LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG SOSIAL EKONOMI DI WILAYAH PASCABENCANA LOKASI: KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor Tanggal
: Lap. /D-III/RR.03/01/2016 : 29 Januari 2016
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120 Website : http//www.bnpb.go.id
MEMO Kepada Yth.
: Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tembusan
: Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
Dari
: Tim Monitoring dan Evaluasi
Perihal
: Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal
: 29 Januari 2016
Berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan nomor ST.05/D-III/RR.03/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dilaporkan berikut ini.
I. Latar Belakang Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Kabupaten karo merupakan wilayah yang subur sehingga sebagian besar penduduknya adalah petani (72%) dengan komoditas pertanian seperti padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, tanaman hias dan lainnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, terdapat dua gunung aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak sehingga daerah Karo rawan terhadap letusan gunung api.
1
Aktivitas erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2013 ditandai oleh peningkatan kegempaan pada bulan Juli 2013. Pada tanggal 15 September 2013 terjadi letusan Gunung Sinabung yang melepaskan awan panas, abu vulkanik, serta hujan abu di Sibolangit dan Berastagi sehingga status Gunung Sinabung ditingkatkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III), kemudian pada tanggal 29 September 2013 status diturunkan menjadi Waspada, namun demikian kondisi Gunung Sinabung masih fluktuatif. Memasuki November 2013 terjadi peningkatan aktivitas dengan letusanletusan yang semakin menguat, sehingga pada tanggal 3 November 2013 Gunung Sinabung dinaikkan statusnya dari Waspada menjadi Siaga. Pasca peningkatan status Siaga tersebut aktivitas gunung api terus meningkat. Selama status Siaga tercatat kejadian erupsi pada 18 November 2013 pukul 07.04 WIB dengan tinggi kolom letusan 8.000 m dan tanggal 19 November 2013 pukul 21.55 WIB dengan tinggi kolom letusan 10.000 m disertai suara gemuruh dan terdengar hingga jarak 15 km. Seiring meningkatnya potensi ancaman maka status aktivitas Gunung Sinabung ditingkatkan dari Siaga menjadi Awas pada tanggal 24 November 2013 pukul 10.00 WIB. Rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) seluruh desa dalam radius 5 km harus melakukan pengungsian ke tempat yang lebih aman. Sejak adanya rekomendasi dari PVMBG, maka pada 4 Februari 2014 pengungsi yang berasal dari 34 desa menempati 42 titik pengungsian. Seluruh pengungsi berjumlah 31.739 jiwa atau 9.915 KK. Para pengungsi adalah penduduk di dalam radius 3 km dan 5 km, serta beberapa desa dari radius di luar 5 km. Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan masa tanggap darurat hingga 15 Februari 2014 yang dinyatakan melalui Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/032/Bakesbang/2014 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2014. Selain mengakibatkan ribuan pengungsi, bencana erupsi Gunung Sinabung juga telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar pada empat kecamatan di
2
Kabupaten Karo (Naman Teran, Simpang Empat, Payung dan Tiganderket) khususnya di sektor pertanian (ekonomi). Erupsi Gunung Sinabung sudah berlangsung lebih kurang dua tahun yang lalu dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Mengingat kedaaan darurat yang cukup lama dan kondisi masyarakat terpapar bencana yang sangat memprihatinkan, maka Pemerintah cq. BNPB menetapkan untuk melaksanakan penanganan darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu, telah dilakukan identifikisai subsektor mana yang akan ditanggulangi dengan penanganan darurat dan manya yang ditanggulangi dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu tahapan dalam penanggulangan bencana erupsi dan banjir lahar dingin erupsi Gunung Sinabung adalah dengan melakukan relokasi terhadap 370 kepala keluarga yang berasal dari tiga Desa dengan jarak kurang 3 km dari Sinabung. Desa tersebut adalah Desa Bekerah 112 KK, Desa Sukameriah 128 KK, dan Desa Simacem 130 KK. Lokasi relokasi berada pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) kawasan Agropolitan yang telah ditetapkan oleh Bupati Karo seluas 250 hA di Siosar Kecamatan merek. Masing-masing KK memperoleh 200 m2 untuk tapak rumah dan 50 m2 untuk sarana dan prasarana lingkungan. Setiap rumah dilengkapi dengan air bersih, listrik, dan isi huntap. Di sektor ekonomi, masing-masing KK rencananya akan disediakan lahan pertanian seluas 0,5 ha per KK sebagai lahan usaha masyarakat yang direlokasi. Kabupaten Karo telah menerima hibah dari pemerintah pusat dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tahun anggaran 2015. Hibah tersebut untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung. Sering berjalannya waktu, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung pun kian dinamis. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi pascabencana erupsi Sinabung perlu dilakukan. 3
II. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4723); 2. Peraturan
Pemerintah
RI
Nomor
21
Tahun
2008
Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 71 Ayat (3); 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana/ JITUPB; 8. DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-103.01.1.648521/2016 Tanggal 7 Desember 2015; dan 9. Surat Tugas Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor: ST.05/D-III/RR.03/01/2016 tanggal 21 Januari 2016.
III. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di Kabupaten Karo yang meliputi koordinasi bidang sosial ekonomi, pembagian lahan untuk budidaya pertanian, dan mempertajam kebutuhan sektor sosial dan ekonomi yang akan dituangkan dalam rencana aksi. 4
b. Tujuan Kegiatan Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya gambaran pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial ekonomi pascabencana di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
Utara,
khususnya
pengembangan
kegiatan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi bidang sosial ekonomi. IV. Ruang Lingkup Kegiatan 1. Persiapan, meliputi menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, persiapan dokumen dan data sekunder, serta panduan tematik untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 2. Pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi yang meliputi: -
koordinasi
kegiatan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
bidang
sosial
ekonomi; - pembagian lahan untuk budidaya pertanian; dan -
mempertajam kebutuhan yang akan dituangkan dalam penajaman rencana aksi bidang sosial ekonomi.
3. Penyusunan laporan, setelah pelaksanaan selesai maka disusunlah laporan mengenai analisis data yang sudah dikumpulkan, pembahasan konsep dan metode, serta rekomendasi ke depan.
V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama empat (4) hari pada: Hari Tanggal Lokasi
: Senin s/d Kamis : 25 - 28 Januari 2016 : Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi disajikan berikut ini.
5
Tabel Jadwal Kegiatan Hari ke-1 Senin, 25 Januari 2016 Hari ke-2 Selasa, 26 Januari 2016 Hari ke-3 Rabu, 27 Januari 2016 Hari ke-4 Kamis, 28 Januari 2016
Keberangkatan dan Koordinasi ke BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Karo Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Kepulangan
VI. Personil Rencana jumlah personil untuk pengumpulan data sebanyak empat (4) orang
pejabat/staf
di
lingkungan
Kedeputian
Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi serta BPBD Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari: 1. Ketua Tim
: Ir. Gatot Sudjono (Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial)
2. Anggota ke-1 : Afif Alfian, SE (Kepala Seksi Pemulihan Ekonomi) 3. Anggota ke-2 : Abriveno Y.L. Pitoy, S.Sos (Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) 4. Anggota ke-3 : Drs. Dariyus M. Sinulingga (Plt. Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Utara) VII.
Indikator keluaran Indikator keluaran kegiatan adalah terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Bidang Sosial Ekonomi Pascabencana yang pelaporannya dihimpun dalam satu laporan kegiatan.
6
VIII. Pendanaan Anggaran biaya untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana Tahun 2016 dibebankan pada DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dengan Nomor DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-103.01.1.648521/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
IX.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi bidang sosial ekonomi di Kabupaten Karo dilakukan dengan wawancara, pengamatan, serta penelusuran laporan tertulis atau data sekunder. Secara umum, kegiatan kegiatan penganan pascabencana Erupsi Sinabung sedang berjalan untuk pembagian lahan pertanian di Kawasan Relokasi Siosar, persiapan relokasi mandiri tahap II, dan perumusan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten karo. Secara rinci, ada beberapa hal yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sosial pascabencana di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Pembagian Lahan Pertanian di Kawasan Relokasi Siosar Dalam menyelesaikan relokasi 370 KK telah dibentuk Kegiatan Tim Pendamping Nasional Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung. Tim TPN yang bekerja sejak bulan September 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: a. Verifikasi data warga yang terdaftar pada SK Bupati Nomor 361/311BPBD/2014 dan menghasilkan hal berikut:
7
No.
1. 2. 3.
b.
Tabel Jumlah KK Penerima Bantuan Desa Jenis Bantuan Per KK Rumah Rumah Lahan Jumlah dan Lahan (KK) Bekerah 102 10 20 132 Suka Meriah 126 2 49 177 Simacem 120 10 40 170 Jumlah 348 22 109 479 Pembagian Lahan Usaha Tani Pada tanggal 26 Januari 2016, Tim TPN bersama BPBD Kabupaten Karo, Dinas Kehutanan Kabupaten Karo, beserta SKPD lainnya di Kabupaten
Karo
melaksanakan
kegiatan
pembagian
lahan
pertanian bagi warga yang mendapatkan lahan di Siosar dengan cara undian. Untuk pembersihan lahan akan dilakukan oleh pemilik lahan dengan dukungan dana sebesar Rp 18.000.000,- per KK. Pencairan dana tersebut akan dilakukan sebagai berikut:
tahap Pembersihan (50% = Rp 9.000.000,-), tahap awal akan diberikan Rp 4.500.000,- dan sisanya diberikan apabila sudah bersih;
tahap Pengolahan (30% = Rp 6.000.000,-); dan
tahap Penanaman (20% = Rp 3.000.000,-).
2. Kegiatan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan
Bekerah (112 kk) Pembangunan
fisik
rumah
sudah
mencapai
100%.
Untuk
penempatan rumah masih ada yang belum ditempati, karena diantara alasannya adalah masih menggunakan rumah sewa dan lahan sewa yang masih dikerjakan di luar siosar.
Sukameriah (128 kk)
8
Pembangunan fisik rumah sedang dalam progres 90-100%. Untuk penempatan rumah masih ada yang belum ditempati, karena diantara alasannya adalah masih menggunakan rumah sewa dan lahan sewa yang masih dikerjakan di luar siosar.
Simacem (130 KK) Pembangunan fisik rumah sedang dalam progres 90-100%. Untuk penempatan rumah masih ada yang belum ditempati, karena diantara alasannya adalah masih menggunakan rumah sewa dan lahan sewa yang masih dikerjakan di luar Siosar.
Sektor Infrastruktur
Jalan akses ke tempat relokasi sudah sangat baik dengan konstruksi hotmix.
Listrik sudah terpasang ke rumah warga. Namun ada permintaan dari warga yang belum terpenuhi untuk listrik di jalan menuju tempat relokasi.
Air bersih sudah mengalir ke rumah warga. Akan tetapi, air cukup terbatas karena hanya ada satu sumber penampungan air bersih untuk dialirkan ke rumah warga yang ada di tempat relokasi, sehingga air keluarnya hanya kecil.
Saluran drainase sedang dalam progres diperkirakan sebesar 50%.
Sektor Sosial
Subsektor Pendidikan Pada setiap desa akan dibangun PAUD dan sedang dalam proses pembangunan. Untuk Sekolah Dasar akan dibangun dengan bantuan dari TV One.
Subsektor Agama Untuk tempat ibadah yang sudah selesai adalah Gereja Batak Protestan. Sedangkan Gereja Katolik dan Mesjid sedang dalam proses pembangunan. 9
Subsektor Kesehatan Pada setiap desa akan disediakan bangunan puskesmas dan sedang dalam proses pembangunan.
Sektor Ekonomi
Subsektor Peternakan Dinas Peternakan telah memberikan bantuan 500 ekor ayam kampung umur satu bulan kepada 30 KK yang sudah menempati rumahnya.
Subsektor Pertanian Kegiatan pada bidang pertanian terdiri dari hidroponik, pemberian sarana produksi kentang kepada warga Desa Bekerah berupa bibit kentang, pestisida, pupuk kimia, dan bahan organik. Lahan pertanian yang akan digunakan pada lahan sewa seluas 66 ha yang berjarak 4 km dari lokasi relokasi. Sampai
bulan
Maret
2016
Dinas
Pertanian
berencana
akan
membagikan kembali sarana produksi untuk lahan yang telah warga dapatkan. Mengenai jenis bibit yang akan diberikan kemungkinan besar adalah kentang dan kol dari Dinas Pertanian. Lintas Sektor
Setiap desa akan diberikan jambur, kini pembangunannya sedang dalam pelaksanaan progress diperkirakan 20%.
Pembangunan Balai Desa sedang dalam progres pembangunan 20%.
3. Analisis Kebutuhan Bidang Sosial dan Ekonomi di Kawasan Relokasi Siosar Daftar kebutuhan penduduk di Kawsan Relokasi Siosar diperoleh berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan oleh UNDP dan TPN BNPB. Data tersebut diverifikasi dengan adanya wawancara dan pengamatan di Kawasan Relokasi Siosar. 10
a. Sosial Budaya -
Menghidupkan kegotong-royongan, karena pada saat ini masih ada kesenjangan sosial yang terdapat dalam tiga desa ini pada khususnya.
-
Melestarikan budaya Karo di tengah-tengah tiga desa ini.
-
Saling menghormati antar umat beragama.
-
Jika ada salah satu warga yang meninggal dunia di salah satu desa, maka masyarakat tiga Desa juga turut serta memberikan tenaga, pikiran dan materi,
-
Pesta tahunan (Kerja Tahun) dilaksanakan secara runggu dan masing-masing desa
-
Menghidupkan seni tari, ukir, dan lukis (membentuk sanggar seni budaya)
-
Mempertahankan adat istiadat karo.
-
Membentuk lembaga adat, museum, dan rumah adat budaya Karo.
-
Jika ada permasalahan sosial yang terjadi di tiga Desa ini, maka diselesaikan secara runggu (musyawarah).
b. Ekonomi Pertanian -
Membutuhkan Tim Penyuluh karena kondisi tanah di Siosar belum diketahui berapa kadar Ph tanahnya sehingga belum diketahui tanaman apa yang cocok untuk ditanam di lahan tersebut.
-
Membutuhkan alat-alat pertanian.
-
Membutuhkan bibit muda dan tua untuk jeruk dan kopi.
-
Membutuhkan pupuk dan pestisida.
-
Jika sudah panen agar pemerintah dapat membantu dalam hal memfasilitasi transportasi dengan kerbau (untuk Dinas Peternakan).
-
Lahan yang belum selesai agar segera dipadat karyakan untuk mempercepat pembukaan lahan sehingga warga juga dapat langsung menggarap lahannya sehingga ekonomi dapat pulih.
11
-
Diharapkan untuk pembersihan tunggul waktu kerja 90 hari dan untuk dua orang setiap keluarga.
c. Pendidikan dan Kesehatan -
Tersedianya sekolah yang lengkap mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas.
-
Penyediaan perlengkapan dasar sekolah di Siosar seperti buku tulis, alat tulis, dan lain sebaginya.
-
Biaya sekolah diharapkan gratis.
-
Guru-guru yang bertugas di Siosar diharapkan adalah guru-guru yang berkompeten.
-
Diharapkan agar KIP (Kartu Indonesia Pintar) agar terrealisasi, karena KIP sudah diterima warga tapi belum terlaksana.
-
Tenaga Medis diharapakan lengkap dan pelayanan 24 jam.
-
Fasilitas medis yang lengkap.
-
Pemerataan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
-
Posyandu dan Program KB dengan biaya gratis.
Sebagai catatan tambahan, usulan kegiatan untuk bidang sosial ekonomi yang akan diselenggarakan di Kawasan Relokasi Siosar ada dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo.
telah
Kegiatan tersebut
terdiri dari Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi Korban Bencana, Penyiapan Tenaga
Kerja
Pengungsi Desa Siosar I (Pelatihan
Jahit Menjahit), dan Penyiapan Tenaga
Kerja Siap Pakai untuk Ulos). Dari
Siap
Pakai
untuk
Relokasi
Relokasi Pengungsi Desa Siosar II (Pelatihan Tenun
Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sudah ada usulan kegiatan
untuk penanganan di Kawasan Relokasi Siosar dan Relokasi Mandiri.
12
4. Relokasi 1.683 KK (Desa Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kutotunggal) a. Relokasi untuk 1.683 KK yang akan dilaksanakan adalah Relokasi Mandiri. Dimana warga akan mencari sendiri dimana rumah dan lahan yang
mereka
inginkan
dengan
sistem
berkelompok.
Untuk
pengorganisasian kelompok akan didampingi oleh fasilitator. b. Untuk
menjaga
kelancaran
program,
maka
akan
buat
aturan/ketentuan berupa: - syarat dan ketentuan pemberian bantuan; - bentuk dan nilai bantuan; dan - zona merah (area yang dilarang). c. Dalam pengorganisasian warga akan dibentuk:
TP2D (Tim Pemangku Pembangunan Desa) merupakan kumpulan tokoh masyarakat desa yang terdiri dari simantek-kuta (pendiri desa), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda);
KPP
(Kelompok
Petani/Pemukim)
merupakan
kelompok
yang
dibentuk oleh masyarakat yang terdiri dari warga penerima bantuan. 5. Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Aksi Relokasi Tahap II Pada Rabu, 27 Januari 2016 diselenggarakan rapat pembahasan tentang perubahan rencana aksi terhadap relokasi tahap II dalam rangka penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kawasan Relokasi Siosar. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo dan dihadiri oleh BNPB, UNDP, TPN BNPB, Asisten I Kabupaten Karo, BPN Kabupaten Karo, media, Dandim Karo, dan SKPD-SKPD yang terdiri dari BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Bappeluh, Bappeda, Diskoperindag, Dinas PU, dan Disnakan. Hasil rapat koordinasi tersebut terdiri dari: -
adanya perubahan Renaksi Relokasi Tahap II yaitu menjadi Relokasi Mandiri; 13
-
reloksi Tahap II/Relokasi Mandiri diutamakan pembangunan rumah terlebih dahulu;
-
standard rumah layak huni diterima hari Jumat, 29 Januari 2016 dan akan dilakukan rapat tim kecil;
-
menyiapkan dan menyampaikan surat undangan Rapat Relokasi Mandiri untuk perwakilan empat (4) desa pada hari Selasa, 2 Februari 2016;
-
permasalahan warga disiosar yang telah mendapatkan rumah dan tidak dapat lahan tetap berpedoman dengan rumah ganti rumah dan lahan ganti lahan sebagaimana terdaftar dalam SK Bupati Karo;
-
kegiatan pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial di Siosar ada Review Site Plan dan progress sudah 70 %; dan
-
usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi untuk di Siosar dan Relokasi Tahap II agar disusun oleh masingmasing SKPD yang terkait dan disampaikan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti dalam perubahan Renaksi serta Permohonan Dana Hibah.
X.
Penutup 1. Dengan adanya Tim Pendamping Nasional, khususnya dengan bantuan tenaga fasilitator sebanyak 25 orang, maka kegiatan Relokasi 370 kk berjalan cukup baik. Dimana TPN memperkenalkan dan mendiskusikan dengan warga aturan main yang akan dilakukan sehingga dapat dipahami oleh warga, selanjutnya warga dapat diarahkan dengan baik. 2. Untuk relokasi di Siosar kegiatan di sektor perumahan dan infrastrutur secara
umum
telah
mendekati
selesai.
Walaupun
adalah
permasalahan kecil yang muncul seperti keluarnya air sangat kecil dapat teratasi secara mandiri oleh warga dengan fasilitasi TPN Fasilitator.
14
3. Kegiatan Sektor Sosial (Agama-Pendidikan-Kesehatan) di Relokasi Siosar secara bangunan fisik sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya perlu diisi dengan kegiatan yang menyentuh pada mengembalikan kehidupan normal masyarakat di tempat relokasi. 4. Kegiatan Sektor Ekonomi (Pertanian-Peternakan) di tempat relokasi Siosar masih dalam tahap pemberian lahan pertanian. Sampai dengan Maret 2016 direncanakan akan diberikan sarana produksi. 5. Relokasi mandiri yang ditentukan pada kesepakatan terakhir ialah memprioritaskan pembangunan rumah dahulu dibandingkan lahan pertanian. 6. Guna mempertajam rencana aksi serta pemantapan usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi perlu dikirimkan tim dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membantu BPBD Kabupaten Karo.
Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana Tahun 2016 di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Mohon arahan selanjutnya. Jakarta, Januari 2016
1. Ketua Tim
Monitoring dan Evaluasi: Ir. Gatot Sudjono (Kasubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial)
2. Anggota ke-1 : Afif Alfian, SE (Kepala Seksi Pemulihan Ekonomi) 3. Anggota ke-2 : Abriveno Y.L. Pitoy, S.Sos (Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) 4. Anggota ke-3 : Drs. Dariyus M. Sinulingga (Plt. Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Utara) 15
DOKUMENTASI Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara
Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Karo dan Tim Pendampingan Sinabung
16
Gereja di Kawasan Relokasi Siosar
Pembangunan Kantor Desa di Kawasan Relokasi Siosar
17
Para Peserta pada Kegiatan Pembagian Lahan Pertanian (1)
Para Peserta pada Kegiatan Pembagian Lahan Pertanian (2)
18
Sambutan Bupati Karo dalam Kegiatan Pembagian Lahan Pertanian di Kawasan Relokasi Siosar
Pengambilan Undian dalam Pembagian Lahan Pertanian
19
Penyesuaian Lokasi Lahan Pertanian dalam Peta Pembagian Lahan Pertanian di Kawasan Relokasi Siosar
Demplot Pertanian Budidaya Buah Naga di Kawasan Relokasi Siosar
20
Petak Lahan Pertanian yang Sudah Diberikan Nomor (1)
Petak Lahan Pertanian yang Sudah Diberikan Nomor (1)
21
Rapat Koordinasi Kabupaten Karo (1)
Rapat Koordinasi Kabupaten Karo (1)
22
SURAT TUGAS
23
24
