RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA Disampaikan oleh : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 20 Januari 2017
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BIMA
USULAN PERBAIKAN RENAKSI KETERLIBATAN K/L DALAM PENANGGULANGAN BANJIR BANDANG DI BIMA DISKUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
2
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA
3
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA Berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjadi banjir bandang pada 21 dan 23 Desember 2016. kemudian terjadi banjir terbaru pada tanggal 2 januari 2017.
Penyebab 1. Curah hujan estrem yang terjadi di wilayah NTB khususnya Bima dan Sumbawa yang disebabkan oleh Siklon tropis Yvette di Samudera Hindia Selatan Bali, sekitar 620 Km sebelah selatan Denpasar. 2. Kota Bima yang terletak di cekungan 3. Penataan permukiman yang belum sesuai dengan kaidah tata ruang yang berkelanjutan 4. Penataan prasarana dan sarana yang belum memenuhi standar lingkungan yang aman dan berkelanjutan 4
DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA DAMPAK KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG (Sampai 3 januari 2017, Pukul 19.00)
63 27
FASILITAS KESEHATAN RUSAK FASILITAS PENDIDIKAN
2.247 ha
LAHAN RUSAK
40 km
JALAN DLM KOTA RUSAK
Fasilitas Kesehatan Kerugian ekonomi sebesar Rp 984,40 Miliar (per 27 Des 2017),
dan akan terus bertambah. Aktivitas masyarakat lumpuh, perkantoran rusak, dan aktivitas ekonomi sebagian berhenti (BNPB).
979
19.390
RUMAH TERDAMPAK
2 105.753
KORBAN MENGUNGSI KORBAN JIWA MENINGGAL JIWA MENDERITA/ TERDAMPAK
Fasilitas Pendidikan
Fasilitas Perumahan
Fasilitas Lainnya
4 Puskesmas Rusak Berat
18 SD Rusak Berat
29 Pustu Rusak Berat
229 Rumah Hanyut
5 SMP Rusak Sedang
716 Rusak Berat
29 Polindes Rusak Berat
4 SMA/SMK Rusak Sedang
9 Unit Jembatan Rusak 5 (R) dan 5 (RB) Unit PDAM 1 (R) dan 1 (RS) Unit DAM
1 Labkesda Rusak Berat
739 Rusak Sedang
17.706 Rumah Terendam
Sumber: Pusdalops BNPB 5
PERKEMBANGAN PENANGANAN BANJIR BANDANG BIMA Kegiatan Masa Tanggap Darurat 1
Start – End date
23 Des 2016
• Pembentukan Dapur Umum
23 Des 2016
• Pendistribusian Bantuan Logistik
23 Des 2016
• Persiapan RR
Dilakukan secara paralel
Masa Tanggap Darurat 2
5 Jan – 19 Jan
• Persiapan RR • Rapat Persiapan Penyusunan Renaksi dengan K/L
Jan
Feb
22 Des – 4 Jan
• Pelayanan Air Bersih
• Rapat Perpanjangan Tanggap Darurat
Des
5 Jan 2017 Dilakukan secara paralel 20 Jan 2017
Banjir 21 Des 2016
Banjir 2 Jan 2017
Banjir 23 Des 2016
Rapat Renaksi 20 Jan 2017 Akhir Tanggap Darurat 19 Jan 2017
6
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA DI BIMA
7
HASIL PENANGANAN TANGGAP DARURAT DI BIMA (per 17 Januari 2017) • Pemberian Cash for Work (CFW) telah dimulai dari tanggal 5 Januari 2017 dan akan selesai pada tanggal 18 Januari 2017; • Balai Wilayah Sungai (BWS) telah melakukan normalisasi sungai Paroki dari hulu, tetapi pada bagian hilir belum dikerjakan; • Siswa sekolah sudah menerima bantuan seragam dan telah melaksanakan aktivitas belajar, ruang kelas juga telah berfungsi; • Puskesmas telah kembali berjalan dengan normal dan melakukan aktivitas seperti biasa; • Pembersihan lingkungan masih terus dilakukan dengan bantuan berbagai pihak, diharapkan akan bersih sebelum 10 April 2017.
8
RINGKASAN HASIL TINJAUAN LAPANGAN DI BIMA • Bappenas dengan BNPB dan SKPD Bima pada tanggal 5-7 Januari 2017 telah melakukan rapat untuk memutuskan perpanjangan tanggap darurat, dan diperoleh hasil akhir untuk dilakukan perpanjangan tanggap darurat selama 14 hari sampai pada tanggal 19 Januari 2017; • Bappenas dan BNPB juga melakukan rapat mengenai pembahasan penyusunan rencana pemulihan pascabencana banjir bandang di Bima, diharapkan dalam penyusunan rencana pemulihan untuk memasukkan dokumen perencanaan penanggulangan bencana; • Bappenas bersama BNPB dan SKPD Kab. Bima melakukan rapat penyusunan matriks perhitungan kerusakan dan kebutuhan, dalam penyusunan matriks, SKPD Kab. Bima masih memerlukan asistensi lebih lanjut agar dapat menghasilkan matriks kerusakan dan kebutuhan yang akuntabel. 9
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI (1) PERMASALAHAN DI LAPANGAN
• Sektor bekerja secara mandiri dan belum terdapat terkoordinasi secara baik
• Penanganan bencana akan menggunakan paradigma baru, dimana semua akan dilakukan secara paralel, dalam masa tanggap darurat harus sudah mempersiapkan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana
REKOMENDASI
• Perlu dilakukan pendekatan secara kewilayahan (lokasi) agar kegiatan lintas sektor menjadi terkoordinir, dimana 1 lokasi dikerjakan oleh berbagai sektor dan dapat segera tuntas dari satu lokasi ke lokasi lain; • Perlunya dilakukan penguatan gerakan bersama TNI, Polri, Pemda, dan semua kalangan untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana di Bima. • Dokumen mengenai perencanaan penanggulangan bencana harus masuk ke dalam pembuatan renaksi; • Pendekatan yang dilakukan untuk penanganan kebencanaan ini adalah: Pendekatan kemanusiaan, pendekatan Sosbud, dan Pendekatan Tata Ruang Pertanahan; • Rencana aksi diintegrasikan dengan pengelolaan lingkungan ke depan. 10
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI (2) PERMASALAHAN DI LAPANGAN
REKOMENDASI
• Akan dilakukan relokasi bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai
• Dokumen tata ruang pada masa ini memasuki masa review, terkait dengan relokasi, akan dimasukkan sebagai salah satu usulan review RTRW; • Perlu dilakukan sertifikasi ulang pertanahan bagi data-data yang hilang akibat bencana.
• Kondisi drainase yang terdapat di Kota Bima sudah tidak memadai dan menjadi rusak akibat bencana banjir
• Kondisi penanganan drainase perlu didukung dengan teknologi drainase yang advance, mampu melepas air ketika hujan dan mampu menahan air ketika jarang terjadi hujan; • Hutan yang sudah gundul di bagian hulu perlu dilakukan reboisasi agar ekologis kembali menjadi normal.
• Daerah (Kabupaten dan Kota Bima) diharuskan untuk menyusun matriks perhitungan kerusakan dan kebutuhan pascabencana
• Melalui pelaksanaan renaksi, perlu diketahui yang dapat memberikan multiplier effect, contohnya adalah Bima sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia; 11
PERCEPATAN TANGGAP DARURAT
Pendekatan Kemanusiaan Mengutamakan kebutuhan masyarakat terutama anak-anak, balita, kaum perempuan, usia lanjut dan difable
Pendekatan Wilayah (Kerjasama antarklaster dan antarSKPD) Menetapkan prioritas desa/kelurahan yang paling parah dengan mengutamakan kerjasama antarklaster
Gerakan Bersama Keterlibatan dan partisipasi aktif semua pihak
Tata Kelola • Rencana kerja 7-14 hari dengan prioritas lokasi • Pelaporan dan pertanggungjawaban
12
USULAN PERBAIKAN RENAKSI
13
FILOSOFI DAN PARADIGMA KEBENCANAAN 1. Alam adalah anugrah dan berkah. 1)
Mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana dan berkelanjutan;
2)
Menjaga dan memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya
2. Bencana adalah kelalaian, keteledoran dan ketidapsiapan. 1)
Mengenali dan memahami perilaku lingkungan sekitar dengan cermat dan sebaik-baiknya;
2)
Menyiapkan rencana untuk mengurangi risiko bencana;
3)
Meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
4)
Menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system);
5)
Meningkatkan manajemen mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
14
PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCABENCANA Pemulihan dini • Melengkapi/ melanjutkan tindakan bantuan darurat. • Mendukung pemulihan spontan. • Meletakkan fondasi pemulihan jangka panjang.
Rehabilitasi • Refungsionalisasi layanan dasar. • Mendampingi pemulihan spontan. • Menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. • Menyediakan dukungan pemulihan kondisi psikologis dan sosial.
Rekonstruksi • Pembangunan kembali: • pelayanan/fasum. • Infrastruktur. • Penggantian bangunan rusak. • Revitalisasi ekonomi. • Pemulihan kehidupan Sosial budaya. • Pengurangan risiko bencana. 15
TUJUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Memulihkan kondisi dan kehidupan sosial dan budaya: kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan dan lainnya;
Tujuan: Memulihkan kondisi seperti sebelum bencana dan menjadi lebih baik
Memulihkan kondisi dan kegiatan ekonomi: produksi, jasa, perdagangan dan pariwisata;
Membangun kebersamaan dan gotong royong; Memulihkan penyelenggaraan pelayanan publik: pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan listrik; Memulihkan penyelenggaraan pemerintahan 16
PENDEKATAN DAN PRINSIP REHABILITASI REKONSTRUKSI Pendekatan : Terpadu, Memulihkan kondisi seperti sebelum bencana dan menjadi lebih baik
Pendekatan kemanusiaan
Pendekatan sosial, budaya dan ekonomi
Dengan prinsip: 1) Partisipatif 2) Terpadu 3) Transparan 4) Akuntabel 5) Berkelanjutan
Pendekatan wilayah: tata ruang dan pertanahan 17
JANGKA WAKTU PEMULIHAN
• Pemulihan kondisi dan kehidupan sosial dan budaya • Pemulihan kondisi dan kehidupan ekonomi • Penyiapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Master Plan Pembangunan Kota Bima
2-6 Bulan
6-12 Bulan • Pembangunan prasarana dan sarana dasar • Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi • Pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi
• Penataan perumahan dan permukiman • Rehabilitasi kawasan hulu • Penataan daerah aliran sungai
13-36 Bulan
18
MANAJEMEN (TATA KELOLA) Perencanaan • Integrasi Rencana RR ke dalam RPJMD, RKPD dan RTRW; • Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima (Bappeda, BPBD, SKPD), Pemerintah Provinsi NTB (Bappeda, BPBD, SKPD), Pemerintah Pusat (Bappenas, BNPB, dan K/L), dan perguruan tinggi.
Penganggaran • Sinkroniasi pendanaan: DSP, APBD Kota, APBD Provinsi, belanja K/L; • Skema pembiayaan lainnya: CSR dan swasta.
Pelelangan • Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan • Keterlibatan masyarakat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban • Tata kelola yang baik: transparan, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan berkelanjutan 19
KETERLIBATAN K/L DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BIMA
20
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA Sasaran Nasional
Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
Arah Kebijakan
1. Menurunkan risiko bencana 2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana
Strategi
Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah 1.Integrasi PRB dalam perencanaan nasional dan daerah; 2.Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana 3.Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan RPJMD; 4.Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K; 5.Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; 6.Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana 1.Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana 2.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat 3.Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat 4.Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan 5.Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder 6.Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana 7.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam 8.Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana
Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 1.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 2.Penyediaan sistem peringatan dini bencana 3.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan 4.simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan 5.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan 6.Pengembangan desa tangguh bencana 7.Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan 21
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL KP.1 Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi Penyusunan kajian dan peta risiko; Penguatan koordinasi penanggulangan bencana; Harmonisasi kebijakan dan regulasi Penanggulangan Bencana
Pemberday aan Masyarakat
KP.7 Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana
Sosialisasi dan Simulasi Bencana; Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana
Penguatan Kapasitas SDM
Pencegahan & Penanggulan gan Bencana
KP.6 Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan; Rehabilitasi DAS; Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla; Rehabilitas DAS
KP.2
Pengelolaan SDA dan LH
Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana
KP.5
KP.3 Sarana dan Prasarana
Pelayanan Dasar
KP.4
Penyediaan Sistem Peringatan dini; Pembangunan pusat logistik kebencanaan; Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana; Pengembangan teknologi kebencanaan
Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana; Penyediaan layanan data dan informasi bencana
22
MEKANISME KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM INTERNALISASI PRB 1.Pengarusutama -an PRB dalam perencanaan pembangunan
1
2.Pengkajian risiko bencana tingkat kabupaten/kota
6.Penyusunan rencana kontinjensi Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah 5.Harmonisasi kebijakan dan peraturan Pusat dan daerah
3
3.Kajian risiko bencana untuk penyusunan RPJMD
4.Integrasi Kajian Risiko bencana dalam RTRWP/K/K
2
4
Pedoman dan Standardisasi Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Bappenas, Kemendagri, Pemda
5
BNPB, BPBD, PT Kajian Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Bappenas, Kemendagri, Pemda
6
Penyusunan dan harmonisasI produk Hukum BNPB, KL, Pemda
Rencana Kontinjensi BNPB, BPBD
Pedoman dan Standardisasi Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Bappenas, Kemendagri, Kemen ATR, Kemen PU-PR, Pemda
23
KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENURUNAN KERENTANAN TERHADAP BENCANA
7.Menumbuhkan kearifan lokal
6.Penataan dan pemeliharaan lingkungan rawan bencana
5
1
1.Menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan bencana
• Pendidikan dan pelatihan PB • Pertukaran Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Pemda
2.Sosialisasi PB melalui media
2 Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana
5.Percepatan penyelesaian pemulihan pascabencana
3.Penyebarlua s-an informasi kebencanaan
4.Kerjasama Pemerintah dengan lembaga non pemerintah
Penyebaran Informasi Kebencanaan BNPB, Kemenkominfo, BIG, Pemda
6
Penyusunan data dan informasi kebencanaan BNPB, Kemenkominfo, BMKG, BIG, Pemda
7
• Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana • Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Fisik • Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi dan Sosial di Wilayah Pascabencana BNPB, Kemen PU-PR, Kemenhub, Kemenkes, Kemendikbud, Kementan, Kemenhut, Kemensos, Kemendag, dll, Pemda
Penerapan Mitigasi Bencana BNPB, Kemen PU-PR, Kemen ATR, Kemen LHK, Pemda
3
4 Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Internasional BNPB, Bappenas, Kemenlu, Pemda
• Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Relawan PB • Fasilitasi dan Pengembangan Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) • Fasilitasi pemberdayaan dan Pengembangan ketangguhan masyarakat BNPB, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT, dll, Pemda
24
KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS MENGHADAPI BENCANA
9.Pusat logistik kewilayahan
8.Desa tangguh bencana untuk desa hebat
6
1
1.Kapasitas kelembagaan dan aparatur
Pendidikan dan pelatihan BNPB, Kemendagri, Pemda 2.Penguatan tata kelola PB
2
• Koordinasi Kesiapsiagaan • Peningkatan Kapasitas Penanganan Darurat BNPB, BPKP,BPK, Itwil
7 Penyaluran Bantuan Kedaruratan BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemen PU-PR, Kemen LHK, Kementan, BASARNAS dll
3
Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
3.Pengembang -an sistem peringatan dini
• Fasilitasi Kesiapsiagaan • Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah
8
BNPB, BMKG. Kemen ESDM, Kemen PU-PR, Kemen LHK, Pemda
4 7.Perlindungan dan layanan pada saat darurat bencana
• Teknologi modifikasi cuaca • Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BNPB, Kemenristek, BPPT, LIPI
4.Pengembang -an dan pemanfaatan IPTEK
6.Infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan
5 5.Simulasi dan gladi PB
• Simulasi PRB • Gladi Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD, K/L, Pemda
Pembangunan EWS, TES, jalur evakuasi, dll Kemen PU-PR, Kemenhub, KKP, BIG,dll, Pemda
• Fasilitasi dan Pengembangan Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendes PDTT, KKP, Kemensos, dll, Pemda
9 • Penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan • Pembangunan Gudang Logistik BNPB, Kemendagri, KL, Pemda
25
PERAN SERTA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RR BIMA • Kementerian PUPR • BNPB
• • • • •
Kementerian Dalam Negeri POLRI TNI Kementerian LHK BNPB
PERUMAHAN & INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
• Kementerian PUPR • Kementerian Perhubungan • Kementerian BUMN LINTAS SEKTOR
• Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Agama • Kementerian Sosial
RR BIMA SOSIAL BUDAYA
INFRASTRUK TUR
EKONOMI PRODUKTIF
• • • • •
Kementerian Pertanian KKP Kementerian KUKM Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian
PERTANYAAN KRITIS 1. Bagaimana MEMBANGUN KERJASAMA, KEMITRAAN DAN KOLABORASI dalam Penanggulangan Bencana? MANAJEMEN KOMUNIKASI 1) Internal BNPB Koordinasi Antardeputi dan antardirektur BNPB 2) BNPB dengan BPBD Pola Pendampingan dan Penugasan 3) BNPB dengan Kementerian/Lembaga Koordinasi dan Sinergi 4) BNPB dengan donor Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban 5) BNPB dengan mitra lainnya Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran, Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban 2. Bagaimana MENGHITUNG KEBUTUHAN PASCABENCANA yang diperlukan di wilayah Bima MANAJEMEN PENDANAAN PASCABENCANA 3. Bagaimana persiapan Rencana Program dan kegiatan pascabencana tahun 2017 dan 2018 PRIORITAS DAN KETERKAITAN TARGET RPJMN 20152019 27
DISKUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
28
RENCANA TINDAK LANJUT • Setiap K/L perlu mendukung penanganan pascabencana banjir bandang di Bima khususnya melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN-P 2017, dan usulan program dan kegiatan pemulihan lanjutan tahun 2018 ke dalam RKP 2018; • BNPB melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyiapan data dan informasi rumah tangga by name by address sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di Bima; • Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerjasama mempercepat perbaikan fasilitas umum (penyedian prasarana sekolah, perbaikan sarana kesehatan, pembersihan lingkungan) dan penanganan korban dan pengungsi setelah masa tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana gempa sesuai dengan PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; • BNPB bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak berat (Rp 40 juta), sedang dan ringan (Rp 20 juta) (Sumber:BNPB); • BNPB bersama Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan melalui skema corporate social responsibility, donor dan lembaga/organisasi lainnya buntuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 29
DISKUSI 1. Konfirmasi kegiatan K/L yang mendukung upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Bima? 2. Usulan perbaikan renaksi pascabencana banjir bandang di Bima?
30
TERIMA KASIH
___________________________________
www.kawasan.bappenas.go.id 021 - 3926249 Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310 31
