Republik Indonesia
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH & NIAS, SUMATERA UTARA
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 24 Maret 2005
Proses Penyusunan Rencana Induk •
Dalam upaya untuk menyusun rancangan rencana induk yang terpadu, sinergis, dan aspiratif, telah dilakukan kesepakatan antara Bappenas dengan Pemda Provinsi NAD dan Universitas Syiah Kuala , yang ditujukan untuk memberi masukan yang sifatnya local aspiration dalam penyempurnaan rancangan rencana induk yang telah disusun konsep awalnya oleh Bappenas
•
Selain itu, dalam rangka menjaring aspirasi yang dinamis dan berkembang di masyarakat, telah dilakukan pula berbagai forum seminar, lokakarya, dan konsultasi di Pusat dan Daerah, yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan rancangan awal blueprint yang telah disusun, serta sekaligus menjaring aspirasi dan harapan serta kebutuhan riil dari seluruh komponen masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana.
•
Dalam rangka memantapkan rancangan rencana induk, khususnya yang terkait dengan aspek pendanaan, telah pula dilakukan berbagai rapat koordinasi bersama komunitas donor, yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan yang sifatnya substantif dan sekaligus guna menjaring komitmen lanjutan dari masingmasing pihak donor di dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi 2
ISI RENCANA INDUK 1. 2. 3. 4.
Pendahuluan Prinsip-Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara Kebijakan Umum Kebijakan dan Strategi Bidang 1) 2) 3) 4)
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Membangun kembali masyarakat Membangun kembali ekonomi Membangun kembali infrastruktur Memulihkan pemerintah propinsi, kabupaten/kota
Penataan Ruang Isu Lintas Bidang Pendanaan Akuntabilitas dan Pengawasan Kelembagaan Penutup 3
1. Pendahuluan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, terdiri dari 1 Buku Utama dan 11 Buku Bidang, yaitu: 1. Buku Utama : RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA 2. Buku Rencana Bidang:
Buku I
: RENCANA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Buku II
: RENCANA BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Buku III
: RENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN
Buku IV
: RENCANA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN
Buku V
: RENCANA BIDANG KELEMBAGAAN
Buku VI
: RENCANA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Buku VII
: RENCANA BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Buku VIII : RENCANA BIDANG HUKUM
Buku IX
: RENCANA BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT
Buku X
Buku XI
: PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAWASAN 4 : PENDANAAN
2. Prinsip-Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara (a) • Berorientasi pada masyarakat dan partisipatif • Pendekatan holistik - pembangunan kembali harus berdasarkan pada strategi yang komprehensif dan segi keamanan dari ancaman bencana alam/tsunami. • Koordinasi dan strategi yang efektif – Menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah. • Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang efisien, tranparan, dan akuntabel • Peningkatan kemampuan (capacity building) mengenai pengaturan (governance), pengelolaan (management), dan pembiayaan (funding). • Monitoring dan Evaluasi yang efektif. 5
2. Prinsip-Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara (b) • Rencana membangun kembali Aceh tetap mempertimbangkan berlakunya Undang Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam • Setiap tindakan pemerintah pusat dirancang agar tidak berdampak pada menurunnya kapasitas pemerintah daerah tetapi justru meningkatkan kapasitas. • Membuka kesempatan konsultasi dan partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terkait secara langsung kepada masyarakat, dan menyediakan informasi yang luas tentang semua keputusan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. • Prioritas akan diberikan untuk melindungi dan membantu anggota masyarakat korban bencana yang paling rentan, khususnya anak-anak dan janda, penyandang cacat, mereka yang telah kehilangan rumah dan harta-benda, masyarakat miskin, dan mereka yang telah kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga. • Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera 6 Utara diprioritaskan pada daerah-daerah yang terkena bencana.
3.
KEBIJAKAN UMUM (a)
Pembangunan kembali masyarakat 1. Merevitalisasi kehidupan sosial dan keagamaan 2. Merevitalisasi kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya. 3. Melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat. 4. Membantu yang mengalami trauma untuk kembali ke kehidupan yang normal dan bermartabat. 5. Membantu yang sakit, terluka, kelompok lanjut usia, anak-anak yatim, penyandang cacat, dan para janda. 6. Membuat masyarakat kembali bekerja dan anak-anak serta kelompok usia sekolah kembali untuk bersekolah melanjutkan pendidikannya. 7. Menjamin keamanan pada daerah-daerah bencana. 8. Merancang (disain) program kompensasi yang adil. 9. Mengembalikan hak-hak penguasaan asset masyarakat antara lain hak atas tanah dan bangunan, hak berusaha, hak bermasyarakat, dll. 7
3.
KEBIJAKAN UMUM (b)
Pembangunan kembali ekonomi • • • • •
Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Memberikan bantuan untuk memulihkan sarana produksi. Meningkatkan akses kepada sumber daya produktif.
Pembangunan Kembali Infrastruktur • • • • • •
Membangun kembali jalan, dan jembatan Membangun kembali pelabuhan udara dan laut Memulihkan prasarana dan sarana telekomunikasi Memulihkan pengadaan listrik Pengadaan air bersih Membangun perumahan dan permukiman 8
3.
KEBIJAKAN UMUM (c)
Pembangunan Kembali Pemerintahan 1. Memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. 2. Memberikan pelayanan kesehatan. 3. Merevitalisasi pelayanan air bersih, sanitasi, kebersihan, dan pelayanan umum lokal lainnya. 4. Merancang kembali (redesign) kota-kota dan pusat kegiatan.
9
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS-SUMUT VISI: MEMBANGUN ACEH KEMBALI MELALUI DIALOG PUBLIK
Pemerintahan
ZONING
MONITORING, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS
PELAKSANAAN
KRITERIA DESAIN STANDAR PROSEDUR
Waktu
LINGKUNGAN HIDUP
Pelaksana
PERTANAHAN
Kegiatan
Infrastruktur
INTEGRASI SPASIAL
Emergensi, Rehabilitasi, Rekonstruksi
TATA RUANG
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Masyarakat
Ekonomi
Pendanaan
Kebijakan Regional
Lokasi
Kebijakan Bidang
ASPIRASI, HARAPAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
10
4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG
11
4.1 PEMBANGUNAN KEMBALI MASYARAKAT 1.
AGAMA
2.
SOSIAL BUDAYA
3.
KESEHATAN
4.
PENDIDIKAN
5.
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
6.
KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT
7.
HUKUM
8.
KELEMBAGAAN AGAMA DAN ADAT DALAM KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT
12
1. Masalah dan Kebijakan Bidang Agama Permasalahan pokok keagamaan antara lain: • Terganggunya ketentraman rohani akibat kehilangan keluarga, ikatan sosial dan harta benda; • Hilangnya ribuan tokoh agama dan tenaga pelayanan keagamaan. • Hilangnya simbol-simbol keagamaan yang merekatkan individu di dalam satu unit sosial dan masyarakat, seperti mesjid, dan meunasah. • Rusaknya sarana dan prasarana pelayanan keagamaan seperti kantor KUA dan balai nikah, kantor dinas syariah. • Hilangnya kesempatan anak-anak untuk memperoleh pengasuhan orang tua dan pendidikan di sekolah/madrasah, meunasah, pondok pesantren, diniyah, dan tempat pengajian;
Kebijakan dan strategi agama: • Pemulihan ketentraman rohani dengan memberikan bimbingan dan konseling; memberikan pengasuhan anak yatim piatu; dan menggiatkan pengajian majelis taklim • Melengkapi tenaga pelayanan keagamaan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Imam masjid, khatib, da’i, guru pengajian; dan merekrut tenaga pegawai mulai dari tingkat gampong sampai sampai propinsi (kantor wilayah) • Merehabilitasi simbol-simbol agama dengan merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan seperti mesjid, meunasah; dan merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana pelayanana keagamaan seperti Kandep Agama kabupaten/kota, kantor Dinas Syariah, 13 kantor MPU
2. Masalah dan Kebijakan Bidang Sosial Budaya Masalah Sosial Budaya • Ratusan ribu terpaksa jadi pengungsi dan anak-anak menjadi yatim piatu, hancurnya rumah dan bangunan • Kerusakan fisik yang sangat masif pada fasilitas pelayanan sosial budaya • Banyaknya korban yang tidak terlayani dalam memperoleh pangan, tempat tinggal, • Informasi kependudukan pasca bencana yang sangat tidak lengkap dan mengalami perubahan sangat drastis • Ribuan pengungsi yang memerlukan kebutuhan pelayanan dasar serta konseling bagi yang mengalami trauma. • Perempuan dan anak menjadi rentan terhadap tindakan pelecehan seksual dan perdagangan manusia.
Kebijakan dan strategi sosial budaya • Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat • Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan. • Pendataan lengkap penduduk 14 • Peningkatan peran pemuda dan budaya olahraga
3. Masalah dan Kebijakan Bidang Kesehatan Permasalahan pokok kesehatan • Banyaknya jumlah korban baik yang meninggal, mengalami luka-luka baik ringan dan berat, maupun yang mengalami depresi memerlukan pertolongan kesehatan dengan segera. • Sistem kesehatan lumpuh • Lokasi korban yang tersebar sehingga penanganan korban bencana tidak optimal. • Terbatasnya air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan. • Ketahanan pangan dan gizi menurun. • Kemungkinan timbulnya penyakit menular.
Kebijakan dan strategi kesehatan. • Penyelamatan korban bencana yang masih hidup, melalui pelayanan kesehatan darurat; dan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma. • Pemulihan sistem kesehatan, dengan mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain; menempatkan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak; merekrut tenaga kesehatan baru dan melatih tenaga kesehatan; dan merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak • Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui melakukan penilaian kebutuhan cepat (rapid health assessment); melakukan imunisasi, vector control, disinfeksi, dan penyediaan air minum; dan memperkuat survailans epidemiologi • Pencegahan kekurangan gizi, melalui memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil; memberikan paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, syrup besi; memberikan penyuluhan gizi; dan memperkuat survailans gizi. 15
4. Masalah dan Kebijakan Bidang Pendidikan Permasalahan pokok pendidikan akibat bencana adalah: • Banyaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang meninggal dan hilang • Banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. • Rusaknya materi bahan ajar dan peraltan pendidikan • Banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang kehilangan tempat tinggal mengakibatkan mereka tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. • Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian menuntut perlunya penyediaan pelayanan pendidikan keterampilan baik melalui jalur formal dan non-formal
Kebijakan dan Strategi • Menyelenggarakan pendidikan darurat • Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah (education for all) terutama wajib belajar pendidikan 9 tahun melalui • Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan • Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan 16
5. Masalah dan Kebijakan Bidang Iptek Permasalahan • Kepulauan Indonesia terletak di kawasan yang rawan bencana. • Belum berfungsinya sistem pencegahan dini (early warning system) dalam mendeteksi bencana dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
Kebijakan dan Strategi • Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana, khususnya terhadap gempa dan tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal • Membangun pusat peringatan dini (early warning system). • Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan 17 pendidikan.
6. Masalah dan Kebijakan Bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat Beberapa permasalahan pokok setelah terjadinya bencana alam: • Kondisi masyarakat yang rentan. • Terbatasnya peran lembaga kemasyarakatan. Konflik yang berkepanjangan dan bencana alam telah memperlemah lembaga kemasyarakatan lokal Ancaman dan ganggunan keamanan dan ketertiban masih relatif tinggi. • Kerusakan parah sarana prasarana lembaga keamanan dan ketertiban, serta korban jiwa aparat TNI/POLRI.. Kebijakan dan Strategi • Membangun masyarakat Aceh melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik dalam kerangka demokrasi • Membangun masyarakat Aceh melalui penciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. 18
7. Masalah dan Kebijakan Bidang Hukum Permasalahan Hukum • Keperdataan • Pertanahan • Administrasi Pemerintahan • Peradilan Kebijakan • Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di keperdataan, pidana, status identitas, perikatan, dan pemerintahan adalah dengan mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM • Kebijakan yang akan dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum • Kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan menyusun payung hukum untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan jender. 19
8. Masalah dan Kebijakan Bidang Kelembagaan Agama dan Adat Permasalahan pokok kelembagaan agama dan adat terutama di masyarakat Aceh a.l: • Tidak berfungsinya kelembagaan adat dan masyarakat yang telah ada sejak dahulu akibat berkurangnya ketua-ketua dan anggota lembaga agama, adat, dan sosial lainnya di tingkat mukim dan gampong • Berkurangnya serta rusak dan musnahnya sarana lembaga agama, adat, dan sosial tingkat mukim dan gampong (meunasah dan bale) • Tidak kondusifnya kondisi keamanan sehingga menjadi kendala bagi berkembangnya lembaga-lembaga tradisional tersebut.
Kebijakan dan Strategi • Meningkatkan peranserta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong dalam penyusunan rencana dan kebijakan • Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong 20
4.2 PEMBANGUNAN KEMBALI EKONOMI
21
Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lumpuhnya kegiatan ekonomi yang disebabkan: • Rusaknya hampir semua sarana kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain – Rusaknya sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan nelayan dan pertanian seperti pelabuhan ikan, pusat-pusat penjualan perikanan dan pertanian, serta saluran irigasi. – Rusaknya sarana produksi masyarakat meliputi sekitar 10.000 perahu nelayan yang terdiri dari 42% perahu tanpa motor dan 58% perahu dengan motor.
• Tidak berfungsinya sistem keuangan • Tidak berjalannya kegiatan usaha yang menyebabkan meningkatkan tingkat pengangguran. Kebijakan dan Strategi • Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi • Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Pemulihan diutamakan kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, a.l. perikanan dan pertanian. • Memulihkan kegiatan perbankan melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi. • Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya melalui bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach). • Memberikan dukungan kepada masyarakat unuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif kredit disertai pemberian bantuan teknis. 22
4.3 PEMBANGUNAN KEMBALI INFRASTRUKTUR
23
Masalah dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (a) Bencana gempa dan tsunami telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan perumahan dalam skala masif. Hal tersebut telah menimbulkan dampak sebagai berikut: • Hancurnya perumahan dan sarana pemukiman yang mengakibatkan ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal, serta rusaknya sistim lingkungan pemukiman yang berpotensi menimbulkan bencana lingkungan (environment disaster). • Hancurnya sistem transportasi, komunikasi, dan logistik, serta infrastruktur energi yang telah menimbulkan stagnasi ekonomi dan berpotensi menimbulkan depresi ekonomi. • Meningginya rasa tidak aman masyarakat terhadap ancaman bencana. • Terisolasinya beberapa wilayah. 24
Masalah dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (b) Kebijakan dan Strategi • Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar serta prasarana untuk memperlancar logistik, dengan: • Membantu dan menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi para korban bencana, dengan: – Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk incash atau in-kind setara: • Rp. 28 juta untuk tingkat kerusakan berat atau hancur • Rp. 10 juta untuk tingkat kerusakan ringan
– Membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (resettlement). – Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun
• Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam propinsi dan antar propinsi, serta luar negeri. • Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembalinya aktivitas sosial dan perekonomian. • Menjaga ketersedian pangan melalui pemulihan sarana dan prasarana pertanian (kegiatan usaha tani termasuk usaha pertambakan). • Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana melalui peningkatan 25 penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana.
4.4 PEMULIHAN KEMBALI PEMERINTAHAN
26
Masalah dan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota Permasalahan Pokok • Terjadinya permasalahan individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan anggota keluarga ataupun harta benda. • Kurangnya pegawai khususnya pada beberapa Provinsi/Kabupaten/ Kota. • Meninggalnya Kepala Daerah dan Anggota Legislatif menyebabkan hilangnya kepemimpinan daerah serta beberapa kepala daerah yang habis masa baktinya. • Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak terutama untuk tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/mukim • Hilangnya wilayah dan beberapa desa akibat bencana tsunami menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi. • Tidak kondusifnya penyelenggaraan pemerintahan akibat adanya gangguan keamanan. Kebijakan dan Strategi • Memulihkan pemerintahan daerah dalam jangka pendek untuk pelayanan umum darurat. • Meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah dalam jangka menengah. • Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen. 27
5.
PENATAAN RUANG
28
5.1 Skema Penyusunan Rencana Tata Ruang
Butuh Penanganan yg SINERGIS :
DIMENSI PENANGANAN • SOSIAL • EKONOMI • BUDAYA • MASYARAKAT
PRASARANA SARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN KAWASAN PANTAI INDUSTRI PENGOLAHAN DAN LAIN-LAIN
KEBIJAKAN & ARAHAN RUANG SKALA PROVINSI
KEBIJAKAN & ARAHAN RUANG SKALA KOTA/ KABUPATEN/ ZONING
Aktor: Masyarakat Swasta Pemerintah Donor
QANUN RTRW PROVINSI
QANUN RTRW KOTA/ KABUPATEN
Kegiatan-kegiatan Terintegrasi
29
5.2 Kebijakan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 1.
Mewujudkan kondisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik 2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim 3. Pendekatan penataan ruang partisipatif 4. Mengantisipasi bencana dan memitigasi kawasan bencana 5. Proses penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan dari atas dan bawah 6. Mengembalikan peran pemerintah daerah 7. Melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam 8. Memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam 9. Memulihkan kembali sistem kelembagaan SDA dan LH di tingkat pemerintah 10. Mengembalikan dan merehabilitasi struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi NAD 30
5.3 Kebijakan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Provinsi NAD (a) 1. Pusat Permukiman/Kota-kota di Pantai Barat tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah (Barat-Timur) dan wilayah Tengah serta didukung pusat-pusat pertumbuhan skala lebih kecil. 2. Kota-kota Tepi Air dikembangkan dengan memperhatikan juga aspek-aspek lokal. 3. Jaringan jalan direhabilitasi untuk menjaga keterkaitan antar kota-kota di Pantai Barat, Pantai Timur, atau keterkaitan kedua wilayah, serta mendorong perkembangan dan pemerataan wilayah seperti Meulaboh-Calang-Lamno-Banda Aceh JanthoSigli-Bireun hingga Lhokseumawe. 4. Penyeberangan ke pulau-pulau kecil (a.l.: pulau Weh, Sabang, dan Simeuleu) difungsikan kembali. 5. Fungsionalisasi dan peningkatan Bandar Udara: Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien, Lasikin, Maimun Saleh, Malikussaleh, dan Teuku Cut Ali. Pelabuhan udara di pantai barat-selatan dapat didarati hercules untuk evakuasi dan 31 supply logistik.
5.3 Kebijakan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Provinsi NAD (b) 6. Fungsionalisasi dan peningkatan pelabuhan laut: Sabang, Malahayati, Calang, Meulaboh, Kuala Langsa, Singkil, dan Lhokseumawe. Lokasi pelabuhan penyeberangan pengganti Uleu-lhee ditentukan setelah melakukan studi kelayakan teknis terlebih dahulu. 7. Rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi untuk Banda Aceh-Sigli-Bireun-Lhokseumawe dan Meulaboh-CalangTakengon. 8. Perbaikan kawasan budidaya industri di Lhoknga, Lhokseumawe, dan Malahayati; perdagangan, pertanian pangan dan perkebunan, dan pesisir kelautan. 9. Rehabilitasi jaringan sumberdaya air (al: saluran irigasi, alur sungai, dan pantai) mendukung ketersediaan air baku dan air minum. 10.Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fungsionalisasi kawasan berfungsi Lindung konservasi. 11.Kawasan permukiman diupayakan tidak berada di kawasan lindung, seperti wilayah kehidupan gajah yang semakin langka 32 populasinya
RENCANA TATA RUANG PROVINSI NAD 95 BT
96
} Υ#
98 BT
97
Ù
P. Weh # / Sabang KOTA SABANG S
#
#
/
Janthoi
/
Sigli # #
KAB. PIDIE
# #
#
5 LU
#
#
#
#
#
#
#
Υ
M
/
A
KOTA LHOKSEUMAWE
∗Υ
#
#
K
# #
#
#
KAB. ACEH TENGAH
/
# #
#
Υ } ∗#
#
#
A
4
M
KAB. # ACEH GAYO LUES
#
U
#
#
%
Gunung
Jalan lain
Sungai
Rel KA
} }
# Karang Baru
Kota Orde I / PKN
#
Kota Orde II / PKW
#
#
#
Jalan Kolektor
# #
# #
#
Blangkejeran
Jalan Nasional
/
S
Ù
KAB.
#
Kota Kecamatan
Batas Kabupaten
KAB. ACEH TAMIANG
# Meulaboh NAGANRAYA
Jalan Arteri
#
Batas Propinsi
Langsa
/
#
#
/
Jalan Tol
Ibukota Kabupaten
#
Υ} /
Suka Makmue
#
Ibukota Propinsi
/
KOTA LANGSA
#
KAB. BENER MERIAH
/
#
#
#
Takengon
#
#
# #
Simpangtigaredelong
#
#
#
#
KAB. ACEH TIMUR
#
} /
#
KAB. ACEH BARAT
/
Jalan Provinsi
#
D
#
E
/ #
Ke Medan
Blang Pidie
Keterkaitan dengan Pulau-Pulau Kecil
R
KAB. ACEH BARAT# DAYA
Keterkaitan Antar Kota-kota di Provinsi
#
A
#
H
#
I
#
N
/Υ #
D
Ù
A
#
#
#
Ke Kabanjahe #
#
#
KAB. SIMEULIE#
#
P. Siumat #
# #
Υ# #
# #
Hutan Produksi Terbatas
#
Hutan Produksi Tetap
P. Tapah
Kawasan Budidaya, masih dimungkinkan Kawasan Berfungsi Lindung dalam Rencana yang lebih Detail
/
#
#
k ya P. Ujungbatu an B p. Ke #
# #
2 LU
97
P. Tuangku
Bandar Udara Tersier Bandar Udara Lokal
#
Pelabuhan Laut Internasional Pelabuhan Laut Nasional Pelabuhan Laut Lokal
KAB. ACEH SINGKIL
#
Sinabang
P. Lasia P. Babi P. Bangkuru
96
Ke Sidikalang
#
6∗##
Bandar Udara Sekunder
PELABUHAN LAUT
# #
#
Υ
# # #
Υ/ # #
# # Peta Dasar
Singkil
Peta Reppprot 1:250.000, Bakosurtanal
Tema
Nama File
2 LU
Kawasan Budidaya untuk Pengembangan Hutan Rakyat
6∗ΥΥ
BANDAR UDARA
Tapaktuan
I
Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan
Keterkaitan Antar Provinsi / Pulau
Kutacane
KAB. ACEH TENGGARA
#
#
Hutan Konservasi (Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian Alam, Taman Nasional)
/
KAB. ACEH SELATAN
P. Simeulue
Hutan Lindung
Jalur Ladia Galaska Utama (Prioritas)
PROVINSI SUMATERA UTARA
#
KAWASAN HUTAN
50 Km
!
#
# #
25
Legenda :
A
#
#
KAB. ACEH UTARA
Calang
#
3
A
#
#
95 BT
0
L
Lhokseumawe
#
#
}
}6#
Bireuen
KAB. BIREUN
KAB. # ACEH JAYA
#
T
4
6Υ
#
#
KAB. ACEH BESAR
A
#
KOTA BANDA ACEH
3
#
L
5 LU
BANDA ACEH
Ù
}
E
#
/
6#
#
#
PETA 11 RENCANA TATA RUANG PROVINSI NAD
Ù
P. Breueh
98 BT
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
33
5.4 Kebijakan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten /Kota • Sistem Kota • Struktur Ruang Kota • Kawasan Non Budidaya – Kawasan Lindung – Kawasan Pantai dan Pesisir – Kawasan Sungai
• Kawasan Budidaya – Kawasan Permukiman – Kawasan Bersejarah 34
5.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota 1.
Arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota bertujuan untuk memberi beberapa alternatif konsep pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau merevisi rencana tata ruang wilayahnya, serta dalam menyusun rencana tata ruang wilayah yang lebih rinci, misalnya rencana detail tata ruang kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
2.
Arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota disusun dengan mempertimbangkan 16 (enam belas) kebijakan penataan ruang.
35
5.6 Kebijakan Umum Pemanfaatan Ruang 1.
Pemanfaatan ruang dijabarkan secara detail dengan menggunakan data perhitungan sebaran penduduk
2.
Ada buffer zone
3.
Buffer zone, Site Plan/DED, dan Fasilitas “Escape” nya disiapkan menyesuaikan dengan pola permukiman yg diijinkan tinggal di zona tersebut.
4.
Areal yang di luar rusak total dapat difungsikan seperti semula dengan input teknologi (melalui building code)
5.
Pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun building code
6.
Dibangun CBD Baru (khususnya untuk infrastruktur publik yg vital) dan permukiman baru di daerah AMAN (bagi yg mau pindah)
7.
Rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur mengikuti pembangunan perumahan/zonasi dan pusat pelayanan kota
8.
Dikembangkan disaster management yg kompatibel dengan struktur & zonasi ruang kota 36
Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Banda Aceh
37
Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Aceh Jaya
38
Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Meulaboh
39
ZONASI Kabupaten Nagan Raya
Keterangan: Batas Kabupaten Jalan
PK
HL
Hutan Lindung
HP
Hutan Produksi Tetap
TT
Tanaman Tahunan
PB
Perkebunan Besar
LB
Lahan Basah
LK
Lahan Kering
TR
Transmigrasi
PK
Permukiman Kota
Sumber Peta: RTRW Prov. NAD 1:500.000
40
Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Simeulue
41
Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Lhokseumawe Kegiatan Sektor : 1. Perbaikan tambak 2. Pembangunan sempadan pantai 3. Pembangunan permukiman nelayan 4. Pengembangan kaw.pesisir pantai 5. Rehabiliasi bantuan pengrajin garam
Cot Serani
Reul eut
Kegiatan Sektor : 1.Penetapan kw. penyangga 2.Perbaikan jaringan jalan 3.Rehabilitasi bangunan 4.Perbaikan fasilitas perkotaan
Kegiatan Sektor : 1.Perbaikan jaringan jalan 2.Rehabilitasi tambak Kegiatan Sektor : 3.Pembangunan sempadan pantai 1. Perbaikan jln lingkar utara 4.Pembangunan permukiman bagi nelayan 2. Perbaikan fsilitas perkotaan 5.Pengenbangan kawasan pesisir pantai 3. Penyediaan kembali sarana pendukung kegiatan perikanan 6.Pembangunan Tanggul Laut 7.Rehabilitasi sekolah dasar dan menengah 8.Pembangunan pabrik es bagi keg.perikanan`
Kegiatan Sektor : 1.Rehabilitasi bangunan-bangunan 2.Perbaikan jaringan jalan utama 3.Penyiapan kawasan penyangga 4.Perbaikan fasilitas perkotaan 5.Rehabilitasi terminal kota di Cunda 6.Rehabilitasi pelabuhan di Lhokseumawe 7.Pembangunan kembali TPI di Pusong
Nis am
Kegiatan Sektor : 1.Perbaikan jaringan jalan 2.Pengendalian & penanganan DAS dan abrasi pantai 3.Normalisasi saluran pembuang 4.Pembangunan pabrik es bagi keg. Perikanan 5.Pembangunan sempadan pantai 6.Pembangunan permukiman bagi nelayan 7.Pengembangan kawasan pesisir pantai 8.Pembangunan tanggul laut 9.Rehabilitasi sekolah dasar dan menengah 10.Rehabilitasi bantuan pengrajin garam
Kegiatan Sektor : 1.Pembangunan tanggul Sungai 2.Perbaikan tambak 3.Pembangunan sempadan pantai 4.Pembangunan permukiman bagi nelayan. 5.Pengembangan kaw.pesisir pantai
Lhokseum awe
Kegiatan Sektor : 1.Rehabilitasi pembangunan jalan 2.Pembangunan tanggul 3.Pengelolaan jaringan irigasi 4.Rehabilitasi sekolah dasar&menengah 5.Pembangunan sempadan pantai. 6.Pengembangan kaw. pesisir pantai 7.Pembangunan pabrik es 8.Rehabiltasi bantuan pengrajin garam
Tg. Pineung
Bukit Rata
Punt eut Kegiatan Sektor : 1.Penyiapan Kaw. Penyangga. 2.Perbaikan jaringan jalan uatama 3.Rehabilitasi terminal terpadu&kereta api 4.Perbaikan fasilias perkotaan 5.Pembangunan tambak
Ba yu
Geud ong
Lhok Sukon
LEGEND Jaringan Jalan A: Shelter Relokasi Permukiman Kampung Bangunan-bangunan Sawah Rawa Empang/Tambak Hutan Belantara, Belukar Tegalan
Z1 = Kegiatan Perikanan, Wisata Pantai, Permukiman Z2 = Kegiatan Perikanan/Tambak, Permukiman, Tanaman Pangan Lahan Basah Z3 = Kegiatan Perikanan/Tambak, Wisata Pantai (Pantai Lapang), Permukiman, Tanaman Pangan Lahan Basah Z4 = Kegiatan Perikanan/Tambak, Wisata Pantai (Pantai Ulee Rubek), Permukiman, Tanaman Pangan Lahan Basah Z5 = Kegiatan CBD, Pelabuhan, Wisata Pantai, Permukiman Z6 = Perluasan CBD, Permukiman Z7 = Kawasan Industri, Permukiman, Pelabuhan Z8 = Kawasan Industri, Perikanan, Permukiman Z9 = Pelabuhan Udara, Permukiman, Tanaman Pangan Lahan Basah
42
A3 B3
A1
A2 BIREUN
B1 B2
C3 C1
C2
E1
Juli E2
E3
Keterangan A Zona Pantai B Zona Perikanan C Zona Permukiman Terbatas D Kota Bireuen E Zona Pengembangan Kegiatan
43
Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie
44
Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Sigli 1. Hutan pantai 2. Lahan usaha tambak dan pertanian basah dengan permukiman sangat terbatas 3. Kawasan komersial dan perkantoran 4. Permukiman terbatas dengan kepadatan tinggi 5. Permukiman terbatas dengan kepadatan rendah 6. Permukiman perkotaan 7. Lahan usaha sawah 8. Lahan usaha perkebunan dan hutan 45 lindung 9. Rawa
46
6. ISU LINTAS BIDANG 1. Bantuan Pemulihan Aset Produktif Non Publik 2. Hak kepemilikan tanah 3. Anak dan Perempuan 4. Masalah Keamanan
6.1 Bantuan Pemulihan Aset Produktif Non Publik (a) Bantuan Penggantian Tanah 1. Bantuan penggantian tanah hanya akan diberikan kepada mereka yang tanahnya tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal akibat bencana. 2. Tidak ada keharusan untuk relokasi tempat tinggal. 3. Bagi lokasi yang tidak dapat digunakan lagi karena musnah, hilang, atau tenggelam, pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan tanah seluas 200 m2 dengan rumah inti di atasnya seluas 36 m2 per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan perdata dengan tanah yang musnah tersebut tidak mengalami perubahan. 4. Sedangkan bagi mereka yang memilih pindah ke tempat baru karena tanahnya secara teknis tidak dapat digunakan pemerintah membantu dengan memberikan bantuan tanah seluas 200 m2 dengan rumah inti di atasnya seluas 36 m2 per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanah yang dahulu dimiliki menjadi milik pemerintah tanpa diberikan penggantian. 5. Bila terjadi perubahan peruntukan tanah karena alasan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembuatan jalur penyelamatan, penggantian kepada masyarakat menggunakan mekanisme ganti rugi biasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 48
6.1 Bantuan Pemulihan Aset Produktif Non Publik (b) Bantuan Perumahan 1. Untuk membantu meringankan beban korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Propinsi NAD dan Sumatera Utara pemerintah menyediakan rumah inti (core house) seluas 36 m2 perkeluarga. 2. Pemerintah merencanakan untuk memberikan sumbangan setara tipe rumah 36 yaitu Rp. 28 juta untuk rumah yang rusak seluruhnya dan Rp. 10 juta bagi rumah yang mengalami rusak ringan dan menengah. 3. Bantuan rumah inti tersebut dapat dibangun di lokasi rumah sebelum bencana alam gempa bumi dan tsunami terjadi atau pada lokasi-lokasi resettlement yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang menghendaki resettlement. 4. Untuk memberikan kemudahan dalam memilih desain, memperbaiki, dan membangun rumah maka pemerintah akan memberikan informasi mengenai beberapa alternatif desain rumah tahan gempa (informed choice), bantuan teknis (supervisi) dalam pembangunan rumah, dan pelatihan keterampilan pertukangan (batu dan kayu) kepada masyarakat 49
6.1 Bantuan Pemulihan Aset Produktif Non Publik (c) Bantuan pemulihan sarana produktif masyarakat melalui tiga jalur: 1. Pertama, adalah hibah modal berupa peralatan usaha sederhana kepada pengusaha mikro yang penggunaannya bersifat perorangan dengan nilai hibah besarnya maksimum sebesar Rp. 2 juta melalui pendekatan berbasis masyarakat (community based approach). 2. Kedua, adalah bantuan kepada kelompok masyarakat yang besarnya antara Rp. Rp 5 - 15 juta. 3. Ketiga, adalah memberikan kemudahan pemberian kredit perbankan bagi perusahaan kecil, menengah dan besar. Pendekatan berbasis masyarakat membutuhkan dibentuknya badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan dan penggerakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan tersebut. Bantuan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat ini diberikan kepada perorangan dan usaha mikro yang dikelompokan ke dalam 3 kegiatan yaitu kegiatan ekonomi, investasi prasarana umum, serta sosial 50
6.2 Hak Kepemilikan Tanah (a) Masalah: masyarakat resah Kepastian Perlindungan
HUKUM
Penegakan tanah, keluarga, SDM, sarpras, bantuan hukum 51
6.2 Hak Kepemilikan Tanah (b) Pohon Masalah Pemulihan Hak dan Kewajiban Subyek Hukum
Pendataan Status Subyek Hukum •Individu •Badan Hukum Publik atau Privat •Komunitas
•Individu-Perdata
•Tanah
•Badan Hukum Privat-Perdata
•Bank
•Badan Hukum Publik-Perdata
•Tanggungan lain
•Asuransi
Ada Musnah Lain-lain
•Individu-Publik •Badan Hukum Perdata-Publik •Badan Hukum Publik-Publik •Komunitas Publik
Syarat Prosedur
•Komunitas Perdata Pendataan Status Obyek Hukum
Pembetukkan Peraturan (syarat Dan prosedur) Yang Konstektual
Subyek dan Ruang Lingkup
•Pertanggungjawab an publik (keuangan)
Pemulihan Hak
Lembaga Pelaksana
•Pelayanan Publik •Tanggung jawab pada Pihak Ketiga •Kewajiban lain
Pemulihan/ Pembetukkan Lembaga Pelaksana
52
6.2 Hak Kepemilikan Tanah (c) TANAH Hukum (Subyek) Penetapan hak Ada Pemilik/ yang Menguasai tanah
Tdk Ada Pemilik
Ahli Waris
Tidak terdaftar
Fisik (Obyek)
Ada
hilang
Baitul Mal
batas kabur
terdaftar
batas jelas
penetapan batas
Pemeriksaan Pengumuman (2 bln) subyek & obyek hak &sumpah untuk penerbitan Pengumuman (2 bln) Sertifikat pengganti Penerbitan sertifikat baru
Perpu
53
6.2 Hak Kepemilikan Tanah (d) Usulan Muatan Perpu (Tanah) 1. Obyek
:
a. Tanah musnah b. Hasil scanning sebagai alat bukti
2. Subyek
:
a. Tanggungjawab pemohon b. Larangan melakukan transaksi
3. Baitul Mal : Status badan hukum 4. Mekanisme : Pengumuman dan sumpah 54
6.3 Anak dan Perempuan 1. Masalah yang dihadapi perempuan dan anak, selain masalah trauma fisik dan psikologis adalah meningkatnya resiko terjadinya tindakan pelecehan seksual dan perdagangan manusia. 2. Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan anak, akan dibentuk Gugus Tugas Anti Trafiking dan Pencegahan Tindak Kekerasan. 3. Upaya untuk mempertemukan kembali anak-anak dengan keluarganya dilakukan melalui kegiatan ”reunifikasi keluarga”. 4. Dengan banyaknya perempuan yang kehilangan mata pencaharian atau harus menjadi pencari nafkah keluarga, maka akan dilakukan upaya peningkatan usaha ekonomi bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga. 5. Untuk membantu perempuan dan anak dalam mengatasi masalah hukum yang mungkin terjadi di masa datang, akan disiapkan pelayanan bantuan hukum termasuk pemberian akte kelahiran secara gratis kepada anak-anak. 6. Untuk menjaga keberlangsungan upaya-upaya perlindungan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) yang dapat menampung dan menyalurkan kebutuhan spesifik kaum perempuan. 7. Pada pelaksanaannya hal ini diselenggarakan secara lintas sektor dengan 55 peran serta LSM dan masyarakat.
6.4 Masalah Keamanan 1. Aspek Security Clearance Gempa bumi dan tsunami memberikan peluang penguatan logisitik bagi pihak GSBAGAM untuk mengkonsolidasikan kekuatannya.Pihak Penguasa Darurat Sipil Pusat (PSDP) mengeluarkan maklumat untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa darurat sipil. 2. Contingency Fund untuk memperlancar kegiatan R3MAS Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban akan masih berperan secara signifikan. 3. Prioritas Aktivitas tahap awal Rehabilitasi Membangun kebersamaan dan kepercayaan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan R3MAS pada tahap awal. Oleh karena itu, pengamanan program/kegiatan dimaksud menjadi prasyarat utama 4. Pengembangan Incentive Framework Selama ini, pembinaan mantan GAM dengan berbagai insentif yang diperolehnya telah membuat kecemburuan masyarakat Aceh lainnya yang justru memiliki semangat untuk mempertahankan NKRI. Diharapkan adanya dukungan program/kegiatan R3MAS untuk mencari formula insentif framework yang tepat 5. Mekanisme Kerjasama Kelembagaan Pusat dan Daerah Perlu pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintah pusat terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, Badan Pelaksana, dan masyarakat.
56
7. PENDANAAN 1. Kebutuhan Pendanaan 2. Potensi Sumber Dana 3. Mekanisme Prosedur Pendanaan
57
7.1 Kebutuhan Pendanaan
1.
2. 3.
4.
5.
Disamping itu, berdasarkan data perkiraan kebutuhan pendanaan yang terkumpul, dilakukan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut: Pemerintah hanya akan melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana pelayanan umum (public goods), seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit pemerintah, puskesmas, air bersih, listrik, dan sebagainya; Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan umum yang rusak hanya dilakukan di daerah yang terkena bencana; Kompensasi terhadap harta benda pribadi (private property), akan ditentukan secara khusus dan sumbangan dari pemerintah tidak cukup besar, seperti kompensasi terhadap rumah yang hancur total sebesar Rp 28 juta/keluarga dan terhadap rumah yang memerlukan rehabilitasi sebesar Rp 10 juta/keluarga; Kompensasi terhadap aktivitas ekonomi (asset produktif), seperti: Ruko, bengkel, dan lain-lain: sebesar Rp. 2 juta untuk perseorangan, atau Rp. 15 juta perkelompok yang nanti bergulir; dan bantuan akses kepada sistem perbankan yang dipermudah; Prosedur dan mekanisme pendanaan harus mengedepankan aspek 58 transparansi, efisiensi, efektivitas yang tinggi, dan akuntabel.
Perbandingan antara Perkiraan Kerusakan dan Kerugian (loss and damage assestment) dengan Perkiraan Kebutuhan Pendanaan (Need Assestment) untuk 5 tahun (dalam miliar rupiah) Sektor
Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Swasta Publik Total
Sektor Sosial Pendidikan Kesehatan Agama dan kebudayaan
300.0 84.0 216.0
2 508.0 1 110.0 622.0 776.0
2 808.0 1 194.0 838.0 776.0
Infrastruktur dan Perumahan Perumahan Perhubungan Telekomunikasi Energi Air Minum dan Sanitasi Prasarana Sumber Daya Air Prasarana lainnya
16 129.0 13 098.0 1 542.0 80.0 10.0 170.0 1 229.0
5 216.0 94.0 3 442.0 123.0 622.0 106.0 829.0
21 345.0 13 192.0 4 984.0 203.0 632.0 276.0 2 058.0 -
Sektor Produksi Pertanian dan Pangan Perikanan Industri dan Perdagangan Tenaga kerja UKM dan Koperasi Pariwisata
10 1 4 3
Lintas Sektor Lingkungan Hidup. Administrasi/Pemerintahan Hukum Perbankan
207.0 490.0 729.0 988.0
418.0 230.0 23.0 165.0
130.0
6 309.0 5 105.0 829.0 375.0
130.0
10 1 4 4
Perkiraan Kebutuhan Pendanaan
12 7 1 3
823.0 609.0 981.0 233.0
25 167.1 4 560.5 10 639.1 371.1 4 271.9 3 055.0 1 870.3 399.1
625.0 720.0 752.0 153.0
1 499.1 492.1 870.9 41.1 17.0 73.3 4.8
6 439.0 5 105.0 829.0 375.0 130.0
2 255.2 1 315.0 657.2 283.0
59 TOTAL
26 766.0
14 451.0
41 217.0
41 744.4
7.2 Sumber Dana •
Dana rupiah murni;
•
Hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral;
•
Realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan untuk provinsi NAD dan Nias;
•
Pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta
•
Moratorium di Paris Club. 60
ALUR PENDANAAN R2WANS Non APBN
Pemerintah Pusat APBN
DIPA Bapel 1 2
DAK DAU Bagi Hasil
DIPA Rekon
3
DAK/Dana Darurat
BADAN PELAKSANA
DIPA 4 Grant
Pemerintah Daerah APBD
Rehabilitasi & Rekonstruksi Sektoral
Pengeluaran Rutin
Proyek Strategis
Rehabilitasi & Rekonstruksi 61
7.4 Pengadaan Barang dan Jasa •
Pada prinsipnya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.
•
Beberapa perubahan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, khusus untuk pelaksanaan kegiatan di propinsi NAD dan Nias, perlu dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatannya, yang antara lain meliputi: – pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian paketpaket kontrak kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan. – Pemberian wewenang yang lebih besar untuk hal-hal yang batasannya telah ditentukan. – Perubahan ketentuan juga diberikan untuk meningkatkan peran pemantauan dan pengawasan dalam rangka mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
•
Atas pertimbangan hal tersebut di atas khusus untuk pengadaan barang/jasa di propinsi NAD dan Nias, diusulkan dibuat Peraturan Presiden yang baru, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di propinsi NAD dan Nias. Dan hanya berlaku di daerah propinsi NAD yang terkena bencana dan Nias, selama 5 (lima) tahun 62
8. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
8.1 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE, mencakup: 1. Pencegahan penyalahgunaan wewenang, terdiri dari 3 kegiatan utama: a. Penerapan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dalam/oleh organisasi/badan pelaksana R2WANS (belum ditetapkan), mulai dari pengelolaan anggaran hingga sistem build in control yang berjalan pada setiap tahapan proses kegiatannya. b. Penerapan Pakta Integritas (Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk pihak-pihak yang terkait, termasuk para auditornya. c. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (memenuhi prinsip auditable dan akuntabel) 2. Penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang, meliputi 3 kegiatan utama: a. Pengawasan/pemeriksaan, termasuk terhadap sistem pengendalian manajemen organisasi/badan pelaksana R2WANS. b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan c. Pemantauan atas pelaksanan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan.
64
8.2 GOOD GOVERNANCE (TATA-KELOLA YANG BAIK) PADA ORGANISASI/BADAN PELAKSANA R2WANS
1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas 3. Penerapan Prinsip Penegakan Hukum
65
8.3 MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM R2WANS (a)
1. Tugas Pengawasan a. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) i. BPK ii. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yaitu: BPKP, Inspektoral Jenderal, Bawasda Propinsi, dan Bawasda Kabupaten/kota iii.Internal Audit dalam Organisasi/Badan Pelaksana R2MAS
b.Pengawasan Lainnya i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR dan DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota. ii. Dewan Pengawas (Oversight Committee), iii.Kantor Akuntan Publik (independent auditors) 66
8.3 MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM R2WANS (b)
2. Koordinasi Pengawasan a. Mengingat banyaknya Aparat Pengawasan Fungsional yang berpotensi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan program R2WANS diharapkan terciptanya sistim koordinasi pengawasan, sehingga dapat dihindarinya pemeriksaan yang tumpang tindih. b. Untuk itu, harus dilakukan pertemuan secara berkala antar Aparat Pengawas Fungsional melalui forum koordinasi baik pada tahap perencanaan pengawasan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut a. Hasil Pemeriksaan b. Pelaksanaan Tindak Lanjut c. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut 67
9. KELEMBAGAAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, SUMATERA UTARA (BP R2WKMANS) PRESIDEN DPR/DPD/DPRD (NAD/SUMUT)
Dewan Pengawas
RENCANA INDUK
Badan Pelaksana Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara
Dewan Pengarah
-
IMPLEMENTASI
68
