PENJELASAN XIII PELAKSANAAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA

PENJELASAN XIII PELAKSANAAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA

13.1. Pendahuluan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan bahwa konsep program ini dapat dilakukan pada lokasi yang terkena dampak bencana alam, dengan beberapa penyesuaian yang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan program. Peran serta PNPM Mandiri Perdesaandalam penanganan dampak bencanamelalui Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana, merupakan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan, sehinggaPNPM Mandiri Perdesaan dapat menangani hal-hal yang diperuntukan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan pola khusus rehabilitasi pascabencana, sebagaimana penjelasan XIII, diberlakukan pada lokasi (kecamatan) terdampak bencana yang telah ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah sebagai lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana,dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana, proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada lokasi tersebut mengikuti tata cara yang diatur pada Penjelasan XIII Pelaksanaan Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana. 13.2. Mekanisme Penetapan Lokasi Rehabilitasi Pascabencana 13.2.1. Penetapan lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana untuk kecamatan yang terdampak bencana skala lokal sebagai berikut. a. Camat lokasi Kecamatan yang terdampak bencana, berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD), mengajukan permohonan untuk menetapkan kecamatan yang bersangkutan menjadi lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana kepada bupati melalui Satker PNPM MPd Kabupaten. b. Bupati lokasi kecamatan yang terdampak bencana, menetapkan kecamatankecamatan di wilayah kabupaten yang bersangkutan menjadi lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana. SK Penetapan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur. 13.2.2. Penetapan lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana untuk wilayah yang terdampak bencana skala Nasional, penetapan lokasi ditetapkan langsung oleh pemerintah. 13.3. Tujuan Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana a. Memperkuat/menghidupkan kembali organisasi/kelembagaan masyarakat agar dapat segera memulai kembali kegiatan kehidupan individual/keluarga/rumah tangga dan kelompok/sosial mereka melalui kegiatan program secara partisipatif, padat karya, berdiskusi, dan bermusyawarah bersama untuk memutuskan jenis aktivitas serta melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi yang bermanfaat bagi kepentingan hidup bersama. b. Menumbuhkan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka. c. Mendanai kegiatan pembangunan sarana/prasarana skala menengah-kecil atau lingkup desa dan fasilitas sosial-umum lainnya. Memberikan sumber pendapatan

Penjelasan XIII: Pelaksanaan Pola Khusus Penanganan Pascabencana

1

sementara/penyangga bagi keluarga/rumah tangga melalui pembayaran HOK dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta melalui pinjaman bergulir modal usaha kelompok perempuan. 13.4. Prinsip-Prinsip yang Diutamakan a. Partisipatif, artinya dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. b. Transparan, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. c. Sederhana, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan diupayakan sederhana dan bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program rehabilitasi ini. d. Akuntabilitas, artinya seluruh proses pelaksanaan dan pendanaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 13.5. Perlakuan Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana Perlakukan pola khusus rehabilitasi pascabencana meliputi dua kegiatan pokok berikut ini. a. Persiapan Pemulihan Terdiri dari serangkaian kegiatan yang merupakan bentuk respons cepat sebagai bagian dari upaya pemulihan (recovery) sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana yang lebih terencana. Tahapan ini dilakukan melalui proses review dampak bencana secara partisipatif dan kegiatan PNPM Perdesaan yang sudah direncanakan dan atau sedang dilaksanakan. Kegiatan tindak cepat adalah kegiatankegiatan yang dapat secara cepat diidentifikasi dan dikuantifikasi bersama masyarakat tanpa harus menunggu selesainya semua pendataan kerusakan sarana prasarana sosial ekonomi perdesaan. Dari hasil review tersebut, masyarakat bisa memilih dan memutuskan pendanaan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pendapatan kepada warga/keluarga yang terkena dampak bencana, terutama misalnya kegiatankegiatan yang dilakukan secara padat karya. Kegiatan-kegiatan padat karya yang dilakukan misalnya kegiatanuntuk pembersihan puing (site/land clearing), penataan lokasi atau padat karya untuk pemulihan cepat sarana-prasarana umum perdesaan yang rusak akibat bencana (jalan tertimbun longsoran, pembersihan kawasan permukiman yang dapat dipergunakan kembali). Kegiatan untuk persiapan pemulihan dapat didanai melalui: i. Dana BLM Tahun Anggaran sebelumnya yang masih tersedia, dapat direalokasikan melalui mekanisme kesepakatan masyarakat, ii. Dana BLM Tahun Anggaran sedang berjalan, yang dapat dialokasikan sebagian untuk kegiatan persiapan pemulihan atas dasar kebutuhan lapangan dengankesepakatan masyarakat, iii. Melalui anggaran baru yang dialokasikan khusus oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Secara paralel, sambil melakukan kegiatan tindak cepat juga terusdilakukan pendataan atau pemetaan terhadap sarana-prasarana umum sosial atau ekonomi yang mengalami kerusakan secara lebih teliti, sebagai bahan perencanaan untuk tahap rehabilitasi selanjutnya. b. Rehabilitasi Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana dalam upaya normalisasi prasarana dan fasilitas sosial/umum yang sangat penting atau vital dan mendesak bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat.


2

Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan atas hasil pendataan terhadap saranaprasarana perdesaan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan upaya perbaikan dan rekonstruksi kembali. Pendekatan kegiatan yang dilakukan tetap berbasis masyarakat dan dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (cash for works) dengan tujuan memperkuat dan/atau menjaga kohesi/ikatan sosial (gotong royong), sekaligus memberikan pendapatan kepada masyarakat/warga. Dampaklebih lanjut yang diharapkan adalah dengan dana yang diterima anggota masyarakat, sebagai upah kerja atau karena terjadinya transaksi bahan-material dan lain-lain,dapat memicu proses-proses produksi ekonomi dan konsumsi, sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, penyediaan alokasi dana maksimal 25% dari dana BLM yang dipergunakan masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompok-kelompok perempuan (SPP) dapatdimanfaatkaan sebagai tambahan modal usaha keluarga atau kelompok untuk memulai kembali kehidupan perekonomian keluarga atau untuk mencukupi kebutuhan sosial pendidikan dan kesehatan rumah tangganya. Pendanaan kegiatan dengan pola ini dapat menggunakan dana anggaran berjalan maupun dana anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap perencanaan yang sudah dan atau sedang dilakukan, masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Antardesa akan menetapkan tahapanyang akan dilakukan, apakah akan memulai dengan tahapan tindak cepat prarehabilitasiterlebih dahulu atau tidak memerlukannya dan langsung menggunakan tahapan rehabilitasi. 13.6. Ketentuan Dasar Pelaksanaan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dalam situasi dan kondisi masyarakat pascabencana perlu disesuaikan dengan menyederhanakan siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar. Sifat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus ini adalah hibah kepada masyarakat lokasi kecamatan, untuk diputuskan pemanfaatan serta pengelolaannya secara musyawarah, transparan (terbuka), dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Beberapa ketentuan dasar pelaksanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus rehabilitasi pascabencana ini adalah sebagai berikut. a. Ketentuan Pencairan Dana (dari KPPN ke UPK) i. Dana BLM untuk Tahapan Tindak Cepat Prarehabilitasi: a. Untuk Lokasi yang telah melakukan penyaluran pencairan dan penyaluran APBD dan APBN, diperlukan revisi SPC atas rencana kegiatan sebelumnya yang ditetapkan melalui MAD Khusus revisi usulan tahapan tindak cepat prarehabilitasi. b. Untuk lokasi yang belum pernah melakukan pencairan dan penyaluran APBD dan APBN, diperlukan penetapan SPC Baru melalui MAD Khusus. ii. Dana BLM untuk Tahapan Rehabilitasi Pascabencana Tidak ada batasan minimal jumlah usulan dan dana kegiatan untuk setiap penerbitan Dokumen Surat Penetapan Camat (SPC). Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip sederhana dan cepat, jika beberapa desa saja yang sudah siap melaksanakan kegiatan, maka kecamatan bisa langsung memproses penerbitan SPC dan mencairkan dana BLM Kegiatan untuk beberapa desa tersebut. Jika nilai usulan yang telah diberitaacarakan dalam keputusan Musyawarah Antardesa (MAD) untuk di-SPC-kan sejumlah sama dengan atau kurang dari Rp 500 juta, maka dana BLM dapat dicairkan sekaligus.


3

b. Ketentuan Penyaluran Dana (Dari UPK ke TPK) i. Penyaluran/penggunaan dana UPK ke TPK Tetap mengacu pada ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan kebutuhan denganmempertimbangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) ii. Dana yang sudah disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan SPP Tetap dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. 13.7. Penjelasan Teknis Jenis Kegiatan Dan Alokasi Pendanaan a. Kegiatan Persiapan Prarehabilitasi i. Maksud Kegiatan Prarehabilitasi Serangkaian kegiatan yang merupakan bentuk respons cepat sebagai bagian dari upaya pemulihan (recovery) sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana yang lebih terencana. Kegiatan tindak cepat adalah kegiatan-kegiatan yang dapat secara cepat diidentifikasi dan dikuantifikasi bersama masyarakat tanpa harus menunggu selesainya semua pendataan kerusakan sarana prasarana sosial ekonomi perdesaan.Dari hasil review tersebut, masyarakat bisa memilih dan memutuskan pendanaan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pendapatan kepada warga/keluarga yang terkena dampak bencana, terutama misalnya kegiatankegiatan yang dilakukan secara padat karya. Kegiatan Padat Karya adalah: Kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja yang bertujuan untuk dapat memberikan penghasilan sementara bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah terkena bencana dan telah kehilangan pekerjaan atau usahanya. Kegiatan-kegiatan padat karya yang dilakukan misalnya: kegiatan untuk pembersihan puing (site/land clearing), penataan lokasi atau padat karya untuk pemulihan cepat sarana-prasarana umum perdesaan yang rusak akibat bencana (jalan tertimbun longsoran, pembersihan kawasan permukiman yang dapat dipergunakan kembali). ii.

Tujuan Prarehabilitasi Pascabencana melalui kegiatan Padat Karya adalah kegiatan yang menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tujuan: a. memberikan pendapatan/penghasilan sementara kepada setiap warga masyarakat terutama yang terkena dampak bencana, b. menumbuhkan dan merangsang pemulihan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupannya, c. sementara persiapan pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penduduk yang terkena bencana masih tetap dapat beraktivitas dan mendapatkan bantuan dengan bekerja.

iii.

Kriteria Penerima Program Sasaran program padat karya diprioritaskan kepada keluarga korban bencana dan keluarga miskin yang meliputi: a. pengungsi yang masih berada di titik-titik pengungsian yang tersebar di lokasi bencana, b. pengungsi yang telah memperoleh hunian sementara (Huntara), c. pengungsi yang kembali ke desa tempat tinggal semula di lokasi-lokasi bencana,


4

d. penduduk lokal di lokasi-lokasi bencana, yang tidak mengungsi namun telah kehilangan usaha dan pekerjaannya serta terkena dampak/akibat bencana. Tenaga kerja kegiatan padat karya prarehabilitasi adalah semua yang termasuk pada kriteria di atas, dengan mengutamakan setiap Kepala Keluarga (KK) terwakili minimal satu jiwa/tenaga kerja. Apabila dalam satu KK terdapat tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, maka dapat dilibatkan sebagai tenaga terampil. Kategori tenaga kerja (pekerja) kegiatan padat karya prarehabilitasi adalah berdasarkan klasifikasi keahlian sebagai berikut. a. Tenaga kerja trampil adalah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja atau pelatihan. Ketrampilan ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah tukang batu, tukang kayu, mandor/ketua kelompok. b. Tenaga kerja biasa (tidak trampil) adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan kemampuan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli/kenek bangunan/peladen, buruh tani, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang becak. iv.

Komposisi Penggunaan Dana BLM a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan prarehabilitasi digunakan semaksimal mungkin untuk pemberian upah tenaga kerja. b. Dana BLM dapat digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan-bahan sederhana dengan alokasi maksimal 40% dari total anggaran yang diusulkan. Jenis peralatan yang dapat diusulkan antara lain: Gerobak dorong, cangkul, sekop, garu, sapu, pengki, masker, kantong plastik, karung pasir, sarung tangan, sepatu bot karet, tang, palu, paku, serta peralatan sederhana lain yang diperlukan. Pembelian bahan untuk menunjang penataan dan memfungsikan kembali sarana prasarana dan fasilitas sosial-umum yang mengalami kerusakan, antara lain: bronjong penahan longsor dengan kapasitas kecil, semen untuk perbaikan sederhana, bambu, kayu, bata, pasir, batu, dan bahan-bahan lain dalam kapasitas kecil yang diperlukan.

v.

Jenis dan Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan adalah sarana prasarana yang ada di wilayah kecamatan terutama desa-desa yang mengalami dampak kerusakan yang cukup berat. Desa yang dinilai tidak mengalami kerusakan berarti, masyarakat desa tersebut diperbolehkan mengerjakan kegiatan di desa lain. Pada kondisi demikian, biaya mobilisasi pekerja (pulang pergi) untuk keperluan pelaksanaan padat karya di desa lain dapat dimasukkan sebagai biaya alat. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap prarehabilitasi antara lain seperti jenis kegiatan padat karya adalah pembersihan, pemusnahan sampah, dan debris, perbaikan darurat agar obyek yang diperbaiki dapat berfungsi secara minimal dan cukup nyaman digunakan, seperti berikut di bawah ini. a. Kegiatan-kegiatan untuk pembersihan puing (sites/lands clearing), yaitu pembersihan pada kawasan permukiman agar dapat dipergunakan kembali, seperti: 1. pembersihan lingkungan berupa endapan yang berasal dari debu/abu vulkanik,


5

2. pembersihan puing-puing yang berasal dari reruntuhan bangunan akibat gempa bumi, atau bencana lainnya, puing-puing yang berasal dari reruntuhan dan sampah/material bawaan tsunami, 4. pembersihan endapan lumpur, batu-batuan, dan sampah yang berasal dari bawaan banjir, 5. pembersihan sungai berupa pembersihan dari lumpur, lahar dingin, sampah yang menyumbat atau menghambat aliran sungai. b. Penataan Lokasi, ditujukan untuk pemulihan cepat sarana prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat bencana agar supaya dapat digunakan sampai dengan tahap rehabilitasi, seperti berikut ini. 1. Jalan tertimbun longsoran yang perlu dibersihkan dari tanah, batu-batuan, dan pohon tumbang yang menghalangi jalan. 2. Perbaikan jaringan irigasi, berupa perbaikan seperlunya untuk kondisi darurat/sementara agar irigasi dapat berfungsi kembali. 3. Perbaikan drainase, termasuk selokan dan saluran drainase ke tempat penampungan atau pembuangan. 4. Perbaikan sarana air bersih, termasuk sumur-sumur penduduk. 5. Perbaikan MCK dan sejenisnya. 6. Perbaikan terminal desa termasuk pos ojek dan tambatan perahu atau dermaga sederhana. 7. Sarana persampahan/penampungan sampah sementara c. Memfungsikan kembali, dimaksudkan agar sarana prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat dampak bencana diperbaiki, sehingga dapat berfungsi secara minimal atau darurat untuk mendukung dimulainya kembali kehidupan sosial ekonomi dimasyarakat. 1. Perbaikan bangunan sekolah, seperti Taman Kanak Kanak, SD/Madrasah, SMP/Tsanawiyah, dan SMA/Aliyah/SMK serta sejenis. 2. Perbaikan sarana kesehatan masyarakat, seperti; posyandu, polindes, puskesmas. 3. Perbaikan bangunan sarana ekonomi masyarakat, seperti pasar desa, pasar lokal rakyat, pasar tradisional, dan sejenisnya. 4. Perbaikan balai desa, balai pertemuan masyarakat. 5. Perbaikan pos keamanan lingkungan.

3. pembersihan

vi.

Pelaksanaan Prarehabilitasi Melalui Kegiatan Padat Karya a. Persiapan Pelaksanaan Proses pelaksanaan kegiatan prarehabilitasi melalui padat karya dimulai dari pendataan pekerja, identifikasi, dan pendataan sarana prasarana yang akan dikerjakan, pengadaan bahan dan alat sederhana, dan pengorganisasian masyarakat melalui kelompok-kelompok kerja (Pokja). TPK bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan padat karya yang ada di desanya. b. Proses Pengerahan Tenaga Kerja Pengerahan tenaga kerja kegiatan prarehabilitasi melalui padat karya mengacu kepada kriteria penerima program padat karya yang diprioritaskan kepada keluarga korban bencana dan masyarakat miskin. Pengerahan tenaga kerja dimulai dari pendataan keluarga di seluruh desa lokasi bencana dengan mengutamakan korban bencana yang kehilangan pekerjaan atau usahanya. Setiap KK didata calon tenaga kerja yang akan terlibat minimal 1(satu) KK bisa diwakili 1(satu) jiwa, apabila dalam satu KK terdapat tenaga


6

yang mempunyai keahlian tertentu bisa dimasukkan sebagai tambahan tenaga dengan klasifikasi tenaga ahli. c. Pembentukan Kelompok Kerja TPK bersama KPMD dibantu FK agar memfasilitasi terbentuknya kelompokkelompok kerja yang akan terlibat melaksanakan kegiatan padat karya. Kelompok kerja padat karya bisa beranggotakan antara 10 s/d 30 orang tergantung dari besar kecilnya kegiatan yang akan dikerjakan. Pembentukan kelompok kerja dilakukan melalui Musyawarah Desa. d. Penentuan Besarnya Insentif Pekerja Insentif Pekerja dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan perangsang (bukan upah) yang dihitung berdasarkan satuan HOK (hari orang kerja). Satu HOK setara dengan bekerja selama 6 jam. Jika seseorang bekerja lebih dari 6 jam, dapat dibayar lebih dihitung berdasarkan kelipatan jumlah jam. Besarnya insentif ditentukan melalui musyawarah desa (dituangkan dalam Berita Acara) mengacu kepada upah tenaga kerja yang berlaku di masyarakat. Pembayaran tenaga kerja bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran menurut: 1. Kehadiran di lapangan (Sistem Harian) Untuk sistem harian, kepala kelompok kerja (Pokja) mencatat kehadiran tiap pekerja pada kelompoknya, menggunakan lembar tenaga kerja (lembar PB-3 Upah Pekerja Harian). 2. Prestasi (sistem upah borongan) Dengan sistem upah borongan, tenaga kerja dibayar berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan oleh kelompok kerja. Pencatatan dan perhitungannya menggunakan format upah borong (lembar PB-4 Upah Pekerja Borongan). e. Pengendalian Kualitas Padat Karya Untuk menjaga kualitas pelaksanaan padat karya, perlu dilakukan pengawasan oleh masyarakat dan Fasilitator Kecamatan. FK harus selalu memantau kinerja TPK dan mendorong masyarakat untuk secara aktif turut serta mengawasi dan menjaga kualitas pelaksanaan. f. Dokumentasi Kegiatan TPK bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kegiatan padat karya berupa dokumen administrasi maupun dokumentasi foto kegiatan untuk kepentingan arsip di Desa. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Prarehabilitasi, Fasilitator Kecamatan harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan: 1. Foto dokumentasi pada setiap tahap perencanaan dan foto pada pelaksanaan kegiatan. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. 2. Foto yang ditampilkan meliputi kondisi: 0%, 50% dan 100%. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai. vii.

Pelaporan Kegiatan Pelaporan kegiatan prarehabilitasi melalui Padat Karya tetap mengacu kepada sistem pelaporan PNPM Mandiri Perdesaan, namun demikian dalam penjelasan ini ditambahkan format pelaporan khusus kegiatan prarehabilitasi melalui padat karya. (format PB-01 s/d format PB-08).

b. Kegiatan Rehabilitasi Pada dasarnya, jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka untuk kegiatan apa saja (open menu) yang menurut masyarakat bersifat mendesak dan dibutuhkan,kecuali


7

yang termasuk dalam negative list. Kegiatan sebagaimana dimaksud tidak/belum dipenuhi oleh pihak/lembaga lain dan bukan merupakan kegiatan darurat/emergency seperti, tenda/fasilitas pengungsian, makanan-minuman dan obat-obatan. Bukan juga merupakan Dana Sosial (pemberian bantuan tunai) bagi masyarakat. Jenis kegiatan lebih bersifat pemulihan sosial-ekonomi perdesaan melalui rehabilitasi atau perbaikan sarana-prasarana dasar dan fasilitas sosial-umum yang rusak ringan, sedang, atau berat dan sedapat mungkin tidak membangun baru (dari tidak ada). Pelaksanaan kegiatannya dengan menggunakan pola padat karya dan swakelola (diutamakan rumah tangga dan warga korban bencana memperoleh akses kerja pada kegiatan proyek). Kategori kegiatan dan alokasi dana BLM kegiatan meliputi: a. Dana Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan untuk kebutuhan usaha rumah tangga, peralatan modal kerja, atau keperluan rumah tangga lainnya bagi para anggota kelompok yang sangat mendesak dengan alokasi maksimal 25% dari alokasi dana BLM perkecamatan. Dana ini bersifat pinjaman bergulir yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). b. Dana rehabilitasi Fasilitas Sosial dan Umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat atau sarana penunjang sosial ekonomi lainnya yang terdampak bencana dan untuk kegiatan mitigasi 1 bencana, yang bersifat umum kolektif/warga dengan alokasi dana sebesar 75% atau lebih, dari alokasi BLM per kecamatan, antara lain seperti berikut ini. • Sarana (gedung) serba-guna desa, seperti balai pertemuan desa (bukan kantor desa) • Pembersihan puing rumah/bangunan, longsor (Sites/Lands clearing) dan sejenisnya • Air bersih • Sanitasi Umum di desa (seperti MCK) • Gedung sekolah (khususnya SD, SMP) • Polindes • Pasar desa • Jembatan • Irigasi sekunder-tersier • Penerangan (listrik) desa, seperti: genset, lampu/penerangan jalan/pemukiman desa. • Jalan desa • Tambatan perahu c. Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori dilarang (negative list) sebagaimana yang tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Dana BLM juga tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat (seperti rumah pribadi, mobil pribadi, toko, dll). c. Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada PTO Penjelasan XII. Kegiatan ini harus dilakukan secara transparan, diketahui, 1

UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana : “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.


8

dan disetujui oleh masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan di setiap desa, tetapi jika dinilai lebih efektif dan efisien bisa juga dilakukan bersamasama oleh desa-desa dalam satu kecamatan, dengan tetap dilakukan secara sederhana, murah, cepat, transparan, dan akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa dimungkinkan untuk dilakukan beberapa penyesuaian terhadap prosesur program yang harus diikuti oleh masyarakat bergantung pada kondisi lokal dan situasi pascabencana. Penyesuaian tersebut harus ditinjau oleh fasilitator setempat, serta dinilai dan diverifikasi oleh konsultan ditingkat provinsi dan nasional, untuk kemudian disetujui oleh Satker PMD Pusat. d. Pemantauan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dilakukan secara internal oleh masyarakat, fasilitator, dan konsultan. Adapunpemeriksaan eksternal struktural, secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor, yaitu Bank Dunia. 13.8. Pelaku Program Pada dasarnya, pelaku program pola khusus rehabilitasi pascabencana adalah pelaku sebagaimana dijelaskan pada PTO Penjelasan V. Tambahan pelaku dalam penanganan pola khusus rehabilitasi pascabencana adalah sebagai berikut. Tim Kaji Data Kerusakan Tim Kaji Data Kerusakan dibentuk di MAD Sosialisasi. Tiap desa mengirimkan wakilnya minimal 3 orang, satu diantaranya merupakan wakil perempuan (Kader yang sudah ada dan masih aktif dapat dicalonkan desa untuk menjadi Tim Kaji Data Kerusakan). Tugas Tim Kaji Data Kerusakan adalah: a. Menentukan tata-cara kajian dampak bencana dengan prioritas fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) yang perlu direhabilitasi berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. b. Jika belum ada data, tim langsung melakukan identifikasi kerusakan fasos dan fasum yang perlu direhabilitasi di setiap desa yang mengalami kerusakan. (pendataan kerusakan menggunakan format yang sudah disediakan) c. Melakukan rekapitulasi hasil identifikasi kerusakan untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi hasil kaji data kerusakan sebagai bahan pembahasan di Musyawarah Desa Review. 13.9.

Alur Tahapan Tindak Cepat Prarehabilitasi

Hasil Verifikasi lapangan data kerusakan Daftar Rencana Kegiatan dan RAB

1

MAD Khusus PraRehabilitasi Pascabenca na

2

Musdes Prarehabilit asi Pasca Bencana

3

Pencairan dana dan Pelaksanaan Kegiatan

4


Musdes Pertanggung jawaban

5

9

Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tahapan tindak cepat prarehabilitasi pascabencana secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut: No

Kegiatan

1

Persiapan MAD Khusus (Verifikasi data kerusakan dan rencana kegiatan & RAB)

2

MAD Khusus Prarehabilitasi Pascabencana

Keterangan Persiapan MAD Khusus dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan yang menghasilkan: - Daftar hasil Verifikasi lapangan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam SPC T.A. berjalan. - Review terhadap kelayakan RAB Desain (apakah masih sesuai dengan kondisi pasca bencana, apakah harga material masih relevan, dll) - Daftar hasil verifikasi dampak kerusakan akibat bencana. - Daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitan dengan persiapan rehabilitasi. - Daftar perkiraan kebutuhan pendanaan dalam kaitan untuk memenuhi kegiatan persiapan rehabilitasi. - Sosialisasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana. - Pada MAD Khusus dipastikan masingmasing desa telah menentukan keberlanjutan kegiatan yang telah tercantum dalam tahun anggaran berjalan. Jika diputuskan untuk tidak dilanjutkan, harus dipastikan perhitungan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga (misalnya: pemesanan barang yang telah dikirim ke TPK, tetapi belum dilakukan pembayaran) - Membuat perhitungan BLM-Dana Kegiatan yang tersedia untuk kegiatan dengan tahapan tindak cepat prarehabilitasi pascabencana (yang mencakup Sisa T.A. berjalan di UPK & TPK ditambah sisa alokasi yang masih ada di KPPN) termasuk untuk pembayaran kewajiban yang terhutang kepada pihak ketiga oleh TPK. - Penentuan jenis kegiatan dan penetapan pendanaan kegiatan tahapan tindak cepatprarehabilitasi pascabencana yang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Dengan mencermati kembali agar tidak terjadi pendanaan kegiatan yang tumpang tindih dengan program rehabilitasi yang lain. - Menentukan jadwal kegiatan persiapan rehabilitasi pascabencana. - Melakukan Review UPK dan rencana kerjanya untuk disesuaikan dengan


Estimasi Minggu ke 1

2

10

No

Kegiatan

Keterangan

Estimasi Minggu ke

kebutuhan kegiatan persiapan rehabilitasi pascabencana Hasil MAD Khusus adalah: - Berita Acara Status Kegiatan yang disebutkan dalam SPC T.A. berjalan. - Berita Acara Perhitungan BLM - Berita Acara Perankingan Kegiatan pola respons cepat rehabilitasi pascabencana. - Penerbitan SPC kegiatan pola respons cepat rehabilitasi pascabencanaT.A. berjalan. - Penetapan UPK dan Rencana Kerja UPK Materi: - Melakukan review pengurus TPK disesuaikan dengan kondisi pascabencana. - Penyusunan Kelompok Kerja masingmasing Desa dan penetapan HOK - Pengadaan kebutuhan sumber daya (bahan dan alat) untuk tanggap darurat. - Penentuan jadwal kegiatan

3

Musdes Prarehabilitasi Pascabencana

4

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan: - TPK mengajukan dokumen untuk pencairan dana - TPK melaksanakan kegiatan dengan pola swakelola - Pengadaan bahan dan tenaga kerja harus tetap mengikuti prosedur PTO PNPM Mandiri Perdesaan. - Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari desa tersebut.

9

Musdes Pertanggungjawaba n/ Penetapan UsulanT.A. berikutnya

-

-

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan tahap persiapan rehabilitasi pascabencana. Dalam Musdes ini juga dilakukan review gagasan dan usulan atas hasil proses perencanaan T.A. berjalan yang masih relevan dan akan diusulkan untuk tahapan Rehabilitasi Pascabencana T.A berikutnya.

2

3-6

7

Catatan: Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Rehabilitasi di wilayah Bencana alam mengikuti dan menyesuaikan serta menghargai keberadaan tatanan pemerintahan adat, seperti sebutan desa lainnya, termasuk untuk sebutan lembaga pelaksana kegiatan pembangunannya.


11

13.10. Alur Tahapan Rehabilitasi MAD SOSIALISASI

Pelatihan Tim Kaji Data Kerusaka n

Desain & RAB

MAD (Review )

10 6

2

MAD Pertanggun gjawaban

Sertifikasi

1

5 9 8

4

Musdes (Review)

Musdes Kegiatan 7

Verifikasi lapangan data kerusaka

3

Pencairan dana dan Pelaksanaa n Kegiatan

Musdes Pertanggun gjawaban

MKP 4b

Pertemuan Dusun & Kelompok (terkena dampak bencana) 4a SPP/Sosial Ekonomi

Keterangan: Persiapan dan Pengumpulan Data Kerusakan Pascabencana dilaksanakan oleh tim Fasilitator Kecamatan (dilakukan selama tahap persiapan rehabilitasi pascabencana ) dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, 2 termasuk identifikasi kerusakan kegiatan yang didanai oleh PNPM atau sarana/prasarana dasar yang rusak akibat bencana. Data bisa diinput dari berbagai sumber termasuk data kerusakan hasil identifikasi masyarakat. Serta melakukan koordinasi untuk persiapan MAD Sosialisasi. Khusus hasil pendataan kegiatan PNPM yang belum selesai dan akan dipergunakan oleh MAD untuk menentukan status kegiatan T.A. berjalan dan berikutnya. Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan Tahapan Rehabilitasi Pascabencana secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut: No

1

Kegiatan

MAD Sosialisasi

Keterangan

Sosialisasi: - Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pasca Bencana diterapkan dengan pola optimalisasi proses dan penggunaan dana BLM untuk rehabilitasi. - Pada MAD Sosialisasi dipastikan keputusan keberlanjutannya dan status kegiatan yang

Estimasi Minggu ke 1-2

2

Setiap kecamatan/desa dipastikan telah memiliki data kerusakan fasos dan fasum. Data-data ini dapat diminta di kantor Satkorlak/kecamatan, sebelum tahun 2007, di tingkat nasional ada Bakornas PB (Penanggulangan Bencana), di tingkat provinsi ada Satkorlak, dan di tingkat kabupaten ada Satlak. Namun, sesuai UU 24 tahun 2007, di tingkat nasional diganti dengan BNPB dan di tingkat kabupaten diganti dengan BPBD. Data terperinci dapat diminta dari setiap desa jika data di kecamatan berupa rekapitulasi.


12

2

PelatihanTim Kaji Data Kerusakan dan mengkaji SPP (kelas dan praktik lapangan)

3

Verifikasi lapangan;data kerusakan sekaligus identifikasi usulan kegiatan SPP Musyawarah DesaReview/Kajian

4

belum selesai dan menjadwalkan ulang siklus program secara sederhana/singkat, - Melakukan identifikasi peluang sumber pendanaan selain PNPM dan rencana kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain. Untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih pendanaan. - Membentuk Tim kaji data kerusakan. Minimal 3 orang per desa (kader yang sudah ada dan masih aktif dapat dicalonkan desa untuk menjadi tim kaji data), - Menentukan tatacara kajian dampak bencana dengan prioritas fasos dan fasum yang perlu direhabilitasi berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jika belum ada data, maka langsung dilakukan identifikasi awal kondisi per desa, - Memastikan ketersediaan dan kebutuhan calon Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. - Menentukan jadwal kegiatan sesuai dengan tahapan Rehabilitasi. Materi: - Tatacara melakukan kajian dampak bencana. - Data yang perlu diverifikasi + kriteria kerusakan - Cara penggalian gagasan kegiatan SPP dari kelompok-kelompok perempuan yang ada - Cara menyusun rekomendasi hasil kaji data kerusakan. Fasilitator: tim Fasilitator Kecamatan Kegiatan: - Verifikasi data kerusakan dan potensi rehabilitasi dari data kerusakan hasil pengumpulan data oleh fasilitator lapangan. - Pengumpulan usulan kegiatan SPP Kegiatan rencana usulan pascabencana (kaji ulang): - Membahas Laporan tim kaji data kerusakan dan meminta umpan balik dari masyarakat - Menentukan penyusunan prioritas fasum dan fasos desa yang perlu direhabilitasi - Memilih dan menetapkan TPK (jika belum ada/dilakukan) yang sesuai dengan kebutuhan Rehabilitasi. - Memilih dan menetapkan calon UPK (jika belum ada/dilakukan) - Melakukan Sosialisasi Kebijakan Rehabilitasi pascabencana dan review usulan hasil musdes perencanaan sebelum bencana. Jika diputuskan untuk tetap sesuai usulan sebelum bencana, maka tinggal melanjutkan ke tahapan berikutnya


2

3-4

4-5

13

Penetapan FD/KPMD (tim kaji data yang telah terpilih dapat dicalonkan sebagai FD) - Menetapkan rencana kegiatan penggalian gagasan (data usulan kegiatan SPP) dengan cara: a. Penggalian Gagasan Khusus Kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung bencana). Dana maksimal 25% dari total BLM. b. Musyawarah Khusus perempuan (MKP) menetapkan peringkat usulan khusus kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung) yang didanai. - Menyepakati prioritas fasum dan fasos yang akan direhabilitasi. - Menetapkan perankingan kegiatan yang diusulkan oleh desa termasuk ranking untuk kegiatan SPP. - Menetapkan SPC untuk kegiatan SPP dan kegiatan lain yang telah ada RAB/Sertifikasi dan mempunyai ranking prioritas. - Melakukan Review UPK dan rencana kerja berkaitan dengan kebutuhan Rehabilitasi Pascabencana. Usulan prioritas mulai dari rangking tertinggi dibuatkan desain dan RAB-nya. Hasil RAB bisa dituangkan dalam beberapa SP2D. FT memfasilitasi terjadinya sertifikasi desain dan RAB. Kumpulkan TPU, TPK, Tim Verifikasi. Pemberian sertifikasi akan dilakukan oleh FT-Kab. Tanpa ini, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Penetapan Surat Penetapan Camat (SPC) dan SP2D. Penetapan SPC dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan perkembangan pembuatan Desain, RAB, dan Sertifikasi - Sosialisasi hasil MAD Review/kajian - Sosialisasi hasil desain & RAB - Musyawarah persiapan pelaksanaan - Mobilisasi tenaga kerja - TPK mengajukan dokumen untuk pencairan dana - TPK melaksanakan kegiatan dengan pola swakelola - Pengadaan barang dan jasa harus tetap mengikuti prosedur standar PNPM Mandiri Perdesaan. - Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari desa tersebut. - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan desa. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan -

5

MAD Review/Kajian

6

RAB dan Desain

Sertifikasi

Penyiapan dokumen pencairan dana

7

Musdes Informasi Kegiatan Rehabilitasi

8

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

9

Musdes Pertanggungjawaban

10

MAD


6

7-8

8-9

9

8-9

10

14

Pertanggungjawaban

realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan seluruh desa, serta evaluasi aturan main, termasuk penerapan sanksi jika terjadi penyimpangan oleh desa partisipan.

Catatan: Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana untuk rehabilitasi wilayah bencana alam, mengikuti, dan menyesuaikan serta menghargai keberadaan tatanan pemerintahan adat, seperti sebutan desa dengan nama lainnya, termasuk untuk sebutan lembaga pelaksana kegiatan pembangunannya.


15

PENJELASAN XIII PELAKSANAAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA

Recommend Documents