris tidak ada dokumen (notulasi) yang menguatkan atau membuktikan
sehingga sangat sulit untuk mendiskripsikan jika
musyawarah telah dilakukan. Kepala Lingkungan Bontonompo, H. Pataromo, mengaku tidak pernah ada sosialisasi dan juga musyawarah. “waktu belum dia kepala desa kita sering
21 | P a g e
rapat rapat kalau ada bantuan, tapi sekarang selama dia lurah tidak pernah mi rapat, itu mi pa…… “2 III.3. Sosialisasi Raskin Dalam pelaksanaan program raskin, Kantor Menko Kesra telah mengeluarkan pedoman penyaluran raskin tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penting untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin dalam pencapaian 6 (enam) sasaran. Sosialisasi dilakukan mulai dari Tim Pusat hingga Desa dengan jenjang sbb : 1.
Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
2.
Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
3.
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi.
5.
Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM. Terkait dengan masalah sosialisasi ini, maka kegiatan monitoring dan evaluasinya
lebih difokuskan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pemantauan yang dilakukan mencakup aspek bentuk atau media yang digunakan maupun frekwensinya. Ditingkat propinsi, tim tidak melakukan pemantauan secara khusus mengingat pelaksanaan raskin oleh propinsi bukan merupakan cakupan pekerjaan ini. Proses monitoring dilakukan dengan mewawancarai Tim Raskin Kabupaten, Camat dan Desa terkait dengan sosialisasi. Termasuk dengan aparat dusun dan warga penerima raskin. Tim monev tidak dapat melihat secara langsung pelaksanaan sosialiasi karena kehadiran kegiatan sosialisasi berjalan sebelum kegiatan monitoring ini dimulai. Dari hasil monitoring di 22
2
H. Pataromo, Kepala Dusun Bontonompo, Kelurahan Bontonompo, Kec. Bontonompo, Januari 2013
22 | P a g e
Kabupaten/Kota maka sosialisasi program raskin yang sudah dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 3.5. Sosialisasi Program Raskin di Desa
Wilayah Uji Coba Kartu 1 Nias Selatan
56 desa/kel 10 desa
Melakukan Sosialisasi Jumlah Materi Peserta Desa/ Kelurahan 54 desa/kel -
2
Bangka
8 desa
2 desa
3
Belitung
-
10 desa
4
Sampang
3 desa
7 desa
No
Tidak Ada Sosialisasi
Kabupaten/Kota
Alasan
Sosialisasi tidak ada dan hanya informasi ke warga soal harga dan distribusi Perganti- Kadus, Menghinan RTS BPD, dari dan data LPM, gejolak RTS tidak Aparat warga, valid Desa karena data RTS tidak valid alokasi Tokoh Tidak sulit raskin, Masyara dalam perganti- kat, mengkoor an DPM, Kadusdinir kriteria kadus, pembagian penerima, Tokoh beras dan poster Pemuda, supaya (DPM) RT, RW, masyaradan kartu serta kat paham raskin sebagian tentang RTS prosedur penyaluran PenuruKadus, Memberik nan pagu, RW/RT an bekal distribusi dan kepada beras dan sebagian Kadus/RW kebijakan tokoh /RT dalam pemerata masyara menjelasan kat kan ke warga
23 | P a g e
5
Pamekasan
10 desa
-
6
Buleleng
4 desa
6 desa
7
Karangasem
-
10 desa
8
Timor Tengah Selatan
10 desa
-
9
Sumba Barat Daya
2
8 desa
-
-
Tidak perlu sosialisasi karena beras dibagi rata Alokasi Aparat Agar dan data Desa, warga RTS, BPD,LP memahamekanis M,kadus, mi me RT dan mekanisdistribusi, sebagian me raskin harga jual RTS Alokasi Kades, Penjelasan raskin, kaur, kepada Poster LPM, kadus dan DPM dan kadus kewajiban biaya atas raskin penebusan Sosialisasi tidak ada, hanya informasi untuk penyetoran uang Tebusan dan Pembagian Raskin Aturan Aparat Informasi baru Desa, peraturan tentang BPD, baru, Daftar Tokoh sekaligus Penerima Masyara juga untuk Raskin kat, menyepadan Penerikati agar pengguna ma mekanisan kartu Raskin menya raskin. dan tetap bagi bukan rata peneri(meski ada ma kartu)
24 | P a g e
10
Buton
-
10 desa
11
Muna
9 desa
1 desa
56 desa/kel 10 desa
54 desa/kel -
Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang
Pagu Raskin sesuai dengan DPM, jumlah yang akan diterima per rumah tangga , harga beras, metode kartu, Informasi Pagu raskin yang Turun
Lurah, perangkat kelurahan, kepala lingkung an, tokohtokoh masyara kat dan masyara kat
Agar masyarakat paham karena berkurang nya jumlah RTS yang menerima dan kesepakatan membagi rata raskin.
Kades,Ke pala lingkung an
Khawatir ada konflik jika DPM disosialisa sikan karena tidak semua warga masuk DPM
-
-
Sosialisasi raskin tidak ada hanya pemberita huan dari aparat kelurahan / desa ke Kadus atau Kepling atas kurang atau bertambah nya kuota penerima raskin di dusun
25 | P a g e
13
Bogor
-
10 kel
Pagu Raskin, Jumlah dan pengganti an RTS Sosialisasi Pihak RW/RT : Jumlah beras yang diterima DPM, harga beras
14
Subang
10 Desa
-
-
15
Brebes
4 desa
6 desa
16
Semarang
8 kel
2 kel
Penjelasan pagu dan jadwal penyaluran raskin alokasi di masingmasing desa Alokasi raskin yang menurun, penjelasan
Pihak Kelurahan : Lurah, Kasi Kemas, Seklur, LPM, RT, RW. Pihak RW/RT : Ketua RT, Kader, Tokoh Agama, RTS -
RT, POKJA Raskin, RW/RT dan sebagian RTS
Ketua RT, RTS, LPMK, Tokoh Masyara kat
Supaya berbagai informasi Raskin pada warga/DP M diketahui dan pelaksana an di lapangan lancar dan aman
Tidak pernah ada sosialisasi ke warga, kecuali informasi yang disampaikan pada saat penebusan raskin Agar warga masyarakat paham jumlah dan alokasi di tiap wilayah(R T) Menginfor masikan penyaluran raskin terbaru dari
26 | P a g e
terkait RTS dalam DPM
17
Banjar
10 desa
-
18
Barito Kuala
-
10 desa
19
Makasar
1 kel
9 kel
20
Gowa
6 desa
4 desa
pemerintah agar warga mengetahui hak dan kewajiban nya Sosialisasi tidak ada karena raskin dibagi rata Kuota Ketua Ada raskin , RT, perubahan pembenaparat kuota tukan tim desa, berdasarraskin Gapokkan data dan tan, DPM penerima warga sehingga per RT RTS, tim harus di raskin , konfirmasi PKK kepada RT DPM, Lurah Agar penetadan ketuapan petugas ketua RW jumlah Raskin, mengetaRaskin yg RW/RT hui DPM dibagikan baru dan kepada jumlah setiap beras yang RTS. dibagikan Jumlah Kepala Sosialisasi yang desa, dilakukan diterima kepala karena per RTS, dusun, merasa DPM sekdes, perlu ada jumlah pengelo- kesepaha alokasi la raskin, man raskin yg tokoh tentang turun masyara pengatukat. ran distribusi agar ada tanggungja wab bersama.
27 | P a g e
21
Halmahera
2 desa
8 desa
Jumlah beras, harga tebus
RW/RT dan RTS
22
Tidore
5 desa
5 desa
Jumlah beras, RTS, Harga, pergantian RTS pendistri busian
kadus, petugas raskin, RT /warga
Jumlah
110 desa/kel Sumber : Laporan Koordinator dan TPD
Agar warga paham hak-hak dan kewajiban nya atas raskin Menetapkan sasaran RTS dan agar masyarakat mengetahui harga dan jumlah raskin yg ditebus
110 desa/kel
Dari 220 desa/kelurahan yang menjadi lokasi monitoring dan evaluasi di 22 Kabupaten/Kota menunjukan bahwa antara desa/kelurahan yang melakukan sosialisasi dan tidak, jumlahnya sama. Demikian pula antara wilayah uji coba kartu dan tidak juga tidak terdapat perbedaan. Jumlah yang nyaris sama juga terjadi pada Kabupaten/Kota yang seluruh desanya melakukan sosialisasi dan yang tidak. Ada 5 Kabupaten/Kota yang seluruh desa dan kelurahannya melakukan sosialisasi dan terdapat 6 Kabupaten/Kota yang 10 desa dan kelurahan tidak melakukan sosialisasi. Sementara 11 Kabupaten/Kota yang lain, hanya sebagian melakukan sosialisasi dan sebagian tidak. Itu tugas kami sebagai ketua RT untuk menginformasikan agar warga faham akan hak dan kewajibannya. Kami menyampaikan dari rumah ke rumah saja. Ada juga warga yang datang sendiri bertanya. Kalau semua diundang bisa tidak muat ruang kelurahan” (Agus Rahmat/Ketua Rt.01/RW.07, Kel. Bubulak)
28 | P a g e
Dari 16 Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi dan jika dilihat dalam pengertian yang ideal, dimana semua pihak hadir termasuk warga penerima dan materi yang dibahas, maka hal itu hanya terjadi di 7 Kabupaten/Kota (Bogor, Sumba Barat Daya, Belitung, Buleleng, Brebes, Barito Kuala, dan Tidore). Namun wilayah yang paling baik dalam pelaksanaan sosialisasi adalah Kota Bogor. Pengelola raskin di kota ini mulai dari tingkat kota hingga kelurahan nampaknya menyadari betul pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses distribusi raskin. Bukan saja melalui tatap muka dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, namun juga dilakukan informasi ke media cetak dan radio melalui talk show. Bahkan di tingkat bawah, pihak RT selalu pro aktif memberikan informasi raskin kepada warga yang tidak hadir dalam sosialisasi. Sementara 9 Kabupaten/Kota yang lain, sosialisasi hanya dihadiri aparat desa, kepala dusun, RW/RT dan tokoh masyarakat. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa desa melakukan kegiatan sosialisasi : a. menghindari konflik antar warga dan dengan desa karena alokasi raskin turun, b. semua pihak dan warga penerima mengetahui hak dan kewajibannya dan c. warga penerima paham dengan penurunan alokasi RTS dan sepakat dengan keputusan pembagian jumlah pembagian dan harganya. Sementara bagi desa dan kelurahannya yang tidak melakukan sosialisasi alasan pokoknya adalah beras dibagi rata sehingga tidak membutuhkan sosialisasi. Berikut ini beberapa petikan alasan dari desa dan kelurahan yang tidak melakukan sosialisasi. Tabel 3.6. Beberapa alasan tidak melakukan sosialisasi No
Kabupaten/Kota
Alasan tidak melakukan sosialisasi
1
Nias Selatan
“Sosialisasi tidak pernah dilakukan karena tidak adanya alokasi budget. Demikian juga halnya pihak kecamatan tidak pernah menerima dan melakukan sosialisasi ke desa-desa tentang model penyaluran raskin terbaru”. (Kepala Desa Hilianaa, Kec. Teluk Dalam)
2
Bangka
“Buat apa sosialisasi. Sama saja sih…gak ada bedanya dengan yang dulu-dulu. Distribusi berjalan lancar…Memang kemarin ada sedikit masalah dengan data saja, tapi itu sudah tertangani, dan semua sudah berjalan seperti biasa” (Sekdes Gn. Pelawan, Kaling Parit Pekir Sungailiat)
29 | P a g e
3
Pamekasan
“ Sengaja desa tidak melakukan sosialisasi warga karena kebijakan desa membagi rata raskin, apalagi alokasi RTS yang kita terima menurun. Kalau soal, harga beras dan dimana diambil, cukup disampaikan melalui Kadus dan RT” ( Koordinator Raskin Desa Jambringan Kec. Proppo)
4
Timor Tengah Selatan
“ Bagaimana kami bisa melakukan sosialisasi karena dari pihak Kelurahan belum memperoleh sosialisasi dari Bagian Ekonomi Kabupaten tentang berbagai hal terkait dengan raskin, sehingga tidak ada materi yang dapat kami sosialisasikan ke masyarakat penerima manfaat. “ (Sekretaris Kel.Kobekamuso Kec. Kota Soe)
5
Muna
“ Saya menyadari tanpa sosialisasi menyebabkan masyarakat maupun Kelurahan sama-sama kurang memahami roh dari program raskin ini. Akibatnya kalau ada masalah selalu jalan keluarnya musyawarah mufakat atas kemauan dan kesepakatan bersama antara kelurahan dan warganya. Hal ini karena tidak ada dasar sebagai pedoman dalam bertindak untuk menjalankan program ini dari Pemerintah atau Tim Raskin yang sudah dibentuk.” (Lurah Napabalano Kec. Napabalano)
6
Deli Serdang
Alasan pihak desa tidak melakukan sosialisasi adalah untuk meminimalisir konflik, karena raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan karena banyak masyarakat diluar DPM, yang merasa pantas untuk mendapatkannya.“ (Sekdes Desa Sei Gelugur Kec. Pancur Batu)
7
Subang
“Pelaksanaan sosialisasi memang tidak langsung menyentuh ke masyarakat mengingat waktu dan anggaran yang kurang memadai. Pelaksanaan sosialisasi ke pengelola kelurahan/desa disisipkan pada acara rapat minggo, itu pun hanya di beberapa desa/kelurahan. Selebihnya dalam bentuk instruksional langsung ke pengelola oleh Kepala Desa/Kelurahan atau oleh Kaur Kesos.” (H. Endang Juharya, Kasubag. Sosial Kemasyarakatan Setda Bagian Sosial/ Koordinator Tim Raskin Kabupaten Subang )
8
Semarang
“ Alasan tidak melakukan sosialisasi adalah karena tidak ada dana. Selain karena warga Kelurahan Mangunharjo memiliki kesadaran yang kurang terhadap kegiatan yang dilakukan di kelurahan. Dalam setiap kali ada pertemuan warga selalu meminta uang transport. Jika tidak ada transport, warga lebih mengutamakan pekerjaan daripada undangan dari kelurahan. Sulitnya mengumpulkan orang dalam suatu pertemuan inilah yang mendasari tidak diadakannya sosialisasi di Kelurahan Mangunharjo” (Lurah Mangunharjo Kec. Tugu)
30 | P a g e
9
Banjar
“ Kami tidak mengerti kenapa desa tidak melakukan sosialisasi. Tapi yang jelas sebagai warga penerima, saya tidak tahu berapa jatah raskin yang seharusnya diterima, berapa harga yang ditetapkan dan kapan waktunya beras diluncurkan. Sebagian besar warga hanya mengetahui bahwa beras dibagi rata dengan jumlah takaran dan harga yang berbeda “ (Haliuddin, Warga Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk)
10
Gowa
“Soal raskin, saya tidak pernah diundang pertemuan di desa dan diberitahu oleh RT. Saya baru tahu dari keluarga saya di Makassar yang mendapatkan 1 karung beras per KK. Kami di sini hanya 7-9 liter. Artinya beras yang saya terima kadang 7 liter, atau lebih 9 liter. Saya juga mau sebenarnya 15 Kg juga atau 1 karung. Dengan jumlah itu tentu akan sangat membantu kami. Dengan jumlah yang kami terima saat ini maka 3 hari sudah habis .” (Ibu Syamsiah, Warga Desa Jenetallasa Kec. Palangga)
III.4. Pemasangan Poster dan Penggunaan Kartu DPM Didasarkan atas sejumlah kritik atas pelaksanaan program raskin dalam 1 dekade terakhir, maka pemerintah menggunakan mekanisme baru dalam implementasinya yaitu melalui pemasangan poster DPM dan Kartu Raskin. Setidaknya, ada 3 (tiga) tujuan yang diharapkan terkait dengan penggunaan mekanisme baru dalam program raskin, yaitu: (1)
Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran raskin
(2)
Meningkatkan pemahaman penerima mengenai haknya untuk mendapatkan raskin sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
(3)
Menguji coba effektivitas mekanisme baru penyaluran raskin dalam rangka perbaikan masa depan. Terkait dengan penggunaan mekanisme baru ini, maka salah satu kebijakan yang
ditempuh adalah pembagian kartu raskin kepada 1,3 juta RTS terpilih di sejumlah (7) propinsi uji coba. Disamping tetap dilakukan pemasangan poster yang berisikan DPM di kantor kelurahan/desa, maka kartu raskin yang dibagikan ke masing-masing RTS ini dikirimkan oleh PT. Pos langsung ke warga sehingga ketika melakukan penebusan warga menggunakan kartu raskin.
31 | P a g e
Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme baru baik untuk pemasangan poster DPM maupun penggunaan kartu raskin nampaknya kurang berlangsung sesuai dengan harapan. Ada desa yang memasang poster di ruang terbuka sehingga warga dapat melihat dan membaca, namun ada pula desa/kelurahan yang justru menyimpan poster tersebut. Demikian pula untuk kartu raskin, ternyata tidak seluruh lokasi yang RTS-nya menerima kartu. Kalaupun menerima kartu, namun tidak digunakan sebagai alat penebusan. Sementara, terdapat pula lokasi dimana kartunya disimpan di desa/kelurahan dan tidak diserahkan ke warga oleh PT. Pos. Secara rinci, gambaran tentang penerapan mekanisme baru dalam pelaksanaan program raskin sebagai berikut : III.4.1. Pemasangan Poster DPM Pemasangan poster DPM merupakan bagian untuk menciptakan transparansi dalam pelaksanaan program raskin, terutama terkait dengan warga yang berhak dan tidak sebagai RTS-PM. Dengan adanya poster diharapkan masyarakat mengetahui dan memberikan sanggahan jika terdapat warga yang tidak layak tercantum pada DPM. Poster ini, pada dasarnya sangat baik sebagai media pembelajaran bagi warga dalam memperkuat hubungan sosial. Mengingat bagi warga yang merasa tidak layak sebagai RTS – jika tercantum pada DPM – akan dengan sendirinya mundur karena ada warga lain yang dinilai jauh lebih berhak dan membutuhkan. Dengan demikian, pemasangan poster DPM sangat penting untuk Penempelan poster DPM
menjamin distribusi raskin tepat sasaran. Sekalipun untuk itu diperlukan beberapa syarat yang meliputi : tempat pemasangan yang terbuka, dipasang di
Gambar 2. Lokasi Pemasangan Poster DPM
sejumlah titik, dan tingkat melek huruf warga cukup tinggi. Sebaliknya, pemasangan poster
hanya formalitas dan tidak berguna ketika kurang ada dari minat warga untuk mengetahui informasi yang bersifat tertulis. Dalam kaitan dengan hal diatas, nampaknya hanya sedikit desa/kelurahan yang melaksanakan pemasangan poster agar warganya mengetahui. Tercatat hanya 20% dari 220 desa/kelurahan yang bersedia memasang poster DPM. Inipun hanya dipasang di 32 | P a g e
kantor desa/ kelurahan kecuali di Kabupaten Belitung dimana poster DPM terpasang di rumah kepala dusun, RW dan RT. Disamping itu, pemasangan poster juga tidak berlangsung di seluruh desa, maksimal hanya 6 desa di satu kabupaten yang memasang seperti di Timor Tengah Selatan. Hampir semua kelurahan desa yang memasang poster DPM pada tempat yang terbuka dan mudah dilihat warga yaitu papan pengumuman dan balai desa. Namun ada pula desa yang memasang pada lokasi yang sulit diketahui yaitu di ruang kerja kepala desa (Sumba Barat Daya), di pintu kantor kepala desa (Barito Kuala) dan di dinding bercampur dengan poster-poster lainnya (Banjar). Pemasangan poster bukan semata-mata bersifat pengumuman, melainkan juga merupakan bagian menciptakan tata kelola desa yang baik terutama aspek transparansi dan partisipasi. Justru dengan poster dipasang dapat menciptakan pendistribusian raskin yang tepat sasaran. Sebagai contoh di Desa Air Seru Kecamatan Sijuk Belitung, pada saat poster ditempelkan di kantor desa ada warga yang melihat, dan mengajukan pertanyaan kepada Sekdes mengapa dalam satu keluarga, terdapat 2 KK yang mendapatkan raskin? Hal ini kemudian menjadi bahan pertimbangan desa untuk mengganti salah satunya agar bisa diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Pada sisi lain, pemasangan poster juga baru dilakukan sesudah adanya program monev raskin ini. Kepala Desa Alasangker, Buleleng baru memasang Poster DPM setelah mengikuti FGD di desa saat menjabat sebagai kepala dusun. Setelah menjabat Kepala Desa, poster DPM akhirnya dipasang. "Karena saya baru tahu ada poster DPM dan harus dipasang setelah ada penjelasan dari PT. Pos pada saat mengikuti FGD di desa yang dilakukan oleh Prisma” (Kepala Desa Alasangker Buleleng, I Wayan Sitama). Sebaliknya jumlah desa/kelurahan yang tidak memasang mencapai 80% dan berlangsung di 22 Kabupaten/Kota. Bahkan di Nias Selatan, Bangka, Sampang, Pamekasan, Buton dan Makasar hampir seluruh desa/kelurahan lokasi monitoring tidak memasang poster. Pada umumnya poster disimpan di kantor atau rumah kepala desa/lurah karena alasannya untuk menghindari konflik baik antar warga maupun dengan desa akibat data dalam poster DPM tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian ada pula desa yang tidak memasang karena kebijakan membagi beras secara merata dan belum menerima dari PT. Pos. Terlepas dari itu, memang ada kecenderungan bahwa tidak terpasangnya poster DPM
33 | P a g e
ada unsur kesengajaan dari aparat desa/kelurahan agar warga tidak mempertanyakan atau memprotes karena data salah maupun bertujuan menyalurkan raskin tidak dalam jumlah yang sebenarnya. Hal ini diakui dan sebagaimana disampaikan M. Jiddan Kepala Desa Antar Baru, Kec. Marabahan Barito Kuala, “Poster DPM sengaja belum saya pasang (tunjukkan) ke warga. Hal ini selain datanya tidak terkini juga untuk mengurangi adanya banyak protes dari warga tentang nama-nama yang tercantum di dalamnya karena ada beberapa nama yang secara ekonomi sudah mampu” Tabel 3.7. Pemasangan Poster DPM di 22 Kabupaten/Kota No
Kabupaten/Kota
Wilayah Uji Coba Kartu 1
Nias Selatan
2
Bangka
3
Belitung
4
Sampang
Pemasangan Poster DPM Desa/Kel 22 desa/kel -
-
Desa/Kel 88 desa/kel 10 desa/kel
-
-
10 desa/kel
Dipasang di depan kantor, aula desa dan papan informasi, di dusun, RW/RT agar warga tahu
5 desa/kel
-
10 desa/kel
5 desa/kel
-
Alasan
Poster DPM tidak Dipasang Alasan
Disimpan di almari desa karena khawatir terjadi konflik akibat data DPM tidak sesuai Data DPM tidak valid dan dikhawatirkan ada gejolak di masyarakat Supaya tidak rusak akibat terpaan angin dan hujan. Selain itu untuk menghindari kesalahpahaman warga jika melihat daftar DPM Tidak perlu karena kesepakatan di desa sistem penyaluran raskin bagi rata
34 | P a g e
5
Pamekasan
-
6
Buleleng
5 desa/kel
7
Karangasem
1desa/kel
8
Timor Tengah Selatan
6 desa/kel
Dipasang di 4 desa/kel papan pengumuman desa sehingga warga tahu
9
Sumba Barat Daya
3 desa/kel
Dipasang di 7 desa/kel ruangan kepala desa
10
Buton
11
Muna
-
2 desa/kel
-
10 desa/kel
Dipasang di 5 desa/kel Balai pertemuan dan papan pengumuman kantor desa agar warga tahu Dipasang di 9 desa/kel Kantor Desa agar warga tahu jumlah dan siapa RTS
-
10 desa/kel
-
8 desa/kel
PT. Pos tidak mengirim poster DPM dan kartu ke desa DPM tidak dipakai sebagai acuan lagi untuk pembagian raskin, karena dibagi rata Takut timbul konflik, disimpan di kantor kepala desa. Soal DPM sudah dijelaskan ke kepala dusun pada saat sosialisasi Disimpan oleh satker untuk mencegah konflik karena watak warganya yang keras Disimpan oleh kepala dusun karena takut terjadi gejolak dari yang tidak ada nama dalam DPM, sehingga sistim bagi rata. Sengaja karena pagu raskin berkurang dan warga telah sepakat untuk membagi rata beras raskin Lurah/Desa khawatir dapat protes dari masyarakat dan bertanya-tanya
35 | P a g e
mengapa ada warga yang dimasukan DPM, sementara ada banyak masyarakat yang layak justru tidak terdaftar Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang
23 desa/kel 2 desa/kel
13
Bogor
2 desa/kel
14
Subang
1 desa/kel
15
Brebes
1 desa/kel
16
Semarang
3 desa/kel
Dipasang di papan pengumuman desa dengan rapi sejak putaran 1 hingga kini dan ruang kerja staf lurah Terpasang di papan pengumuman desa agar ada sanggahan dari warga jika DPM tidak sesuai
87 desa/kel 8 desa/kel
8 desa/kel
Dipasang pada papan pengumuman desa agar masyarakat tahu berapa jumlah dan siapa RTS-PM Dipasang pada papan pengumuman desa
9 desa/kel
Dipasang pada kaca depan kantor
7 desa/kel
9 desa/kel
Khawatir ada keributan sebab banyak nama yang layak mendapat Raskin tetapi tidak termasuk dalam DPM Disimpan di meja kantor kelurahan, untuk menghindari konflik karena ada warga yang tidak terdata. Selain ada beberapa kantor desa/ kelurahan direnovasi 6 Desa disimpan di Kantor Desa untuk mencegah konflik dan 3 Desa tidak menerima dari PT. Pos Disimpan di gudang balai desa dan meja kaur kesra dan tanpa alasan yang jelas Masih dalam bentuk gulungan disimpan di
36 | P a g e
17
Barito Kuala
1 desa/kel
18
Banjar
2 desa/kel
19
Makasar
20
Gowa
21
22
kelurahan sejak awal terima poster agar setiap warga yang datang bisa melihat Dipasang pada pintu masuk kantor desa sehingga tidak terlihat ketika pintu dibuka
lemari dan tidak tahu kalau harus ditempel, 1 desa belum terima dari kantor pos 9 desa/kel
Terpasang di dinding kantor kelurahan bergabung dengan posterposter lain -
8 desa/kel
5 desa/kel
Dipasang di Papan Pengumuman Kantor Kelurahan agar warga melihat
5 desa/kel
Halmahera Utara
3 desa/kel
7 desa/kel
Kota Tidore
3 desa/kel
Dipasang di papan informasi desa agar warga tahu jumlah penerima raskin -
Jumlah
45desa/kel
-
-
10 desa/kel
7 desa/kel
Disimpan di rumah kepala desa dan kantor kelurahan karena data DPM tidak sesuai Menghindari konflik sebab beras dibagi merata dan tidak berdasar DPM Baru terima dari Pos bulan Oktober dan masih disimpan 4 desa karena belum ada posternya, dan 1 desa karena alasan keamanan (konflik) DPM disimpan oleh kepala desa di rumahnya karena sistem bagi rata. Khawatir akan ada protes masyarakat karena data DPM tidak sesuai
176 desa/kel
Sumber : diolah dari laporan Koordinator dan TPD
37 | P a g e
III.4.2. Penggunaan Kartu Raskin Penggunaan kartu raskin sebenarnya merupakan pendekatan yang baik untuk menjamin bahwa raskin benar-benar diterima oleh warga miskin sekaligus mengeliminasi warga mampu dimasukan sebagai penerima raskin. Namun dalam penerapannya di lokasi uji coba ternyata tidak berjalan efektif. Masih banyak lokasi yang RTS-PM tidak mendapatkan kartu dan selain dibagikan melalui Kepala Desa/Kelurahan, kartu juga tidak digunakan sebagai alat penebusan. Sebagai metode baru, penerapan kartu memerlukan proses yang relative baru terutama memahamkan warga. Hanya saja, proses ini tidak dilaksanakan secara benar dan ketat oleh lembaga pelaksana raskin di tingkat bawah. Terlebih lagi, sistim reward dan punishment tidak diberlakukan bagi aparat dan desa yang taat dan tidak melakukan ketentuan ini. Sehingga kartu raskin tidak ubahnya seperti kertas tak berharga. Tabel 3.8. Gambaran Pembagian dan Penggunaan Kartu Raskin Kartu Dibagikan No
Kabupaten/Kota
1
Nias Selatan
2
Bangka
3
Belitung
4
Sampang
5
Pamekasan
6
Buleleng
7
Karangasem
8
Timor Tengah Selatan
Kartu tidak dibagikan
Jumlah Desa 3 Desa yang membagi ke RTS 3 Desa yang membagi kartu ke RTS PT. Pos telah membagikan kartu di 8 Ds -
Dipakai untuk penebusan
Di 7 Desa, kartu RTS di 3 Desa yg menerima disimpan di kartu telah menggunakan lemari/meja kerja Kades untuk penebusan Di 7 desa, Kepala RTS di 2 Desa yang sudah Lingkungan menyimpan memegang kartu telah Kartu digunakan saat penebusan Di 2 Desa, kartu Kartu digunakan sebagai disimpan oleh Kepala alat penebusan di 8 Desa Dusun Di 10 desa, kartu disimpan di kades 10 desa tidak terima kartu karena ada surat edaran Bupati Pamekasan untuk menunda distribusi kartu raskin. Kartu tersimpan di kantor POS Di 3 desa, kartu masih PT. Pos Digunakan penebusan, 6 disimpan Kades/Kadus membagi ke desa dibawa RTS dan 1 desa 7 Desa melalui Kadus Di 2 desa, kartu 8 desa RTS di 4 desa sudah disimpan di Kadus dibagikan ke menggunakan kartu untuk RTS penebusan Di 1 desa, kartu Di 9 desa, RTS di 6 desa menggunakan disimpan di Desa dibagikan ke untuk penebusan RTS
38 | P a g e
9
Sumba Barat Daya
Di 4 desa, kartu disimpan di Desa
10
Buton
5 desa, kartu disimpan di Kadus/RT
11
Muna
Di 1 Desa, kartu disimpan di Kepala Desa
6 desa, kartu dibagikan ke RTS 5 desa membagi ke RTS 9 desa membagi
RTS di 2 desa menggunakan kartu untuk penebusan 3 desa menggunakan sebagai alat penebusan 9 Desa tidak menggunakan kartu karena beras dibagi rata
Dari 110 desa dan kelurahan di 11 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi uji coba penggunaan kartu, sekitar 47,27 % yang tidak membagikan kartu langsung ke setiap RTSPM sebagaimana ditentukan. Kartu raskin umumnya disimpan di Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT karena beberapa faktor, seperti : ketika dikirimkan ke RTS oleh PT. Pos, warga sedang tidak di tempat atau PT. Pos memang tidak membagikan langsung kepada warga melainkan melalui Kepala Desa. Kecuali di Pamekasan, dimana memang terdapat instruksi dari Bupati kepada PT. Pos untuk tidak membagikan kartu ke setiap warga (RTS). Penyimpanan kartu di Kepala Desa juga mengandung tujuan yang baik yaitu agar kartu tetap aman dan tidak hilang sehingga dapat digunakan untuk penebusan. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Desa Ekhosakhozi Kecamatan Lolowau, Nias Selatan: “ saya sengaja menyimpan kembali kartu agar tidak hilang dan warga RTS dapat memanfaatkan kartu
saat
pendistribusian
”.
Gambar 3. Kartu Raskin Daerah
Sedangkan
desa/kelurahan yang membagikan kartu kepada warga (RTS) mencapai 52,72% atau 58 desa/kelurahan di 9 Kabupaten/Kota. Sedangkan yang menggunakan kartu untuk penebusan sebanyak 39 desa/kelurahan (35,45%). Sesungguhnya lebih dari 50% warga penerima raskin yang menggunakan kartu untuk penebusan. Namun kartu yang digunakan bukan dari TNP2K melainkan kartu yang dibuat sendiri oleh Tim Raskin Daerah., missal saja di beberapa desa Kabupaten Bangka, dimana ketika penebusan warga tidak
39 | P a g e
menggunakan kartu dari TNP2K melainkan kartu dari daerah. Kartu yang dibuat di daerah ini dinilai lebih mudah dan sederhana dibanding yang berasal dari TNP2K. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang kepala dusun di Desa Parit Padang Kecamatan Sungailiat “Kalau bisa kita pakai kartu daerah (kuning) sajalah…..sebab agak rumit jika dengan kartu yang baru ini (TNP2K). Terlebih lagi kita sudah terbiasa dengan kartu kuning. Yang baru itu kadang suka hilang kesobek gak sadar. Kartu kuning itu lebih simpel”. Di Kabupaten Bangka, ada juga kelurahan yang tidak memakai kartu kuning maupun kartu pusat (TNP2K) yaitu di Lingkungan Sam Ratulangi, Srimenanti, dimana warga memakai kupon yang dicetak oleh Kepala Lingkungan. Pemakaian kupon oleh warga sangat sederhana. Ibu Jumilah (warga RTS) mengatakan bahwa yang penting bukan kartunya, tetapi kesesuaian jumlah beras yang dibagi dengan aturan yaitu 15 kg. Nampaknya masalah kartu bukan menjadi alat yang tepat untuk menjamin distribusi raskin bisa tepat sasaran. Apalagi kebijakan raskin dibagi
rata
dengan
alasan
agar
tidak
menimbulkan konflik. Hal tesebut seperti penuturan
La
Ode
Zahaba
(DPM
RTS
Kelurahan Kombeli) yang diwawancarai pada 23 Januari 2013: “Pada September 2012, PT. POS mengkoordinasikan untuk
pihak kelurahan
Gambar 4. Kupon Pembelian Raskin
pembagian kartu raskin, namun
dengan berbagai pertimbangan antara lain sudah adanya keributan yang disebabkan adanya jumlah DPM yang berkurang, maka pemerintah kelurahan tidak berani membagikan kartu tersebut ke RTS. Kartu yang di berikan oleh PT.POS masih tersimpan bersama poster DPM”. III.5. Distribusi Beras Distribusi beras merupakan aspek yang paling
pokok
dari seluruh proses
pelaksanaan program raskin karena akan menentukan sejauhmana beras yang diterima sesuai dengan yang ditentukan dari sisi jumlah, kualitas, ketepatan waktu dan kemudahan
40 | P a g e
RTS untuk mengambil. Pada dasarnya, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) selaku instansi yang menjadi sektor utama (leading sector) dari program raskin telah mengeluarkan pedoman tentang mekanisme distribusi beras yang menjamin distribusi berjalan effektif. Dalam pedoman telah diatur secara rinci prosedur distribusi yang rigid dan detail dari tingkat kabupaten hingga RW/RT. Bahkan diatur pula mekanisme pengendalian dan pengawasan manakala beras yang dibagi tidak sesuai jumlah dan kualitasnya. Termasuk ketentuan yang melarang distribusi beras kepada pihak yang tidak terdaftar dalam DPM atau pembagian secara rata. III.5.1. Jumlah Beras Namun dalam prakteknya, nyaris tidak seluruh kabupaten/kota terutama di tingkat desa yang melaksanakan distribusi beras yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman. Kecuali di Kabupaten Bangka, dimana seluruh desa/kelurahan yang menjadi lokasi monev membagikan raskin sesuai dengan ketentuan (15 kg). Dari 220 desa/kelurahan, maka hanya 23,63% atau 52 desa/kelurahan yang membagikan beras sebanyak 15 kg. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh aparat desa ketika membagikan sesuai dengan ketentuan yakni tidak ingin mendapatkan masalah secara hukum (melanggar ketentuan), jumlah warga miskinnya tidak banyak dan tidak berharap ada konflik baik sesama warga maupun dengan aparat desa. Berikut ini adalah beberapa contoh petikan alasan dari kepala desa/lingkungan membagi beras sesuai ketentuan “Ini amanah, gak berani kami mengurangi jatah orang miskin, pertanggungjawabannya bukan hanya pada pemerintah, tapi juga pada yang diatas” (Kaling Lingkungan III, Bukit Ketok, Bangka) “Kita salurkan apa adanya, gak berani kita ambil, banyak yang masuk penjara gara-gara raskin ini, nanti diperiksa oleh kejaksaan. Lebih baik tidak jadi kepala desa dari pada ngasih raskin yang gak sesuai ketentuan” (Kades Payabenua dan Kades Kemuja, Bangka) “Kami membagi beras sesuai ketentuan (15kg) dan mematok harga per karung Rp. 35.000,- yang disepakati dalam musyawarah dengan para ketua RT. Biaya ini sudah termasuk biaya angkut dan administrasi serta untuk petugas yang melakukan pendistribusian beras, kalau dari Marabahan kota harganya juga sudah naik, karena ada biaya sewa gudang dan juga biaya karung” (Akhmad Kusdiman, Kasi Kesra Kelurahan Ulu Benteng, Barito Kuala)
41 | P a g e
Sementara daerah yang tidak menyalurkan sesuai dengan ketentuan jumlahnya cukup besar yaitu 158 desa/kelurahan atau 72,37% dan tersebar di 21 Kabupaten dan Kota. Bahkan ada 10 wilayah yang seluruh desa/kelurahannya tidak menyalurkan sebanyak 15 kg (Brebes, Semarang, Pamekasan, Muna, Bogor, Subang, Makasar, Gowa dan Halmahera Utara). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.9. berikut ini. Tabel 3.9. Pembagian Beras (jumlah) di Tingkat RTS No
Kabupaten/Kota
Wilayah Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan 2 3
Bangka Belitung
No
Kabupaten/Kota
4
Sampang
5
Pamekasan
6
Buleleng
7
Karangasem
8
Timor Tengah Selatan
9
Sumba Barat Daya
Membagi Membagi Beras Kurang 15kg Beras Jumlah Desa Alasan (15 kg) 46 desa/kel 64 desa/kel 7 desa/kel 3 desa/kel Karena penurunan alokasi RTS 10 desa/kel 8 desa/kel 2 desa/kel 15 kg yang sesuai DPM dan 7,5kg bagi pengganti karena jumlahnya 2 kali lipat. Membagi Membagi Beras Kurang 15kg Beras Jumlah Desa Alasan (15 kg) 6 desa/kel 4 desa/kel Dibagi rata karena jumlah warga miskin lebih besar dari DPM 10 desa/kel Kesepakatan kepala desa di Dibagi rata Pamekasan untuk membagi sekitar 5 kg rata agar tidak ada kecemburuan 2 desa/kel 8 desa/kel Jumlah warga miskin cukup dibagi rata banyak dan beras dibagi merata (4-6 kg) 8 desa/kel 2 desa/kel Dibagi sekitar 5-10 kg berdasar kesepakatan dusun sesuai dengan jumlah warga miskin 2 desa/kel 7 desa/kel Berkisar 8-10 kg karena kebijakannya dibagi kepada semua masyarakat dan merata sesuai KK 2 desa/kel 8 desa/kel Dibagi rata karena warga miskin cukup banyak sehingga kalau dihitung per bulan berkisar 4 kg, 5 kg, 6.5kg, 8.5kg, 9 kg dan 12 kg sesuai dengan jumlah KK
42 | P a g e
10
Buton
1 desa/kel
9 desa/kel
11
Muna
-
10 desa/kel
Wilayah Non Ujicoba Kartu
8 desa/kel
102 desa/kel
12
Deli Serdang
4 desa/kel.
6 desa/kel. Karena jumlah warga yang membutuhkan Raskin lebih banyak.
13
Bogor
-
10 desa/kel
14
Subang
-
10 desa/kel
15
Brebes
-
10 desa/kel
16
Semarang
-
10 desa/kel
17
Barito Kuala
2 desa/kel
8 desa/kel
Dibagi rata karena jumlah warga yang butuh lebih banyak, sistem rapel 2-5 bln sesuai tahapan penyaluran, jumlahnya antara 3 - 7.5 kg Dibagi rata berkisar 3-14 kg, dan pembagiannya di rapel 2, 4, atau 5 bulan. Bahkan di desa Lakapodo ada yg sampai 7 bulan 4 desa/kel bagi rata karena jumlah yang berhak lebih besar dari DPM 2 desa membagi 15 kg utk yang miskin sekali dan kurang dari 15 kg (warga miskin dan pengganti) Jumlah beras dalam karung selalu kurang (menyusut). Banyak warga miskin yang butuh tidak terdata & tidak masuk DPM Menghindari kecemburuan warga (asal warga "aman") Bervariasi antara 3-10 kg sesuai jumlah warga miski Kecuali Di RW 24 Kel. Karanganyar membagi sesuai : 15 Kg/ KK, dan RT 19 Kel. Dangdeur 16 Liter= 15 Kg Bervariasi ada 3.5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg dibagi rata tiap KK supaya tidak ada konflik di masyarakat Dibagi rata (5-7 kg) karena jumlah warga yang meminta raskin lebih banyak dari pada di DPM. Kecuali Desa Tanjung Mas di RT 5 yang membagi 15 Kg Bervariasi ada 5, 7, 10 kg karena jumlah warga yang butuh lebih banyak. Namun di desa jelapat, 20 KK sangat
43 | P a g e
18
Banjar
2 desa/kel
8 desa/kel
19
Makassar
-
10 desa/kel
20
Gowa
-
10 desa/kel
21
Halmahera Selatan
-
10 desa/kel
22
Tidore
-
10 desa/kel
Jumlah
54 desa/kel
miskin mendapat 15 kg dan gratis berdasarkan rapat des Dibagi merata antara 4 - 10 liter karena warga miskin lebih banyak dari pada DPM membagi dibawah ketentuan, dari 4-10 liter karena jumlah warga yang miskin lebih banyak Membagi rata-rata 8 - 9 liter sesuai dengan musdes berdasarkan RTS periode sebelumnya Jan-Jun 2012 Jumlah beras disesuaikan dengan jumlah orang dalam satu KK Sistem pembagian berdasar SK Walikota, dimana dibagi rata sesuai warga miskin dan dilakukan 5 bulan sekali dgn jumlah sekitar 21-45 kg.
156 desa/kel
Sebagian besar dari desa yang tidak menyalurkan beras sesuai dengan ketentuan karena kebijakan bagi rata akibat jumlah warga miskin yang tidak didata jauh lebih besar dari pada yang tercantum dalam DPM. Sekalipun disadari bahwa hal ini melanggar aturan, namun pembagian rata tetap dilakukan semata karena alasan keadilan, kemanusiaan dan menghindari konflik. Faktor ketidaksesuaian antara alokasi RTS dengan jumlah warga miskin merupakan faktor dominan penyebab tidak dibaginya beras sebesar 15 kg. Misal saja yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekalipun pembagian merata, terkadang ada wilayah desa/kelurahan yang memiliki kebijakan memberikan secara penuh (15 kg) kepada warga yang dinilai paling miskin seperti ; janda, warga jompo, buruh tani dan baru membagi rata kepada yang lain. Hal ini terjadi pula di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Termasuk kasus di Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Barito Kuala yang memberikan gratis sebanyak 15 kg kepada warga miskin berdasarkan musyawarah desa antara Kades, Kadus dan RW/RT dan petugas raskin. Musyawarah ini antara lain membahas kriteria warga paling miskin, inventarisasi warga miskin dan harga tebus. Kasus
44 | P a g e
di Desa Buntu, selain memberikan penuh 15 kg, harga beras juga sebesar Rp. 1600,-/kg tanpa dipungut biaya transportasi, dll. Sayangnya kearifan dalam mengelola raskin seperti di desa Buntu, desa Jelapat dan lainnya tidak dapat ditularkan atau berpengaruh ke desa yang lain (meski dalam satu kecamatan) untuk melakukan hal yang sama.
Meski istilahnya pembagian merata, namun di lapangan ditemukan pembagiannya dilakukan dalam berbagai cara berikut ini: 1) Warga di DPM menerima beras lebih banyak daripada warga di luar DPM. Antara lain diterapkan di kelurahan Toloa dan Tomalou, Tidore Kepulauan, dimana warga DPM menerima 50 kg (untuk jatah distribusi 5 bulan), sedangkan warga selain DPM mendapatkan jatah 25 kg di Toloa dan 20 kg di Tomalou. 2) Seluruh warga menerima jumlah beras yang sama Jumlah beras dibagi dalam porsi yang sama kepada seluruh masyarakat, baik yang tergolong tidak mampu maupun yang mampu. Tetapi ada juga yang membagi pada seluruh masyarakat dengan pengecualian pada kelompok PNS, pengusaha, atau keluarga kaya. 3) Berdasarkan jumlah anggota rumah tangga/KK Salah satu desa yang menerapkan cara ini adalah desa Kaliwlingi, Brebes. Di sini Raskin dibagi rata menurut KK dimana setiap KK mendapat jatah 5 kg. Sehingga bila dalam 1 rumah dihuni oleh 4 KK, maka rumah tangga tersebut menerima Raskin sebanyak 20 kg. Cara serupa digunakan di desa Gulo, Halmahera Utara. Sehingga agar dapat mencukupi untuk semua KK yang ada, Raskin dibagi dalam satuan liter tidak lagi dalam kilogram 4). Diputar secara bergilir Di Kecamatan Pengarengan, Sampang, ketika pagu wilayahnya mengalami penurunan, aparat di sana menawarkan pembagian akan dilakukan setiap bulan untuk semua warga di seluruh dusun dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya atau diputar bergiliran. Ternyata warga memilih diputar secara bergilir untuk setiap dusun. Sehingga bila pada bulan ini warga di dusun A akan menerima Raskin sejumlah 15 kg, maka pada bulan berikutnya giliran warga di dusun B yang mendapat jatah beras sejumlah itu.
Pembagian merata pada umumnya diputuskan melalui 2 (dua) cara yaitu Pertama, kepala desa melakukan musyawarah dengan kepala dusun dan RW/RT terkait dengan jumlah alokasi raskin di tiap RT dan jumlah yang harus dibagikan. Kedua, kepala desa menyerahkan sepenuhnya untuk penetapan jumlah beras yang dibagi warga kepada
45 | P a g e
RW/RT karena dinilai paling tahu siapa warganya yang miskin dan tidak. Namun untuk yang kedua, ada kecenderungan jika kepala desa melepas tanggung jawab atau tidak ingin disalahkan dengan distribusi raskin yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini terjadi di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Kelurahan “ Sebagai lurah saya memberi perintah untuk membagi sesuai dengan ketentuan. Namun jika ada RW/RT yang membagi secara merata kepada warga lain diluar DPM, ya silahkan”. Alasan lain untuk tidak membagi raskin sesuai dengan ketentuan (15 kg) adalah untuk menghindari kecemburuan dan
menimbulkan konflik sesama warga ataupun
dengan aparat. Hal ini bisa benar dan juga tidak sesuai dengan kenyataan. Pada yang Tabel 3.10. Contoh Pembagian Beras di Desa Jelapat Musyawarah Desa Jelapat 1 Kuota Raskin RT Kuota DPM Keterangan Raskin 1 5 13 Untuk 40 KK @ 5-7 Liter 2 1 12 Untuk 35 KK @ 5-7 Liter 3 2 12 Untuk 40 KK @ 5-7 Liter 4 3 12 Untuk 35 KK @ 5-7 Liter 5 10 12 Untuk 35 KK @ 5-7 Liter 6 7 12 Untuk 35 KK @ 5-7 Liter 7 13 12 Untuk 40 KK @ 5-7 Liter 8 21 20 Untuk 60 KK @ 5-7 Liter 9 15 16 Untuk 45 KK @ 5-7 Liter 10 14 4 Untuk 10 KK @ 5-7 Liter 11 38 28 Untuk 80 KK @ 5-7 Liter 12 14 17 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 13 12 20 Untuk 60 KK @ 5-7 Liter 14 A 36 17 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 14 B 9 Untuk 25 KK @ 5-7 Liter 15 16 18 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 16 46 18 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 17 20 18 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 18 8 15 Untuk 45 KK @ 5-7 Liter 19 8 13 Untuk 40 KK @ 5-7 Liter 20 13 17 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 21 14 17 Untuk 50 KK @ 5-7 Liter 22 29 20 Untuk 60 KK @ 5-7 Liter 23 23 20 Untuk 60 KK @ 5-7 Liter 24 RT
368
368
Total 1.120 KK menebus
pertama yaitu menghindari adanya konflik terjadi pada kasus di Bogor, Brebes, dan Pamekasan. kasus
Desa
Pulosari
Dalam
Kabupaten
Brebes, menurut Pak Lihin Kepala Dusun Pagejugan sebelum tahun 2010 Raskin dibagi berdasarkan DPM. Pengambilan pun di balai Desa.
Tetapi
kericuhan
kemudian
karena
yang
terjadi tidak
menerima keberatan dan minta jatah.
Masyarakat
mendapat
yang
tidak
jatah mengancam akan
mogok melakukan kerja bakti, bayar iuran bahkan sampai mogok bayar pajak. keamanan
Karena dan
menimbang
kedamaian
desa
maka diadakan musyawarah bersama dan diputuskan raskin dibagi rata. Pembagian merata didasarkan rumah (dikenal dengan wuwung). Namun di lokasi desa sample jumlah pembagiannya berbeda-beda. Untuk Desa Kaliwlingi rata-rata yang diterima setiap KK
46 | P a g e
adalah 5 kg dan dua bulan terakhir naik menjadi 6 kg. Dengan pendekatan KK untuk pembagian raskin secara rata, maka terdapat 1 rumah mendapat 20 kg, karena dalam satu rumah terdapat 4 KK (Desa Kaliwlingi). Pada sisi lain, Desa Pasar Batang yang memiliki penduduk dan KK lebih banyak mengakibatkan jumlah yang diterima lebih sedikit sekitar 3,5 kg dengan batasan tiap rumah hanya 2 KK. Contoh lain dari pembagian secara merata dapat dilihat pada kasus Desa Jelapat, Kabupaten Barito Kuala, seperti pada tabel 3.10 di atas. Alasan pembagian merata agar tidak menimbulkan konflik pada dasarnya tidak selamanya benar. Di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marahaban, Barito Kuala misalnya terdapat
2KK
yang
bersedia
melimpahkan
raskinnya kepada warga lain yang membutuhkan. Bapak Ahmad Kafi dari RT. 12 Kelurahan Ulu Benteng mengatakan “ Meskipun saya tidak tergolong kaya, namun tidak masalah seandainya tidak mendapatkan raskin karena mungkin banyak yang lebih perlu dari saya. Gak mungkin saya protes, marah
atau
mendapatkan”
konflik
dengan
warga
yang
Sementara responden lainnya
menyerahkan haknya ke warga lain karena sudah Gambar 5. Rumah warga yang mendapatkan Raskin
beberapa tahun tidak menebus raskin sebab tidak cocok untuk mengkonsumsi beras raskin.
Hal yang sama juga dengan yang terjadi di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton. Bapak Cholidi yang namanya masuk dalam DPM dengan sukarela menyerahkan haknya kepada warga lain yang membutuhkan “Sekalipun nama saya terdaftar di DPM tetapi saya menyerahkan jatah raskin ke warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi jika ada musyawarah gak mungkin ada konflik. Yang penting dijelaskan secara terbuka oleh Kepala Desa”. Sebaliknya yang membuat konflik atau kekacauan justru di pemerintahan desa akibat ada permainan dan ketidakadilan sebagaimana yang terjadi pada kasus di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Ibu Rahmatia (masyarakat miskin yang terdaftar dalam DPM tapi tidak pernah menerima raskin ) mengatakan : “Setiap penyaluran
47 | P a g e
raskin di kantor lurah selalu kacau karena kadang ada masyarakat menebus raskin sampai 3 karung satu orang. Dengan alasan mewakili tetangganya. Sementara dia jual lagi dengan harga mahal untuk ke tetangganya. Harga per karungnya Rp. 37.000,-. Disamping itu, kadang juga terlalu lama antri kemudian tidak dapat raskin karena kehabisan beras. Sehingga malu pergi ke kantor kelurahan antri tebus raskin tetapi tidak pernah dapat sembako. Sebab pembagian raskin seringkali
staf Kelurahan lebih mementingkan
keluarganya walau antri belakangan. Ini yang membuat saya dan warga lain marah“ III.5.2. Titik Bagi Terkait dengan lokasi yang menjadi titik distribusi atau penyaluran raskin kepada warga (RTS-PM) telah diatur dalam pedoman umum penyaluran raskin yang dikeluarkan Kantor Kemenkokesra Tahun 2012. Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa titik distribusi (TD) merupakan tempat penyerahan Raskin yang penetapannya di kantor desa/kelurahan atau di lokasi lain atas dasar kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dan Perum Bulog setempat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor Desa/Kelurahan ke lokasi lain seperti Dusun/RW. Atau
jika kantor
desa/kelurahan sulit/tidak terjangkau, maka TD dapat dialihkan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya. Pada prakteknya, titik distribusi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yaitu di 104 Desa/Kelurahan dan Dusun/RW/RT di 114 Desa/Kelurahan dan 2 desa membagi di lokasi lain. Pada lokasi uji coba kartu, titik bagi sebagian besar di kantor desa/kelurahan dan sebaliknya untuk lokasi non uji coba, titik bagi umumnya di Dusun, RW dan RT. Pada umumnya alasan pokok pembagian di kantor atau rumah kepala desa Sejauh pengamatan kami tidak ada masalah bagi warga karena tempat yang disepakati sebagai titik bagi bukan merupakan keputusan Bulog dalam hal penentuan tempat (H. Agus Salim, SE Kasubag Divre Bulog Bau-Bau)
atau kelurahan maupun dusun adalah kemudahan lokasi distribusi untuk dijangkau baik oleh Bulog maupun warga penerima. Meskipun sifatnya kasuistis, ada alasan lain yang melatarbelakangi titik bagi beras diserahkan ke desa yaitu kepala dusun tidak ingin waktunya habis untuk mengurus raskin karena tidak ada kompensasi. Hal ini terjadi di Desa Gunung Pelawan, distribusi beras
48 | P a g e
langsung dilakukan oleh aparat desa. “ Gak cukup biaya operasional yang diberikan untuk ngurusin distribusi raskin itu. Dulu juga saya yang urus, berhari-hari di rumah membuat saya gak bisa kerja lainnya. Sekarang mendingan desa saja yang urus” (Kadus Pejem, Gunung Pelawan, Kabupaten Bangka). Sekalipun bersifat kasus, namun hal ini menunjukan bahwa kesukarelawan yang merupakan prinsip kerja dari seorang pamong mulai kurang. Pada sisi lain, titik distribusi di tingkat Dusun, RW atau RT juga memberikan risiko pada kenaikan harga beras yang ditebus menjadi lebih mahal meskipun lebih mudah dijangkau oleh warga. Hal ini karena biaya transportasi menjadi lebih mahal terutama pada lokasi yang jauh dan kondisi jalannya jelek dan sulit transportasi. Hal ini terjadi di Desa Tamban Bangun, dimana harga penebusan beras menjadi Rp 2.500/liter. “ Kami menerima harga beras raskin Rp 2.000/kg jadi Rp 30.000/sak. Oleh karena lokasi dari beberapa RT cukup jauh sehingga harus menggunakan angkot sepeda motor atau gerobak angkut hingga menuju RT yang bersangkutan. Masing-masing ketua RT akan membayar Rp 2.200/kg ditambah biaya untuk keperluan membayar buruh angkot, bensin, kantor plastik. Sehingga warga membeli beras dengan harga Rp 2.500/liter” (Effendi, Kaur Pembangunan Desa Tamban Muara, Kecamatan Tamban Barito Kuala). Risiko lain dengan titik bagi di Dusun dan RT adalah jumlah beras sering kurang dari 15 kg karena sudah tumpah kesana kemari sewaktu dalam perjalanan, namun tetap dihitung 15 kg mengingat hanya berkurang antara 1 ons hingga 1 kg. Sekalipun warga sering tidak mempermasalahkannya. Memang ada kondisi jarak tempuh beberapa desa yang berjarak cukup jauh dari kantor kecamatan, termasuk juga jarak tempuh dengan rumah kadus. Terlebih lagi ada beberapa warga penerima manfaat yang rumahnya berada di hutan/kebun dan secara fisik dan ekonomi tidak mampu. Sehingga pihak Kepala Dusun, RT/RW berupaya pro aktif untuk mengantar langsung ke warga penerima. Dimana dari kantor desa dan kepala dusun menyewa mobil angkut dengan biaya yang didapat dari dana iuran sukarela yang didapat setiap proses penyaluran beras raskin. Jadi terdapat subsidi silang untuk meringankan beban warga miskin dalam menerima haknya. Hal ini terjadi di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Di
Kabupaten
Buton
misalnya,
lokasi
distribusi
disepakati
dengan
mempertimbangkan aspek kecepatan dan ketepatan. Kantor/Balai desa tidak menyulitkan
49 | P a g e
warga untuk datang menebus raskin. Kantor/Balai desa sebagai pusat aktifitas pemerintahan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya di desa merupakan pilihan tepat untuk digunakan juga sebagai sentra pendistribusian raskin. Meski untuk desa tertentu diputuskan di salah satu rumah warga dengan pertimbangan bahwa kendaraan pengangkut raskin dari Bulog tidak bisa menjangkau kantor/balai desa dikarenakan akses jalan ke tempat tersebut tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Ada pula desa yang pernah mengusulkan agar pusat titik bagi raskin di rumah tiap-tiap kepala dusun, lingkungan atau RW/RT. Namun pihak Bulog menolak karena akan terkendala dengan waktu pendistribusian menjadi lebih lama. Sementara pada sisi lain, Bulog juga dituntut harus bisa tepat waktu dalam pendistribusian. Selain itu, pemusatan titik distribusi di rumah tiap-tiap kepala dusun, lingkungan atau RW/RT juga ditolak warga alasannya masalah transparansi pembagian raskin. Bagi masyarakat yang setuju pendistribusian di kantor atau balai desa, masyarakat bisa menyaksikan sendiri seluruh proses pendistribusian ke warga sehingga hal-hal yang kesannya kurang transparan bisa dapat dihindari. Disamping Desa, Dusun, RW/RT, titik distribusi juga memanfaatkan rumah kader posyandu, banjar atau kelompok dan warung desa. Namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang kontras dari sisi efektivitas.
Nampaknya prinsip secara umum yang
digunakan dalam penentuan titik distribusi adalah: (a)
Mudah dijangkau baik oleh Bulog dan warga
(b)
Jumlah beras tidak berkurang karena tumpah di jalan
(c)
Tidak membebani pengelola raskin (RT) karena tidak ada biaya kompensasi
(d)
Waktu pembagian tidak terlalu lama
(e)
Warga dapat melakukan kontrol ketika waktu pembagian. Selain kelima prinsip tersebut, ditemukan pula kasus menarik dimana distribusi
beras diserahkan Bulog ke pihak swasta. Di Kecamatan Marabahan Barito Kuala, distribusi beras dikelola oleh seorang tokoh masyarakat yang tinggal di Marabahan bernama KH. Jahran. Distribusi beras dari BULOG langsung ke gudang milik KH Jahran, baru kemudian beliau memberitahukan ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan jika beras datang. Harga raskin Rp. 1.600,- per Kg dari BULOG, oleh KH Jahran dijual ke desa sebesar Rp. 1800,50 | P a g e
untuk keperluan biaya pembelian karung, upah tenaga serta transportasi sebesar Rp. 200,per karung/per 15 Kg. Tabel 3.11. Lokasi/Titik Distribusi Raskin No
Kabupaten/Kota
Lokasi Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan 2
Bangka
3
Belitung
4
Sampang
5
Pamekasan
6
Buleleng
7 8 9
Karangasem Timor Tengah Selatan Sumba Barat Daya
10 Buton 11 Muna Lokasi Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang
15 16 17
Brebes Semarang Barito Kuala
18 19 20 21 22
Banjar Makassar Gowa Halmahera Tidore
Lokasi/Titik Distribusi Raskin Kantor Desa Dusun/RW/RT Lokasi Lain 64 desa/kel 46 desa/kel 9 desa, dirumah 1 desa di rumah kades/lurah kadus 6 di kantor 4 desa di rumah desa/kelurahan kadus 7 di kantor desa 3 desa, rumah kelurahan RW/RT 10 desa di rumah kadus 3 desa di rumah 7 desa di dusun kepala desa 1 desa di kantor 9 desa di dusun kepala desa 6 desa 4 desa 10 desa 6 desa 4 desa, di rumah kadus 9 desa 1 desa 7 desa 3 desa 40 desa/kel 68 desa/kel 2 desa/kel 7 desa 3 desa 10 desa 8 desa 2 desa, rumah kader dan balai musyawarah 1 desa 9 desa 10 desa 5 desa, (4 desa di 5 desa rumah kades, 1 desa di rumah BPD/Tim Raskin) 10 desa 6 desa 4 desa 6 desa 4 desa 7 desa 3 desa 8 desa 2 desa 104 desa/kel 114 desa/kel 2 desa/kel
51 | P a g e
III.6. Harga Beras Dalam
mekanisme
pelaksanaan
program
raskin
yang
dikeluarkan
oleh
Kemenkokesra disebutkan bahwa untuk pembayaran harga pokok beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,-/kg. Nampaknya harga jual (penebusan) yang murah menjadi jendela (peluang) bagi pengelola raskin terutama di tingkat desa untuk memanfaatkan sebagai media dalam penggalangan dana dari masyarakat baik untuk kepentingan sosial (publik) maupun kebutuhan ekonomi (pribadi). Dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin putaran III dengan jelas menunjukkan hanya sekitar 71 desa/kelurahan (32,27%) yang menetapkan harga jual sesuai dengan ketentuan yaitu Rp. 1600,-/kg. Namun keputusan itu tidak berlaku di semua wilayah administrative dari tingkat paling atas sampai paling rendah di tingkat desa. Hanya 1 desa atau kelurahan dalam suatu kecamatan atau 1 kecamatan dalam suatu kabupaten saja. Contohnya antara lain adalah desa Mayong di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng; desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem; begitu pula Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, dan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, tidak ada tambahan biaya untuk penebusan raskin. Warga menebus beras dengan harga Rp. 1.600/kg atau Rp. 24.000 per 15 kg. Sedangkan biaya lain seperti biaya transportasi menjadi tanggungan pihak desa yaitu dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Kedundung. Namun pihak penanggung biaya lainnya (berupa bongkar muat dan transportasi dari desa ke dusun) berbeda pada setiap desa sampel. Di desa Batoporo Timur dan Banjar, biaya lain diambil dari kas desa, sementara di desa Palenggiyan dan Jerruan berasal dari dana pribadi. Demikian pula di Sumba Barat Daya. Harga tebus beras dari masyarakat sesuai dengan pedoman umum Raskin. Tanpa ada biaya tambahan lainnya, sekalipun bagi masyarakat yang tinggal di desa yang berjarak sekitar 59 km menuju BULOG atau harus ditempuh selama 5.5 jam. Padahal sesuai dengan ketentuan, untuk biaya angkut dari BULOG ke titik distribusi (desa) sudah menjadi tanggungan BULOG melalui pos biaya operasional Raskin yang telah ditetapkan dari Pusat. Selain itu BULOG juga menanggung biaya koordinasi dengan
52 | P a g e
pemerintah kabupaten sejumlah Rp 1.500.000/bulan, kecamatan Rp 100.000/bulan, dan dengan pemerintah desa Rp 30.000/bulan. Sedangkan sumberdana APBD Kabupaten hanya untuk menanggung biaya sosialisasi. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada biaya lain lagi yang dikenakan bagi penerima Raskin, selain biaya tebus raskin, yakni Rp. 1.600/Kg. Namun dalam faktanya berbeda. Beberapa kasus menunjukan masyarakat dibebaskan dari biaya penebusan raskin. Misal yang terjadi di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Di wilayah ini masyarakat menebus Raskin tanpa membayar. Karena seluruh biaya tebus ditanggung oleh PT. Nusa Halmahera Mineral sebagai bagian dari program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang. Demikian pula dengan Propinsi Bangka Belitung, dimana masyarakat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menebus Raskin atau gratis. Hal ini sudah berlaku di Propinsi Bangka Belitung sejak tahun 2009 karena biaya beras Rp 1.600/kg disubsidi dari APBD Propinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (total Rp 8,9 miliar). Sedangkan
biaya
angkut/distribusi ditanggung oleh APBD Kabupaten masing-masing. Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya operasional Raskin senilai Rp 300/Kg. Biaya tersebut digunakan untuk kepentingan para perangkat kelurahan/desa ketika mendistribusikan raskin. Sementara pemerintah Kabupaten Belitung telah menanggung biaya yang disebut sebagai upah timbang sebesar Rp 4.000 per RTS untuk setiap kali penyaluran. Meski demikian tetap saja ada istilah ‘sumbangan sukarela’, ‘uang konsumsi’, dan lain sebagainya dengan nilai yang bervariasi. Ada yang sebesar Rp 3.000, Rp 5.000, atau Rp 6.000,- per sak yang diserahkan pada saat pengambilan untuk satu paket Raskin. Sumbangan itu diberikan secara langsung pada aparat desa, tetapi ada pula yang dimasukkan ke kotak sumbangan yang sudah disiapkan oleh pihak desa. Tambahan biaya yang dikutip di Belitung ini terkesan janggal. Apalagi jika dana tambahan itu digunakan untuk membayar biaya timbang yang sesungguhnya sudah ditanggung oleh APBD Kabupaten. Namun setelah bulan September atau sejak dibagikan
53 | P a g e
beras dengan ukuran karung kecil 15kg, pengelola desa Air Seru tidak lagi memungut biaya timbang karena tidak perlu membayar tenaga penimbang lagi. Sementara 149 desa/kelurahan sisanya menetapkan harga jual beras raskin mulai dari Rp. 1.700,- hingga Rp. 2.500,-. Bahkan terdapat juga desa yang menetapkan harga hingga Rp. 4.000,- per kg. Perbedaan harga penebusan beras oleh RTS bukan saja di tingkat kabupaten/kota, melainkan juga antar desa dan termasuk pada tingkat distribusi terbawah yaitu di Dusun/RT. Gambaran umum penetapan harga jual atau penebusan beras raskin di masingmasing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.12. Harga Jual (penebusan) Beras Raskin oleh RTS di tiap Kabupaten/Kota No
Harga Jual (penebusan) Raskin (Rp)
Kabupaten/Kota
1600
1600-2.000
Diatas 2.000
Wilayah Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan
-
10 desa/kel
-
2 3
Bangka Belitung
10 desa/kel 10 desa/kel
-
-
4 5 6
Sampang Pamekasan Buleleng
8 desa/kel 10 desa/kel 1 desa/kel
2 desa/kel 8 desa/kel
1 desa/kel
7 8 9 10
Karangasem Timor Tengah Selatan Sumba Barat Daya Buton
7 desa/kel 6 desa/kel 10 desa/kel 1 desa/kel
3 desa/kel 9 desa/kel
4 desa/kel -
11 Muna Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang
-
4 desa/kel
6 desa/kel
6 desa/kel
4 desa/kel
-
13 14 15 16
-
6 desa/kel 5 desa/kel 10 desa/kel
10 desa/kel 4 desa/kel 5 desa/kel -
Bogor Subang Brebes Semarang
Keterangan Terima di desa Gratis Gratis, tetapi ada tambahan sukarela per sak beras Harga 1.700 Harga 1.600, RTS membawa tempat sendiri
Harga 1.600 perliter Harga 1.600 kualitas jelek
Harga rata2
54 | P a g e
Rp. 2000/kg 17 18
Barito Kuala Banjar
-
3 desa/kel 2 desa/kel
7 desa/kel 8 desa/kel
19 20 21 22
Makassar Gowa Halmahera Tidore Jumlah
2 71 desa/kel
10 desa/kel 6 desa/kel 3 desa/kel 85 desa/kel
2 desa/kel 7 desa/kel 10 desa/kel 64 desa/kel
Ada 1 RT yang harganya 4.000 perkg
Dalam kaitannya dengan penetapan harga jual atau tebus beras raskin di tingkat RTS sebesar Rp. 1.600,- ada beberapa masalah yang berkembang : Pertama, kesesuaian ukuran. Sekalipun ada 71 desa/kelurahan yang menetapkan harga sebesar Rp. 1600,-, namun tidak seluruhnya menjual dengan ukuran yang sama (kg). Di Desa Bahari (Buton), Desa Taeng (Gowa), misalnya, penjualan raskin di sana menggunakan satuan ukuran liter. Jika dalam 1 sak berisi 15 kg, maka terdapat penyisihan sebesar 3 kg atau Rp. 4.800,- per sak. Kedua, sarana dan prasarana. Pengelola raskin tidak menyediakan kantong atau bungkus dan ini menjadi urusan RTS untuk membawa kantong sendiri. Termasuk tidak menyediakan alat transportasi ke lokasi terdekat dari RTS seperti di Kecamatan Buleleng. Di Desa Kalebarembang (Gowa), RTS harus mengeluarkan biaya Rp. 3.000,- untuk sewa ojek ketika mengambil raskin di Desa. Ketiga, kualitas raskin. Dengan harga Rp. 1600/kg, umumnya kualitas berasnya kurang bagus, seperti di Kecamatan Lubuk Pakam Deli Serdang. III.6.1. Peruntukan Biaya Tambahan Penetapan harga jual atau tebus nampaknya tidak semuanya standar. Ada lokasi yang didasarkan pada proses musyawarah dan ada yang bersifat sepihak yang diputuskan sendiri oleh kepala desa, pengelola raskin, kepala dusun atau RT. Termasuk dasar pertimbangan dalam menentukan harga
“Disini saya menebus beras dengan harga Rp. 13.500 untuk setiap 6 Kg beras dan ditambah dengan iuran / infak pembangunan masjid sebesar Rp. 5.000,- sehingga setiap penebusan beras kami harus mengeluarkan Rp. 18.500,-“ , kata Ibu Tarmah dari desa Baros, Brebes.
sehingga berbeda-beda harga jual di tingkat RTS
55 | P a g e
sekalipun dalam 1 wilayah desa/kelurahan. Misal saja, Kepala Desa Antar Baru di Barito Kuala, M Jiddan yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengapa harga tebus beras didesanya bisa lebih tinggi di banding Desa Antar Jaya, dan itu kebijakan dari pengelola raskin desa. Keluhan yang sama disampaikan oleh salah seorang RTS di Deli Serdang “Kenapa ya bu, di daerah Langkat seperti punya saudara saya, dapatnya 15 kg, harganya pun Cuma 1.600. Sedangkan disini harganya 1.800 dan dapatnya 10kg.“ Namun hal itu tidak pernah disampaikan langsung oleh warga kepada panitia raskin, “wah, kami kalo banyakbanyak tanya nanti malah dicoret, besok-besok nggak dapat lagi.“ (Penerima raskin di Desa Sei Gelugur Pancur Batu, Deli Serdang). Harga jual atau penebusan yang diatas ketentuan juga sangat bervariasi dan secara umum dalam kisaran Rp. 1800,- hingga Rp. 2500,- tergantung pada lokasi tinggal dari RTS. Kecuali pada kasus di Kabupaten TTS. Di 3 desa di Amanatun Selatan yang lokasinya cukup jauh dan terisolasi jaraknya dari Kota So’e justru tidak melakukan pungutan tetapi 3 desa dan kelurahan di kecamatan Kota So’e, persis di jantung ibukota kabupaten TTS justru memberlakukan pungutan tambahan transportasi sebesar Rp. 2000,-/RTS. Ada kecenderungan, bahwa harga jual (tebus)
di wilayah perkotaan jauh lebih mahal
dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini terlihat pada harga jual di Bogor, Semarang, Makasar dan Tidore yang rata-rata menjual beras seharga Rp. 2.000,- per kg. Demikian pula untuk wilayah Kabupaten, dimana lokasi yang dekat dengan pusat pemerintah lebih mahal dari pada lokasi yang jauh. Penambahan biaya ini dengan berbagai alasan : (a)
pembelian kantong plastik
(b)
transpor dari desa ke titik bagi
(c)
ongkos petugas penimbangan
(d)
honor petugas raskin desa/dusun
(e)
upah buruh truk “Terus terang kita tidak bisa menjual beras sesuai aturan yang telah ditetapkan
pemerintah
yaitu sebesar Rp 1.600/kg. Kenapa begitu, karena pengelola perlu biaya
tambahan untuk transport, beli kantong plastik dan honor petugas di lapangan saat mengangkut beras dari kelurahan dan saat membagi di Pos Yandu. Satu tambahan lagi yang sangat penting, isi beras karung 50 kg, ternyata saat ditimbang tidak mencapai 50 kg, rata56 | P a g e
rata 46-47 kg/karung. Sedangkan kami tetap membayar ke kelurahan seharga 50 kg. Oleh karena itu berdasarkan musyawarah dengan RT setempat serta diwakili oleh warga, maka kami sepakat untuk menjual beras dengan harga Rp. 2.000,-/liter atau Rp2.500/kg.” (H. Enin Suryana, Ketua RW 01 Kelurahan Kedung Badak, Bogor) Pada sisi lain, kehadiran program raskin ini juga dimanfaatkan sebagai medium penggalangan dana di tingkat Desa/Dusun/RW/RT. Banyak lokasi yang memasukkan komponen biaya yang tidak langsung terkait dengan raskin dalam harga jual atau tebus, misalnya iuran RW/RT, iuran posyandu, perbaikan kantor desa atau rumah ibadah.
Kelebihan harga juga dialokasikan untuk pengelola Raskin itu sendiri. Dengan nama atau istilah yang berbeda. Ada yang mengatasnamakan biaya operasional petugas raskin. Ada pula yang menyebut jasa pendistribusian, hanya karena tim Raskin desa tidak menerima beras jatah. Padahal di beberapa wilayah ditemukan para pengelola Raskin turut menikmati berkah beras murah ini. Seorang kader Posyandu di Kecamatan Subang yang merangkap sebagai pengelola Raskin tingkat RW mengaku bahwa setiap kader dan RT mendapat jatah beras masing-masing 1 karung ukuran 15 kg, sementara RW setiap bulan mendapat jatah Rp 100.000. Ditambahkan oleh seorang ketua RT di Kecamatan Cipunagara, Subang, dari penyelenggaraan program Raskin ini RT mendapat upah Rp 100.000 per bulan. Dan ternyata berkah Raskin begitu luas hingga berwujud kursi. Kini setiap RT di salah satu desa di Subang sudah mempunyai kursi yang lazim dimanfaatkan untuk pertemuan tingkat RT atau disewakan untuk hajatan dan biaya sewanya sebagai pemasukan kas RT.
Termasuk memasukan biaya sukarela yang besarnya Rp. 2.000,- sampai Rp. 3.000,- per 15 kg sebagaimana di Belitung yang pembagian raskinnya bersifat gratis. Penambahan biaya ini pada sebagian lokasi memang dimanfaatkan benar-benar untuk kepentingan publik, namun ada juga yang masuk ke kantong aparat. Di RW 01 Kelurahan Gunung Batu misalnya, disebutkan bahwa sisa saldo tersebut tidak diketahui oleh warga dengan alasan khawatir warga akan memanfaatkan untuk hal yang tidak jelas. Lebih baik disimpan dan kami gunakan untuk membantu warga miskin berobat. Berbeda
57 | P a g e
dengan Kelurahan Pasir Jaya yang justru mengakui bahwa warga malah tahu akan sisa penjualan raskin tersebut. Transparansi penggunaan saldo penjualan raskin justru dituntut oleh warga. “Warga tidak keberatan dan warga pun cukup menikmati sisa dana tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti pengajian mingguan-bulanan, posyandu, dana rapat, perbaikan jalan-selokan, dan seterusnya. Yang penting kelebihan dananya diketahui oleh warga dan disetujui penggunaannya. Itulah gunanya kita disini sering rapat, musyawarah dan berembuk biar semua enak dan kebagian” (Erwin Toar/Ketua RW.011, Kel.Pasir Jaya). Pemanfaatan sisa atau kelebihan hasil penjualan raskin memang beragam. Di sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, digunakan sebagai PAD desa rata-rata sebesar Rp. 400.000,-/bulan - Rp. 500.000,-/bulan.
Bahkan di Banjar/Dusun/Linkungan/RT di
Buleleng setiap bulannya menerima dana lebih dari hasil penjualan raskin sebesar Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,- untuk pembangunan dan kegiatan upacara adat di banjar/ dusun/ lingkungan/ RT. Namun terdapat pula desa atau kelurahan yang Harga raskin yang seharusnya dijual Rp.1600 / kg, harus dijual dengan harga Rp. 2000 untuk menutupi hutang (Usman Toduho, Lurah Goto)
memang sengaja menaikkan harga jual raskin untuk membiayai yang tidak perlu. Misal saja : memberikan tips bagi supir dan kernet truk dari Bulog sebagaimana di Kabupaten Subang. Membayar pinjaman atau tunggakan raskin masa lalu akibat penyelewengan oleh oknum desa seperti di Kota Tidore. Di Kelurahan Goto Tidore misalnya, Raskin dijual dengan harga Rp. 2000,- per kg karena kelebihannya untuk menutupi hutang dari pinjaman raskin
masa lalu. Kecenderungan menambahkan biaya di sejumlah lokasi agaknya menjadi pola dengan berbagai alasan. Yang paling banyak adalah alasan untuk keperluan biaya transportasi. Meski ada lokasi yang mendapat subsidi atau bantuan dana transportasi, namun tetap harganya lebih besar dari ketentuan. Misal saja, di Kabupaten Gowa, dimana melalui APBD 2012 telah dialokasikan dana transportasi raskin sebesar Rp. 100.000,/bulan/desa. Hanya saja menurut keterangan dari Kepala Desa, realisasinya tidak jelas dan mekanismenya merepotkan dan butuh waktu 2-3 hari mengurus. Sehingga Kepala Desa cenderung tidak mengambil. “ Memang ada dana dari Kabupaten untuk transportasi raskin,
58 | P a g e
namun mengurusnya rumit, butuh waktu dan ongkos ke kota. Jadi malas ngurus karena di sini banyak pekerjaan “ (Kepala Desa Kalebarembeng, Gowa). III.6.2. Kemampuan Menebus Beras Terkait dengan persoalan harga ini, hasil monitoring dan evaluasi ini juga memperoleh informasi mengenai kemampuan masyarakat miskin untuk menebus beras baik bagi warga yang menerimanya setiap bulan maupun beberapa bulan sekaligus. Mayoritas warga selalu mengambil jatahnya saat beras datang. Termasuk warga penerima Raskin di Sampang yang penyalurannya dilakukan dengan model diputar atau bergilir per dusun dimana setiap 1 dusun penyalurannya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Demikian pula bagi sebagian warga Semarang Utara yang tidak merasa kesulitan dalam menebus Raskin sejumlah 1-3 kg saja dengan harga kurang dari Rp 10.000. Hal ini masih dianggap ringan oleh sebagian warga. Apalagi di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dimana Raskin diberikan secara gratis. Meski demikian bukan berarti kelompok warga yang tidak pernah melewatkan setiap jadwal distribusi Raskin itu selalu mempunyai dana untuk menebusnya. Warga Karangasem, salah satu contohnya, selalu dapat menebus beras dalam setiap penyaluran, karena dibantu secara tidak langsung oleh Kepala Lingkungan yang sudah membayar dimuka seluruh jatah beras warga di lingkungannya. Sehingga warga masih mempunyai waktu sekitar 3 hari untuk melunasi penebusannya. Yang menjadi soal adalah tidak seluruh kelembagaan dusun, RW dan RT memiliki kapasitas pendanaan seperti di Karangasem untuk menyediakan dana talangan bagi warga untuk menebus raskin. Dari pemaparan tersebut diperoleh gambaran bahwa kemampuan warga kurang mampu ini tetap saja dalam keterbatasan terutama dalam persoalan ketersediaan dana. Pekerjaan mereka yang kebanyakan pada bidang usaha yang tidak memberikan penghasilan tetap membuat mereka seringkali kesulitan membayar Raskin. Ketidakpastian waktu distribusi acapkali mengakibatkan warga kurang mampu menjadi kesulitan untuk menebus. Bagi warga yang memiliki keluarga atau tetangga yang mampu biasanya meminjam sementara untuk keperluan penebusan. Namun pada sisi lain, manakala tidak ada keluarga maka warga yang berpenghasilan tidak menentu seringkali meminjam uang
59 | P a g e
pada pelepas uang (rentenir) untuk menebus dan terakhir merelakan hak raskin tidak ditebus karena ketiadaan dana. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan warga penerima Raskin bertambah sulit untuk menebus beras yang menjadi jatahnya.
1. Jadwal datang beras setiap bulan tidak tetap waktunya. Distribusi pernah dilakukan pada tengah bulan atau kadang pada awal bulan, tetapi tidak selalu pada waktu tersebut. Waktu yang tidak tentu itu menyulitkan mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap untuk menyiapkan dananya. Tidak bisa dipastikan apakah mereka mempunyai uang atau tidak ketika beras datang dalam jadwal yang tidak menentu ini. Apalagi jika Raskin disalurkan saat masyarakat belum menerima gaji atau bahkan ketika uang penghasilan warga sudah habis atau tanggal tua. Akibatnya pada situasi seperti itu dimana ada warga yang tidak menebus Raskin maka jatahnya akan dialihkan kepada warga penerima lainnya. Dan bila keluarga lain yang tercantum dalam DPM itu tidak mampu atau tidak sanggup menebusnya maka biasanya akan ditawarkan kepada masyarakat lainnya selain yang terdaftar di DPM.
Di Buleleng ada beberapa dusun yang mempertanyakan masalah jadwal penebusan beras ini. Karena ketua lingkungan/RT di wilayah mereka tidak mengumumkan kapan tepatnya beras dapat ditebus. Mereka hanya diberi tahu bahwa waktu penebusan beras hanya 1 hari, dan bila melampaui dari jadwal tersebut aparat tidak akan melayani lagi dengan alasan beras sudah ditebus oleh warga lainnya. Padahal warga masih mengumpulkan dana untuk menebusnya dengan menempuh berbagai cara seperti mengumpulkan barang-barang bekas terlebih dahulu untuk dijual atau bekerja serabutan lainnya. Ternyata ada permainan di sana. Hasil observasi di lapangan menemukan bahwa pada setiap penyaluran di wilayah itu selalu ada tukang tadah yang sudah siap menampung beras dari Kepala RT dengan harga pasaran berkisar Rp. 4.000 - Rp. 5.000.
60 | P a g e
2. Penyaluran beras dalam waktu beberapa bulan sekaligus Di beberapa wilayah, dengan pertimbangan utama menghemat biaya transportasi, distribusi beras kepada keluarga miskin yang tercantum dalam DPM seringkali dilakukan tidak setiap bulan (antara lain di Nias Selatan, Karangasem, Timor Tengah Selatan, Buton, Muna, Halmahera Utara, Tidore), misalnya dalam kurun waktu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Penyaluran beberapa bulan sekaligus seperti itu dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat. Terlebih bila datangnya beras bertepatan dengan adanya upacara di dusun/desa (Karangasem) atau pada waktu hasil bumi berkurang (Nias Selatan). Sehingga ada sebagian yang masyarakat yang menebus jatahnya lebih kecil daripada jumlah bulan distribusinya. Misalnya seharusnya warga berhak menebus Raskin sejumlah 45 kg untuk jatah distribusi selama 3 bulan, tetapi karena tidak memiliki cukup dana maka mereka hanya mampu menebus 20 – 30 kg.
Padahal terkadang beras yang diterima tidak sesuai dengan jatah sejumlah bulan penyaluran yang sudah dibayar oleh warga. Artinya ketika warga telah membayar beras untuk jatah 3 bulan, misalnya, maka selayaknya mereka akan menerima beras sebanyak jatah 3 bulan tersebut. Tetapi kadang tidak demikian praktik yang terjadi di lapangan. Seperti yang pernah terjadi di Lahusa, Nias Selatan. Warga diminta membayar jatah beras untuk 3 bulan berikutnya, sementara jatah 3 bulan sebelumnya yang telah mereka setor sekaligus masih belum genap diterima semuanya atau tersisa jatah 1 bulan lagi. Terkait
dengan
hal
tersebut,
di
Desa
Sidamangura dan Konawe, Kabupaten Muna, sering
terjadi
keributan
pada
setiap
pembagian Raskin. Karena masyarakat yang sudah membayar sebelumnya justru tidak dapat menerima jatahnya. Aparat desa justru mendahulukan pelayanan terhadap warga yang
menebus
setelah
beras
Warga yang kesulitan untuk menebus Raskin akan bertambah pada saat musim paceklik atau sedang mengganggur, karena mereka tidak punya pendapatan sama sekali.
datang
dibandingkan mereka yang telah membayar jauh
61 | P a g e
sebelum hari penebusan tiba. Ketika warga mengajukan keberatan dan protes mengenai persoalan itu, pihak aparat desa justru menawarkan pengembalian uang mereka sebagai solusinya. Warga yang sering mengalami kesulitan dalam menebus Raskin mungkin tidak banyak jumlahnya. Terutama para lansia, janda, keluarga miskin sekali dan keluarga miskin dengan banyak anak. Akan tetapi jumlahnya akan semakin bertambah pada saat musim paceklik dan tidak banyak pekerjaan di lingkungan tempat tinggalnya. Karena rata-rata pekerjaan warga adalah petani, nelayan, pekerja lepas, dan buruh. Sehingga pada saat musim paceklik atau sedang mengganggur, mereka tidak punya pendapatan sama sekali.
Supaya dapat membeli Raskin, cara yang umum ditempuh oleh kebanyakan warga adalah meminjam uang atau berhutang. Baik pada tetangga, saudara, kepala desa maupun pihak lainnya. Pinjaman akan dikembalikan kelak setelah mereka mempunyai uang atau mendapatkan kiriman dari keluarga yang merantau. Sedangkan para jompo dan janda mengandalkan pemberian uang dari sanak saudara dan anak-anaknya. Cara lainnya adalah menjual harta yang masih dimiliki atau menjual hasil kebun berupa sayur mayur, singkong, ubi, buah-buahan (antara lain di Timor Tengah Selatan, Buton, Muna) dan hasil ternak seperti ayam, babi, dan kambing (antara lain di Timor Tengah Selatan). Ada pula yang sengaja menyisihkan uang atau menyimpan sisa uang belanja harian demi dapat menebus Raskin.
Seperti di Batumarmar, Pamekasan, misalnya. Meski terlihat banyak rumah besar dan mewah di sana namun itu merupakan hasil dari masa lalu saat mereka bekerja sebagai TKI bukan cermin keadaan sekarang. Karena setelah kembali ke kampungnya mereka tidak bekerja lagi atau hanya bekerja sebagai petani yang tidak menentu penghasilannya. Keadaan tak pasti ini dialami juga oleh buruh tani bawang di Brebes. Ketika musim paceklik mereka kehilangan pendapatan yang biasanya diterima sebesar Rp 12.000 untuk setengah hari kerja. Sedangkan di Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, masa-masa sulit penduduk di sana justru terjadi pada saat panen padi. Pundi keuangan mereka terisi kala tiba musim jambu sekitar bulan September-Desember. Jadi kemampuan keuangan mereka
62 | P a g e
tergantung musim. Begitu pula para nelayan di Semarang Utara. Mereka pergi melaut tidak setiap hari dan ketika melaut pun belum tentu memperoleh hasil. Oleh karena itu banyak pula di antara mereka yang bersedia melakukan usaha apa saja atau bekerja serabutan sepanjang mendatangkan uang. Seperti yang diungkapkan oleh seorang warga di Semarang, yang tinggal bersama anak-anaknya yang sudah berkeluarga beserta cucu-cucunya dengan total anggota rumah tangga sejumlah 8 orang dalam rumah berukuran 4x5 m2 dan berdinding papan. Penghasilan keluarga ini tidak menentu karena hanya menantu dan cucunya saja yang bekerja secara serabutan. Sehingga mereka seringkali merasa kesulitan untuk menebus raskin. Meski kebanyakan titik bagi menerapkan sistim beras boleh dibawa pulang oleh warga setelah dibayar atau ‘ada uang ada barang’, tetapi di beberapa wilayah lainnya terdapat pengecualian. Di Semarang Utara masyarakat diperbolehkan mengambil Raskin terlebih dulu dan membayarnya setelah mempunyai uang. Bahkan bagi warga yang sangat tidak mampu biasanya ditalangi terlebih dahulu oleh tetangga yang lebih mampu atau oleh aparat desa seperti kepala dusun/ketua RT/ketua RW/kepala desa/korlap Raskin. Dana talangan itu, menurut pengakuan pengelola Raskin di Sampang, dapat mencapai 30 % dari jumlah keseluruhan hasil pembayaran Raskin desa. Di Brebes ada ketua RT yang terpaksa menggunakan uang pribadi atau nombok hingga Rp 400.000 setiap bulan karena beras tidak ditebus warga yang tidak mampu. Jika demikian kondisinya aparat terpaksa harus menutupi jumlah keseluruhan tebusan beras termasuk menanggung pembayaran dari warga yang belum melunasi pembayaran atau menunggak (di Nias Selatan, ada yang menunggak sampai 3-6 bulan). Selain dengan cara merogoh kantong pribadi, ada pula pengelola Raskin yang mengambil jalan dengan menjual beras yang tersisa kepada pihak lain. Dengan harga yang lebih tinggi atau yang berlaku di pasaran. Tentu saja ada laba di sana. Namun mereka berdalih hal ini dilakukan supaya dapat mengembalikan uang tebusan saat mengambil beras di BULOG. Di sisi lain bila ingin dibandingkan antara harga Raskin yang ditetapkan dengan nilai kualitasnya, kebanyakan warga menganggap kedua hal itu sudah setara atau sesuai. Dengan nada yang pasrah bahkan tak jarang yang sinis. “Yaa…, harga Rp 2.000 wajarlah kalau kualitasnya juga seperti ini,” demikian pernyataan salah seorang warga di Bogor.
63 | P a g e
Atau seperti yang diungkapkan oleh masyarakat di Semarang dan Gowa, “Harga tersebut memang sesuai karena kualitasnya juga jelek.” Jauh lebih jelek dari beras di pasar, tambah warga Muna. Jadi semuanya tergantung pada sudut pandangnya. Beras akan dinilai kualitasnya berdasarkan harga yang mana. Bila hanya berdasarkan angka Rp 1.600 atau Rp 2.000 atau variasinya, maka harga yang ditebus warga sudah sesuai dengan kualitasnya. Namun jika ditinjau dari harga beli Pemerintah ke BULOG sebesar Rp 6.000 (antara lain di Deli Serdang, Bogor) atau Rp 7.000 (antara lain di Gowa), maka beras yang selama ini diterima warga dinilai masih jauh dari kualitas seharusnya pada harga tersebut. III.7. Kualitas Beras Kualitas beras adalah satu elemen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan program raskin. Pada pedoman penyelenggaraan raskin bab IV disebutkan bahwa jika dalam penyaluran terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, No 7 Tahun 2009 maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana
Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya
kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai. Dengan harga pembelian dari pemerintah sebesar Rp. 6.000,- per kg dan sesuai Inpres No 7, maka RTS seharusnya mendapatkan beras dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95%. Namun dalam faktanya, tidak seluruh lokasi desa monev yang mendapatkan beras dengan kualitas baik. Dari 220 desa/kelurahan yang dimonitor, tercatat hanya 37,72 % lokasi yang mendapatkan beras raskin dalam kualitas baik, 58,18 % lokasi yang menerima beras dalam kondisi pecah, berbau, berwarna dan berkutu dan 4,09 % lokasi yang menerima beras berkutu. Ini berarti, sekitar 62,27 % kualitas beras yang didistribusikan ke RTS dalam kondisi yang kurang berkualitas.
Sementara ada 7 Kabupaten/Kota yang
seluruh desanya menerima beras dalam kondisi kualitas yang buruk yaitu Pamekasan, Buton, Muna, Subang, Brebes, Semarang dan Halmahera Utara. Ini berarti, pihak Bulog mendistribusikan beras raskin yang dibawah standart harga yang dibeli pemerintah yaitu Rp. 6.000,- per kg. Nampaknya jika mengikuti Inpres Perberasan, kualitas beras yang disalurkan Bulog berkisar pada harga Rp. 2.685,- hingga Rp. 3.300,- per kg.
64 | P a g e
Tabel 3.13. Kualitas Beras Raskin yang diterima RTS di 22 Kabupaten/Kota Kualitas Beras Raskin No
Kabupaten/Kota
Baik
Wilayah Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan 2 Bangka 3 Belitung
1 desa 10 desa 3 desa
4 Sampang 5 Pamekasan 6 Buleleng 7 Karangasem 8 Timor Tengah Selatan 9 Sumba Barat Daya 10 Buton 11 Muna Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang 15 Brebes 16 Semarang 17 Banjar 18 Barito Kuala 19 Makasar 20 Gowa 21 Halmahera 22 Tidore Jumlah
10 desa 4 desa 4 desa 8 desa 10 desa 7 desa 2 desa/kel 9 desa 10 desa 5 desa 83 desa/kel
Pecah/Menir
Bau/ Berwarna
Berkutu
9 desa (menir, bau dan berkutu) 7 desa/kel, beras lembab karena karena lamanya waktu distribusi 10 desa, beras pecah dan bau 6 desa, beras pecah dan coklat 6 desa, pecah2 dan bau 2 desa, pecah2 10 desa, pecah dan agak coklat 10 desa, beras pecah, mangkak dan berkutu 1 desa 2 desa 8 desa/kel, pecah dan mangkak 10 desa, pecah-pecah, bau dan berkutu 10 desa, pecah, berbau dan berkutu 10 desa, pecah dan agak berbau 1 desa, beras pecah dan mangka 2 desa, pecah 5 desa, coklat 3 desa 1 desa, pecah 8 desa, berbau 1 desa 10 desa, beras pecah, berbau dan berkutu 2 desa, pecah 3 desa 128 desa/kel 9 desa/kel
III.7.1. Pengolahan Raskin Masyarakat menilai kualitas Raskin seringkali jauh dari kelayakan konsumsi bagi manusia. Bentuk butiran beras tidak utuh/remuk/hancur, sudah menguning atau bahkan cenderung berwarna hitam, berdebu, berkutu, berbau, berbatu, banyak kotoran sisa penggilingan/katul, banyak karak, menggumpal. Sehingga ketika dimasak tidak tahan lama atau cepat basi (Brebes dan Muna), atau setelah dingin nasinya menjadi keras (Halmahera Utara).
65 | P a g e
Di Deli Serdang sebagian besar masyarakat miskin menyatakan bahwa Raskin yang dinikmati sekarang sudah baik kualitasnya dan lebih enak rasanya. Namun, menurut beberapa warga, setiap bulan kualitas beras tidak sama. Ada kalanya bagus seperti beras yang mereka beli di pasar dan kadangkala buruk. Pada bulan Oktober dan November 2012, misalnya, ditemukan beberapa karung Raskin dengan mutu tidak baik. Beras dengan kualitas buruk itu biasanya banyak ditemukan pada karung berukuran 15 kg. Di masing-masing daerah Raskin berkualitas tidak baik ditemukan dalam berbagai variasi berikut: Pada waktu tertentu saja (tidak setiap waktu penyaluran) Pada beberapa karung dalam periode penyaluran yang sama Pada setiap waktu penyaluran dan hampir semua karung Pada karung dengan kemasan lebih kecil
Meski kualitasnya tidak sesuai standar, petugas pembagi tetap menyalurkannya dan warga juga tetap menebusnya. Karena umumnya aparat tidak memeriksa seluruh karung yang diantar ke desa atau kelurahan sehingga Raskin yang diterima tidak diketahui kualitasnya. Seperti yang disampaikan seorang aparat desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berikut ini:
Itu tara kase tahu, entah mau bagus dia tara bae, tetap saya kase, pasti dong mara karna tara bae, pasti dong buang, dia b’abu, dia bagumpal, trus kaya dia b’kutu.” (kami tidak beritahu, entah beras tersebut bagus atau tidak bagus, tetap saya bagikan ke warga, pasti mereka marah-marah karena kualitas raskin jelek, mereka pasti buang, karena beras berabu, banyak gumpalan, terus banyak kutunya)
66 | P a g e
Di Kabupaten Subang misalnya, beras yang diterima oleh masyarakat kondisi menirnya bisa mencapai 40%. Di Desa Tanjung, Desa Jati, Kec. Cipunagara dan Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem, sejumlah RTS memperlihatkan beras dengan kualitas yang buruk sebesar 5 liter dengan tingkat beras menir sekitar
40% (2 liter) menir. Menurut salah
seorang warga beras ini tidak dapat dikonsumsi sehinggga oleh warga digunakan sebagai pakan ternak ayam karena harga pakan ternak bisa mencapai Rp. 3.000,- s/d 4.000,- perkg.
Gambar 6. Kondisi beras raskin dalam keadaan kecoklatan dan pecah-pecah
Sedangkan di Kabupaten Karangasem umumnya Raskin digunakan untuk konsumsi RTS. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, raskin juga digunakan untuk membuat makanan tradisional (jajan reginang/tipat) untuk kebutuhan upacara adat (maturan/sesajen) yang dibuat oleh RTS (tidak dijual). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa secara umum kualitas beras Raskin secara fisik sudah mengalami perubahan terutama sejak 3 bulan terakhir, namun dari rasa masih tetap dianggap kurang. Sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat miskin di kabupaten Banjar. Mereka tidak menyukai beras yang rasanya pulen (malut) atau melekat setelah melalui proses pemasakan. Karena berasnya terasa seperti beras ketan, sedangkan masyarakat di sana biasa mengkonsumsi beras dengan tekstur agak keras. Sekalipun Raskin yang dibagikan dalam kondisi kualitas yang kurang baik, namun nampaknya posisi RTS (warga) tidak berdaya untuk menolak karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan tidak ada pilihan lain. Ibu Nelci Missa dari Desa Fenun Kecamatan
67 | P a g e
Amanatun Selatan TTS, mengatakan “Kualitas raskin pada penyaluran terakhir ini, hancur (maksudnya pecah-pecah) tetapi tetap kami makan (konsumsi), karena raskin sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan makan (pangan) kami sekeluarga”. Hal yang sama juga terjadi di Kota Semarang, dimana selama program raskin berjalan (2012) kualitas raskin yang diterima kurang baik kualitasnya yaitu berasnya remuk, berwarna kehitaman/kehijauan dan baunya apek. Pernyataan ini diperjelas oleh keterangan Kasi Kesos Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu, Semarang, “Beras raskin yang disalurkan kurang baik kualitasnya yaitu remuk/hancur, kadar menirnya mencapai 30%, berwarna hitam dan kehijauan, serta banyak sisa kotoran hasil penggilingan (las). Kualitas raskin yang kurang baik kemungkinan karena memang kualitas padinya tidak begitu bagus, dan beras terlalu lama disimpan di Dolog sehingga kualitasnya berkurang sangat banyak”. Sebelum dikonsumsi, Raskin harus melalui berbagai proses terlebih dahulu supaya enak di lidah. Cara yang biasa dilakukan warga, antara lain:
Mencuci beras dengan lebih lama/berkali-kali Mencuci beras dengan air garam untuk menghilangkan bau apeknya Mencampur dengan daun pandan saat memasak supaya wangi Menambahkan air pada saat memasak sehingga beras tidak keras Memasak dengan santan
Secara umum, meski berkualitas buruk, Raskin tetap dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Sebagian mengkonsumsinya tanpa mencampur dengan beras lain dengan alasan keuangan karena warga tidak mempunyai uang untuk membeli beras lainnya. Ada pula karena alasan kesehatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa warga di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tidore Kepulauan, “Terkadang rasanya lumayan enak juga, apalagi Raskin kadar gulanya rendah sehingga baik untuk kesehatan.” Tetapi ada kasus di Kaliwlingi, Brebes, apabila dimakan tanpa campuran beras yang lebih bagus, perut warga menjadi sakit.
68 | P a g e
Memang sebagian besar warga biasanya mengkonsumsi Raskin dengan cara mencampurnya dengan jagung (antara lain di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Karangasem) atau umumnya dengan beras lainnya berjenis premium atau yang lebih baik mutunya. Dalam kaitan dengan kualitas, BULOG juga merespon keluhan warga dengan mendemonstrasikan memasak nasi (magic jar) bersama masyarakat dan hasilnya baik dan bisa dimakan. “Memang harus direndam agak lama dalam proses mencucinya, saya juga ikut makan kemarin di desa Sebudi Kabupaten Karangasem”, jelas Bapak Made Raka Suparta. III.7.2. Pengembalian Beras Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari pihak BULOG, sesungguhnya jika ada beras yang tidak layak konsumsi, maka beras dapat dikembalikan dan ditukar dalam waktu 24 jam. Namun belum banyak warga atau para pengurus Raskin di berbagai wilayah yang mengetahui mengenai adanya mekanisme pengembalian beras tersebut. Di samping itu aparat di desa/kelurahan juga khawatir adanya biaya tambahan saat mengembalikan ke BULOG. Padahal BULOG akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggantian beras yang rusak termasuk mengganti biaya pengangkutan atau dengan kata lain tanpa ada penambahan beban biaya. Demikian antara lain yang disampaikan oleh Kansilog Nias Selatan dan BULOG Kabupaten Muna. Walau demikian pengembalian Raskin ini agak sulit dilakukan dalam tempo 24 jam. Karena jarak dan geografis desa yang sangat menyebar, biasanya beras dengan kualitas buruk baru diketahui setelah karung dibuka di titik bagi yang kebanyakan terletak di dusun dan telah lebih dari 24 jam. Apalagi jumlah karung beras yang tiba di titik distribusi (kantor desa) biasanya dalam jumlah yang banyak sehingga pengelola raskin di tingkat desa tidak dapat memeriksa satu demi satu karung Raskin untuk melihat kualitasnya. Selain itu peralatan untuk memeriksa Raskin juga tidak dimiliki oleh petugas raskin di tingkat desa. “Bagaimana mau mengecek raskin, datang jumlahnya karung sudah banyak, dan sering tiba di desa sudah sore, kami tidak mempunyai alat, juga sudah tidak ada petugas di kantor desa yang mengawasi”, ungkap Pak Nengah Masa.
69 | P a g e
Oleh karena itu waktu 1 x 24 jam yang diberikan oleh BULOG untuk melakukan penukaran tidak akan mungkin bisa dipenuhi oleh aparat ditingkat desa. Proses distribusi dari kantor desa ke dusun/banjar memerlukan waktu 1-2 hari, dan kualitas beras baru dapat diketahui pada hari kedua sehingga sudah tidak bisa melakukan klaim. Di samping itu petugas yang mengantarkan beras hanyalah supir truk dan kuli angkut bukan karyawan BULOG, sehingga urusan keluhan tidak bisa ditangani langsung di lapangan. Sementara kendala teknis yang dihadapi di Bogor adalah penyaluran oleh BULOG dilakukan pada malam hari/tengah malam sehingga pihak kelurahan atau warga tidak sempat memeriksa kualitas beras pada setiap karung yang diantar. Kesempatan untuk memeriksa itu baru dapat dilakukan setelah beras sampai di rumah Ketua RT/RW saat beras dibongkar dan ditimbang di sana. Tetapi ketika warga menjumpai beras berkualitas kurang baik, ada semacam keengganan warga untuk mengembalikan beras ke RT/RW/Kelurahan karena beranggapan akan menyita waktu padahal kebutuhan beras sudah tidak bisa ditunda lagi. Meskipun demikian di beberapa wilayah ada sejumlah aparat yang sudah pernah melakukan pengembalian Raskin kepada BULOG, antara lain Semarang, Gowa, Bangka, Makasar. Di Semarang pengelola Raskin pernah mengembalikan Raskin karena ditemukan banyak kutunya dan selanjutnya BULOG mengganti dengan beras yang lebih baik. Pengalaman yang sama pernah dialami oleh aparat kelurahan di Makasar, namun pihak kelurahan harus mengantar dan mengambil penggantinya sendiri serta dengan menggunakan biaya sendiri. Demikian pula yang terjadi di salah satu kelurahan di Bangka pada bulan September. Saat itu ditemukan sekarung beras ukuran 50 kg yang tidak layak konsumsi karena isinya menggumpal seperti sudah pernah terkena air dan kadaluarsa. Barangkali karena
penyaluran
dari
BULOG
itu
sudah
berlangsung
lama
sehingga
tidak
mengidentifikasi karung tersebut secara seksama termasuk beras buruk tadi. Lalu pihak kepala lingkungan setempat melaporkan temuan itu
kepada pihak BULOG, dan
menukarkan dengan beras yang layak dikonsumsi. Penukaran beras dari desa kepada BULOG tersebut, menurut Ketua Tim Raskin BULOG di Bali, rata-rata per bulan terjadi sebanyak 11%. Diakui oleh pihaknya bahwa cara
70 | P a g e
penyimpanan beras di BULOG masih konvensional dan sangat manual. Hal ini sangat berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dimana beras yang disimpan tersebut semakin lama kualitasnya justru semakin baik. Namun ternyata penukaran beras tidak selalu menghasilkan kualitas yang lebih baik. Antara lain hal ini dialami oleh warga di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Ada satu desa yang mengembalikan beras dengan kualitas jelek ke BULOG. Pada hari berikutnya beras pengganti datang tetapi dengan kualitas yang tidak lebih baik. Hal ini tentu saja membuat para pengelola Raskin untuk berpikir ulang bila ingin mengganti beras. Apalagi ternyata biaya transportasi tetap ditanggung sendiri oleh pengurus desa. Kini aparat di Brebes agak enggan menukarkan beras lagi kepada BULOG. Bila hampir setiap penyaluran, selalu ada beras dalam kualitas yangburuk, maka akan menyita waktu dan merepotkan atau menambah pekerjaan mereka. Alasan biaya dan waktu juga mengemuka dari wilayah lain, seperti Sampang, Pamekasan, Halmahera Utara, dan Muna. Sempat terpikir akan mengembalikan beras ke BULOG, tetapi selain masyarakat tidak paham caranya, para pengurus Raskin juga mempertanyakan biaya transportasi dan biaya buruh menjadi tanggungan masyarakat atau BULOG. Selain itu kalau dikembalikan ke BULOG prosesnya akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu biasanya masyarakat menerima saja apa adanya beras yang sudah ditebus. Pasrah. Barangkali itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan sikap masyarakat miskin pada umumnya terhadap kualitas Raskin. Mereka menerima begitu saja beras pemberian pemerintah dengan harga murah ini. Karena Raskin merupakan bantuan pemerintah, baik buruknya tidak diperhitungkan atau lebih tepatnya sudah dimaklumi. Mereka tetap bersyukur telah mendapatkan bantuan. Tanpa protes. Karena menurut warga di Brebes, “Rasanya tidak etis sudah dikasih beras murah tetapi masih protes.“ Sesungguhnya banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas Raskin. Namun biasanya hanya sampai pada obrolan dengan tetangga saja. Sangat jarang keluhan tersebut disampaikan secara langsung kepada perangkat desa. Hal ini terutama karena warga khawatir keluhan atau protes yang disampaikan akan membuat nama mereka dicoret atau dikeluarkan dari Daftar Penerima Raskin.
71 | P a g e
Permasalahan kualitas beras dapat dikatakan sebagai persoalan yang menuntut perhatian serius dari pemerintah. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas beras harus menjadi prioritas pemerintah dalam penyaluran Raskin mendatang. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh aparat di Kabupaten Subang berikut ini, “Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kualitas beras terlebih dahulu dibandingkan mengubah sistim atau menerapkan metode baru.” Bahkan bila BULOG tidak sanggup menyediakan beras dengan kualitas layak konsumsi, salah seorang camat setempat, yang daerahnya merupakan salah satu wilayah lumbung padi, mengusulkan untuk menggunakan beras lokal produksi wilayahnya yang kualitasnya lebih baik daripada mutu beras BULOG. III.8. Waktu Penyaluran Beras Dalam Pedoman Umum pada penjelasan mengenai waktu penyaluran beras hanya disebutkan bahwa waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran. Namun berdasar pagu Raskin yang sudah ditetapkan yaitu setiap bulan untuk setiap desa/kelurahan maka umumnya distribusi beras ini dilaksanakan regular 1 kali sebulan. Dari hasil monev menunjukan bahwa tidak semua wilayah sampel menyalurkan dalam waktu yang sudah ditentukan (1 kali/bulan). Proporsinya berimbang antara wilayah yang membagi Raskin secara rutin dengan yang tidak. Hampir separuh atau 46% dari 220 desa/kelurahan sampel menyalurkan beras kepada rumah tangga miskin secara teratur setiap bulan. Sedangkan sisanya sekitar 54 % wilayah membagi Raskin dalam waktu beberapa bulan sekaligus, dengan berbagai variasi waktu yakni ada yang 2 bulan sekali, atau 3 bulan bahkan ada pula yang sampai 6 atau 7 bulan sekali. Hal ini memberi isyarat bahwa di sejumlah lokasi, manajemen distribusi (ketepatan waktu, lokasi bagi) masih merupakan masalah dalam effektivitas pelaksanaan raskin. Tanpa disadari bahwa ketdakpastian dan lamanya waktu penyaluran berimplikasi pada peningkatan pengeluaran dari warga miskin karena warga harus membeli beras dengan harga pasar. Seperti ungkapan dari seorang warga di Desa Kualeu, Timor Tengah Selatan berikut ini : “ Raskin tidak kami terima setiap bulan tetapi 6 bulan bahkan lebih karena kami menunggu kapan pemerintah desa memberikan informasi melalui RT/Dusun untuk kami bayar raskin atau kami terima raskin”.
72 | P a g e
Tabel 3.14. Waktu Penyaluran Raskin di 22 Kabupaten/Kota Waktu Penyaluran No
Kabupaten/Kota
Wilayah Ujicoba Kartu 1 Nias Selatan 2 Bangka 3 Belitung 4 Sampang 5 Pamekasan 6 Buleleng 7 Karangasem 8 Timor Tengah Selatan 9 Sumba Barat Daya 10 Buton 11 Muna Wilayah Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang 15 Brebes 16 Semarang 17 Barito Kuala 18 Banjar 19 Makasar 20 Gowa 21 Halmahera Utara 22 Tidore Jumlah
Rutin (Setiap Bulan) 42 desa (41.2%) 10 desa 10 desa 9 desa 2 desa 10 desa 1 desa 60 desa/kel (58.8%) 10 desa 10 kelurahan 10 desa 10 desa 10 desa 6 desa 3 desa 1 kelurahan 102 desa/kelurahan
Tidak Rutin (Beberapa Bulan) 68 desa (57.6%) 10 desa 1 desa 8 desa 9 desa 10 desa 10 desa 10 desa 10 desa 50 desa/kel (42.4%) 4 desa 7 desa 9 kelurahan 10 desa 10 desa 10 kelurahan 118 desa/kelurahan
Jika ditelusuri menurut lokasi uji coba kartu dengan yang non uji coba kartu, dari tabel 3.14 tampak bahwa jumlah kabupaten/kota yang seluruh desa/kelurahan melaksanakan distribusi tepat waktu di wilayah non uji coba kartu lebih banyak dari pada daerah dengan penerapan metode baru. Yakni 5 kabupaten/kota (Deli Serdang, Bogor, Subang, Brebes, dan Semarang) berbanding dengan 3 kabupaten (Bangka, Belitung, dan Buleleng). Namun terjadi yang sebaliknya pada perbandingan antara jumlah wilayah yang semua desa/kelurahannya tidak dapat secara rutin melakukan distribusi Raskin, yaitu 3 kabupaten/kota (Gowa, Halmahera Utara, Tidore) berbanding dengan 5 kabupaten/kota (Nias Selatan, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Buton, dan Muna) di lokasi uji coba kartu. Hal ini berarti secara keseluruhan ketepatan waktu distribusi yang tidak
73 | P a g e
berjalan sesuai ketentuan lebih banyak terjadi di daerah dengan penerapan metode uji coba kartu (57.6%). Penyaluran Raskin yang tidak dilaksanakan setiap bulan tersebut dapat dikatakan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini: 1. Kendala transportasi/jarak/letak geografis Jarak desa ke BULOG yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak dianggap tidak efektif jika penyaluran harus dilakukan setiap bulan. Seperti yang terjadi di Sumba Barat Daya (SBD) dimana sub Divre Bulog masih berkedudukan di Waikabubak-Sumba Barat yang berjarak sekitar 40 km dari SBD. Selain itu alat pengangkutan beras juga menjadi pertimbangan, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lolowau, Nias Selatan. Di sana kapal pengangkut beras hanya 1 unit dengan kapasitas yang terbatas apalagi saat cuaca buruk. Sehingga distribusi beras umumnya dilaksanakan sekaligus untuk beberapa bulan. 2. Pagu Raskin yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah warga miskin Untuk mengatasinya maka umumnya aparat/pengurus Raskin setempat menempuh cara atau siasat dengan pembagian beras secara merata bagi seluruh rumah tangga miskin yang ada. Akibatnya beras yang diterima oleh masing-masing RTS setiap bulan tidak akan pernah mencapai 15 kg sesuai ketentuan atau dalam jumlah yang sedikit sekali (lihat pembahasan tentang Jumlah Beras). Oleh karena itu supaya sekali menebus warga bisa langsung menerima dalam jumlah yang banyak maka distribusinya dilakukan beberapa bulan sekali. Di kecamatan Mollo Utara, Timor Tengah Selatan, misalnya. Jika dibagi setiap bulan setiap warga miskin Desa Eonbesi hanya menerima beras sebanyak 3-4 kg. Tetapi bila ditebus setiap 6 bulan maka mereka akan mendapat jatah Raskin dalam jumlah yang (seolah-olah) lebih banyak yakni 40 kg. Hal ini senada dengan pernyataan kepala desa Walla Ndimu, Sumba Barat Daya, “Lebih baik kumpul banyak baru diambil, supaya terima berasnya dalam jumlah yang banyak.” 3. Adanya tunggakan desa Penyaluran beras oleh Bulog dijalankan berdasarkan atas pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Artinya bagi desa yang sudah membayar dana setoran warga ke rekening Bulog melalui bank setempat maka penyaluran beras bagi daerah
74 | P a g e
tersebut akan didahulukan. Mengenai sistim pembayaran yang dilakukan sebelum penyaluran tersebut, pihak Bulog Barito Kuala mengemukakan alasan berikut, “Pembayaran raskin sebenarnya bisa 3-4 hari setelah penerimaan raskin, tapi kadang sulit jua karena aparat desa sudah disibukkan dengan penyaluran beras. Sehingga kebanyakan dari Kecamatan membayar terlebih dahulu tagihan raskin tersebut”. Dan sebaliknya untuk desa yang belum melunasi pembayaran akan ditunda pengirimannya hingga seluruhnya terlunasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tunggakan pembayaran yang berlipat-lipat. Akibat dari tunggakan tersebut adalah distribusi Raskin kepada RTS-PM menjadi tersendat atau tidak rutin setiap bulannya. Meskipun hanya karena keterlambatan setoran dari 1 RT (dipakai oleh ketua RT untuk modal usaha) atau 1 kepala desa, maka semua desa dalam lingkup 1 kecamatan akan menanggung risikonya tidak akan mendapat jatah Raskin pada bulan tersebut sebagaimana yang terjadi di kabupaten Banjar. Sementara di kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa, pada periode JuniDesember 2012 hanya terjadi 2 kali penyaluran yakni pada awal bulan Desember 2012 dan Januari 2013. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum dilunasinya setoran bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp 111.656.000,-.
75 | P a g e
BAB IV ANALISA PROGRAM RASKIN
IV.1. Umum Berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam pedoman umum dan temuantemuan dari monitoring pelaksanaan program raskin di masyarakat, menunjukan bahwa program raskin nyaris belum berjalan effektif dilihat dari proses dan hasilnya. Nyaris tidak ada satu kabupaten/kota yang menjadi lokasi monitoring telah melaksanakan program raskin secara sempurna dalam arti seluruh ketentuan yang diatur dalam pedoman umum dipatuhi. Tabel 4.1. Pencapaian 6 Indikator Pelaksanaan Program Raskin No 1 2 3 4 5 6
Indikator Sosialisasi Program Raskin dengan RTS Pemasangan Poster DPM di ruang terbuka Musyawarah Penggantian DPM Kesesuaian Jumlah Beras Kesesuaian Harga Beras Kesesuaian Kualitas Beras Rata-rata
Pelaksanaan raskin di Desa/Kelurahan Ya Tidak 110 (50%) 110 (50%)
220 (100%)
44 (20%)
176 (80%)
220 (100%)
43 (19,54%) 54 (24,54%) 75 (34,09%) 84 (38,18%) 31,05%
177 (81,46%) 166 (73,46%) 145 (65,91%) 136 (61,82%) 68,95%
220 (100%) 200 (100%) 220 (100%) 220 (100%) 100%
Jumlah
Dengan menggunakan 6 aspek atau elemen penting dalam pelaksanaan program raskin sebagaimana tabel 4.1. di atas, maka hanya 31,05 % dari 220 desa/kelurahan yang melaksanakan program raskin sesuai dengan ketentuan. Masalah pokok yang nampak dari program raskin adalah terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan transparansi serta akuntabilitas terutama di tingkat desa. Masyarakat terutama kelompok miskin nyaris tidak dilibatkan dalam seluruh proses pelaksanaan raskin. Ini terlihat dari rendahnya kegiatan sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan warga (RTS-PM) terkait dengan raskin di tingkat RT, Dusun dan Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukan bahwa aparat desa
76 | P a g e
masih beranggapan jika warga (RTS-PM) adalah objek yang tidak berdaya dan perlu disantuni . Program raskin terkesan seolah-olah menjadi milik dan kewenangan pemerintah dan keberadaan masyarakat (RTS) hanyalah sebagai objek (penerima). Karenanya, setiap bentuk putusan atau ketentuan tentang raskin harus diterima, meskipun tidak sesuai seperti jumlah beras yang diterima, harga beras yang ditebus dan kualitas. Pendek kata, masyarakat dihadapkan pada posisi yang sulit yaitu “terima atau tidak”. Mengingat jika tidak bersedia menerima, masih ada warga lain yang mau menerima. Selain itu, jika tidak bersedia, masyarakat sangat membutuhkan untuk memenuhi konsumsi keluarganya. Situasi yang sulit ini juga diperkuat dengan persepsi tradisionil masyarakat tentang “bantuan” yang tidak boleh ditolak dan siapapun berhak. Kekhawatiran terjadinya kerusuhan, kecemburuan dan kekisruhan diantara warga terkait dengan program raskin telah membuat aparat desa/kelurahan cenderung hati-hati dan tertutup dalam melaksanakan program ini. Pemasangan poster DPM yang tidak dilakukan dan kartu raskin yang disimpan adalah indikasinya. Sekalipun disadari kekhawatiran ini tidak seluruhnya tepat karena akar persoalan yang sebenarnya adalah alokasi jumlah raskin yang disediakan lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Kedua, tidak ada keberanian dan kemauan dari aparat desa untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada warganya jika raskin diperuntukan bagi warga miskin (RTS-PM). Karena itu, desa/kelurahan yang menerima beras sesuai dengan jumlah yang ditentukan (15 kg) kurang dari 25%. Sebagian besar lokasi membagikan beras secara bergilir dan merata. Ketidakberdayaan masyarakat, terutama warga miskin (RTS) menjadi semakin jelas ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian harga yang ditentukan. Sebagian besar desa (65,91%) menetapkan harga jual/penebusan beras diatas ketentuan dengan bermacammacam alasan baik rasional maupun tidak. Bahkan tidak sedikit, desa/kelurahan yang menjadikan program raskin sebagai ajang penggalangan dan pemupukan dana baik untuk keperluan desa, organisasi dan juga pribadi. Misal di Belitung, mengingat beras diberikan secara gratis, maka desa memanfaatkan dengan mengutip sumbangan sukarela dari setiap RTS sebesar Rp. 2.000,- hingga Rp. 3.000,-. Disamping itu, yang lebih menarik adalah harga jual beras di wilayah perkotaan jauh lebih mahal dibandingkan di pedesaan.
77 | P a g e
Ketidaksesuaian pelaksanaan program raskin dari ketentuan yang digariskan semakin lebih nyata ketika melihat kualitas beras yang dibagikan. Salah seorang warga (RTS) mengandaikan bahwa posisinya sebagai penerima ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Mengingat jumlah beras yang diterima kurang dari 15 kg, harga hingga Rp. 2.000,- dan ditambah lagi kualitas beras tidak baik. Tercatat hanya 38,18% desa/kelurahan yang menerima beras dengan kualitas standart sesuai dengan Inpres Perberasan No 7 Tahun 2009. Sekalipun pihak Bulog memberikan kesempatan untuk penggantian beras yang tidak berkualitas, namun dengan ketentuan pengembalian dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam dari distribusi, maka masyarakat beranggapan ini omong kosong mengingat jarak ke Bulog sangat jauh dan membutuhkan biaya. Karenanya, nyaris tidak ada desa yang mengembalikan beras yang tidak berkualitas. Masyarakat lebih membuat berbagai siasat agar beras yang berkualitas rendah masih tetap dapat dikonsumsi. IV.2. Tingkat Daerah Situasi secara nasional pada dasarnya merupakan gambaran dari perkembangan program raskin di tiap-tiap daerah (kabupaten/kota).
Dari 22 Kabupaten/Kota yang
menjadi lokasi monitoring dan terdiri dari 11 lokasi uji coba kartu raskin dan 11 lokasi non uji coba, nampaknya tidak ada perbedaan yang mencolok dalam pencapaian program raskin yang ditentukan. Boleh disebut tidak ada satupun kabupaten atau kota yang kinerjanya sempurna baik dalam proses maupun distribusinya. Apa yang telah digariskan dalam pelaksanaan raskin yaitu 6 T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi) nyaris tidak terjadi sehingga hanya bersifat slogan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Raskin secara kuantitatif di masing-masing daerah, Tim Prisma melakukan penghitungan skor terhadap 9 indikator yang sudah berhasil dipantau dalam survei kualitatif. Pada setiap indikator, nilai terendah adalah 0 dan tertinggi adalah 10. Dasar penilaiannya adalah jumlah desa yang telah melakukan/menjalankan indikator tersebut. Artinya jika di suatu daerah ada 10 desa/kelurahan yang melakukan indikator A maka akan bernilai 10, sebaliknya jika tidak ada desa/kelurahan yang menjalankannya maka nilai indikator di daerah itu adalah 0. Dengan demikian nilai tertinggi di daerah uji coba kartu akan mencapai 90 untuk 9 indikator, sementara di wilayah non kartu adalah 80 untuk 8 indikator. Dengan asumsi
78 | P a g e
setiap indikator mempunyai bobot yang sama, maka skor pelaksanaan Raskin di suatu kabupaten/kota adalah (hasil bagi antara total nilai seluruh indikator suatu daerah dengan nilai tertinggi) x 100. Tabel 4.2. Skor Pelaksanaan Raskin di 22 Kabupaten/Kota No
Indikator Pelaksanaan Raskin
Kabupaten/Kota A
B
C
D
E
F
G
H
Jumlah I
Lokasi Ujicoba Kartu 1 2 3 4 5 6 7 8
Nias Selatan Bangka Belitung Sampang Pamekasan Buleleng Karangasem Timor Tengah Selatan 9 Sumba Barat Daya 10 Buton 11 Muna Lokasi Non Ujicoba Kartu 12 Deli Serdang 13 Bogor 14 Subang 15 Brebes 16 Semarang 17 Barito Kuala 18 Banjar 19 Gowa 20 Makasar 21 Halmahera Utara 22 Tidore Kepulauan
Skor
Rata-rata 40.2 3 3 8 0 0 7 8
0 0 5 0 0 5 1
0 2 10 7 0 6 10
7 10 8 6 0 2 8
7 10 7 6 0 2 8
3 3 10 0 0 1 1
1 10 3 10 0 4 4
0 10 10 9 2 10 1
9 6 5 9
6 3 0 2
0 8 10 1
2 2 1 0
2 2 1 0
0 0 0 0
8 10 0 0
0 0 0 0
0 10 10 8 10 1 7 6 10 1 0
21 58 71 46 12 38 48
23.3 64.4 78.9 51.1 13.3 42.2 53.3
33 41 18 12
36.7 45.6 20.0 13.3
Rata-rata 26.6 -
2 2 1 1 3 1 2 5 0 3 3
0 10 0 6 2 10 0 4 9 8 5
4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0
0 10 0 0 0 0 7 6 4 0 3
7 2 0 0 0 10 9 0 0 0 5
10 10 10 10 10 10 3 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 34 11 17 15 35 23 17 22 11 16
41.3 42.5 13.8 21.3 18.8 43.8 28.8 21.3 27.5 13.8 20.0
Rata-rata (keseluruhan) 33.4 Keterangan: A. Penerapan Kartu
D. Jumlah Beras tepat
G. Beras berkualitas baik
B. Pemasangan Poster
E. Dibagi sesuai kuota RTS
H. Waktu bagi tepat
C. Melakukan Sosialisasi
F. Melakukan Musyawarah
I. Tepat Harga
79 | P a g e
Di Nias Selatan, misalnya. Pada indikator B bernilai 0 karena tidak ada satu pun desa di sana yang memasang poster. Sedangkan pada indikator D, Nias Selatan memperoleh nilai 7 karena ada 7 desa yang telah melaksanakan pembagian beras secara tepat jumlah. Demikian seterusnya hingga seluruh indikator memiliki nilainya berdasarkan data yang ada. Sehingga diperoleh total nilai terhadap 9 indikator adalah 21. Jadi skor pelaksanaan Raskin di Nias Selatan (yang merupakan lokasi uji coba kartu) adalah (21/90) x 100 atau sama dengan 23.3. Dengan cara serupa, maka skor yang diperoleh Deli Serdang (lokasi non uji coba kartu) adalah (33/80) x 100 atau sama dengan 41.3. Dari Tabel 4.2. di atas tampak bahwa hanya Kabupaten Belitung dan Bangka yang pelaksanaan program Raskin-nya berjalan cukup baik dilihat dari proses dan hasilnya. Selanjutnya wilayah yang pelaksanaannya termasuk dalam kondisi sedang adalah Kabupaten Karangasem dan Sampang. Sekalipun demikian, beberapa wilayah juga dapat dikategorikan sedang yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Barito Kuala, Bogor, Buleleng, dan Deli Serdang. Kabupaten yang boleh disebut buruk pelaksanaan program Raskin-nya adalah Kabupaten Halmahera Utara, Subang, Muna, dan Pamekasan. Ada kecenderungan, bahwa proses penyelenggaraan yang partisipatif dan transparan, maka kegiatan distribusi raskin lebih baik dalam arti beras dibagi sesuai dengan kuota RTS, jumlah beras lebih tepat dan waktu pembagian lebih baik. Satu-satunya lokasi yang pelaksanaan program raskin tidak effektif dan jauh dari yang ditentukan adalah Kabupaten Pamekasan. Kecuali pembagian beras, di Kabupaten Pamekasan, nyaris tidak ada desa yang melaksanakan kegiatan raskin seperti sosialisasi program raskin, pemasangan poster DPM, pembagian kartu raskin maupun musyawarah penggantian RTS. Hal positif yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan hanya dalam penetapan harga beras yang sesuai ketentuan (Rp. 1600,-/kg) dan pembagian beras sesuai dengan waktu yang ditentukan meski hanya terjadi pada sedikit desa saja. Bila analisa dilakukan menurut wilayah Jawa (60 desa/kelurahan atau 6 kabupaten/kota) dan Luar Jawa (160 desa/kelurahan atau 16 kabupaten/kota), maka “ketidakpatuhan” pelaksanaan Raskin lebih banyak terjadi di wilayah Jawa daripada Luar Jawa.
Hal ini tampak pada banyak indicator seperti sosialisasi, pemasangan poster,
pembagian kartu, ketepatan jumlah, harga, dan kualitas. Pada aspek sosialisasi, misalnya,
80 | P a g e
jumlah desa/kelurahan yang tidak melakukan sosialisasi pada warganya di area monitoring Jawa mencapai sekitar 58 persen sedangkan di Luar Jawa adalah 48 persen. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat dalam persoalan kualitas beras, dimana buruknya kualitas beras dikeluhkan oleh 80 persen penerima Raskin di Jawa sementara di Luar Jawa disampaikan oleh 56 persen warga miskin. Terkait dengan hal terakhir ini menjadi ironis mengingat Jawa memiliki begitu banyak daerah lumbung padi namun ternyata warga miskinnya justru menerima beras dengan mutu yang tidak baik. Apalagi dalam hal ketepatan waktu penyaluran beras sesungguhnya Jawa lebih baik daripada Luar Jawa karena penerima Raskin di Jawa lebih rutin mendapatkan jatahnya atau dapat menebus setiap bulan (85 persen di Jawa berbanding dengan 41 persen di Luar Jawa). Artinya setiap bulan beras dikeluarkan dari gudang Dolog dan selanjutnya disalurkan pada masyarakat yang menjadi target Raskin sehingga beras tidak terlalu lama tersimpan di gudang yang sering diduga menjadi penyebab menurunnya/rusaknya mutu beras seperti menggumpal, berkutu, berbau. Tabel 4.3. Pelaksanaan Raskin menurut Jawa dan Luar Jawa No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Tidak melakukan Musyawarah Tidak melakukan Sosialisasi Tidak memasang poster Tidak tepat jumlah Tidak tepat harga Tidak tepat kualitas Tidak tepat waktu Rata-rata
Jawa (%) Kartu Non Kartu 0 25 65 55 100 82.5 70 100 10 100 50 95 45 0 48.57 65.36
Luar Jawa (%) Kartu Non Kartu 12.22 69.57 47.78 48.57 75.56 77.14 55.56 88.57 50 88.57 55.56 55.71 65.56 65.71 51.75 70.55
Hasil yang menarik juga terkuak dalam kelompok area Jawa dan Luar Jawa tersebut ketika ditinjau lebih dalam berdasarkan lokasi uji coba kartu (Jawa: 20 desa/kelurahan atau 2 kabupaten/kota, Luar Jawa: 90 desa/kelurahan atau 9 kabupaten/kota) dengan non uji coba (Jawa: 40 desa/kelurahan atau 4 kabupaten/kota, Luar Jawa: 70 desa/kelurahan atau 7 kabupaten/kota). Pada masalah sosialisasi dan pemasangan poster, desa/kelurahan di Jawa yang tidak mengikuti pedoman yang digariskan justru lebih banyak terjadi di wilayah uji coba, yakni sekitar 65 persen yang tidak melakukan sosialisasi dan ada 100
81 | P a g e
persen atau seluruh desa yang tidak memasang poster. Bandingkan dengan angka di lokasi non uji coba yaitu masing-masing 55 persen dan 83 persen. Padahal sosialisasi menjadi penting terutama di lokasi uji coba untuk menyebarluaskan metode baru berupa penerapan kartu kepada masyarakat termasuk pemasangan daftar nama penerima Raskin yang termuat dalam bentuk poster. Namun pada indikator lainnya seperti ketepatan jumlah dan harga, baik di Jawa maupun Luar Jawa, ketidaksesuaian indicator tersebut lebih banyak terlihat di lokasi non uji coba daripada daerah uji coba kartu. Agaknya penggunaan kartu yang mencantumkan dengan jelas siapa penerimanya, jatah beras yang menjadi hak penerima, serta harga tebus yang seharusnya, membuat para pengurus Raskin di lokasi uji coba kartu lebih berhati-hati dalam membagi Raskin sehingga RTS-PM setempat cenderung menerima beras dalam jumlah dan harga sesuai ketetapan. Jika wilayah monitoring dibagi dalam kelompok Indonesia bagian Barat (100 desa/kelurahan atau 10 kabupaten/kota) dan Timur (120 desa/kelurahan atau 12 kabupaten/kota), terlihat bahwa tidak berjalannya sosialisasi, pemasangan poster, pembagian kartu, dan kualitas beras sesuai dengan ketentuan lebih banyak terjadi di wilayah Barat daripada Timur. Sebaliknya ketidaktepatan jumlah beras, harga serta waktu penerimaan beras, kebanyakan dijumpai di wilayah Indonesia Timur. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan persoalan kondisi geografis di area monitoring tersebut sehingga warga harus menebus dengan harga beras yang lebih tinggi karena dibutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut beras sampai di tangan masyarakat dan dianggap lebih efisien bila penyalurannya dilakukan dalam waktu beberapa bulan sekaligus. Tabel 4.4. Pelaksanaan Raskin menurut wilayah Barat dan Timur No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Tidak melakukan Musyawarah Tidak melakukan Sosialisasi Tidak memasang poster Tidak tepat jumlah Tidak tepat harga Tidak tepat kualitas Tidak tepat waktu
Rata-rata
Barat (%) Kartu N.Kartu 20 40 62 64 90 82 38 92 24 88 52 82 18 0
43.43
64
Timur (%) Kartu N. Kartu 1.67 64.41 41.67 40 71.67 76.67 75 93.33 58.33 96.67 56.67 60 81.67 76.67
55.24
72.53
82 | P a g e
Ketika penelusuran hasil monitoring dilakukan di dalam wilayah Barat dan Timur menurut lokasi uji coba kartu (Barat: 50 desa/kelurahan atau 5 kabupaten/kota, Timur: 60 desa/kelurahan atau 6 kabupaten/kota) dan non uji coba (Barat: 50 desa/kelurahan atau 5 kabupaten/kota, Timur: 60 desa/kelurahan atau 6 kabupaten/kota), tampak bahwa jumlah desa/kelurahan yang membagi beras dalam jumlah dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan lebih banyak terjadi di daerah non uji coba kartu daripada lokasi uji coba, baik di Indonesia Barat maupun Timur. Hasil tersebut senada pula dengan tabulasi silang yang dilakukan dalam area Jawa dan Luar Jawa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Ini dapat dimaknai bahwa di lokasi non uji coba tidak ada kontrol atau pengawasan tentang jumlah dan harga beras yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan Raskin, seperti layaknya kartu di lokasi uji coba yang di dalamnya termuat antara lain jumlah dan harga yang dapat ditebus oleh masyarakat, sehingga ketidaktepatan cenderung lebih banyak terjadi di sana. IV.3. Wilayah Uji Coba Kartu Bila analisa dilakukan menurut wilayah yang merupakan daerah uji coba kartu dengan daerah non uji coba kartu, secara umum wilayah non uji coba kartu lebih banyak yang tidak menjalankan pedoman pelaksanaan Raskin sesuai ketentuannya daripada wilayah uji coba kartu. Tabel 4.5. Pelaksanaan Raskin menurut wilayah uji coba Kartu dan Non Kartu No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Tidak melakukan Musyawarah Tidak melakukan Sosialisasi Tidak memasang poster Tidak tepat jumlah Tidak tepat harga Tidak tepat kualitas Tidak tepat waktu Rata-rata
Kartu (%) 10 50.91 80 58.18 42.73 54.55 61.82 51.17
Non Kartu (%) 48.18 50.91 79.09 92.73 92.73 70 45.45 68.44
Hal ini terlihat dalam soal Musyawarah, Tepat Jumlah, Tepat Harga, dan Tepat Kualitas. Terutama dalam hal Tepat Jumlah dan Harga, proporsi ketidakpatuhan di Non Kartu dapat dikatakan sangat besar yakni 92.73 persen. Sementara di area Kartu “hanya” terjadi pada sekitar separuh jumlah desanya, yakni 58.18 persen dalam persoalan tidak
83 | P a g e
Tepat Jumlah dan 42.73 persen dalam tidak Tepat Harga. Ini berarti adanya kartu membuat sebagian aparat desa yang biasanya terlibat dalam pembagian Raskin sudah menjalankan penyaluran Raskin sesuai ketentuannya. Karena ketetapan jumlah dan harga tercantum dalam kartu yang dibagikan dari Pusat. Meski begitu rendahnya proporsi penyimpangan di area Kartu masih perlu penelitian lebih lanjut apakah semata faktor kartu tersebut atau ada variabel lain yang mempengaruhinya. Sementara itu dalam persoalan waktu penyaluran, ketidaktepatan lebih banyak terjadi di area uji coba kartu (61.82 persen) daripada non uji coba kartu (45.45 persen). Hal ini karena sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk dalam area Kartu ini merupakan wilayah yang mempunyai kendala geografis, antara lain seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Buton, Muna, sehingga penyaluran Raskin di sana umumnya dilakukan dalam waktu beberapa bulan sekaligus. Dengan begitu pada tahap awal ini agaknya metode kartu sudah mampu menjadi alat kontrol bagi efektifitas pelaksanaan Raskin. Meskipun pembagiannya belum merata di semua area uji coba kartu. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan Bab III, baru 52.73 persen desa dari 110 desa dalam area uji coba yang telah membagikan kartu pada RTS-PM, dimana sekitar 67 persen diantaranya telah memanfaatkan kartu untuk melakukan penebusan menebus Raskin. Sedangkan di wilayah sisanya (47 persen) kartu belum dibagikan dengan berbagai alasan antara lain alasan politis (Pilkada) dan khawatir konflik dengan warga yang sebelumnya mendapat Raskin. Oleh karena itu, terkait dengan kartu sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan effektivitas pelaksanaan raskin nampaknya masih perlu pembenahan, missal saja sosialisasi yang intensif kepada aparat dan pengelola raskin di desa dan masyarakat. Sehingga warga yang tidak mendapat kartu dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuannya terutama dalam kriteria warga yang berhak menerima kartu dan raskin. Termasuk dalam aspek manajemen kartu mulai dari teknis pengiriman hingga ke RTS-PM maupun format kartu itu sendiri yang dirasakan kurang praktis dalam penggunaannya.. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada putaran akhir ini memberikan gambaran bahwa efektif dan tidaknya program raskin di daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :
84 | P a g e
1.
Alokasi Kuota Raskin Jumlah alokasi kuota raskin yang tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di desa/kelurahan telah memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan raskin di masyarakat. Penurunan kuota raskin yang mencapai 72% seolah-olah menjadi dasar alasan pembenar untuk membagi raskin secara merata dan tidak sesuai dengan DPM. Termasuk menjadi salah satu faktor untuk tidak melakukan sosialisasi, musyawarah terkait dengan raskin, dan pemasangan poster. Dalam sebuah wawancara dengan Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan terungkap pernyataan “Kebijakan di Pamekasan adalah bagi rata raskin, akibat kuota turun dan data tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak perlu lagi sosialisasi, pemasangan poster, kartu dibagi, toh beras tetap dibagi secara merata“ . Sekalipun dalam jumlah terbatas,
pada beberapa desa/kelurahan yang alokasi
Raskin-nya naik juga melakukan hal serupa yaitu tidak memanfaatkan kartu raskin untuk penebusan, memasang poster DPM dan yang lain, seperti di Sampang, Semarang dan yang lain. 2.
Manajemen Distribusi Pengelolaan raskin khususnya dalam distribusi beras ke RTS-PM mulai dari Bulog ke titik distribusi dan titik bagi hingga jadwal penyaluran merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius. Menurunnya jumlah beras di titik distribusi (kurang dari 15 kg/sak) yang disebabkan oleh berbagai factor seperti ; kantong sak yang berlubang penting untuk dicarikan solusinya agar tidak merugikan warga. Mengingat jika beras yang diterima di titik distribusi kurang dari 15 kg, maka berimplikasi pada semakin berkurangnya beras di titik bagi.
Demikian halnya
dengan ketepatan dan kepastian waktu penyaluran beras ke warga (RTS-PM). Dalam monitoring ditemukan banyak kasus bahwa ketidaktepatan dan kepastian waktu penyaluran telah merugikan warga miskin terutama yang tidak memiliki pendapatan tetap. Warga menjadi kehilangan haknya ketika beras disalurkan pada waktu yang tidak tepat.
85 | P a g e
3.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Keberadaan Tim Raskin Kabupaten, terutama dinas atau unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyelenggara program raskin sangat penting dan menentukan. Di sebagian besar wilayah menunjukan bahwa Tim Raskin aktif ketika proses sosialisasi raskin di kabupaten berakhir. Nampak ada kesan bahwa proses distribusi menjadi urusan kecamatan, desa/kelurahan dan aparatnya beserta PT. Pos dan Bulog. Tim Raskin kabupaten hanya berperan memonitor pelaksanaan dan itu pun nyaris kurang berjalan.
Lemahnya dukungan dan pemantauan dari
Pemerintah Kabupaten telah menyebabkan penyelenggara di desa kurang terkendali dan juga merasa terbebani. Sehingga proses pelaksanaan raskin berjalan kurang efektif. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota baik dalam bentuk moril, kebijakan dan sumberdaya sangat membantu efektitas Raskin di masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada beberapa wilayah berikut : a.
Di Karangasem dan Buleleng, pembagian raskin sesuai dengan kuota RTS sesudah Bupati mengintruksikan untuk tidak membagi secara merata dan memberikan sangsi bagi Kepala Desa yang melanggar.
b.
Di Kota Bogor, pemerintah kota membantu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan sosialisasi dan musyarawarah kelurahan sebesar Rp. 400.000,- sehingga sosialisasi dan musyawarah raskin berjalan dengan melibatkan wakil warga (RTS).
c.
Di Bangka dan Belitung, pemerintah provinsi mengalokasikan APBD untuk mensubsidi pelaksanaan raskin sehingga RTS menerima beras secara gratis dalam jumlah yang sesuai.
4.
Peranan Aparat Desa Desa dan kelurahan merupakan titik simpul paling menentukan penyelenggaraan program raskin baik dari proses dan hasilnya. Karena itu, pemahaman, kapasitas serta integritas dari Kepala Desa dan Lurah menjadi faktor menentukan sejauhmana raskin berjalan efektif. Di sejumlah desa/lurah dimana program raskin berjalan efektif karena
raskin ditempatkan sebagai bagian dari tanggungjawabnya
mengentaskan warga miskin. Sehingga bersedia mengalokasikan dana desa untuk
86 | P a g e
sosialisasi kepada warganya. Termasuk membagikan raskin kepada warga yang benar-benar dinilai tidak mampu (miskin). Di Kabupaten Sampang, pembagian raskin secara merata lebih dikarenakan jumlah warga miskinnya lebih besar dibanding kuota raskin yang diterima. Demikian pula di Kecamatan Amanatun Selatan-Timor Tengah Selatan (TTS), sekalipun lokasinya sangat jauh dari pusat kota TTS dan secara geografis sulit, namun seluruh desa tidak menambah biaya untuk penebusan raskin dengan alasan akan semakin membebani warga miskin. 5.
Keberadaan Tokoh Masyarakat Sekalipun dalam pedoman umum tentang raskin diberikan ruang partisipasi masyarakat, namun sifatnya tidak mengikat karena kurang diatur secara jelas bagaimana
mekanisme
pelembagaannya.
Karena
itu,
di
sebagian
besar
desa/kelurahan, posisi warga (RTS) lebih sebagai objek. Keluhan yang muncul terhadap pelaksanaan raskin seringkali bersifat personal yang tidak selamanya disampaikan secara terbuka. Terlebih lagi, tokoh masyarakat yang ada kurang bersedia secara sukarela untuk memfasilitasi keluhan warga dan sekaligus melakukan
kontrol
atas
distribusi
raskin.
Ada
beberapa
faktor
yang
melatarbelakangi : a) Tokoh masyarakat di desa menjadi bagian dari kepentingan desa yang mendapatkan manfaat dari program raskin, b) Tokoh masyarakat tidak ingin berseberangan dan menjaga hubungan social dengan kepala desa, meski tidak memiliki kepentingan dengan raskin dan c) Tokoh masyarakat tidak memiliki mandat dari warga (RTS) untuk membantu memperjuangkan hak-hak atas raskin. Padahal, keberadaan tokoh masyarakat ini penting dalam meningkatkan efektivitas raskin sebagaimana pada kasus di Karangasem dengan komunitas banjarnya. 6.
Lokasi Tinggal RTS Penyelenggaraan program raskin nampaknya mengandaikan bahwa secara geografis lokasi tinggal RTS dan desa adalah sama, dalam arti mudah diakses. Hal ini nampak dari pedoman raskin yang tidak mengatur atau memberi perlakuan berbeda pada warga (RTS) dan desa yang sulit dijangkau. Implikasinya, seluruh proses penyelenggaraan dan distribusi Raskin di tingkat desa kurang berjalan efektif seperti di Nias Selatan, Buton, Halmahera Utara, dan Gowa. Pada lokasi desa
87 | P a g e
yang sulit, pada umumnya distribusi raskin tidak tepat waktu (beberapa bulan) dan harga tebus cenderung mahal. Penebusan raskin pada wilayah desa yang jauh ratarata 1 kali dalam 4 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk (a) menghemat biaya transport sehingga tidak setiap bulan harus datang ke kota untuk mengurus raskin (b) supaya warga mendapat jumlah beras yang lebih banyak dalam sekali bagi (c) mempermudah masyarakat yang kesulitan uang, karena kesulitan jika harus setiap bulan mengumpulkan uang dan (d) meringankan beban pekerjaan para kepala dusun yang bertugas keliling ke rumah warga untuk mengumpulkan uang guna menebus raskin. 7.
Peran Bulog dan PT. Pos Kedua instansi ini pada dasarnya memiliki peranan strategis dalam mendukung efektivitas program raskin di masyarakat. Namun kedua instansi ini memandang bahwa program raskin tidak lebih sebagai tugas rutin sebagaimana fungsinya. Sehingga prinsip efisiensi lebih diutamakan karena sebagai perusahaan ketimbang efektivitas hasil. Instansi ini belum mampu memberikan pengecualian bahwa program raskin adalah bagian dari tugas Negara untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan. Karena itu, dalam kewajibannya membagikan kartu raskin ke setiap RTS kurang berjalan optimal. PT. Pos umumnya membagikan kartu raskin di Desa/Kelurahan. Kemudian meminta desa/kelurahan untuk menyerahkan ke warga. Sehingga PT. Pos tidak tahu menahu, apakah kartu sudah sampai atau tidak di masing-masing warga (RTS-PM). Hal yang sama juga terjadi pada Bulog, yang tidak mampu memberikan jaminan bahwa beras diterima dalam jumlah yang sesuai (15 kg per sak) dengan kualitas yang sesuai dengan Inpres Perberasan. Berdasarkan wawancara dengan sebagian besar kepala desa dan lurah maupun pelaksana raskin, nyaris tidak ada petugas Bulog yang turun ke lokasi untuk melakukan verfikasi terkait dengan jumlah dan kualitas beras yang diterima di desa. Alasan klasik kedua instansi ini adalah keterbatasan sumberdaya untuk melayani setiap desa.
88 | P a g e
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
V.1.
Kesimpulan Program raskin pada dasarnya sebuah kebijakan pemerintah yang positif dalam
rangka membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Program ini juga dianggap konkrit karena manfaatnya secara langsung dirasakan masyarakat miskin. Hampir seluruh warga
miskin menyatakan terbantu dengan adanya progam raskin terutama dalam
mensubsidi kebutuhan pangan (konsumsi) keseharian. Di tingkat pusat, program raskin sesungguhnya telah dirancang dengan baik dimana prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas telah digariskan agar menjamin distribusi raskin dapat memenuhi sasaran dari segi warga penerima, jumlah beras yang diterima, harga yang terjangkau dan beras yang berkualitas. Disamping itu, program raskin juga merancang skema pengelolaan yang terstruktur mulai dari pusat, propinsi, kabupaten hingga desa dalam rangka pelaksanaan raskin berjalan efektif. Termasuk membentuk unit pemantauan dan complain sehingga hasil dan manfaatnya sesuai dengan tujuan raskin serta sekaligus dapat meminimalisir penyimpangan. Lebih dari itu, penerima manfaat dari program raskin juga secara ketat diperuntukan bagi warga yang benar-benar terkategori miskin. Hal ini tercermin dari penggunaan data PPLS 2011 sebagai dasar dalam menetapkan rumah tangga sasaran dan penyebarluasan poster DPM dan kartu RTS-PM sebagai media kontrolnya. Nampaknya pelaksanaan program raskin berjalan efektif hingga tingkat Kabupaten dan Kota, dimana seluruh skema pengelolaan dan kegiatan relative dapat dijalankan seperti sosialisasi program raskin dan alokasi kuota raskin. Namun untuk kegiatan lain yang menjamin efektivitas pelaksanaan raskin di masyarakat dengan hasil yang baik nyaris kurang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Tim Raskin) misalnya verifikasi, monitoring ataupun penetapan kebijakan yang mendukung. Implikasinya, program raskin di masyarakat dapat disebut kurang berjalan secara optimal baik dilihat dari aspek proses dan hasilnya. Boleh dikatakan tidak ada kabupaten/kota yang dapat disebut berhasil dan
89 | P a g e
sempurna dalam melaksanakan program raskin dengan hasil optimal. Setiap lokasi memiliki kelebihan dan, keterbatasan masing-masing. Meskipun terdapat 1-2 desa yang berhasil dan sempurna dalam melaksanakan mulai dari sosialisasi hingga distribusi agak sulit dijadikan model untuk didiseminasi karena kondisi social-politik yang berbeda. Beberapa indikasi dari belum optimalnya pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut : 1.
Kegiatan sosialisasi program raskin kepada masyarakat sebagai wahana pemahaman tentang hak dan kewajiban warga penerima manfaat ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Hanya sekitar 50% dari desa/kelurahan yang telah melaksanakan sosialisasi, itupun dengan materi yang umumnya menyangkut teknis (waktu dan tempat) penebusan dan kewajiban (harga beras dan mekanisme pembayaran). Sementara terkait dengan hak RTS (jumlah beras, kualitas beras, periode penerimaan) kurang disampaikan.
2.
Sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa
program raskin diperuntukan bagi
warga yang benar-benar terkategori miskin melalui penyebarluasan poster DPM (daftar penerima manfaat) ternyata kurang berjalan sesuai dengan diharapkan. Hanya 20% desa/kelurahan yang memasang poster DPM di ruang terbuka dan sisanya tidak memasang atau hanya menyimpannya di kantor atau rumah kepala desa/lurah maupun di dusun. 3.
Demikian pula untuk Kartu RTS-PM. Meskipun lebih banyak desa/kelurahan yang membagikan Kartu RTS-PM dan menggunakan ketika penebusan, namun tercatat 52 desa atau 47,27% yang tidak membagikan kartu ke warga. Hal ini bukan karena masalah instrument kartunya melainkan lebih soal manajemen kartu yang belum optimal. PT. Pos sebagai penanggungjawab pembagian kurang faham dengan esensi kartu dalam program raskin dan semata-mata hanya berperan sebagai kurir. Termasuk mekanisme penggunaannya dan formatnya yang dirasakan rumit oleh aparat di desa sehingga kurang banyak digunakan sebagai alat penebusan.
4.
Sekalipun banyak kepala desa/kelurahan dan aparaturnya mengeluhkan bahwa daftar DPM kurang sesuai dengan kenyataan di masyarakat, namun ironisnya
90 | P a g e
peluang untuk melakukan penggantian RTS-PM melalui musyawarah justru tidak dilakukan. Mengganti atau menambah jumlah RTS-PM seringkali dilakukan sepihak oleh kepala desa, kepala dusun dan RW/RT. Hanya 19,54% desa/kelurahan yang melakukan kegiatan musyawarah dengan melibatkan warga untuk mengganti atau menambah warga yang menjadi RTS-PM. 5.
Dalam kaitan dengan distribusi beras raskin nampaknya juga tidak berjalan optimal. Hal ini nampak dari hanya 24,54% desa/kelurahan yang membagi atau menjual beras sesuai ketentuan (15 kg/RTM) dan harga jual atau penebusan sesuai yang telah ditentukan (34,09%) serta beras cukup berkualitas mengikuti Inpres Perberasan
(38,18%).
Ini
berarti,
lebih
banyak
desa/kelurahan
yang
mendistribusikan beras ke RTS-PM kurang mengikuti ketentuan yang ditetapkan. 6.
Masalah lain yang menjadi keluhan warga adalah soal ukuran (jumlah) beras yang diterima di titik distribusi (desa) dan titik bagi (dusun/RT) yang seringkali kurang sesuai dengan ketentuan (dibawah 15 kg/sak). Disamping secara alami memang kurang, namun yang banyak terjadi adalah berlubangnya kantong (sak) beras sejak keluar dari gudang Bulog. Hal ini merugikan warga karena jumlahnya berkurang dan aparat desa karena dianggap warga sebagai ‘tikus” yang mengurangi beras.
7.
Disamping masalah kualitas dan harga yang kurang sesuai di banyak lokasi, soal lain dalam distribusi yang lebih penting lagi adalah terkait dengan ketepatan dan kepastian waktu dalam penyaluran beras ke warga. Hasil monitoring menunjukan bahwa di banyak lokasi yang penyalurannya 3,4 dan 5 kali dalam setahun atau tidak rutin setiap bulan. Demikian pula dengan kepastian waktu (tanggal) penyalurannya. Kondisi ini sangat merugikan warga (RTS-PM) karena harus berusaha keras untuk mendapatkan dana agar dapat menebus beras dan bahkan dapat kehilangan haknya jika tidak memiliki uang untuk menebus.
8.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan raskin di tiap daerah maka pada dasarnya tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi monitoring telah mematuhi seluruh ketentuan yang digariskan dalam pedoman. Hanya terdapat 2 (dua) wilayah yang relative cukup baik melaksanakan 6 (enam) indicator keberhasilan program
91 | P a g e
raskin. Kedua wilayah ini adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung. Relatif lebih baiknya pelaksanaan raskin di 2 wilayah ini dikarenakan : a.
Transparansi proses pelaksanaan raskin dari aparat desa/kelurahan kepada warga (RTS-PM) sejak tahap sosialisasi sehingga dapat direduksi tingkat penyimpangan seminal mungkin.
b.
Dukungan
pemerintah Propinsi
dan
Kabupaten
dalam mendukung
effektivitas pelaksanaan raskin mulai dari kegiatan sosialisasi hingga penyaluran raskin. Pemerintah Bangka dan Belitung yang menyediakan dana APBD untuk biaya transportasi dan biaya operasional penyaluran raskin (pengadaan kantong, honor petugas dan lainnya). Sementara pemerintah Kota Bogor melalui APBD membantu biaya sosialisasi dan musyawarah raskin dengan warga c.
Pemahaman dan integritas yang baik dari sebagian besar Lurah dan Kepala Desa terhadap program raskin yang diperuntukan bagi warga miskin. Sehingga mengurangi tingkat penyimpangan dalam penyaluran raskin kepada warga baik dalam jumlah beras yang disalurkan dan harga yang ditetapkan. Meski ada penambahan biaya yang dibebankan, namun hal ini diputuskan secara terbuka dan digunakan untuk kepentingan desa.
9.
Ada sejumlah kelemahan yang mengakibatkan kurang efektif dan optimalnya proses dan hasil pelaksanaan program raskin di masyarakat yaitu : a.
Rendahnya dukungan pemerintah kabupaten dan kota dalam berbagai bentuk untuk menjamin kelancaran dan efektivitas raskin di masyarakat
b.
Kuat dan bahkan dominannya peranan kepala desa/lurah dalam menentukan masalah teknis pelaksanaan raskin
c.
Tidak adanya tokoh masyarakat (individu) dan kelompok (LSM, Universitas, Organisasi
masyarakat)
yang
membantu
warga
masyarakat
dalam
memperjuangkan hak-haknya. 10.
Sekalipun pelaksanaan program raskin kurang berjalan efektif, namun nyaris tidak menimbulkan konflik dan tindakan kekerasan secara fisik diantara warga maupun warga dan aparat. Termasuk tindakan pengrusakan terhadap fasilitas desa akibat
92 | P a g e
ketidakpuasan terhadap distribusi raskin. Tindakan paling tinggi yang dilakukan warga akibat ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan raskin adalah demonstrasi atau protes terhadap kepala desa atau dusun yang dianggap tidak transparan. V.2.
Rekomendasi Untuk menjamin pelaksanaan program raskin di masyarakat berlangsung efektif
dari sisi proses dan sesuai dengan ketentuan dalam distribusinya, maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : V.2.1. Tim Raskin Kabupaten/Kota 1.
Memberikan waktu yang cukup bagi pihak desa/kelurahan/Pemda untuk melakukan verifikasi data Penerima Manfaat sebelum ditetapkan sebagai keputusan oleh pusat dalam bentuk poster DPM atau pencetakan nama RTS-PM pada kartu. Sehingga warga yang ditetapkan sebagai RTS-PM sesuai dengan jumlah dan kriterianya. Kesesuaian ini juga dapat menjadi dasar atau alat untuk menghindari aparat pemerintah desa/kota membagi raskin secara merata dan kepada warga yang mampu.
2.
Tim Raskin Kabupaten, dalam hal ini Bupati/Walikota perlu memberi penekanan kepada Kecamatan, Desa dan Lurah tentang pentingnya melakukan sosialisasi program raskin dari desa/kelurahan kepada warga (RTS-PM) tentang hak dan kewajiban RTS-PM, termasuk dalam hal penerapan metode baru (penggunaan kartu) yang seharusnya membutuhkan waktu yang cukup lama agar dipahami dengan jelas dan tidak diberlakukan tiba-tiba pada pertengahan tahun. Sosialisasi ini merupakan bagian dalam membangun transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan raskin. Output sosialisasi adalah dapat dibuat dalam bentuk “pakta integritas” atau “kontrak raskin antara warga dan desa” sehingga dapat mengurangi dan menghindari kewenangan yang berlebihan dari aparat desa dan semata-mata menempatkan warga sebagi objek dalam pelaksanaan raskin.
93 | P a g e
3.
Merekrut tenaga fasilitator kecamatan yang berperan sebagai penasehat sekaligus pengawas dalam pelaksanaan program raskin di tiap-tiap desa/kelurahan. Termasuk memfasilitasi terwujudnya pakta integritas oleh desa atau kontrak raskin antara warga dan desa (point 2 diatas). Fasilitator ini dapat direkruit dari kalangan independen seperti ; LSM atau Perguruan Tinggi. Fasilitator ini diharapkan juga dapat memfasilitasi terbentuknya “Komite Warga untuk Raskin” yang fungsinya menjadi katalis dan melakukan advokasi dalam mendorong effektivitas program raskin di desa mulai dari sosialisasi hingga distribusi
4.
Membangun komunitas penerima raskin di tingkat desa (Komite Warga untuk Raskin) yang berperan sebagai wadah dalam menampung berbagai keluhan atau penyimpangan dalam proses distribusi raskin ke masyarakat dari pihak Bulog maupun Desa yang meliputi ukuran jumlah beras, kualitas, harga, waktu distribusi dan lainnya. Komite ini dipilih dari tokoh masyarakat yang dinilai independen dan memiliki integritas. Dengan demikian, pelaksanaan program raskin dapat lebih dioptimalkan hasilnya terutama dalam penerima raskin adalah warga miskin dan jaminan jumlah, harga dan kualitas beras yang lebih baik
5.
Memberikan sangsi berupa pemutusan program raskin bagi desa/ kelurahan yang tidak tepat dalam mendistribusikan beras raskin baik terkait dengan penerima manfaat, beras yang dibagikan dan harga yang ditetapkan. Terutama bagi desa/kelurahan yang terbukti memanfaatkan atau menjadikan program raskin sebagai komoditi atau proyek untuk kepentingan pribadi. Untuk tidak merugikan warga miskin yang berhak menerima, maka penyalurannya dititipkan atau ditempatkan ke desa terdekat (sekitarnya).
V.2.2. TNP2K dan Kementerian Terkait 1.
Memberlakukan sistim kartu raskin secara nasional sebagai instrument untuk memastikan warga miskin sebagai RTS-PM dan menggunakan ketika penebusan. Namun pemberlakuan sistim kartu ini secara nasional memerlukan persyaratan ; Pertama, memperbaiki sistim manajemen kartu mulai dari mekanisme pembagian ke
94 | P a g e
warga (RTS-PM) yang lebih efisien sampai penggunaan untuk penebusan, termasuk perbaikan format yang lebih praktis. Kedua, sosialisasi secara intensif tujuan, manfaat dan penggunaaan kepada aparat pengelola raskin dan warga (RTS-PM). 2.
Mengembangkan mekanisme khusus dalam penyelenggaraan program raskin terutama untuk lokasi desa dan tempat tinggal warga yang sulit dijangkau atau diakses sehingga berakibat waktu distribusi tidak pasti, harga jual menjadi mahal dan warga kesulitan menebus. Misal saja ; menyediakan Dana Jaminan (Raskin Guarantee Fund). Dana ini digunakan untuk membantu, menjamin (talangan) masyarakat miskin yang tidak memiliki pendapatan tetap agar tidak kehilangan haknya ketika waktu distribusi tidak pasti akibat lokasi tinggal yang jauh dan terisolir.
3.
Meningkatkan ketepatan pembagian Poster DPM dan Kartu Raskin hingga ke warga penerima (RTS-PM) dan mendorong sistim distribusi beras dengan ukuran yang tepat dan kualitas yang baik serta kepastian waktu distribusi. Salah satunya adalah dengan mengubah mekanisme pengadaan jasa pengiriman poster dan kartu dan penyaluran beras secara terbuka melalui lelang atau tender. Dengan demikian, kedua jasa ini tidak dimonopoli PT. Pos dan Bulog melainkan memungkinkan pihak swasta untuk melakukan sehingga menjamin penyaluran kartu dan beras ke warga menjadi lebih baik .
4.
Melibatkan peran media cetak lokal untuk melakukan monitoring pelaksanaan raskin di lapangan sebagai input perbaikan kualitas dan effektivitas program raskin bagi Tim Raskin Kabupaten. Peran media ini tidak sebatas mempublikasikan pelaksanaan raskin yang negative melainkan juga praktek atau kasus-kasus raskin yang sukses sehingga dapat menjadi pelajaran bagi lokasi lain.
95 | P a g e
