LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA LOKASI: KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL: 29 Januari s/d 1 Februari 2016 Nomor Tanggal
: Lap. /D-III/RR.03/02/2016 : 4 Februari 2016
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2016
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Gedung GRAHA BNPB Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120 Website : http//www.bnpb.go.id
MEMO Kepada Yth.
: Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dari
: Tim Monitoring dan Evaluasi
Perihal
: Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal
: 4 Februari 2016
Berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan nomor ST.07/D-III/RR.03/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dilaporkan berikut ini. I. Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada wilayah Cincin Api Pasifik (the Pacific Ring of Fire) yang mana perairan Indonesia terjadi benturan tiga lempeng tektonik besar, yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik yang telah dan dapat mengakibatkan sejumlah ledakan gunung vulkanik dan gempa bumi yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang sangat rawan terhadap bencana alam (natural
disaster) maupun bencana karena ulah manusia (man-made disaster). Kerawanan terhadap bencana alam berkaitan dengan faktor geografis, geologis, hidrometeorologis, dan faktor-faktor lainnya seperti perubahan liklim (climate change) dan pemanasan global (global warming). Terkait dengan kejadian dan ancaman bencana tersebut, disusunlah Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut undang-
1
undang tersebut, bencana dideifinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak sosialbudaya. Apabila peristiwa atau kejadian tersebut disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, maka hal itu dikategorikan sebagai bencana alam. Jika peristiwa ini terjadi pada suatu wilayah yang tidak berpenghuni dan/atau tidak ada sarana dan prasarana, maka peristiwa tersebut hanya disebut sebagai fenomena alam biasa. Setiap kejadian bencana alam yang mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat maupun rusaknya tatanan lingkungan memerlukan suatu usaha pemulihan menuju keadaan normal. Dalam suatu bencana, akibat yang ditumbulkan dapat berupa kerusakan dan kerugian baik fisik dan nonfisik. Semakin besar dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana, maka akan semakin lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses pemulihan. Selain itu, muncul pula gangguan akses, gangguan fungsi, dan gangguan peningkatan risiko bencana. Dampak-dampak yang tidak hanya berupa perhitungan kuantitatif pun muncul berupa: ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik; pembangunan manusia; dan lingkungan. Suatu proses pemulihan perlu diperhatikan tentang perkembangan masyarakat dan kebudayaannya, dalam hal ini berupa keadaan sosial ekonomi. Guna memperoleh gambaran tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pascabencana, maka diperlukan data hasil monitoring dan evaluasi yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan pedoman sosial ekonomi. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi untuk pengumpulan data tersebut ialah Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, di desa ini ada binaan BNPB dalam kegiatan Pendampingan Sosial di Wilayah Pascabencana Tahun Anggaran 2015.
II. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4723); 2. Peraturan
Pemerintah
RI
Nomor
21
Tahun
2008
Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 71 Ayat (3); 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB; 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana/ JITUPB; 8. DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-103.01.1.648521/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
III. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Maksud pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah memperoleh keterangan
atas
keberlanjutan
pendampingan
sosial
pascabencana
di
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
2
b. Tujuan Kegiatan Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya hasil monitoring dan evaluasi atas keberlanjutan kegiatan pendampingan sosial di wilayah pascabencana.
IV. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup atau tahapan monitoring dan evaluasi ini ialah: 1. Persiapan, meliputi menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, serta panduan monitoring dan evaluasi. 2. Pelaksanaan,
melakukan
pengumpulan
data
untuk
kepentingan
monitoring dan evaluasi. 3. Penyusunan laporan, setelah pelaksanaan selesai maka disusunlah laporan mengenai hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dikumpulkan serta rekomendasi ke depan.
V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga (3) hari yang berlangsung pada: Hari Tanggal Lokasi
: Minggu s/d Senin : 29 Januari - 1 Februari 2016 : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Pascabencana disajikan di bawah ini. Hari ke-1 Jumat, 29 Januari 2016 hingga Hari ke-2 Sabtu, 30 Januari Hari ke-3 Sabtu, 30 Januari 2016 Hari ke-4 Minggu, 31 Januari 2016
Persiapan dan Keberangkatan ke Kabupaten Klaten Pengumpulan Data untuk Monitoring dan Evaluasi Analisis Data, Pelaporan dan Kepulangan
3
VI. Personil Jumlah personil untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ialah enam (6) orang pejabat/staf di lingkungan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
IX.
Indikator keluaran Indikator keluaran kegiatan adalah terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana yang pelaporannya dihimpun dalam satu laporan kegiatan.
X. Pendanaan Anggaran biaya untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana Tahun 2016 dibebankan pada DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Direktorat Pemulihan dan Peningkatan
Sosial
Penanggulangan
Ekonomi
Bencana
dengan
Tahun
Nomor
Anggaran
DIPA
2016
Badan
Nomor:
Nasional SP
DIPA-
103.01.1.648521/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
XI. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada kegiatan bidang sosial ekonomi. Salah satu kegiatan yang pernah berlangsung di Kabupaten Klaten ialah Pendampingan Sosial Paket II yang difokuskan pada subsektor sosial budaya berupa pendampingan untuk Sanggar Tari Slogodenowo di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang. Sanggar tari ini memiliki potensi dalam subsektor sosial budaya, khususnya pada tari-tarian yang mencerminkan kearifan lokal penduduk Desa Tegalmulyo dalam beradaptasi dengan risiko erupsi Gunung Merapi. Melalui wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Klaten, maka hasil monitoring dan evaluasi kali ini digambarkan di bawah ini. 4
1. Pendampingan Sosial Paket II Tahun Anggaran di Kabupaten Klaten telah berjalan secara optimal dalam tataran revitalisasi sanggar tari. Bahkan hasilnya ialah Sanggar Tari Slogodenowo siap tampil dalam kegiatan BPBD dan BNPB sekaligus menjadi media komunikasi tentang sistem peringatan dini tentang erupsi Gunung Merapi kepada masyarakat di sekitar Kawasan Gunung Merapi. 2. Hal yang kurang dalam pendampingan tersebut ialah kurangnya koordinasi tentang keberlanjutan kegiatan tersebut perlu dilakukan secara intensif dengan SKPD terkait. 3. Pada akhir kegiatan, telah dirumuskan kebutuhan pengembangan Sanggar Tari Slogodenowo, antara lain seragam tari Topeng Ireng Kukilo Yakso (tarian tentang kearifan lokal mengenai peringatan dini risiko erupsi Gunung Merapi, alat musik bonang, perangkat sound
system, sanggar (tempat latihan tari), gebyok (banner), dan keyboard. 4. BPBD Kabupaten Klaten sangat mengharapkan memperoleh laporan lengkap dari konsultan tentang pelaksanaan pendampingan sosial tersebut. Selain itu, surat tentang telah dilaksanakannya kegiatan tersebut dari BNPB kepada Bupati Kabupaten Klaten diperlukan untuk
XII. Penutup 1. Kegiatan Pendampingan Sosial di Wialayah Pascabencana Paket II tentang revitalisasi aktivitas sosial budaya terbukti menunjang upaya dalam pengurangan risiko bencana. Hal tersebut dibuktikan dalam revitalisasi Sanggar Tari Slogodenowo dan pengembangan Tari Topeng Ireng Kukilo Yakso. Tidak hanya itu, Tari Topeng Kukilo Yakso terbukti dapat menjadi media komunikasi tentang peringatan dini erupsi Gunung Merapi pada masyarakat di sekitarnya.
5
2. Dalam hasil monitoring dan evaluasi ini, maka direkomendasikan untuk memberikan surat tentang telah dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Sosial di Wilayah Pascabencana Paket II dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Bupati Klaten. Dalam surat tersebut, kiranya disampaikan tentang prospek keberlanjutan yang dapat dijalankan oleh SKPD terkait di Kabupaten Klaten. Penyampaian
surat
sejenis
dapat
dilakukan
juga
untuk
kabupaten/kota lainnya tempat berlangsungnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi. Hal ini penting untuk menjadi pembuka bagi BPBD kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi untuk keberlanjutan kegiatan.
Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan, mohon arahan selanjutnya.
Jakarta, Januari 2016
Tim Monitoring dan Evaluasi 1. Ir. Siswanto Budi Prasodjo, MM
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
2. Abriveno Y.L. Pitoy, S.Sos
Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Indri Sriarti Ginting, S.Psi
Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Muhammad Salman Alfarisi, S.Sos
Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Putri Mita Hanifah, S.Psi
Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Dwi Nugraheni, SKM
Staf Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6
DOKUMENTASI Wawancara dengan Pihak BPBD Kabupaten Klaten (1)
Wawancara dengan Pihak BPBD Kabupaten Klaten (2)
7
SURAT TUGAS
8
9
